Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Ladang Jagung Ala Interstellar di Serang Bikin Senyum Petani Mengembang

    Ladang Jagung Ala Interstellar di Serang Bikin Senyum Petani Mengembang

    Jakarta –

    Hamparan ladang jagung seluas lebih dari 30 lapangan sepak bola terbentang sejauh mata memandang. Lanskap ini mengingatkan salah satu adegan ikonik di film Interstellar garapan Christopher Nolan.

    Ladang jagung di Interstellar begitu berkesan sebagai pembuka ketika pemeran utamanya, Cooper (diperankan Matthew McConaughey) bersama anaknya yaitu Murph (diperankan Mackenzie Foy) mengejar drone nyasar. Saat itu Cooper membelah ladang jagung itu dengan truknya bersama Murph.

    Film itu berkisah tentang Bumi yang sekarat sehingga tanaman pokok punah menyisakan satu-satunya tanaman yang masih bisa tumbuh baik yaitu jagung. Ladang jagung itu menjadi simbol terakhir pertahanan manusia.

    Menariknya, ladang jagung di film itu asli yang sengaja ditanam di Alberta, Kanada seluas 500 hektare. Nolan memilih cara ini tanpa menggunakan efek komputer untuk menciptakan tampilan yang otentik dan dramatis. Selepas film pun ladang jagung itu dipanen, bahkan menghasilkan keuntungan.

    Nah, di salah satu sudut Kabupaten Serang tepatnya di Desa Mekar Baru, Kecamatan Kopo, ada pula hamparan ladang jagung meski tak seluas di film Interstellar. Tanah 22 hektare itu sebelumnya merupakan lahan tidur milik PT Cakung Remaja Development yang dimanfaatkan untuk ketahanan pangan.

    Siang itu di bulan November 2025, saya bertemu Adi (46) yang tengah bersantai di gubuk dekat hamparan pohon jagung yang sudah cukup tinggi.

    Petani Jagung Foto: (Arief/detikcom)

    Adi bersama Kelompok Tani Harapan dipercaya menggarap lahan 22 hektare ini menjadi ladang jagung sejak tahun lalu. Dia diberdayakan Polres Serang yang juga menyiapkan bantuan bibit dan pupuk.

    Bukan tanpa alasan, lahirnya ladang jagung itu berdasar arahan Presiden Prabowo Subianto yang memang menggalakkan ketahanan pangan nasional. Jagung pun dipilih karena relatif cepat dipanen yaitu sekitar 3 bulan serta lebih tahan lama untuk dikonsumsi.

    “Kemarin menghasilkan 120 ton bonggol, kemudian dipipil dan dikeringkan menjadi 25 ton,” kata Adi berkisah tentang panen jagung Kuartal III pada September lalu.

    Dorongan dari Polisi

    Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko meyakini swasembada pangan tidak akan tercapai jika lahan tidur tidak dioptimalkan. Ia mendorong jajarannya di tingkat polsek untuk mencari dan memanfaatkan lahan tidur.

    “Kami berharap gerakan ini bisa mendorong swasembada pangan. Dari sekitar 400 hektare lahan jagung di wilayah Polres Serang, sekitar 60 persen itu memanfaatkan lahan tidur,” kata Condro.

    Condro mengaku tidak menemukan kendala saat menghubungi pemilik lahan dan meminta izin mengolahnya. Mereka, kata dia, langsung setuju.

    “Nggak ada kendala. Mereka setuju dan langsung. Hal yang penting adalah menjaga integritas kita agar dipercaya. Itu sebenarnya yang susah,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa kebutuhan pertanian harus disiapkan apabila petani ingin menggarap lahan. Baginya, petani tidak akan bergerak dan berkembang tanpa dorongan.

    “Kita sediakan semuanya. Sampai kita juga bikin pupuk organik, Pak Bhabin,” katanya.

    Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko Foto: (dok Polres Serang)

    Selain itu, pemilihan petani dan model kerja sama juga penting. Ia memilih petani yang benar-benar mampu, meski harus mendatangkan dari luar Serang.

    “Kalau kerja sama saya tak mau yang bayar harian, tapi lebih ke hasil panen untuk mereka. Karena dengan begitu mereka punya rasa memiliki, dan kalau nggak panen mereka rugi,” ujarnya.

    Untuk lahan yang dikelola Kelompok Tani Harapan, Condro menyebut 100 persen hasil pertanian menjadi milik petani. “Perusahaan tidak meminta bagian,” katanya.

    Polres Serang juga memastikan ada pihak yang membeli jagung dari petani. Saat ini, seluruh jagung binaan Polres Serang dibeli Bulog dengan harga Rp5.500 sesuai HPP.

    “Kalau yang di Kopo itu, Bulog ambil sendiri ke lokasi,” katanya.

    Kesepakatan dengan Pemilik Lahan

    Kapolsek Kopo Iptu Aripin Simbolon menceritakan proses komunikasi dengan PT Cakung Remaja Development untuk mengolah lahan tersebut. Aripin awalnya melihat lahan tidur yang tidak dimanfaatkan.

