Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Menkomdigi Bakal Tindak Tegas Pegawai yang Terlibat Judi Online

    Menkomdigi Bakal Tindak Tegas Pegawai yang Terlibat Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berkomitmen untuk mendukung penuh arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas segala bentuk aktivitas ilegal, termasuk judi online. 

    Adapun, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) melalukan pemeriksaan kepada pegawai Komdigi terkait dengan dugaan kasus judi online atau judol.

    Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat. Termasuk jika ditemukan pejabat di lingkungan Komdigi yang mendukung dan menfasilitasi praktik judi online.

    “Jadi, kami akan tegas dan tidak main-main lagi dalam isu semua pelanggaran pidana, terkhusus judi online demi memberi perlindungan kepada rakyat agar aman di ruang digital adalah komitmen kami sesuai arahan presiden,” kata Meutya dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

    Meutya menyampaikan, seluruh ASN di lingkungan Kementrian Komdigi telah menandatangi pakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online.

    Dengan demikian, dirinya mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Kemenkomdigi untuk mematuhi pakta tersebut dan tak terlibat judi online.

    Lebih lanjut, Meutya mengapresiasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas upaya penangkapan dan tindakan hukum yang cepat dan tepat terhadap pihak-pihak yang terlibat. 

    “Kami telah dan akan berkordinasi dan bersinergi dengan Polri sebagai wujud nyata dari komitmen kita bersama untuk menciptakan ruang digital yang bersih, aman, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.

    Meutya pun menuturkan dirinya telah memerintahkan kepada seluruh jajaran di bawah Komdigi agar kooperatif kepada aparat penegak hukum.

    “Apabila terdapat indikasi pengembangan penyelidikan di lingkungan kementerian untuk dapat membantu upaya memerangi judi online secara terang benderang,” ucap Meutya.

    Diberitakan sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) memeriksa pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait dugaan kasus judi online.

    Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih menggali keterangan pegawai Komdigi itu untuk keperluan penyidikan.

    “Terkait salah satu pegawai pada kementerian Komdigi [Kominfo] masih dilakukan pemeriksaan untuk pendalaman penyidikan,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (31/10/2024).

    Hanya saja, Trunoyudo enggan menjelaskan lebih detail terkait sosok dan duduk perkara dugaan kasus yang terkait judi online itu lebih detail.

    Namun demikian, dia menekankan bahwa pihaknya bakal bekerja sama dengan pihak terkait untuk membuat terang peristiwa kasus judi online ini.

  • Menteri HAM nyatakan tidak miliki program 100 hari

    Menteri HAM nyatakan tidak miliki program 100 hari

    Tangkapan layar – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dalam Rapat Kerja bersama Komisi XIII di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2024). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

    Menteri HAM nyatakan tidak miliki program 100 hari
    Dalam Negeri   
    Calista Aziza   
    Kamis, 31 Oktober 2024 – 13:56 WIB

    Elshinta.com – Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyatakan tidak memiliki program 100 hari, tetapi memiliki program lima tahun yang ditetapkan sebagai kondisi darurat untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara.

    “Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency condition (keadaan darurat) untuk membangun rakyat, bangsa, dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan,” ujar Pigai pada rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Padahal, pada Rabu (23/10), Pigai mengatakan bahwa dirinya akan fokus pada pemantapan struktur dan penataan sistem di Kementerian HAM dalam 100 hari bekerja di Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto.

    Berikutnya, Pigai akan melakukan penempatan personel di Kementerian HAM.

    “Andaikan saya menyatakan program 100 hari adalah tata laksana, revitalisasi organisasi, dan pembangunan organisasi dan pengisian staf maka saya sudah selesai (dalam) tujuh hari,” katanya.

    Pigai menceritakan bahwa rapat perdana yang ia pimpin saat baru dilantik menjadi Menteri HAM adalah menyusun organisasi, bukan mendengarkan masukan dari staf.

    “Saya langsung pimpin, langsung bikin. Rancangan yang mereka (Kementerian HAM) siapkan, langsung saya susun, coret ini masukan, coret ini masukan, saya susun lagi, masukan ke atas,” kata Pigai.

