Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Kurikulum, Sarana dan Prasarana, hingga Anggaran Jadi PR Pendidikan Nasional

    Kurikulum, Sarana dan Prasarana, hingga Anggaran Jadi PR Pendidikan Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Pengamat kebijakan pendidikan sekaligus guru besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan mengungkap standardisasi pemenuhan pendidikan secara nasional menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintahan Prabowo Subianto.

    Salah satunya adalah standar kurikulum. Menurut Cecep, pergantian atau pembaruan kurikulum dilakukan atas dasar pemenuhan kebutuhan pendidikan Tanah Air sesuai perkembangan zaman.

    “Standar kurikulum. Memang ada guyon ganti menteri, ganti kurikulum. Sebetulnya kurikulum diganti bukan karena ganti menterinya. Kurikulum diganti itu karena kebutuhan seharusnya,” ujar Cecep, kepada Beritasatu.com, Kamis (31/10/2024).

    Dikatakan Cecep, proses pergantian kurikulum harus melalu riset dan uji coba dari kurikulum sebelumnya. Kekuatan yang terdapat pada kurikulum terdahulu akan dikembangkan, sementara kelemahannya akan digantikan dengan hasil riset dan uji coba terbaru.

    “Kebijakan pergantian kurikulum itu harus didasarkan pada hasil riset. Misalnya kurikulum diuji coba, sudah terlampau lama nih, sampai sekarang. Nah diriset dahulu, apa sih kekuatan, kelebihannya? Kalau itu terjadi penguatan maka harus dipertahankan. Kemudian apa kekurangannya? Itu yang diganti,” imbuhnya

    Lebih lanjut Cecep menyebut PR kedua adalah standar nasional pendidikan terkait sarana dan prasarana, terkhusus bagi sekolah yang berlokasi di pelosok perdesaan agar dapat terpenuhi fasilitas pendidikannya.

    “Kemudian soal sarana dan prasarananya itu bukan hanya fisik, tetapi juga digital. Itu harus fokus ke situ. Kita tidak boleh lagi mendengar ada sekolah yang runtuh, rusak, kemudian anak-anaknya belajar di lapangan terbuka,” kata Cecep

    Kemudian yang ketiga standar penganggaran. Cecep menegaskan gratisnya pendidikan sekolah dasar berbuntut pada minimalnya dana yang diberikan. 

    “Bagaimana menjadikan sekolah itu menjadi unggulan. Itu perlu itu standar anggaran. Makanya nanti dikolaborasikan juga dengan misalnya makan bergizi gratis,” tandasnya.

  • Menteri ATR: Mafia Tanah Muncul Akibat Tumpang Tindih Kepemilikan

    Menteri ATR: Mafia Tanah Muncul Akibat Tumpang Tindih Kepemilikan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengungkap salah satu penyebab masih banyaknya mafia tanah akibat banyaknya tumpang tindih kepemilikan tanah yang berujung pada sengketa.

    “Di Indonesia ini, potensi tumpang tindih tanah itu memang luar biasa.Setelah saya dalami, akibat masa lalu itu memang ada sekitar 6,4 juta hektare. Kalau di sertifikatnya itu jumlahnya 13,8 juta bidang sertifikat. Ada sertifikatnya, enggak ada petanya. Nah ini memang potensi tumpang tindih,” kata Nusron di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (31/10/2024). 

    Nusron mengakui persoalan mafia tanah masih akan terus bermunculan di Indonesia. 

    “Selama masih bisa menghirup udara itu, selama itu pula masih ada mafia tanah. Tinggal bagaimana kita mitigasi dan penataan sistem,” kata Nusron.

    Untuk menanggulanginya, Nusron menginginkan agar hukuman bagi mafia tanah semakin diperberat. 

    “Kalau soal mafia tanah kan saya kemarin sudah ngomong. Saya minta kepada aparat penegak hukum supaya dikenakan pasal berlapis. Tidak hanya tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi,” tegas Nusron. 

    Selain itu, lanjut Nusron, pemerintahan Prabowo Subianto juga semakin menegaskan komitmen pemerintahannya dalam memberantas mafia tanah di Indonesia. 

