Tag: Prabowo

  • Gibran Janji Evaluasi Distribusi Bansos hingga Kartu Tani

    Gibran Janji Evaluasi Distribusi Bansos hingga Kartu Tani

    Solo, CNN Indonesia

    Cawapres nomor urut 02, Gibran Rakabuming Raka mengakui adanya permasalahan distribusi dalam berbagai program sosial di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

    Ia berjanji akan mengevaluasi program-program tersebut jika pasangan Prabowo-Gibran melenggang sebagai pemenang di Pemilu 2024.

    Hal itu disampaikan Gibran saat berkampanye Desa Ngadirejo Kidul, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Putra Presiden Jokowi itu memastikan paslon nomor urut 02 akan melanjutkan berbagai program bantuan sosial yang dinikmati warga selama ini.

    “PKH (Program Keluarga Harapan), KIS (Kartu Indonesia Sehat), KIP (Kartu Indonesia Pintar) nanti dilanjutkan,” katanya di depan ratusan warga yang hadir.

    Hanya saja, Gibran mengakui program-program tersebut belum optimal. Ia menyinggung distribusi bansos yang dianggap belum tepat sasaran.

    Menurutnya permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan mendata ulang penerima bansos.

    “Biar lebih tepat sasaran nanti kami update lagi data penerimanya,” kata Gibran.

    Tak hanya program bansos yang menyasar masyarakat umum, Gibran juga menyinggung Kartu Tani yang banyak dikeluhkan warga.

    Kartu tersebut sedianya memudahkan penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani. Namun sejak dicanangkan tahun 2018 lalu, Kartu Tani banyak menemui permasalahan seperti saldo kosong hingga kendala dari pihak petani yang belum bisa melakukan transaksi menggunakan EDC.

    Gibran menyatakan akan mengevaluasi Kartu Tani. Bahkan tak menutup kemungkinan program tersebut dihentikan jika dianggap menyulitkan petani.

    “Kalau memang menyusahkan nanti dihapus saja,” katanya.

    (syd/dna)

    [Gambas:Video CNN]

  • Genspreneur: Wadah Pengembangan Kewirausahaan Generasi Muda

    Genspreneur: Wadah Pengembangan Kewirausahaan Generasi Muda

    Jakarta, CNN Indonesia

    Era bonus demografi merupakan fenomena mayoritas penduduk dari populasi suatu negara berada pada usia produktif. Fenomena ini diprediksi juga akan terjadi di Indonesia pada 2030 mendatang, yang mana 70 persen dari populasi masuk kategori umur pekerja atau usia produktif.

    Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara maju. Namun, potensi ini harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai.

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini tingkat pengangguran di Indonesia juga masih berada di angka 5,22%. Angka ini masih tergolong tinggi, mengingat jumlah penduduk yang semakin bertambah.

    Data tersebut juga sejalan dengan kenyataan di lapangan. Bahwa lulus dengan gelar sarjana kini tidak lagi menjamin bahwa akan mendapatkan pekerjaan yang layak.

    Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), sebanyak 3 juta lulusan sarjana, hanya 1 juta yang berhasil mendapatkan pekerjaan. Kemudian hanya 53% dari 1 juta sarjana bekerja yang memiliki pekerjaan layak.

    Selain itu juga diprediksi akan ada 3,3 juta pekerja baru di Indonesia, namun lapangan pekerjaan hanya siap menyerap 1,35 juta orang.

    Hal ini tentu menjadi permasalahan yang perlu ditangani dengan perhatian khusus oleh banyak pihak. Sehingga bisa lebih banyak lagi masyarakat yang mendapatkan pekerjaan layak yang berdampak pada menurunnya angka pengangguran.

    Salah satu cara untuk meningkatkan lapangan kerja adalah melalui entrepreneurship (kewirausahaan). Namun, faktanya di Indonesia tingkat wirausaha masih sangat rendah, yakni berada di angka 3,4 persen.

    Atas dasar itulah Genspreneur hadir memberi jawaban. Genspreneur dibangun oleh Mahasiswi ESQ Business School, Aisyah Aulia sebagai wadah pengembangan bisnis mulai dari tingkat SMA.

    “Kita melihat bagaimana semangat generasi muda dalam berwirausaha, Namun, masih belum banyak startup yang memberikan pendidikan kewirausahaan dengan mentor praktisi yang berfokus pada siswa SMA,” ujar Aisyah, Founder Genspreneur.

    Aisyah mengatakan, Genspreneur hadir sebagai sebuah wadah untuk menyiapkan anak-anak SMA sebelum kuliah untuk mendapatkan skill entrepreneurship sebagai modal dan mindset mengenai kewirausahaan.

    Genspreneur memiliki sejumlah program dalam mempersiapkan anak SMA mendapatkan skill entrepreneurship sedini mungkin. Mulai dari workshop belajar bisnis, masuk ke dalam ekstrakurikuler sekolah, bahkan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk masuk ke dalam kurikulum.

    Salah satu program mendatang yang dihadirkan oleh Genspreneur adalah Entrepreneurship Bootcamp yang diadakan selama 3 hari 2 malam di Hotel Arya Duta Lippo Village, Karawaci, Tangerang pada 26 – 28 Januari 2024.

    “Selama 3 hari 2 malam, kita tidak hanya sekedar belajar, tapi mengalami. Siswa akan belajar tentang diri mereka sendiri, apa potensi mereka, tujuan mereka, dan impian mereka,” ucap Aisyah.

    Aisyah mengatakan, Entrepreneurship Bootcamp akan mendorong paransiswa untuk menggunakan pemikiran kritis tentang pemecahan permasalahan dan solusinya.