    Ia juga mengungkapkan bahwa sebelum dirinya berangkat ke Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti pembekalan Kabinet Merah Putih, Kementerian HAM sudah mengadakan pertemuan lebih kurang 6–7 kali.

    “Hampir 90 persen struktur organisasi kami, tugas pokok dan fungsi sudah selesai,” tambahnya.

    Ia memperkirakan pada Senin (4/11) atau Selasa (5/11) pekan depan, Kementerian HAM akan melaksanakan pelantikan untuk struktur baru.

    Oleh karena itu, Pigai menyatakan Kementerian HAM tidak memiliki program 100 hari dan menempatkan lima tahun sebagai kondisi darurat sehingga seluruh pegawai Kementerian HAM harus dalam kondisi siap untuk melayani kebutuhan publik.

    Selama lima tahun ke depan, Pigai menegaskan Kementerian HAM berkomitmen untuk berada di garis terdepan dalam rangka memastikan kebijakan-kebijakan HAM sampai kepada orang-orang yang membutuhkan, yang layak mendapatkan, serta orang-orang yang berada di ujung pembangunan.

    Sumber : Antara

  • Banyak Pimpinan Negara Antre Ingin Bertemu Presiden Prabowo di Sela Forum APEC dan KTT G20

    Banyak Pimpinan Negara Antre Ingin Bertemu Presiden Prabowo di Sela Forum APEC dan KTT G20

    GELORA.CO – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri dua forum dunia, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di Peru dan G20 di Rio de Janeiro, Brasil pada pertengahan November 2024.

    Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia mengungkap, dalam dua pertemuan itu banyak negara yang sudah menyampaikan keinginannya melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo.

    “Pada kedua pertemuan tersebut dari KTT APEC atau KTT G20, akan banyak rangkaian pertemuan bilateral yang saat ini sudah mulai diinginkan oleh negara-negara lain untuk bertemu dengan Bapak Presiden,” kata  Juru Bicara yang juga Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kemlu RI, Rolliansyah Soemirat dalam konferensi pers di Kantor Kemlu RI, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

    Namun, lanjut Roy, pertemuan bilateral di tengah perhelatan forum dunia itu masih dalam proses pembahasan lebih lanjut, mulai dari kecocokan jadwal hingga isu apa yang akan dibahas antar pemimpin negara.

    Perencanaan sebelum pertemuan bilateral itu perlu dimatangkan agar kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat besar bagi kepentingan nasional.

    “Karena at the end of the day kita harus memastikan bahwa kehadiran Bapak Presiden dalam berbagai macam pertemuan baik pertemuan bilateral, regional maupun pertemuan multilateral adalah pertemuan yang didesain dengan matang dan akan memberikan manfaat yang besar,” ungkapnya.

    Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri pertemuan APEC di Peru, dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brasil. 

    Forum ekonomi dan perdagangan multilateral di Peru berlangsung pada 12-16 November 2024. Tema yang diangkat adalah ‘Memberdayakan, Melibatkan, Berkembang’.

    Pembahasannya seputar perdagangan dan investasi untuk pertumbuhan inklusif dan terhubung, inovasi dan digitalisasi untuk mendorong transisi perekonomian formal dan global, serta pertumbuhan berkelanjutan untuk pembangunan berketahanan.

    Sedangkan isu yang akan dibawa dalam KTT G20 di Brasil masih dalam proses perumusan. 

    Forum dunia ini akan berlangsung pada 18-19 November 2024 dengan mengambil tema ‘Building a Just World and Sustainable Planet’ yang membahas seputar kesenjangan sosial, kelestarian lingkungan, pengentasan kelaparan, kemiskinan, transisi energi, dan reformasi institusi pemerintahan global.

  • Polisi Periksa Pegawai Komdigi yang Diduga Terlibat Kasus Judi Online, Respons Meutya Hafid?

    Polisi Periksa Pegawai Komdigi yang Diduga Terlibat Kasus Judi Online, Respons Meutya Hafid?

    GELORA.CO – Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyatakan penyidik kepolisian tengah memeriksa pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang diduga terlibat kasus judi online. Penyidikan ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dengan asistensi Bareskrim Polri.

    Namun ia belum membeberkan profil pegawai tersebut. “Penyidik Polri masih bekerja sampai dengan saat ini. Oleh karena itu, tunggu hasilnya dari penyidik Polri,” ucap Trunoyudo, Kamis, 31 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

    Soal pengungkapan kasus judi daring, ia menyebutkan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo telah berkomitmen untuk memberantasnya di Tanah Air. Kapolri juga telah menginstruksikan ke kepada seluruh jajaran kepolisian beberapa waktu lalu untuk mendukung misi Astacita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta berbagai program dan kebijakan pemerintah.

    Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan penegak hukum atas pemeriksaan terhadap pegawai yang terindikasi terlibat judi online. Ia juga menginstruksikan jajarannya lainnya agar kooperatif apabila dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

    “Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk dan terkhusus jika itu adalah pejabat di lingkungan kementerian kami,” ucap Meutya dalam keterangan tertulisnya.

    Ia menegaskan ruang digital Indonesia harus bersih dari judi online melalui tugas-tugas yang dikerjakan oleh Kementerian Komdigi. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan judi online harus diberantas karena merusak nilai bangsa.

    “Kami akan tegas dan tidak main-main lagi dalam isu semua pelanggaran pidana, terkhusus judi online demi memberi perlindungan kepada rakyat agar aman di ruang digital adalah komitmen kami sesuai arahan presiden,” ujar Meutya.

  • Bareskrim Periksa Pejabat Komdigi Terkait Kasus Judi Online

    Bareskrim Periksa Pejabat Komdigi Terkait Kasus Judi Online

    Bisnis.com, JAKARTA — Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memeriksa pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait dugaan keterlibatan dalam kasus judi online.

    Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko tidak menjelaskan secara rinci mengenai alasan pemeriksaan oknum pegawai tersebut. Dia hanya mengemukakan bahwa saat ini penyidik masih menggali keterangan untuk keperluan penyidikan.

    “Terkait salah satu pegawai pada kementerian Komdigi [Kominfo] masih dilakukan pemeriksaan untuk pendalaman penyidikan,” ujarnya saat dihubungi, Kamis (31/10/2024).

    Trunoyudo menekankan bahwa pihaknya bakal bekerja sama dengan pihak terkait untuk membuat terang peristiwa kasus judi online ini. Apalagi kasus judi online telah menyedot atensi publik, termasuk Presiden Prabowo Subianto. 

    “Polri akan bekerjasama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Penyidik Polri masih bekerja sampai dengan saat ini oleh karena itu tunggu hasilnya dari penyidik Polri,” pungkasnya.

    Adapun, jenderal Polisi bintang satu ini menegaskan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkomitmen untuk memberantas judi online di Tanah Air.

    Hal tersebut sejalan dengan instruksi presiden dalam mendukung program pemerintahan atau Asta Cita Prabowo Subianto.

    “Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden RI Bapak Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah,” pungkasnya.

  • Menko Airlangga Sebut Investor Asing Tak Minat Akuisisi Sritex

    Menko Airlangga Sebut Investor Asing Tak Minat Akuisisi Sritex

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa investor asing tidak berminat untuk mengakuisisi PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex yang sudah dinyatakan pailit.

    Airlangga menjelaskan, pemerintah akan bertemu dengan sejumlah calon investor asing yang berminat menanamkan modal ke industri tekstil di Indonesia. Kendati demikian, sambungnya, investor asing tersebut bukan ingin mengakuisisi Sritex yang merupakan raksasa tekstil Indonesia.

    “Tidak ada. Mereka [investor asing] tidak minat untuk itu [akuisisi Sritex],” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

    Mantan ketua umum Partai Golkar itu mengungkapkan, ada lima belas calon investor asing yang berminat tanamkan modal ke Indonesia. Pihak pemerintah dan calon investor asing tersebut akan bertemu pada Jumat (1/11/2024).

    Menurutnya, para calon investor tersebut ingin merelokasi pabriknya dari China ke Indonesia. Airlangga mengatakan, perang dagang antara Amerika Serikat dan China membuat para investor asing tersebut harus mencari negara lain.

    “Mereka hanya melihat dua negara di Asean yaitu Vietnam dan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan secara baik,” jelasnya.

    Airlangga merincikan, para investor asing tersebut ingin agar mendapatkan perlakuan yang sama seperti di Eropa dan Amerika Serikat terutama ihwal bea masuk. Dengan demikian, bea masuk yang rendah hanya bisa dicapai apabila perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA bisa segera ditandatangani.

    “Itu hanya bisa dicapai kalau kita tanda tangani IEU-CEPA karena bagi Vietnam itu ekspor ke Eropa dan ke Amerika bea masuknya nol. Bagi Indonesia, di atas sekitar 16%, 10-20%,” tutupnya.

    Sebelumnya, Airlangga menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) segera selesai dalam waktu dekat.

    Airlangga Hartarto mengaku bahwa Prabowo sudah memberi lampu hijau agar sejumlah permintaan dari Uni Eropa disetujui. Dengan demikian, lanjutnya, perjanjian bisa segera ditandatangani.

    “Ini [perundingan IEU-CEPA] kan ada dua-tiga isu dan setelah diberikan persetujuan oleh Bapak Presiden, sehingga kami sudah berkomunikasi dengan menteri perdagangan bahwa diharapkan hal-hal yang sifatnya teknis bisa diselesaikan dan bisa meningkat ke legal drafting,” ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

    Dia menjelaskan ada dua isu yang masih permintaan Uni Eropa adalah transmisi digital dan transparansi impor-ekspor. Menurutnya, Prabowo tidak ingin persoalan teknis seperti itu menjadi halangan.

  • Bahlil Ditunjuk Jadi Ketua Tim Optimalisasi Subsidi Energi, Ada Rencana Pengubahan Skema Subsidi

    Bahlil Ditunjuk Jadi Ketua Tim Optimalisasi Subsidi Energi, Ada Rencana Pengubahan Skema Subsidi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Bahlil Lahadalia baru saja ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi Ketua Tim Optimalisasi Subsidi Energi.

    Kabar itu disampaikan sendiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu usai melakukan rapat internal bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    Dalam hal ini, Bahlil akan melakukan pembahasan terkait rencana pengubahan skema subsidi energi meliputi BBM dan LPG agar lebih tepat sasaran.

    “Kami membahas tentang beberapa langkah-langkah terkait dengan subsidi tepat sasaran dan ini kita lagi godok, timnya sudah digodok, kebetulan kami sendiri yang yang ditunjuk sebagai ketua tim,” kata Bahlil.

    Dia mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan pembahasan terkait subsidi tepat sasaran dan melaporkannya kepada Presiden.

    Sehingga, kata Bahlil, apa yang dilaporkan itu akan menjadi pertimbangan Prabowo untuk mengambil keputusan.

    “Dan dalam waktu dekat kita akan melaporkan kepada Bapak Presiden untuk kemudian menjadi materi atau bahan keputusan dari bapak presiden,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dalam pemerintahannya ke depan, skema subsidi akan diubah menjadi langsung diterima keluarga yang membutuhkan. Hal ini pertama kali disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan perdana di Gedung MPR/DPR RI Senayan, Jakarta, Minggu (20/10).

    “Semua subsidi bantuan kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan susah harus kita yakin subsidi-subsidi itu sampai kepada mereka yang membutuhkan,” kata Prabowo dalam pidato kenegaraan perdanya, Minggu (20/10).

  • Eks Pimpinan KPK Temui Dewas KPK, Bahas Nasib Alexander Marwata

    Eks Pimpinan KPK Temui Dewas KPK, Bahas Nasib Alexander Marwata

    Bisnis.com, JAKARTA – Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertemu dengan Dewan Pengawas atau Dewas KPK untuk membahas kasus Alexander Marwarta. 

    Adapun, para mantan pimpinan KPK yang yang bertemu Dewas antara lain, Saut Situmorang, Basaria Panjaitan dan Agus Rahardjo. Ketiganya datang Gedung C1 KPK pada Kamis (31/10/2024). 

    Saut menuturkan cerita mengenai Alexander Marwata tidak seperti yang digambarkan di luar. Dia juga menyinggung bahwa terdapat beberapa tempus (waktu) yang tak cocok. 

    “Tetapi dari kronologis yang saya lihat, memang ada beberapa tempus yang perlu dipertanyakan sebenarnya. Bahwa yang dimaksudkan dengan pasal 3 ke 6 yang ditimpakan kepada Alex, kita masih bisa berdebat di situ,” tuturnya kepada wartawan  di Gedung C1 KPK, Kamis (31/10/2024). 

    Saut mengaku masih mempercayai Alex Marwata. Dia berharap agar perkara yang menjerat pimpinan KPK itu bisa segera cepat diselesaikan dan memperoleh titik terang. “Kalau sampai detik ini saya masih percaya Alex, itu aja rumusnya” kata dia.

    Senada dengan Saut, bekas pimpinan KPK lainnya, Basaria Pandjaitan, mengemukakan bahwa mereka sengaja menemui Dewas KPK untuk mengetahui perkembangan kasus Alexander. 

    “Kita ingin mengetahui perkembangan perkembangan Pak Alex salah satu pimpinan yang sekarang sudah sampai mana. Perlu juga penjelasan. Hanya itu saja yang kita bicarakan sedikit dari panjang lebar,” tuturnya. 

    Harapan kepada Pimpinan Baru

    Adapun Saut Situmorang berpendapat bahwa harapan dari mereka adalah supaya para calon pimpinan bisa segera menyesuaikan diri dan mengangkat stagnasi  indeks persepsi korupsi Indonesia.

    “Karena Pak Prabowo ingin ekonomi tumbuh 8%. Saya berulang-ulang mengatakan, by definition, secara rumus, regresi linier, kalau mau tumbuhnya 8%, indeks persepsi korupsinya 60%,” tutur Saut. 

    Sementara itu, bekas Ketua KPK Agus Rahardjo menyerahkan semua keputusan mengenai calon pengganti pimpinan KPK kepada Prabowo Subianto. 

    “Terus KPK-nya seperti apa juga terserah beliau. Beliau yang akan berjalan nanti bersama-sama KPK di lima tahun pertama pemerintahan beliau. Lalu saya menekankan antikorupsi itu bisa berjalan baik kalau Presiden punya komitmen kuat terhadap beliau,” ungkapnya.  

  • Menuju era penguatan fondasi transformasi pembangunan Indonesia

    Menuju era penguatan fondasi transformasi pembangunan Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Langkah awal yang menentukan untuk membangun fondasi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 akan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

    Periode ini merupakan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Tahap ini akan menjadi era penguatan fondasi transformasi menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan dalam 20 tahun mendatang.

    Berdasarkan lini masa, RPJMN 2025–2029 akan disahkan menjadi peraturan presiden (perpres) pada bulan Januari tahun 2025.

    Hingga saat ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) telah menyelesaikan Rancangan Teknokratik RPJMN yang berfokus melakukan perincian substansi dari RPJPN 2025-2045.

    Perancangan agenda 5 tahunan ke depan diawali dengan penjaringan aspirasi masyarakat sepanjang Juni 2023-Januari 2024 guna menghasilkan Rancangan Teknokratik RPJMN.

    Selanjutnya, Rancangan Teknokratik RPJMN yang telah disusun kini tengah diintegrasikan dengan visi, misi (Astacita), dan program Presiden-Wakil Presiden 2024–2029, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, selama Maret–Desember 2024.

    Penguatan fondasi transformasi akan dilakukan dalam tahap pertama RPJPN 2025–2045 atau periode RPJMN 2025-2029. Hal ini mencakup transformasi sosial yang ditekankan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kedua, transformasi ekonomi yang berkaitan dengan hilirisasi sumber daya alam, lalu penguatan riset inovasi, serta produktivitas tenaga kerja.

    Ketiga, transformasi tata kelola yang berupaya menguatkan antara lain kelembagaan, peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN), dan pemberdayaan masyarakat sipil.

    Adapun dua poin penting lainnya terkait supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi, hingga ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan sekaligus modal dasar pembangunan.

    Pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi yang menjadi kerangka ekonomi makro 2025–2029 dalam Rancangan Teknokratik RPJMN mencakup beberapa target. Mulai dari industri pengolahan 5,8–7 persen, pertanian 3,5–4 persen, listrik 5,6–6,1 persen, konstruksi 6,4–6,7 persen, transportasi 7,4–8,6 persen, perdagangan 5,2–5,6 persen, informasi dan komunikasi (infokom) 7,8–8,5 persen, dan pertambangan 3,9–4,1 persen.

    Adapun pertumbuhan ekonomi pada sisi pengeluaran terdiri dari konsumsi Rumah Tangga (RT) Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) 5,4–5,6 persen, konsumsi pemerintah 5–5,7 persen, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)/Investasi 6,4–6,7 persen, ekspor barang dan jasa 7,2–7,9 persen, serta impor barang dan jasa 7,4–8,3 persen.

    Seluruh ambisi tersebut ditujukan untuk memperoleh pertumbuhan ekonomi 5,6–6,1 persen secara rata-rata.

    Target lainnya ialah Gross National Income/GNI per kapita 5.500 dolar Amerika Serikat (AS) sebagai baseline pada tahun 2025 menjadi 7.400-7.670 dolar AS, kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) maritim 8,1 persen menjadi 9,1 persen, kontribusi PDB manufaktur 20,9 persen menjadi 21,9–23 persen, tingkat kemiskinan 6-7 persen menjadi 4,5–5 persen, indeks rasio gini 0,379–0,382 menjadi 0,372-0,375, lalu kontribusi Produk Domestik Regional Bruto Kawasan Timur Indonesia (PDRB KTI) 21,5 persen per data tahun 2022 menjadi 23,3 persen pada 2029.

    Kemudian, peringkat Global Power Index ditargetkan meningkat, dari 34 sebagaimana baseline tahun 2023 menjadi 29 pada tahun 2029, Indeks Modal Manusia 0,54 sesuai data tahun 2022 menjadi 0,61, dan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca, dari 38,6 persen pada 2025 menjadi 62,37 persen.

    Sasaran-sasaran tersebut menjadi tanggung jawab Bappenas yang menjadi pengambil keputusan, koordinator, dan think-tank perencanaan pembangunan Indonesia, serta mampu “merekayasa” lingkungan sedemikian rupa sehingga dapat memengaruhi masyarakat untuk mengubah pola perilaku dan mutu kehidupan mereka.

    Editor: Achmad Zaenal M
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mentan: Investor Vietnam Tertarik Industri Sapi Perah di RI

    Mentan: Investor Vietnam Tertarik Industri Sapi Perah di RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyebut adanya investor dari Vietnam yang ingin menanamkan modalnya pada industri sapi perah. 

    “Ada investor dari Vietnam untuk sapi perah, kami mengawal agar bisa permudah mereka dan mau investasi di Indonesia,” ujar Amran usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). 

    Namun, Amran masih enggan mengungkap siapa calon investor dimaksud. Dia menyebut investor dari Vietnam itu akan membuka industri sapi perah di Indonesia, namun tergantung dengan lahan yang akan disiapkan di dalam negeri. 

    Rencananya, kata dia, lahan yang akan disiapkan berada di Poso, Sulawesi Tengah. Luasnya mencapai sekitar 12.000 hektare. 

    Pada pertemuannya dengan Prabowo siang ini, Amran juga ditemani oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. 

    “Kalau di Sulsel ada kurang lebih 20.000 sampai 30.000 hektare. Kalteng mungkin 50.000,” ucapnya. 

    Adapun, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono juga memastikan investasi sudah masuk untuk sapi perah dan susu. Pemerintah disebut membereskan perizinan dan peraturan untuk investasi dimaksud. 

    “Maksudnya kalau sapinya belum masuk. Tapi kan aturannya kita bereskan, perizinannya kita bereskan, kita permudah lah baik luar maupun dalam negeri, koperasi, perorangan dan seterusnya untuk mendatangkan sapi hidup dengan investasi mereka sendiri,” jelas Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah itu. 

    Dilansir dari situs resmi Ditjen PKH Kementan, Mentan Amran Sulaiman pada September 2024 lalu telah membawa calon investor dari Vietnam untuk meninjau lahan di Poso guna pembangunan peternakan, dairy cattle serta produksi susu. 

    “Ini [investor] merupakan perusahaan terbesar dalam memproduksi susu, kalau investasinya lancar, tiga-sampai lima tahun target produksinya 1,8 juta ton,” ungkap Amran, dikutip dari siaran pers.