    “Saya lihat lahannya, di bagian depannya ada ditanam alpukat sedikit. Lalu saya cari pemilik lahannya dan ketemu. Pemiliknya di Rangkasbitung,” ujar Aripin.

    Aripin berkoordinasi dengan Polres Serang soal pemanfaatan lahan. Awalnya ia mengajak kelompok tani mengolah sekitar tiga hektare sambil membangun komunikasi dengan pemilik.

    Ia kemudian membawa pemilik perusahaan untuk melihat tanaman jagung. Karena tertarik, pemilik perusahaan mengizinkan penggunaan lahan.

    Polisi bersama Petani Jagung di Serang Foto: (Arief/detikcom)

    Komunikasi antara polisi dan pemilik lahan terus berjalan hingga akhirnya ada kerja sama resmi dan kelompok tani mendapat hak guna pakai.

    Menurut Aripin, perusahaan memberikan izin asalkan tidak ada bangunan permanen di lokasi. Saat perusahaan memerlukan kembali lahannya, pemanfaatan bisa dihentikan.

    “Kita juga sampaikan ke petani soal itu. Kemudian, kan jagung juga umurnya 3,5 bulan. Jadi kalau mau dipakai juga tunggu panen, tidak lama,” katanya.

    Aripin mengatakan posisi polisi sebagai fasilitator sangat penting. Kehadiran polisi membuat perusahaan percaya lahan mereka akan dikelola dengan baik.

    “Perusahaan juga melihat, ‘oh polisi yang ini. Nggak bakal ada macam-macam,’” ujarnya.

    (aik/dhn)

  • Beda Dulu dan Sekarang, Ini Sikap Menkeu Purbaya soal Revisi UU P2SK

    Beda Dulu dan Sekarang, Ini Sikap Menkeu Purbaya soal Revisi UU P2SK

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan respons yang berbeda terkait rencana DPR merevisi Undang-undang No.4/2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sistem Keuangan (PPSK).

    Purbaya sebelumnya menganggap bahwa revisi UU No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) masih terlalu dini.

    Dia menuturkan bahwa UU P2SK baru berusia 2 tahun. Dia juga menyarankan supaya UU eksisting bisa berlaku penuh terlebih dahulu, sehingga nanti saat pelaksanaannya diketahui kelebihan dan kekurangannya.

    “Ini kan baru 2 tahun, mungkin pelaksanaannya juga pertengahan tahun 2023, baru mulai. Jadi menurut saya sih terlalu dini untuk mengubah RUU-P2SK,” kata Purbaya, pertengahan September lalu.

    Meski demikian, Purbaya tidak menutup setiap masukan yang ada dalam pelaksanaan beleid tersebut. Dia akan mempelajari setiap masukan dan memastikan sikap apakah setuju atau tidak terhadap amandemen UU P2SK.

    “Saya akan pelajari masukan yang masuk, yang sampai ke saya. Nanti kan kita pelajari harus diubah apa enggak. Tapi pandangan pribadi saya seperti itu. Jangan cepat-cepat merubah peraturan.”

    Setuju Revisi UU P2SK

    Purbaya Yudhi Sadewa menyambut baik revisi Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang akan mengatur lebih rinci peran Bank Indonesia (BI) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

    Dia menilai adanya revisi UU tersebut bisa mempererat koordinasi pemerintah dengan bank sentral untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 8%.

    Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, draf revisi UU P2SK hasil harmonisasi di DPR beberapa waktu lalu menunjukkan mandat BI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang semakin terperinci.

    Draf beleid itu mengatur bahwa BI dalam kebijakannya memastikan lingkungan ekonomi kondusif bagi sektor riil hingga penciptaan lapangan kerja. 

    Purbaya, yang juga menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), menilai selama ini kementeriannya, BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) cenderung terikat di koridor masing-masing. 

    Dia menilai revisi UU P2SK nantinya akan bisa membuat keempat institusi di KSSK itu berkoordinasi lebih erat tanpa sekat-sekat koridor kelembagaan. 

    “‎Dengan adanya unsur tadi, kami bisa overlap ketika diskusi dengan Bank Sentral. Jadi ketika saya concern ke pertumbuhan, biasanya kami gelontorkan kebijakan fiskal dan lain-lain, tetapi kan mesin ekonomi enggak hanya fiskal saja, fiskal hanya pemerintah,” ujarnya di acara Financial Forum di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Purbaya menyebut dulu BI hanya fokus menjaga nilai tukar dan stabilitas harga. OJK dan LPS juga fokus di masing-masing area kewenangannya. Kini, dengan target pertumbuhan ekonomi 8%, dia menyebut perlu dorongan kebijakan lain di luar fiskal. 

    Menurut Purbaya, hal itu dialaminya saat masih menjabat Ketua LPS. Sebagaimana diketahui, dia baru diangkat menjadi Menkeu oleh Presiden Prabowo Subianto pada September 2025 lalu. 

