Tag: Prabowo

  • Cara Beli Pangan Murah di Kantor Pos Selama Ramadhan 2025, Simak Benda yang Harus Dibawa!

    Cara Beli Pangan Murah di Kantor Pos Selama Ramadhan 2025, Simak Benda yang Harus Dibawa!

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah mengadakan operasi pasar pangan murah untuk menstabilkan harga dan stok pangan selama Ramadhan 2025, yang diselenggarakan di Kantor Pos seluruh Indonesia. Simak cara pembeliannya!

    Operasi pasar ini berlangsung dari 24 Februari hingga 29 Maret 2025, dengan 750 titik yang tersebar di Kantor Pos Indonesia.

    Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa operasi pasar ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memotong alur rantai pasok pangan.

    Selain itu, operasi pasar juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto.

    Menurutnya, pemerintah berupaya mengatasi keuntungan besar yang diambil oleh tengkulak, yang mencapai Rp313 triliun dari 9 bahan pokok.

    Untuk itu, pemerintah membangun sistem koperasi di setiap desa sebagai solusi permanen.

    Pada praktiknya, program ini dijalankan oleh PT Pos Indonesia (Persero) sebagai penyedia tempat, dan didukung oleh ID Food, Perum Bulog, serta PT Perkebunan Nusantara III sebagai pemasok pangan.

    Dalam operasi pasar ini, berbagai komoditas pangan dijual dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), seperti beras, gula pasir, Minyakita, daging kerbau, daging ayam, telur ayam, bawang putih, dan bawang merah.

    Langkah-langkah Pembelian Pangan di Kantor Pos Kunjungi Kantor Pos Indonesia terdekat yang mengadakan operasi pasar. Persiapkan kartu identitas, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP). Daftarkan diri dan pilih produk pangan yang ingin dibeli. Lakukan pembayaran, bisa secara tunai atau menggunakan QRIS. Simpan bukti pembayaran sebagai syarat untuk mengambil bahan pangan yang sudah dibayar. Harga Pangan di Operasi Pasar Beras premium Rp72.000/5kilogram, lebih murah dari HET Rp79.000/5kilogram Beras SPHP Rp60.000/5kilogram, lebih murah dari HET Rp62.200/5kilogram Gula Pasir dijual Rp15.000 per kilogram, sementara HET Rp17.500 per kilogram Minyakita Rp14.700 per liter, lebih murah dari HET Rp15.700 per liter Daging Kerbau Rp75.000 per kilogram (HET Rp80.000 per kilogram) Daging Ayam Rp34.000 per kilogram (Harga Acuan Penjualan/HAP) Rp40.000 per kilogram Telur Ayam Rp27.000 per kilogram Bawang Putih Rp32.000 per kilogram (HAP Rp38.000 per kilogram) Bawang Merah Rp27.000 per kilogram. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ojol Dapat THR Lebaran 2025, Perusahaan Wajib Beri Uang Tunai

    Ojol Dapat THR Lebaran 2025, Perusahaan Wajib Beri Uang Tunai

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto menyetujui permintaan pengemudi ojek online (ojol) dan kurir paket untuk mendapatkan tunjangan hari raya (THR) berupa bonus menjelang Lebaran 2025. Ia mengimbau perusahaan transportasi online memberikan bonus dalam bentuk uang tunai.

    Terkait besaran bonus, Prabowo menyatakan bahwa jumlah dan mekanismenya akan dirundingkan dan diumumkan melalui Surat Edaran (SE) dari Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.

    Ilustrasi ojol.

    Menurutnya, perusahaan dapat mempertimbangkan tingkat keaktifan kerja dalam menentukan bonus. Saat ini, terdapat 250.000 pengemudi aktif dan 1-1,5 juta lainnya bekerja secara part time.

    “Pemerintah mengimbau seluruh perusahaan layanan angkutan untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja,” kata Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/3/2025).

    “Semoga dengan kebijakan ini para pengemudi online dapat merasakan libur dan mudik dalam keadaan yang baik,” tambahnya.

    Aplikator wajib beri THR

    Sebelumnya, Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) mendesak pemerintah menerbitkan aturan yang mewajibkan perusahaan aplikator memberikan THR kepada driver ojol.

    “Besarannya adalah satu bulan upah minimum provinsi dan diberikan 30 hari sebelum hari raya Idulfitri,” kata Ketua SPAI Lily Pujiati.

    Lily menjelaskan bahwa permintaan tersebut mengacu pada Undang-Undang No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang mencakup unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Menurutnya, ketiga unsur itu sudah terpenuhi dalam hubungan kerja antara perusahaan dan pengemudi ojol.

    Presiden Gojek, Catherine Hindra Sutjahyo, menyatakan bahwa perusahaannya selalu mengutamakan kesejahteraan mitra driver dan kemitraan merupakan fondasi utama bisnis mereka.

    “Kami memahami bahwa Ramadan adalah momen yang spesial, namun juga dapat menjadi tantangan bagi para mitra kami. Kali ini, dirancang lebih istimewa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, Gojek menghadirkan program Tali Asih Hari Raya untuk memberikan manfaat nyata agar mitra driver dapat menjalani Ramadan dan merayakan Idulfitri dengan lebih bermakna,” ujarnya.

    Program Tali Asih Hari Raya Gojek akan memberikan Bonus Hari Raya dalam bentuk uang tunai kepada mitra driver yang memenuhi kriteria tertentu, dan akan diterima sebelum Idulfitri.

    Sementara itu, Maxim mengaku tidak dapat memberikan Bonus Hari Raya karena keterbatasan finansial.

    Spesialis Humas Maxim Indonesia, Yuan Ifdal Khoir, menjelaskan bahwa hubungan Maxim dengan mitra pengemudi bersifat kemitraan. Namun, Maxim tetap memberikan Bantuan Hari Raya berupa bahan pokok, pengurangan komisi aplikasi untuk mitra yang menyelesaikan order, serta santunan kecelakaan dan musibah bagi mitra pengemudi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Fakta Isu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet, di Balik Pertemuan dengan Presiden Prabowo

    Fakta Isu Sri Mulyani Mundur dari Kabinet, di Balik Pertemuan dengan Presiden Prabowo

    PIKIRAN RAKYAT – Tengah ramai diperbincangkan di media sosial dan berbagai outlet berita, isu mengenai pengunduran diri Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani Indrawati. Benarkah demikian?

    Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak terkait, termasuk dari Sri Mulyani.

    Namun, berbanding terbalik dari kabar yang berseliweran, Sri Mulyani justru tetap menjalankan tugasnya sebagai Menkeu. Ia bahkan baru saja bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Rabu kemarin, 12 Maret 2025, Sri Mulyani menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta. Terungkap tujuannya adalah untuk melaporkan perkembangan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Setelah pertemuan tersebut, Sri Mulyani ditanyai oleh wartawan terkait kabar yang menyebutkan bahwa dia berencana mundur dari jabatannya.

    Menanggapi pertanyaan tersebut, Sri Mulyani hanya tersenyum lebar dan memilih untuk tidak memberikan jawaban.

    Sebelumnya, Sri Mulyani menghabiskan waktu sekitar dua jam dalam pertemuan tersebut, yang juga diisi dengan acara buka puasa bersama.

    “Ya melaporkan saja mengenai APBN, dan lain-lain,” kata Sri Mulyani, Dikutip dari Antara, pada Jumat, 14 Maret 2025,

    Meski begitu, ia enggan menjelaskan lebih lanjut isi pertemuannya dengan Presiden pada Rabu malam. Selepas mengungkapkan singkat soal APBN, Sri Mulyani langsung melenggang ke arah kendaraannya tanpa merespons pertanyaan wartawan yang lain.

    Kenapa Sri Mulyani Tunda Umumkan APBN?

    Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memberikan klarifikasi terkait penundaan penyampaian laporan APBN Kita untuk periode Januari dan Februari 2025.

    Penundaan ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk media, yang mempertanyakan alasan di balik tidak disampaikannya laporan tersebut pada bulan Februari.

    Sri Mulyani menjelaskan bahwa penundaan ini diperlukan untuk memastikan kestabilan data terkait pelaksanaan anggaran negara. Ia mengungkapkannya dalam konferensi Pers APBN Kita Maret 2025, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025.

    Ia menyatakan bahwa sejumlah faktor yang memengaruhi kinerja APBN pada awal tahun menyebabkan data yang tersedia belum cukup stabil untuk dipublikasikan.

    “Banyak pertanyaan dari media, waktu itu bulan Februari tidak dilakukan (penyampaian APBN KiTa) untuk bulan Januari. Mungkin untuk menjelaskan beberapa hal yang emmang terkait pelaksanaan APBN di awal tahun kita melihat datanya belum stabil, karena berbagai faktor,” tutur Sri Mulyani. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Daftar Bansos yang Cair Bulan Ramadhan 2025, Apa Saja? Cek di Sini Beserta Nama Penerimanya

    Daftar Bansos yang Cair Bulan Ramadhan 2025, Apa Saja? Cek di Sini Beserta Nama Penerimanya

    PIKIRAN RAKYAT – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial (Kemensos) akan memaksimalkan penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) selama bulan Ramadan 2025.

    Hal ini karena pemerintah menyadari bahwa meskipun Ramadhan adalah bulan penuh berkah, namun bagi sebagian orang tantangan ekonomi di bulan Ramadhan bisa meningkat.

    Maka dari itu, penyaluran bansos Ramadhan bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat, terutama bagi mereka yang tengah terdampak bencana selama bulan Ramadhan.

    Adapun berbagai jenis bansos yang akan cair tersebut, ada yang berupa bantuan tunai ataupun sembako untuk bekal masyarakat di bulan Ramadhan tanpa masalah ekonomi.

    Berikut daftar beberapa bansos yang akan cair di bulan Ramadhan 2025 kepada masyarakat beserta nama atau kategori penerimanya sesuai ketentuan:

    Daftar Bansos yang Cair Bulan Ramadhan 2025

    1. Program Keluarga Harapan (PKH)

    PKH merupakan program bantuan sosial yang disalurkan untuk keluarga kurang mampu, terutama bagi merema yang masih memiliki anak-anak yang masih bersekolah.

    Bantuan ini akan dicairkan selama Ramadhan 2025 untuk tahap pertama, yang mana merupakan lanjutan dari bukan Januari. Penerima bansos PKH merupakan mereka yang masuk di tujuh kategori penerima PKH, di antaranya lansia, disabilitas, ibu hamil, anak usia dini dan anak sekolah SD-SMA.

    2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

    Selain bansos PKH, BPNT juga menjadi salah satu bantuan utama yang akan diterima oleh keluarga penerima manfaat (KPM) di bulan Ramadhan 2025.

    Bantuan BPNT dapat digunakan penerimanya untuk membeli berbagai kebutuhan pangan sehari-harinya, seperti beras, telur, dan minyak goreng.

    Umumnya, bansos BPNT akan disalurkan dengan berupa uang tunai sebesar Rp200.000 per tahap melalui Bank Himbara ataupun Kantor Pos.

    3. Bantuan Beras 10 Kg

    Bansos beras 10 kilogram menjadi bansos yang juga akan terus disalurkan pada 2025 ini kepada 16 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

    Bantuan ini sudah dimulai sejak April 2023 dan dipastikan akan berlangsung hingga akhir 2024, serta diperpanjang pada 2025 sesuai dengan keputusan Presiden Prabowo.

    Syarat Penerima Bansos Ramadhan 2025

    Walaupun demikian, bansos Ramadhan 2025 ini tidak akan disalurkan kepada seluruh masyarakat, melainkan hanya kepada mereka yang telah memenuhi syarat. Adapun syarat tersebut, antara lain:

    – Warga Negara Indonesia (WNI)
    – Tergolong Masyarakat yang Membutuhkan (miskin atau rentan miskin)
    – Memiliki Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang valid
    – Tidak bekerja sebagai ASN maupun anggota Polri-TNI
    – Terdaftar dalam DTKS Pendaftaran Kemensos

    Cara Cek Penerima Bansos 2025

    Untuk mengecek siapa saja nama-nama masyarakat yang terdaftar sebagai penerima bansos Ramadhan 2025, pemerintah telah menyediakan laman resminya di cekbansos.kemensos.go.id. Untuk caranya dapat dilakukan sebagai berikut:

    – Kunjungi website cekbansos.kemensos.go.id melalui browser.
    – Masukkan identitas dan alamat lengkap penerima sesuai dengan NIK KTP.
    – Masukkan kode “captcha” seperti yang tertera.
    – Kemudian klik “Cari Data”.
    – Selesai dan nama penerima akan muncul. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Presiden Prabowo luncurkan Gerakan Indonesia Menanam di Banyuasin Sumsel

