Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Pesan Bima Arya Saat Hadiri Serah Terima 600 Unit Huntara di Aceh Tamiang

    Pesan Bima Arya Saat Hadiri Serah Terima 600 Unit Huntara di Aceh Tamiang

    Jakarta –

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan dua arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan dampak banjir dan longsor di Sumatera dilakukan secara cepat dan melibatkan seluruh pihak.

    Hal itu disampaikan saat menghadiri serah terima 600 unit hunian sementara (huntara) di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Kamis (8/1).

    “Jadi, arahan Bapak Presiden adalah, satu, bergerak cepat. Dua, bergerak semua. Ini yang sekarang terjadi di sini, dalam waktu sekitar dua minggu berkolaborasi [dengan] BUMN Karya, membantu bersinergi bersama kepala daerah. Akhirnya bisa terwujud hunian sementara,” ucap Bima dalam keterangan tertulis, Jumat (9/1/2026).

    Bima mengapresiasi kerja cepat dan kolaborasi antara BUMN Karya, Danantara, dan pemerintah daerah (Pemda) dalam mewujudkan pembangunan huntara tersebut. Ia juga meminta Bupati Aceh Tamiang membangun sistem pengelolaan kawasan huntara, termasuk pengaturan fasilitas pendukung seperti air, listrik, dan transportasi, serta pembentukan RT/RW baru.

    “Kami titip kepada Pak Bupati untuk membangun sistem di sini, karena akan perlu diatur nanti,” tambahnya.

    Sebagai bentuk dukungan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengerahkan 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan aparatur sipil negara (ASN) untuk bertugas di Aceh Tamiang. Mereka mendampingi Pemda dalam pemulihan berbagai sarana dan prasarana layanan publik, termasuk gedung pemerintahan dan sekolah.

    “Apabila dibutuhkan nanti kami siap untuk juga mengaktivasi, mengawasi, memfasilitasi warga di hunian sementara ini agar tetap terlayani dengan baik,” ujarnya.

    Kawasan huntara juga dilengkapi ruang komunal berupa fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK), dan dapur umum. Selama enam bulan, fasilitas listrik, gas, dan layanan internet disediakan secara gratis. Selain itu, tersedia pula tempat bermain anak, musala, serta fasilitas pendukung lainnya.

    Secara keseluruhan, kawasan huntara tersebut telah memenuhi syarat sebagai sebuah permukiman baru sehingga warga diharapkan dapat beradaptasi selama masa pemulihan.

    (akd/ega)

  • ​Gubernur Khofifah Terima Satyalancana Wira Karya dari Presiden Prabowo, Sukses Wujudkan Swasembada Pangan

    ​Gubernur Khofifah Terima Satyalancana Wira Karya dari Presiden Prabowo, Sukses Wujudkan Swasembada Pangan

    Karawang: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawamsa menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Swasembada Pangan 2025 dari Presiden RI Prabowo Subianto. 

    Penghargaan tersebut diterima Gubernur Khofifah dalam gelaran Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan yang digelar di Halaman Kantor Kec. Cilebar, Kab. Karawang, Jawa Barat, Rabu 7 Januari 2026.

    Tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya ini diberikan pada Gubernur Khofifah atas dedikasi dan kontribusi  luar biasa dalam mendukung pencapaian Swasembada Pangan Nasional sepanjang Tahun 2025.

    Sebelumnya, penghargaan serupa juga pernah diterima Gubernur Khofifah atas prestasi di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Bidang Kelautan. 

    “Alhamdulillah kami haturkan terima kasih sebesar-besarnya pada Bapak Presiden Prabowo atas tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya yang kami terima hari ini,” kata Gubernur Khofifah.

    “Penghargaan ini sejatinya adalah hasil kerja dan komitmen bersama seluruh elemen di Jawa Timur dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional, khususnya para petani, Gapoktan, Kepala Daerah serta Forkopimda dan berbagai dukungan Kementan RI,” imbuhnya.

    Bukan tanpa alasan, penghargaan ini diberikan pada Gubernur Khofifah. Pasalnya, sepanjang tahun 2025, Provinsi Jatim berhasil menjadi provinsi Produsen Padi dan Beras tertinggi nasional. 