    “Kalau kemarin-kemarin saya diskusi KSSK, pasti mereka akan bilang itu daerah kami, jangan masuk daerah kami. ‎Kalau sekarang, daerah kami juga. Anda kebijakannya beda, pertumbuhan kita bisa susah. Itu tanggung jawab anda juga. Jadi ke depan saya pikir ini amat baik sekali kalau undang-undang jadi,” paparnya. 

    Mantan Ekonom Danareksa itu mencontohkan kebijakan BI dalam menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), yang dinilai olehnya menyebabkan pertumbuhan uang beredar alias base money (M0) tumbuh melambat dari 13% pada September 2025, menjadi 7% di Oktober. 

    Padahal, terang Purbaya, pada September lalu dia telah menginjeksi sistem keuangan dengan kas pemerintah Rp200 triliun melalui himbara. Akibat pertumbuhan M0 yang melambat pada Oktober, dia memutuskan untuk memindahkan lagi Rp76 triliun dari kas pemerintah di BI ke Bank Mandiri, BNI, BRI dan Bank Jakarta. 

    Purbaya menilai banyak uang diserap oleh SRBI sehingga pertumbuhan base money melambat pada awal kuartal IV/2025 itu. ‎Adapun dengan adanya revisi UU P2SK, dia berharap ke depan pemerintah dan BI bisa lebih terbuka dan menyatu serta menyamakan pandangan lebih cepat. 

    “‎Nanti ke depan, ketika bisa lebih terbuka, lebih menyatu, kami bisa samakan pandangan dengan lebih cepat,” terangnya.

    Pengaturan RUU P2SK

    DPR dan pemerintah diam-diam sedang membahas perubahan Undang-undang No.4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

    Inti dari perubahan UU itu adalah penguatan peran DPR dalam pengawasan tiga lembaga negara yang bergerak di sektor keuangan yakni Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    Soal LPS, misalnya, di bagian angka 43 terjadi perubahan substansi pasal 69. Bagian ini mengatur mengenai mekanisme pemberhentian anggota dewan komisioner. Aturan yang lama, hanya memuat 7 poin pemberhantian anggota dewan komisioner.

    Ketujuh poin itu antara lain berhalangan tetap, masa jabatannya berakhir, mengundurkan diri, tidak menjalankan tugas selama lebih dari 6 bulan, hubungan keluarga dengan sesama dewan komisioner, dan tidak memenuhi syarat.

    Dalam rencana perubahan beleid UU PPSK, terutama dalam dokumen tanggal 8 September 2025, ada penambahan yakni mengenai peran DPR.

    Sehingga salah satu pertimbangan presiden untuk memberhentikan anggota Dewan Komisioner LPS adalah: hasil evaluasi DPR dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap dewan komisioner (pasal 69 ayat 1 huruf h).

    Selain di pasal tersebut, penguatan peran DPR juga tampak dalam hubungannya dengan Lembaga Penjamin Simpanan. Sebelumnya di bagian angka 57, terutama pasal 86, Ketua Dewan Komisioner LPS menyampaikan rencana kerja dan anggaran ke Menteri Keuangan.

    Menariknya, dalam rencana perubahan beleid yang baru, proses penyampaian rencana kerja dan anggaran LPS kepada DPR. DPR nantinya memberikan persetujuan paling lambat 30 November tahun berjalan. Selain itu di Pasal 97 Ketua Dewan Komisioner LPS juga wajib menyampaikan rencana kerja dan anggaran ke presiden dan DPR, tidak lagi ke Menkeu.

    Pencopotan Gubernur BI

    Poin lainnya adalah terkait pemberhentian anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Sebelumnya Dewan Gubernur BI bisa diberhentikan di tengah jalan ketika mengundurkan diri, berhalangan tetap, melakukan kejahatan hingga tidak hadir secara fisik.

    Namun dalam draf rencana amandemen UU itu, ditambah satu poin yakni hasil evaluasi dari DPR.

    Selain penegasan mengenai evaluasi, draf tersebut juga menekankan bahwa DPR dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap Dewan Komisioner LPS, Dewan Komisioner OJK dan Dewan Gubernur BI. Hasil rekomendasi evaluasi tersebut bersifat mengikat.

    Adapun Wakil Ketua Komisi XI Fauzi Amro tidak membantah mengenai proses amandemen beleid tersebut. Dia hanya memastikan proses pembahasan masih berlangsung. “Belum final, lagi proses pembahasan.”

  • Fakta-Fakta Kenaikan UMP 2026: Bocoran Formula hingga Penolakan Buruh

    Fakta-Fakta Kenaikan UMP 2026: Bocoran Formula hingga Penolakan Buruh

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan buruh hingga pengusaha tengah harap-harap cemas menantikan penetapan kenaikan upah minimum atau UMP 2026 yang akan diumumkan pemerintah dalam waktu dekat ini.

