Tag: Prabowo

  • Gerindra Resmi Usung Ahmad Luthfi Cagub Jateng

    Gerindra Resmi Usung Ahmad Luthfi Cagub Jateng

    Jakarta, Gatra.com – Partai Gerindra akhirnya memutuskan untuk mengusung Irjen Pol Ahmad Luthfi sebagai bakal calon gubernur pada Pilgub Jawa Tengah tahun 2024.

    “Untuk Jawa Tengah, Pak Prabowo putuskan adalah Irjen Polisi Drs. H. Ahmad Luthfi menjadi bakal calon gubernur,” kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7) seperti dikutip dari Antara.

    Muzani menepis isu dilantiknya Ketua DPD Partai Gerindra Jateng Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian merupakan politik menukar tiket untuk diberikan kepada Ahmad Luthfi yang akan maju pada Pilkada Jateng.

    Dia mengatakan bahwa partainya memutuskan mengusung Ahmad Luthfi ketimbang Sudaryono karena dianggap memiliki rekam jejak mumpuni dalam memahami kondisi Jateng.

    “Karena kita merasa bahwa Pak Luthfi adalah Kapolda Jawa Tengah dan beliau orang Jawa Tengah, cukup lama bekerja sebagai Kapolda di sana, beliau cukup memahami kondisi Jawa Tengah dan beliau mempersiapkan diri sudah cukup lama,” kata Muzani.

    Sementara itu, lanjut dia, Sudaryono dipertimbangkan oleh Partai Gerindra agar fokus dalam mengemban jabatan sebagai Wakil Menteri Pertanian.

    “Pak Sudaryono adalah anak muda yang tentu saja menjadi wakil menteri pertanian, beliau merasa tidak bisa membagi tugas kalau dua-duanya dia pikul,” ujarnya.

    Muzani menambahkan keputusan Partai Gerindra mengusung Ahmad Luthfi pada Pilkada Jateng 2024 telah dikomunikasikan dengan partai politik lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

    “Keputusan ini tentu saja setelah kita berkomunikasi, berkoordinasi dengan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju dan akhirnya kita memutuskan ke Haji Ahmad Luthfi,” katanya.

    Muzani mengatakan bahwa Ahmad Luthfi akan pensiun dari jabatannya sebagai Kapolda Jateng guna mempersiapkan diri bertarung dalam kontestasi Pilkada Jateng 2024.

    “Pada waktunya Pak Luthfi mungkin akan segera pensiun dari kursinya sebagai Kapolda ataupun polisi aktif untuk segera mempersiapkan diri menjadi bakal calon gubernur dan mungkin setelah itu intensitas komunikasi politik dengan para pihak, termasuk dengan pejabat partai akan diintensifkan,” katanya.

    61

  • Maung Jadi Mobil Dinas Menteri

    Maung Jadi Mobil Dinas Menteri

    Jakarta

    Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri hingga pejabat eselon I menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad sebagai mobil dinas. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti mengaku siap mengikuti arahan tersebut.

    “Kami siap mengikuti arahan Presiden Prabowo,” kata Abdul Mu’ti saat dihubungi, Selasa (29/10/2024).

    Mu’ti mengungkapkan sampai saat ini dia masih menggunakan mobil lama. Sebab mobil maung belum siap.

    “Akan tetapi, sampai sekarang mobil belum siap. Saya masih memakai mobil yang lama.

    Istana Kepresidenan sebelumnya menegaskan Prabowo Subianto memberikan arahan kepada seluruh menteri dan pejabat kabinet lain untuk menggunakan mobil dinas Maung buatan PT Pindad. Prabowo disebut memberikan arahan ini dalam retreat beberapa waktu lalu.

    “Arahan Pak Prabowo waktu retreat agar seluruh menteri, wakil menteri, dan kepala badan menggunakan mobil dinas Maung buatan Pindad,” kata Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi saat dimintai konfirmasi detikcom, Senin (28/10).

