Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Siap Duet Bareng Sri Mulyani, Keponakan Prabowo Bakal Garap PR Ini

    Siap Duet Bareng Sri Mulyani, Keponakan Prabowo Bakal Garap PR Ini

    Jakarta –

    Keponakan Prabowo Subianto, Thomas Djiwandono resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wakil Menteri Keuangan tambahan. Kini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memiliki dua wakil menteri.

    Usai dilantik ia menjelaskan peran yang bakal diemban di Kementerian Keuangan. Thomas menyebut jabatannya itu menunjukkan keberlanjutan pemerintahan Jokowi ke Pemerintahan Prabowo.

    “Hari ini saya diangkat sebagai wakil menteri keuangan 2 di Kementerian Keuangan oleh bapak Presiden Joko Widodo. Peran ini adalah untuk menunjukkan kontinuitas dari Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih,” katanya usai acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

    Ia menyatakan siap berkolaborasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara. Thomas menyebut tugas kedepannya adalah menyelaraskan anggaran tahun 2025 beserta program-programnya dengan apa yang dijalankan pemerintah saat ini.

    “Untuk itu saya akan bekerja erat dengan ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani dengan wakil ketua, maaf, wakil Menteri Keuangan I Pak Suahasil. Tugas kami, tugas saya adalah supaya semua hal yang menyangkut anggaran, terutama di 2025 itu selaras dengan apa yang sudah dicetuskan oleh pemerintah sekarang dan tentunya program-program presiden terpilih ke depan. Terima kasih,” bebernya.

    Sebelumnya, Jokowi melantik Thomas sebagai Wakil Menteri Keuangan di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

    “Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya, akan setia kepada UUD Negara RI tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Jokowi membacakan sumpah diikuti Thomas.

    “Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab,” lanjutnya.

    (ily/das)

  • Prabowo Angkat Jempol Saat Respons Keponakannya Dilantik Jokowi Jadi Wamenkeu

    Prabowo Angkat Jempol Saat Respons Keponakannya Dilantik Jokowi Jadi Wamenkeu

    Jakarta –

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi melantik tiga sosok wakil menteri (wamen) baru. Salah satu dari ketiga sosok itu ialah keponakan Presiden Terpilih 2024-2029 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yakni Thomas ‘Tommy’ Djiwandono.

    Tommy yang juga merupakan politikus Partai Gerindra diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan tambahan. Selain Tommy, ada Sudaryono diangkat sebagai Wakil Menteri Pertanian menggantikan Harvick Hasnul Qolbi, dan Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi/Kepala BKPM.

    Dimintai tanggapan terkait hal ini, Prabowo enggan berbicara. Meski demikian, ia menyiratkan ekspresi wajah yang bahagia. Sembari tersenyum, ia pun mengacungkan jempolnya, seolah tanda bahwa dia menyetujui langkah tersebut.

    Acungan jempol ini ditunjukkannya saat ditemui usai acara luncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper One Map Policy (OMP) Beyond 2024 di St Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024).

    Kedatangannya ke sana dalam rangka mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meluncurkan portal tersebut. Prabowo mengatakan, kedatangannya ini merupakan mandat langsung dari Jokowi.

    “Saya kira Pak Presiden sedang melatih saya (tertawa) supaya nanti tidak kaget setelah saya dilantik, insyallah. Itu lah cara beliau, salah satu pelajaran kepemimpinan,” kata Prabowo, dalam sambutannya dalam acara peluncuran tersebut.

    Sebagai tambahan informasi, pelantikan Thomas ‘Tommy’ Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan tambahan menemani Suahasil Nazara akan membuat Kementerian Keuangan memiliki dua wakil menteri.

    Thomas sendiri merupakan anggota dari Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Ekonomi dan Keuangan. Dia juga merupakan keponakan Prabowo.

    Thomas merupakan anak pertama dari pasangan Soedradjad Djiwandono dan Biantiningsih Miderawati. Ayahnya adalah mantan gubernur Bank Indonesia, sedangkan ibunya adalah kakak kandung Prabowo.

