Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Media Asing Soroti Prabowo Rajai Quick Count Pilpres 2024

    Media Asing Soroti Prabowo Rajai Quick Count Pilpres 2024

    Jakarta –

    Media internasional ramai-ramai memberitakan soal pemilihan presiden (pilpres) Indonesia yang digelar hari Rabu (14/2) ini. Pemberitaan sejumlah media fokus pada hasil quick count yang menunjukkan keunggulan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

    Seperti dihimpun detikcom dari berbagai sumber, Rabu (14/2/2024), salah satu media asing yang memberitakan hasil quick count pilpres Indonesia adalah media terkemuka Singapura, The Straits Times, dalam artikel berjudul “Prabowo on track to becoming Indonesia’s next president, with two-thirds of sample votes counted”.

    “Kandidat presiden Indonesia Prabowo Subianto dan pasangannya, Gibran Rakabuming Raka, berada di jalur kemenangan pemilu, dengan keunggulan telak atas pesaing mereka berdasarkan 60 persen sampel suara yang dihitung pada 14 Februari,” tulis The Straits Times dalam laporannya.

    “Berdasarkan pemilu-pemilu sebelumnya, hal ini bisa menjadi indikator yang dapat diandalkan untuk mengetahui hasil akhir pemilu,” demikian ditulis The Straits Times.

    Media terkemuka Amerika Serikat (AS), Associated Press, memberitakan keunggulan Prabowo dalam artikel berjudul “Defense Minister Subianto leads in early, unofficial count of Indonesia’s presidential race”.

    “Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memiliki keunggulan kuat dalam penghitungan awal tidak resmi dari pemilihan presiden Indonesia pada Rabu (14/2), yang menunjukkan bahwa mantan jenderal itu mungkin dapat menghindari putaran kedua,” sebut Associated Press dalam pembuka artikelnya.

    Laporan media terkemuka AS lainnya, CNN, melaporkan hasil quick count pilpres Indonesia dalam artikel berjudul “Early polls point to victory for ex-army strongman leader in Indonesia election”.

    Media Al Jazeera juga turut mengulas hasil quick count pilpres Indonesia dalam live report berjudul “Indonesia election results live: Prabowo ‘leads’ in race to succeed Jokowi”.

    “Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendapatkan keunggulan kuat dalam pemilihan presiden Indonesia, menurut hasil tidak resmi yang menempatkannya jauh di depan lawan-lawannya, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo,” sebut Al Jazeera dalam laporannya.

    Diketahui bahwa hasil quick count (hitung cepat) yang dilakukan sejumlah lembaga survei menunjukkan pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran unggul telak. Salah satunya, menurut hasil quick count Litbang Kompas dengan 82,05 persen suara yang masuk per pukul 18.03 WIB, Prabowo-Gibran menempati posisi pertama dengan perolehan suara 58,70 persen. Pasangan ini unggul jauh dari Anies-Cak Imin dengan 25,30 persen suara dan Ganjar-Mahfud dengan 16 persen suara.

    Hasil serupa dengan jumlah suara tak jauh berbeda juga ditunjukkan dari hasil quick count beberapa lembaga survei terkemuka lainnya.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Giant Sea Wall Ala Airlangga dan Prabowo Belum Ditetapkan Jadi PSN

    Giant Sea Wall Ala Airlangga dan Prabowo Belum Ditetapkan Jadi PSN

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan tanggul laut raksasa atau giant sea wall sepanjang pantai utara (pantura) Jawa belum ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN).

    Rencana pembangunan giant sea wall Pantura pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

    Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan Suroto mengatakan yang masuk dalam PSN adalah tanggul pantai yang saat ini tengah ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Pemprov DKI Jakarta, dan Pemprov Banten.