    Mensetneg Pastikan Mobil Maung Akan Terlaksana

    “Ya jadi, dong, semangatnya adalah kita harus punya mobil buatan sendiri,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

    Dia mengatakan mobil itu akan dibeli, bukan disewa. Dia menilai hal itu merupakan bentuk investasi.

    Dia meminta dukungan terkait rencana penggunaan mobil Maung sebagai mobil dinas menteri. Dia berharap Pindad dapat memproduksi mobil dengan kualitas terbaik.

    “Doain aja doain biar Pindad bisa segera produksi kualitas yang baik,” ujarnya.

    Lalu, apakah semua menteri dan wakil menteri akan menggunakan Maung?

    “Yang penting semangatnya. Kita hitung nanti,” tutur Prasetyo.

    (dek/dnu)

  • Bawa Calo untuk Menang Tender Proyek di Kementan, Menteri Amran Ancam Blacklist Perusahaan

    Bawa Calo untuk Menang Tender Proyek di Kementan, Menteri Amran Ancam Blacklist Perusahaan

    GELORA.CO – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali menyampaikan komitmennya untuk memberantas praktik korupsi di institusinya. Ancaman sanksi tidak hanya kepada para pegawau Kementan. Tetapi juga bagi perusahaan yang menggunakan praktik kotor untuk menang tender. 

    Amran menegaskan dirinya berkomitmen penuh untuk memberantas praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi di lingkungan Kementan. Salah satu upayanya adalah penandatanganan pakta integritas oleh pejabat Eselon I di lingkup Kementan. Pemandangan itu menjadi wujud nyata komitmen seluruh jajaran Kementan dalam menjaga integritas dan transparansi sebagai dasar pelaksanaan tugas.

    Selain itu Kementan juga menyelenggarakan penandatanganan Komitmen Penerapan Core Values ASN BerAKHLAK dan Employer Branding Bangga Melayani Bangsa. Kegiatan ini dihadiri oleh mitra pertanian, termasuk pengusaha, sebagai wujud dukungan dalam mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi dan menciptakan tata kelola yang bersih di sektor pertanian.

    Amran menekankan bahwa pemberantasan korupsi bukan sekadar jargon. Tetapi langkah konkret untuk memastikan akuntabilitas di Kementan. “Kita tidak boleh bermain-main. Sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus melakukan pencegahan dan menghentikan praktik korupsi, nepotisme, dan kolusi. Itu semua tidak boleh terjadi,” ujarnya saat memberikan arahan di Kementan pada Selasa (29/10). 

    Menurutnya, pakta integritas bukan hanya simbol. Tetapi janji seluruh pejabat dan pegawai Kementan untuk bekerja dengan jujur, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Amran juga menekankan pentingnya mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan praktik percaloan dalam proyek atau pengadaan. 

    “Tidak boleh ada yang menggoda Kementan, dan Kementan juga tidak boleh tergoda untuk bermain-main,” katanya. Amran berharap Kementan dapat mencapai swasembada pangan secara terhormat. 

    Dalam kesempatan itu, Amran juga memberikan peringatan kepada para pengusaha atau mitra Kementan. “Bagi pengusaha yang membawa calo, akan saya blacklist,” tambahnya.

    Ia menegaskan bahwa integritas adalah kunci dalam mencapai ketahanan pangan nasional. Aparatur yang berintegritas tinggi akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pencapaian visi Kementan. Dia menginginkan komitmen penuh dari seluruh jajaran Kementan untuk bekerja secara profesional dan menghindari praktik korupsi. 

    “Harta yang berlimpah tidak ada artinya jika kehormatan kita ternoda. Kita harus bekerja sama untuk membangun reputasi yang baik bagi anak cucu kita di masa depan,” ungkap Amran. Dengan pakta integritas itu, Kementan bertekad untuk terus meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang bersih dan berintegritas. Serta membangun tata kelola yang lebih transparan di masa depan.