    Presiden Prabowo luncurkan Gerakan Indonesia Menanam di Banyuasin Sumsel

    Rabu, 23 April 2025 16:53 WIB

    Presiden Prabowo Subianto (kanan) didampingi Inisiator Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) Ustadz Adi Hidayat (ketiga kanan), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kedua kanan), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto (kedua kanan belakang), Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Setiawan Ichlas (keempat kiri) meninjau kebun padi apung usai peluncuran Gerina di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (23/4/2025). Presiden meluncurkan Gerina yang menjadi langkah strategis menuju kemandirian pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nz

    Presiden Prabowo Subianto (tengah) didampingi Inisiator Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) Ustadz Adi Hidayat (kelima kanan), Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kelima kiri), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (keempat kiri), Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto (ketiga kiri), Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Setiawan Ichlas (keempat kanan), Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru (ketiga kanan) dan tokoh agama menekan tombol saat peluncuran Gerina di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (23/4/2025). Presiden meluncurkan Gerina yang menjadi langkah strategis menuju kemandirian pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nz

    Presiden Prabowo Subianto (kedua kiri) berbincang dengan Inisiator Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) Ustadz Adi Hidayat (kedua kanan), Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (kiri) dan Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan Setiawan Ichlas (kanan) saat peluncuran Gerina di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (23/4/2025). Presiden meluncurkan Gerina yang menjadi langkah strategis menuju kemandirian pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/nz

  • PNS Cair Duluan, Karyawan Swasta Kapan? Ini Detail Jadwalnya

    PNS Cair Duluan, Karyawan Swasta Kapan? Ini Detail Jadwalnya

    PIKIRAN RAKYAT – Pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tahun 2025 paling cepat dilakukan tiga minggu sebelum Lebaran. Hal ini dipastikan Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian, Haryo Limanseto.

    Apabila hitung-hitungan Idulfitri 1446 Hijriah jatuh pada 31 Maret 2025 atau 1 April 2025, itu artinya para abdi negara akan mendapat tunjangan hari raya mulai pekan depan.

    Presiden Prabowo Subianto sendiri telah menganggarkan dana sebesar Rp50 triliun untuk THR PNS tahun ini. Angka ini lebih besar dibandingkan alokasi tunjangan hari raya abdi negara tahun sebelumnya yang mencapai Rp48,7 triliun.

    THR PNS mencakup berbagai elemen, seperti gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Besaran tunjangan hari raya yang diterima akan bervariasi tergantung pada golongan dan masa kerja.

    Untuk tunjangan keluarga terdiri dari tunjangan untuk pasangan dan anak. Sementara tunjangan jabatan sesuai dengan posisi struktural atau fungsional. Sedangkan tunjangan kinerja didapat berdasarkan pencapaian individu maupun klompok.

    THR Karyawan Swasta

    Pengusaha atau perusahaan wajib menyalurkan THR untuk karyawannya paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran.

    Perusahaan wajib melakukan pencairan THR bagi karyawannya paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran. Itu artinya, tunjangan hari raya bagi karyawan swasta diharapkan cair maksimal tanggal 24-25 Maret 2025.

    Namun, penyaluran THR bagi karyawan swasta semua tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Tetapi pemerintah mengimbau agar perusahaan mematuhi aturan waktu pencairan tunjangan hari raya guna menjamin kesejahteraan karyawan dan kelancaran perayaan Idulfitri 1446 Hijriah.

    Hal ini sudah diatur dalam Pasal 6 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam aturan ini menyebutkan pengusaha atau perusahaan wajib membayarkan THR kepada seluruh pekerjanya sebagai hak yang harus dipenuhi.

    Bagi perusahaan yang telat atau tidak memenuhi kewajiban penyaluran THR maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perusahaan yang telat akan dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan.

    Sedangkan perusahaan yang sama sekali tidak menyalurkan tunjangan hari raya kepada karyawannya diberikan sanksi administratif sesuai Pasal 79 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

    Adapun sanksi administratif yang diberikan meliputi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagain atau seluruh alat produksi, serta pembekuan kegiatan usaha.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News