    “Yang giant sea wall atau tanggul laut memang bukan PSN. Tapi kemarin idenya sudah disampaikan oleh Pak Menko (Airlangga) dan Pak Prabowo itu dalam rangka jangka panjang untuk melindungi di Pantura Jawa karena infrastruktur dan kawasan industri ada di Pantura yang perlu dilindungi dengan konsep giant sea wall,” katanya dalam media briefing PSN dan Kebijakan Satu Peta 2024, Rabu (7/2).

    Suroto mengatakan giant sea wall bisa saja ditetapkan sebagai PSN. Namun, saat ini masih dalam tahap kajian.

    “Pendanaan juga masih dikaji. Belum jadi PSN,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Wahyu Utomo mengatakan yang ditetapkan sebagai PSN adalah tanggul pantai yang berada di Jakarta dan sekitarnya. Kajian terkait tanggul pantai, katanya, sudah dilakukan oleh Kementerian PUPR sejak 2011.

    Namun, menurut kajian Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), sambungnya, terjadi penurunan permukaan tanah di seluruh Pantura. Karenanya, giant sea wall dibutuhkan sebagai solusi.

    “Perlu kajian yang lebih mendalam untuk memastikan pola penanganan karena aset negara banyak sekali di Pantura. Giant sea wall ini harus jadi proyek yang prioritas menurut saya karena dampaknya sangat besar terhadap perekonomian,” katanya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.

    “Giant Sea Wall itu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi,” ucap Airlangga usai acara seminar nasional ‘Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut’, di Jakarta, Rabu (10/1).

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.

    Di sisi lain, ia mengatakan sebenarnya bukan kapasitas menteri pertahanan membicarakan tanggul laut. Prabowo menegaskan dirinya bicara sebagai pimpinan politik.

    Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.

    “Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun,” kata Prabowo.

    (feb/sfr)

  • VIDEO: Luhut Enggan Jadi Menteri Lagi Meski Prabowo Jadi Presiden

    VIDEO: Luhut Enggan Jadi Menteri Lagi Meski Prabowo Jadi Presiden

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan akan pensiun di era presiden selanjutnya, termasuk jika Prabowo Subianto terpilih.

    Kendati demikian, ia tidak menolak jika nanti diminta untuk memberi nasehat.

    “Kalau untuk memberi nasehat saya mau karena itu buat NKRI. Tapi kalau untuk menteri saya sudah bilang, terutama istri saya sudah bilang pensiun,” katanya dalam Political Show Podcast CNN Indonesia, Rabu (7/2).

    Luhut mengatakan ia memang mendukung paslon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    Ia mengatakan telah menurunkan ‘tim’ untuk mendukung paslon tersebut. Menurutnya, Prabowo-Gibran akan meneruskan program Presiden Jokowi.

  • Luhut Kekeh Bakal Pensiun Meski Prabowo Jadi Presiden

    Luhut Kekeh Bakal Pensiun Meski Prabowo Jadi Presiden

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan akan pensiun di era presiden selanjutnya, termasuk jika Prabowo Subianto terpilih. Kendati demikian, ia tidak menolak jika nanti diminta untuk memberi nasehat.

    “Kalau untuk memberi nasehat saya mau karena itu buat NKRI. Tapi kalau untuk menteri saya sudah bilang, terutama istri saya sudah bilang pensiun,” katanya dalam Podcast Political Show CNN Indonesia, Rabu (7/2).

    Luhut mengatakan ia memang mendukung paslon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Ia mengatakan telah menurunkan ‘tim’ untuk mendukung paslon tersebut. Menurutnya, Prabowo-Gibran akan meneruskan program Presiden Jokowi.

    Di lain sisi, ia membantah tidak mendukung paslon nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD karena memiliki masalah personal dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    “Apa urusan saya dengan Bu Mega? Enggak ada. Saya enggak pernah kerja dengan beliau. Saya enggak pernah di bawah beliau. Apa yang salah dengan saya,” katanya.