    Diberitakan sebelumnya, Amran telah mengambil langkah tegas dengan mencopot seorang pejabat Eselon II di Kementan yang terbukti terlibat dalam praktik korupsi. Langkah ini diambil sebagai upaya menegakkan integritas dan transparansi di sektor pertanian, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi di seluruh jajaran pemerintahan. 

  • Prabowo Diminta Turun Tangan Usut Kasus Pemecatan Rudy Soik

    Prabowo Diminta Turun Tangan Usut Kasus Pemecatan Rudy Soik

    GELORA.CO –  Kasus pemecatan Kaur Bin Ops (KBO) Reskrim Polresta Kupang Kota, Rudy Soik, yang saat ini sedang dibahas Komisi Hukum DPR dapat menjadi pintu masuk upaya pemberantasan mafia BBM ilegal yang beroperasi selama ini. 

    Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap keberadaan jaringan mafia BBM ilegal yang melibatkan banyak pihak sebagaimana disampaikan Rudy Soik. 

    Upaya ini perlu dilakukan sebagai wujud keseriusan pemerintahan Prabowo yang akan memerangi mafia BBM ilegal. 

     

    Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI), Mulyanto, menilai pengungkapan kasus ini secara objektif sangat perlu dalam rangka membenahi tata kelola distribusi BBM bersubsidi bagi masyarakat. 

    Ia menilai pengusutan jaring mafia BBM ilegal tidak bisa diserahkan kepada lembaga yang terindikasi terlibat dalam perkara. 

    Karena itu Presiden harus turun tangan langsung menugaskan Kapolri membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan kasus BBM ilegal di NTT yang berbuntut dipecatnya Ipda Rudy Soik.

    “Langkah ini lebih obyektif dan adil baik bagi Ipda Rudy Soik maupun Polda NTT. Secara teknis tim khusus tersebut dapat melibatkan BPH Migas dan Pertamina,” kata Mulyanto dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa, 29 Oktober 2024.

    Ia menambahkan tanpa pembuktian terlebih dahulu benar atau tidaknya kasus penyimpangan BBM tersebut maka pemecatan Ipda Rudy Soik bagi publik akan menimbulkan tanda tanya besar dan persepsi bahwa tangan Polda NTT justru dipinjam oleh pelaku untuk menutupi kasus penyimpangan BBM kalau itu benar terjadi.

    Di tengah upaya Pemerintah yang belum tuntas untuk melaksanakan pembatasan BBM bersubsidi, semestinya langkah-langkah untuk menekan penyimpangan penggunaan BBM ini mendapat dukungan aparat, bukan malah sebaliknya terkesan kepolisian mengambil langkah kontraproduktif yang menghambat langkah mengungkapan kasus penyimpangan BBM oleh Ipda Rudy Soik.

    Mulyanto menyebut, kuota BBM bersubsidi untuk tahun 2024 diperkirakan akan terlampaui, apalagi kalau upaya pengawasan Pemerintah atas distribusi BBM bersubsidi ini kendor. 

    “Secara nilai mungkin kerugian dari kasus ini tidak terlalu besar tapi sangat penting untuk mengungkap keberadaan mafia BBM ilegal. Selama ini masyarakat hanya sekedar mengira-ngira adanya mafia BBM ilegal. Dan dengan adanya kasus ini harusnya pengungkapan keberadaan mafia BBM ilegal itu benar-benar dapat dilakukan secara transparan,” tegas Mulyanto.

  • Presiden ingin kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat

    Presiden ingin kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat

    Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) berjabat tangan dengan Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono (kanan) usai pertemuan di Jalan Kertanegara, Jakarta, Kamis (15/8/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya/aa.

    Utusan Khusus: Presiden ingin kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat
    Dalam Negeri   
    Widodo   
    Minggu, 27 Oktober 2024 – 19:01 WIB

    Elshinta.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan Muhamad Mardiono mengatakan Presiden Prabowo Subianto menginginkan kekayaan alam dikelola untuk kemakmuran rakyat.

    Hal itu disampaikan Mardiono usai mengikuti retreat Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Minggu.