    Belum diketahui pasti berapa besaran kenaikan upah minimum pada 2026. Namun, kalangan buruh telah menyatakan penolakan terhadap formula yang disebut-sebut bakal digunakan pemerintah untuk merumuskan kenaikan UMP 2026.

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal menyatakan pihaknya menolak keras formula kenaikan UMP dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) soal Pengupahan. Pasalnya, Said Iqbal menilai RPP Pengupahan tersebut cacat secara proses dan keliru secara substansi, serta akan memiskinkan buruh Indonesia.

    Dengan aturan formula yang tertuang dalam RPP soal Pengupahan, Said memberikan bocoran bahwa kenaikan UMP 2026 kemungkinan hanya sebesar 4,3%. Angka tersebut di bahwa tuntutan buruh yang mengusulkan kenaikan terendah 6%. Bahkan, dengan formula tersebut beebrapa daerah industri terancam tidak mengalami kenaikan upah.

    Dalam laporannya, poin utama penolakan buruh tertuju pada dua hal krusial dalam RPP tersebut. Pertama, penggunaan kembali konsep “konsumsi rata-rata buruh” yang disurvei BPS, yang dinilai akan membuat upah di daerah-daerah industri besar seperti Bekasi, Karawang, Tangerang, hingga Surabaya, tidak mengalami kenaikan sama sekali atau kenaikan 0%.

    Kedua, penolakan tegas terhadap penggunaan formula alpha dengan rentang 0,3 hingga 0,8 sebagai penentu kenaikan upah minimum. Formula tersebut menetapkan kenaikan upah berdasarkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan alpha.

    “Dengan rata-rata upah minimum nasional sekitar Rp3.090.000, kenaikan 4,3% hanya menambah kurang lebih Rp120.000 per bulan, atau kurang dari 12 dolar AS. Kenaikan upah satu bulan tidak setara harga satu kebab satu kali makan di Jenewa. Ini keterlaluan,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

    Demo Buruh Besar-Besaran

    Lebih lanjut, Said Iqbal menegaskan bahwa kalangan buruh akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran mulai 7 Desember 2025. Aksi demo ini dilakukan sehari menjelang pengumuman kenaikan UMP 2026 yang disebut akan dilaksanakan oleh pemerintah pada 8 Desember 2026.

    “KSPI, Partai Buruh, dan 72 organisasi dalam Koalisi Serikat Pekerja menyatakan siap melakukan aksi besar jika pemerintah tetap memaksakan RPP Pengupahan dan menetapkan kenaikan upah sebesar 4,3% pada 8 Desember 2025,” ujarnya.

    Dia menuturkan, aksi demonstrasi akan dimulai sehari sebelumnya, pada 7 Desember 2025, dan berlanjut setelah pengumuman.

    Bahkan dia menekankan bakal menggerakkan setidaknya 5 juta buruh dalam aksi demonstrasi penolakan RPP Pengupahan tersebut.

    “Bahkan mogok nasional dengan melibatkan lima juta buruh akan dipertimbangkan bila pemerintah tetap bersikeras. Bila perlu, mogok nasional lima juta buruh stop produksi,” ujarnya.

    Sebagai solusi, KSPI dan Partai Buruh mengusulkan empat alternatif kebijakan upah minimum 2026. Alternatif pertama adalah menetapkan kenaikan upah minimum secara tunggal sebesar 6,5%, sebagaimana ditetapkan Presiden Prabowo tahun lalu.

    Alternatif kedua adalah menetapkan kenaikan dengan rentang 6% sampai 7%, yang dinilai masih mempertimbangkan keberatan pengusaha. Alternatif ketiga menggunakan rentang yang lebih sempit, yakni 6,5% hingga 6,8%, mengikuti arah pemikiran Presiden yang ingin mengejar pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga daya beli. 

    “Sementara itu, alternatif keempat diterapkan apabila pemerintah tetap ingin menggunakan formula alpha, dalam hal ini KSPI menegaskan bahwa nilai alpha yang wajar adalah antara 0,7 hingga 0,9, bukan 0,3 hingga 0,8 seperti rancangan pemerintah,” pungkasnya.

    Respons Pengusaha

    Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memastikan bahwa kajian besaran UMP 2026 tak hanya memperhatikan kemampuan dunia usaha, melainkan juga aspek kesejahteraan pekerja.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan bahwa pihaknya bersama asosiasi industri tengah menyiapkan usulan yang selaras dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,5% pada 2026.

    “Kita ketahui bahwa untuk UMP ini sesuatu yang bersifat competitiveness buat para pengusaha, tapi kami juga sadar bahwa aspek dari sisi pekerja harus diperhatikan baik-baik,” kata Anindya di sela acara Rapimnas Kadin Indonesia 2025, Selasa (2/12/2025).

    Dia melanjutkan bahwa komunikasi terus dijalin agar keberlanjutan usaha dan pekerja dapat tercapai, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Komunikasi yang sudah ada ujungnya kita pikirkan bagaimana bisa tumbuh kompetitif, tapi juga memikirkan tentunya saudara-saudara kita yang membutuhkan pekerjaan,” pungkas Anindya.