    “Selain itu, siswa akan mempelajari pengalaman hidup seorang pengusaha dan pemimpin sukses,” tambah Aisyah.

    Adapun Entrepreneurship Bootcamp yang digelar oleh Genspreneur akan menghadirkan para praktisi di bidang bisnis. Sebut saja Rizky Arief Dwi Prakoso (CEO & Founder HMNS), Akbar Sugema (CMO Putera Sampoerna Foundation), Irfan Prabowo (Asisten Vice President Marketing Ismaya Grup), dan Lucia Haryono (Asisten Stafsus Kementerian Investasi).

    Kemudian ada juga Fadlurrahman Anandia (Founder Mindshift Innovation), Aisyah Aulia (CEO & Founder Genspreneur), Felicia Putri Dewanto (CMO & Co-Founder Genspreneur), dan Anshafa Shaka Wibowo (CFO & Co-Founder Genspreneur).

    “Tak hanya mendapatkan fasilitas berupa kamar hotel selama tiga hari, para peserta juga akan merasakan pengalaman bagaimana membangun bisnis yang baik melalui para pembicara yang hadir serta juga membentuk mindset dan mental seorang pebisnis,” kata Aisyah.

    Untuk informasi lebih lanjut pendaftaran Entrepreneurship Bootcamp bisa mengunjungi www.instagram.com/@genspreneur atau menghubungi via WhatsApp di 085210650750.

    (ory/ory)

  • Adaro Respons Klaim Boy Thohir soal Siap Menangkan Prabowo

    Adaro Respons Klaim Boy Thohir soal Siap Menangkan Prabowo

    Jakarta, CNN Indonesia

    PT Adaro Energy Indonesia Tbk (Adaro) merespons klaim pengusaha Garibaldi Thohir atau Boy Thohir soal sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia, termasuk Adaro Group, siap membantu memenangkan pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 dalam satu putaran.

    Head of Corporate Communication Adaro Febriati Nadira mengatakan klaim disampaikan oleh Boy sebagai salah satu pemegang saham Adaro Group merupakan pendapat pribadi sebagai warga negara.

    Pernyataan itu katanya, tidak mewakili pendapat atau pilihan seluruh karyawan.

    Nadira menegaskan bahwa partisipasi setiap individu dalam politik, termasuk di Adaro adalah hak konstitusional dasar dan kebebasan warga negara yang diatur oleh undang-undang.

    “Adaro, sebagai perusahaan yang berkomitmen menjalankan Good Corporate Governance (GCG), menghormati dan menjamin kebebasan seluruh karyawan dalam kehidupan dan partisipasi politik sesuai UU dan peraturan yang berlaku di Indonesia,” kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (23/1).

    Boy mengklaim penyumbang sepertiga ekonomi Indonesia, termasuk; Adaro Group, Djarum Group, dan Sampoerna Strategic Group siap memenangkan paslon Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

    Hal itu disampaikannya dalam acara relawan Erick Thohir Alumni Amerika Serikat yang juga dihadiri oleh Prabowo, Senin (22/1) malam.

    “Walaupun kami jumlahnya sedikit, tapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini,” kata Boy.

    “Mulai dari Djarum Group, Sampoerna Group, Adaro Group, siapa lagi, pokoknya grup-grup semua ada di sini. Ada Ninin, the richest wanita in Indonesia, dan semuanya,” sambungnya.

    CNNIndonesia.com juga sudah berupaya untuk meminta tanggapan dari Corporate Communication Djarum Group Budi Darmawan dan Marketing Communication Putera Sampoerna Dian Ilmu Amaliyah. Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapannya.

    (del/agt)

  • Daftar 3 Penguasa 1/3 Ekonomi RI yang Siap Menangkan Prabowo

    Daftar 3 Penguasa 1/3 Ekonomi RI yang Siap Menangkan Prabowo

    Jakarta, CNN Indonesia

    Para crazy rich di Indonesia ramai-ramai bertekad untuk memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Salah satunya, Garibaldi Thohir atau Boy Thohir.

    Boy bahkan mengklaim bahwa ia dan rekan-rekan pengusahanya yang mendukung Prabowo adalah penyumbang sepertiga ekonomi Indonesia.

    “Walaupun kami jumlahnya sedikit, tapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini,” kata Boy dalam acara relawan Erick Thohir Alumni Amerika Serikat yang juga dihadiri oleh Prabowo, Senin (22/1) malam.

    Selain dirinya, beberapa pengusaha kelas kakap lainnya yang hadir dalam acara tersebut adalah dari Djarum Group, Sampoerna Strategic Group, hingga Adaro Group. Bahkan ada wanita yang masuk daftar terkaya di Indonesia ikut mendukung Prabowo.

    “Mulai dari Djarum Group, Sampoerna Group, Adaro Group, siapa lagi, pokoknya grup-grup semua ada di sini. Ada Ninin, the richest wanita in Indonesia, dan semuanya,” imbuhnya.

    Boy kemudian mengatakan siap memenangkan Prabowo-Gibran sekali putaran.

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengaku merasa terhormat telah diundang.

    Prabowo sempat berkelakar dirinya kalah di dua Pilpres sebelumnya karena tidak pernah diundang dalam acara serupa. Prabowo pun mengaku optimis dalam Pilpres kali ini.

    “Kehormatan besar, baru saya paham sekarang kenapa saya dua kali kalah pilpres, karena dulu saya nggak diundang ke sini,” kata Prabowo.

    CNNIndonesia sudah berupaya untuk meminta tanggapan dari Head of Corporate Communication Adaro Febriati Nadira, Corporate Communication Djarum Group Budi Darmawan.

