Tag: Prabowo

  • Boy Thohir Respons Djarum-Sampoerna Bantah Dukung Prabowo

    Boy Thohir Respons Djarum-Sampoerna Bantah Dukung Prabowo

    Jakarta, CNN Indonesia

    Garibaldi Thohir alias Boy Thohir merespons soal Djarum Group dan Sampoerna Group yang membantah mendukung Capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Boy sebelumnya mengklaim sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia siap membantu memenangkan paslon Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, termasuk Djarum Group, Sampoerna Strategic Group, hingga Adaro Group.

    Namun, Djarum dan Sampoerna membantah dukungan tersebut dalam pernyataan resmi terpisah.

    Atas bantahan tersebut, Boy mengklarifikasi pernyataannya disampaikannya secara pribadi dalam momentum reuni bersama Alumni Amerika Serikat (AS). Pernyataan dukungan itu pun tidak pernah dilontarkan secara resmi.

    “Jadi menurut saya yang resmi pernyataan dari corcomm (perusahaan). Jadi silakan saja. Memang kan kalau secara pribadi masing-masing kan punya hak politik,” terang Boy di Pacific Place, Jakarta Selatan, seperti dikutip Detik pada Rabu (31/1)

    Boy mengungkapkan pernyataannya pada kala itu dalam konteks pernyataan pribadi pada momentum reuni dan bukanlah pernyataan formal. Reuni tersebut diselenggarakan oleh Relawan Erick Thohir sehingga yang hadir di sana ialah kalangan tertentu.

    “Menurut saya sebenarnya itu hak politik dari masing-masing individu. Saya hanya menyampaikan secara pribadi bahwa pilihan saya dan mungkin sebagian teman-teman alumni dari pada lulusan AS itu memilih pasangan 02. Kenapa? Karena memiliki pertimbangan sendiri,” ujarnya.

    Menurut Boy, salah satu pertimbangan ia dan rekan-rekannya memilih untuk mendukung paslon 02 karena menginginkan keberlanjutan dari kebijakan yang telah berjalan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi)

    “Apa-apa yang sudah bagus, terutama saya secara pribadi dan juga banyak sekali teman-teman dan kalangan pengusaha melihat kepemimpinan Pak Jokowi luar biasa bagus. Kan ekonomi papan atas komplit di sini (hadir) tadi bisa di lihat,” ujarnya.

    (sfr/agt)

  • Apa Beda BLT Pangan vs Bansos Beras yang Cair Jelang Pilpres 2024?

    Apa Beda BLT Pangan vs Bansos Beras yang Cair Jelang Pilpres 2024?

    Daftar Isi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebar bantuan sosial (bansos) baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun.

    Bansos ini dirilis di tengah masa kampanye Pemilu 2024, di mana putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

    Selain bantuan tunai, Jokowi punya bansos pangan lain berupa pembagian beras.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan BLT ini akan diberikan bersamaan dengan bansos beras 10 kg.

    “Bantuan pangan beras sampai Juni sebesar 10 kg, dan BLT (pangan baru) dengan judul mitigasi risiko pangan untuk tiga bulan,” ujar Airlangga.

    Persamaan kedua bansos ini adalah difungsikan untuk meredam gejolak harga dan menjaga stok di tengah bencana gagal panen akibat El Nino, serta pembatasan impor oleh negara-negara penghasil beras

    Lantas, apa beda dua bansos pangan tersebut?

    1. Bentuk bantuan

    BLT pangan diberikan dalam bentuk uang tunai, sementara bansos beras dalam bentuk beras 10 kg.

    2. Jumlah penerima

    BLT pangan disalurkan kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sementara bansos beras akan disalurkan kepada 22 juta KPM yang berbeda. Airlangga menegaskan kedua penerima bansos ini berbeda.

    3. Besaran bantuan

    BLT pangan berupa uang tunai sebesar Rp200 ribu per bulan per keluarga. Sementara bansos beras berupa beras 10 kg per bulan per keluarga.

    Jokowi pernah mengatakan beras yang disalurkan adalah beras premium. Misalkan saja bansos beras mengacu produk beras Bulog, yakni Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dibanderol Rp10.900 per kg, maka besaran bantuan bansos beras sekitar Rp109.000.