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) rilis 5 Januari 2026, produksi padi Jatim mencapai 12.694.148 ton  Gabah Kering Panen (GKP) atau 10.557.883 ton Gabah Kering Giling (GKG) dan produksi beras mencapai 6.096.344 ton.

    Angka tersebut tercatat mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun 2024 masing-masing 9,27 juta ton GKG padi dan 5,35 juta ton beras. 

    Prestasi ini berhasil mengukuhkan posisi Jawa Timur sebagai provinsi Lumbung Pangan yang menjadi Pilar Kedaulatan Pangan Nasional.

    Jawa Timur sendiri berhasil menjadi produsen padi dan beras tertinggi nasional setelah mengungguli Jawa Barat sebanyak 10.240.405 ton GKG padi dan 5.913.651 ton beras serta Jawa Tengah sebanyak 9.409.108 ton GKG dan 5.410.794 ton beras sepanjang tahun 2025. 

    “Sekali lagi ini adalah buah dari kerja keras dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, terutama para petani Jawa Timur yang menjadi tulang punggung produksi pangan,” tegasnya.
     

    Keberhasilan ini disebutnya juga didorong oleh berbagai program strategis, mulai dari mekanisasi pertanian, penyediaan bibit unggul, hingga pengelolaan irigasi yang efektif melalui pompanisasi dan renovasi saluran air.

    Melalui kerja keras dan sinergi tersebut, sektor pertanian Jatim tercatat terus mengalami kenaikan. Dimana, Luas Panen Padi Jatim tahun 2024 yaitu 1.616.985 hektar meningkat menjadi 1.842.519 hektar atau 13,95% di tahun 2025.  Peningkatan ini ditopang oleh Luas Tambah Tanam (LTT) padi tahun 2025 sebesar 2.426.073 Ha.

    “Kenaikan produksi padi dan beras kita di tahun 2025 tercatat paling tinggi dalam lima tahun. Kenaikannya sangat signifikan yaitu 13,89% sepanjang 2020 – 2025. Ini artinya komitmen dan kerja keras kita sangat berdampak,” ujar Gubernur Khofifah. 

    Ia juga menegaskan, capaian swasembada ini bukan sekadar angka statistik, melainkan simbol kedaulatan bangsa yang harus terus dijaga dan ditingkatkan keberlanjutannya. 

    Khofifah meyakini, dengan konsistensi dari seluruh pihak seperti saat ini, bukan tidak mungkin akan mendukung Indonesia menuju Swasembada Pangan yang juga berkelanjutan. 

    Secara khusus bahkan ia berpesan agar dedikasi Jawa Timur dalam sektor pertanian juga dapat berseiring dengan peningkatan kesejahteraan petani melalui penguatan ekosistem hulu ke hilir yang inklusif.

    “Kami persembahkan penghargaan ini secara khusus untuk seluruh pejuang pangan di desa-desa yang telah memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas stok pangan nasional hingga tahun 2025 ini,” pungkasnya.

    Sementara itu, apresiasi dan penghormatan disampaikan secara khusus oleh Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia atas dukungannya mewujudkan Swasembada Pangan di tahun 2025. 

    “Saya meyakini bahwa hari ini saudara semua berhasil sebagai putra putri terbaik bangsa. Saudara buktikan bahwa Indonesia Bisa,” ucapnya. 

    Ucapan terima kasih juga disampaikannya khusus kepada para petani yang telah menjadi ujung tombak dalam suksesnya Swasembada Pangan 2025. 

    “Kita tidak akan pernah merdeka tanpa peran penting dari para petani. Para petani lah yang paling setia, paling loyal dan paling Merah Putih di Indonesia ini,” tutur Presiden Prabowo. 

    Ia mengaku optimis bahwa setelah pengumuman Swasembada Pangan 2025, maka laju pertumbuhan Indonesia tidak akan bisa dihentikan oleh siapapun. Melalui Swasembada Pangan juga ia optimis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya petani.

    “Kita ingin harga kebutuhan pokok  murah. Kita ingin anak-anak petani bisa berpendidikan tinggi. Hari ini kita buktikan kita bisa Swasembada Pangan. Tidak hanya beras, jagung, singkong semua kita Swasembada,” tegasnya. 

    “Ini sungguh kehormatan bagi saya. Ini kesempatan untuk berbakti dan memberi yang terbaik bagi bangsa. Indonesia Cerah, Indonesia Makmur. Dan kemakmuran harus benar-benar di tangan rakyat Indonesia,” pungkasnya.

