Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Update Kasus Korupsi Dana BKKD Bojonegoro, Saksi Sebut Camat Ikut Main

    Update Kasus Korupsi Dana BKKD Bojonegoro, Saksi Sebut Camat Ikut Main

    Surabaya (beritajatim.com) – Dana Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Bojonegoro diselewengkan hingga akhirnya dibawa ke ranah hukum karena ketidakpatuhan Kepala Desa (Kades) penerima dana yang tidak mematuhi Interuksi Dinas PU.

    Para Kades justru menuruti apa kata Camat sehingga membuat dana bantuan tersebut tak direalisasikan secara benar.

    Hal itu sebagaimana keterangan dua saksi Kepala Desa yang didatangkan JPU dalam sidang lanjutan korupsi BKKD yang mendudukkan Bambang Soedjatmiko sebagai Terdakwa. Dua Kades tersebut adalah Wasito, Kepala Desa Tebon dan Saifudin, Kepala Desa Kuncen.

    Kedua saksi menjelaskan bagaimana awal mula mereka mengenal Terdakwa. Keduanya kenal Terdakwa dari Camat Padangan Heru Sugiharto.

    Baca Juga: Bus Trans Jatim Tambah Rute ke Balongpanggang Gresik

    “Pertemuan dengan Pak Bambang dan Pak Camat di Kebon Jambu milik Kepala Desa Demong. Saya ditelpon Pak Kades Demong untuk datang di pertemuan membahas dana BKKD,” ujarnya Senin (19/9/2023).

    Dalam pertemuan tersebut, Camat Heru mengintruksikan agar para kepala desa penerima dana BKKD untuk menyerahkan pekerjaan cor beton kepada Terdakwa yang disebut berpengalaman karena mantan pegawai Dinas PU Provinsi.

    “Tidak (ada) lelang, Pak Camat bilang semua administrasi lelang akan dikerjakan Pak Bambang,” tuturnya di hadapan majelis hakim.

    Saat ditanya mengapa tidak mempertanyakan alasan proyek cor beton jalan desa diserahkan kepada terdakwa, Wasito berdalih tidak berani.

    “Pak Camat yang perintahkan, saya tidak berani bantah karena Pak Camat atasan saya selaku pembina. Pak Camat bilang A ya saya A,” dalihnya.

    Baca Juga: Dukung Prabowo, Papera: Ekonomi Rakyat Akan Diutamakan

    Namun sayangnya, JPU dari Bojonegoro tak menghadirkan Camat dalam persidangan. Padahal dalam persidangan Minggu lalu majelis hakim meminta agar camat selalu didatangkan dalam persidangan. Hal itu membuat majelis hakim menegur JPU. [Uci/ian]

  • Wakapolres Sumenep Dialog Bersama Jemaat Kebaktian, Minta Gereja Tak Dijadikan Tempat Kampanye

    Wakapolres Sumenep Dialog Bersama Jemaat Kebaktian, Minta Gereja Tak Dijadikan Tempat Kampanye

    Sumenep (beritajatim.com) – Polres Sumenep menggelar ‘Minggu Kasih’ di Gereja Maria Gunung Karmel di Jl. Slamet Riyadi, Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep.

    Kegiatan ‘Minggu Kasih’ tersebut dipimpin langsung Wakapolres Sumenep, Kompol Soekris Trihartono, yang menemui para jemaat gereja saat kebaktian, sambil berdialog langsung pada Sabtu (16/09/2023).

    “Program ‘Minggu Kasih’ ini merupakan bentuk interaksi secara langsung polisi dengan masyarakat untuk mendengarkan saran, kritikan, masukan serta aduan masyarakat terkait dengan pelayanan kepolisian di wilayah hukum Polres Sumenep,” kata Wakapolres.

    Ia mengungkapkan, kegiatan ‘Minggu Kasih’ ini dilaksanakan untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat dan mendengar secara langsung curhatan dari masyarakat berupa saran, kritikan, masukan maupun aduan terkait pelayanan Kepolisian di wilayah hukum Polres Sumenep.

    “Kami sangat membutuhkan saran, kritik, dan informasi dari masyarakat. Hal ini sebagai bahan evaluasi kami untuk membenahi, memperbaiki maupun meningkatkan kualitas kinerja pelayanan polri kepada masyarakat,” ujarnya.

