Tag: Prabowo

  • Wakapolres Sumenep Dialog Bersama Jemaat Kebaktian, Minta Gereja Tak Dijadikan Tempat Kampanye

    Wakapolres Sumenep Dialog Bersama Jemaat Kebaktian, Minta Gereja Tak Dijadikan Tempat Kampanye

    Sumenep (beritajatim.com) – Polres Sumenep menggelar ‘Minggu Kasih’ di Gereja Maria Gunung Karmel di Jl. Slamet Riyadi, Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep.

    Kegiatan ‘Minggu Kasih’ tersebut dipimpin langsung Wakapolres Sumenep, Kompol Soekris Trihartono, yang menemui para jemaat gereja saat kebaktian, sambil berdialog langsung pada Sabtu (16/09/2023).

    “Program ‘Minggu Kasih’ ini merupakan bentuk interaksi secara langsung polisi dengan masyarakat untuk mendengarkan saran, kritikan, masukan serta aduan masyarakat terkait dengan pelayanan kepolisian di wilayah hukum Polres Sumenep,” kata Wakapolres.

    Ia mengungkapkan, kegiatan ‘Minggu Kasih’ ini dilaksanakan untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat dan mendengar secara langsung curhatan dari masyarakat berupa saran, kritikan, masukan maupun aduan terkait pelayanan Kepolisian di wilayah hukum Polres Sumenep.

    “Kami sangat membutuhkan saran, kritik, dan informasi dari masyarakat. Hal ini sebagai bahan evaluasi kami untuk membenahi, memperbaiki maupun meningkatkan kualitas kinerja pelayanan polri kepada masyarakat,” ujarnya.

    ‘Minggu Kasih’ merupakan program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang dilaksanakan dari tingkat Polda, Polres, hingga Polsek. Kegiatan ini juga merupakan program lanjutan ‘Quick Wins Presisi’.

    “Kami mengimbau para jemaat agar tempat ibadah ini tidak dijadikan sebagai tempat kampanye yang akan berdampak terjadinya politik identitas berisikan suku, agama, ras dan etnis tertentu,” tandas Wakapolres. (tem/kun)

    BACA JUGA: PWI Bersama Pemkab dan PA Sumenep Gelar Isbat Nikah

  • Bukit Teletubbies Bromo Terbakar, Polres Probolinggo Tetapkan Manajer Wedding Organizer Asal Lumajang Tersangka

    Bukit Teletubbies Bromo Terbakar, Polres Probolinggo Tetapkan Manajer Wedding Organizer Asal Lumajang Tersangka

    Probolinggo (beritajatim.com) – Seorang manajer wedding organizer asal Lumajang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran bukit Teletubbies di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Bukit Teletubbies merupakan salah satu destinasi wisata favorit di kawasan TNBTS yang menjadi viral di media sosial karena keindahannya.

    Kasus kebakaran ini terjadi pada Rabu (6/9/2023) sekitar pukul 11.30 WIB. Menurut Kapolres Probolinggo, AKBP Wisnu Wardana, kebakaran disebabkan oleh kelalaian seorang pengunjung yang menggunakan flare asap saat melakukan foto prewedding di bukit Teletubbies.

    “Salah satu dari lima flare asap meletus saat dinyalakan. Sehingga menyebabkan percikan api yang kemudian membakar rumput kering di Padang Savana bukit Teletubbies,” AKBP ujar Wisnu, Jumat (8/9/2023).

    Wisnu menambahkan bahwa tersangka adalah Andrrie Prabowo Eka Pradana (41), seorang manajer wedding organizer asal Tompokersan, Lumajang. Ia bersama lima orang lainnya terlibat dalam kegiatan foto prewedding di bukit Teletubbies.

    “Kami mengamankan enam orang yang terlibat dalam kegiatan foto prewedding. Setelah kami periksa, kami menetapkan satu orang sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti yang cukup,” kata Wisnu.

    Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka adalah tidak memiliki Surat Izin Memasuki Kawasan Konservasi (SIMAKSI) saat memasuki kawasan TNBTS. SIMAKSI merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pengelola TNBTS untuk mengatur kunjungan wisatawan.

    Didit Sulistyo, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I TNBTS, menghimbau kepada pelaku jasa wisata dan pengunjung di Kawasan Bromo Tengger Semeru untuk menjaga perilaku mereka dan tidak membawa barang yang dapat menyebabkan kebakaran.

    “Saya harap agar masyarakat yang berkunjung agar selalu menjaga prilaku dan tidak membawa barang yang menyebabkan kebakaran. Bukit Teletubbies merupakan salah satu kawasan konservasi yang harus kita jaga bersama,” sambungnya.

    Supoyo, Sesepuh Suku Tengger, juga mengingatkan agar masyarakat tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dikarenakan hal ini juga dapat menyebabkan kebakaran, terutama di TNBTS, yang merupakan tempat sakral bagi umat beragama Hindu.

    “Ini merupakan tempat sakral bagi warga yang memeluk agama Hindu. Jadi kami mengingatkan agar masyarakat yang berkunjung tidak membuang puntung rokok sembarangan,” kata Supoyo.

    Akibat kelalaiannya, tersangka dijerat dengan Pasal 50 Ayat 3 Huruf d Jo Pasal 78 ayat 4 Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana diubah dalam Pasal 50 ayat 2 huruf b Jo Pasal 78 ayat 5 UU nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang dan/atau Pasal 188 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp 1,5 juta. (ada/ted)

  • Deret Pejabat RI Kena ‘Colek’ Bjorka di Medsos: Plate Hingga Anies

    Deret Pejabat RI Kena ‘Colek’ Bjorka di Medsos: Plate Hingga Anies

    Jakarta, CNN Indonesia

    Ketika akunnya masih aktif, hacker pembocor banyak data publik Bjorka sempat menandai (tagging) sejumlah pejabat di Twitter sambil melontarkan sejumlah sindiran.

    Diketahui, Bjorka sempat berganti akun, dari mulanya @Bjorkanism menjadi @Bjorxanism. Keduanya kini sudah ditangguhkan (suspended) oleh Twitter. Belum diketahui alasan penangguhannya.

    Bjorka pun mempertanyakan apa alasan penangguhan tersebut kepada Twitter. Menurutnya, aktivitas peretasan ilegal hanya ia lakukan di Telegram, bukan di Twitter. Alhasil, tak ada ketentuan yang dilanggarnya di platform berlogo burung tersebut.

    “karena saya tidak pernah membagikan materi hacking ke twitter sama sekali. semua aktivitas berbahaya yang saya lakukan di telegram. lalu mengapa Anda menangguhkan akun saya sebelumnya? pedoman komunitas mana yang saya langgar? atau Anda hanya ingin bisnis Anda aman di Indonesia?” tulisnya di akun Twitter baru @bjorxanism pada Senin (12/9) siang.

    Kicauan ini sudah menghilang seiring penangguhan akunnya. Sebelum itu, Bjorka sempat ‘mencolek’ sejumlah pejabat dalam cuitannya. Siapa saja?

    Pertama, Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Bjorka saat itu mengaku bukan hendak mengalihkan isu dari kasus Ferdy Sambo yang menjadi tersangka pembunuhan Brigadir J. 

    “Jika ada yang mengira saya di sini untuk mengalihkan kasus Sambo, saya bahkan tidak tahu siapa dia. tapi saya akan membantu untuk membuat @ListyoSigitP dengarkan permintaan kalian,” katanya dalam cuitan tersebut.

    Kedua, Bjorka mencolek korban doxing pertamanya, yakni Menkominfo Johnny G. Plate dan mempertanyakan alasan penggantian nomor ponsel pasca-pembocoran data pribadi politikus Partai NasDem itu.

    “Kenapa Anda mengubah nomor telepon Anda menjadi nomor telepon kami pak? @PlateJohnny ? benarkah nomor indonesia sudah tidak aman lagi digunakan?” tulisnya.