    “Sebentar lagi juga akan ada rakor rapat koordinasi tentang pemberantasan mafia tanah pada November. Kita bekerja sama untuk memberantas mafia tanah bersama Bareskrim dan kapolda se-Indonesia,” kata Nusron.

  • Prabowo Makan Padang Bareng Kang Emil, Diskusi Banyak Hal Termasuk IKN

    Prabowo Makan Padang Bareng Kang Emil, Diskusi Banyak Hal Termasuk IKN

    Jakarta, CNBC Indonesia – Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto Djojohadikusumo bertemu dengan calon gubernur Jakarta yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus Mochamad Ridwan Kamil di Restoran Garuda Sabang, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

    Pertemuan itu diketahui dari unggahan Kang Emil, sapaan akrab Mochamad Ridwan Kamil, yang dikutip CNBC Indonesia.

    [Gambas:Instagram]

    Kang Emil mengungkapkan, Prabowo melontarkan candaan perihal momen tersebut. “Gara-gara makan malam ini, berat badan saya pasti nambah 1,5 kg,” demikian candaan Prabowo kepada Kang Emil.

    Menurut Kang Emil yang juga merupakan eks Gubernur Jawa Barat, pertemuan itu berlangsung selama satu jam. Keduanya bersenda gurau dan berdiskusi banyak hal, termasuk Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur yang mana Kang Emil menjadi kurator.

    Kang Emil lantas mengutip nasihat Prabowo yang disampaikan kepadanya. “Tetap semangat dalam tugas apapun,” begitu kata Prabowo.

    Lebih lanjut, Kang Emil mengucapkan terima kasih atas “waktu yang sangat istimewa ini.”

    “Semoga bapak sehat dan sukses dalam hari-hari memimpin negeri ini. Terima kasih,” tulis Kang Emil.

    (miq/miq)

  • Guru Besar Unud: Tata kelola jadi tantangan utama sektor pariwisata

    Guru Besar Unud: Tata kelola jadi tantangan utama sektor pariwisata

    Jadi, tidak semudah itu menangani tata kelola pariwisata di Indonesia yang merupakan negara kepulauan.Jakarta (ANTARA) – Guru Besar Pariwisata Universitas Udayana I Putu Anom mengatakan bahwa tata kelola menjadi salah satu tantangan utama di sektor pariwisata yang harus segera dibenahi.

    Prof. Dr. I Putu Anom, M.Par. berpendapat bahwa perbaikan tata kelola akan berdampak signifikan pada perkembangan sektor pariwisata Indonesia secara keseluruhan.

    “Masih belum bagus tata kelola pariwisata kita. Nah, ini harus dibenahi,” ujar Prof. Anom saat dihubungi ANTARA, Kamis.

    Prof. Anom lantas mencontohkan kondisi di Bali. Tata kelola pariwisata di provinsi tersebut dinilai masih kurang optimal.

    Menurut dia, banyak pemerintah kabupaten dan kota yang cenderung mengejar pendapatan dari pajak dengan mengeluarkan izin hotel dan restoran secara berlebihan, yang sering kali bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah.

    Akibat dari kebijakan tersebut, kawasan wisata seperti di Bali Selatan mengalami kepadatan yang parah sehingga menimbulkan kemacetan hingga Ubud di Bali Tengah.

    Baca juga: Jakarta tonjolkan sektor MICE sebagai destinasi wisata dalam ITB Asia
    Baca juga: Penataan Pura Mandhara Giri dorong pengembangan sektor pariwisata

    Selain masalah tata ruang, Prof. Anom juga menyoroti kendala dalam pengembangan 10 Bali Baru yang belum sepenuhnya optimal, ditambah lagi, dengan tingginya harga tiket pesawat yang membuat aksesibilitas ke berbagai destinasi wisata domestik menjadi makin sulit.

    “Kita ‘kan negara kepulauan sehingga terpencar destinasi kita sehingga harus menggunakan transportasi pesawat untuk mempercepat waktu. Jadi, tidak semudah itu menangani tata kelola pariwisata di Indonesia yang merupakan negara kepulauan,” kata dia.

    Lebih lanjut Prof. Anom berharap agar Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dan Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Zita Anjani yang baru dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto dapat bersinergi untuk memajukan sektor pariwisata.

