Tag: Prabowo

  • Indonesia-China akan Makin Kuat di Pemerintahan Baru, Termasuk Pertukaran Antarmasyarakat

    Indonesia-China akan Makin Kuat di Pemerintahan Baru, Termasuk Pertukaran Antarmasyarakat

    GELORA.CO – Duta Besar (Dubes) RI untuk China dan Mongolia, Djauhari Oratmangun mengungkapkan hubungan Indonesia dan China akan semakin kuat pada era pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Kami optimistis di bawah pemerintahan baru, hubungan Indonesia dan China akan terus semakin kuat, mempererat kerja sama yang bermanfaat bagi kedua negara dalam bidang perdagangan, investasi, infrastruktur maupun pertukaran antarmasyarakat,” ujar Djauhari dikutip di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Ia menyampaikan hal tersebut dalam resepsi diplomatik peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI yang dihadiri sekitar 500 orang termasuk para duta besar, diplomat dari negara-negara sahabat, pejabat pemerintahan, pimpinan bisnis dari China, maupun Warga Negara Indonesia (WNI) dengan berbagai profesi. Hadir juga Wakil Menteri Luar Negeri China Sun Weidong.

    “Dalam pidato pertamanya di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden Prabowo menekankan pentingnya persatuan dan optimisme dalam menghadapi tantangan global. Ia menegaskan keyakinan Indonesia dalam menghadapi masa-masa yang penuh gejolak, dengan mengandalkan kekayaan alam dan sumber daya manusia Indonesia,” ungkap Dubes Djahari.

    Pemerintahan baru, kata Djauhari, akan memprioritaskan program-program utama, seperti pengelolaan sumber daya alam, pencapaian swasembada pangan dan energi serta peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui industri hilir.

    “Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa pertumbuhan ini akan memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pun di panggung internasional, Indonesia akan mempertahankan kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, dengan menyeimbangkan netralitas dengan kontribusi aktif bagi perdamaian, keamanan dan kemakmuran dunia,” tambah Djauhari.

    Indonesia, menurut Djauhari, tetap berkomitmen untuk membina hubungan damai dengan semua negara, berdasarkan prinsip saling menghormati dan kepentingan bersama.

    “Dengan mempertahankan prinsip kedaulatan dan non-intervensi, Indonesia akan terus mendorong kerja sama, multilateralisme, dan solusi damai dalam menyelesaikan perbedaan,” tegas Djauhari.

    Terkait hubungan dengan China, Djauhari yang telah bertugas sejak 2018, mencatat adanya pertumbuhan yang konsisten terutama di bidang perdangangan dan investasi.

    Pada 2019, volume perdagangan Indonesia-China tercatat sebesar 79,76 miliar dolar AS dan pada 2023 sudah meningkat hampir dua kali lipat menjadi 139,26 miliar dolar AS dengan surplus di Indonesia.

    Hingga September 2024, perdagangan bilateral Indonesia-China telah mencapai 105,62 miliar dolar AS.

    Selain itu, di bidang investasi, China tetap menjadi salah satu investor utama Indonesia, dengan kontribusi signifikan dalam energi terbarukan, infrastruktur, kesehatan dan transportasi.

    Pada 2014, investasi China di Indonesia hanya bernilai 800 juta dolar AS. Pada 2023, investasi dari China ke Indonesia telah mencapai 7,4 miliar dolar AS sedangkan dari Hong Kong sebesar 6,5 miliar dolar AS.

    Tidak kalah penting di sektor pariwisata, sebelum pandemi, pada 2019 ada 2,07 juta turis dari Tiongkok, sementara dari Indonesia 700 ribu WNI datang ke China. Bali tetap menjadi favorit tujuan wisata dengan menarik 1,1 juta turis China pada 2019.

    Indonesia menargetkan 1 – 1,5 juta wisatawan China datang ke Indonesia hingga akhir 2024.

    “Hingga Agustus tahun ini, 700 ribu wisatawan China telah mengunjungi Indonesia, yang menunjukkan kekuatan hubungan pariwisata kami dan minat yang semakin besar terhadap keindahan alam serta keanekaragaman budaya Indonesia,” ungkap Djauhari.

    Namun, ikatan kedua negara melampaui angka.

    “Salah satu pilar terkuat hubungan kita terletak pada hubungan antarmasyarakat yang telah berkembang seiring waktu. Sebelum pandemi, lebih dari 15 ribu pelajar Indonesia mengejar pendidikan tinggi di China. Saat ini, lebih dari 6 ribu pelajar Indonesia sedang belajar di China. Hal ini mencerminkan ketahanan pertukaran pendidikan kami dan rasa saling menghormati yang mendalam antara kedua negara,” jelas Djauhari.

    Dalam acara tersebut, Djauhari juga memperkenalkan program Golden Visa yang menawarkan izin tinggal 5-10 tahun dengan manfaat proses administrasi yang lebih mudah, akses masuk berkali-kali dan kepemilikan aset.

    “Golden Visa mencerminkan komitmen kami terhadap lingkungan yang ramah bagi investor. Saya mendorong para investor China dan mitra internasional untuk memanfaatkan kesempatan ini. Dengan berinvestasi di Indonesia, Anda turut berkontribusi pada pertumbuhan bersama dan memperoleh peluang di salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia,” tutur Djauhari.

  • Bos BPI Danantara, Pandu Sjahrir & Menteri Rosan Dipanggil Prabowo ke Istana

    Bos BPI Danantara, Pandu Sjahrir & Menteri Rosan Dipanggil Prabowo ke Istana

    Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10/2024). 

    Muliaman turut ditemani oleh Wakil Kepala BPI Kaharuddin Djenod serta pengusaha batu bara yang kini menjabat Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Tbk. (TOBA) Pandu Sjahrir. 

    Berdasarkan pantauan Bisnis, ketiganya terlihat keluar dari Istana dan langsung menaikin mobil sekitar pukul 17.00 WIB. Muliaman dan Pandu meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan dengan satu mobil. 

    Adapun, Muliaman dan Pandu enggan berkomentar banyak soal apa yang dibahasnya dengan Prabowo. Pandu bahkam tak menyampaikan satu kata pun. 

    Muliaman lalu membenarkan saat ditanya apabila pertemuannya dengan Prabowo ihwal peluncuran BPI Danantara, lembaga baru yang dipimpinnya itu. 

    “Iya, persiapan [peluncuran],” kata Muliaman kepada wartawan secara singkat sebelum menaiki mobil. 

    Kendati keduanya irit berbicara, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badam Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani mengonfirmasi pertemuan dengan Prabowo sore ini. 

    Rosan ikut dalam pertemuan antara Muliaman, Pandu, dan Presiden Prabowo. 

    “Ya diskusi aja lah. Iya, diskusi [soal] Danantara,” ucapnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan.  

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Muliaman Darmansyah Hadad Sebagai Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara Jakarta, Selasa (22/10/2024). 

    Muliaman pun mengamini bahwa sebagai penanggung jawab Danantara, lembaga yang dipersiapkan sebagai cikal bakal Superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mirip seperti Temasek Holdings Limited yaitu badan usaha milik negara Singapura.

    “End state-nya iya, mirip-mirip seperti itu [Temasek]. Namun, tentu harus dipersiapkan dengan UU-nya dulu ya,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa instansinya ditugaskan untuk mengelola investasi di luar APBN.

    Nantinya, kata Muliaman, semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini.

    “Namun, tentu saja Itu bertahap ya tapi, dibentuk badan dulu, dibuat undang-undangnya dulu. Jadi, bedanya dengan BUMN nanti saya kira dengan pengelolaan investasinya,” pungkas Muliaman.

  • Mentan peringati pegawai untuk tidak tergoda dengan komisi dari proyek

    Mentan peringati pegawai untuk tidak tergoda dengan komisi dari proyek

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai menghadiri penandatanganan pakta integritas Kementerian Pertanian (Kementan) di Jakarta, Selasa (29/10/2024). ANTARA/Maria Cicilia Galuh

    Mentan peringati pegawai untuk tidak tergoda dengan komisi dari proyek
    Dalam Negeri   
    Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 29 Oktober 2024 – 17:09 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberi peringatan keras kepada seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) agar tidak tergoda dengan komisi yang ditawarkan oleh pengusaha maupun vendor. Amran menyampaikan, komitmen ini merupakan upaya untuk memberantas praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan kementerian. Ia menekankan, tidak segan-segan untuk memasukkan nama pengusaha ke daftar hitam.

    “Presiden kita sekarang, menginginkan pengendalian pemberantasan korupsi real. Bukan basa basi, bagi yang melakukan internal, aku beresin. Bagi bapak (pengusaha) yang di luar menggoda Kementerian Pertanian, fair saya, aku blacklist bapak, nggak boleh ikut di sini, sampai afiliasinya aku blacklist,” kata Amran di Jakarta, Selasa.

    Langkah tegas ini juga dibuktikan dengan penandatanganan komitmen pakta integritas Kementerian Pertanian bagi pejabat eselon. Dengan upaya ini, lanjut Amran, diharapkan Kementan dapat mencapai target swasembada pangan secara terhormat. Oleh karenanya, profesionalisme harus ditegakkan.

    “Kami mimpikan nanti ke depan Kementan mencapai swasembada pangan secara terhormat. Kami tidak ingin ada pengusaha yang kena musibah, begitu pula dengan pegawai kementerian kena musibah, jadi kami ingin betul-betul menerapkan profesionalisme di Kementan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

    Sebelumnya, Amran kembali mencopot satu pejabat eselon II atau sekelas direktur di lingkungan Kementan karena didapati menerima suap atau fee proyek sebesar Rp700 juta. Menteri Amran ditemui di Jakarta, Senin (28/10) mengatakan, tindak lanjut pencopotan tersebut dilakukan karena dirinya menerima laporan terkait adanya tindakan korupsi atau suap di institusi yang dipimpinnya.

    “Yang terkonfirmasi, yang disampaikan dalam laporan itu langsung ke saya nilai suapnya Rp700an juta, yang diakui Rp500 juta,” ujarnya.

    Selanjutnya, disampaikan Mentan pelaku tersebut tengah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan guna mengetahui adanya indikasi peran dari pihak lain.

    Menurut Mentan, tindakan tegas tersebut dirinya lakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan tiga pesan khusus kepada dirinya, yakni pencegahan tindak pidana korupsi, efisiensi anggaran, serta mencapai swasembada pangan dalam kurun waktu 3–4 tahun.
     

    Sumber : Antara

  • Dilirik PAN Maju di Pilgub Jateng, Sudaryono: Kita Mengalir Saja

    Dilirik PAN Maju di Pilgub Jateng, Sudaryono: Kita Mengalir Saja

    Semarang, Gatra.com – Partai Amanat Nasional melirik Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, diusung maju sebagai Calon Gubernur Jateng. 

    Sudaryono dinilai memiliki kinerja yang bagus semasa memimpin Tim Kampanye Daerah (TKD) Jateng dalam memenangkan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

    Kinerja inilah yang menjadi dasar PAN menilai Sudaryono layak diusung pada Pemilihan Gubernur Jateng 2024.

    Baca Juga: Banyak Dikeluhkan, Sudaryono Lapor ke Prabowo Soal Kartu Tani

    Mendapat dukungan dari PAN itu tidak lantas membuat Sudaryono menjadi tinggi hati. Sudaryono menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan pimpinan-pimpinan partai di Jakarta.

    “Kita mengalir saja, apapun kita ikhtiar. Saya ikhtiar menawarkan diri, memperkenalkan diri pada rakyat,  kita lihat respon masyarakat. Saya kira pimpinan yang akan menilai layak atau tidak layak,” kata Sudaryono di Semarang, Jawa Tengah, Rabu, (17/7).

    Sudaryono menegaskan tidak punya wewenang menentukan Calon Gubernur Jateng 2024. Sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Jateng, Sudaryono diberi tugas menyaring kandidat-kandidat calon kepala daerah yang dijaring dari level kabupaten atau kota.

    “Saya di Gerindra menunggu arahan dan  keputusan dari Pusat. Karena rekomendasi itu kan memang dijaring di level kabupaten/kota, disaring di provinsi. Tapi keputusan ada di Pusat,” jawabnya.

    Seperti diketahui, PAN yang semula ingin mengusung Kapolda Jateng, Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi,  sebagai Cagub Jateng 2024 mendadak melirik Sudaryono. Sekjen PAN, Eddy Soeparno, mengungkap situasi terkini Koalisi Indonesia Maju atau KIM melihat dinamika Pilgub Jateng 2024.

    Eddy mengatakan Sudaryono punya peluang terbuka diusung sebagai Cagub Jateng.

    “Mas Sudaryono saya kira punya peluang yang baik. Mas Sudaryono juga punya kinerja yang baik sebagai Ketua TKD Jawa Tengah. Jadi saya kira saat ini semua peluang terbuka,” ujar Eddy kepada wartawan di Kompleks Parlemen baru-baru ini.

    Baca Juga: Sudaryono Temui Gibran di Solo, Ini yang Bibahas

    Eddy menegaskan PAN menghormati Gerindra yang ingin mengusung kader internal maju di Pilgub Jateng.

    “Semua nama yang berpeluang, yang diajukan oleh teman-teman KIM, itu akan kami pertimbangkan. Saya paham teman-teman Gerindra akan mendorong Pak Sudaryono,” jelas Eddy.

    Menurut Eddy, keputusan final siapa yang akan diusung KIM nanti akan diambil dalam proses konsultasi dan rembukan dengan para ketua umum partai koalisi.

    “Kalau ternyata teman-teman di koalisi memutuskan si A atau si B, ya kami rembuk. Tentu itu hal yang perlu kami pertimbangkan,” katanya.

    19

  • Hari Jadi ke-73 Humas Polri, Ketua Dewan Pers Sampaikan Apresiasi

    Hari Jadi ke-73 Humas Polri, Ketua Dewan Pers Sampaikan Apresiasi

    Jakarta

    Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengingatkan Humas Polri memiliki fungsi utama untuk selalu menyampaikan fakta kepada masyarakat. Selain itu, Ninik juga berpesan agar Humas Polri berkomunikasi kepada publik dengan cara yang baik, bukan karena jabatan dan kedudukannya.

    Menurut Ninik, di usia ke-73, Humas Polri harus memperlihatkan adanya pergeseran dalam komunikasi, bukan hanya membangun citra baik, namun yang penting adalah menyampaikan secara benar kepada masyarakat mengenai kinerja Polri.

    “Kita tahu saat ini masyarakat secara mandiri sudah mencari tahu seluk beluk kinerja kepolisian, ‘no viral justice’ istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana keadilan tidak tercapai atau diproses melalui media sosial atau platform online, terutama ketika kasus-kasus kejahatan atau ketidakadilan mendapatkan perhatian luas di internet,” ujar Ninik dalam diskusi di Sarasehan Syukuran Hari Jadi Humas Polri ke-73 di The Tribrata, Jakarta Selatan, seperti dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

    Ninik mengatakan komitmen Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho untuk menyampaikan kebenaran patut diapresiasi. Sebab, Humas harus membangun dampak positif pada tindakan lembaga dan bermuara pada kepentingan internal/korporasi/institusi.

    “Hal ini menjadi kewajiban Humas Polri untuk menggugurkan dan menangani kasus hukum, memberikan klarifikasi, atau menanggapi isu-isu yang beredar di masyarakat,” jelas Ninik.

    Ninik mengakui posisi Humas Polri dan jurnalis tak jauh berbeda. Perbedaan di antara keduanya hanya terkait keterbatasan objek semata.

    Kemudian, Irjen. Pol. (Purn) Drs. Saleh Saaf sebagai Kadispen Polri
    Periode 2000-2001 dan Kabahumas Polri Periode 2002; Komjen. Pol. (Purn) Drs. Didi Widayadi sebagai mantan Kapuspen Polri Periode 2001; Irjen. Pol. (Purn) Drs. Basyir Ahmad Barmawi, M.Si sebagai Kadivhumas Polri Periode 2004.

    Ada juga Irjen. Pol. (Purn) Drs. Sisno Adiwinoto, M.M. sebagai Kadivhumas Polri Periode 2006-2008; Komjen. Pol. (Purn) Drs. Nanan Soekarna sebagai Kadivhumas Polri Periode 2009-2010; Irjen. Pol. (Purn) Drs. Edward Aritonang, M.M. sebagai Kadivhumas Polri Periode 2010. Lalu, Irjen Pol. (Purn) Drs.H. Iskandar Hasan, S.H., M.H. sebagai Kadivhumas Polri Periode 2010.

    Kemudian, Irjen. Pol. (Purn) Drs. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H. sebagai Kadivhumas Polri Periode 2013-2015; Irjen. Pol. (Purn) Dr. Drs. H. Anton Charliyan, M.P.K.N. sebagai Kadivhumas Polri Periode 2015-2016; Komjen. Pol. (Purn) Dr. Drs. Boy Rafli Amar, M.H. sebagai Kadivhumas Polri Periode 2016-2017; Komjen. Pol. (Purn) Drs. Setyo Wasisto, S.H. sebagai Kadivhumas Polri Periode 2017-2018; dan Kapolda Riau Irjen. Pol. H. Muhammad Iqbal, S.I.K., M.J., sebagai Kadivhumas Polri Periode 2018-2020; dan As Log Kapolri Irjen. Pol. Raden Prabowo Argo Yuwono, S.I.K., M.Si. sebagai Kadivhumas Polri Periode 2020-2021.

    (knv/imk)

  • Selama Prabowo Keluar Negeri, Gibran Gantikan Tugas Presiden

    Selama Prabowo Keluar Negeri, Gibran Gantikan Tugas Presiden

    GELORA.CO –  Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akan menjalankan tugas-tugas kepresidenan sebagai kepala pemerintahan selama Presiden RI Prabowo Subianto berada di luar negeri untuk menghadiri forum KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil pada pekan depan.

    Selain itu, Prabowo dikabarkan bakal mengunjungi Cina, Amerika Serikat (AS), dan Inggris sepanjang November 2024. Lamanya waktu perjalanan Prabowo keluar negeri membuat pemerintahan tak boleh vakum.

    Oleh karena itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, tidak ada istilah pelaksana tugas (plt) yang menggantikan tugas-tugas kepresidenan selama Presiden Prabowo melakukan kunjungan luar negeri. Sehingga tugas kepala negara akan digantikan wakilnya selama Prabowo berada tidak di Indonesia.

    “Tidak ada istilah plt presiden, jadi wakil presiden menjalankan tugas-tugas presiden sebagai kepala pemerintahan ketika presiden sedang ke luar negeri,” kata Hasan Nasbi saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/10/2024).

    Hasan menjelaskan, tidak ada instrumen hukum ketika wakil presiden menjadi kepala pemerintahan sementara saat RI 1 berada di luar negeri. Pelimpahan tugas itu, kata Hasan, sudah dijalankan saat presiden sebelumnya.

    “Kan selama ini sudah kejadian begitu. Presiden ke luar negeri yang menjalankan tugas Presiden adalah Wakil Presiden. Tidak perlu instrumen-instrumen hukum,” katanya.

    Seperti Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menerbitkan keputusan presiden (keppres) untuk menunjuk kepala pemerintahan yang bertugas, hal tersebut juga akan berlaku pada Presiden Prabowo. Atas dasar itu, kata Hasan, penugasan Wapres Gibran sebagai kepala pemerintahan tidak perlu disalahartikan.

    “Ya akan berlaku sama (ada keppres), jadi buat saya yang kayak gitu-gitu itu jangan disalahartikan, tidak ada istilah plt presiden,” kata Hasan.

    Adapun Presiden Prabowo akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri pertama kali sebagai Presiden pada pekan depan. Prabowo dijadwalkan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) dan KTT G20. APEC bakal diselenggarakan 13-16 November di Peru. Sementara G20 pada 18-19 November 2024 di Brasil.

    “Kan ada undangan, ada G20, ada APEC, sebagai kepala negara ya pasti beliau kan harus hadir,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam kesempatan sebelumnya.

  • Ikut Arahan Prabowo, Kementerian ATR/BPN Bakal Pesan 11 Unit Mobil Maung

    Ikut Arahan Prabowo, Kementerian ATR/BPN Bakal Pesan 11 Unit Mobil Maung

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut pihaknya akan memesan 11 mobil Maung buatan PT Pindad (Persero). 

    Pemesanan ini dilakukan untuk menyusul arahan dan keinginan dari Presiden Prabowo Subianto agar para menteri di Kabinet Merah Putih menggunakan mobil Maung sebagai kendaraan dinas mereka.

    “Ini sudah dikomunikasikan [ke Pindad], mereka lagi produksi [mobil maung] dari Pindadnya. Eselon I itu kita ada sembilan, tambah menteri sama wamen mungkin sebelas,” ujarnya kepada wartawan, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (30/10/2024).

    Adapun mengenai jenisnya, Nusron mengatakan tidak mungkin pihaknya akan membeli atau menggunakan mobil maung tipe MV3 Garuda Limousine yang anti peluru atau yang digunakan oleh Presiden RI.

    Lebih lanjut, Politikus Golkar ini memandang penggunaan mobil maung sebagai mobil dinas menteri adalah hal yang positif.

    “Senang saja, malah bagus. Sepanjang itu produksi dalam negeri dan membawa nilai tambah dalam negeri, kita pasti senang,” ujarnya.

    Nusron juga menjabarkan bahwa arahan dari Prabowo adalah semua pejabat negara menggunakan kendaraan ataupun produk-produk dalam negeri.

    “Saya pikir ini bagus, dan kami merespons bagus. Siapa lagi kalau bukan kita yang memproduksi dalam negeri,” pungkasnya.

    Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengamini bahwa pemerintah bakal membeli Maung untuk keperluan mobil dinas menteri dan pejabat eselon I di Kabinet Merah Putih. 

    “Ya jadi dong [pakai Maung], semangatnya adalah kita harus punya mobil buatan sendiri. Ya kita beli, kita berinvestasi,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (29/10/2024). 

    Prasetyo menekankan bahwa alasan Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan Maung adalah untuk mengedepankan pemakaian produk-produk buatan Negeri.

  • Prabowo Panggil Ponakan Luhut dan Ketua BP Investasi ke Istana, Bahas Apa?

    Prabowo Panggil Ponakan Luhut dan Ketua BP Investasi ke Istana, Bahas Apa?

    Jakarta

    Pengusaha sekaligus investor kawakan Pandu Sjahrir merapat ke Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, sore ini. Pandu yang merupakan salah satu keponakan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto soal Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Seperti diketahui Danantara bakal menjadi embrio pengelola investasi besar di Indonesia, bahkan digadang-gadang bakal sekelas dengan Temasek dari Singapura.

    Dia menemui Prabowo bersama dengan Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara Muliaman Hadad, Wakil Kepala BP Investasi Danantara Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang, dan juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

    Pandu keluar dari istana bersamaan dengan Muliaman dan juga Djenod. Bahkan, Pandu satu mobil bersama Muliaman ketika pulang dari Istana.

    Usai pertemuan, Muliaman enggan bicara banyak soal pembahasan yang dilakukan dengan Prabowo. Dia sempat mengamini pertanyaan awak media soal pertemuan dilakukan untuk membahas peluncuran Danantara.

    “Nanti saja ya. (Soal peluncuran Danantara?) Iya persiapan. Iya makasih ya mas ya,” ujar Muliaman singkat, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

    Selang 5 menit setelah rombongan Pandu keluar, Rosan baru keluar dari Istana. Dia membenarkan ada pertemuan antara Pandu dengan Prabowo. Pertemuan dilakukan untuk berdiskusi soal Danantara, namun dia tidak menjelaskan secara rinci apa saja yang dibahas.

    “Ya diskusi aja lah. Diskusi Danantara. Iya, kita diskusi ini bersama pak Prabowo,” kata Rosan singkat.

    Pandu Sjahrir sendiri dikenal sebagai investor kawakan di Indonesia. Dia memiliki jabatan di beberapa perusahaan, dilihat dari laman LinkedIn, dia menyematkan diri sebagai investor, Co-Ceo Indies Capital, Founding Partner AC Ventures, dan Vice CEO PT TBS Energi Utama.

    (hal/kil)

  • Menteri PU Bilang Pembangunan IKN Tidak Akan Secepat Dulu, Ini Alasannya

    Menteri PU Bilang Pembangunan IKN Tidak Akan Secepat Dulu, Ini Alasannya

    Jakarta

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa ada kemungkinan terjadi perlambatan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini seiring dengan fokus pemerintah yang saat ini lebih mengarah ke swasembada pangan.

    Dody mengatakan, hal ini merupakan hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo Subianto di beberapa kesempatan. Meski demikian, ia memastikan bahwa mega proyek ibu kota baru itu tetap akan dilanjutkan.

    “Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden (Prabowo) dalam beberapa kesempatan, untuk IKN tetap akan kita teruskan, tapi mungkin kecepatannya tidak seperti dulu,” kata Dody dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (20/10/2024).

    Dody mengatakan, muncul kekhawatiran dari Prabowo bahwa perang akan semakin memanas tatkala Indonesia belum swasembada pangan. Apabila kondisi itu terjadi di saat Indonesia masih menggantungkan sejumlah komoditas pangan ke impor, RI akan mengalami kesulitan.

    “Dikhawatirkan akan menjadi permasalahan sosial yang akan lebih besar. Makanya ketahanan pangan menjadi fokus utama,” ujarnya.

    Dody mengatakan, hingga saat ini Kementerian PU telah membangun puluhan bendungan di seluruh Indonesia sebagai salah satu bentuk dukungannya terhadap ketahanan pangan. Dody memastikan dalam beberapa tahun ke depan, akan bertambah puluhan bendungan lainnya.

    “Akan ada beberapa puluh bendungan lagi seluruh Indonesia tapi fokus kita untuk eksisting bendungan adalah revitalisasi plus perbaikan jaringan primer, sekunder, tersiernya, sehingga target pimpinan kami dalam 4-5 tahun, event sebelumnya tercapai swasembada pangan,” kata dia.

    Di samping itu, Dody juga memastikan bahwa fokus pembangunannya ke depan akan diperbanyak dengan proyek-proyek berbasis kemasyarakatan. Hal ini termasuk juga dengan target peningkatan akses air bersih masyarakat.

    Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti memastikan bahwa IKN akan tetap dilanjutkan. Namun memang ia membenarkan bahwa pemerintahan saat ini lebih berfokus pada swasambada pangan.

    “Kalau untuk IKN, kan Pak Presiden bilang bahwa tetap akan dilanjutkan. Tetapi beliau memang saat ini lebih memperhatikan untuk pangan. Kalau itu tidak dilanjutkan, nanti kan bahaya. Dan kita tetap harus melanjutkan, ini komitmen dari Bapak Presiden,” ujar Diana, ditemui usai Raker.

    Menyangkut persoalan perlambatan proyek IKN ini, pihaknya akan berkoordinasi bersama Otorita IKN. Melalui Otorita IKN, investasi dari sektor swasta masih akan terus digenjot. Dengan demikian, ia berharap perubahan fokus pemerintah ini tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi pembangunan.

    “Tidak semuanya dengan APBN. Tidak semuanya dengan APBN. Dari otorita IKN dengan investor-investor tentunya juga akan melaksanakan itu. Dan tidak semuanya di Kementerian PUPR. Nanti akan ada arahan sendiri khusus untuk IKN,” kata dia.

    “Kita harus membuat supaya investor tetap percaya bahwa IKN ini akan tetap lanjut. Kan kita sudah komitmen untuk nanti pindah ke sana,” sambungnya.

    (shc/kil)

  • Menteri Prabowo Ada 48, Rumah Tapak yang Disiapkan di IKN Cuma 36

    Menteri Prabowo Ada 48, Rumah Tapak yang Disiapkan di IKN Cuma 36

    Jakarta

    Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah melakukan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu yang dibangun adalah rumah tapak untuk para menteri.

    Namun, rumah tapak menteri yang dibangun Kementerian PUPR hanya 36. Sementara, jumlah menteri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ada 48.

    “Selanjutnya ada juga fasilitas yaitu rumah tapak jabatan menteri. Kembali, jumlah rumah tapak jabatan menteri ini yang disiapkan adalah sebanyak 36 rumah saat ini. Jadi kembali mengacu kepada yang lain,” kata Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

    Dia menerangkan, Kementerian PUPR juga membangun Kompleks Kepresidenan yang terdiri dari Sekretariat Presiden, Istana Garuda, dan Istana Negara dengan progres rata-rata telah di atas 95%.

    Lanjutnya, ada empat Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) yang dibangun. Sementara, pemerintahan Prabowo memiliki 6 Kemenko.

    “Ini memang 4 Kemenko mengacu kepada Kemenko yang lama. Tetapi 4 ini tuh 4 klaster bapak, ada 16 building sebetulnya, 4×4 ada 16 building,” ujarnya.

    Dia melanjutkan, untuk pembangunan rusun ASN I-IV terdiri dari 47 tower. Sebanyak 40 tower diharapkan selesai pada akhir tahun ini.

    “Kemudian rumah susun ASN I sampai dengan IV ini terdiri dari 47 tower, diharapkan mungkin sekitar Desember ini sekitar 40 tower itu akan selesai, dan sebagian sudah digunakan. Satu tower itu terdiri dari 12 lantai, dengan mampu satu tower itu menyediakan 60 unit apartemen,” terangnya.

    (acd/ara)