Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Warung Kelontong Protes Aturan Larangan Jual Rokok Beratkan Ekonomi

    Warung Kelontong Protes Aturan Larangan Jual Rokok Beratkan Ekonomi

    Jakarta –

    Pemerintah telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP Kesehatan) sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

    Salah satu pasal yang menjadi perbincangan adalah mengenai pelarangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari sekolah atau area bermain anak. Usulan pasal ini mendapat penolakan dari berbagai kelompok masyarakat, terutama pemilik toko kelontong dan warung kecil.

    Menurut Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) Suhendro penentuan jarak dan radius yang disertakan tidak memiliki alasan yang jelas. Ia juga mempertanyakan bagaimana pengawasan dari pelaksanaan aturan tersebut.

    “Kita tegas menolak. Karena itu pasti membuat pendapatan pendagang kita menurun. Dengan kondisi ekonomi menurun saat ini, maka peraturan itu harus direview ulang oleh pemerintah baru. Prabowo (presiden terpilih Prabowo Subianto) dulu pernah menjadi ketua asosiasi pedagang pasar ya. Jarak 200 meter itu harus dihapus. Aturan ko memberatkan,” kata Suhendro, dalam keterangannya, Jumat (13/9/2024).

    Seperti diketahui, proses penyusunan aturan UU Kesehatan dan PP Kesehatan menimbulkan pro dan kontra. Meski sejak awal mendapat banyak protes karena prosesnya tidak melibatkan pemangku kepentingan terkait, pengesahan kedua aturan tersebut tetap dilakukan pemerintah.

    “Jika terus dipaksakan, peraturan ini akan menjadi beban masa depan bagi pemerintahan baru dan bertentangan dengan visi presiden dan wakil presiden terpilih,” tambah Suhendro.

    Senada dengan Suhendro, pemilik toko kelontong di Cianjur, Enjang, mengatakan aturan tersebut bisa membuat ekonominya makin susah. Dia mengaku selama berjualan tidak pernah menjual barang yang tidak layak untuk dikonsumsi anak-anak.

    Ia menegaskan, keberadaan tokonya bukan baru satu atau dua tahun, melainkan sudah puluhan tahun. Usaha yang dibangunnya selama ini menjadi sumber penghasilan utamanya, sehingga aturan-aturan yang menekan seperti yang tertuang tersebut justru akan berpotensi menurunkan pendapatannya.

    (fdl/fdl)

  • MDMedia Luncurkan Layanan Programmatic Advertising Berbasis Data Telco

    MDMedia Luncurkan Layanan Programmatic Advertising Berbasis Data Telco

    Jakarta –

    TelkomGroup melalui anak usahanya PT Metra Digial Media (MDMedia) meluncurkan AdXelerate, layanan programmatic advertising berbasis data telco pertama di Indonesia. Hadirnya layanan ini dinilai menjadi solusi dalam melakukan promosi iklan digital yang lebih efisien dan tepat sasaran.

    President Director of MDMedia Arif Prabowo mengatakan di era yang serba digital, dunia pemasaran dan periklanan mengalami perkembangan pesat. Konsumen pun menjadi lebih cerdas. Hal inilah yang mendasari pihaknya untuk menciptakan Demand Side Platform (DSP) sebagai platform digital programmatic advertising yang dapat memberikan solusi periklanan agar lebih relevan dan terukur.

    “Karena (melihat) hal tersebut, akhirnya kita memiliki suatu inovasi. Kita membuat suatu layanan berupa programmatic ads,” katanya saat membuka Programmatic Ads Based on Telco Data The Launch Event, di Glass House The Ritz Carlton Pacific Placa, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

    Dia mengungkapkan layanan AdXelerate dapat membantu para pengiklan menghadapi tantangan modern dalam pemasaran digital, dengan menganalisa insight dari data telco yang beragam.

    “Kami berkolaborasi dengan Telkomsel, menggunakan data Telkomsel. Kita tahu Telkomsel market share-nya paling besar di Indonesia. Kemudian kita juga melihat data yang ada di situ cukup detail dan barangkali lebih precise dibandingkan data yang ada saat ini,” jelasnya.

    Sementara itu, Managing Director MDMedia Fuad Sahid Lalean menambahkan dalam mekanismenya, MDMedia bersama TelkomGroup berperan sebagai enabler untuk membantu brand, agency, hingga publisher untuk dapat menyasar target konsumen yang tepat. Sehingga iklan digital dapat memberikan hasil yang tidak hanya optimal, tapi juga efektif dan efisien.

    Dia pun merinci fitur unggulan layanan Programmatic Advertising dari MDMedia. Salah satunya dapat menampilkan profil audiens yang komprehensif, dengan memanfaatkan berbagai kategori minat dan atribusi demografis seperti umur, jenis kelamin, agama, dan lainnya yang diolah melalui big data analytic.