    Namun, dia mengingatkan akan pentingnya koordinasi yang baik antara keduanya agar tidak terjadi tumpang tindih program.

    “Jangan sampai ada tumpang tindih mengerjakan hal yang sama, di tempat yang sama nanti jadinya sia-sia karena anggarannya itu perlu dioptimalkan. Apa yang harus dieksekusi itu harus jelas semua,” pungkas dia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2024

  • Oknum Pejabat Komdigi Dicokok Polisi Terkait Dugaan Judi Online, Pengamat: Hukum Mati Agar Jera

    Oknum Pejabat Komdigi Dicokok Polisi Terkait Dugaan Judi Online, Pengamat: Hukum Mati Agar Jera

    GELORA.CO – Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai upaya mitigasi korupsi tidak bisa dilakukan hanya dengan hukuman penjara.

    Hal itu menanggapi oknum pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang ditangkap polisi atas keterlibatannya dalam perjudian online pada Kamis (31/10/2024).

    Agus pun mendorong penerapan hukuman mati terhadap pelaku korupsi.

    “Pemberantasan korupsi hanya bisa dilakukan hukuman mati,” katanya saat dihubungi Tribunnews, Kamis (31/10/2024).

    Menurutnya, hukuman mati dapat memberi efek jera bagi pejabat kementerian atau lembaga.

    “Hukum mati biar ada kejeraan kalau cuma dipenjara tak guna dan korupsi semakin menghancurkan bangsa ini,” tuturnya.

    Dia menekankan aparatur penegak hukum (APH) harus tegas dalam memberantas praktik-praktik korupsi.

    “Iya kalau mau korupsi minggat dari bumi Indonesia harus hukum mati karena APH bukan alat penguasa,” kata Agus.

    Sebelumnya, Mabes Polri membenarkan seorang oknum pejabat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terlibat perjudian online.

    Hal itu disampaikan Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko saat dihubungi, Kamis (31/10/2024).

    “Penyidik Polri masih bekerja sampai dengan saat ini oleh karena itu tunggu hasilnya dari penyidik Polri,” ucapnya.

    Trunoyudo belum dapat mengungkapkan sosok oknum pejabat yang terlibat perjudian online tersebut.

    “Masih dilakukan pemeriksaan dan pendalaman oleh tim penyidik Polri,” tuturnya

    Lebih lanjut, Trunoyudo memastikan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkomitmen memberantas judi online di Indonesia. 

    Polri akan terus melakukan penelusuran sampai dengan tuntas. 

    Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden RI Bapak Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah.

    Polri akan bekerjasama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. 

  • Mendagri Segera Lapor Prabowo Soal Wacana Omnibus Law Politik

    Mendagri Segera Lapor Prabowo Soal Wacana Omnibus Law Politik

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan menindaklanjuti usulan revisi sejumlah Undang-Undang Politik dengan metode omnibus law. Dia menyebut harus melapor dulu kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Setelah itu, lanjut dia, biasanya akan dilakukan rapat antar kementerian lembaga terkait mengenai kepastian apakah UU tersebut perlu direvisi atau tidak.

    Hal tersebut diungkapkannya kala selesai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (31/10/2024).

    “Kami Kemendagri menghargai ide dari teman-teman DPR untuk melakukan revisi terhadap sejumlah Undang-Undang yang berkaitan dengan sistem politik, tapi dari pemerintah saya selaku Mendagri tentu memiliki mekanisme sendiri, saya harus melapor kepada Bapak Presiden,” ujarnya.

    Dia menuturkan pihaknya masih akan mengkaji dahulu apakah revisi sejumlah UU politik ini perlu disatukan sebagai paket melalui omnibus law atau sekadar direvisi per UU-nya.

    “Apakah perlu revisi atau tidak. Di mana, kalau perlu, di bagian mana yang perlu direvisi dan itu nanti akan kita sampaikan hasil dari pemerintah ini kepada DPR di rapat berikutnya,” pungkasnya.

    Lebih lanjut, Tito menjelaskan alur pelaporan atau penyampaian kepada presiden, nantinya akan melalui Menko Polhukam terlebih dahulu.

    “Tapi ada dua menko ini, Menko Polkam dan Menko Kumham. Ditambah dengan biasanya Kemensetneg. Kita rapat dulu kita bahas dan biasanya kita undang juga nanti ahli, dari ahli ahli tata negara, pemerhati khusus politik,” tandasnya.

    Sebelumnya, di dalam rapat Tito menanggapi rencana DPR untuk merevisi sejumlah undang-undang (UU) terkait politik dengan metode omnibus law. Tito menyebut, kementeriannya memang sedang meninjau kembali perihal sistem demokrasi, kepemiluan, serta Pilkada.

    “Kami mulai memikirkan kembali tentang sistem demokrasi, sistem kepemiluan, sistem pilkada. Apakah mungkin termasuk ide dari DPR, saya sudah baca juga untuk menyusun revisi UU tersebut dalam satu paket omnibus law,” katanya.

    Sebagai informasi, terdapat delapan UU yang diusulkan direvisi dengan metode omnibus law, di antaranya adalah UU Pemilu, UU Pilkada, UU Partai Politik, dan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). 

    Selanjutnya ada UU Pemerintah Daerah, UU DPRD, UU Pemerintah Desa, dan UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

  • Pengamat: Duet Sudaryono-Kaesang Jadi Kandidat Kuat di Jateng, Kolaborasi Efek Prabowo-Jokowi

    Pengamat: Duet Sudaryono-Kaesang Jadi Kandidat Kuat di Jateng, Kolaborasi Efek Prabowo-Jokowi

    Semarang, Gatra.com – Pemilihan Gubernur Jawa Tengah (Pilgub Jateng) dinilai tidak hanya sekadar pesta demokrasi local.

    Lebih dari itu, juga menjadi ajang penting untuk mengamati pengaruh figur nasional dalam dinamika politik regional. 

    Dua tokoh utama yang sering jadi perhatian adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi ) dan presiden terpilih Prabowo Subianto. Meski keduanya bukan calon langsung, namun dampak atau Jokowi efek dan Prabowo efek punya potensi besar dalam hasil pemilihan.

    Analis Politik Jawa Tengah sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Wahid Hasyim Semarang, Dr Agus Riyanto, menilai, jika dua kekuatan besar yakni Jokowi dan Prabowo bersatu untuk mengusung calon kepala daerah yang sama khususnya di Pilkada Jateng maka akan sangat sulit dikalahkan. 

    Baca Juga: Pedagang Pasar di Tegal Siap Antarkan Sudaryono Jadi Gubernur Jateng

    “Jokowi efek masih sangat kuat di Jateng, dan Prabowo efek juga bisa mempengaruhi hasil Pilkada nantinya. Karena pilkada serentak termasuk di Jateng dilakukan satu bulan setelah Prabowo dilantik menjadi Presiden Indonesia,” Kata Dr Agus Riyanto saat dihubungi, Minggu (7/7).

    Dan jika dua kekuatan ini bersatu untuk mengusung calon kepala daerah yang sama, katanya, maka mereka akan sangat sulit dikalahkan khususnya di Jateng.

    “Bersatunya dua kekuatan besar ini masih sangat terbuka. Sebab, meski beberapa calon sudah mulai bermunculan, namun belum ada satu pun parpol yang mengeluarkan rekomendasi kepada para calon untuk maju di Pilgub Jateng,” sebutnya

    Demikian juga, kata Agus Riyanto, dengan PDI-Perjuangan yang belum menentukan sikap di Pilgub Jateng meski  memiliki 33 kursi parlemen dan bisa mengusung kandidatnya sendiri tanpa harus berkoalisi. 

    “Pilgub Jateng hari ini masih sangat cair dan dinamis. Belum ada kandidat resmi yang diusung oleh partai politik, termasuk PDIP yang bisa mengusung kandidatnya sendiri tanpa harus berkoalisi,” Imbuhnya. 

    Artinya, lanjut Agus, para ‘pimpinan politik di Jakarta’ khususnya parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres lalu masih tarik-menarik kepentingan mencari formula yang tepat untuk menguasai wilayah Jawa Tengah yang dikenal sebagai ‘kandang banteng’ atau wilayah basis pemilih PDIP di tanah Jawa. 

    Atas dasar itu, Agus menjelaskan, jika Prabowo Subianto dan Joko Widodo bersatu mengusung orang-orang terdekatnya untuk menguasai Jawa Tengah, maka kandidat tersebut akan sangat mustahil dikalahkan. Dan hal tersebut merupakan solusi dari cairnya dinamika politik di ‘kandang banteng’ hari ini. 

    “Jika Sudaryono yang merupakan orang terdekat Prabowo dan ketua Gerindra Jateng itu dipasangkan dengan Kaesang Pangarep yang merupakan anak bungsu dari Presiden Jokowi untuk maju bersama di Pilgub Jateng, maka pasangan tersebut akan sangat sulit dikalahkan,” jelasnya.

    Dan ini, lanjutnya, bisa menjadi solusi dari tarik menarik kepentingan pimpinan politik KIM di Jakarta dan memecah cairnya dinamika politik Jawa Tengah hari ini.

    Baca Juga: 35 DPC Partai Gerindra se-Jateng Ikrar Dukung Sudaryono Jadi Gubernur

    Agus Riyanto menekankan, figur Prabowo Subianto dan Joko Widodo bakal memberikan efek elektoral yang luar biasa kepada pasangan kepala daerah yang didukung keduanya.

    Sebab, kata Agus Riyanto, Prabowo pasti akan mendorong dan mendukung orang kepercayaannya memenangkan pilkada di daerah-daerah strategis termasuk di Jateng, begitu pula dengan Jokowi yang juga akan mendukung Kaesang yang merupakan anak bungsunya. 

    Menurutnya, Prabowo berkepentingan menaruh orang kepercayaannya sebagai kepala daerah untuk menyukseskan progam andalan yang ia tawarkan kepada masyarakat paska dilantik menjadi presiden nanti. 

    “Karena itu, kalau ditanya apakah ada Prabowo efek di Jateng?, pasti ada. Dan apakah Jokowi efek masih ada? Pasti masih ada. Karena itu, duet Sudaryono-Kaesang adalah solusinya. Yang satu orang dekatnya Prabowo dan yang satunya lagi anaknya Pak Jokowi. Dan ini bisa sejalan dan selaras dengan rencana pembangunan kedepan antara pemerintah pusat dan daerah,” tandasnya.

    43

  • Media Asing Soroti Sritex Pailit, Sebut Ini di Pemerintahan Prabowo

    Media Asing Soroti Sritex Pailit, Sebut Ini di Pemerintahan Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah media asing menyoroti pailitnya Sritex. Salah satunya laman Reuters yang memuat pemberitaan berjudul “Indonesia labour group urges state bailout for troubled textile giant Sritex”.

    Disebut bagaimana kelompok buruh mendesak dana talangan negara untuk menyelamatkan pabrik tersebut. Ini setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menterinya untuk menyelamatkan perusahaan tersebut dari kebangkrutan.

    “Said Iqbal, Ketua Partai Buruh, sebuah gerakan buruh dan partai politik terkemuka, mengatakan dana talangan negara merupakan salah satu solusi untuk mencegah PHK besar-besaran yang mungkin timbul akibat kebangkrutan Sritex,” muat laman itu, dikutip Kamis (31/10/2024).

    “Solusi lain adalah intervensi negara dalam proses hukum untuk membatalkan keputusan pailit tersebut,” masih tulis laman tersebut menyebut sumber yang sama.

    Hal sama juga disoroti laman Amerika Serikat (AS) Bloomberg. Disebut bagaimana industri ini merupakan salah satu lapangan kerja terbesar di Indonesia dan hilangnya lapangan pekerjaan secara luas akan menjadi kemunduran awal bagi pemerintahan baru Prabowo.

    “Pengangguran masih tetap tinggi di negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara ini, sehingga menyeret jutaan orang keluar dari kelas menengah sejak pandemi ini terjadi,” muat laman itu.

    “Sritex, yang menjahit pakaian untuk merek global termasuk H&M, Uniqlo dan Zara, adalah salah satu pembuat pakaian terbesar di negara itu dan mempekerjakan sekitar 50.000 pekerja,” tambahnya.