    Sebelumnya, Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menegaskan bahwa baik bagi pelaku usaha maupun pekerja, kenaikan upah minimum harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, yang mencakup pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebutuhan hidup layak (KHL).

    “Formula itu sudah menyangkut masalah tadi, masalah ekonomi, produktivitas, KHL, dan lain-lain. Jadi tidak bisa disamaratakan bahwa ini [UMP harus naik] 7%, 8%, enggak bisa,” kata Shinta saat ditemui usai media briefing di Kantor DPN Apindo, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

    Menurutnya, Apindo tidak mengajukan persentase kenaikan UMP 2026 secara spesifik, melainkan memberikan masukan untuk indeks tertentu alias alfa yang digunakan dalam formula.

    Shinta menjelaskan bahwa alfa yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian daerah akan menjadi catatan bagi Dewan Pengupahan daerah setempat untuk menentukan besaran kenaikan UMP yang ideal.

    Selain itu, dia memandang bahwa kepastian formula kenaikan UMP akan menambah peluang bahwa investor akan menanamkan modal di Indonesia, karena perusahaan akan dapat memperhitungkan biaya tenaga kerja dengan lebih terukur.

    “Jadi ini yang saya rasa perlu ketegasan, kita perlu konsistensi. Supaya investor itu bisa masuk ke Indonesia, dia tahu seperti apa nantinya biaya tenaga kerja di Indonesia,” ujar Shinta.

    Formula Baru Kenaikan UMP

    Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi, yang akan menjadi basis perhitungan Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) dari masing-masing daerah.

    Menaker Yassierli mengatakan bahwa dengan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda, bahkan di satu provinsi pun bisa terjadi perbedaan antardaerah.

    “Bisa jadi ada yang lebih tinggi dari tahun lalu tetapi bisa juga ada yang lebih rendah,” kata Yassierli dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/12/2025).

    Yassierli menjelaskan bahwa rumusan penyesuaian upah itu akan diumumkan dalam waktu dekat. “Tunggu saja,” ujarnya singkat.

    Sementara itu, Menaker juga mengajak semua serikat pekerja/buruh untuk berkolaborasi meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Dia mengingatkan bahwa ada 150 juta angkatan kerja di Indonesia, dan 60% di antaranya bekerja di sektor informal.

    “Kita perlu berkolaborasi agar semua angkatan kerja mendapatkan pekerjaan dan upah yang layak,” kata Yassierli.

    Pemerintah, lanjut Menaker, menyediakan balai-balai kerja yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan skill pekerja agar tetap bisa bersaing mengikuti perkembangan teknologi.

    Sebelumnya, Menaker Yassierli menyebutkan pengumuman besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 ditargetkan sebelum 31 Desember 2025 agar dapat diterapkan mulai Januari 2026.

    “Kita berharap dari patokan jadwal, tentu sebelum 31 Desember 2025, jadi untuk diterapkan Januari,” kata Yassierli Jakarta, Rabu (26/11).

    Dia menjelaskan bahwa pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) baru terkait formula pengupahan menggantikan ketentuan sebelumnya, agar lebih adaptif terhadap kondisi tiap daerah.

    Menurut Yassierli, penyusunan regulasi dilakukan melalui dialog sosial dengan pemangku kepentingan agar tercapai keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pelaku usaha.

    Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2025 menjadi komponen utama dalam formula penentuan UMP tahun 2026.

    Data pertumbuhan ekonomi kuartal III tahun 2025 digunakan mengingat keputusan UMP harus ditetapkan sebelum 31 Desember 2025.

  • Gibran ke Korban Banjir: Warga Sumatera Tidak Sendirian Nasional 4 Desember 2025

    Gibran ke Korban Banjir: Warga Sumatera Tidak Sendirian Nasional 4 Desember 2025

    Gibran ke Korban Banjir: Warga Sumatera Tidak Sendirian
    Tim Redaksi
    AGAM, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming menegaskan bahwa warga di Sumatera yang sedang dirundung banjir tidak sendirian menghadapi bencana ini.
    “Dari Bapak Presiden Prabowo, ini saya aturkan dukacita yang mendalam kepada seluruh korban. Saya mohon maaf sebelumnya. Bapak-Ibu tidak sendiri, warga Sumatera tidak sendiri,” kata Gibran kepada korban pengungsian di
    Agam
    , Sumatera barat, Kamis (4/12/2025).
    Dia juga menyampaikan salam dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada warga terdampak bencana saat mengunjungi kobran pengungsian yang ada di Kabupaten ini.
    Gibran menegaskan, Presiden Prabowo telah memerintahkan jajaran untuk melakukan percepatan pemulihan pascabencana di Sumatera.
    “Kami diperintah Bapak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan pasca bencana ini,” tegas dia.
    Salah seorang warga di pengungsian pun turut mengucapkan syukur saat mendengar pernyataan Gibran.
    “Alhamdulillah, alhamdulillah. Bencana nasional, alhamdulillah. Sumatera masih berjaya, alhamdulillah,” ujar seorang warga.
    Wapres RI juga memastikan, pendistribusian bantuan dan logistik terus dipercepat baik via darat maupun udara.
    “Lalu untuk, tadi sudah disampaikan juga, perbaikan-perbaikan akses komunikasi, puskesmas, sekolah, jembatan, jalan, ini juga akan dipercepat agar arus bantuan logistik, BBM ini bisa lancar kembali,” ucap dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Wapres Gibran Kunjungi Posko Pengungsi Banjir Bandang di Kabupaten Agam Sumbar

    Wapres Gibran Kunjungi Posko Pengungsi Banjir Bandang di Kabupaten Agam Sumbar

    Jakarta –

    Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi posko pengungsi banjir bandang di Nagari Salareh Air, Jorong Sungai Pasak, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Gibran memastikan kehadirannya untuk mempercepat pendistribusian bantuan ke korban.

    Pantauan detikcom di lokasi, Wapres Gibran tiba sekitar pukul 07.45 WIB, Kamis (4/12/2025). Gibran didampingi Wamendagri Bima Arya, Anggota DPR RI asal Sumatra Barat (Sumbar) Andre Rosiade, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Bupati Agam Benni Warlis. Saat di posko pengungsian, Gibran sempat berbincang dengan pengungsi di lokasi dan terlihat mencatat beberapa keluhan pengungsi.

    Setelah itu, Gibran menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto kepada pengungsi di lokasi. Ia juga menyampaikan duka cita terhadap korban tewas. Selain itu Gibran mengaku diberi tugas dari Prabowo untuk membantu percepatan distribusi bantuan ke korban.

    “Kami diperintah Bapak Presiden untuk melakukan percepatan, pemulihan pasca bencana ini,” kata Gibran dalam sambutannya.

    Gibran mengatakan pengiriman bantuan akan terus dipercepat menggunakan jalur udara, darat, dan laut. Selain itu, pihaknya juga meminta percepatan perbaikan akses komunikasi, kesehatan, sekolah hingga infrastruktur.

    Lebih lanjut, Gibran juga meminta agar lansia dan anak-anak diprioritaskan. Ia juga meminta ketersediaan makanan 3 kali sehari dan air bersih di tenda pengungsian.

    Ia menegaskan bahwa warga Sumatera tidak sendiri, pemerintah pusat akan membantu di lapangan. Hal itu sesuai dengan perintah Prabowo mempercepat pemulihan.

    “Sekali lagi kami sudah diperintah Pak Presiden untuk melakukan percepatan pemulihan, anak-anak sekolahnya dan lain-lain akan kami prioritaskan. Hari ini kami mengunjungi tiga provinsi, tujuannya untuk percepat pemulihan, jadi Bapak/Ibu tidak sendiri, warga Sumatera tidak sendiri, kami akan terus ke lapangan,” katanya.

    Dilansir Antara, Gibran bertolak menuju Sumatera guna meninjau tiga provinsi terdampak bencana banjir bandang dan longsor, yakni di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, Gibran bertolak dari Pangkalan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis sekitar pukul 05.00 WIB menuju Bandara Internasional Minangkabau, Sumatera Barat.

    (yld/zap)

  • 770 Meninggal, 462 Masih Hilang per Rabu Malam

    770 Meninggal, 462 Masih Hilang per Rabu Malam

    GELORA.CO -Musibah banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera; Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), terus menimbulkan duka mendalam. 

    Data terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Rabu malam 3 Desember 2025 menunjukkan peningkatan signifikan pada jumlah korban dan dampak kerusakan.

    Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengonfirmasi total korban tewas yang tervalidasi telah mencapai 770 jiwa. Sementara itu, 463 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian.   Sebelumnya, berdasarkan data di situs BNPB, disebutkan korban meninggal dunia sebanyak 810 orang. Namun, setelah diverifikasi dan divalidasi, jumlah korban meninggal dunia dilaporkan sebanyak 770 orang.

    Sumatera Utara mencatat kematian 299 jiwa, Aceh 277 jiwa, dan Sumatera Barat 194 jiwa

    Sumatera Utara mencatat kematian 299 jiwa, Aceh 277 jiwa, dan Sumatera Barat 194 jiwa

    Dengan operasi pencarian yang masih berlangsung di lapangan, BNPB memperingatkan bahwa jumlah korban jiwa kemungkinan besar akan terus bertambah.

    Bencana ini tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga menyebabkan kerusakan masif pada hunian dan fasilitas umum di 50 kabupaten yang tersebar di tiga provinsi.

    Tercatat total 10.300 rumah rusak (3.300 rusak berat, sisanya rusak sedang dan ringan). Jembatan menjadi fasilitas yang paling terpukul dengan 45,48 persen rusak), diikuti fasilitas pendidikan 32,92 persen, dan tempat ibadah 20,21 persen.