    CNNIndonesia.com juga berupaya menghubungi Marketing Communication Putera Sampoerna Dian Ilmi Amaliyah.

    Namun, hingga berita diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapannya.

    (yoa/ldy)

  • Apa Itu Food Estate yang Disebut Gagal oleh Cak Imin dan Mahfud?

    Apa Itu Food Estate yang Disebut Gagal oleh Cak Imin dan Mahfud?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD kompak mengkritik program food estate atau lumbung pangan.

    Cak Imin menilai program tersebut merugikan petani hingga memicu konflik agraria sehingga perlu dihentikan. Sementara Mahfud menyebut program food estate adalah program gagal dan merusak lingkungan yang dapat merugikan negara.

    Menanggapi kritikan dari Cak Imin dan Mahfud, cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka mengakui bahwa program food estate memang ada yang gagal. Namun, ia menyebut ada juga yang berhasil dan sudah sukses panen.

    Senada dengan Gibran, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga kemudian membantah kritikan tersebut. Menurut Amran, food estate sedang dikerjakan di beberapa dengan baik dan sesuai target, bahkan ada yang sudah panen.

    “Food estate ini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 10 juta hektare yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/1).

    Amran mencontohkan food estate di Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah, seluas 907 hektare (ha) yang telah panen komoditas hortikultura. Kemudian food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah panen jagung seluas 500 ha.

    “Food estate tersebut sudah berhasil panen. Food estate Gunung Mas juga sudah panen jagung seluas 10 hektare dan singkong seluas 3 hektare. Kita pantau terus lahan tersebut,” katanya.

    Lantas apa itu food estate?

    Proyek food estate merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dirancang dengan konsep pengembangan pangan secara terintegrasi. Kebijakan ini menjadi bagian dari program strategis nasional (PSN) 2020-2024 yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Proyek itu di bawah kendali mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

    Food estate masuk proyek prioritas strategis mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Dalam Perpres tersebut, pemerintah menganggarkan Rp235,46 miliar untuk food estate.

    Kala itu, Jokowi menyatakan pembangunan lumbung pangan perlu dilakukan untuk mengantisipasi potensi krisis pangan di tengah pandemi virus corona. Hal ini sesuai dengan peringatan kelangkaan bahan pangan yang disampaikan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).

    Menurut informasi dari laman Sekretariat Kabinet RI, program lumbung pangan berfokus pada pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan tertentu. Beberapa komoditas yang dikembangkan dalam kerangka kebijakan ini melibatkan cabai, padi, singkong, jagung, kacang tanah, dan kentang.

    Pelaksanaan proyek ini melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian PUPR.

    Berdasarkan catatan Kementerian Pertanian, implementasi pengembangan food estate, telah diawali dengan membangun di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak 2020. Proyek ini direncanakan akan terus dikembangkan sampai 2024.

    Selain di tiga wilayah tersebut, food estate juga tersebar di beberapa daerah di Indonesia.

    Di Provinsi Kalimantan Tengah, pengembangan food estate telah dilaksanakan sejak pertengahan 2020 pada areal lahan sawah eksisting sekitar 30 ribu ha. Lahan itu tersebar di Kabupaten Pulang Pisau 10 ribu ha dan Kabupaten Kapuas 20 ribu ha.

    Direncanakan mulai 2022, pengembangan food estate Kalimantan Tengah akan diperluas dengan target 70 ribu ha sampai pada 2024. Perluasan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan pembangunan jaringan tata air yang dilakukan oleh Kementerian PUPR selama periode 2022-2024.

    Di Kabupaten Sumba Tengah, pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas padi dan jagung. Sasaran luas areal pengembangan pada 2022-2024 ditetapkan bertahap.

    Pada 2022, direncanakan seluas 4.709 ha, 2023 menjadi 6.350 ha, dan pada 2024 menjadi 10 ribu ha. Jumlah itu terdiri dari luas padi 6.000 ha dan jagung 4.000 ha.

    Kegiatan utama yang dilakukan adalah pengembangan mandiri benih, diikuti pembuatan pupuk organik, fasilitasi teknologi dan infrastruktur pendukung, alsintan, peningkatan IP, penerapan GAP, dan pengembangan korporasi petani.

    Di Kabupaten Wonosobo, pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas cabai, bawang putih, bawang merah, dan kentang.

    Sasaran luas food estate 2022 ditetapkan sekitar 340 ha, 2020 dikembangkan 322 ha, sehingga menjadi 662 hektar. Lalu, pada 2024 dikembangkan lagi seluas 338 ha, sehingga secara keseluruhan mencapai 1.000 ha.

    Kegiatan utama yang diintroduksi adalah pengembangan prasarana tata air, peningkatan prasarana transportasi, pengembangan alsintan, perakitas paket teknologi, fasilitasi penyediaan sarana produksi, mengembangkan diversifikasi produk, pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM, serta pengembangan korporasi petani.

    Di Kabupaten Temanggung, pengembangan food estate diarahkan pada pengembangan komoditas bawang merah, bawang putih dan cabai. Sasaran pengembangan food estate pada 2022 dan 2023 yaitu masing-masing seluas 400 ha.

    Sementara, pada 2024 dikembangkan 200 ha, sehingga total menjadi 1.000 ha.

    Di Kabupaten Bantul, pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas bawang merah, padi, dan cabai. Sasaran pengembangan food estate dengan target luas lahan pada 2022 seluas 300 ha. Kemudian, dikembangkan menjadi 600 ha pada 2023 dan 1.000 ha pada 2024.

    Di Kabupaten Garut, pengembangan food estate diarahkan pada pengembangan komoditas cabai, bawang merah, dan kentang. Target luas areal intensifikasi dimulai dari 230 ha pada 2022.