    4. Periode program

    BLT pangan baru diumumkan Menko Airlangga dan Menkeu Sri Mulyani pada 29 Januari kemarin. Bantuan ini diberikan selama tiga bulan, yakni Januari, Februari dan Maret 2024. Namun akan dicairkan sekaligus di awal langsung Rp600 ribu pada Februari.

    Sedangkan bansos beras dirilis pada Maret 2023 di tengah bencana El Nino yang berdampak pada gagal panen akibat kekeringan. Awalnya, bansos beras diberikan dari Maret hingga Mei 2023. Lalu sempat diperpanjang hingga Desember 2023 dan kemudian diperpanjang lagi sampai Juni 2024.

    5. Alokasi anggaran

    Pembiayaan kedua bansos pangan ini berasal dari APBN. Sri Mulyani mengungkapkan BLT pangan menghabiskan anggaran Rp11,25 triliun.

    Adapun untuk bansos beras 10 kg periode Maret hingga Desember 2023, kas negara yang disedot tembus 18,57 triliun. Sedangkan untuk perpanjangan, yakni Januari-Juni 2024, pemerintah belum mengumumkan berapa alokasinya.

    (pta/sfr)

  • Bos Bappenas Buka-bukaan soal Isu Sri Mulyani Mau Hengkang dari Jokowi

    Bos Bappenas Buka-bukaan soal Isu Sri Mulyani Mau Hengkang dari Jokowi

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa merespons kabar Menteri Keuangan Sri Mulyani akan mundur dari kabinet Presiden Jokowi.

    Ia menyebut Sri Mulyani merupakan sosok yang profesional.

    “Pengabdiannya luar biasa terhadap keprofesionalannya. Saya respect di situ. Kalau sampai ada isu-isu politik saya kira mungkin selera publik saja untuk membawa-bawa beliau ke mana-mana,” katanya di Gedung Bappenas, Selasa (30/1).

    Secara khusus, Suharso mengatakan ia selama ini berkomunikasi baik dengan Sri Mulyani.

    “Cara berpikir kita sama, jadi enak, tektokannya enak. Jadi saya enggak tahu kalau Bu Menkeu punya pandangan lain,” katanya.

    Suharso juga mengklaim saat ini kondisi kabinet Jokowi baik-baik saja. Ia menyebut tidak ada ketegangan saat rapat kabinet.

    “Situasi kabinet baik-baik. Enggak ada (ketegangan). Kita ketawa ketiwi ramai-ramai,” katanya.

    Isu Sri Mulyani ingin mengundurkan diri mengemuka belakangan ini. Isu mengemuka setelah Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyerukan untuk membujuk sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur.

    Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat serta dugaan keberpihakannya pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

    Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

    Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

    “Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1).

    Sri Mulyani sendiri tak pernah mengiyakan atau membantah isu itu. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja.

    “Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih,” kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/1).

    Sri Mulyani pun langsung pergi tanpa menjelaskan dengan detail pernyataannya tersebut. 

    (fby/agt)

  • Kubu Prabowo Ikut Kritik Tax Amnesty Jokowi: Pelajaran Tak Mendidik

    Kubu Prabowo Ikut Kritik Tax Amnesty Jokowi: Pelajaran Tak Mendidik

    Jakarta, CNN Indonesia

    Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno ikut mengkritik tax amnesty atau pengampunan pajak yang dilakukan pemerintah selama ini.

    Ia mengatakan tax amnesty ada yang berhasil, tapi ada yang tidak.

    “Tax amnesty kan juga menimbulkan sebuah perasaan di mana seseorang tidak perlu melaporkan pajaknya secara konsekuen dan benar. Kenapa? Toh nanti akan ada pengampunan pajak lagi. Itu kan juga memberikan pelajaran yang tidak baik,” katanya di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (30/1).

    Karenanya, Eddy mengatakan Prabowo-Gibran nantinya akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi dilakukan dengan memeriksa apakah para wajib pajak melapor sesuai dengan kenyataan.

    “Kedua ekstensifikasi, 30 persen loh dari penduduk yang punya NPWP. Artinya masih banyak yg bisa punya NPWP dan ini saya kira perlu dilakukan karena bagaimanapun juga seluruh bantuan sosial dan jaringan pengamanan sosial dibiayai pajak,” katanya.