    Luhut sebelumnya melalui unggahan akun Instagramnya mengatakan bahwa ia mendukung Prabowo-Gibran. Alasannya, karena ia menilai keduanya adalah pasangan yang tepat dan saling melengkapi.

    “Idealisme dan konsistensi dalam bersikap Pak Prabowo, serta keterwakilan anak muda dalam diri Mas Gibran, memantapkan saya untuk memilih pasangan ini pada 14 Februari 2024 nanti sebagai pelanjut tongkat estafet kepemimpinan yang akan membawa negeri ini menuju visi besar Indonesia Emas 2045,” tulis Luhut.

    Menurut politikus Golkar itu, Prabowo yang saat ini mau menjadi salah satu pembantu Presiden Jokowi di Kabinet Indonesia Maju, padahal sebelumnya menjadi rival politik di Pilpres 2014 menandakan keikhlasan hati capres nomor urut 2 tersebut untuk memajukan Indonesia.

    “Satu hal yang saya percaya adalah pertemuan keduanya terjadi karena kebesaran hati Presiden Joko Widodo, dan keikhlasan seorang Prabowo Subianto,” jelasnya.

    (fby/sfr)

  • Ekspor ‘Mentah’ Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi

    Ekspor ‘Mentah’ Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

    Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

    Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

    Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

    “Kita coba win win dan lain-lain, ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan,” jelasnya Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

    Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

    Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

    Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

    Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

    Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

    “Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

    Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

    Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

    Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

    “Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

    “Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi,” katanya.

    Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

    Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

    “Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang,” katanya.

    Lanjut ke halaman berikutnya…

    Senada, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan saat ini hanya untuk mengejar cuan baik itu pajak maupun PNBP. Padahal, ekspor benih justru menguntungkan investor asing karena harga jauh lebih tinggi saat mereka membesarkannya jadi lobster.

    Sementara program pembibitan dan pembesaran benih di dalam negeri jadi terhenti karena akan ada migrasi massal pembudidaya ke penangkap benih.

    “Ujungnya eksploitasi BBL (benih bening lobster) akan marak terjadi dan lambat laun kita kehilangan stok BBL,” katanya.

    Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan pembukaan ekspor benih lobster akan bertentangan dengan semangat hilirisasi sehingga harus menjadi pertimbangan pemerintah.

    Namun perlu juga dipahami bahwa semangat hilirisasi hanya modal awal saja. Tantangan utamanya justru ada di lapangan.

    Ia mencontohkan hilirisasi di sektor pertambangan. Dunia tambang bauksit Indonesia saat ini, sambungnya, sedang kocar-kacir karena pelarangan ekspor. Pasalnya, kapasitas smelter jauh lebih kecil ketimbang kapasitas produksi penambang bauksit. Alhasil, terjadi over supply, harga jatuh, dan penambang ujung-ujungnya gulung tikar.

    [Gambas:Photo CNN]

    Untuk hilirisasi lobster, katanya, harus juga dipikirkan hal semacam itu. Pemerintah harus mendorong hilirisasi benih lobster, sambungnya, tapi tidak perlu menutup keran ekspor jika ternyata kontraproduktif alias merugikan peternak benih karena harga terlalu rendah.

    “Jadi pemerintah harus tetap membuka peluang peternak benih lobster mendapatkan harga bagus dengan melakukan ekspor, tapi juga tetap melakukan langkah strategis bagi hilirisasi lobster di dalam negeri,” katanya.

    Karena itu, Rhonny menilai diperlukan kebijakan yang jelas seberapa besar benih lobster yang boleh diekspor dan seberapa besar kebutuhan dalam negeri harus diutamakan. Bentuk kebijakan yang bisa diterapkan pemerintah katanya bisa seperti domestic market obligation (DMO) yang sudah diterapkan di batu bara.

    Dengan begitu, peternak harus memenuhi kuota dalam negeri dulu, baru kemudian boleh melakukan ekspor.