    “Presiden ingin mengembalikan kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 bahwa bumi, kekayaan alam ini harus diperuntukkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya,” kata Mardiono.

    Menurutnya, dalam retreat selama empat hari dan tiga malam, jajaran anggota kabinet mendapatkan banyak sekali pendidikan-pendidikan yang sangat berarti, utamanya terkait kedisiplinan.

    Anggota kabinet juga mendapatkan banyak pencerahan-pencerahan dalam melakukan percepatan membangun kesejahteraan rakyat, khususnya di bidang ketahanan pangan.

    “Jadi semua telah dipaparkan dari masing-masing kementerian. Tinggal nanti mengimplementasikan di lapangan. Dan bapak Presiden menginginkan untuk ini langsung dikerjakan lebih cepat, kami tidak ada banyak waktu menunggu, tetapi bekerja cepat untuk rakyat,” ujarnya.

    Sumber : Antara

  • PR Perdana Presiden Prabowo, Tuntaskan Imbas Sritex (SRIL) Pailit

    PR Perdana Presiden Prabowo, Tuntaskan Imbas Sritex (SRIL) Pailit

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun tangan untuk menuntaskan perkara kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex. Kasus ini menjadi pekerjaan besar pada awal pemerintahan Prabowo Subianto usai dilantik sebagai presiden 20 Oktober 2024 lalu.

    Sritex adalah salah satu raksasa tekstil asal Indonesia yang nasibnya berada di ujung tanduk. Operasi perusahaan ini berada di Provinsi Jawa Tengah, khususnya kawasan Soloraya. Status kepailitan Sritex mengancam nasib sekitar 50.000 pekerjanya. Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja berada di depan mata.

    Prabowo sendiri telah memanggil sejumlah menterinya mulai dari menteri ketenagakerjaan, menteri kooordinator perekonomian, hingga menteri keuangan untuk membahas imbas kepailitan Sritex. Tak hanya itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel juga telah mengunjungi pabrik Sritex untuk memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja alias PHK.

    “Pak Presiden minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Selasa kemarin.

    SritexPerbesar

    Yassierli menuturkan bahwa pemerintah memandang Sritex sebagai bagian dari industri strategis yang perlu mendapat perhatian khusus. Apalagi, tekstil dan produk tekstil adalah industri padat karya yang menyerap jumlah pekerja yang tidak sedikit. 

    “[Padat karya] itu salah satu alasan. Tentu kami ingin starting ini baik dan kami ingin memberi sinyal ke perusahaan bahwa kami dari pemerintah hadir dan tidak akan membiarkan isu macam-macam membuat ekonomi bermasalah dan karyawan itu jadi terganggu,” tegasnya.

    Dalam catatan Bisnis, gelombang pemutusan hubungan kerja alias PHK terjadi cukup massif beberapa waktu belakangan ini. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan jumlah kasus PHK sampai Agustus 2024 lalu mencapai 52.993. 

    Khusus di Jawa Tengah alias Jateng jumlah pekerja yang terkena PHK mencapai 14.767 pekerja, disusul Banten 9.114 pekerja, dan DKI Jakarta di posisi ketiga dengan 7.469 pekerja.

    Tren lonjakan kasus PHK itu memicu gugatan perselisihan hubungan industrial atau PHI di sejumlah pengadilan. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat misalnya, selama 3 tahun terakhir terdapat sebanyak 1.093 perkara.

    Secara rinci pada tahun 2022, PN Jakpus menangani 438 perkara PHI, kemudian 369 perkara pada 2023, dan 286 perkara tercatat sejak 3 Januari 2024 hingga Oktober 2024.

    Sementara itu, di Pengadilan Negeri Semarang terdapat 66 gugatan PHI dalam periode 3 Januari – 29 Oktober 2024. Mayoritas atau sekitar 34 gugatan, dalam satu gugatan bisa mewakili 10 orang, diajukan oleh pekerja industri tekstil. Sebagian gugatan PHI diajukan oleh pekerja group Sritex, Sinar Pantja Djaja.