    Karawang: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawamsa menerima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya Swasembada Pangan 2025 dari Presiden RI Prabowo Subianto. 
     
    Penghargaan tersebut diterima Gubernur Khofifah dalam gelaran Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan yang digelar di Halaman Kantor Kec. Cilebar, Kab. Karawang, Jawa Barat, Rabu 7 Januari 2026.
     
    Tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya ini diberikan pada Gubernur Khofifah atas dedikasi dan kontribusi  luar biasa dalam mendukung pencapaian Swasembada Pangan Nasional sepanjang Tahun 2025.

    Sebelumnya, penghargaan serupa juga pernah diterima Gubernur Khofifah atas prestasi di Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Bidang Kelautan. 
     
    “Alhamdulillah kami haturkan terima kasih sebesar-besarnya pada Bapak Presiden Prabowo atas tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya yang kami terima hari ini,” kata Gubernur Khofifah.
     
    “Penghargaan ini sejatinya adalah hasil kerja dan komitmen bersama seluruh elemen di Jawa Timur dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional, khususnya para petani, Gapoktan, Kepala Daerah serta Forkopimda dan berbagai dukungan Kementan RI,” imbuhnya.
     
    Bukan tanpa alasan, penghargaan ini diberikan pada Gubernur Khofifah. Pasalnya, sepanjang tahun 2025, Provinsi Jatim berhasil menjadi provinsi Produsen Padi dan Beras tertinggi nasional. 
     
    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) rilis 5 Januari 2026, produksi padi Jatim mencapai 12.694.148 ton  Gabah Kering Panen (GKP) atau 10.557.883 ton Gabah Kering Giling (GKG) dan produksi beras mencapai 6.096.344 ton.
     
    Angka tersebut tercatat mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun 2024 masing-masing 9,27 juta ton GKG padi dan 5,35 juta ton beras. 
     
    Prestasi ini berhasil mengukuhkan posisi Jawa Timur sebagai provinsi Lumbung Pangan yang menjadi Pilar Kedaulatan Pangan Nasional.
     
    Jawa Timur sendiri berhasil menjadi produsen padi dan beras tertinggi nasional setelah mengungguli Jawa Barat sebanyak 10.240.405 ton GKG padi dan 5.913.651 ton beras serta Jawa Tengah sebanyak 9.409.108 ton GKG dan 5.410.794 ton beras sepanjang tahun 2025. 
     
    “Sekali lagi ini adalah buah dari kerja keras dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, terutama para petani Jawa Timur yang menjadi tulang punggung produksi pangan,” tegasnya.
     

     
    Keberhasilan ini disebutnya juga didorong oleh berbagai program strategis, mulai dari mekanisasi pertanian, penyediaan bibit unggul, hingga pengelolaan irigasi yang efektif melalui pompanisasi dan renovasi saluran air.
     
    Melalui kerja keras dan sinergi tersebut, sektor pertanian Jatim tercatat terus mengalami kenaikan. Dimana, Luas Panen Padi Jatim tahun 2024 yaitu 1.616.985 hektar meningkat menjadi 1.842.519 hektar atau 13,95% di tahun 2025.  Peningkatan ini ditopang oleh Luas Tambah Tanam (LTT) padi tahun 2025 sebesar 2.426.073 Ha.
     
    “Kenaikan produksi padi dan beras kita di tahun 2025 tercatat paling tinggi dalam lima tahun. Kenaikannya sangat signifikan yaitu 13,89% sepanjang 2020 – 2025. Ini artinya komitmen dan kerja keras kita sangat berdampak,” ujar Gubernur Khofifah. 
     
    Ia juga menegaskan, capaian swasembada ini bukan sekadar angka statistik, melainkan simbol kedaulatan bangsa yang harus terus dijaga dan ditingkatkan keberlanjutannya. 
     
    Khofifah meyakini, dengan konsistensi dari seluruh pihak seperti saat ini, bukan tidak mungkin akan mendukung Indonesia menuju Swasembada Pangan yang juga berkelanjutan. 
     
    Secara khusus bahkan ia berpesan agar dedikasi Jawa Timur dalam sektor pertanian juga dapat berseiring dengan peningkatan kesejahteraan petani melalui penguatan ekosistem hulu ke hilir yang inklusif.
     