    Ketiga, hacker yang mengklaim berbasis di Warasawa, Polandia, ini menandai Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang baru-baru ini diduga mengalami doxing juga tak luput dari colekan peretas yang tenar ini.

    “gm sir @luhut_binsar,” kicau dia.

    Keempat, Bjorka juga menanyakan kelanjutan kasus Irjen Ferdy sambo kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang merupakan mantan Kapolri.

    “Bagaimana kabarmu pak? @titokarnavian_ ? banyak orang bertanya kepada saya tentang kasus sambo. tapi karena sambo itu orangmu, saya harap kamu punya cukup waktu untuk menjawab pertanyaan dari warga negara Indonesia,” tuturnya.

    Kelima, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bjorka menandai Anies di Twitter sambil membocorkan data pribadinya di Telegram.

    “Sudahkah anda memecahkan masalah banjir dan kemacetan lalu lintas pak @aniesbaswedan ? karena jakarta bukan hanya sudirman dan thamrin,” katanya.

    Para pejabat maupun representasinya yang disebut Bjorka sejauh ini belum merespons permintaan konfirmasi.

    (arh/arh)

  • Akun Twitter Bjorka Kembali Ditangguhkan, Bocor Data Berhenti?

    Akun Twitter Bjorka Kembali Ditangguhkan, Bocor Data Berhenti?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Akun Twitter baru milik peretas Bjorka @bjorxanism ditangguhkan pada Senin (12/9) sore. Ia menjadikannya ini sebagai waktu istirahat.

    “Ya Twitter saya ditangguhkan lagi. Saya akan istirahat dulu untuk saat ini. Sampai jumpa lagi dan saya cinta kalian semua,” tulisnya di grup telegram Bjorkanism.

    “Tenang saja ini tidak akan lama,” tambahnya.

    Sebelumnya, Bjorka menggunakan akun Twitter @bjorkanism, tetapi akun tersebut ditangguhkan oleh Twitter pada Minggu (11/9). Setelah penangguhan tersebut, Bjorka membuat akun @bjorxanism pada Senin (12/9) sekitar pukul 10 pagi.

    Meski hanya aktif selama beberapa jam, Bjorka terhitung melontarkan belasan cuitan. Salah satu cuitan berisi pertanyaannya soal mengapa akun pertamanya ditangguhkan.

    “Karena saya tidak pernah membagikan materi hacking ke twitter sama sekali. semua aktivitas berbahaya yang saya lakukan di telegram. lalu mengapa Anda menangguhkan akun saya sebelumnya? pedoman komunitas mana yang saya langgar? atau Anda hanya ingin bisnis Anda aman di Indonesia?” tulisnya.

    Sementara itu, beberapa cuitan lain berisi mention pada sejumlah pejabat, di antaranya Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Johnny G. Plate, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    Selain di-mention di Twitter, Tito dan Anies pun mengalami doxing atau pengungkapan identitas pribadi pada Senin (12/9).

    “Kalian dapat menanyakan soal sambo kepadanya. karena sambo adalah orangnya,” tulis Bjorka saat men-doxing Tito.

    “Sudahkah anda memecahkan masalah banjir dan kemacetan lalu lintas pak @aniesbaswedan? karena jakarta bukan hanya sudirman dan thamrin,” katanya dibarengi gambar doxing data-data Anies.

    Doxing dilakukan Bjorka di grup telegram Bjorkanism yang kini memiliki lebih dari 25 ribu pengikut.

    Bjorka juga sempat mengancam membocorkan data Pertamina. Apakah pernyataan Bjorkan terkait penangguhan akun Twitter itu berarti pembocoran datanya batal?

    (lom/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • Jambi Bikin Retret Ketua RT, Kendari Gelar Retret Buat OPD-Camat: Pakai Uang Rakyat

    Jambi Bikin Retret Ketua RT, Kendari Gelar Retret Buat OPD-Camat: Pakai Uang Rakyat

    PIKIRAN RAKYAT – Kegiatan retret atau pembekalan ternyata tidak hanya digelar untuk anggota Kabinet hingga Kepala Daerah. Kini, sejumlah kepala daerah membuat ‘gebrakan’ sendiri dengan menggelar retret bagi anak buahnya.