    ‘Minggu Kasih’ merupakan program prioritas Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang dilaksanakan dari tingkat Polda, Polres, hingga Polsek. Kegiatan ini juga merupakan program lanjutan ‘Quick Wins Presisi’.

    “Kami mengimbau para jemaat agar tempat ibadah ini tidak dijadikan sebagai tempat kampanye yang akan berdampak terjadinya politik identitas berisikan suku, agama, ras dan etnis tertentu,” tandas Wakapolres. (tem/kun)

    BACA JUGA: PWI Bersama Pemkab dan PA Sumenep Gelar Isbat Nikah

  • Bukit Teletubbies Bromo Terbakar, Polres Probolinggo Tetapkan Manajer Wedding Organizer Asal Lumajang Tersangka

    Bukit Teletubbies Bromo Terbakar, Polres Probolinggo Tetapkan Manajer Wedding Organizer Asal Lumajang Tersangka

    Probolinggo (beritajatim.com) – Seorang manajer wedding organizer asal Lumajang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran bukit Teletubbies di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Bukit Teletubbies merupakan salah satu destinasi wisata favorit di kawasan TNBTS yang menjadi viral di media sosial karena keindahannya.

    Kasus kebakaran ini terjadi pada Rabu (6/9/2023) sekitar pukul 11.30 WIB. Menurut Kapolres Probolinggo, AKBP Wisnu Wardana, kebakaran disebabkan oleh kelalaian seorang pengunjung yang menggunakan flare asap saat melakukan foto prewedding di bukit Teletubbies.

    “Salah satu dari lima flare asap meletus saat dinyalakan. Sehingga menyebabkan percikan api yang kemudian membakar rumput kering di Padang Savana bukit Teletubbies,” AKBP ujar Wisnu, Jumat (8/9/2023).

    Wisnu menambahkan bahwa tersangka adalah Andrrie Prabowo Eka Pradana (41), seorang manajer wedding organizer asal Tompokersan, Lumajang. Ia bersama lima orang lainnya terlibat dalam kegiatan foto prewedding di bukit Teletubbies.

    “Kami mengamankan enam orang yang terlibat dalam kegiatan foto prewedding. Setelah kami periksa, kami menetapkan satu orang sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti yang cukup,” kata Wisnu.

    Salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh tersangka adalah tidak memiliki Surat Izin Memasuki Kawasan Konservasi (SIMAKSI) saat memasuki kawasan TNBTS. SIMAKSI merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pengelola TNBTS untuk mengatur kunjungan wisatawan.

    Didit Sulistyo, Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I TNBTS, menghimbau kepada pelaku jasa wisata dan pengunjung di Kawasan Bromo Tengger Semeru untuk menjaga perilaku mereka dan tidak membawa barang yang dapat menyebabkan kebakaran.

    “Saya harap agar masyarakat yang berkunjung agar selalu menjaga prilaku dan tidak membawa barang yang menyebabkan kebakaran. Bukit Teletubbies merupakan salah satu kawasan konservasi yang harus kita jaga bersama,” sambungnya.

    Supoyo, Sesepuh Suku Tengger, juga mengingatkan agar masyarakat tidak membuang puntung rokok sembarangan. Dikarenakan hal ini juga dapat menyebabkan kebakaran, terutama di TNBTS, yang merupakan tempat sakral bagi umat beragama Hindu.

    “Ini merupakan tempat sakral bagi warga yang memeluk agama Hindu. Jadi kami mengingatkan agar masyarakat yang berkunjung tidak membuang puntung rokok sembarangan,” kata Supoyo.

    Akibat kelalaiannya, tersangka dijerat dengan Pasal 50 Ayat 3 Huruf d Jo Pasal 78 ayat 4 Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana diubah dalam Pasal 50 ayat 2 huruf b Jo Pasal 78 ayat 5 UU nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU RI nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang dan/atau Pasal 188 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp 1,5 juta. (ada/ted)

  • Deret Pejabat RI Kena ‘Colek’ Bjorka di Medsos: Plate Hingga Anies

    Deret Pejabat RI Kena ‘Colek’ Bjorka di Medsos: Plate Hingga Anies

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ketika akunnya masih aktif, hacker pembocor banyak data publik Bjorka sempat menandai (tagging) sejumlah pejabat di Twitter sambil melontarkan sejumlah sindiran.

    Diketahui, Bjorka sempat berganti akun, dari mulanya @Bjorkanism menjadi @Bjorxanism. Keduanya kini sudah ditangguhkan (suspended) oleh Twitter. Belum diketahui alasan penangguhannya.

    Bjorka pun mempertanyakan apa alasan penangguhan tersebut kepada Twitter. Menurutnya, aktivitas peretasan ilegal hanya ia lakukan di Telegram, bukan di Twitter. Alhasil, tak ada ketentuan yang dilanggarnya di platform berlogo burung tersebut.

    “karena saya tidak pernah membagikan materi hacking ke twitter sama sekali. semua aktivitas berbahaya yang saya lakukan di telegram. lalu mengapa Anda menangguhkan akun saya sebelumnya? pedoman komunitas mana yang saya langgar? atau Anda hanya ingin bisnis Anda aman di Indonesia?” tulisnya di akun Twitter baru @bjorxanism pada Senin (12/9) siang.

    Kicauan ini sudah menghilang seiring penangguhan akunnya. Sebelum itu, Bjorka sempat ‘mencolek’ sejumlah pejabat dalam cuitannya. Siapa saja?

    Pertama, Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Bjorka saat itu mengaku bukan hendak mengalihkan isu dari kasus Ferdy Sambo yang menjadi tersangka pembunuhan Brigadir J. 

    “Jika ada yang mengira saya di sini untuk mengalihkan kasus Sambo, saya bahkan tidak tahu siapa dia. tapi saya akan membantu untuk membuat @ListyoSigitP dengarkan permintaan kalian,” katanya dalam cuitan tersebut.

    Kedua, Bjorka mencolek korban doxing pertamanya, yakni Menkominfo Johnny G. Plate dan mempertanyakan alasan penggantian nomor ponsel pasca-pembocoran data pribadi politikus Partai NasDem itu.

    “Kenapa Anda mengubah nomor telepon Anda menjadi nomor telepon kami pak? @PlateJohnny ? benarkah nomor indonesia sudah tidak aman lagi digunakan?” tulisnya.

    Ketiga, hacker yang mengklaim berbasis di Warasawa, Polandia, ini menandai Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang baru-baru ini diduga mengalami doxing juga tak luput dari colekan peretas yang tenar ini.

    “gm sir @luhut_binsar,” kicau dia.

    Keempat, Bjorka juga menanyakan kelanjutan kasus Irjen Ferdy sambo kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang merupakan mantan Kapolri.

    “Bagaimana kabarmu pak? @titokarnavian_ ? banyak orang bertanya kepada saya tentang kasus sambo. tapi karena sambo itu orangmu, saya harap kamu punya cukup waktu untuk menjawab pertanyaan dari warga negara Indonesia,” tuturnya.

    Kelima, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bjorka menandai Anies di Twitter sambil membocorkan data pribadinya di Telegram.

    “Sudahkah anda memecahkan masalah banjir dan kemacetan lalu lintas pak @aniesbaswedan ? karena jakarta bukan hanya sudirman dan thamrin,” katanya.

    Para pejabat maupun representasinya yang disebut Bjorka sejauh ini belum merespons permintaan konfirmasi.

    (arh/arh)

  • Akun Twitter Bjorka Kembali Ditangguhkan, Bocor Data Berhenti?

    Akun Twitter Bjorka Kembali Ditangguhkan, Bocor Data Berhenti?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Akun Twitter baru milik peretas Bjorka @bjorxanism ditangguhkan pada Senin (12/9) sore. Ia menjadikannya ini sebagai waktu istirahat.

    “Ya Twitter saya ditangguhkan lagi. Saya akan istirahat dulu untuk saat ini. Sampai jumpa lagi dan saya cinta kalian semua,” tulisnya di grup telegram Bjorkanism.

    “Tenang saja ini tidak akan lama,” tambahnya.

    Sebelumnya, Bjorka menggunakan akun Twitter @bjorkanism, tetapi akun tersebut ditangguhkan oleh Twitter pada Minggu (11/9). Setelah penangguhan tersebut, Bjorka membuat akun @bjorxanism pada Senin (12/9) sekitar pukul 10 pagi.

    Meski hanya aktif selama beberapa jam, Bjorka terhitung melontarkan belasan cuitan. Salah satu cuitan berisi pertanyaannya soal mengapa akun pertamanya ditangguhkan.

    “Karena saya tidak pernah membagikan materi hacking ke twitter sama sekali. semua aktivitas berbahaya yang saya lakukan di telegram. lalu mengapa Anda menangguhkan akun saya sebelumnya? pedoman komunitas mana yang saya langgar? atau Anda hanya ingin bisnis Anda aman di Indonesia?” tulisnya.

    Sementara itu, beberapa cuitan lain berisi mention pada sejumlah pejabat, di antaranya Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Johnny G. Plate, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

    Selain di-mention di Twitter, Tito dan Anies pun mengalami doxing atau pengungkapan identitas pribadi pada Senin (12/9).

    “Kalian dapat menanyakan soal sambo kepadanya. karena sambo adalah orangnya,” tulis Bjorka saat men-doxing Tito.

    “Sudahkah anda memecahkan masalah banjir dan kemacetan lalu lintas pak @aniesbaswedan? karena jakarta bukan hanya sudirman dan thamrin,” katanya dibarengi gambar doxing data-data Anies.

    Doxing dilakukan Bjorka di grup telegram Bjorkanism yang kini memiliki lebih dari 25 ribu pengikut.

    Bjorka juga sempat mengancam membocorkan data Pertamina. Apakah pernyataan Bjorkan terkait penangguhan akun Twitter itu berarti pembocoran datanya batal?

    (lom/arh)

    [Gambas:Video CNN]

  • Mendes Yandri Didesak Mundur, PAN: Hak Prerogative Presiden

    Mendes Yandri Didesak Mundur, PAN: Hak Prerogative Presiden

    PIKIRAN RAKYAT – Yandri Susanto didesak mundur dari Menteri Desa karena diduga telah cawe-cawe dan menyalahgunakan kekuasaan serta jabatannya pada Pilkada Serang, Provinsi Banten.

    Ketua DPP Partai Amanat Nasional atau PAN Saleh Partaonan Daulay beranggapan sebagai hak prerogative presiden.

    “Jadi tidak campur bahu dengan masalah ini. Apa itu hak prerogative presiden? Presiden memiliki kewenangan untuk lakukan evaluasi terhadap seluruh para anggota kabinetnya,” ujar Saleh di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Kamis 6 Maret 2025. 

    “Bukan hanya saudara Yandri Susanto tapi seluruh anggota kabinet yang sekarang sedang bekerja di kabinetnya Pak Prabowo,” lanjutnya.

    Saleh mengatakan, sejauh ini partai menilai kinerjanya Yandri baik. Menghabiskan waktu untuk turun ke desa-desa.

    “Jadi tidak mungkin kita mencampur adukan sesuatu yang menurut saya tidak berkorelasi sama sekali. Apalagi kan tuduhannya karena ikut intervensi dalam Pilkada serang. Kami menilai bahwa beliau tidak ikut intervensi itu,” ucapnya.

    Merujuk putusan Mahkamah pada perkara nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025, Yandri terbukti melakukan cawe-cawe untuk memenangkan calon Bupati Serang yang tidak lain adalah istrinya sendiri, Ratu Rachma Zakiyah.

    Dalam putusan itu, Yandri terbukti melaksanakan dan menghadiri kegiatan yang mengarahkan kepala desa untuk mendukung pemenangan istrinya di pilkada Serang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Gelombang PHK Industri Perhotelan, Pemerintah Dimita Beri Solusi

    Gelombang PHK Industri Perhotelan, Pemerintah Dimita Beri Solusi

    PIKIRAN RAKYAT – Asosiasi Pariwisata Nasional (Asparnas) meminta pemerintah memberikan solusi terhadap industri perhotelan yang mulai terdampak efisiensi anggaran yang diberlakukan. Pemotongan anggaran pemerintah berdampak jangka panjang dan luas, bukan hanya di sektor restoran maupun perhotelan.

    “Kami menyayangkan pemerintah mengeluarkan aturan itu tanpa melihat dampaknya di sejumlah sektor, bukan hanya perhotelan,” kata Ketua Umum Asparnas Ngadiman Sudiaman dalam keterangan, di Jakarta, Minggu (9/3/2025).

    Dia mengatakan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden berdampak pada operasional hotel dan menimbulkan potensi kerugian yang tidak sedikit.

    “Dari Januari dan Februari ini, penurunan omzet mencapai rata-rata 30 persen dibandingkan tahun lalu. Bulan Maret, saat masuk bulan puasa, biasanya lebih sepi lagi,” katanya.

    Diungkapkan, pihaknya belum menghitung pasti berapa besar potensi kehilangan pendapatan secara keseluruhan, namun beberapa hotel dan perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata mulai melakukan efisiensi dengan pengurangan karyawan secara bertahap.

    Ngadiman menambahkan, pada 2024 rata-rata okupansi turun hampir mencapai 20 persen dibandingkan 2023 sehingga dirasakan memukul pengusaha hotel, hiburan, serta restoran. Bahkan di beberapa daerah banyak usaha sudah tutup.

    Dia mencontohkan pada Desember 2024 di Bali yang biasanya ramai pengunjung banyak hunian turun sampai 30 persen bahkan hingga 50 persen. “Ini menandakan daya beli rendah dari masyarakat dan turis global yang juga menurun datang ke Indonesia,” katanya.

    Setoran pajak hotel

    Ilustrasi hotel.

    Selain okupansi hunian hotel, lanjutnya, efisiensi anggaran juga berdampak terhadap setoran pajak hotel kepada pemerintah dan perusahaan. “Karena pengurangan anggaran untuk meeting dan perjalanan dinas tentu akan mengurangi omzet dari pengusaha hotel, airlines, restoran, dan UMKM lainnya,” katanya.

    Meskipun demikian, Ngadiman mendukung jika kebijakan efisiensi anggaran pemerintah soal pembatasan larangan perjalanan dinas ditujukan untuk ke luar negeri.

    “Tapi, untuk dalam negeri jangan karena uangnya, kan berputar di Indonesia dan menggerakkan perekonomian nasional,” ujarnya.

    Jika pemerintah tidak spending dan swasta juga lesu, lanjutnya, dikuatirkan industri perhotelan akan mati sehingga terpaksa melakukan efisiensi dan PHK (pemutusan hubungan kerja) karena tidak ada strategi lain. “Kami minta, pemerintah beri kita solusi agar kami semua bisa bertahan,” katanya.

    Jika tidak melakukan PHK, tambahnya, hal yang bisa dilakukan yakni mengurangi jam kerja karyawan atau hari kerja agar gaji disesuaikan.

    Di tempat terpisah, Ketua Umum Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) Arya Pering Arimbawa mengatakan, gelombang PHK massal mulai menerpa industri perhotelan imbas kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto.

    Dikatakan, dengan kebijakan efisiensi, hotel otomatis harus menekan biaya operasional, termasuk gaji pegawai. “Pasti mengurangi lagi tenaga kerja. Langkah awalnya tadi, tenaga harian atau tenaga casual. Dan nantinya pasti menjadi unpaid leave beberapa karyawan,” ujar Arya.

    IHGMA yang menaungi sekitar 1.000 hotel dari Aceh hingga Papua menggelar survei dengan sampel 315 hotel untuk mengetahui dampak efisiensi anggaran terhadap perhotelan.

    Hasilnya, para pengusaha hotel bintang tiga mengaku pendapatan turun hingga 100 persen. Hotel bintang empat terdampak dengan pendapatan menurun sampai 60 persen.

    Wakil Ketua Umum IHGMA Garna Sobhara Swara menambahkan, ini terutama pada bintang empat yang melaporkan potensi kerugian lebih dari Rp3 miliar per hotel selama efisiensi dilakukan, per satu hotel.

    Garna mengatakan kerugian itu merembet ke berbagai hal. Misalnya, hotel-hotel mengurangi pembelian pasokan dari ratusan supplier, mulai dari bahan makanan hingga keperluan hotel. Gelombang PHK akan membesar bila efisiensi anggaran dilanjutkan

    “Jika kondisi tidak membaik, mempertimbangkan PHK secara umum, jumlah karyawan terdampak bisa berkisaran kurang lebih 10 sampai dengan 50 orang di hotel menengah atau lebih banyak lagi di hotel yang lebih besar,” ucapnya.

    Pemerintah diharapkan cari solusi

    IHGMA berharap pemerintah mau duduk bareng para pengusaha hotel untuk menyikapi hal ini. Mereka ingin mengajukan beberapa usulan mengenai efisiensi anggaran.

    Pertama, efisiensi dilakukan secara bertahap agar bisa disertai evaluasi dampak. Kedua, insentif pengurangan pajak perhotelan. Ketiga, subsidi atau bantuan langsung perhotelan. Keempat, relaksasi kebijakan terkait operasional hotel.

    Presiden Prabowo Subianto melalaui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 melakukan pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah daerah (Pemda) sebanyak 50 persen.

    Dalam Inpres itu, dijelaskan jumlah efisiensi Rp306,6 triliun anggaran belanja negara, terdiri atas anggaran belanja kementerian/lembaga tahun 2025 sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp50,5 triliun.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Khusus Pegawai BUMN, BUMD, dan Swasta, Presiden Telah Umumkan Mekanisme Pemberian Tunjangan Hari Raya 2025

    Khusus Pegawai BUMN, BUMD, dan Swasta, Presiden Telah Umumkan Mekanisme Pemberian Tunjangan Hari Raya 2025

    PIKIRAN RAKYAT – Tunjangan Hari Raya atau biasa disingkat dengan THR merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan pemberi kerja kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan.

    Penjelasan mengenai THR tahun ini sudah secara resmi diumumkan mekanismenya oleh Presiden RI Prabowo Subianto, hal ini mencakup pemberian tunjangan hari raya untuk pekerja swasta, badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) pada Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

    “Agar pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, BUMD, diberikan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri,” ujar Prabowo di Istana Merdeka Jakarta, Senin, 10 Maret 2025.

    Keputusan mengenai THR ini diambil oleh pemerintah setelah para menteri dari Kabinet Merah Putih melakukan rapat beberapa kali untuk merumuskan ketentuan tersebut.

    Surat Edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan akan segera dikeluarkan untuk detail dari pemberian tunjangan hari raya (THR) yang harus dilakukan perusahaan, baik kepada pekerja swasta maupun pekerja BUMN dan BUMD.

    “Besaran dan mekanismenya disampaikan dari Menteri Ketenagakerjaan melalui surat edaran,” kata Prabowo lebih lanjut.

    Presiden juga mengumumkan soal adanya himbauan untuk perusahaan aplikasi ojek daring atau online memberikan bonus hari raya kepada seluruh para pengemudi ojek online.

    Perlu diperhatikan, para pengemudi dan kurir online yang ada saat ini telah memberikan kontribusi positif dan penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia.

    “Pemerintah menaruh perhatian khusus kepada para pengemudi dan kurir online yang telah memberi kontribusi yang penting dalam mendukung layanan transportasi dan logistik di Indonesia. Untuk itu, pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada kurir dan pengemudi online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja,” imbau Presiden Prabowo. 

    Saat ini ada lebih kurang 250.000 orang pengemudi dan kurir daring yang aktif, dan ada sekitar 1 juta sampai 1,5 juta mitra kurir dan pengemudi berstatus paruh waktu (part time).***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jambi Bikin Retret Ketua RT, Kendari Gelar Retret Buat OPD-Camat: Pakai Uang Rakyat

    Jambi Bikin Retret Ketua RT, Kendari Gelar Retret Buat OPD-Camat: Pakai Uang Rakyat

    PIKIRAN RAKYAT – Kegiatan retret atau pembekalan ternyata tidak hanya digelar untuk anggota Kabinet hingga Kepala Daerah. Kini, sejumlah kepala daerah membuat ‘gebrakan’ sendiri dengan menggelar retret bagi anak buahnya.

    Sebut saja Jambi dengan ide program retret bagi ketua Rukun Tetangga (RT). Kemudian, ada Kendari yang juga menyiapkan program retret untuk OPD dan Camat di wilayah mereka.

    Meski diklaim tidak memakan banyak anggaran, tetapi tetap saja penggunaan uang rakyat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) itu menjadi sorotan. Sebab, rupiah yang digelontorkan harus memberikan dampak yang nyata bagi rakyat.

    Retret Ketua RT di Jambi

    Wali Kota Jambi Maulana mempersiapkan program retret bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) daerah setempat sebagai salah satu upaya sinkronisasi program pemerintah.

    “Retret tersebut direncanakan akan digelar setelah lebaran dan dihadiri oleh 1.652 ketua RT yang akan dikukuhkan secara serentak di lapangan Kantor Wali Kota Jambi,” ujar Wali Kota Jambi Maulana di Jambi, Kamis 6 Maret 2025.

    Program ini diklaim menjadi ajang untuk memberikan berbagai materi penting yang akan membantu para ketua RT dalam menjalankan tugas mereka. Selama retret, akan ada materi yang disampaikan oleh berbagai pihak terkait, termasuk anggota DPRD Kota Jambi serta dinas-dinas yang berkaitan dengan pembangunan di Kota Jambi.

    Salah satu materi utama yang akan disosialisasikan adalah peraturan Wali Kota mengenai program Rp100 juta per RT, yang merupakan program strategis untuk meningkatkan pembangunan di tingkat RT.

    “Kami akan memberikan pemahaman yang mendalam tentang mekanisme pelaksanaan program tersebut,” ucap Maulana.

    Dia menekankan agar ketua RT dapat memahami dengan baik skema penggunaan dana tersebut untuk pembangunan di RT. Melalui program itu, para ketua RT juga akan mendapatkan pemahaman mengenai berbagai kebijakan dan program yang sedang berjalan di Pemerintah Kota Jambi.

    Pada Mei 2025, Pemkot Jambi menyusun rencana uji coba program Rp100 juta per RT. Uji coba ini akan diberlakukan untuk 67 RT di wilayah itu.

    Anggaran Rp100 juta per RT ini, kata dia, masuk bagian program prioritas Kampung Bahagia yang diusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi untuk peningkatan infrastruktur dan pengembangan RT.

    Retret OPD dan Camat di Kendari

    Tak hanya di Jambi, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran juga menyiapkan agenda retret bagi Organisasi Perangkat Daerah atau OPD lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), setelah lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah (H)/2024 Masehi (M).

    Dia mengatakan bahwa pihaknya akan melangsungkan retret, yang diwajibkan untuk seluruh OPD, termasuk camat di Kota Kendari.

    “Nanti juga kita akan lakukan retret di lingkup Pemerintah Kota Kendari, jadi bukan hanya saya saja, seluruh OPD dan camat wajib mengikuti retret,” tutur Siska Karina Imran.

    Dia menyebutkan bahwa pelaksanaan retret untuk OPD tersebut dilakukan untuk melihat langsung potensi dari seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah.

    “Kita mau lihat, mana lebih kuat ini OPD nya atau jangan sampai pimpinannya lebih kuat,” ucap Siska Karina Imran.

    Dia pun memastikan dana agenda retret bagi organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), tidak akan mempengaruhi APBD di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang dijalankan oleh pemerintah.

    Siska Karina Imran mengatakan bahwa agenda retret tersebut merupakan agenda penting dilaksanakan agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya untuk kepala OPD dan camat se-Kota Kendari.

    “Menurut saya kegiatan ini penting, dan juga tidak mengeluarkan banyak biaya, kalau memungkinkan untuk dilaksanakan, kita lakukan itu,” ujarnya.

    Siska Karina Imran menjelaskan bahwa retret tersebut juga bertujuan untuk membekali pengetahuan para Aparatur Sipil Negara (ASN) guna memaksimalkan penggunaan APBD di Kota Kendari.

    “Ini juga merujuk pada program Astacita Presiden Indonesia Prabowo Subianto tentang peningkatan SDM dari sisi pemerintahan hingga kesehatan,” katanya.

    Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Kendari Sudirman menegaskan bahwa retret yang akan dilaksanakan itu sama sekali tidak mempengaruhi porsi anggaran APBD di Kota Kendari, sebab retret tersebut tidak mengeluarkan anggaran yang besar.

    “Retret yang akan dilakukan di Kota Kendari tidak memerlukan biaya transportasi yang besar, lokasi kegiatan, konsumsi, dan juga tempat sudah tersedia,” ucapnya.

    Sudirman menyebutkan bahwa kegiatan tersebut juga akan memberikan pengalaman yang luar biasa guna meningkatkan kedisiplinan para OPD dan camat lingkup Kota Kendari dalam menjalankan tugas dengan baik. Dia menuturkan, pihaknya akan memberikan materi yang bagus dan berkualitas.

    “Jadi, pada prinsipnya apa yang akan kami lakukan nanti ini untuk perpanjangan tangan agar OPD dan camat kita tau dalam menjalankan tugas dengan baik,” tuturnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BRI Hadirkan Mudik Gratis 2025, Ribuan Warga Bisa Pulang Tanpa Biaya

    BRI Hadirkan Mudik Gratis 2025, Ribuan Warga Bisa Pulang Tanpa Biaya


    PIKIRAN RAKYAT – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) kembali berpartisipasi dalam program Mudik Bersama BUMN 2025 bertema “Mudik Aman Sampai Tujuan”. Inisiatif ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk menghadirkan kebijakan pro rakyat, khususnya dalam mendukung kelancaran arus mudik Lebaran 2025.

    Sebagai bagian dari agenda tahunan menyambut Hari Raya Idul Fitri, tahun ini BRI Group akan memberangkatkan 8.482 pemudik dengan 170 bus ke berbagai kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Rinciannya, BRI mengakomodasi 5.000 pemudik dengan 100 bus, sementara itu anak perusahaannya, PNM akan melayani 282 pemudik dengan 6 bus, dan Pegadaian menyiapkan 64 bus untuk 3.200 pemudik.

    Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menegaskan bahwa keikutsertaan BRI dalam program ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung mobilitas masyarakat agar bisa merayakan Lebaran bersama keluarga dengan aman dan nyaman.

    “Kami ingin memastikan masyarakat dapat mudik tanpa kendala transportasi. Program ini bukan sekadar inisiatif tahunan, tetapi bagian dari upaya berkelanjutan BRI dalam memberikan manfaat social value bagi masyarakat,” ujar Supari.

    Bahkan, komitmen ini pun mendapatkan respons yang luar biasa dari masyarakat, terbukti dari tingginya animo pendaftar, di mana total pendaftar mencapai tiga kali lipat dari kuota yang tersedia.

    Sebagai program yang inklusif, tahun ini pemudik yang difasilitasi BRI Group berasal dari berbagai kelompok, seperti diantaranya klaster usaha tempe, komunitas Starling dan Pedagang Kaki Lima (PKL). Selain itu, terdapat pula AgenBRILink dari berbagai wilayah seperti Kramat Jati, Bekasi, Pondok Gede, Rasio Dalam, Pasar Minggu, Tebet, Kp Melayu, dan Depok.

    Dalam program ini, BRI telah menyiapkan sejumlah rute utama yang akan mengantarkan para pemudik ke berbagai rute utama, yang meliputi Jakarta – Yogyakarta (via Jalur Selatan), Jakarta – Wonogiri (via Tol Transjawa), Jakarta – Surabaya/Madura (via Tol Transjawa), dan Palembang – Bandar Lampung.

    Adapun, dukungan BRI dalam program mudik telah terbukti pada tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, BRI berhasil memberangkatkan 4.608 pemudik dengan 92 armada bus. Sementara itu, dari sisi anak perusahaan seperti Pegadaian memfasilitasi 2.532 pemudik dengan 54 bus, dan PNM mengakomodasi 250 pemudik dengan 5 bus. Secara keseluruhan, BRI Group telah memfasilitasi 7.390 pemudik dengan total 151 armada bus.

    Sebagaimana diketahui, berdasarkan laporan Kementerian BUMN, 78 perusahaan BUMN telah siap menyambut dan melayani dengan target 100.000 pemudik yang terbagi ke dalam tiga moda transportasi yaitu 1.360 Unit Bus (kapasitas 67.000 pemudik), 90 Rangkaian Kereta Api (kapasitas 28.000 pemudik), 26 Unit Kapal Laut (kapasitas 5.000 pemudik) dengan tujuan lebih dari 200 Kota/Kabupaten yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

    Dalam Konferensi Pers Mudik Bersama BUMN 2025 di Jakarta, Menteri BUMN RI Erick Thohir menjelaskan Kementerian BUMN siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan kebijakan pro rakyat dalam menghadapi masa mudik Lebaran 2025.

    “Mudik Bersama BUMN telah menjadi agenda rutin BUMN, hal ini sebagai wujud komitmen BUMN untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto agar kita terus memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat”, ujar Erick. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News