    “Kami persembahkan penghargaan ini secara khusus untuk seluruh pejuang pangan di desa-desa yang telah memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas stok pangan nasional hingga tahun 2025 ini,” pungkasnya.
     
    Sementara itu, apresiasi dan penghormatan disampaikan secara khusus oleh Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia atas dukungannya mewujudkan Swasembada Pangan di tahun 2025. 
     
    “Saya meyakini bahwa hari ini saudara semua berhasil sebagai putra putri terbaik bangsa. Saudara buktikan bahwa Indonesia Bisa,” ucapnya. 
     
    Ucapan terima kasih juga disampaikannya khusus kepada para petani yang telah menjadi ujung tombak dalam suksesnya Swasembada Pangan 2025. 
     
    “Kita tidak akan pernah merdeka tanpa peran penting dari para petani. Para petani lah yang paling setia, paling loyal dan paling Merah Putih di Indonesia ini,” tutur Presiden Prabowo. 
     
    Ia mengaku optimis bahwa setelah pengumuman Swasembada Pangan 2025, maka laju pertumbuhan Indonesia tidak akan bisa dihentikan oleh siapapun. Melalui Swasembada Pangan juga ia optimis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya petani.
     
    “Kita ingin harga kebutuhan pokok  murah. Kita ingin anak-anak petani bisa berpendidikan tinggi. Hari ini kita buktikan kita bisa Swasembada Pangan. Tidak hanya beras, jagung, singkong semua kita Swasembada,” tegasnya. 
     
    “Ini sungguh kehormatan bagi saya. Ini kesempatan untuk berbakti dan memberi yang terbaik bagi bangsa. Indonesia Cerah, Indonesia Makmur. Dan kemakmuran harus benar-benar di tangan rakyat Indonesia,” pungkasnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (RUL)

  • Infografis Bonus Melimpah Atlet hingga Pelatih Sea Games 2025

    Infografis Bonus Melimpah Atlet hingga Pelatih Sea Games 2025

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menyerahkan penghargaan berupa bonus kepada atlet SEA Games ke-33 Thailand yang berhasil membawa pulang medali ke Tanah Air.

    Prabowo mengundang para atlet hingga pelatih ke Istana Negara, Kamis 8 Januari 2026 untuk menyerahkan bonus tersebut.

    Dalam kesempatan itu, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mengatakan jumlah medali yang berhasil dibawa para atlet SEA Games ke-33 Thailand yakni, 91 emas, 111 perak, dan 131 perunggu.

    Menurut Erick, jumlah medali emas yang berhasil dibawa pulang melebihi target yang ditetapkan.

    “Alhamdulillah target juga di atas Pak, yang tadinya 80 emas kita mendapatkan 91 emas. Dan tentu dilengkapi dengan 111 perak dan 131 perunggu,” kata Erick Thohir dalam acara pemberian penghargaan atlet SEA Games ke-33 Thailand Tahun 2025 di Istana Negara Jakarta, Kamis 8 Januari 2026.

    Berapa besaran bonus yang diterima para atlet? Jumlah yang diterima tiap medali untuk setiap atlet berbeda. Adapun atlet peraih medali emas tunggal mendapat bonus sebesar Rp 1 miliar. Ini merupakan bonus tertinggi yang didapat atlet sepanjang sejarah Indonesia.

    Sementara itu, peraih medali perak tunggal mendapat Rp 315 juta dan peraih medali perunggu tunggal Rp 157 juta.

    Bagaimana dengan pelatih? Di antaranya pelatih perorangan atau ganda, yakni medali emas Rp 300 juta, perak Rp 126 juta, dan perunggu Rp 63 juta.

    Lantas, berapa besaran keseluruhan bonus untuk atlet dan pelatih Sea Games ke-33 Thailand Tahun 2025? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini:

  • Dana Desa di Sumenep Berkurang Rp 225 Miliar, Ini Sebabnya

    Dana Desa di Sumenep Berkurang Rp 225 Miliar, Ini Sebabnya

    Sumenep (beritajatim.com) – Anggaran Desa (DD) di Kabupaten Sumenep untuk tahun 2026 turun drastis dibanding tahun 2025. DD di tahun 2025 tercatat sebesar Rp 335 miliar lebih. Sedangkan di tahun 2026, DD yang diterima Sumenep sebesar Rp 109 miliar lebih, atau berkurang Rp 225 miliar.

    Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep, Anwar Sahroni menjelaskan, turunnya besaran DD tersebut bukan berarti Dana Desa yang menjadi hak desa dihilangkan, namun sebagian dialokasikan untuk program pembangunan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo.

    “Jadi sebenarnya dana desa itu tidak dikurangi. Tetap menjadi milik desa. Hanya saja, pelaksanaannya langsung ditangani pusat untuk kepentingan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih,” katanya, Jumat (09/01/2026).

    Ia menjelaskan, untuk perencanaan pembangunan desa pada tahun 2026 juga mengalami penyesuaian, seiring terbitnya Peraturan Menteri Desa mengenai fokus penggunaan Dana Desa. Pada regulasi baru tersebut, telah diatur arah kebijakan penggunaan Dana Desa.

    “Di aturan baru itu, desa didorong menggelar musyawarah untuk menentukan program prioritas, berdasarkan kemampuan anggaran yang tersedia,” ungkapnya.

    Hasil musyawarah tersebut, lanjutnya, akan menjadi dasar dalam menetapkan kegiatan yang dinilai paling mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

    Selain itu, penggunaan Dana Desa saat ini juga tidak lagi terikat pada prosentase pembagian anggaran seperti tahun sebelumnya.

    “Dengan skema tersebut, pemerintah desa diharapkan lebih leluasa merancang program yang benar-benar sesuai kebutuhan dan kondisi riil masyarakat setempat,” tandasnya. (tem/but)

  • Pengusaha Minta Purbaya Ubah Strategi Kejar Setoran Pajak

    Pengusaha Minta Purbaya Ubah Strategi Kejar Setoran Pajak

    Bisnis.com, JAKARTA — Kalangan pengusaha meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengubah pendekatan pemungutan pajak pada 2026, dari strategi penegakan hukum (law enforcement) yang agresif menjadi pendekatan edukasi dan peningkatan kepatuhan sukarela (voluntary compliance).

    Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menilai perubahan strategi ini krusial untuk mengejar target penerimaan pajak 2026 yang dipatok sebesar Rp2.357,7 triliun, atau naik signifikan 22,9% dari realisasi 2025 (Rp1.917,6 triliun).

    Menurutnya, sepanjang 2025 pemerintah cenderung terlalu mengedepankan pendekatan law enforcement. Padahal, sistem perpajakan yang dianut Indonesia adalah self assessment, yang mana Wajib Pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.

    “Penerimaan seharusnya bertumpu pada kesadaran pembayaran, bukan law enforcement. Terkait hal ini, otoritas juga perlu memperbaiki pola komunikasi publik. Hal ini sejalan dengan komitmen reformasi struktural Kementerian Keuangan,” ungkap Ajib dalam keterangannya, Jumat (9/1/2026).

    Dia meyakini realisasi penerimaan pajak 2025 yang hanya mencapai Rp1.917,6 triliun (87,6% dari target APBN) atau mengalami shortfall sebesar Rp271,7 triliun, disebabkan oleh tiga faktor utama.

    Pertama, implementasi Coretax System yang belum berjalan sesuai perencanaan awal, sehingga menghambat ekstensifikasi dan intensifikasi. Kedua, perlambatan pertumbuhan ekonomi dan menyusutnya jumlah kelas menengah yang menekan daya beli.

    Ketiga, keputusan Menteri Keuangan Purbaya untuk tidak melakukan praktik ‘ijon’ penerimaan pajak pada Desember 2025. Ajib mengapresiasi langkah ini sebagai tindakan berani yang membuat penerimaan mencerminkan kondisi riil ekonomi, meski berdampak pada shortfall yang dalam.

    “Kalau ijon pajak [pembayaran pajak di muka] dilakukan, potensi penerimaan pajak 2025 akan terdongkrak. Tetapi efeknya, penerimaan Januari—Maret 2026 akan terkontraksi,” jelasnya.

    Proyeksi dan Prasyarat 2026 dari Apindo

    Melihat tantangan 2026, Ajib memproyeksikan penerimaan pajak berpotensi mencapai Rp2.291 triliun atau setara 97,19% dari target, dengan asumsi empat variabel.