    Secara keseluruhan, dampak bencana ini menjangkau 3,2 juta jiwa masyarakat, menjadikannya salah satu bencana dengan dampak populasi terluas di wilayah tersebut, di mana Sumatera Utara mencatat jumlah penduduk terdampak terbanyak yaitu 1,6 juta jiwa.

    Menanggapi krisis kemanusiaan ini, Presiden Prabowo Subianto telah melakukan peninjauan ke empat lokasi terdampak parah, termasuk Tapanuli Tengah, Medan, Aceh Tenggara, dan Padang Pariaman, pada Senin 1 Desember 2025. 

    Saat menemui para pengungsi di Aceh Tenggara, Presiden Prabowo memastikan bahwa anggaran negara untuk penanganan bencana telah tersedia.

  • Mobil Nasional Bikinan RI Bakal Dijual di Bawah Rp 300 Juta

    Mobil Nasional Bikinan RI Bakal Dijual di Bawah Rp 300 Juta

    Jakarta –

    Pemerintah bakal mengembangkan mobil nasional buatan Indonesia. Diharapkan mobil itu bisa dijual dengan harga Rp 300 jutaan.

    Mobil-mobil yang paling banyak diminati masyarakat Indonesia berada di rentang harga di bawah Rp 300 juta. Nggak heran kalau mobil dengan banderol segitu populer dan penjualannya juga laris. Sebut saja mobil-mobil di segmen Low Cost Green Car (LCGC) yang kebanyakan dijual di bawah Rp 200 juta. Selanjutnya, mobil di segmen Low MPV sekelas Avanza, seluruh modelnya tak sampai Rp 300 juta.

    Sejumlah pendatang baru yang menghadirkan mobil listrik juga membanderol produknya dengan harga di bawah Rp 300 jutaan. Misalnya ada BYD Atto 1 dengan harga termahal Rp 235 juta. Atau ada juga Jaecoo yang menawarkan SUV listrik dengan harga termahal Rp 299,9 juta.

    Keterjangkauan harga tersebut juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemerintah dalam pengembangan mobil nasional buatan Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pemerintah bakal mendorong pengembangan mobil nasional dengan harga di bawah Rp 300 juta tersebut.

    “Jadi ke depan kita dorong untuk mobil nasional, kami sudah cek di lapangan dari Gaikindo memang sekarang terbesar, market terbesar pangsanya adalah mobil-mobil di bawah Rp 300 juta sehingga ini juga yang didorong oleh pemerintah sehingga affordability menjadi tantangan,” terang Airlangga dalam Pembukaan Rampinas Kadin dikutip dari tayangan Youtube Kadin Indonesia.

    Dia juga menyebut, Presiden Prabowo Subianto telah meminta anggaran khusus dalam pengembangan mobil nasional Indonesia.

    Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan industri dalam negeri sudah siap merealisasikan proyek mobil nasional yang merupakan salah satu kebijakan Prabowo. Agus juga menyebut bahwa calon merek mobil nasional itu juga sudah ada.

    “Mereknya sudah ada, dan perusahaannya juga saya sudah ketemu, tapi mungkin saya tidak bisa buka sekarang atau tidak bisa menampilkan sekarang ke publik, tapi semuanya sudah siap sebetulnya,” bilang Agus.

    “Saya udah lihat, waktu itu sudah ditampilkan di GIIAS, GIIAS yang terakhir kemarin. Itu sudah ditampilkan jadi calon mobnas. Itu yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden dalam rapat paripurna kabinet sebetulnya sudah ditampilkan ke publik di dalam GIIAS kemarin,” jelasnya lagi.

    Mengacu pada pernyataan Agus tersebut, mobil nasional yang disiapkan itu diduga adalah i2C. Konsep mobil itu memang sudah dipamerkan di GIIAS 2025, tapi baru berbentuk clay model skala 1:1.

    (dry/rgr)

  • 4 Mohon ke Prabowo, Bupati Aceh Utara: Belum Satu Pun Menteri Hadir, Seratusan Jenazah Belum Ditemukan Regional