    “Jika harus membuka ekspor, maka harus dipastikan pemerintah tetap mendorong upaya hilirisasi lobster alias berbarengan dengan pembukaan ekspor. Dan terakhir, jangan sampai terjadi lagi korupsi, seperti di era Eddy Prabowo,” katanya.

    Jokowi berkali-kali meminta hilirisasi tak cuma di sektor tambang. Ia juga melirik hilirisasi di sektor perkebunan dan kelautan. Menurutnya, kebijakan itu bisa membuat petani dan nelayan untuk menghasilkan produk bernilai tambah.

    “Memang ini harus ada yang dikonsolidasikan. Jadi enggak hanya terus menerus jualan mentahan saja. Perbankan juga saya sampaikan akses pembayaran berikan ke mereka,” kata Jokowi dalam dalam Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2023-2028, pada 31 Juli 2023.

    Di kesempatan lain, Jokowi menyebut hilirisasi sumber daya laut bisa memberikan nilai tambah besar. Apalagi, dua pertiga wilayah Indonesia merupakan perairan. Jika tidak mampu mengolah sendiri, Indonesia bisa menggandeng partner luar untuk menghilirisasi produk bawah lautnya.

    “Gandeng partner. Rumput laut, tuna, cakalang, tongkol, udang, ini nilai tambahnya sangat berkali-kali, 27 kali nilai tambahnya. Menjadi daging rajungan, 3,2 kali (nilai tambah). Kalau semua dihilirkan di dalam negeri, melompat negara kita. PDB kita bakal melompat, GDP kita akan melompat,” imbuhnya.

  • Dugaan Faisal Basri soal Menteri Kecewa ke Jokowi Belum Mundur Juga

    Dugaan Faisal Basri soal Menteri Kecewa ke Jokowi Belum Mundur Juga

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengungkap dugaan kenapa sejumlah menteri yang mulai jengah dengan sepak terjang Jokowi dalam mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak jadi atau belum mundur sampai dengan saat ini.

    Ia menduga itu semua terjadi karena ada pihak dari Jokowi yang ‘menyandera’ mereka dengan kasus hukum.

    Menurut Faisal, para menteri itu belum juga mundur karena ada tim Jokowi yang mendekati para menteri itu. Tim kemudian mengancam mereka kalau mau mundur kasus hukum akan diungkap atau dilanjutkan aparat.

    “Ini tidak ada hubungan dengan Sri Mulyani. Tapi ada beberapa menteri yang naga-naganya mau mundur, didatangi, begitu,” kata Faisal  dalam Diskusi Publik Indef Atas Debat Kelima Pilpres di Jakarta, Senin (5/2).

    “Sejumlah menteri yang ada naga-naga (bau-baunya) mundur, didatangi oleh tim, ‘nih, sudah selesai nih kasus hukumnya’. Inilah politik jahat Jokowi, menyandera,” ucap Faisal.

    Faisal sebelumnya mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan menteri lainnya mulai tak nyaman dengan Jokowi.

    Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, dugaan keberpihakan Jokowi pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 juga menjadi alasan.

    Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

    Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

    Atas masalah itu, Faisal menyebut sejumlah menteri di kabinet Jokowi siap untuk mundur karena sudah tidak sejalan. Beberapa nama yang disebut Faisal siap mundur antara lain Sri Mulyani dan Basuki Basuki Hadimuljono.

    Terkait hal ini, Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Karena itulah, ia mengajak masyarakat untuk membujuk Sri Mulyani mundur.

    “Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal.

    Faisal pun mengatakan keadaan sekarang seolah menjadi momentum yang tepat untuk para menteri mundur.

    “Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto),” sambungnya.

    Namun, Sri Mulyani sendiri tak pernah mengiyakan atau membantah isu itu. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja.

    “Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih,” kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/1).

    Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah isu 15 orang menteri siap mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo jelang Pemilu 2024. Dia memastikan kondisi kabinet pemerintahan baik-baik saja. Menurut Moeldoko, hal itu tampak dari suasana rapat-rapat di Istana.