    Dari PKPU ke Pailit Sritex

    Bisnis mencatat bahwa kisruh kepailitan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) dan tiga anak usahanya yakni PT Sinar Pantja Djaja, PT Bitratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya bermula tahun 2021 lalu. Sritex digugat PKPU oleh CV Prima Karya.

    Nama CV Prima Karya pada waktu itu mendapat sorotan karena diduga menjadi bagian dari strategi penyelesaian ontran-ontran utang PT Sri Rejeki Isman Tbk atau SRIL. 

    Informasi yang beredar adalah salah satu petinggi CV Prima, Djoko Prananto memiliki kedekatan dengan pihak Sritex. Djoko diketahui pernah menjabat sebagai Sekretaris di GOR Sritex Arena.  

    Penelusuran Bisnis, Djoko juga terlibat dalam berbagai proyek di lingkungan perusahaan grup Sritex. Salah satunya pembangunan Kantor Sari Warna di Kebakkramat, Karanganyar, Jawa Tengah.  

    Sari Warna Textile adalah salah satu lini usaha milik keluarga Lukminto. Perusahaan tekstil ini tercatat memiliki trasaksi penjualan dengan SRIL pada tahun 2020 sebesar US$30,3 juta. 

    Dalam catatan Bisnis, CV Prima Karya adalah sebuah perusahaan konstruksi – enginering yang berlokasi di Jalan Juanda, Pucangsawit, Jebres, Solo. 

    Sementara itu, pihak SRIL melalui keterangan resminya membantah kabar yang menyebut bahwa permohonan PKPU terhadap SRIL merupakan rekayasa pihaknya sendiri. 

    Kepala Komunikasi Perusahaan SRIL pada waktu gugatan itu diajukan, Joy Citradewi menyanggah bahwa Direktur CV Prima Karya Djoko Prananto adalah kerabat dekat keluarga besar Lukminto. 

    Adapun, lanjut Citra, jika yang dimaksud adalah posisi Sekretaris di Sritex GOR Arena, pihak SRIL mengklarifikasi bahwa Djoko Prananto pernah mengemban posisi tersebut. Djoko pernah tergabung dalam aktivitas fundraising untuk salah satu acara olahraga yang diadakan di GOR Sritex Arena.  

    “Terlepas dari acara sosial tersebut, CV Prima Karya merupakan mitra usaha Perusahaan kami sejak tahun 2017 yang bergerak di bidang konstruksi,” katanya

    Sritex PailitPerbesar

    Singkat cerita, Sri Rejeki Isman atau Sritex kemudian resmi diputus PKPU oleh Pengadilan Niaga Semarang. Sritex dan tiga anaknya resmi berstatus PKPU sementara pada Mei 2021. Pada September 2021, status PKPU Sritex lanjut sampai 6 Desember 2021. 

    Status PKPU kemudian dimanfaatkan oleh perseroan untuk mengajukan proposal perdamaian kepada krediturnya. Pada tanggal Januari 2022, mayoritas kreditur menyetujui proposal perdamaian Sritex. Alhasil, perusahaan milik keluarga Lukminto itu lolos dari jerat pailit.

    Namun demikian, emiten tekstil, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex (SRIL) resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg.

    Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN niaga Semarang.

    Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.  

    Dalam perkara ini, PT Indobharat meminta PN Niaga untuk membatalkan putusan PN Semarang No. 12/Pdt.Sus PKPU/2021.PN.Niaga.Smg pada 25 Januari 2022 terkait Pengesahan Rencana Perdamaian (Homologasi). 

    “Menyatakan PT Sri Rejeki Isman Tbk, PT Sinar Pantja Djaja, PT Biratex Industries, dan PT Primayudha Mandirijaya pailit dengan segala akibat hukumnya,” tulis pernyataan dalam putusan terbaru.

    Skema Penyelematan

    Sementara itu, pemerintah berpeluang menggelontorkan dana talangan atau bailout untuk menyelamatkan raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex dari kondisi pailit. 

    Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yanita membenarkan bahwa ada kemungkinan pemberian dana talangan dan insentif untuk Sritex dan industri tekstil keseluruhan. 

    “Ya seperti itu [insentif atau dana talangan], tapi nanti lihat modelnya disusun. Iya seperti itu sih karena kan ini bersama. [Bailout] Kita lihat aja nanti,” kata Reni di Kantor Kemenperin, Senin (28/10/2024).

    Reni menyebut pemerintah tidak akan mengambil kebijakan berupa ambil alih Sritex. Kendati demikian, dia membenarkan bahwa Kemenperin akan berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

    Untuk berkoordinasi dengan empat kementerian tersebut, Reni menuturkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah bertemu dengan Komisaris Utama (Komut) Sritex Iwan S. Lukminto di Kantor Kemenperin hari ini. 

    “Untuk menyelamatkan itu kan Pak Menperin harus tahu dulu kan. Makanya pertemuan hari ini lebih kepada kita tahu kondisi existing itu seperti apa sih untuk itu akan disusun langkah-langkah upaya penyelamatan itu,” ujarnya. 

  • Airlangga Beberkan Rencana Pakai Mobil Maung Buatan Pindad

    Airlangga Beberkan Rencana Pakai Mobil Maung Buatan Pindad

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi rencana pemakaian mobil Maung buatan PT Pindad untuk menteri dan para eselon I. 

    Sejauh pantauan Bisnis, sejak dirinya kembali dilantik menjadi Menko Perekonomian pada 21 Oktober lalu, Airlangga tak lagi menggunakan mobil dinas bernomor polisi RI 15. 

    Dirinya kembali ke kantornya di Lapangan Banteng menggunakan mobil dengan nomor polisi ZZH, khas kode plat nomor kendaraan dinas untuk pejabat negara. 

    “Memang masih ZZH, yang Maung nanti tunggu tanggal waktunya,” ungkapnya kepada media massa di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (29/10/2024). 

    Meski demikian, Airlangga mengungkapkan bahwa sejatinya kementeriannya telah memiliki mobil sejenis Maung sejak dua tahun lalu. 

    Mantan Ketua Umum Golkar merahasiakan jenis kendaraan tersebut, namun berencana akan memakainya. 

    “[Mobilnya] Rahasia. [Belum dipakai] karena lagi dicat putih,” tuturnya sembari tertawa. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto kerap menggunakan mobil berwanra putih. Tak terkecuali saat dirinya dilantik dan menaiki Maung MV3 Garuda usai dilantik sebagai presiden. 

    Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menteri dan eselon I untuk tidak lagi menggunakan mobil impor. Adapun saat ini, para menteri dan Anggito sendiri, menggunakan mobil Toyota Alphard. 

    Sebagai gantinya, para menteri wakil menteri dan eselon I akan menggunakan mobil buatan Pindad dalam kegiatan sehari-harinya sebagai pejabat negara. 

    “Minggu depan saya akan pakai mobil maung mobil Pindad karena Pak Prabowo sudah bilang ‘minggu depan tidak ada lagi mobil barang impor untuk menteri dan eselon I’ [meniru ucapan Prabowo] ,” tuturnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024). 

    Dalam hal ini, Anggito menekankan pentingnya penggunaan produk dalam negeri dalam rangka memperkuat dan mendukung industri dalam negeri. 

  • Ekonom Paparkan Potensi Ekonomi yang Signifikan dari Program Makan Bergizi Gratis

    Ekonom Paparkan Potensi Ekonomi yang Signifikan dari Program Makan Bergizi Gratis

    Jakarta, Beritasatu.com – Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menyatakan, program makan bergizi gratis (MBG) yang akan dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki potensi ekonomi yang signifikan.

    “Program ini berpotensi sangat baik jika direncanakan dan diuji coba secara matang,” ujar Awalil dikutip, Selasa (329/10/2024).

    Menurut Awalil, program MBG dapat meningkatkan perputaran uang secara nasional. Apabila dana sebesar Rp 71 triliun dalam program ini diinvestasikan pada bahan-bahan lokal, seperti beras dan susu, efek ekonominya akan lebih terasa di tingkat daerah.