    Sebut saja Jambi dengan ide program retret bagi ketua Rukun Tetangga (RT). Kemudian, ada Kendari yang juga menyiapkan program retret untuk OPD dan Camat di wilayah mereka.

    Meski diklaim tidak memakan banyak anggaran, tetapi tetap saja penggunaan uang rakyat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu menjadi sorotan. Sebab, rupiah yang digelontorkan harus memberikan dampak yang nyata bagi rakyat.

    Retret Ketua RT di Jambi

    Wali Kota Jambi Maulana mempersiapkan program retret bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) daerah setempat sebagai salah satu upaya sinkronisasi program pemerintah.

    “Retret tersebut direncanakan akan digelar setelah lebaran dan dihadiri oleh 1.652 ketua RT yang akan dikukuhkan secara serentak di lapangan Kantor Wali Kota Jambi,” ujar Wali Kota Jambi Maulana di Jambi, Kamis 6 Maret 2025.

    Program ini diklaim menjadi ajang untuk memberikan berbagai materi penting yang akan membantu para ketua RT dalam menjalankan tugas mereka. Selama retret, akan ada materi yang disampaikan oleh berbagai pihak terkait, termasuk anggota DPRD Kota Jambi serta dinas-dinas yang berkaitan dengan pembangunan di Kota Jambi.

    Salah satu materi utama yang akan disosialisasikan adalah peraturan Wali Kota mengenai program Rp100 juta per RT, yang merupakan program strategis untuk meningkatkan pembangunan di tingkat RT.

    “Kami akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme pelaksanaan program tersebut,” ucap Maulana.

    Dia menekankan agar ketua RT dapat memahami dengan baik skema penggunaan dana tersebut untuk pembangunan di RT. Melalui program itu, para ketua RT juga akan mendapatkan pemahaman mengenai berbagai kebijakan dan program yang sedang berjalan di Pemerintah Kota Jambi.

    Pada Mei 2025, Pemkot Jambi menyusun rencana uji coba program Rp100 juta per RT. Uji coba ini akan diberlakukan untuk 67 RT di wilayah itu.

    Anggaran Rp100 juta per RT ini, kata dia, masuk bagian program prioritas Kampung Bahagia yang diusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi untuk peningkatan infrastruktur dan pengembangan RT.

    Retret OPD dan Camat di Kendari

    Tak hanya di Jambi, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran juga menyiapkan agenda retret bagi Organisasi Perangkat Daerah atau OPD lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), setelah lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah (H)/2024 Masehi (M).

    Dia mengatakan bahwa pihaknya akan melangsungkan retret, yang diwajibkan untuk seluruh OPD, termasuk camat di Kota Kendari.

    “Nanti juga kita akan lakukan retret di lingkup Pemerintah Kota Kendari, jadi bukan hanya saya saja, seluruh OPD dan camat wajib mengikuti retret,” tutur Siska Karina Imran.

    Dia menyebutkan bahwa pelaksanaan retret untuk OPD tersebut dilakukan untuk melihat langsung potensi dari seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah.

    “Kita mau lihat, mana lebih kuat ini OPD nya atau jangan sampai pimpinannya lebih kuat,” ucap Siska Karina Imran.

    Dia pun memastikan dana agenda retret bagi organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), tidak akan mempengaruhi APBD di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan oleh pemerintah.

    Siska Karina Imran mengatakan bahwa agenda retret tersebut merupakan agenda penting dilaksanakan agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya untuk kepala OPD dan camat se-Kota Kendari.

    “Menurut saya kegiatan ini penting, dan juga tidak mengeluarkan banyak biaya, kalau memungkinkan untuk dilaksanakan, kita lakukan itu,” ujarnya.