    Lalu, meningkat menjadi 590 ha di 2023 dan akhirnya menjadi 1.000 ha di 2024.

    Di Kabupaten Gresik, pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas mangga yang dikombinasikan dengan intercropping jagung, kacang tanah, kacang hijau dan jeruk nipis, serta integrated farming jagung dengan sapi dan domba.

    Bentuk kegiatan berupa intensifikasi untuk tanaman/ternak yang sudah eksis serta ekstensifikasi. Sasaran pengembangan komoditas mangga sebagai tanaman utama seluas 100 ha pada 2022.

    Lalu dilanjutkan menjadi 700 ha pada 2023 dan menjadi 1.175 ha pada 2024. Kegiatan utama yang dilakukan adalah pengembangan prasarana tata air, peningkatan prasarana transportasi, pengembangan alsintan, penyediaan sarana produksi, pengembangan diversifikasi produk, penguatan kapasitas SDM dan pengembangan korporasi petani.

    Ada yang gagal

    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai food estate di Kalimantan Tengah yang terbengkalai menambah daftar panjang cerita kegagalan proyek lumbung pangan pemerintah.

    Pasalnya, program food estate secara historis, sejak masa Presiden Soeharto, tak pernah mendulang cerita sukses. Dengan begitu, menurut Walhi, kegagalan lumbung pangan di Kalteng adalah bukti pemerintah tidak belajar dari pengalaman.

    Hal itu diungkapkan Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi Uli Arta Siagian merespons tanaman singkong di lahan seluas 600 hektare di Gunung Mas, Desa Tewai Baru yang tidak terurus.

    “Semua cerita food estate itu cerita kegagalan. Sekarang cerita kegagalan itu diulang lagi [di Kalteng]. Seperti tidak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya,” kata Uli kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

    Uli pun menyoroti program lumbung pangan itu yang banyak mengalih fungsi lahan. Ditambah, alih fungsi lahan itu tidak banyak mempertimbangkan karakteristik tanah.

    Uli menuturkan food estate di Kalimantan banyak dilakukan di lahan gambut. Padahal, tidak semua tanaman bisa di tanam di lahan tersebut, sehingga proyek food estate banyak menjadi gagal.

    Menurutnya, pemerintah lebih baik mempercayakan pengelolaan lahan kepada rakyat. Sebab, kata Uli, masyarakat setempat lebih tahu jenis tanaman apa yang cocok untuk ditanam.

    “Jadi sebenarnya berikan saja ruang untuk masyarakat bisa aktivitas pertanian pangan dengan aman. Yang penting jangan mengambil itu dan mengubahnya menjadi konsesi ekstraktif lainnya seperti food estate,” jelas dia.

    (del/agt)

  • Boy Thohir Klaim Djarum, Sampoerna Cs Siap Menangkan Prabowo

    Boy Thohir Klaim Djarum, Sampoerna Cs Siap Menangkan Prabowo

    Jakarta, CNN Indonesia

    Pengusaha Garibaldi Thohir atau Boy Thohir mengklaim sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia siap membantu memenangkan pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

    Sepertiga penyumbang ekonomi itu termasuk Djarum Group, Sampoerna Strategic Group, hingga Adaro Group.

    Hal itu disampaikan Boy dalam acara relawan Erick Thohir Alumni Amerika Serikat yang juga dihadiri oleh Prabowo, Senin (22/1) malam.

    “Walaupun kami jumlahnya sedikit, tapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini,” kata Boy.

    “Mulai dari Djarum Group, Sampoerna Group, Adaro Group, siapa lagi, pokoknya grup-grup semua ada di sini. Ada Ninin, the richest wanita in Indonesia, dan semuanya,” sambungnya.

    Boy kemudian mengatakan siap memenangkan Prabowo-Gibran sekali putaran.

    Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengaku merasa terhormat telah diundang.

    Prabowo sempat berkelakar dirinya kalah di dua Pilpres sebelumnya karena tidak pernah diundang dalam acara serupa. Prabowo pun mengaku optimis dalam Pilpres kali ini.

    “Kehormatan besar, baru saya paham sekarang kenapa saya dua kali kalah pilpres, karena dulu saya enggak diundang ke sini,” kata Prabowo.

    CNNIndonesia sudah berupaya untuk meminta tanggapan dari Head of Corporate Communication Adaro Febriati Nadira, Corporate Communication Djarum Group Budi Darmawan. 

    CNNIndonesia.com juga berupaya menghubungi Marketing Communication Putera Sampoerna Dian Ilmi Amaliyah.

    Namun, hingga berita diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapannya.

    (yoa/del)

  • Kenapa Jadi Petani di Indonesia Tak Menguntungkan, Siapa yang Salah?

    Kenapa Jadi Petani di Indonesia Tak Menguntungkan, Siapa yang Salah?

    Jakarta, CNN Indonesia

    “Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman”.

    Sepenggal lirik lagu ‘Kolam Susu’ milik grup musik Koes Plus itu acapkali dijadikan gambaran betapa makmurnya Indonesia. Negara agraris, katanya, tersemat untuk tanah air tercinta ini.

    Namun miris. Kenyataannya jauh panggang dari api. Pertanian Indonesia nyatanya tak sedigdaya julukannya. Mimpi swasembada pangan ujungnya hanya jadi jargon klasik demi memuluskan nafsu calon penguasa NKRI.

    Pangan menjadi salah satu topik adu gagasan calon wakil presiden yang mentas di Pilpres 2024. Muncul fakta bahwa menjadi petani di negara agraris ternyata bukan pekerjaan menjanjikan.

    Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar membawa diksi petani gurem dalam debat keempat Pilpres 2024. Ia menyebut mereka adalah pemilik lahan pertanian 0,5 hektare.

    “Sekitar 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare, sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya,” ucap Muhaimin dalam debat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1).

    Cak Imin tak menyebut secara gamblang siapa tuan tanah yang disindir. Namun, pemilik tanah seluas 500 ribu hektare yang viral belakangan ini adalah sang lawan, yakni capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

    Kubu sebelah, yakni cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga membeberkan fakta miris soal pertanian Indonesia. Pasangan Ganjar Pranowo itu berucap orang-orang desa tak mau lagi jadi petani imbas kerap merugi.

    Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengungkapkan ternyata pertanian Indonesia tak bergeser dari masa Kolonial Belanda. Ada ketimpangan penguasaan lahan petani kecil dengan para korporasi besar yang awet hingga kini.

    Ia mencatat pada 2023 lalu ada 17,24 juta petani gurem alias 62 persen dari total 27,79 juta rumah tangga petani. Ajaibnya, selama dua periode rezim Presiden Joko Widodo, petani gurem meroket 47,41 persen atau 13,17 juta.

    “Artinya, dari 10 petani pengguna lahan, 6 di antaranya adalah petani gurem. Dengan demikian, semakin jelas dari tahun ke tahun struktur pertanian rakyat semakin termarginalisasi,” ucap Syaiful kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/1).

    Ia menegaskan petani gurem dipastikan tak memenuhi skala ekonomi dan ujungnya menyumbang catatan kemiskinan para pekerja agraris ini. Ditambah, masalah lahan bukan satu-satunya fakta miris di negeri agraris.

    Syaiful menekankan adanya kegagalan negara menciptakan biaya produksi yang rendah. Hampir setiap tahun harga pupuk, obat-obatan, bibit, dan tenaga kerja makin mahal.

    “Dengan luasan lahan kecil ditambah biaya produksi semakin mahal, maka usaha bertani semakin menjadi tidak layak. Bentuk intervensi pemerintah sejauh ini hanya sebatas pengaturan harga melalui harga eceran tertinggi (HET) atau pengendalian harga, tanpa mencari solusi tepat bagaimana produksi pertanian semakin efisien dan memberi nilai tambah ekonomi,” kritik Syaiful.

    Akar persoalan pertanian di Indonesia, menurut Syaiful, ada tiga cabang. Pertama, sengkarut masalah lahan.

    Menurutnya, jumlah lahan pertanian yang hanya 7 juta hektare harus bergulat dengan rumah tangga petani yang jumlahnya tembus 27 juta. Ia menegaskan ini sangat tidak layak untuk digadang-gadang menjadi basis ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

    Jalan keluar yang bisa dilirik adalah reforma agraria, yang mirisnya tidak berjalan meski sejak reformasi dijadikan program unggulan. Dosa ini termasuk janji Jokowi pada 2014, yaitu menyediakan 9 juta lahan bagi para petani.

    Kedua, Syaiful menilai lambannya modernisasi pertanian Indonesia, baik di sisi produksi maupun pascapanen di pedesaan. Imbasnya, nilai ekonomi pertanian Indonesia rendah dan tak bisa bersaing dengan negara lain.

    Ketiga, nihil komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan reformasi di sektor pertanian secara sistematis, masif, dan konsisten. Ia menyebut Indonesia seharusnya berani selaiknya India, Vietnam, Thailand, dan Kamboja.

    “Salah satu political will yang bisa dilihat adalah di politik anggaran. Apakah politik anggaran untuk pertanian dilakukan secara benar, tepat sasaran, dan konsisten,” tandasnya.

    Tidak menariknya sektor pertanian terlihat dari eksistensi para milenial yang sempat dielu-elukan bisa meregenerasi pahlawan pangan. Nyata-nyatanya, petani milenial juga tak bisa unjuk gigi.

    Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian menyebut cuan dari sektor pertanian sudah tak lagi bisa memenuhi kebutuhan hidup. Petani akhirnya harus mencari tambahan pendapatan dari usaha nonpertanian.

    “Kebanyakan milenial ini bisanya hanya sewa lahan yang harganya terus naik karena pemilik lahan sudah dikuasai oleh perusahaan dan perorangan. Belum lagi pemasarannya juga belum jelas dan jangka panjang sehingga seringkali mereka menjual ke pasar tradisional yang harganya berfluktuasi,” ungkap Eliza.

    “Tenaga kerja pertanian di desa sekarang sudah susah dicari. Mesin-mesin yang diberikan pemerintah untuk harvester itu cocoknya di lahan luas, sementara mayoritas lahan petani kita sempit-sempit, terutama di Pulau Jawa,” sambungnya.

    [Gambas:Photo CNN]

    Eliza menganggap kesejahteraan petani menjadi faktor penting kebangkitan Indonesia. Sialnya, negara selama ini cenderung tak membereskan masalah fundamental di sektor pertanian.

    Redistribusi lahan hingga orientasi kebijakan pemerintah yang hanya fokus pada peningkatan produksi bukan peningkatan kesejahteraan jadi batu sandungan. Kebijakan yang terwujud dalam program kerja pun sama sekali tak menyentuh akar persoalan.

    “Kita bisa nilai dari program food estate yang ternyata merugikan petani dan lingkungan. Petani tetap menjadi buruh penggarap, bukan pemilik. Karena kurang sejahtera, mereka sulit berinovasi dan mengadopsi teknologi terbaru sehingga produksi akan stagnan,” bebernya.

    Beda halnya dengan Thailand yang sudah jauh lebih canggih dari Indonesia. Eliza menyebut ini terjadi karena pemerintahannya sangat mendukung dan punya perencanaan detail serta matang.