    Variabel tersebut meliputi: basis penerimaan 2025 (Rp1.917,6 triliun), optimalisasi Coretax (potensi Rp120 triliun atau 0,5% PDB), potensi penerimaan yang tidak di-ijon pada 2025 (estimasi Rp100 triliun), serta faktor pertumbuhan ekonomi dan inflasi (Rp153,4 triliun).

    Kendati demikian, Ajib menegaskan angka proyeksi tersebut hanya bisa dicapai dengan beberapa catatan serius. Selain pergeseran dari law enforcement ke edukasi, pemerintah harus memastikan Coretax berfungsi optimal untuk menciptakan level playing field yang adil bagi dunia usaha.

    Selain itu, regulasi yang dilahirkan harus bersifat budgetair tanpa mengganggu sektor riil.

    “Contoh di antaranya adalah pemberlakuan Global Minimum Tax [pajak minimum global] yang tetap pro dengan investasi, tetapi berpotensi meningkatkan penerimaan. Selanjutnya, skema dan program tax expenditure yang lebih tepat sasaran,” tambahnya.

    Dunia usaha, lanjut Ajib, mengapresiasi terobosan fiskal Purbaya sepanjang tahun lalu. Hanya saja, konsistensi regulasi yang pro-dunia usaha diperlukan agar pajak kembali menjadi fungsi penerimaan dan pengatur ekonomi yang optimal.

    Strategi ‘Sikat’ Underinvoicing & Pengemplang Pajak ala Purbaya

    Sebelumnya, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan lagi menoleransi kebocoran penerimaan negara demi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 2026 di atas 5,4% tanpa memperlebar defisit anggaran.

    Purbaya mengungkapkan bahwa strategi yang biasa-biasa saja (business as usual) dalam pengumpulan pendapatan negara sudah tidak relevan. Dia mencontohkan, realisasi penerimaan pajak 2025 yang tercatat turun 0,7% dari Rp1.942,6 triliun pada 2024 menjadi Rp1.917,6 triliun pada 2025.

    “Ini memberi pesan ke saya, business as usual enggak bisa. Kalau kita begini terus tahun ini, pasti kurang juga. Jadi, dalam waktu sebulan dua bulan kita akan perbaiki sistem perpajakan, Coretax segala macam, termasuk kita lihat ada enggak orang yang masih main-main,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    Bendahara negara itu mengaku mendapat teguran keras dari Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Hambalang pada Selasa (6/1/2026) terkait kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Prabowo, kata Purbaya, mempertanyakan apakah negara akan terus membiarkan diri “dikibulin” atau dikelabui oleh aparat dan pengusaha nakal.

    Oleh sebab itu, Purbaya mengaku telah mengantongi data intelijen terkait praktik underinvoicing (memanipulasi nilai faktur lebih rendah dari aslinya) dalam ekspor komoditas, khususnya kelapa sawit dan batu bara.

    Berdasarkan temuan tim LNSW (Lembaga National Single Window), Purbaya mendeteksi adanya 10 perusahaan sawit besar yang melakukan underinvoicing hingga 50% dari nilai ekspor sebenarnya.

    “Kita bisa deteksi bahwa beberapa perusahaan sawit melakukan underinvoicing ekspor, separuh dari nilai ekspornya. Itu akan kita kejar ke depan dan mereka enggak bisa main-main lagi,” jelasnya.

    Selain sawit, otoritas fiskal juga membidik operasi bisnis ilegal alias industri liar yang dijalankan oleh warga negara asing (WNA), khususnya dari China, di sektor baja dan bahan bangunan.

    Purbaya membeberkan modus operasi perusahaan-perusahaan ini adalah menjual barang secara tunai (cash basis) langsung ke klien tanpa membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dia menyayangkan adanya indikasi pembiaran oleh oknum otoritas pajak dan bea cukai selama ini.

    “Ada perusahaan baja China, operasi di sini, mungkin beli KTP, tapi enggak bayar PPN. Kalau baja saja potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp4 triliun lebih,” ungkapnya.

    Dia menargetkan perbaikan signifikan dalam enam bulan masa jabatannya. Jika tidak ada perubahan maka Purbaya menyebut ancaman perampingan pegawai Bea Cukai seperti yang disampaikan Prabowo kepadanya beberapa waktu lalu bukan isapan jempol belaka.