    Siska Karina Imran menjelaskan bahwa retret tersebut juga bertujuan untuk membekali pengetahuan para Aparatur Sipil Negara (ASN) guna memaksimalkan penggunaan APBD di Kota Kendari.

    “Ini juga merujuk pada program Astacita Presiden Indonesia Prabowo Subianto tentang peningkatan SDM dari sisi pemerintahan hingga kesehatan,” katanya.

    Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman menegaskan bahwa retret yang akan dilaksanakan itu sama sekali tidak mempengaruhi porsi anggaran APBD di Kota Kendari, sebab retret tersebut tidak mengeluarkan anggaran yang besar.

    “Retret yang akan dilakukan di Kota Kendari tidak memerlukan biaya transportasi yang besar, lokasi kegiatan, konsumsi, dan juga tempat sudah tersedia,” ucapnya.

    Sudirman menyebutkan bahwa kegiatan tersebut juga akan memberikan pengalaman yang luar biasa guna meningkatkan kedisiplinan para OPD dan camat lingkup Kota Kendari dalam menjalankan tugas dengan baik. Dia menuturkan, pihaknya akan memberikan materi yang bagus dan berkualitas.

    “Jadi, pada prinsipnya apa yang akan kami lakukan nanti ini untuk perpanjangan tangan agar OPD dan camat kita tau dalam menjalankan tugas dengan baik,” tuturnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BRI Hadirkan Mudik Gratis 2025, Ribuan Warga Bisa Pulang Tanpa Biaya

    BRI Hadirkan Mudik Gratis 2025, Ribuan Warga Bisa Pulang Tanpa Biaya


    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali berpartisipasi dalam program Mudik Bersama BUMN 2025 bertema “Mudik Aman Sampai Tujuan”. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk menghadirkan kebijakan pro rakyat, khususnya dalam mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

    Sebagai bagian dari agenda tahunan menyambut Hari Raya Idul Fitri, tahun ini BRI Group akan memberangkatkan 8.482 pemudik dengan 170 bus ke berbagai kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Rinciannya, BRI mengakomodasi 5.000 pemudik dengan 100 bus, sementara itu anak perusahaannya, PNM akan melayani 282 pemudik dengan 6 bus, dan Pegadaian menyiapkan 64 bus untuk 3.200 pemudik.

    Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menegaskan bahwa keikutsertaan BRI dalam program ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung mobilitas masyarakat agar bisa merayakan Lebaran bersama keluarga dengan aman dan nyaman.

    “Kami ingin memastikan masyarakat dapat mudik tanpa kendala transportasi. Program ini bukan sekadar inisiatif tahunan, tetapi bagian dari upaya berkelanjutan BRI dalam memberikan manfaat social value bagi masyarakat,” ujar Supari.

    Bahkan, komitmen ini pun mendapatkan respons yang luar biasa dari masyarakat, terbukti dari tingginya animo pendaftar, di mana total pendaftar mencapai tiga kali lipat dari kuota yang tersedia.

    Sebagai program yang inklusif, tahun ini pemudik yang difasilitasi BRI Group berasal dari berbagai kelompok, seperti diantaranya klaster usaha tempe, komunitas Starling dan Pedagang Kaki Lima (PKL). Selain itu, terdapat pula AgenBRILink dari berbagai wilayah seperti Kramat Jati, Bekasi, Pondok Gede, Rasio Dalam, Pasar Minggu, Tebet, Kp Melayu, dan Depok.

    Dalam program ini, BRI telah menyiapkan sejumlah rute utama yang akan mengantarkan para pemudik ke berbagai rute utama, yang meliputi Jakarta – Yogyakarta (via Jalur Selatan), Jakarta – Wonogiri (via Tol Transjawa), Jakarta – Surabaya/Madura (via Tol Transjawa), dan Palembang – Bandar Lampung.