    “Misalnya bisa nggak iklan mobil listrik menyasar orang-orang yang sudah punya kendaraan lebih dari 2? Jawabannya bisa,” terangnya.

    Keuntungan lain dari layanan AdXelerate ini adalah kemampuan melakukan optimalisasi iklan secara langsung (real-time) dalam hitungan milidetik dan berdasarkan performa, sehingga memberikan fleksibilitas dan efisiensi bagi para pengiklan.

    Di samping itu juga, platform DSP ini memberikan keuntungan dari proses re-targeting dengan mempertajam segmentasi target audiens yang dituju melalui proses learning big data analytic yang mampu meningkatkan konversi sesuai tujuan yang diharapkan oleh pengiklan.

    “Bisa juga re-targeting. Jadi sudah ditarget, tapi dia sudah mau masukin keranjang, tapi belum checkout. Kita retarget lagi, mudah-mudahan bisa checkout sehingga produk kita kebeli,” paparnya.

    Soal keamanan, kata Fuad, tidak perlu khawatir. Sebab platform ini dirancang dengan prioritas utama kepatuhan pada regulasi privasi yang mengacu kepada Undang Undang Perlindungan Data Pribadi.

    Lebih lanjut dia memaparkan hasil case study yang dilakukan MDMedia terkait penerapan campaign programming ads pada suatu aplikasi. Studi tersebut menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan monitor ratio click to app hingga lebih dari 3 kali. Selain itu juga berhasil menekan cost per installation.

    “Dari bench mark yang di awal 0,11%, kita bisa mencapai 0,39%. Artinya begitu user melihat iklan, mereka mengklik itu 3,5x lebih besar. Karena cocok dan sesuai dengan targetnya. Bayangkan kalau saya tidak berminat dengan aplikasi tersebut, lihat iklannya, kan saya nggak ngeklik,” terangnya.

    Di sisi lain, Director of Group Business Development Telkom Indonesia, Honesti Basyir menekankan potensi digital advertising sangat besar. Namun selama ini yang banyak menikmati hanya pihak-pihak tertentu saja, seperti Google Ads, Meta, TikTok. Menurutnya pihak yang disebut ‘walled garden’ itu memiliki keuntungan, tapi di sisi lain ekosistemnya terbilang sangat tertutup.

    Karena itu pihaknya berharap kehadiran AdXelerate dapat mendorong RI agar menjadi bagian dari pemain yang menciptakan market di dunia digital advertising yang tengah berkembang saat ini.

    “Ini adalah solusi dari perusahaan Indonesia untuk Indonesia. Kita membuat visi pemerintah untuk menjadikan digital economy sebagai the future of Indonesia yang bisa kita nikmati dan wujudkan bersama,” tukasnya.

    (ncm/ega)

  • Ancam Karyawan Apartemen One Icon, Heru Herlambang Dituntut 9 Bulan

    Ancam Karyawan Apartemen One Icon, Heru Herlambang Dituntut 9 Bulan

    Surabaya (beritajatim.com) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Darwis menuntut pidana penjara selama sembilan bulan pada Heru Herlambang. Terdakwa dinyatakan bersalah karena melakukan pengancaman dengan kekerasan terhadap Agustinus Eko Pudji Prabowo di Lobby Apartemen One Icon Residence Jl. Embong Malang nomor 21-31 Surabaya.

    “Terdakwa dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan tindakan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal 335 ayat 1,” ujar Darwis saat membacakan tuntuan di ruang Kartika PN Surabaya, Kamis (12/9/2024).

    Atas tuntutan tersebut, kuasa hukum Terdakwa Komang Aris Darmawan meminta waktu dua pekan untuk mengajukan pembelaan.

    Usai sidang, Komang mengatakan pihaknya menggunakan hak sebagai kuasa hukum terdakwa untuk mengajukan pembelaan. Sebab, Komang tidak sependapat dengan tuntutan JPU Darwis yang dianggap tidak rasional lantaran tidak sesuai fakta persidangan yakni terkait barang bukti tidak pernah didatangkan ke persidangan.

    “Barang bukti tidak dihadirkan, video juga tidak pernah diputar. Yang jelas apa yang dilakukan Terdakwa ini tidak ada means rea tapi secara spontan,” ujar Komang.

    Terpisan, kuasa hukum pelapor yakni Billy Handiwiyanto mengatakan Klu atas tuntutan tersebut, pihaknya mengucapkan trimakasih ke Kejari Surabaya yang sudah menunjukkan profesional dan netral.

    “Saya berharap hakim yang akan memutus tersebut juga netral berdasarkan fakta di persidangan terdakwa telah ngaku nendang mohon hakim netral dan memutus yang seadil adilnya untuk memulih kan nama baik PN Surabaya yang lalu kasus Tannur yang menjadi kasus nasional,” ujar Billy.

    Sebelumnga, Heru dalam keterangannya sebagai Terdakwa mengakui perbuatannya bahwa dia menendang korban Agustinus Eko Pudji Prabowo di Lobby Apartemen One Icon Residence Jl. Embong Malang nomor 21-31 Surabaya.

    Lebih lanjut Heru mengatakan, aksi penendangan terjadi sewaktu Heru minta area parkir P13 atau P3 dipasangi CCTV karena mobilnya pernah penyok.

    “Saat itu saya sedang emosi. Namun sejak di kepolisian saya sudah meminta maaf, akan tetapi kuasa hukum Agustinus menolak. Bahkan saat perkara ini P21 di Kejaksaan untuk dilakukan Restorativ jastice, juga menolak. Saya sudah meminta maaf baik di Kepolisian maupun di Kejaksaan,” papar terdakwa Heru Herlambang di PN Surabaya, Senin (9/9/2024).

    Bukan itu saja, Heru juga membenarkan pernyataan dari Jaksa Darwis yang menyatakan bahwa saat melakukan penendangan terhadap korban, dirinya bilang, “kamu banyak alasan”

    “Iya itu benar, karena kami menyuruh Eko untuk segera memasang CCTV, lantaran mobil saya pesok. Namun tidak ada respon,” tambah Heru.

    Karena tidak ada respon tersebut, Heru berusaha bertemu dengan Agustinus dan dijanjikan pemasangan CCTV itu besok harinya. Heru kemudian bilang jangan besok-besok dengan nada emosi, sambil menendang kaki kanan ke arah kaki korban. Dan menendang ke arah wajah korban namun tidak mengenai korban. [uci/but]

  • Keponakan Prabowo Minta Cukai Berpemanis Ditulis Minimal 2,5%

    Keponakan Prabowo Minta Cukai Berpemanis Ditulis Minimal 2,5%

    Jakarta –

    Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI merekomendasikan kepada pemerintah untuk menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) sebesar 2,5% pada tahun 2025 dan secara bertahap naik sampai 20%.

    Hal itu disampaikan dalam rapat kerja yang dihadiri Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

    Rekomendasi tersebut akan menjadi kesimpulan rapat dan dibacakan oleh Ketua BAKN Wahyu Sanjaya.

    “Untuk mengendalikan dan mengurangi dampak negatif konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang sangat tinggi, BAKN mendorong agar pemerintah menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) untuk mengurangi dampak negatif tersebut serta meningkatkan penerimaan negara dari cukai dan mengurangi ketergantungan dari cukai hasil tembakau,” kata Wahyu membacakan draft kesimpulan rapat di DPR, Selasa (10/9/2024).

    “BAKN merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) sebesar 2,5% pada tahun 2025, secara bertahap sampai dengan 20%,” sambungnya.

    Namun, Thomas yang merupakan keponakan dari Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto kemudian meralat rekomendasi tersebut. Dia meminta agar kata ‘sebesar’ pada 2,5% diganti menjadi minimal 2,5%.

    “Izin pimpinan untuk paragraf terakhir ‘BAKN merekomendasikan pemerintah untuk menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan atau MBDK’ sebesarnya kami usul diganti ke minimal 2,5%,” kata Thomas.

    (acd/kil)

  • Bahas Anggaran 2025, Bos Badan Gizi Nasional Ikut Rapat di DPR

    Bahas Anggaran 2025, Bos Badan Gizi Nasional Ikut Rapat di DPR

    Jakarta –

    Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana untuk pertama kalinya mengikuti rapat di DPR RI sejak dilantik 19 Agustus 2024. Kehadirannya dalam rangka membahas Rancangan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2025 bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

    “Pada siang hari ini kami mengundang Kepala Badan Gizi Nasional yang akan mendapatkan anggaran cukup signifikan, Bapak Dadan Hindayana,” kata Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam Rapat Panja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (10/9/2024).

    Selain Badan Gizi Nasional, hadir juga perwakilan dari kementerian/lembaga (K/L) yang mendapat anggaran cukup signifikan yakni POLRI, Kementerian Pertahanan, Mahkamah Agung, Kementerian Kesehatan, Kemendikbudristek, Kementerian Pertanian dan lainnya.

    Adapun total belanja pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp 2.701,4 triliun di 2025. Jumlah itu terdiri untuk belanja K/L Rp 1.160 triliun dan belanja non K/L Rp 1.541 triliun

    “Kebijakan belanjanya kita akan terus mendorong efisiensi belanja barang untuk operasional pemerintahan. Kita juga akan mencoba belanja lebih inklusif untuk bisa memberikan manfaat kepada lebih banyak orang dan belanja modalnya mendukung mobilitas dan produktivitas dan subsidi dan perlindungan sosial tepat sasaran dan berkeadilan,” ucap Isa.

    Total belanja sebesar Rp 2.701,4 triliun itu terbagi ke dalam 11 fungsi. Rinciannya fungsi pelayanan umum Rp 829,9 triliun, fungsi pertahanan Rp 166,1 triliun, fungsi ketertiban dan keamanan Rp 209,8 triliun, fungsi ekonomi Rp 782,1 triliun, fungsi perlindungan lingkungan hidup Rp 11,3 triliun, fungsi perumahan dan fasilitas umum Rp 15,7 triliun, fungsi kesehatan Rp 114,9 triliun, fungsi pariwisata Rp 2,2 triliun, fungsi agama Rp 12,9 triliun, fungsi pendidikan Rp 285,9 triliun dan perlinsos Rp 270,6 triliun.

    Khusus Badan Gizi Nasional akan mendapatkan anggaran Rp 71 triliun. Anggaran tersebut untuk menjalankan program makan bergizi gratis, yang menjadi program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto.

    (aid/kil)

  • Profil 5 Anggota BPK 2024-2029, Ada Politikus hingga Anak Buah Prabowo

    Profil 5 Anggota BPK 2024-2029, Ada Politikus hingga Anak Buah Prabowo

    Jakarta –

    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan lima calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Kelima nama yang terpilih itu merupakan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Komisi XI DPR RI.

    “Apakah laporan komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota BPK RI periode 2024-2029 tersebut dapat disetujui?” tanya Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I, Selasa (10/9/2024). Para anggota pun kompak menjawab setuju dan diikuti ketuk palu.

    Kelima nama yang dipilih Komisi XI adalah Akhsanul Khaq, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, Bobby Adhityo Rizaldy dan Fathan Subchi. Mereka berasal dari berbagai latar belakang atau profesi mulai dari pegawai BPK, politikus, hingga anak buah presiden terpilih Prabowo Subianto.

    Berikut profil 5 calon Anggota BPK RI terpilih periode 2024-2029:

    Akhsanul Khaq

    Akhsanul Khaq merupakan pegawai lama BPK. Jabatan terakhirnya di BPK adalah sebagai Auditor Utama Keuangan Negara yang dilantik tahun 2022, setelah sebelumnya pernah menjadi Auditor Utama Keuangan Negara V Tahun 2020; Auditor Utama Keuangan Negara VII Tahun 2018; Staff Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI tahun 2017; Kepala Auditorat II.A Tahun 2016; Kepala Auditorat II.C Tahun 2015; Kepala Auditorat IV.A Tahun 2014; dan mengawali karir sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat BPK RI Tahun 2014.

    Akhsanul Khaq memiliki gelar Doktor Ilmu Manajemen Tahun 2020 asal Universitas Persada Indonesia YAI. Sebelumnya ia menempuh pendidikan Master of Business Administration Tahun 2000 di Monash University dan Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN).

    Bobby Adhityo Rizaldy

    Bobby Adhityo Rizaldy merupakan politikus Partai Golkar dan merupakan Anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut. Saat ini dia menduduki kursi Komisi I DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

    Berdasarkan laman Golkar, Bobby Adhityo Rizaldy lahir di Jakarta pada 25 Februari 1974 dan memeluk Agama Islam. Ia mengenyam pendidikan S1 Ekonomi Akuntansi Universitas Trisakti pada 1991-1995, lalu setahun kemudian terbang ke Amerika Serikat untuk mengambil gelar S2 di Cleveland State University dan selesai pada 1998.

    Sebelum memasuki Kompleks Parlemen Senayan, Bobby Adhityo Rizaldy pernah di Badan Pelaksana (BP) Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) dari 2004 hingga 2008.

    Meski memiliki kesibukan sebagai Anggota DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldy juga menduduki kursi Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) sejak 2017 sampai sekarang. Sebelumnya ia juga menjabat sebagai Wakil Sekjen PP Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) pada 2013-2018 dan Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Perbaharuan Indonesia (AMPI) pada 2010-2018.

    Budi Prijono

    Calon Anggota BPR RI terpilih lainnya adalah anak buah Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Letnan Jenderal TNI Budi Prijono merupakan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan sejak 27 Juni 2022.

    Mengutip laman Kementerian Pertahanan, Budi Prijono lahir di Tulung Agung, 16 Juni 1966. Dia memiliki sederet karier di TNI Angkatan Darat, salah satunya Komandan Satkomlek TNI pada 2017.

    Budi Prijono mulai masuk ke Kementerian Pertahanan setelah Prabowo memimpin kementerian tersebut pada 2019 yakni sebagai Kabaranahan, lalu Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan pada 2020, hingga menduduki jabatan Inspektur Jenderal pada 2022 sampai sekarang.

    Daniel Lumban Tobing

    Daniel Lumban Tobing sebelumnya menjabat sebagai Anggota II BPK RI sejak 2022 dan Anggota VII BPK RI tahun 2019. Lahir pada 1967, ia merupakan lulusan Kyoto University, Jepang pada 1993 dan Takushoku University, Tokyo pada 1987.

    Sebelum berkantor di BPK, Daniel Lumban Tobing pernah menjadi Anggota Komisi VI DPR RI pada 2017-2019, Anggota Komisi IX DPR RI pada 2014-2017, Anggota Komisi VI DPR RI pada 2010-2014, Anggota Komisi IV DPR RI pada 2009-2010 dan Anggota Badan Anggaran DPR RI pada 2009-2014.

    Daniel Lumban Tobing juga berlatar belakang sebagai pekerja di sektor industri yakni di PT Indonesia Epson Industry pada 1997-2009, juga PT Hirose Electric Indonesia mulai 1993-1997. Tidak hanya itu, ia pernah aktif di organisasi Kamar Dagang Indonesia (Kadin) pada 2010-2015 dan Gabungan Elektronika Jakarta dari 2004-2009.

    Fathan Subchi

    Fathan Subchi adalah Wakil Ketua Komisi XI DPR RI. Ia merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menduduki jabatan sebagai Sekretaris Fraksi PKB DPR RI.

    Fathan Subchi memiliki kiprah di organisasi masyarakat keagamaan Nahdlatul Ulama (NU). Mengutip lamanp2k.stekom.ac.id, ia pernah menjabat sebagai Pengurus Pusat Lembaga Perekonomian NU pada 2005 hingga 2009.

    (aid/fdl)

  • Penghuni Apartemen One Icon Surabaya Beri Keterangan di Sidang Pengadilan

    Penghuni Apartemen One Icon Surabaya Beri Keterangan di Sidang Pengadilan

    Surabaya (beritajatim.com) – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Darwis meminta keterangan penghuni apartemn One Icon Heru Herlambang, terdakwa kasus penganiayan.

    Dalam keterangannya sebagai terdakwa Heru Herlambang mengakui perbuatannya bahwa dia menendang korban Agustinus Eko Pudji Prabowo di Lobby Apartemen One Icon Residence Jl. Embong Malang nomor 21-31 Surabaya.

    Lebih lanjut Heru mengatakan, aksi penendangan terjadi sewaktu Heru minta area parkir P13 atau P3 dipasangi CCTV karena mobilnya pernah penyok.

    “Saat itu saya sedang emosi. Namun sejak di kepolisian saya sudah meminta maaf, akan tetapi kuasa hukum Agustinus menolak. Bahkan saat perkara ini P21 di Kejaksaan untuk dilakukan Restorativ justice, juga menolak. Saya sudah meminta maaf baik di Kepolisian maupun di Kejaksaan,” papar terdakwa Heru Herlambang di PN Surabaya, Senin (9/9/2024).

    Bukan itu saja, Heru juga membenarkan pernyataan dari Jaksa Darwis yang menyatakan bahwa saat melakukan penendangan terhadap korban, dirinya bilang, “kamu banyak alasan”

    “Iya itu benar, karena kami menyuruh Eko untuk segera memasang CCTV, lantaran mobil saya Pesok. Namun tidak ada respon,” tambah Heru.

    Karena tidak ada respon tersebut, Heru berusaha bertemu dengan Agustinus dan dijanjikan pemasangan CCTV itu besok harinya. Heru kemudian bilang jangan besok-besok dengan nada emosi, sambil menendang kaki kanan ke arah kaki korban. Dan menendang ke arah wajah korban namun tidak mengenai korban.

    Sementara Kuasa Hukum Pelapor, Billy Handiwiyanto, dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp (WA) memastikan bahwa saat gelar perkara di Biro Pengawas Penyidikan (Rowassidik) Mabes Polri ditanya pada gelar perkara untuk meminta maaf, namun terdakwa tidak mau minta maaf dan ada via surat dari penasehat terdakwa.

    “Yang meminta maaf harusnya korban sendiri,” jelas Billy.

    Jaksa Kejari Surabaya dalam dakwaannya menyebut, pada Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira jam 10.00 WIB, korban Agustinus sedang dikantor BPL (Badan Pengelola Lingkungan) Apartemen One Icon Residence di panggil Residen Relationnya yang bernama Rere dan di perintahkan untuk menemui terdakwa Heru Herlambang di Lobby One Icon Residen.

    Saat keduanya bertemu, terdakwa Heru Herlambang dan korban Agustinus duduk berhadap-hadapan agak menyamping, kemudian keduanya memulai percakapan yang isinya perihal permintaan dari terdakwa Heru Herlambang untuk pembukaan area parkir LT.P13 atau P 3.

    Korban Agustinus menjelaskan jika area parkir LT.P13 atau P 3 belum bisa dibuka karena masih ada lahan parkir di P1 dan P2 kapasitasnya masih cukup atau baru terisi 40 persen. Disamping itu sarana CCCTV untuk pemantauan dan juga tanda atau rambu rambu area parkir belum siap. Progress untuk AC lobby lift dan pelapis dinding atau wallpaper juga belum siap.

    Namun terdakwa Heru Herlambang tidak mau memahami penjelasan dari korban Agustinus dengan tetap meminta agar area parkir di P13/P3 tetap dibuka sebagai area parkir.

    Terdakwa Heru Herlambang juga meminta pada korban Agustinus memanggil bagian Purcashing untuk di konfrontasi dengan saksi yaitu saksi Fedriec. Terkait komplain tersebut korban Agustinus lantas memanggil saksi Fedriec Yacob melalui panggilan telepon dan tidak lama saksi Fedriec Yacob datang dan duduk di samping kanan korban Agustinus.

    Dalam pertemuan tersebut, terdakwa Heru Herlambang bertanya langsung kepada saksi Fedriec Yacob mengenai persiapan pembukaan lahan parkir di P13/P3, dan dijelaskan oleh saksi Fedriec Yacob kalau pengadaan sedang dalam proses dikerjakan yang melalui beberapa prosedur pengadaan barang yaitu pemilihan vendor, negoisasi harga, survei vendor karena mekanismenya harus ada 3 vendor sebagai pembanding dan hal tersebut membutuhkan waktu.

    Namun setelah paniang lebar di jelaskan oleh saksi Fedriec Yacob tidak digubris oleh terdakwa Heru Herlambang denah tetap minta akses lift P13/P3 dibuka. Dengan ancaman jika tidak dibuka dia meminta surat jaminan dan ganti rugi dari management bila mobilnya yang di parkir di P2 tidak akan tergores atau penyok kena mobil lain.

    Namun korban Agustinus tidak bisa memberikan surat jaminan ganti rugi seperti yang diminta oleh terdakwa Heru Herlambang tersebut.

    Di saat bersamaan ada pemilik unit lain yaknj Herman Saputra Kertawudjaja lewat di sekitar lokasi yang kemudian dipanggil dan diajak serta oleh terdakwa Heru Herlambang untuk duduk di sampingnya terdakwa dan terjadi percakapan namun dengan tema lain atau mengalihkan pembicaraan.

    Tidak berapa lama setelah saksi Hermann Saputra Kertawudjaja pamit pergi. Terdakwa Heru Herlambang menanyakan lagi kapan area parkir P13/P3 dibuka ? dan dijawab minta waktu satu bulan oleh korban Agustinus namun terdakwa Heru Herlambang “tidak mau”, dan terdakwa Heru Herlambang dengan nada emosi bertanya, kapan ? Korban Agustinus pun berusaha negosiasi lagi dan berjanji “satu minggu lah pak”.

    Tetapi terdakwa Heru Herlambang dengan nada emosi tetap tidak mau, dan bilang “besok, pokoknya besok” dan dijawab oleh korban Agustinus “Jangan besok pak kita selamatan dulu, kita syukuran dulu”, dan dari akhir jawaban saksi tersebut, dengan nada tinggi terdakwa bilang : “Besok” sambil kaki kanannya menendang ke arah kaki korban Agustinus.

    Terjadi perdebatan, korban Agustinus menjawab “jangan pak, ya berdoa dululah” setelah mendengar jawaban terakhir korban Agustinus tersebut terdakwa Heru Herlambang langsung berdiri dan kaki kirinya menendang ke arah muka korban Agustinus namun secara reflek dapat di hindari.

    Merasa tertekan keesokan harinya akses menuju area parkir P3/P13 dibuka dan langsung dipakai parkir mobil oleh terdakwa Heru Herlambang dan bergantian di pakai oleh saksi Rudy Widjaya, penghuni apartemen One Icon Residence IR.02-10, sedangkan untuk penghuni lain belum bisa karena sebenarnya area parkir P.3/P13 memang belum siap sarana dan prasarananya.

    “Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP,” pungkas Jaksa Darwis membacakan surat dakwaan. [uci/ted]

  • Anggarannya Nambah, Gaji-Tunjangan PNS Tahun Depan Naik?

    Anggarannya Nambah, Gaji-Tunjangan PNS Tahun Depan Naik?

    Jakarta –

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menanggapi anggaran belanja pegawai kementerian dan lembaga (K/L) yang meningkat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Peningkatan itu dinilai sesuatu yang normal.

    “Itu pertumbuhan normal itu, normal aja,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2024).

    Dalam Buku Nota Keuangan Beserta RAPBN 2025, total belanja pegawai K/L tahun depan direncanakan Rp 513,22 triliun. Jumlah itu meningkat dibandingkan total belanja pegawai K/L 2024 senilai Rp 460,86 triliun.

    Jumlah itu terdiri dari belanja pegawai K/L dan belanja pegawai non K/L. Khusus belanja pegawai K/L untuk pembayaran gaji dan tunjangan kinerja para aparatur negara, nilainya juga meningkat dari Rp 285,80 triliun di 2024 menjadi Rp 297,71 triliun di 2025.

    Kebijakan belanja pegawai pada tahun depan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi antara lain melalui digitalisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas; serta melanjutkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional dan berintegritas.

    “Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi Aparatur Negara; dan memperhitungkan kebutuhan pegawai baru dengan menerapkan kebijakan new growth untuk pegawai non tenaga pendidikan dan non tenaga kesehatan, serta mendorong pemerataan tenaga pendidikan dan kesehatan,” imbuhnya.

    Anggaran Sudah Memperhitungkan Gaji PNS Naik

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menyatakan APBN 2025 sudah didesain untuk kenaikan gaji ASN. Hanya saja keputusan kenaikannya akan diserahkan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.

    “Mengenai penyesuaian gaji dan sebagainya, itu APBN untuk 2025 sudah kita desain untuk siap apabila itu dilakukan. Tetapi keputusannya sesuai dengan komitmen antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, itu diserahkan kepada presiden baru,” kata Isa saat ditemui usai Sidang Paripurna DPR RI tentang RAPBN Tahun 2025 di Gedung DPR/ MPR, Jakarta, Jumat (16/8).

    Sayangnya Isa tidak membeberkan berapa persen kenaikan gaji ASN yang disiapkan dalam RAPBN 2025. Termasuk kepastian waktu penyampaiannya ada di Prabowo.

    “Jadi kapannya, berapanya dan sebagainya itu nanti Pak Prabowo,” ujar Isa.

    Isa membeberkan bahwa pemerintah sekarang maupun pemerintah yang akan datang tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan ASN termasuk TNI/Polri.

    “Yang penting adalah berbagai upaya tadi untuk meningkatkan produktivitas mereka, kemudian integritas mereka dan sebagainya,” ucap Isa.

    (aid/rrd)

  • Investasi RI Selama Era Prabowo-Gibran Ditarget Tembus Rp 11.855 T

    Investasi RI Selama Era Prabowo-Gibran Ditarget Tembus Rp 11.855 T

    Jakarta –

    Pemerintahan baru mematok target investasi jumbo. Secara akumulasi, Indonesia diharapkan bisa mengantongi investasi hingga Rp 11.855,5 triliun dalam 5 tahun.

    Hal ini diungkapkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani. Target investasi ini merupakan prognosa target realisasi investasi 2025-2029.

    “Total investasi yang diharapkan pada akhir tahun 2029 baik yang PMA maupun PMDN adalah Rp 11.674 triliun s.d Rp 11.855,5 triliun,” kata Rosan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan Jakarta Selasa (3/9/2024).

    Sedangkan khusus untuk 2025 Kementerian Investasi/BKPM ditargetkan dapat merealisasikan investasi Rp 1.905 triliun. Rosan menambahkan target investasi ini juga meningkat secara gradual dari tahun ke tahun. Pada 2026, investasi ditargetkan naik menjadi hingga Rp 2.133,5 triliun.

    Lalu pada 2027, naik lagi menjadi hingga Rp 2.373,6 triliun, dan meningkat jadi Rp 2.649,4 triliun pada 2028, dan 2029 menjadi Rp 2.793,3 triliun. Dengan demikian, akumulasinya mencapai Rp 11.855,5 triliun.

    Pesimistis Capai Target 2025 Rp 1.905 T

    Di sisi lain, pagu anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025 ditetapkan hanya sebesar Rp 681,88 miliar. Angka itu hanya memenuhi 43,39% rencana kebutuhan anggaran yang telah diusulkan untuk tahun depan sebesar Rp 1,57 triliun. Angka tersebut juga turun 44,5% dari alokasi anggaran 2024 yang sebesar Rp 1,23 triliun.

    Menurut Rosan, minimnya anggarannya untuk tahun depan bisa jadi justru membuat target tersebut sulit tercapai. Nominal tersebut menurutnya hanya mampu memenuhi kegiatan rutin seperti belanja gaji, operasional kantor.

    Untuk mencapai target investasi tersebut, dibutuhkan dukungan pendanaan lebih untuk berbagai kegiatan kedeputian mulai dari perencanaan, hilirisasi, pengembangan, promosi, kerja sama, pelayanan, pengadaan pelaksanaan, teknologi informasi yang dimana untuk penyempurnaan OS dan kesekretariatan tidak akan berjalan dengan efektif.

    “Berdasarkan rancangan awal RKP 2025, target realisasi investasi dicanangkan sebesar Rp 1.905 triliun, ini menjadi akan sangat sulit dicapai. Jadi mengalami peningkatan dari Rp 1.650 triliun (target 2024) menjadi Rp 1.905 triliun,” ujar dia.

    “Tentunya ini akan berdampak kepada penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan pelayanan kepada pelaku usaha, dan yang lain-lain,” imbuhnya.

    Selain pendanaan, menurutnya kondisi geopolitik dan ekonomi global yang tengah dalam pergolakan juga mendatangkan tantangan bagi investasi di Indonesia. Kemudian, pihaknya juga akan mulai fokus dalam mengejar investasi di sektor green investment, infrastruktur konektivitas, transisi energi, hilirisasi dan juga investasi yang berbasis ekspor.

    Rosan mengatakan, investasi prioritas di bidang ketahanan pangan serta ketahanan energi yang berkelanjutan juga penting. Terakhir, juga diperlukan peningkatan secara terus-menerus pelayanan berusaha melalui OSS atau Online Single Submission.

    “Dan satunya lagi adalah dibutuhkan adanya alokasi dana alokasi khusus (DAK) non fisik yang akan digunakan oleh dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu untuk fasilitasi realisasi penanaman modal di daerah,” kata dia.

    (shc/kil)

  • Dear Prabowo, Ini Sektor Teknologi untuk Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Dear Prabowo, Ini Sektor Teknologi untuk Pertumbuhan Ekonomi 8%

    Jakarta –

    Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam lima tahun ke depan. Di era digital, sektor teknologi bisa menjadi pendongkrak target pertumbuhan ekonomi nasional tersebut.

    Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa Prabowo Subianto, Dirgayuza Setiawan, mengatakan mendukung pembangunan AI data center yang belakangan ini gencar dilakukan perusahaan teknologi. Sebagai informasi, Digayuza juga turut membantu mengedit buku Prabowo lainnya.

    “Ibu bapak semua, bapak Prabowo ini sudah ingin jadi presiden sejak 20 tahun yang lalu dan sejak 20 tahun itu juga beliau menuliskan gagasan-gagasan yang kebangsaan yang beliau jalankan jika mendapatkan mandat sebagai Presiden RI,” ujar Digayuza di acara Indotelko dengan tema Unlocking Digital for 8% Growth di Jakarta, Selasa (3/9/2024).

    Dirgayuza mengungkapkan, salah satu strategi mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dengan mendukung pembangunan AI data center. Sebab, dalam lima tahun ke depan kapasitas data center dunia akan naik jadi 95 giga watt (GW) dari saat ini 57 GW, dengan pasokan dari Energi Baru Terbarukan (EBT) selama 24/7, dimana saat ini sekitar 14 sen per Kwh.

    Ditambahkannya, kehadiran AI Data Center juga akan berimplikasi ke sektor lainnya. Dicontohkannya Meta menggunakan 13 GW dari 57 GW, mereka juga investasi ke geothermal. Ini bisa jadi peluang power purchase agreement bagi perusahaan geothermal RI, terutama di Jawa dan Sumatera.

    Lanjut soal data center AI, tembaga sangat berkaitan dengan hal ini, sementara Indonesia sudah menggalakkan hilirisasi tembaga. Akibat AI, Harga tembaga naik hingga 5 dollar AS per pound dan kebutuhan akan tenaga akan naik dalam 5 tahun ke depan. Tembaga ini penting untuk kabel, terutama untuk data center, serta untuk kendaraan listrik (EV).

    “Kunci pertumbuhan 8% adalah kolaborasi, kebersamaan. Butuh kerja sama yang kuat swasta dan pemerintah. Semua perlu duduk bareng dengan time frame yang sedikit. Selain itu, kita harus berbicara bahasa yang sama, yakni bahasa peluang. Kita harus melihat peluang dunia yang sama dan kita perlu pahami kemampuan kita agar bisa ajak para mitra agar bisa bertumbuh bersama Indonesia,” tuturnya.

    Pada kesempatan yang sama, Pendiri Indonesia Digital Society Forum (IDSF) Muhammad Awaluddin, mengingatkan butuh orkestrasi yang matang untuk mengoptimalkan ekonomi digital.

    “Dukungan dan pondasi yang kokoh yang dibangun harus jadi dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi yang maksimal, pasar kita besar harusnya kita jangan jadi sekadar objek pasar yang kita enggak dapat banyak manfaat,” kata Awaluddin.

    Sementara itu, Sekjen Partnership Kolaborasi Riset dan Inovasi Kecerdasan Buatan (Korika) Sri Safitri menambahkan teknologi menjadi enabler untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi 8%.

    “Digitalisasi jadi kunci mendongkrak ekonomi 8%, agar Indonesia tidak terjebak jadi negara middle income trap, karena jika dalam 2030-2035 Indonesia tidak memanfaatkan potensi yang ada maka selamanya Indonesia akan jadi negara kelas menengah,” ungkap Sri.

    Safitri membeberkan pentingnya kecerdasan buatan atau AI sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Sebab, AI mampu mendorong efisiensi, inovasi, dan daya saing di berbagai sektor.

    “Untuk mendukung program Pemerintahan Prabowo-Gibran, AI dan IoT juga bisa digunakan untuk mendorong program Makanan Bergizi Gratis tepat sasaran, besaran gizi, rute menuju lokasi sekolah dan sebagainya. Begitu juga untuk program renovasi sekolah dan rumah warga, pengembangan infrastruktur hingga hilirisasi pangan,” pungkasnya.

    (agt/fay)