    4 Mohon ke Prabowo, Bupati Aceh Utara: Belum Satu Pun Menteri Hadir, Seratusan Jenazah Belum Ditemukan Regional

    Mohon ke Prabowo, Bupati Aceh Utara: Belum Satu Pun Menteri Hadir, Seratusan Jenazah Belum Ditemukan
    Tim Redaksi
    ACEH UTARA, KOMPAS.com
    – Bupati Aceh Utara, Provinsi Aceh, Ismail A Jalil meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk membantu kabupaten itu dalam penanganan banjir.
    Hingga hari ke 12 banjir, belum satu pun menteri dari Kabinet Merah Putih yang datang ke Kabupaten
    Aceh Utara
    . Padahal, kabupaten itu daerah terluas dan terparah terkena banjir.
    Hingga Rabu (3/12/2025) pukul 12.00 WIB, sebanyak 121 orang tewas, 109 dilaporkan hilang.
    “Kami mohon pusat dan seluruh rakyat Indonesia bantu Aceh Utara. Pusat selain Basarnas belum hadir ke Aceh Utara. Rakyat saya kelaparan, jenazah rakyat saya belum diambil, tolong dibantu,” kata dia.
    Dia tidak memahami mengapa belum ada pejabat pusat yang datang ke kabupaten itu.
    “Apakah pejabat pusat tidak tahu, lalu ada pejabat pusat yang menyatakan banjir tidak parah. Saya emosial, tolong bantu kami. Jangan biarkan rakyat kami mati kelaparan,” katanya.
    Dia menyatakan, dana darurat yang bisa digunakan sangat minim. Itu pun telah habis digunakan untuk membeli bahan bantuan.
    “Rakyat saya tinggal baju di badan. Mereka kehilangan rumah, harta dan benda. Sekarang sudah bertambah sakit-sakitan. Saya sudah kerahkan semua kekuatan daerah, namun tidak mampu menjangkau seluasnya wilayah ini,” ucap dia. 
    Banjir di kawasan Aceh Utara mulai terjadi 22 November 2025. Kini, sejumlah titik masih terisolasi dan belum bisa diakses. Di kabuapten lain, banjir baru terjadi pada 26 November 2025.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Subuh-subuh, Gibran Bertolak ke Sumatera Tinjau Lokasi Terdampak Banjir Nasional 4 Desember 2025

    Subuh-subuh, Gibran Bertolak ke Sumatera Tinjau Lokasi Terdampak Banjir Nasional 4 Desember 2025

    Subuh-subuh, Gibran Bertolak ke Sumatera Tinjau Lokasi Terdampak Banjir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming berangkat mengunjungi lokasi terdampak banjir di tiga provinsi Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada Kamis (4/12/2025) hari ini.
    Pantauan Kompas.com, Gibran mulai melangkah ke pesawat untuk bertolak ke Sumatera dari Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (4/12/2025) sekitar pukul 04.45 WIB subuh.
    Mengenakan kemeja biru lengan panjang, dia menggunakan pesawat kepresidenan. 
    Jumlah korban akibat bencana di tiga provinsi Sumatera, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh, telah mencapai 770 orang.
    Penambahan jumlah korban jiwa tersebut diketahui berdasarkan informasi Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB) per Rabu (3/12/2025) sore.
    Hingga saat ini, masih ada ratusan korban hilang dan proses evakuasi masih dilakukan secara masif.
    Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga sudah lebih dahulu mengunjungi para korban terdampak bencana di Sumatera. Prabowo datang ke tiga provinsi tersebut pada Senin (1/12/2025).
    Di hadapan masyarakat, Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat korban banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah titik di Sumatera berjuang sendirian.
    Kepala Negara juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada para korban terdampak.
    “Ini musibah, saya turut berduka cita dengan keluarga yang kehilangan. Dan saya berdoa, bapak-bapak, ibu-ibu, tabah, tegar. Percaya kita semua satu keluarga besar, kita tidak akan membiarkan saudara-saudara sendiri memikul beban,” kata Prabowo saat berdialog dengan warga korban banjir di Kasai Permai, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin (1/12/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Saya Akan Berusaha, Ini Kan Masalah Lama

    Saya Akan Berusaha, Ini Kan Masalah Lama

    JAKARTA – Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, pasrah jika harus direshuffle imbas bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat lantaran dinilai gagal mengawasi lingkungan. 

    Hal itu disampaikan Hanif menanggapi ramainya desakan mundur dari sejumlah kalangan masyarakat di media sosial terhadap Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan dan Menteri ESDM. 

    Hanif mengatakan, pihaknya akan berupaya bertanggung jawab dan melaksanakan pembenahan terkait kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Sumatera. Ia meminta dukungan dari semua pihak untuk menyelesaikan persoalan yang sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya. 

    “Ya saya akan berusaha sepenuh tenaga. Tentu sekali lagi kami mohon izin dukungan kita semua. Karena ini kan permasalahan jangka lama ya, tidak terjadi di saat ini saja,” ujar Hanif di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 3 Desember. 

    “Tapi kita enggak menyalahkan ya, pokoknya yang penting landscape-nya kurang, sehingga kita perlu meningkatkan kapasitas (landscape),” sambungnya. 

    Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas terkait isu pembalakan liar yang mengakibatkan banjir bandang dang longsor di wilayah Sumatera.

    BEM SI meminta Presiden melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bahkan menuntut keduanya mundur jika tidak mampu mempertanggungjawabkan kegagalan pengawasan lingkungan yang mengakibatkan bencana kemanusiaan ini.

    “Jika kerusakan sebesar ini terjadi dan rakyat menjadi korban, maka tanggung jawab politik harus diambil. Evaluasi atau mundur adalah sikap yang pantas,” kata Koordinator BEM SI Muzammil Ihsan, melayangkan tuntutan keras dari mahasiswa.