    Adapun, dukungan BRI dalam program mudik telah terbukti pada tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, BRI berhasil memberangkatkan 4.608 pemudik dengan 92 armada bus. Sementara itu, dari sisi anak perusahaan seperti Pegadaian memfasilitasi 2.532 pemudik dengan 54 bus, dan PNM mengakomodasi 250 pemudik dengan 5 bus. Secara keseluruhan, BRI Group telah memfasilitasi 7.390 pemudik dengan total 151 armada bus.

    Sebagaimana diketahui, berdasarkan laporan Kementerian BUMN, 78 perusahaan BUMN telah siap menyambut dan melayani dengan target 100.000 pemudik yang terbagi ke dalam tiga moda transportasi yaitu 1.360 Unit Bus (kapasitas 67.000 pemudik), 90 Rangkaian Kereta Api (kapasitas 28.000 pemudik), 26 Unit Kapal Laut (kapasitas 5.000 pemudik) dengan tujuan lebih dari 200 Kota/Kabupaten yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

    Dalam Konferensi Pers Mudik Bersama BUMN 2025 di Jakarta, Menteri BUMN RI Erick Thohir menjelaskan Kementerian BUMN siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan kebijakan pro rakyat dalam menghadapi masa mudik Lebaran 2025.

    “Mudik Bersama BUMN telah menjadi agenda rutin BUMN, hal ini sebagai wujud komitmen BUMN untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar kita terus memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat”, ujar Erick. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Yang Harus Ditanyakan Partai-partai yang Lain

    Yang Harus Ditanyakan Partai-partai yang Lain

     

    Lantas Viva menyinggung, dukungan PAN kepada Prabowo bukan sekedar ‘kawan’ di jalan. Dia mengatakan, pihaknya bakal mengawal program-program pemerintahan Prabowo ke depan.

     

     

    “Dan kita yakin bahwa apa yang kita perjuangkan itu selaras dengan cita-cita kemerdekaan dan kita akan terus berjuang agar penataan kinerja pemerintah ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan rakyat,” ujarnya.

     

    Untuk itu Viva meyakinkan PAN bersama Gerindra sudah seperti saudara pada brotherhood saudara ideologi. 

     

    “Yang harus ditanyakan itu partai-partai yang lain yang nggak pernah setia kepada pak Prabowo,” katanya.***

  • Wakil Ketua Komisi IV DPR Pertanyakan Proses Penunjukan 11 Kader PSI di FOLU Net Sink 2030

    Wakil Ketua Komisi IV DPR Pertanyakan Proses Penunjukan 11 Kader PSI di FOLU Net Sink 2030

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman mengkritik proses penunjukan 11 kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai tim Operation Management Office Indonesia Ferestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 oleh Menteri Kehutanan (Menhut) RI Raja Juli Antoni.

    Menhut Raja Juli diminta membuka ke publik seluruh proses penetapan 25 persen tim FOLU Net Sink 2030. Apalagi, Menhut Raja Juli merupakan Sekjen dari PSI.

    “Kita bukannya bermaksud meragukan kompetensi personel yang ditetapkan, tapi publik perlu tahu siapa yang menyeleksi dan prosesnya,” kata Alex kepada wartawan, Jakarta, Sabtu, 8 Maret 2025.

    Menhut Raja Juli diketahui ‘membawa’ sedikitnya 11 orang kader PSI jadi tim lembaga yang dibiayai melalui hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 168 Tahun 2022, terdapat 5 bidang dalam susunan tim FOLU Net Sink 2030.

    Di antaranya Bidang I Pengelolaan Hutan Lestari; Bidang II Peningkatan Cadangan Karbon; Bidang III Konservasi; Bidang IV Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan Bidang V Instrumen dan Informasi.

    Merujuk lampiran Kepmenhut 32/2025 itu, Menhut Raja Juli menetapkan dirinya sebagai penanggung jawab sekaligus pengarah tim. Dia didampingi seorang wakil penanggung jawab.

    Kemudian, terdapat 43 orang yang jadi bagian dari tim Operation Management Office Indonesia FOLU Net Sink 2030. Dimana, 12 orang di antaranya (25 persen) berlatar belakang politisi PSI. Mereka menempati berbagai posisi.