    Sosok berikutnya yang juga baru diangkat pada hari ini ialah Sudaryono. Ia merupakan Ketua DPD Gerindra Jateng. Dia akan menggantikan Harvick Hasnul Qolbi sebagai Wakil Menteri Pertanian.

    Sosok ketiga yang akan dilantik jadi Wakil Menteri adalah Yuliot Tanjung. Pria yang saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM itu bakal dilantik jadi Wakil Menteri Investasi/Kepala BKPM.

    (shc/das)

  • Kata Airlangga soal Anggaran Program Makan Gratis Prabowo Rp 71 Triliun

    Kata Airlangga soal Anggaran Program Makan Gratis Prabowo Rp 71 Triliun

    Jakarta –

    Anggaran program makan bergizi gratis pada pemerintahan Prabowo Subianto fleksibel, meski dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 telah ditetapkan Rp 71 triliun.

    Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab isu anggaran makan bergizi gratis akan dipangkas dari sebelumnya Rp 15.000/anak.

    “Dalam RAPBN masih sama, namun nanti implementasi kan punya flexibility,” kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2024).

    Terpisah, Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan mengatakan anggaran sebesar Rp 71 triliun sudah dibahas dan disetujui Prabowo. Hal itu dikatakan Tim Ekonomi Prabowo-Gibran saat menemui para ekonom termasuk dirinya dan Chatib Basri.

    Setelah anggaran sebesar Rp 71 triliun tersebut muncul, kata Heri, tim Prabowo-Gibran sedang memikirkan mengenai budget makan siang gratis per anaknya. Nah ada opsi untuk memangkasnya dari rencana semula Rp 15 ribu/anak agar jumlah anak yang dijangkau lebih banyak.

    “Setelah dikomunikasikan angka Rp 71 triliun itu, tugasnya presiden election (terpilih) ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari Rp 15 ribu, mungkin ke Rp 9 ribu, atau ke Rp 7.500 kah? Kira-kira begitu,” kata Hery dalam acara Market Outlook 2024, Selasa (16/7).

    “Kita bisa pahami kalau sebagai politisi tentu beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin,” tambahnya.

    (aid/hns)

  • Ini Yang Terjadi Kalau Prabowo Jadi Naikkan Rasio Utang

    Ini Yang Terjadi Kalau Prabowo Jadi Naikkan Rasio Utang

    Jakarta –

    Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyoroti wacana presiden terpilih Prabowo Subianto menaikkan rasio utangnya menjadi 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Faisal menilai hal tersebut dapat membuat utang Indonesia semakin membengkak.

    Faisal menyebut kenaikan rasio utang itu akan membuat Indonesia mengalami defisit di atas 3%. Menurutnya, kenaikan rasio itu tidak mempertimbangkan strategi untuk meningkatkan pendapatan negara dan juga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    “Jadi jangan main-main, jangan ngegas terus. Pak Prabowo bawaannya ngegas keluar negeri ngomong, soal utang naik 50% dari PDB. Artinya, setiap tahun defisitnya akan di atas 3%. Nah UU keuangan negara harus diubah dulu. Itu sinyal jelek semua, belum apa-apa ngegas, tidak dihitung strategi meningkatkan PNBP,” kata Faisal saat ditemui di Jakarta, Selasa (17/7/2024).

    Selain itu, dia juga menyoroti utang Indonesia masih aman yang mana masih di bawah 40% dari PDB. Dia bilang hal tersebut tidak bisa diterapkan di Indonesia.

    Pasalnya, hal ini merupakan indikator negara maju yang mempunyai rasio pajak 20-30%. Sementara, rasio pajak Indonesia hanya 10%. Apabila rasio pajak Indonesia masih stagnan dan menambah utang dapat memberatkan APBN.

    Saat ini utang Indonesia meningkat mencapai Rp 2.800 triliun. Dengan jumlah tersebut, Faisal bilang Indonesia cukup sesak napas untuk melunasinya.

    “Utang di bawah 40% dari PDB, tapi itu kan indikator negara maju yang tax ratio-nya 20-30%, kita cuma 10%. Kemampuan kita bayar utang dari tax ratio ya. Kalau tax ratio nya flat bakalan turun terus, kan jadinya berat. Artinya, anggaran untuk macam-macam jadi susah,” jelasnya.