    “Di ruangan sidang kabinet semua berjalan happy-happy saja, tidak ada masalah komunikasi, tidak ada muncul emosi yang aneh-aneh,” kata Moeldoko melalui keterangan video, Jumat (19/1).

    Moeldoko menyampaikan bahwa tidak tampak pengaruh pilpres dalam kabinet Jokowi. Semua menteri bekerja dengan senang hati dan kompak.

    Dia justru mempertanyakan klaim ekonom Faisal Basri soal 15 menteri siap mundur dari kabinet. Moeldoko menduga pernyataan itu sengaja digulirkan untuk mengganggu pemerintah.

    “Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya,” ujar Moeldoko.

    (mrh/agt)

  • Disinggung Prabowo di Debat, Berapa Gaji Guru Sekarang?

    Disinggung Prabowo di Debat, Berapa Gaji Guru Sekarang?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) membeberkan gaji yang diterima para guru saat ini. Mirisnya, ada guru honorer yang digaji Rp250 ribu per bulan.

    Gaji guru sebelumnya disinggung calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam debat capres pada Minggu (4/1) malam.

    Ketua Pengurus Besar PGRI Dudung Abdul Qodir mengatakan gaji guru yang rendah sudah menjadi masalah selama puluhan tahun belakangan.

    Ia mengatakan gaji pokok terendah guru ASN PNS golongan III A sebesar Rp2,57 per bulan. Sementara, gaji pokok terendah guru PPPK sebesar Rp2,04 juta per bulan dan gaji terendah guru honorer Rp250 ribu per bulan.

    Dudung mengatakan gaji guru bervariasi. Ada yang hanya mendapatkan gaji pokok, ada juga yang mendapatkan tunjangan jika sudah tersertifikasi.

    Ia menuturkan kebijakan sertifikasi guru dimulai sejak 2006. Namun, guru yang sudah tersertifikasi masih terbatas sekitar 800 ribu guru.

    “Yang disertifikasi saja dibatasi setiap tahun hanya berapa orang yang bisa ikut seleksi padahal menurut UU sejak 2005 pemerintah harus segera menyelesaikan guru yang sudah mengajar dulu sertifikasinya,” katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (5/2).

    “Data 2020 masih ada guru kurang lebih 1,6 juta yang belum sertifikasi. Satu-dua tahun ini ada 200 ribuan yang disertifikasi. Berarti berkurang menjadi 1,4 juta,” katanya.

    Selain tunjangan sertifikasi, Dudung mengatakan ada juga guru yang mendapatkan tunjangan kinerja daerah. Namun, tidak semua daerah menerapkan tunjangan kinerja bagi guru. Salah satu daerah yang sudah menerapkan, katanya, adalah Kota Bekasi.

    “Selama ini hanya daerah yang kuat yang mampu memberikan tunjangan kinerja daerah,” katanya.

    Dudung mengatakan pemerintah sebenarnya sudah sadar bahwa guru memiliki peranan yang besar. Namun pemerintah, katanya, belum memiliki anggaran yang cukup untuk gaji guru.

    Ia mengatakan gaji pokok guru ASN PNS maupun ASN PPPK harusnya minimal Rp5 juta per bulan. Sementara gaji untuk honorer harusnya minimal Rp2 juta – Rp3 juta per bulan.

    “Ini yang harus menjadi perhatian calon presiden. Negara manapun kalau ingin maju, kesejahteraan guru yang harus dipikirkan,” katanya.

    Dalam debat capres, Prabowo berjanji akan melakukan perbaikan gaji guru jika terpilih dalam Pilpres 2024.

    “Kita yakin pendidikan (hal) strategis, kita harus memperbaiki gaji guru, termasuk gaji (guru) honorer,” kata Prabowo.

    Tidak hanya itu, Prabowo juga berjanji akan melakukan perbaikan gaji pada ASN, aparat dan perangkat lainnya.

    “Dan juga seluruh penyelenggara negara, ASN, TNI, Polri, Penyuluh Pertanian, di mana harus kita perbaiki gajinya, sehingga kualitas hidup mereka akan baik,” katanya.

    (fby/pta)

  • Faisal Basri Duga Para Menteri Jokowi ‘Tersandera’ hingga Batal Mundur

    Faisal Basri Duga Para Menteri Jokowi ‘Tersandera’ hingga Batal Mundur

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menduga para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabinet Indonesia Maju belum mau mundur karena ada pihak yang ‘menyandera’ mereka dengan kasus hukum.

    Faisal sebelumnya menyebut sejumlah menteri di kabinet Jokowi siap untuk mundur karena sudah tidak sejalan. Beberapa nama yang disebut Faisal siap mundur antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Basuki Hadimuljono.

    Menurut Faisal, para menteri itu belum juga mundur karena ada tim Jokowi yang mendekati.

    “Ini tidak ada hubungan dengan Sri Mulyani. Tapi ada beberapa menteri yang naga-naganya mau mundur, didatangi. Gitu,” kata Faisal di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin (5/2).

    Ia mengatakan tim yang datang itu lantas ‘menyandera’ para menteri agar tidak mundur. Caranya, dengan mengungkit kasus hukum pada yang bersangkutan.

    “Sejumlah menteri yang ada naga-naga (bau-baunya) mundur, didatangi oleh tim, ‘nih, sudah selesai nih kasus hukumnya’. Inilah politik jahat Jokowi, menyandera,” ucap Faisal.

    Faisal sebelumnya mengatakan Sri Mulyani, Basuki, dan menteri lainnya mulai tak nyaman dengan Jokowi.

    Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, dugaan keberpihakan Jokowi pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 juga menjadi alasan.

    Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

    Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

    Terkait hal ini, Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

    “Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing,” klaim Faisal.

    Faisal pun mengatakan keadaan sekarang seolah menjadi momentum yang tepat untuk para menteri mundur.

    “Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto),” sambungnya.

    Namun, Sri Mulyani sendiri tak pernah mengiyakan atau membantah isu itu. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja.

    “Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih,” kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/1).

    Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah isu 15 orang menteri siap mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo jelang Pemilu 2024. Dia memastikan kondisi kabinet pemerintahan baik-baik saja. Menurut Moeldoko, hal itu tampak dari suasana rapat-rapat di istana.

    “Di ruangan sidang kabinet semua berjalan happy-happy saja, tidak ada masalah komunikasi, tidak ada muncul emosi yang aneh-aneh,” kata Moeldoko melalui keterangan video, Jumat (19/1).

    Moeldoko menyampaikan bahwa tidak tampak pengaruh pilpres dalam kabinet Jokowi. Semua menteri bekerja dengan senang hati dan kompak.

    Dia justru mempertanyakan klaim ekonom Faisal Basri soal 15 menteri siap mundur dari kabinet. Moeldoko menduga pernyataan itu sengaja digulirkan untuk mengganggu pemerintah.

    “Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya,” ujar Moeldoko.

    (mrh/pta)

  • Anies Sindir Bansos Bukan untuk Kepentingan yang Memberi

    Anies Sindir Bansos Bukan untuk Kepentingan yang Memberi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menyinggung persoalan bantuan sosial (bansos) yang dibagikan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada masa kampanye pilpres 2024.

    Hal itu ia ungkapkan dalam dalam debat jilid lima yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta, Minggu (4/2).

    Mulanya, Anies mengklaim jutaan rakyat Indonesia ingin perubahan. Banyak masyarakat yang bekerja kerja keras dengan kemampuan sendiri, bukan didanai pemerintah.

    Kendati, pihaknya berjanji bakal memastikan hidup rakyat tetap sehat hingga tumbuh cerdas dengan biaya terjangkau. Namun, jika ada masyarakat yang memerlukan bantuan, tetap harus dibantu.