    Begitu juga dengan China yang punya semangat serupa membenahi sektor pertanian. Negeri Tirai Bambu itu punya rencana sektor pertanian lima tahunan, ditambah dukungan pemerintah dan sektor swasta yang membuat ekosistem pertanian China berkembang.

  • Gibran Janji Evaluasi Distribusi Bansos hingga Kartu Tani

    Apakah Tambang Ilegal Punya IUP Hingga Bisa Dicabut Bak Kata Gibran?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Calon wakil presiden nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka mengatakan bakal mengatasi banyaknya tambang ilegal dengan cara mencabut izin usaha pertambangan (IUP) mereka.

    Gibran mengklaim mencabut IUP adalah solusi sederhana untuk menindak pengusaha tambang nakal dan diduga terlibat praktik korupsi.

    Gibran memberi landasan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3) dan (4), juga Pancasila sila keempat serta kelima. Dia beralasan, pasangan Prabowo Subianto-Gibran ingin sumber daya alam dimanfaatkan maksimal untuk kemakmuran rakyat.

    “Kita juga harus jalankan peraturan menteri investasi nomor 1 tahun 2022 intinya kami ingin perusahaan besar ini bisa menggandeng UMKM lokal dan perusahaan lokal jadi tidak besar sendiri tapi ikut membesarkan usaha lokal dan UMKM setempat,” ujarnya.

    Gibran melontarkan hal tersebut saat merespons jawaban cawapres nomor urut tiga Mahfud MD terkait strateginya untuk mengatasi tambang ilegal.

    Terkait jawaban Gibran, Mahfud menyebut pencabutan IUP tidak semudah diucapkan, karena pada praktiknya ada hambatan-hambatan eksternal.

    Lantas apakah tambang ilegal sebenarnya memiliki IUP?

    Pada faktanya, semua pertambangan ilegal tak memiliki IUP. Hal ini diungkapkan oleh aktivis lingkungan hidup Greenpeace Indonesia.

    Melalui cuitan di media sosial X, Greenpeace menyebut tak mungkin mencabut IUP karena para pengusaha nakal tersebut adalah ilegal.

    “Oia, semua pertambangan yang ilegal itu tentunya tidak punya Izin Usaha Pertambangan (IUP), jadi apanya yang mau dicabut? @gibran_tweet #DebatCawapres,” tulis Greenpeace melalui cuitannya.

    [Gambas:Twitter]

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat ada 2.741 lokasi pertambangan tanpa izin atau PETI alias tambang ilegal yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

    Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan 96 lokasi di antaranya merupakan tambang ilegal batu bara yang tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bengkulu, dan Sumatera Selatan.

    Sedangkan sisanya atau sebanyak 2.645 lokasi tambang ilegal mineral yang tersebar merata di hampir seluruh provinsi.

    “Dan melibatkan sekitar 3,7 juta orang pekerja tambang tanpa izin dengan rincian kira-kira 480 lokasi berada di luar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan 133 lokasi di dalam WIUP, termasuk 2.128 lokasi yang belum diketahui keberadaannya yang akan diidentifikasi,” ujarnya dalam webinar beberapa waktu silam.

    Lebih lanjut ia menyampaikan kegiatan pertambangan tanpa izin itu memiliki banyak dampak yang dapat merusak kegiatan usaha bagi pemegang izin resmi.

    Tidak cuma itu, tambang ilegal juga membahayakan keselamatan karena tidak mengikuti kaidah-kaidah pengertian penambangan yang memadai dan berpotensi merusak lingkungan hidup, antara lain mengakibatkan banjir, longsor, dan mengurangi kesuburan tanah.

    Aktivitas pertambangan tanpa izin atau tambang ilegal juga berpotensi menimbulkan masalah sosial, gangguan keamanan, dan kerusakan lahan.

    (del/agt)

  • Daftar Komoditas Impor RI Era Jokowi di Saat Mahfud ‘Serang’ Gibran

    Daftar Komoditas Impor RI Era Jokowi di Saat Mahfud ‘Serang’ Gibran

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud MD mengungkap pemerintah hingga saat ini masih jor-joran impor bahan pangan. Mulai dari kedelai, beras, susu, daging sapi, hingga gula pasir.

    Awalnya, Mahfud menyebut dalam debat Pilpres 2019 silam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kala itu masih menyalonkan diri, menyatakan di hadapan lawannya, Prabowo Subianto, bahwa ia tak akan mengimpor komoditas pangan jika terpilih menjadi presiden.

    “Sekarang faktanya, per hari ini, ini catatan datanya harus dibacain. Impor kedelai 2 juta ton, susu 280 juta ton, gula pasir 4,1 (juta) ton, beras 2,8 (juta) ton, daging sapi 160 juta ton,” ujar Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 di JCC, Jakarta, Minggu (21/1) malam.

    “Ini hasilnya seberapa dari hasil debat dulu yang 17 Juli (2019) itu? Perkembangannya seberapa? Semakin banyak ini angkanya. Semakin banyak impornya, semakin terdiversifikasi juga, terdiversifikasi juga impornya dari data ini,” sambung dia.

    Mahfud memang tak salah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga akhir 2023, Indonesia memang masih banyak mengimpor bahan pangan.

    Nilai impor pangan hingga akhir 2023 naik menjadi US$13,8 miliar atau sekitar Rp215,77 triliun (asumsi kurs Rp15.653 per dolar AS). Nilai tersebut meningkat 5,3 persen dibandingkan 2022 sebesar US$13,11 miliar.