    Eddy mengatakan Prabowo-Gibran jika terpilih akan meningkatkan tax ratio atau rasio pajak tapi tax rate atau tarif pajak akan turun.

    “Tax ratio naik, tax rate tarif pajaknya akan turun. PPN sekarang kita bisa turunkan 1 persen lagi jadi 10 persen, PPh badan, PPh perorangan itu kan sekarang sudah turun dari 2 tahun yang lalu. Itu yang bisa kita pertahankan tapi tax ratio harus naik,” katanya.

    Kritik terhadap tax amnesty yang dilakukan Jokowi sebelumnya disuarakan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD. Ia menyebut kebijakan tax amnesty  yang dilakukan pemerintah selama ini tidak jelas hasilnya.

    Pernyataan ini ia sampaikan saat menanyakan cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka yang memiliki misi ekonomi menaikkan rasio pajak sebesar 23 persen.

    “Karena kita itu sudah berkali-kali menawarkan tax amnesty juga enggak jelas hasilnya,” ucap Mahfud saat debat Pilpres 2024 di JCC, Jumat (22/12).

    (fby/agt)

  • Apa Itu Beras SPHP Bulog yang Viral Ditempeli Stiker Prabowo-Gibran?

    Apa Itu Beras SPHP Bulog yang Viral Ditempeli Stiker Prabowo-Gibran?

    Jakarta, CNN Indonesia

    Beras yang dikemas oleh Bulog tengah menjadi perbincangan. Sebab, terdapat stiker kampanye pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Stiker kampanye itu ditempel di beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dikemas dan dipasarkan oleh Perum Bulog. Namun, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi membantah bahwa stiker tersebut ditempel dari gudang Bulog.

    “Beras SPHP tersedia di mana-mana, di pasar-pasar, di minimarket. Siapa saja sangat mudah mendapatkan beras SPHP. Dari Bulog tidak ada atribut politik apapun,” pungkasnya.

    Lalu apa beras SPHP itu?

    Berdasarkan website Bulog, Beras SPHP adalah produk dari pemerintah yang disalurkan melalui Perum Bulog. Beras tersebut diserap dari petani di seluruh wilayah Indonesia untuk dikemas dan dipasarkan.

    Beras SPHP ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Saat terjadi lonjakan harga, maka beras SPHP akan berperan penting.

    Selain dipasarkan secara luas, Beras SPHP kerap dijadikan sebagai bantuan pangan dari pemerintah untuk masyarakat yang tidak mampu atau miskin.

    Beras Bulog ini memiliki kualitas yang hampir setara beras medium, tetapi dengan harga yang lebih murah. Masyarakat bisa mendapatkan Beras SPHP baik di pasar tradisional, ritel modern, outlet Perum Bulog, pemerintah daerah, hingga toko-toko lainnya yang menjadi mitra downline Perum Bulog.

    Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama Perum Bulog berkomitmen akan terus melanjutkan program SPHP Beras tersebut sepanjang 2024 untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi.

    Tahun ini, rencana penyaluran beras SPHP diperkirakan mencapai 1,2 juta ton. Beras SPHP 2024 dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk curah dan kemasan 5 kg dengan harga zona 1 Rp10.900 per kg, zona 2 Rp11.500 per kg, dan zona 3 Rp11.800 per kg.

    Meskipun dipasarkan bebas, pembelian Beras SPHP dibatasi maksimal 10 kg per orang. Artinya, setiap orang hanya bisa membeli 2 pack yang masing-masing kemasannya berisi 5 kg beras. Hal ini pernah diungkapkan Kepala Bapanas Arief Prasetyo pada Oktober 2023.

    Arief menjelaskan pembatasan pembelian ini lantaran beras SPHP berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP), yang digelontorkan ke masyarakat demi menstabilkan pasokan dan harga.

    “Kenapa harus dibatasi? Ini karena beras SPHP harganya telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp10.900 per kg dan setiap rumah logikanya cukup dengan 2 pack. Apalagi kualitas beras SPHP Bulog ini berkualitas premium,” tegas Arief dalam keterangan resmi pada 3 Oktober 2023.