    Anies lantas mengingatkan bahwa bansos bukan kepentingan pihak yang memberi, melainkan kepentingan pihak yang menerima.

    “Bila butuh diberikan bansos sesuai kebutuhan, (bansos) bukan kepentingan yang memberi, tapi yang diberi. Dijaga budaya dan etikanya dijaga, kita ingin persatuan karena ditopang keadilan,” ujar Anies.

    Sebelumnya, Jokowi getol membagikan bansos. Belakangan, Jokowi merilis bansos baru berupa bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024.

    Bansos ini dikucurkan dengan anggaran sebesar Rp11,2 triliun di tengah masa kampanye Pemilu 2024.

    Bantuan tunai tersebut nantinya bakal diberikan sekaligus pada Februari 2024 kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bansos itu dirapel sehingga warga akan mendapatkan Rp600 ribu sekaligus.

    “Diberikan langsung tiga bulan pada Februari,” ujar Sri Mulyani di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (29/1).

    KPU menyelenggarakan debat kelima Pilpres 2024 pada Minggu malam (4/2) di Jakarta Convention Center (JCC). Ini juga merupakan debat terakhir yang dihelat KPU.

    Pada debat kelima, para calon presiden yang beradu gagasan. Mereka adalah Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

    Tema kali ini seputar kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia (SDM), inklusi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi.

    Debat terdiri dari enam segmen. Dipandu oleh dua moderator yang merupakan jurnalis TV One, yaitu Andromeda Mercury dan Dwi Anggia.

    (mrh/sfr)

  • Prabowo Sebut Program Makan Gratis Bisa Tingkatkan Ekonomi RI 2 Persen

    Prabowo Sebut Program Makan Gratis Bisa Tingkatkan Ekonomi RI 2 Persen

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto mengklaim program makan siang gratis dapat meningkatkan ekonomi RI hingga 2 persen.

    Hal tersebut ia sampaikan dalam debat terakhir capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di JCC, Jakarta, Minggu (4/2) malam.

    Menurut Prabowo, dengan memberi makan bergizi untuk seluruh anak Indonesia yang masih sekolah sampai dewasa dan ibu hamil akan meningkatkan ketahanan badan.

    Selain itu, Prabowo juga menyebut program tersebut dapat menekan angka stunting dan kematian ibu saat melahirkan. Dia mengatakan dirinya bersama cawpares nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka memiliki rencana besar bernama Strategi Transformasi Bangsa.

    “Salah satu proyek strategis adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak Indonesia, termasuk yang masih di dalam kandungan ibunya, dan selama sekolah,” katanya.

    “Ini akan mengatasi angka kematian ibu waktu lahir. Ini akan mengatasi stunting, ini akan menghilangkan kemiskinan, ini akan menyerap semua hasil panen petani nelayan. Ini akan meningkatkan ekonomi kita minimal 1,5 sampai 2 persen,” imbuh pria yang kini masih menjabat Menteri Pertahanan itu.

    Ia mengatakan jika dirinya dan Gibran Rakabuming Raka terpilih di Pilpres 2024, pihaknya berjanji meningkatkan kemakmuran bangsa.

    “Terutama memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia,” ujar Prabowo.

    KPU menyelenggarakan debat kelima Pilpres 2024 pada Minggu malam (4/2) di Jakarta Convention Center (JCC). Ini juga merupakan debat terakhir yang dihelat KPU.

    Pada debat kelima, para calon presiden yang beradu gagasan. Mereka adalah Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

    Tema kali ini seputar kesejahteraan sosial, pembangunan sumber daya manusia (SDM), inklusi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi.

    Debat terdiri dari enam segmen. Dipandu oleh dua moderator yang merupakan jurnalis TV One, yaitu Andromeda Mercury dan Dwi Anggia.

    (mrh/kid)

    [Gambas:Video CNN]