    Impor terbesar adalah gandum dan meslin yang menembus US$3,68 miliar atau sekitar Rp57,44 triliun. Komoditas kedua dengan nilai impor tertinggi adalah gula yakni sekitar Rp45 triliun disusul dengan beras dan kedelai.

    Dari sisi kenaikan nilai, beras menjadi komoditas dengan lonjakan terbesar. Nilai impor beras pada 2023 melonjak 785,5 persen dibandingkan 2022.

    Impor beras juga sangat dilihat dari sisi volume. Indonesia mengimpor beras sebanyak 3,06 juta ton pada 2023. Jumlah tersebut melesat 613,6 persen dibandingkan pada 2022 yang tercatat 429.207 ton.

    Berikut daftar bahan pangan era Jokowi yang disebut Mahfud masih impor.

    1. Beras

    Beras menjadi salah satu komoditas impor Indonesia dari berbagai negara seperti Vietnam, Thailand, Pakistan, India, Myanmar, dan lainnya. Total nilai impor mencapai US$156,33 juta dengan volume impor sebanyak 302,71 juta kg.

    2. Kedelai

    Nilai impor kedelai mencapai US$735,43 juta dengan total volume impor sekitar 1,19 miliar kg. AS, Argentina, Malaysia, Paraguay, Kanada, dan beberapa negara lain menjadi penyuplai kedelai bagi Indonesia.

    3. Gula pasir

    Nilai impor gula pasir mencapai total sebesar US$31,11 juta dengan berat impor mencapai 52,45 juta kg dari beberapa negara seperti Thailand, Malaysia, Australia, Korea Selatan, Selandia Baru, dan negara lainnya.

    4. Jagung

    Jagung diimpor dengan total nilai sebesar US$544,189 juta dari beberapa negara seperti India, Argentina, Brazil, Thailand, Paraguay, dan lainnya, dengan volume mencapai 1,8 miliar kg.

    5. Susu

    Nilai impor susu sepanjang 2023 mencapai US$921,42 juta. Angka tersebut setara dengan volume impor yang mencapai 287 ribu ton. Negara yang paling banyak memasok susu ke Indonesia adalah Selandia Baru dengan nilai US$493 juta.

    6. Daging hewan

    Nilai impor daging hewan mencapai total sebesar US$89,58 juta dengan berat impor mencapai 30,19 juta kg.

    7. Sayur

    Nilai impor sayuran mencapai US$526,8 juta atau sekitar Rp7,25 triliun dengan volume mencapai 603,8 juta kg.

    8. Pupuk

    Indonesia tercatat mengimpor pupuk senilai US$523,8 juta atau sekitar Rp7,21 triliun dari China dengan jumlah sekitar 2,3 juta ton.

    9. Buah

    Buah-buahan impor Indonesia memiliki nilai sebesar US$741,3 juta atau Rp10,2 triliun, dengan China sebagai negara utama yang menyumbangkan sekitar 397,7 juta kg.

    10. Tepung terigu

    Tepung terigu dengan nilai sebesar US$45,29 juta telah diimpor, mencapai total berat 104,21 juta kg. Komoditas ini datang dari Sri Lanka, India, Turki, Ukraina, Jepang, dan negara lainnya.

    (del/agt)

  • Apakah Food Estate yang Dilaksanakan Jokowi-Prabowo Gagal?

    Apakah Food Estate yang Dilaksanakan Jokowi-Prabowo Gagal?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar(Cak Imin) dan cawapres nomor urut 03 Mahfud MD kompak menyebut proyek food estate gagal dalam debat, Minggu (21/1) malam.

    Cak Imin mengaku prihatin upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estate yang gagal. Ia pun menegaskan program lumbung pangan itu harus dihentikan lantaran merugikan petani hingga memicu konflik agraria.

    “Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan,” ujarnya.

    Setali tiga uang, Mahfud mengatakan food estate adalah program gagal dan merusak lingkungan. Ia menilai program seperti ini dapat merugikan negara.

    “Jangan seperti food estate yang gagal dan merusak lingkungan, yang bener aja, rugi dong kita,” katanya.

    Melalui akun media sosial X, Mahfud juga melontarkan kritik bersifat satir terhadap food estate.

    Ia mengatakan Indonesia seperti kolam susu; menanam jutaan hektare singkong untuk food estate, yang tumbuh jagung.

    “Menanam singkong, panen jagung. Ajaib. Itu terjadi di Gunung Mas (Gunung Mas, Desa Tewai Baru, Kalimantan Tengah). Eh ternyata jagungnya pun ditanam dengan goody bag sebab di tanah bergambut Gunung Mas tak mungkin tumbuh jagung,” kata dia.

    [Gambas:Twitter]

    Menanggapi kritikan dari Cak Imin dan Mahfud, cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka mengakui bahwa program food estate memang ada yang gagal. Namun, ia menyebut ada juga yang berhasil dan sudah sukses panen.

    “Saya tegaskan sekali lagi, pak. Memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong,” ungkap Gibran.

    Proyek food estate digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal periode kedua kepemimpinannya. Proyek senilai Rp 1,5 triliun itu masuk salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022.

    Pemerintah telah menetapkan tugas lintas sektor dalam proyek ini untuk periode 2021-2023. Pembagian tugas itu yakni, Kementerian Pertanian berperan menyediakan sarana produksi dan pengawalan budi daya.

    Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berperan merehabilitasi dan meningkatkan jaringan irigasi. Sementara itu, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bertugas merevitalisasi lahan transmigrasi eksisting.

    Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) berperan melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan gambut. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) bertugas mewujudkan korporasi, merancang rencana detail tata ruang (RDRT), validasi tanah hingga sertifikasi.

    Di pucuk pimpinan, Jokowi secara resmi menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai koordinator dalam rencana pembangunan dan pengembangan kawasan food estate.

    Lantas, apakah benar program food estate yang digagas Jokowi dan dilaksanakan Prabowo gagal?

    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai food estate di Kalimantan Tengah yang terbengkalai menambah daftar panjang cerita kegagalan proyek lumbung pangan pemerintah.

    Pasalnya, program food estate secara historis, sejak masa Presiden Soeharto, tak pernah mendulang cerita sukses. Dengan begitu, menurut Walhi, kegagalan lumbung pangan di Kalteng itu bukti pemerintah tidak belajar dari pengalaman.

    Hal itu diungkapkan Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI Uli Arta Siagian merespons tanaman singkong di lahan seluas 600 hektare di Gunung Mas, Desa Tewai Baru yang tidak terurus.

    “Semua cerita food estate itu cerita kegagalan. Sekarang cerita kegagalan itu diulang lagi [di Kalteng]. Seperti tidak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya,” kata Uli kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

    Uli juga menyoroti program lumbung pangan itu yang banyak mengalih fungsi lahan. Ditambah, alih fungsi lahan itu tidak banyak mempertimbangkan karakteristik tanah.

    Uli berkata food estate di Kalimantan banyak dilakukan di lahan gambut.

    Padahal, tidak semua tanaman bisa di tanam di lahan tersebut, sehingga proyek food estate banyak menjadi gagal.

    Menurutnya, pemerintah lebih baik mempercayakan pengelolaan lahan kepada rakyat. Sebab, kata Uli, masyarakat setempat lebih tahu jenis tanaman apa yang cocok untuk ditanam.

    “Jadi sebenarnya berikan saja ruang untuk masyarakat bisa aktivitas pertanian pangan dengan aman. Yang penting jangan mengambil itu dan mengubahnya menjadi konsesi ekstraktif lainnya seperti food estate,” jelas dia.

    Kritik terhadap food estate juga datang dari Greenpeace. Juru Kampanye Hutan Greenpeace Arie Rompas menilai proyek itu terlalu berorientasi pada penyeragaman pangan terhadap masyarakat. Imbasnya, masyarakat di beberapa wilayah yang masuk proyek tersebut tak mendapatkan manfaat.

    Di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, sekitar 600 hektar lahan yang ditanami singkong untuk proyek itu mangkrak.

    “Skema seperti (food estate) ini telah dilakukan oleh masa pemerintahan sebelumnya dan gagal. Namun, tetap ditiru, alhasil dampak yang diberikan hanya membuat kerusakan dan dampak buruk semakin parah,” kata dia.

    Dalam keterangan terpisah, Greenpeace menyebut proyek lumbung pangan berpotensi menggunduli 3 juta hektare hutan. Menurutnya, pemerintah mengeksploitasi hutan dan lahan gambut yang sangat luas lewat proyek ini.

    “Di seluruh wilayah yang direncanakan untuk food estate, diperkirakan sekitar 3 juta hektare hutan berpotensi hilang jika proyek ini dilanjutkan,” dikutip dari keterangan tertulis di situs resmi Greenpeace Indonesia.

    Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB sekaligus Associate Researcher CORE Dwi Andreas Santosa menilai program food estate sebagai pemborosan dan bukan solusi masalah pangan Indonesia.

    “Sering kali saya sebut,food estate ini melanggar kaidah-kaidah ilmiah, melanggar 4 pilar pengembangan lahan pangan skala besar, terkait tanah dan agroklimat, infrastruktur, budidaya dan teknologi, serta sosial-ekonomi,” katanya dalam CORE Economic Outlook 2023: Harnessing Resilience against Global Downturn tahun lalu.

    Para politisi pun menyebut food estate proyek gagal. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut proyek food estate di Kalimantan yang membabat jutaan hektare hutan telah gagal.

    “Food estate, di mana ada jutaan hektare dibabat, terus gagal. Padahal sudah habis. Nah, ini mau gimana? Sedangkan Kalimantan adalah paru-paru dunia,” kata AHY di acara Fisipol Leadership Forum, UGM, Sleman pada JUli 2023.

    Partai yang menaungi Jokowi sendiri juga melemparkan kritik terhadap proyek itu. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut proyek di bawah tanggung jawab ketum Partai Gerindra itu sebagai kejahatan lingkungan.

    Ia menilai proyek itu mangkrak, diduga disalahgunakan, dan hanya berimbas penebangan hutan yang tak menghasilkan apapun.

    “Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” kata Hasto di Bogor.

    Bantah gagal

    Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pasang badan dan membantah food estate merupakan proyek gagal. Menurutnya diperlukan waktu untuk melihat manfaat food estate dalam ketahanan pangan dalam negeri.

    “Persoalan gagal itu tidak bisa di-judge dalam tempo yang dekat. Jadi belum bisa dikatakan gagal, tapi perlu waktu” katanya di The Westin Hotel, Jakarta, pertengahan tahun lalu.

    Ia mencontohkan food estate di Kalimantan Selatan yang disebut memerlukan penanganan khusus. Kemudian food estate di Keerom, Papua yang merupakan lahan sawit dijadikan budidaya jagung. Hasilnya produktivitas food estate itu mencapai enam ton dan diperkirakan akan bertambah menjadi 12 ton.

    Ia menyebut hasil food estate memang baru bisa terlihat dalam enam hingga tujuh musim panen.

    “Jadi jangan langsung dikatakan gagal, tidak,” katanya.

    “Sebab treatment awal misalnya kadar keasaman masih tinggi, kita treatment lagi. Nanti pelan-pelan turun dan terbangun dengan baik sehingga tanaman akan bertumbuh dengan baik,” imbuhnya.