    “Tentunya masyarakat kami ajak bersama untuk senantiasa berbelanja bijak, yang artinya sesuai dengan kebutuhan, tidak perlu belanja berlebihan di atas kebutuhan normal,” sambungnya.

    (ldy/pta)

  • Sri Mulyani Temui Puan Usai Ramai Diisukan Mundur

    Sri Mulyani Temui Puan Usai Ramai Diisukan Mundur

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Ketua DPR RI Puan Maharani usai diisukan mundur dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Berdasarkan unggahan Sri Mulyani dalam instagram pribadinya, pertemuan itu berlangsung pada Kamis (25/1) di Gedung DPR RI. Tak sendiri, Ani sapaan akrabnya ditemani oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dan Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban.

    Sri Mulyani mengatakan pertemuan itu untuk membahas mengenai seleksi Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Sebab, pergantian anggota akan dilakukan pada akhir bulan ini.

    “Saya berjumpa dengan @ketua_dprri Bu Puan Maharani @puanmaharaniri untuk berkonsultasi mengenai pergantian anggota Dewas LPI dari unsur profesional,” ujar Ani dalam unggahannya, Jumat (26/1).

    [Gambas:Instagram]

    Ia menambahkan  presiden telah menyampaikan dua nama usulan calon Anggota Dewan Pengawas tersebut kepada DPR melalui surat R-56/Pres/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 untuk dilakukan konsultasi.

    Menurutnya, konsultasi dengan DPR adalah mandat sesuai UU Cipta Kerja dan PP 74/2020 mengenai Lembaga Investasi Pemerintah (LPI). Konsultasi dilakukan oleh menkeu sesuai dengan arahan surat Mensesneg nomor B-988/M/D-3/AN.01.00/10/2023 tanggal 23 Oktober 2023.

    “Proses ini sangat penting mengingat terdapat satu posisi Dewas yang harus diisi kembali per Januari ini. LPI merupakan salah satu kendaraan Pemerintah dalam menjalankan pembangunan dengan tata kelola yang baik dan mengutamakan sustainabilitas,” jelasnya.

    Ani mengatakan bahwa LPI yang terdiri dari Dewas dan Dewan Direktur haruslah diisi oleh orang yang benar-benar kompeten di bidangnya. Sehingga proses pemilihannya harus betul-betul dilakukan dengan tepat.

    “Semoga seluruh proses pemilihan Dewas LPI dapat meningkatkan kinerja LPI dalam menjalankan misi besarnya sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) yang dimiliki oleh bangsa kita,” pungkasnya.

    Isu Sri Mulyani ingin mengundurkan diri mengemuka belakangan ini. Isu mengemuka setelah Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyerukan untuk membujuk sejumlah menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mundur.

    Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat serta dugaan keberpihakannya pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

    Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

    Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

    “Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1).

    Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

    “Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto),” sambungnya.

    Terkait isu itu sendiri, Sri Mulyani tidak mengiyakan atau membantahnya. Saat ditemui wartawan di di Istana Negara usai rapat dengan presiden pekan lalu enggan menjelaskan mengenai isu tersebut.

    Ia menekankan saat ini tetap fokus bekerja.

    “Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih,” jawabnya singkat saat ditanya, Jumat (19/1).

    (ldy/agt)

  • Mengintip Besaran Gaji Anies, Prabowo, Ganjar Jika Jadi Presiden

    Mengintip Besaran Gaji Anies, Prabowo, Ganjar Jika Jadi Presiden

    Jakarta, CNN Indonesia

    Anies BaswedanPrabowo Subianto dan Ganjar Pranowo tengah bertarung untuk memenangkan hati rakyat supaya terpilih menjadi presiden 2024-2029.

    Nantinya, keputusan kemenangan mereka akan ditentukan pada pemilihan umum yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024.

    Lalu, kalau menang kira-kira berapa gaji mereka nanti?

    Untuk besaran gaji pokok presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden. Sampai saat ini, belum ada revisi terkait aturan tersebut.

    Dalam beleid ini disebutkan bahwa gaji presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

    Adapun gaji pejabat tertinggi negara selain presiden dan wakil presiden sebesar Rp5,04 juta per bulan. Besaran tersebut merupakan gaji untuk pejabat tinggi negara setingkat Ketua DPR dan Ketua MPR.

    Artinya, gaji pokok presiden bisa mencapai Rp30,24 juta per bulan (6xRp5,04 juta).