    Dia juga menekankan bahwa penggunaan bahan baku lokal, daripada impor, akan memberikan kontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

    Sementara, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, anggaran MBG akan digunakan untuk membeli produk pertanian lokal, yang pada gilirannya dapat mendorong perputaran uang di masyarakat.

    Sejumlah kementerian menyatakan dukungannya terhadap program MBG. Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan program pekarangan pangan bergizi dan peningkatan produksi susu dan daging untuk mendukung MBG.

    Menteri Pertanian menambahkan bahwa program ini dapat dimulai dari tingkat rumah tangga melalui pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari.

    Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan akan memastikan kualitas ikan yang digunakan dalam program MBG.

  • Kapolri Listyo Akan Terima Penghargaan dari Malaysia, Pakar: Bentuk Pengakuan Atas Dedikasi – Page 3

    Kapolri Listyo Akan Terima Penghargaan dari Malaysia, Pakar: Bentuk Pengakuan Atas Dedikasi – Page 3

    Ia mengungkap kembali hasil riset International Police Science Association (IPSA) yang berbasis di Amerika Serikat berkolaborasi dengan Institute for Economic and Peace (IEP) yang terdaftar di Autralia.

    Dalam laporan bertajuk World Internal Security and Police Index (WISPI) 2023, IPSA dan IEP mengukur kemampuan kepolisian suatu negara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta keselamatan anggotnya.

    “Hasilnya Polri menempati peringkat ke-63 dari 125 negara atau naik 21 peringkat dibanding sebelumnya di posisi ke-84 dari 127 negara. Bahkan untuk salah satu varibel, Polri terbaik ke-3 di dunia,” jelas R Haidar Alwi.

    Gallup, lembaga survei lainnya dari Amerika Serikat juga mengakui kinerja positif Polri. Mereka mengukur persepsi masyarakat terhadap kinerja kepolisian di lebih dari 120 negara dengan mewawancarai sekitar 127 ribu orang dewasa.

    “Dari laporan Global Law and Order yang dirilis Gallup tahun 2022, Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo masuk lima besar polisi dengan kinerja terbaik di dunia,” pungkas R Haidar Alw

  • Begini semarak penyambutan Presiden Prabowo dan para menteri jelang pembekalan di Akmil Magelang

    Begini semarak penyambutan Presiden Prabowo dan para menteri jelang pembekalan di Akmil Magelang

    Kamis, 24 Oktober 2024 16:57 WIB

    Sejumlah siswa membentangkan poster dan bendera Merah Putih saat akan menyambut kegiatan rapat kerja Presiden Prabowo Subianto dan retret Kabinet Merah Putih 2024-2029 di kawasan Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (24/10/2024). Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan mengikuti kegiatan pembekalan pada 25-27 Oktober 2024 di Akmil Magelang. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

    Sejumlah siswa membawa bendera Merah Putih saat akan menyambut kegiatan rapat kerja Presiden Prabowo Subianto dan retret Kabinet Merah Putih 2024-2029 di kawasan Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (24/10/2024). Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan mengikuti kegiatan pembekalan pada 25-27 Oktober 2024 di Akmil Magelang. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

    Sejumlah siswa membentangkan poster dan bendera Merah Putih saat akan menyambut kegiatan rapat kerja Presiden Prabowo Subianto dan retret Kabinet Merah Putih 2024-2029 di kawasan Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (24/10/2024). Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan mengikuti kegiatan pembekalan pada 25-27 Oktober 2024 di Akmil Magelang. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.

    Sejumlah siswa membentangkan poster dan bendera Merah Putih saat akan menyambut kegiatan rapat kerja Presiden Prabowo Subianto dan retret Kabinet Merah Putih 2024-2029 di kawasan Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Kamis (24/10/2024). Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih akan mengikuti kegiatan pembekalan pada 25-27 Oktober 2024 di Akmil Magelang. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww.