Tag: Prabowo

  • Budi Gunawan pastikan program Kemenko Polkam selaras dengan Astacita

    Budi Gunawan pastikan program Kemenko Polkam selaras dengan Astacita

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan memastikan program kerja kementeriannya selaras dengan delapan program utama atau Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    “Khususnya untuk program-program dengan hasil cepat atau quick wins, delapan program prioritasnya itu menjadi concern kita ke depan,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa.

    Budi menjelaskan Kemenko Polkam akan fokus memperkuat pertahanan dan menciptakan stabilitas politik yang baik di dalam negeri.

    Menurut Budi, stabilitas politik dalam negeri harus tercipta agar tidak terjadi konflik di masyarakat dan roda pemerintahan bisa berjalan dengan kondusif.

    Baca juga: Prabowo tunjuk Budi Gunawan jadi Menko Polkam

    Tidak hanya di dalam negeri, pihaknya juga akan mengamati seluruh dinamika geopolitik yang sedang terjadi di luar Indonesia.

    Situasi tersebut harus menjadi perhatian Kemenko Polkam karena akan memberikan dampak terhadap ketahanan Indonesia.

    “Kita tahu bahwa situasi geopolitik dunia, global, artinya saat ini kondisi memang tidak menentu. Nah, oleh karena itu, tentu akan memengaruhi rantai pasok dunia, termasuk juga Indonesia, yaitu di bidang pangan, energi, dan logistik,” kata Budi.

    Baca juga: Jalan panjang Budi Gunawan hingga jadi Menko Polkam

    Dengan adanya pengamatan tersebut, Kemenko Polkam dapat melakukan tindakan untuk mengantisipasi dampak buruk dari kondisi geopolitik terhadap Indonesia.

    Selain fokus pada stabilitas politik, Budi menambahkan Kemenko Polkam juga akan fokus memperkuat pertahanan Indonesia, dari mulai penguatan bidang alat utama sistem senjata hingga siber.

    “Program-program prioritas ini bisa dieksekusi dan mencapai target sebagaimana yang telah diputuskan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi, kami mohon dukungan dan doa dari rekan-rekan,” kata mantan Kepala BIN itu.

    Baca juga: Puan sebut Budi Gunawan tak representasikan PDIP jika masuk kabinet

    Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengusung program kerja Astacita yang akan dijalankan selama masa pemerintahannya.

    Berikut isi Astacita tersebut:

    1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

    2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

    3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

    4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

    5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

    6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

    7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

    8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

    Baca juga: Puan sebut ada pembicaraan Megawati-Budi Gunawan soal kabinet
    Baca juga: Muzani sebut BG dari kalangan ahli saat respons kabinet tak ada PDIP

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • AMPHURI nilai Badan Haji wujud kepedulian Prabowo pada urusan haji

    AMPHURI nilai Badan Haji wujud kepedulian Prabowo pada urusan haji

    Jakarta (ANTARA) – Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melantik Penasihat Khusus Urusan Haji dan Badan Penyelenggara Haji sebagai wujud kepedulian terhadap penyelenggaraan haji.

    “Ini membuktikan Presiden Prabowo sangat peduli dan memperhatikan urusan haji yang membutuhkan peningkatan kualitas pelayanan, transparansi, dan efisiensi pengelolaan dana haji,” kata Ketua Bidang Humas dan Media DPP AMPHURI Abdullah Mufid Mubarok di Jakarta, Selasa.

    Mufid mengatakan bahwa jumlah jamaah haji Indonesia terus meningkat dan pendaftar haji pun terus bertambah. Lebih dari 6 juta umat Islam telah mendaftar haji, baik haji reguler maupun haji khusus.

    Oleh karena itu, Mufid memandang sudah sepatutnya urusan haji ditangani secara khusus.

    Pernyataan tersebut menyusul dilantik-nya Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji. Irfan Yusuf didampingi oleh Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji.

    Baca juga: Profil Gus Irfan Yusuf, calon Kepala Badan Urusan Haji dan Umrah

    Baca juga: BPK temukan dua persoalan dalam LK Badan Pengelola Keuangan Haji

    Pelantikan Moch Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 144/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala badan Penyelenggara Haji.

    Presiden RI Prabowo Subianto juga melantik Muhadjir Effendy menjadi Penasihat Khusus Presiden bidang Haji di Istana Negara Jakarta pada Selasa pagi. Muhadjir diminta untuk memberi masukan soal penyelenggaraan ibadah haji di tanah air.

    Irfan Yusuf, kata Mufid, memiliki kapasitas memimpin Badan Penyelenggara Haji karena latar belakangnya sebagai pengasuh pondok pesantren yang jaringannya luas.

    Duet Irfan bersama Dahnil Anzar Simanjuntak diharapkan terjalin dengan baik untuk mengelola penyelenggaraan ibadah haji lebih baik lagi.

    “Selamat bertugas kepada Prof Muhadjir, Kiai Irfan, dan Pak Dahnil. AMPHURI siap memberikan sumbangsih konsep, gagasan, pemikiran dan terlibat aktif dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji,” kata Mufid.

    Pewarta: Putu Indah Savitri
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mendagri minta Bima Arya bentuk “Desk Monitoring Pilkada”

    Mendagri minta Bima Arya bentuk “Desk Monitoring Pilkada”

    Untuk jangka pendek saya meminta membuat Desk Monitoring Pilkada yang 27 November iniJakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya membentuk “Desk Monitoring Pilkada Serentak 2024”.

    “Untuk jangka pendek saya meminta membuat Desk Monitoring Pilkada yang 27 November ini,” kata Tito usai penyambutan dua wakil menteri baru di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa.

    Menurutnya, pembentukan desk ini agar pilkada dapat terselenggara dengan baik.

    Untuk itu, hal ini memerlukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) hingga TNI/Polri.

    “Ke depan baru kita berpikir tentang sistemnya termasuk keormasan, toleransi, karena salah satu tugas ‘Polpum’ (Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum) adalah menjaga, mengembangkan nilai-nilai kebinekaan, pancasila, persatuan dan kesatuan bangsa,” jelasnya.

    Selain itu, mantan Wali Kota Bogor itu juga akan menangani electronic government atau e-government (e-govt) yang memerlukan infrastruktur IT.

    Tito juga sudah menyampaikan besaran anggaran untuk program tersebut, sehingga Bima dapat langsung mengeksekusi-nya.

    Baca juga: Tito Karnavian bersyukur punya dua wamen bantu urus Kemendagri

    Baca juga: Mendagri instruksikan Ribka Haluk pulang sebulan sekali tangani Papua

    Meski begitu, Bima perlu berkoordinasi dengan Kementerian PANRB, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital.

    “Perlu proaktif untuk memberikan dukungan maksimal kepada sistem yang diinginkan oleh Bapak Presiden Jokowi maupun Presiden Prabowo Subianto,” ujar Tito.

    Dia juga meminta Bima untuk mengoordinasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) terkait demokrasi, pemilu dan pilkada.

    Presiden Prabowo Subianto melantik Ribka Haluk bersama dengan Bima Arya sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).

    Bima Arya ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri menggantikan Wakil Menteri Dalam Negeri sebelumnya, John Wempi Wetipo.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jazilul sebut PKB akan memimpin dua komisi di DPR RI

    Jazilul sebut PKB akan memimpin dua komisi di DPR RI

    Jakarta (ANTARA) – Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menyebut partainya akan memimpin dua komisi di lembaga negara itu untuk periode 2024–2029.

    Ia mengatakan dalam rapat paripurna DPR tentang penetapan jumlah dan pimpinan komisi di Jakarta, Selasa, PKB mengirimkan dua calon ketua dan sembilan calon wakil ketua untuk memimpin komisi ke depan.

    “Ya PKB insyaallah akan mengirimkan dua ketua dan sembilan wakil, jadi yang di Komisi VIII dan Komisi VI sebagai ketua,” kata Jazilul usai menghadiri kegiatan Hari Santri Nasional 2024 bersama Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, di Pondok Pesantren Mahasina Darul Quran Wal Hadits, Kota Bekasi, Jawa Barat, Selasa.

    Ia menambahkan Komisi VIII nanti akan mengurusi masalah haji, sosial, dan lainnya.

    “Sedangkan Komisi VI urusan perdagangan dan beberapa karena saya sedikit lupa dengan adanya nomenklatur baru, yang jelas ya itu perdagangan,” ujar politikus asal Jawa Timur tersebut.

    Baca juga: PKB isyaratkan Cak Imin jabat menteri bidang perekonomian

    Mengenai sosok ketua yang akan menjabat di dua komisi tersebut, Jazilul enggan menjawab dan meminta awak media untuk menunggu.

    Sementara itu, menanggapi tentang Hari Santri Nasional, Jazilul mengungkapkan bahwa berdasarkan rapat koordinasi nasional partai, semua anggota legislatif PKB di Indonesia diimbau untuk mengawal lahirnya peraturan daerah di kabupaten/kota terkait kebijakan untuk peningkatan kualitas pesantren.

    “Mudah-mudahan kepemimpinan Presiden Prabowo ini juga memberikan penghargaan yang layak kepada pesantren, kiai, dan ulama yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia,” ujar dia.

    Jazilul mengeklaim, peringatan hari santri yang mulai ditetapkan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo merupakan hasil kerja PKB untuk mendorong agar ada apresiasi bagi perjuangan para ulama dan santri yang telah berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

    Baca juga: PKB: Gabung pemerintahan Prabowo, karena tantangan bangsa kian berat
    Baca juga: PKB minta Prabowo tinjau ulang Perpres Nomor 33 Tahun 2020

    Pewarta: Donny Aditra
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jadi utusan bidang kepemudaan dan seni, Raffi Ahmad siap bantu Prabowo

    Jadi utusan bidang kepemudaan dan seni, Raffi Ahmad siap bantu Prabowo

    ANTARA – Tokoh dunia hiburan Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Selasa (22/10). Dijumpai usai pelantikannya, Raffi menyebut akan segera menyusun program kerja dan siap membantu Presiden di bidang yang digelutinya.
    (Aria Cindyara/Yogi Rachman/Arif Prada/Gracia Simanjuntak)

  • Mendagri instruksikan Ribka Haluk pulang sebulan sekali tangani Papua

    Mendagri instruksikan Ribka Haluk pulang sebulan sekali tangani Papua

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk untuk pulang sebulan sekali untuk menangani Papua.

    “Saya memberikan penugasan kepada beliau berdua untuk Ibu Ribka Haluk, saya minta untuk menangani masalah ke-Papua-an, paling tidak satu bulan sekali balik ke Papua dengan posisi wamen,” kata Tito usai penyambutan dua wakil menteri baru di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa.

    Baca juga: Tito Karnavian bersyukur punya dua wamen bantu urus Kemendagri

    Tito mengatakan awalnya Ribka hanya mengurus Papua Tengah, akan tetapi sekarang dia harus berkoordinasi dengan semua penjabat (Pj) gubernur yang ada di Papua.

    Papua saat ini memiliki enam provinsi, yaitu Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya.

    Empat provinsi terakhir dimekarkan dari Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2022. Pemekaran ini dilakukan untuk mengelola wilayah yang luas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

    “Yang tadi mengurus Papua Tengah sekarang harus koordinasi dengan enam gubernur Pj. di antaranya semuanya PJ, kemudian bupati dan wali kota saling mengawasi pilkada di sana,” jelasnya.

    Kemudian, juga mengurus Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) yang kosong sejak ditinggal Safrizal Zakaria Ali.

    Tito juga meminta Ribka mengawai Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Pemdaman kebakaran (Damkar).

    Presiden Prabowo Subianto melantik Ribka Haluk bersama dengan Bima Arya sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10).

    Ribka Haluk ditempatkan di Kementerian Dalam Negeri menggantikan Wakil Menteri Dalam Negeri sebelumnya, John Wempi Wetipo.

    Baca juga: Prabowo tunjuk Tito jadi Mendagri dan Bima-Ribka jadi Wamendagri
    Baca juga: Profil Ribka Haluk, bakal calon menteri dalam kabinet Prabowo
    Baca juga: Ribka Haluk siapkan tujuh program pada 100 hari kerja

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kemenkumham bentuk Tim Transisi untuk transformasi perubahan kabinet

    Kemenkumham bentuk Tim Transisi untuk transformasi perubahan kabinet

    Tim Transisi juga sudah mempersiapkan langkah strategis, seperti pengangkatan pelaksana tugas dan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)Jakarta (ANTARA) – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) membentuk Tim Transisi untuk transformasi perubahan kabinet dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Kami telah membentuk Tim Transisi untuk mempersiapkan transformasi Kemenkumham setelah Kemenkumham terbagi menjadi tiga kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ujar Sekretaris Jenderal Kemenkumham Nico Afinta di Jakarta, Selasa.

    Dalam acara Penyambutan Menteri dan Wakil Menteri bidang Hukum dan HAM (21/10), Nico menjelaskan Tim Transisi Kemenkumham telah merumuskan beberapa hal, diantaranya mempersiapkan draf Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri untuk menjembatani pengalihan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing kementerian.

    Untuk bagian program dan anggaran, telah disiapkan perubahan anggaran masing-masing anggaran, pengusulan revisi anggaran, serta penandatanganan perjanjian kerja tahun 2025.

    Baca juga: Yovie Widianto ingin percepat pemberdayaan ekonomi kreatif

    Untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam bidang keuangan, ia menuturkan Sekjen Kemenkumham telah mempersiapkan laporan keuangan hingga laporan penerimaan dana hibah.

    Terkait dengan sumber daya manusia (SDM), dia menyampaikan bahwa Tim Transisi akan berfokus pada pemisahan SDM berdasarkan fungsi dan peran baru di masing-masing kementerian.

    “Tim Transisi juga sudah mempersiapkan langkah strategis, seperti pengangkatan pelaksana tugas dan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN),” ucap dia menambahkan.

    Terkait dengan aset atau Barang Milik Negara (BMN) serta pengadaan barang dan jasa, Nico menjelaskan saat ini Biro BMN masih bertanggung jawab atas pengelolaan aset sementara di tiga kementerian yang baru dibentuk.

    Proses likuidasi ke kode satuan kerja baru, sambung dia, sedang dipersiapkan dengan tujuan agar setiap aset dapat segera dialokasikan ke masing-masing kementerian.

    Baca juga: Profil Juri Ardiantoro, Timses Prabowo-Gibran dan Stafsus Jokowi

    Selain itu, kata dia, Tim Transisi pun sudah mempersiapkan ruang kerja untuk seluruh menteri dan wakil menteri.

    Dirinya berharap komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat akan terus terjalin untuk menghadapi tantangan ke depan.

    “Kami siap mendukung kebijakan serta arahan yang diberikan” ujar Nico.

    Adapun terdapat masing-masing tiga nama menteri dan wakil menteri yang menjadi pimpinan tinggi dalam kementerian yang merupakan pecahan dari Kemenkumham, yakni Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

    Selain itu, Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Komjen Pol. Agus Andrianto, serta Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Jadi Menkomdigi, Meutya Hafid Mau Cek Sinyal ke Pelosok

    Jadi Menkomdigi, Meutya Hafid Mau Cek Sinyal ke Pelosok

    Jakarta

    Usai resmi menjabat Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid akan langsung mengecek sinyal internet di berbagai pelosok Tanah Air, terutama di Indonesia timur.

    Lokasi yang akan ditinjau Meutya berada di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Hal ini untuk memastikan pemerataan akses internet di seluruh wilayah Indonesia.

    Sebagai informasi, tak hanya Meutya Hafid yang dilantik Presiden Prabowo Subianto, tapi juga Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, yaitu Nezar Patria dan Angga Raka Prabowo.

    “Nanti kita bersama para Wamen dalam waktu dekat ke daerah-daerah 3T, terutama di timur Indonesia, untuk bagaimana memeriksa koneksi di sana, dengan harapan kalau kita mau basisnya digital, koneksi harus merata dan juga cepat,” tutur Meutya, Senin (21/10/2024).

    Selain itu, yang menjadi perhatian Meutya adalah bagaimana keberadaan layanan internet tak hanya mendorong transformasi digital tapi juga bisa ramah anak.

    “Bagaimana internet ramah anak, bagaimana anak-anak kita bisa terlindungi, human traficking atau trafficking anak, pornografi anak, kekerasan anak. Itu juga akan menjadi fokus kita dalam pembenahan ulang digital,” jelasnya.

    Berdasarkan informasi yang diterima detikINET, Meutya dan jajaran Komdigi akan menggelar rapat pimpinan pada hari ini, Selesa (22/10/2024). Salah satu pembahasan di rapim tersebut merancang strategi terkait Komdigi di kedepannya, termasuk rebranding dari Kominfo dan Komdigi.

    “Saat ini kita sudah sampai 98% koneksi, tetapi cepatnya belum merata, mudah-mudahan bisa lebih lebih cepat dirasakan,” kata Meutya.

    Meutya mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran menekankan sektor digital. Salah satu buktinya merubah nama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

    “Tentu, kalau kita lihat pidato pertama beliau sebagai presiden kemarin tentang digitalisasi untuk berbagai urusan pemerintahan itu menjadi fokus beliau,” ucapnya.

    (agt/fyk)

  • Ini Dia 2 Kucing Pesaing Bobby Kertanegara Milik Presiden Prabowo

    Ini Dia 2 Kucing Pesaing Bobby Kertanegara Milik Presiden Prabowo

    Jakarta

    Siapa bilang Bobby Kertanegara merupakan kucing dengan kasta tertinggi. Ternyata kucing Presiden Prabowo Subianto ini punya saingan lho.

    Hasil penelusuran detikINET dari berbagai macam sumber, ada dua kucing yang saat ini bisa menjadi rival Bobby. Lantas siapa saja mereka?

    Willow

    Willow adalah kucing Joe Biden, Presiden Amerika Serikat saat ini. Ia tinggal di Gedung Putih, setelah Joe dan istrinya Jill Biden, mengadopsinya ketika sedang berkampanye.

    Nama Willow diambil dari kota kelahiran Jill, yaitu Willow Grave, Pennsylvania, Amerika Serikat. Jill jatuh cinta kepada Willow, saat memberikan pidato di sebuah peternakan tempat Willow tinggal.

    Willow. Foto: (Instagram)

    Dari situ, Willow segera dibawa untuk tinggal bersama di Gedung Putih. Serupa dengan kucing Prabowo Bobby Kertanegara, Willow juga cukup aktif di media sosial.

    Nama Instagram Willow ialah @willowfirstcat. Sejak artikel ini dibuat, ia telah memiliki 81,3 ribu follower.

    Larry the Cat

    Larry the Cat telah menjadi kepala keamanan tikus di Kantor Perdana Menteri Inggris selama belasan tahun. Dirinya bergabung di 10 Downing Street sejak 2011.

    Larry kini telah berusia 17 tahun. Ia diyakini telah memasuki usia senja, dan hidup lebih lama dari kucing belang pada umumnya.

    Larry the Cat. Foto: (Instagram)

    Tidak seperti kucing Prabowo dan Joe, Larry cukup eksis di media sosial. Bahkan dirinya tak hanya punya akun Instagram, tapi juga X (tadinya Twitter), dan terdapat grup Facebook juga.

    Instagram: @larrythecatforpmX.xom: @Number10catGrup Facebook: Larry the Downing Street Cat for Prime Minister!

    Namun saat ini, Larry kedatangan rival. Ada anak kucing bernama Prince yang tengah bergabung dengannya. Prince datang bersama dengan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer.

    Diberitakan sebelumnya, ada pemandangan menarik yang tersaji, saat pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 pada Hari Minggu (20/10) pagi. Sebab kucing kesayangan Presiden Prabowo terlihat berada di Istana Kepresidenan menggunakan pet stroller.

    Kucing itu adalah Bobby Kertanegara. Kehadirannya di Istana Negara terungkap setelah Ketua Kadin Anindya Bakrie membagikan fotonya bersama Bobby di Instagram dan X. Sontak postingan tersebut dengan cepat menarik perhatian netizen Indonesia.

    (hps/afr)

  • Amerika Serikat pandang Indonesia mainkan peran kunci soal Palestina

    Amerika Serikat pandang Indonesia mainkan peran kunci soal Palestina

    Fakta bahwa Indonesia memiliki pasukan di UNIFIL bahkan sebelum krisis saat ini dimulai, menunjukkan bahwa Indonesia bersedia memainkan peran proaktif. Jadi, menurut saya pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita akan bekerja sama dengan Indonesia.Jakarta (ANTARA) –
    Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, memandang peran kunci Indonesia dalam konflik Palestina-Israel adalah suatu hal yang penting dan negara itu menyambut dengan tangan terbuka keikutsertaan Indonesia dalam mendukung solusi diplomatik atas konflik di kawasan itu.

    “Kami menyambut baik keterlibatan Indonesia. Kami menyambut baik keikutsertaan Indonesia,” katanya kepada ANTARA di dalam kompleks Kedutaan Besar Amerika Serikat, di Jakarta, Senin. Ia memimpin delegasi pemerintah Amerika Serikat dalam upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Presiden Prabowo Subianto di Gedung Parlemen di Jakarta, sehari sebelumnya (20/10/2024).

    Di dalam delegasi khusus yang diberi mandat mewakili Presiden Amerika Serikat, Joseph Biden, terdapat Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala S Lakhdir, Wakil Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Don Graves, Panglima Komando Indo-Pasifik Amerika Serikat, Laksamana Samuel Paparo, Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Daniel J Kritenbrink, dan Asisten Khusus Presiden dan Direktur Senior untuk Asia Timur dan Oseania Dewan Keamanan Nasional, Mira Rapp-Hooper.

    Baca juga: Presiden Joe Biden ucapkan selamat atas pelantikan Presiden Prabowo

    Greenfield bilang, seperti yang telah mereka sampaikan, dan dia telah sampaikan secara berkala di PBB, mereka ingin mendukung solusi diplomatik yang akan mengarah pada perdamaian, yang akan mengarah pada suatu lingkungan di mana Israel merasa aman dan Palestina memiliki keamanan dalam negara mereka sendiri.

    “Dan semua pihak harus turun tangan untuk mewujudkannya, dan Indonesia kembali memainkan peran kunci. Seperti dalam situasi di Lebanon, pasukan Indonesia adalah anggota aktif di UNIFIL, dan saya menyesalkan adanya tiga tentara Indonesia yang terluka,” katanya.

    Ia baru saja memeriksa bahwa mereka telah kembali ke pangkalan mereka, “Tetapi kami terus mendukung upaya UNIFIL. Kami mendukung PBB dan sekali lagi, kami mendukung negara-negara yang berperan untuk menemukan solusi diplomatik dan cara diplomatik ke depan.”

    Ia katakan, mereka sangat prihatin dengan situasi kemanusiaan di Gaza, “Seperti yang saya ketahui juga dialami oleh masyarakat Indonesia, dan kami ingin bekerja untuk menemukan solusi damai secepat mungkin, sehingga warga Palestina dapat hidup, kembali hidup di lingkungan yang aman.”

    Pemerintahan negara itu, kata perempuan diplomat karir itu, ingin melihat para sandera kembali, dan kami tahu bahwa perdamaian tidak akan terwujud tanpa pengembalian para sandera. “Jadi, itu adalah bagian dari upaya diplomatik kami, dan peran apa pun yang dapat dimainkan Indonesia dalam menemukan solusi, menemukan jalan ke depan, akan sangat dihargai.”

    Baca juga: AS tegaskan kembali seruan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza

    Saat ditanya apakah dia akan meminta Indonesia sebagai mitra dialog untuk membantu mengatasi krisis di negara-negara Timur Tengah, dia katakan, “Anda tahu, saya rasa kita tidak perlu meminta. Indonesia telah mengajukan diri. Indonesia telah mengajukan berbagai upaya.”

    “Fakta bahwa Indonesia memiliki pasukan di UNIFIL bahkan sebelum krisis saat ini dimulai, menunjukkan bahwa Indonesia bersedia memainkan peran proaktif. Jadi, menurut saya pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita akan bekerja sama dengan Indonesia. Itu memang tujuan kita untuk bekerja sama,” kata dia.

    Di dalam pidato pertama kenegaraan Prabowo di Gedung Parlemen, dia menegaskan komitmen tinggi pemerintahannya dalam mendukung Palestina merdeka.

    Pemerintahan Presiden Joko Widodo, kata dia, telah mengirimkan banyak bantuan untuk rakyat Palestina dan hari ini Indonesia memiliki tim medis yang bekerja di Gaza dan Raffah dengan risiko sangat tinggi. Dokter-dokter dan perawat-perawat kita telah bekerja sama dengan Uni Emirat Arab.

    “Dan kita pun siap untuk mengirim bantuan yang lebih banyak dan siap mengevakuasi mereka yang luka dan anak-anak yang trauma dan (untuk merawat semua) korban, kita siapkan semua rumah sakit dan tentara, dan nanti rumah-rumah sakit lain untuk membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban perang yang tidak adil (itu),” katanya.

    Pewarta: Ade P Marboen
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024