    Selain gaji pokok, presiden juga memperoleh tunjangan jabatan yang diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keppres Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

    Adapun besaran tunjangan jabatan presiden ditetapkan sebesar Rp32,5 juta per bulan. Dengan demikian, presiden bisa mengantongi penghasilan sebesar Rp62 juta per bulan.

    Namun, selain gaji dan tunjangan tentunya seorang presiden juga menerima dana operasional. Ini adalah anggaran yang diterima untuk menunjang kegiatan presiden, meski nilainya tidak ada berbeda setiap tahun.

    Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2008 tentang Dana Operasional Presiden dan Wakil Presiden ditetapkan dana yang disediakan setiap tahunnya hanya digunakan untuk keperluan berkaitan dengan pekerjaan Kepala Negara.

    “Presiden dan Wakil Presiden adalah dana yang disediakan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, keamanan, dan biaya kemudahan serta kegiatan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Presiden dan Wakil Presiden,” tulis Pasal 1 PMK tersebut.

    (ldy/pta)

  • Penjelasan Bos soal Beras Bulog Bisa Ditempeli Stiker Prabowo-Gibran

    Penjelasan Bos soal Beras Bulog Bisa Ditempeli Stiker Prabowo-Gibran

    Jakarta, CNN Indonesia

    Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka suara soal kabar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diproduksi BUMN yang dikomandoinya ditempeli stiker Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Bayu tak mengakui soal kebenaran isu itu. Ia hanya mengatakan beras SPHP sudah tersedia di mana-mana dan siapa saja bisa membelinya.

    “Beras SPHP tersedia di mana-mana, di pasar-pasar, di minimarket. Siapa saja sangat mudah mendapatkan beras SPHP,” ungkap Kamis (25/1) seperti dikutip dari detik.com.

    Menurutnya, ketika beras itu telah dipasarkan ke masyarakat, Bulog tak bisa lagi mengatur akan digunakan untuk apa beras tersebut. Meski begitu, Bayu memastikan proses pengemasan yang dilakukan Bulog tidak memuat atribut politik apapun.

    “Dari Bulog tidak ada atribut politik apapun,” tuturnya.

    Bayu menjelaskan Bulog memang banyak melakukan kerja sama dengan jaringan distributor hingga ritel modern. Hal itu dilakukan untuk mempercepat stabilisasi harga maupun stok beras. Karena itu, beras SPHP sangat mudah didapatkan.

    Publik tengah diramaikan dengan unggahan foto yang menunjukkan stiker kampanye pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tertempel di beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) milik Perum Bulog.

    Foto itu diunggah oleh Jhon Sitorus melalui akun X @Miduk17. Menurutnya, paslon nomor urut dua Prabowo-Gibran melanggar aturan Pilpres dengan menggunakan beras Bulog untuk kampanye.

    “Melanggar konstitusi sudah. Melanggar aturan debat sudah. Melanggar netralitas aparat sudah. Melanggar integritas sebagai pejabat sudah. Sekarang pakai beras Bulog untuk kampanye juga. Ya, kabinet Jokowi sedang mengabdi untuk Prabobro-Gibran,” tulis dia dalam unggahannya.

    (agt/agt)

  • Mentan Klaim Food Estate Gunung Mas Panen Jagung 6,5 Ton per Hektare

    Mentan Klaim Food Estate Gunung Mas Panen Jagung 6,5 Ton per Hektare

    Jakarta, CNN Indonesia

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan saat ini lumbung pangan di Desa Tewai Baru, Kalimantan Tengah atau food estate Gunung Mas mampu panen 6,5 ton jagung per hektare.

    Menurutnya, panen jagung ini membuktikan teknologi pertanian yang diterapkan telah tepat dan sesuai dengan harapan.

    “Dari awal kami sampaikan saat baru dilantik menjadi menteri kembali, bahwa kita pasti mampu menggarap lahan food estate tersebut. Kami tidak ragu karena teknologi pertanian kita sudah demikian maju. Kami harapkan segera dapat diikuti panen-panen selanjutnya,” paparnya melalui keterangan resmi, Rabu (24/1).

    Andi mengatakan lahan food estate Gunung Mas sangat potensial dan pemerintah pasti mampu melakukan upaya transformasi teknologi di lokasi itu. Berdasarkan hasil ubinan panen jagung ini juga telah mencapai hasil 6,5 ton per hektare.

    “Untuk sebuah lahan bukaan baru, lahan ini sudah mampu memberikan produksi yang baik. Kuncinya adalah penggunaan benih yang unggul, irigasi dan pemupukan yang optimal. Kita lihat hasilnya saat ini,” imbuhnya.

    Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Pertahanan (Kemhan) melakukan penanaman jagung di lokasi food estate Gunung Mas seluas 10 hektare, di samping tanaman singkong yang lebih dulu ditanam.

    Amran mengklaim hasil dari berbagai program food estate yang sedang dikerjakan di beberapa daerah juga telah berjalan baik dan sesuai target.

    Ia menambahkan bahwa food estate bukan proyek instan. Karena itu, penggarapannya butuh proses.

    “Kenyataannya kita memiliki 600 hektare lahan yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif,” jelas Amran.

    Ia memaparkan saat ini food estate di Indonesia yang dikerjakan pemerintah berada di Humbang Hasundutan seluas 418,29 hektare. Untuk food estate Temanggung dan Wonosobo seluas 907 hektare telah berhasil panen komoditas hortikultura.

    Amran juga menyebut Kalimantan Tengah berhasil melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan hingga mampu panen padi dengan produktivitas 5 ton per hektare.

    Begitu pula di Sumba Tengah NTT dan kabupaten Keerom Papua yang telah mampu panen raya jagung seluas 500 hektare.

    Sementara itu, Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa menyatakan food estate yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan dieksekusi Menteri Pertahanan Prabowo gagal total.

    Menurutnya, tak ada satupun pembangunan food estate yang sudah direncanakan berhasil. Termasuk food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diklaim Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi yang sekaligus calon wakil presiden pendamping Prabowo, dalam debat cawapres Minggu (21/1) lalu berhasil.

    “Iya gagal semua,” katanya dalam acara CORE Economic Outlook 2024, Selasa (23/1).

    Khusus untuk Gunung Mas katanya, kegagalan sudah terjadi dari awal saat menentukan lahan food estate. Lahan Food Estate Gunung Mas bahkan bukan lahan yang tepat untuk bercocok tanam. Pasalnya, lahan bukan tanah berpasir tapi tanah pasir atau pasir sebetulnya.

    Ia mengungkapkan jika ditemukan ada tanaman jagung tumbuh di wilayah tersebut, itu bisa terjadi karena dipaksakan. Hal ini tercermin dari temuan banyak pihak bahwa jagung di tanam di dalam polybag.

    “Tapi supaya seakan-akan berhasil ditanam jagung pake polybag, ya saya juga bisa tanam padi di jalan tol,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Andreas menjelaskan untuk menentukan program food estate berhasil atau tidak itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya, lahan yang dipilih harus bisa ditanam secara berkelanjutan hingga hasil panennya memberikan keuntungan bagi petani.

    “Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibility dari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan,” ungkapnya.

    Ia mengatakan syarat itu tidak ditemukan di food estate Jokowi. Pihaknya pernah melakukan pengujian di Blok A2 lahan food estate di Kalteng. Dari hasil pengujian, ia tak menampik di sana memang ada petaninya dan hasil panennya.

    Namun, hasil panennya hanya 0,8 ton per hektare dari 93 hektare. Padahal seharusnya paling sedikit mencapai 4 ton per hektare agar petani untung.

    “Ini 1 ton pun enggak sampai. Jadi itu yang terjadi. Jadi ketika berhasil atau tidak harus bicara di sana (data), bukan ini bisa menanam jagung kemudian panen, bisa ya bisa tapi kan bukan seperti itu. Kita tanpa tanah juga bisa hidroponik,” pungkasnya.

    (mrh/pta)

  • Bos Sampoerna soal Isu Siap Menangkan Prabowo: Aku Ora Melu Sapa-Sapa

    Bos Sampoerna soal Isu Siap Menangkan Prabowo: Aku Ora Melu Sapa-Sapa

    Jakarta, CNN Indonesia

    Presiden Direktur Sampoerna Strategic Bambang Sulistyo merespons klaim Garibaldi Thohir alias Boy Thohir yang menyebut Sampoerna Group siap memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka satu putaran.

    Ia mengatakan awalnya ingin diam terkait klaim itu. Tapi banyak orang yang menghubunginya imbas pernyataan Boy di acara relawan Erick Thohir Alumni Amerika Serikat, yang juga dihadiri oleh Prabowo Subianto, Senin (22/1) malam.

    Bambang menegaskan ia tak mendukung siapa pun. Ia juga menjelaskan tak ada perwakilan Sampoerna yang hadir dalam acara tersebut.

    “Saya bilang, ‘Lah wong aku iki ora melu sapa-sapa, tur ora melu apa-apa’, (Lah orang saya ini tidak ikut siapa-siapa, dan tidak ikut apa-apa). Jadi ya sudah diam aja gitu kan,” katanya, Rabu (24/1) seperti dikutip dari detik.com.

    “Kami tidak ada satupun yang ada di acara tersebut, karena kita tidak mengerti apa-apa, lah ngapain kok kita komentar perihal tersebut. Tidak ada yang hadir satupun, maupun dari teras bawah maupun teras atas. Kalau teras atas tentu saja saya tahu. Bahkan ada acara tersebut, saya secara pribadi tidak tahu dan tidak memang diundang sama mas BT (Boy Thohir),” imbuhnya.

    Selain membantah ia mengatakan Sampoerna sebagai perusahaan memandang pemilu harus jurdil (jujur adil), bebas, rahasia. Perusahaan juga tidak mengarahkan karyawan untuk mendukung salah satu kandidat.

    “Dan selaku insitusi tidak seyogyanya kita mengimbau ke sana ke mari dan segalanya. Itu aja kalau seandainya statement kami resmi selaku Sampoerna Strategic,” tambahnya.

    Sejumlah perusahaan Indonesia disebut-sebut oleh konglomerat Garibaldi Thohir alias Boy Thohir sebagai sepertiga penyumbang ekonomi Indonesia siap memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 satu putaran.

    Perusahaan tersebut termasuk Djarum Group, Sampoerna Strategic Group, hingga Adaro Group.

    “Walaupun kami jumlahnya sedikit, tapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini,” kata Boy dalam acara relawan Erick Thohir Alumni Amerika Serikat, Senin (22/1) malam.

    “Mulai dari Djarum Group, Sampoerna Group, Adaro Group, siapa lagi, pokoknya grup-grup semua ada di sini. Ada Ninin, the richest wanita in Indonesia, dan semuanya,” sambungnya.

    Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Indonesia Tbk Febriati Nadira mengatakan klaim yang disampaikan oleh Boy, sebagai salah satu pemilik dan pemegang saham Adaro Group, merupakan pendapat pribadi sebagai warga negara. Pernyataan itu tidak mewakili pendapat atau pilihan seluruh karyawan.

    Nadira menegaskan bahwa partisipasi setiap individu dalam politik, termasuk di Adaro, adalah hak konstitusional dasar dan kebebasan warga negara yang diatur oleh undang-undang.

    “Adaro, sebagai perusahaan yang berkomitmen menjalankan Good Corporate Governance (GCG), menghormati dan menjamin kebebasan seluruh karyawan dalam kehidupan dan partisipasi politik sesuai UU dan peraturan yang berlaku di Indonesia,” kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (23/1).

    Senada, Corporate Communications Manager PT Djarum mengatakan perusahaan tidak mengetahui soal dukungan ke Prabowo-Gibran. Menurutnya, itu merupakan klaim Boy Thohir saja.

    “Aku enggak ngerti, karena itu Pak Boy (Thohir) sih yang bilang, bukan kita (Djarum Group),” ujar Budi, dikutip dari detikcom, Senin (23/1).

    Budi menegaskan perusahaan akan mengikuti prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. Karenanya, perusahaan tidak akan memaksa karyawan untuk memilih paslon tertentu.

    “Dalam konteks pemilu, pilihan kami hanya akan ditetapkan secara bebas, langsung, dan rahasia di bilik suara tanggal 14 Februari (2024) nanti. Kami mengerti pemegang amanat negara ini ada di rakyat lah, maka kami akan ikut siapa pemenangnya nanti,” katanya.

    (detik.com/agt)