    “Perusahaan ini terjerumus ke dalam kesulitan utang selama pandemi setelah pesanan merosot. Total kewajibannya mencapai US$1,6 miliar pada akhir Juni, relatif tidak berubah dibandingkan dua tahun lalu ketika perusahaan tersebut mendapatkan jaminan,” tulisnya lagi.

    (sef/sef)

  • Komisi XIII DPR sebut KemenHAM bisa berdayakan SDM yang ada dahulu

    Komisi XIII DPR sebut KemenHAM bisa berdayakan SDM yang ada dahulu

    Jakarta (ANTARA) – Komisi XIII DPR RI mengatakan bahwa Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) bisa memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang ada terlebih dahulu untuk merespons permintaan penambahan pegawai.

    “Terkait dengan restrukturisasi itu, sementara mereka masih bisa, bukan masih bisa, harus melakukan pemberdayaan, penggunaan source (sumber daya) yang ada. Itu spirit yang kami tegaskan tadi,” kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

    Selain itu, dia menjelaskan bahwa untuk kantor wilayah juga bisa menggunakan yang ada terlebih dahulu dengan menambahkan plang nama KemenHAM.

    “Ya di sanalah butuh Komisi XIII sebagai mitra kerja yang saling mengingatkan dan saling bahu-membahu, saling bantu-membantu,” ujarnya.

    Ia mengatakan bahwa Komisi XIII juga siap memberikan arahan ataupun masukan kepada KemenHAM yang merupakan kementerian pecahan dari Kementerian Hukum dan HAM, dan dibentuk oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan bahwa memerlukan penambahan jumlah pegawai di lingkungan kementeriannya sebanyak 2.166 orang atau dari 378 orang menjadi 2.544 orang.

    Pigai merinci total pegawai di tingkat pusat pada 2024 sebanyak 188 orang yang terdiri atas seorang direktur jenderal, enam orang pimpinan tinggi pratama, sembilan orang dalam jabatan struktural, 92 orang dalam jabatan fungsional tertentu, 66 pelaksana, dan 14 PPK.

    Untuk jumlah pegawai untuk tingkat wilayah sebelum terjadi perubahan struktur dan organisasi kementerian sebanyak 190 orang.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Minta Anggaran Rp20 Triliun di DPR, MenHAM Natalius Pigai Tak Punya Program 100 Hari

    Minta Anggaran Rp20 Triliun di DPR, MenHAM Natalius Pigai Tak Punya Program 100 Hari

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Nama Natalius Pigai kembali jadi sorotan publik. Pasalnya, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) itu kembali melontarkan keinginan untuk mendapat anggaran senilai Rp20 triliun.

    Itu tampak saat Natalius Pigai menghadiri rapat kerja perdana bersama Komisi XIII DPR, Kamis (31/10/2024). Rapat digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

    Video pertemuan itu juga diunggah oleh tokoh NU, Umar Sahadat Hasibuan atau Gus Umar melalui akun pribadinya di X, @UmarSyadatHsb__.

    “Agak lain memang menteri prabowo satu ini. Dia rapat di DPR minta anggaran. Katanya punya 200’program yang gak perlu saya sebut. Kenapa ya menteri satu ini dari awal dilantik sibuknya anggaran mulu?,” tulis Gus Umar, dikutip Kamis (31/10/2024).

    Dalam rapat itu, Pigai juga menegaskan dirinya tidak memiliki program 100 hari pertama sebagai Menteri HAM. Hal ini berbeda dengan menteri-menteri lainnya.

    “Kami tidak punya program 100 hari. Kami punya program emergency conditions untuk membangun rakyat dan bangsa dan negara selama lima tahun kalau dipertahankan,” kata Pigai.

    Dia mengatakan, program 100 hari pertama biasanya hanya difokuskan untuk tata laksana, revitalisasi organisasi dan pembangunan organisasi hingga pengisian staf di jajaran kementerian. Dia menilai, hal itu cukup diselesaikan tujuh hari saja.

    “Nanti kalau 100 hari, hari ke-101 nanti diam semua, nggak ada yang kerja lagi,” ujar Pigai.

    Oleh karena itu, dia lebih menganggap lima tahun pertama jabatan sebagai kondisi darurat atau emergency.