    Sebagai informasi, sebelumnya dikabarkan Prabowo akan menaikkan rasio utang hingga 50% dari PDB. Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran membantah kabar tersebut.

    Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad menyebut pemerintahan ke depan akan tetap menjaga batasan defisit APBN 2025 sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB). Dasco memastikan rasio utang terhadap PDB dalam APBN 2025 akan tetap di level yang telah dijaga selama ini, yakni di kisaran 30%.

    “Pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati,” kata Dasco dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2024).

    Menurutnya pemerintahan ke depan memiliki tiga tujuan utama terhadap pengelolaan fiskal, yaitu menaati praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit sebesar 3,0% serta mempertahankan rasio utang terhadap PDB dalam status quo. Serta melanjutkan disiplin fiskal yang telah ditetapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Ia mengatakan komitmen terhadap disiplin fiskal ini akan dijaga oleh pemerintahan Prabowo lantaran pentingnya investasi sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah ke depan akan fokus pada penciptaan lapangan kerja untuk merangsang pertumbuhan dan menghasilkan dolar untuk membiayai pertumbuhan ekonomi.

    (kil/kil)

  • Jokowi Pamer Kemesraan RI-UEA sampai Punya Proyek PLTS Raksasa

    Jokowi Pamer Kemesraan RI-UEA sampai Punya Proyek PLTS Raksasa

    Jakarta –

    Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan kedekatan hubungan Indonesia dengan Uni Emirat Arab (UEA). Selama satu dekade terakhir, hubungan ekonomi dan investasi Indonesia makin dekat dengan UEA.

    “Persatuan Emirat Arab merupakan salah mitra utama dan mitra strategis Indonesia di Timur Tengah,” beber Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (16/7/2024).

    Orang pertama di Indonesia itu mengatakan hanya UEA saja negara timur tengah yang memiliki perjanjian kemitraan komprehensif atau CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement).

    Saat ini, Indonesia dan UEA sedang memperkuat kerja sama investasi dan ekonomi di bidang energi baru terbarukan yang lebih bersih dibandingkan energi fosil. Bahkan, Indonesia sampai punya proyek PLTS Terapung raksasa.

    Tepatnya proyek PLTS Cirata di Jawa Barat, itu merupakan PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara yang diresmikan Jokowi pada November lalu. Kapasitas PLTS itu mencapai 192 megawatt peak.

    PLTS Terapung Cirata digarap oleh PLN dan perusahaan asal Abu Dhabi, Masdar dengan nilai investasi Rp 1,7 triliun. PLTS ini memiliki luas 200 hektare (ha) ini dibangun di atas Waduk Cirata yang berlokasi di tiga Kabupaten Jawa Barat, yakni Purwakarta, Cianjur, dan Bandung Barat.

    “Kemitraan kita dipusatkan dalam kerja sama di bidang energi bersih seperti kerja sama energi surya di Waduk Cirata,” pamer Jokowi.

    Hari ini Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Abu Dhabi untuk bertemu langsung dengan Presiden UEA Mohammed Bin Zayed. Pertemuan itu akan membahas mengenai berbagai upaya peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi yang strategis.

    Semua kerja sama itu juga dijamin Jokowi akan dilanjutkan implementasinya pada pemerintah baru yang dipimpin presiden terpilih Prabowo Subianto.

    (hal/ara)

  • Bocoran Dokumen Transisi BUMN buat Prabowo-Gibran

    Bocoran Dokumen Transisi BUMN buat Prabowo-Gibran

    Jakarta –

    Kementerian BUMN tengah menyiapkan dokumen transisi buat pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Kabar mengenai dokumen transisi ini mulanya disampaikan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

    “Dan kita sedang menyiapkan handover document memastikan bahwa proses transisi pemerintahan kita memberikan dokumen transisi yang baik sehingga memastikan bahwa keberlanjutan dan kesehatan jangka panjang BUMN terjaga,” katanya pada acara BUMN Forum 2023 pada 30 April 2024 lalu .

    Lalu, apa isinya?

    Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari menerangkan, dokumen yang dimaksud mencakup dua dokumen penting yakni Roadmap BUMN 2024-2034 dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) BUMN 2024-2029.

    “Roadmap BUMN 2024-2034 (ini sudah selesai) dan ⁠RJPP BUMN untuk 2024-2029 (ini sedang berjalan),” katanya kepada detikcom, Selasa (16/7/2024).

    Dia menjelaskan, Roadmap BUMN 2024-2034 adalah dokumen jangka panjang BUMN dan portfolio BUMN dalam menciptakan nilai tambah ekonomi dan sosial. Kemudian, dampak yang diinginkan dalam pembangunan Indonesia.

    “Impak yang kami inginkan, BUMN di 2034 bisa membangun Indonesia yang inklusif dan tumbuh berkelanjutan. Untuk mencapai impak tersebut, salah satu inisiatif strategis portofolio BUMN di Roadmap adalah BUMN menjadi pelopor ekonomi hijau. Ini sejalan dengan tema sustainability sekarang,” paparnya.

    Sementara, RJPP merupakan dokumen strategis yang dibuat oleh perusahaan. RJPP BUMN ini sekitar 5 tahunan.

    “Oleh karena itu, RJPP merupakan turunan dari Roadmap BUMN yang merupakan Rencana 10 tahunan BUMN yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN,” terangnya.

    (acd/das)

  • Tim Prabowo Bantah Bakal Naikkan Rasio Utang RI

    Tim Prabowo Bantah Bakal Naikkan Rasio Utang RI

    Jakarta –

    Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran menegaskan dan memastikan komitmen pemerintahan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto untuk disiplin dan prudent dalam mengelola fiskal.

    Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Sufmi Dasco Ahmad menyebut pemerintahan ke depan akan tetap menjaga batasan defisit APBN 2025 sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB).

    Dasco memastikan rasio utang terhadap PDB dalam APBN 2025 akan tetap di level yang telah dijaga selama ini, yakni di kisaran 30%.

    “Pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati,” kata Dasco dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2024).

    Menurutnya pemerintahan ke depan memiliki tiga tujuan utama terhadap pengelolaan fiskal, yaitu menaati praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit sebesar 3,0% serta mempertahankan rasio utang terhadap PDB dalam status quo. Serta melanjutkan disiplin fiskal yang telah ditetapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Ia mengatakan komitmen terhadap disiplin fiskal ini akan dijaga oleh pemerintahan Prabowo lantaran pentingnya investasi sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah ke depan akan fokus pada penciptaan lapangan kerja untuk merangsang pertumbuhan dan menghasilkan dolar untuk membiayai pertumbuhan ekonomi.

    Pernyataan Dasco ini senada dengan adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, yang mengungkapkan bahwa pemerintah ke depan tidak akan menaikkan utang tanpa menaikkan pendapatan negara. Hal itu diungkap Hashim dalam wawancara di London kepada Financial Times.

    Ia yakin Indonesia dapat mempertahankan peringkat peringkat investasi jika pemerintah meningkatkan pendapatan negara. “Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan,” kata Hashim.

    I mengaku telah berdiskusi dengan Bank Dunia atau World Bank terkait pengelolaan utang yang bijaksana dan prudent bagi Indonesia. Menurut Bank Dunia, 50% dari PDB untuk Indonesia masih pada level pengelolaan keuangan negara yang aman dan prudent.

    Adapun jumlah itu masih di bawah batas utang yang telah ditetapkan yakni 60% PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Menurut dia kenaikan pendapatan negara itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti dari ekstensifikasi pajak, cukai, royalti dari pertambangan dan bea masuk.

    Pada bulan lalu, Juni, anggota tim gugus tugas bidang keuangan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono atau Tommy Djiwandono menegaskan Prabowo tidak akan meningkatkan rasio utang negara hingga 50% dari produk domestik bruto (PDB).Pernyataan Thomas menyangkal laporan Bloomberg yang menyatakan rumor Prabowo akan menaikkan rasio utang negara hingga level tersebut

    “Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan yang resmi,” jelas dia.

    (ily/kil)

  • Faisal Basri soal Rencana Prabowo Naikkan Rasio Utang: Stabilitas Makro Goyang

    Faisal Basri soal Rencana Prabowo Naikkan Rasio Utang: Stabilitas Makro Goyang

    Jakarta –

    Ekonom Senior Faisal Basri menilai rencana presiden terpilih Prabowo Subianto yang dikabarkan akan menaikkan rasio utang hingga 50% terhadap produk domestik bruto (PDB) berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi makro Indonesia.

    Faisal Basri mengatakan peningkatan rasio utang hingga pelebaran defisit di atas batas 3% dari PDB membutuhkan ongkos yang sangat mahal. Terlebih jika tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan negara.

    “Kalau dipaksakan, ya siap-siap saja makro stability-nya goyang. Ongkosnya mahal,” kata Faisal Basri kepada wartawan dikutip Kamis (11/7/2024).

    Faisal Basri juga bicara desas-desus yang menyebut batas rasio utang 60% dan batas defisit 3% dari PDB akan dihapus di pemerintahan Prabowo. Jika benar, hal itu disebut tidak ada disiplin fiskal bagi pemerintah dalam mengelola keuangan negara.

    “Artinya arogan sekali generasi sekarang, ingin mewujudkan keinginan mereka sekarang, tapi yang membiayai melalui utang,” ucapnya.

    Faisal Basri tidak yakin target Prabowo meningkatkan rasio pajak (tax ratio) hingga 23% dari PDB akan terealisasi. Hal itu dinilai sulit tercapai, melihat rasio perpajakan Indonesia yang masih berada di level 10,21% pada 2023.

    “Mana ada sih di dunia (tax ratio) yang naik dua kali lipat lebih? Nggak ada. Artinya yang akan dinaikkan apa? PPN biasanya yang dinaikkan, kan (rencana tahun 2025) akan jadi 12% dan efeknya ke rakyat,” tutur Faisal Basri.

    Terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad meyebut defisit fiskal maksimal 3% dari PDB yang berlaku saat ini merupakan batas yang paling ideal bagi negara berkembang seperti Indonesia.

    “UU itu bisa diubah oleh pemerintah, tetapi untuk negara berkembang seperti kita, bukan negara maju, itu batas yang paling rasional dengan kemampuan ekonomi untuk membayar utang,” ujar Tauhid.

    Dengan defisit APBN yang diperlebar, pemerintah ke depan dikhawatirkan akan membayar pokok dan bunga utang dengan cara menambah utang lagi. Pelebaran defisit fiskal yang tidak diiringi dengan peningkatan tax ratio akan menyebabkan terjadinya lonjakan penarikan utang pemerintah.

    “Boleh (defisit) nambah di atas 3%, tapi tax ratio bisa nambah tidak? Jangan sampai tax ratio-nya tetap, defisit ditambah, ya jebol lah (APBN). Mungkin 1-2 tahun (rasio utang) sudah di atas 40% PDB, 60% dalam 5 tahun bisa lewat karena tax ratio nggak ada upaya (ditingkatkan),” ucapnya.

    Rencana Prabowo Naikkan Rasio Utang 50%

    Adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo mengatakan peningkatan rasio utang hingga 50% PDB akan dibarengi dengan peningkatan penerimaan negara. Kebijakan ini dilakukan untuk mendanai program-program yang menjadi janji kampanye, salah satunya makan bergizi gratis.

    “Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang. Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50% adalah tindakan yang bijaksana,” kata Hashim dalam wawancara di London kepada Financial Times, dikutip Kamis (11/7/2024).

    Jika benar, jumlah itu naik dari posisi rasio utang 38,64% saat ini dan mendekati batas aman yang telah ditetapkan yakni 60% PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

    (aid/das)

  • Ilzar Zulfano Pebrianta Lulus Seleksi Bintara Polri Jalur Disabilitas

    Ilzar Zulfano Pebrianta Lulus Seleksi Bintara Polri Jalur Disabilitas

    Lumajang (beritajatim.com) – Seorang calon anggota Bintara Polri, Ilzar Zulfano Pebrianta, dari Lumajang, Jawa Timur, meraih momen bahagia setelah dinyatakan lulus seleksi akhir penerimaan Polri jalur disabilitas, Sabtu (6/7/2024)

    Kendati memiliki keterbatasan pada tangan kanannya, Ilzar memiliki tekad kuat untuk mengabdi kepada negara dan membahagiakan orang tuanya.

    Ilzar mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Polri, Bapak Listyo Sigit Prabowo, dan panitia dari Polda Jatim serta Polres Lumajang atas kesempatan dan dukungan yang diberikan kepada dirinya dan rekan-rekannya di jalur disabilitas. Pengumuman kelulusan Ilzar dan 11 calon anggota lainnya disampaikan pada Jumat, 5 Juli 2024. “Saya bersyukur atas kesempatan yang diberikan oleh pimpinan Polri Bapak Listyo Sigit Prabowo kepada saya dan teman-teman di jalur disabilitas,” ungkap Ilzar.

    Kapolres Lumajang, AKBP Mohammad Zainur Rofik, menyampaikan selamat kepada Ilzar dan seluruh calon anggota Bintara dan Tamtama yang berhasil lolos hingga tahap akhir.

    Dia juga memberikan pesan kepada peserta yang belum lulus, untuk tetap bersemangat dan terus berusaha meraih cita-cita menjadi anggota Polri. “Bagi peserta yang belum lulus, jangan patah semangat dan teruslah berusaha untuk meraih cita-cita menjadi anggota Polri,” pesan AKBP Rofik.

    Seleksi penerimaan Polri T.A 2024 Polda Jatim kali ini berhasil meloloskan 12 calon anggota Bintara dan Tamtama dari Polres Lumajang, dengan rincian 7 calon Bintara Pria, 2 calon Bintara Wanita, 1 calon Bintara dengan disabilitas, dan 2 calon Tamtama. Dengan demikian, Ilzar dan rekan-rekannya siap memulai perjalanan mereka sebagai bagian dari institusi Polri. [kun]

  • Komitmen Presiden Terpilih Tingkatkan Peran Koperasi Sebagai Pilar Pembangunan

    Komitmen Presiden Terpilih Tingkatkan Peran Koperasi Sebagai Pilar Pembangunan

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Koperasi Simpan Pinjam Nasari menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) ke – 25 Tahun Buku 2023.

    RAT digelar sebagai wujud pertanggungjawaban hasil kerja Pengurus di tahun 2023 serta sebagai bentuk kepatuhan dan tanggung jawab Pengurus dalam melaksanakan kewajiban dan hak yang berguna sebagai bahan evaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya guna mencapai kinerja yang lebih baik. 

    Acara yang digelar di SMESCO Tower, Jakarta pada Rabu (26/06/2024) ini dihadiri oleh tokoh, pejabat dan mitra kerja KSP Nasari.

    Diantaranya hadir Ahmad Zabadi Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM I, Laode Masihu Kamaluddin Wakil Ketua Dewan Pakar Presiden Terpilih, Amirsyah Tambunan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, serta Siti Marifah selaku Komisaris Utama PT. Askrindo Syariah.

    Dalam sambutannya Ketua KSP Nasari Frans Meroga Panggabean, menyapa seluruh anggota KSP Nasari Baik yang hadir secara langsung tatap muka maupun yang mengikuti acara ini secara virtual dengan menggunakan media elektronik Zoom Meeting yang jumlahnya 40 kantor cabang. 

    Ia menyampaikan bahwa dalam 2 tahun terakhir KSP Nasari telah meluncurkan 2 produk pelayanan pinjaman sebagai wujud terobosan kepada ASN Guru, ASN Purnabakti dan juga para pelaku UMKM yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintah. 

    Hal ini juga sejalan dengan program pemerintah yakni 40 persen dari pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib dilaksanakan oleh pelaku UMKM dan koperasi.

    KSP Nasari terus menerus berinovasi dengan terus menghadirkan produk-produk terbarunya yang tentunya untuk meningkatkan pelayanan dan eksistensi koperasi Indonesia.

    “Saat ini KSP Nasari juga dapat melayani para ASN dengan pembiayaan khusus untuk naik haji (ONH plus), kepemilikan rumah dan mobil serta pembiayaan permodalan untuk modal usaha sebagai persiapan aktivitas ASN tersebut pasca pensiun,” jelas Frans. 

    Dalam kesempatan yang sama Frans juga menjelaskan bahwa dalam acara ini KSP Nasari memberikan penghargaan sebagai apresiasi kepada kantor cabang terbaik dan juga penghargaan karyawan terbaik KSP Nasari untuk kinerja tahun 2023.

    Frans menegaskan bahwa “inilah bukti bahwa KSP Nasari selalu berusaha untuk melaksanakan Management Profesional dan iklim kompetisi di internal, sehingga dapat memberikan peningkatan pelayanan kepada anggota sesuai Motto 6T, Tulus, Terpercaya, Totalitas, Tangguh, Trengginas, dan Terbaik,”  ungkapnya.

    Sementara itu Profesor Laode Masihu Kamaluddin sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar Presiden Terpilih Prabowo Subianto, memberikan sekapur sirih bertajuk “Quo Vadis Perkoperasian Indonesia pada Kepemimpinan Nasional 2024 – 2029”.

     Menurut Laode koperasi adalah pilar pembangunan maka koperasi itu selalu melakukan gerakan kerakyatan. 

    Program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto juga merupakan program kerakyatan yang di gagas dimana program itu nantinya direncanakan akan menyentuh sekitar 82 juta orang.

    “Hal ini tidak bisa hanya dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan besar saja tetapi juga harus melibatkan koperasi. Kekuatan tersebutlah yang akan dibangun dalam waktu 5 tahun kedepan,” terang Laode.

    “Lalu karena zamannya telah berubah maka peran big data, artifficial intelijen dan blockchain itu akan membantu koperasi memiliki sistem yang lebih mudah dan fleksibel dalam mengembangkan peran koperasi tadi,” ungkap Laode lagi.

    Prof. Laode menegaskan “Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan pekerjaan yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri agro-maritim industri di sentra produktif melalui peran aktif koperasi merupakan program utama Presiden Terpilih yang tertuang dalam Asta Cita”.

    Acara dilanjutkan dengan Signing Kemitraan strategis antara KSP Nasari dengan PT Pos Indonesia, lalu KSPPS Nasari Mandiri Syariah dengan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, serta Koperasi Nasari Sentra UMKM (Skd) dengan DOKU.

    Sementara itu Ahmad Zabadi Deputi Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM dalam wawancara singkat kepada awak media menyampaikan bahwa dirinya mengapresiasi inovasi yang telah dilakukan oleh KSP Nasari.

    “Inovasi yang dilakukan oleh KSP Nasari dinilai dapat menjawab tantangan zaman. Dengan tata kelola yang baik seperti KSP Nasari inu diharapkan nantinya akan membawa koperasi tetap eksis dan berkembang,” ungkap Zabadi.

    Ia berharap koperasi-koperasi di Indonesia mampu memberikan layanan terbaiknya kepada anggotanya dan juga memberikan perlindungan sehingga timbul rasa aman dari anggota ketika menyimpan dananya di koperasi.

    “Mudah-mudahan di pemerintahan yang baru akan datang nanti ada perubahan dari peraturan yang tidak dapat diwadahi oleh undang-undang yang lama saat ini,” tutup Zabadi.

    Tampak hadir pula Kadis Koperasi Provinsi DKI Jakarta, Kadis Koperasi Kota Depok, Tangerang, Bekasi dan Bogor, serta Gerakan Koperasi Indonesia yang tergabung dalam Dewan Koperasi Indonesia, Forum Koperasi Indonesia dan Angkatan Muda Koperasi Indonesia.

    Selain itu RAT KSP Nasari juga dihadiri oleh mitra kerja dari KSP Nasari yakni perwakilan dari PT Pos Indonesia, perwakilan dari bank BTPN, Bank BRI, Bank Banten, Bank Jateng, Hana Bank, Bank Neo, Bank Permata Syariah, BPR Lestari, Bank BSI Warna Bintang Kreasi, Asuransi Heksa.