    Sebagai orang yang bekerja di program FOLU Net Sink 2030, masing-masingnya kemudian ditetapkan menerima honorarium dengan nominal berbeda, tergantung kepangkatan dalam tim. Berdasarkan lampiran Kepmenhut Nomor 32 Tahun 2025, penanggung jawab mendapatkan honor Rp50 juta. Wakil penanggung jawab menerima Rp40 juta.

    Sementara, masing-masing dewan penasehat ahli (4 orang) akan mendapatkan uang bulanan sebesar Rp25 juta. Ketua pelaksana, ketua harian I dan II, sekretaris/koordinator sekretariat serta para ketua bidang, menerima honor Rp30 juta per bulan.

    Sedangkan anggota bidang menerima Rp20 juta. Untuk level staf kesekretariatan bidang, mendapatkan honor sebesar Rp8 juta per bulannya.

    “Dana hibah ini semestinya lebih banyak dihabiskan untuk membiayai program. Melihat lampiran SK yang ditandatangani Menhut Raja Juli Antoni, sepertinya harapan itu tak bakalan terwujud,” tegas Aex.

    Mencermati personel yang mengisi tim FOLU Net Sink 2030 dan sistem honorarium yang ditetapkan, Ketua PDI Perjuangan (PDIP) Sumatra Barat (Sumbar) itu menilai Menhut Raja Juli tidak sedang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government).

    Oleh karenanya, Alex mendesak Menhut Raja Juli untuk mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dalam penetapan personel yang ditugaskan di tim FOLU Net Sink 2030 itu.

    “Jika tak berani terbuka, publik tentunya akan menilai keputusan Menhut Raja Juli ini tak lebih dari bagi-bagi kue kekuasaan pada kolega yang tentu saja berjarak dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PP 11 Tahun 2025 Bahas Apa? Kabar Gembira Prabowo untuk ASN

    PP 11 Tahun 2025 Bahas Apa? Kabar Gembira Prabowo untuk ASN

    PIKIRAN RAKYAT – Info PP 11 Tahun 2025 bahas apa bisa didapat di artikel ini. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan kabar gembira dari Presiden Prabowo untuk para ASN (Aparatur Sipil Negara), TNI, dan Polri.

    Diketahui Prabowo mengumumkan kabar gembira itu pada Senin malam, 11 Maret 2025. Hal ini disambut sukacita para pegawai negeri sipil karena sebentar lagi akan memasuki Hari Raya Idul Fitri yang diperkirakan jatuh pada akhir Maret 2025.

    PP 11 Tahun 2025 Bahas Apa?

    Ternyata PP 11 Tahun 2025 ini membahas tentang THR bagi para ASN, TNI, dan Polri. Tunjangan Hari Raya itu dijanjikan akan turun pada Senin 17 Maret 2025. Sejumlah pegawai negeri sipil, termasuk Dewi, menyambut baik.

    “THR ini jadi tambahan amunisi kantong kita untuk bisa berbagi kebahagiaan dan berkumpul bersama keluarga besar di hari raya,” katanya, dilansir dari laman ANTARA.

    ASN lain seperti Regi menyebut pengumuman dari Prabowo tentang THR sebagai sesuatu yang melegakan. Pasalnya, sempat ada isu efisiensi yang diterapkan sang presiden menyebabkan mereka tidak akan mendapatkan tunjangan hari raya tahun 2025 kali ini.

    “Pengumuman THR untuk ASN sih lumayan melegakan, ya. Apalagi sempat ada isu THR ditiadakan karena efisiensi. Kadang, pasca-Lebaran itu malah ada pengeluaran yang tak terduga,” ujarnya.

    Link Download PP 11 Tahun 2025

    Website resmi untuk mengunduh PP 11 Tahun 2025 adalah di website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara (JDIH Kemensetneg). Berikut link download untuk mengaksesnya.

    KLIK DI SINI

    Ilustrasi THR ASN, TNI, Polri dalam PP 11 Tahun 2025. WonderfulBali/Pixabay.com

    Ternyata file PP 11 Tahun 2025 belum diunggah di website tersebut. Hingga kini, Selasa 12 Maret 2025 pukul 13.15 WIB, belum hanya ada sejumlah Peraturan Pemerintah (PP) seperti:

    PP 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) PP 9 Tahun 2025 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi PP 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam Dan lain-lain

    Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumumkan tentang THR melalui PP 11 Tahun 2025 tersebut. Proses pencairan akan dimulai pada Senin, 17 Maret 2025. Tak hanya itu, ada kabar gembira lain berupa gaji ke-13 ASN yang juga akan dibayarkan pada awal tahun ajaran baru di sekolah yaitu pada Juni 2025.

    “THR dan gaji ke-13 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan daerah termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI dan pori para hakim serta pensiunan dengan jumlah total 9,4 juta penerima,” katanya.

    Demikian informasi PP 11 Tahun 2025 bahas apa selengkapnya. Presiden Prabowo sudah mengumumkan kabar gembira untuk para Aparatur Sipil Negara menjelang Lebaran 2025.

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Daftar 8 Pengusaha Besar yang Bertemu Prabowo, Bahas Berbagai Hal Termasuk MBG

    Daftar 8 Pengusaha Besar yang Bertemu Prabowo, Bahas Berbagai Hal Termasuk MBG

    PIKIRAN RAKYAT – Diskusi antara pemerintah dan pengusaha terjadi pada Kamis, 6 Maret 2025. Bertempat di Istana Kepresidenan Jakarta, Presiden Prabowo Subianto menerima kehadiran delapan pengusaha besar.

    Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Adapun tujuan diadakannya pertemuan tersebut membahas berbagai hal terutama perkembangan ekonomi nasional serta program utama pemerintah yang saat ini dijalankan.

    Para pengusaha yang hadir dalam pertemuan tersebut memiliki latar belakang bisnis yang berbeda-beda. Ada yang berbisnis di sektor pangan, properti, energi, keuangan, hingga manufaktur. Berikut daftar 8 pengusaha yang menghadiri pertemuan dengan Prabowo:

    Anthony Salim Sugianto Kusuma Prajogo Pangestu Boy Thohir Franky Widjaja Dato Sri Tahir James Riady Tomy Winata

    Sebagaimana dilaporkan laman resmi Presiden, Prabowo turut membahas salah satu kebijakan yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Juga, Prabowo membahas pembangunan infrastruktur, penguatan industri tekstil, hingga upaya swasembada pangan dan energi.

    “Selain itu, industrialisasi dan pengelolaan investasi melalui Badan Pengelola Investasi Danantara juga menjadi topik utama dalam perbincangan,” demikian pernyataan resmi laman Kepresidenan.

    Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada para pengusaha yang telah mendukung berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah. Terutama kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

    “Pertemuan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam membangun komunikasi yang erat dengan dunia usaha, guna memastikan stabilitas ekonomi nasional serta menarik investasi yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing industri dalam negeri,” lanjut pernyataan tersebut.

    “Ke depan, sinergi antara pemerintah dan sektor swasta diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju dengan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai asta cita Presiden Prabowo,”.

    Beberapa hari sebelumnya, Prabowo juga mengadakan rapat terbatas dengan jajaran kabinet Merah Putih di Halaman Istana Kepresidenan Jakarta. Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan itu, antara lain peningkatan akses pendidikan, penguatan ekonomi desa, serta komitmen dalam pemberantasan korupsi.

    Kepala Negara turut menegaskan bahwa program-program prioritas pemerintah harus berjalan tanpa keraguan. Kritik yang ada merupakan bagian dari upaya memperbaiki kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

    “Presiden juga menegaskan komitmennya dalam memberantas korupsi dengan mendorong penegakan hukum yang lebih tegas terhadap para pelaku,” demikian pernyataan Kepresidenan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News