    “Kalau Bea Cukai ancamannya clear dari sana [Prabowo], kalau enggak bisa betulin setahun ya betul-betul dirumahkan. Saya akan selamatkan supaya 16.000 pegawai itu tetap bekerja, tapi yang kerjanya jelek kita akan rumahkan,” pungkasnya.

  • Pakar Ragukan Strategi Purbaya Ampuh Kejar Target Pajak Rp2.357,7 Triliun

    Pakar Ragukan Strategi Purbaya Ampuh Kejar Target Pajak Rp2.357,7 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Ambisi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengejar target penerimaan pajak 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun melalui penegakan hukum atau law enforcement dinilai tidak akan cukup kuat untuk menutup risiko shortfall penerimaan negara.

    Strategi Purbaya yang bertekad menyikat praktik under-invoicing ekspor sawit hingga memburu perusahaan baja dan bangunan ilegal, diragukan efektivitasnya dalam menghasilkan uang tunai cepat guna mengamankan APBN tahun ini.

    Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan bahwa upaya penegakan hukum seperti pemeriksaan bukti permulaan hingga penyidikan pidana secara historis memberikan sumbangsih yang sangat minim terhadap total penerimaan pajak.

    Berdasarkan data 2018—2024, rata-rata penerimaan yang dihasilkan dari pemeriksaan bukti permulaan (bukper) hanya berkisar Rp2,28 triliun per tahun. Sementara itu, realisasi dari denda pidana pajak rata-rata hanya Rp1,46 triliun per tahun.

    “Jadi, kalau bergantung dari penegakan hukum, saya kira tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan potensi shortfall penerimaan pada tahun ini. Tidak akan menjadi solusi bagi pemerintah untuk memenuhi target penerimaan pajak 2026, masih jauh,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (9/1/2026).

    Adapun, realisasi penerimaan pajak ‘hanya’ mencapai Rp1.917,6 triliun sepanjang 2025. Artinya, harus ada tambahan penerimaan pajak Rp439,87 triliun pada 2026 atau naik 22,96% dari realisasi 2025 agar target 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun bisa tercapai.

    Fajry menilai kenaikan target penerimaan pajak itu terlampau tinggi untuk dikejar hanya dengan mengandalkan strategi ‘mengembat’ pengemplang pajak.

    Menurutnya, untuk mengejar realisasi 87,6% dari target APBN pada tahun ini saja, pemerintah sudah membutuhkan tindakan yang luar biasa. Sebagai gambaran, dalam kondisi ekonomi yang sedang ekspansi, tambahan penerimaan biasanya hanya berkisar Rp150 triliun—Rp200 triliun.

    “Tambahan penerimaan sebesar Rp283 triliun [gap dari target moderat] pada akhir tahun itu luar biasa besar. Dari regulasi yang baru-baru ini dikeluarkan pun, saya belum melihat effort pemerintah akan mampu mengejar target penerimaan pada tahun ini,” tambahnya.

    Selain nominal yang relatif kecil, Fajry menyoroti kendala waktu dalam proses penegakan hukum. Proses hukum perpajakan memakan waktu panjang, mulai dari bukti permulaan, penyidikan, pengadilan, hingga eksekusi penagihan.

    Proses bukti permulaan saja tidak memiliki batas waktu pasti dan bisa memakan waktu tahunan. Dengan demikian, strategi ini dinilai tidak cocok untuk kebutuhan mendesak menutup defisit anggaran tahun berjalan.

    “Proses paling awal ya bukti permulaan, seingat saya tidak ada batas waktunya dan bisa sampai tahunan. Sedangkan dari data, penerimaan dari bukti permulaan tidak signifikan dalam penerimaan pajak,” tutup Fajry.

    Strategi ‘Sikat’ Underinvoicing & Pengemplang Pajak

    Sebelumnya, Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan lagi menoleransi kebocoran penerimaan negara demi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi 2026 di atas 5,4% tanpa memperlebar defisit anggaran.

    Purbaya mengungkapkan bahwa strategi yang biasa-biasa saja (business as usual) dalam pengumpulan pendapatan negara sudah tidak relevan. Dia mencontohkan, realisasi penerimaan pajak 2025 yang tercatat turun 0,7% dari Rp1.942,6 triliun pada 2024 menjadi Rp1.917,6 triliun pada 2025.

    “Ini memberi pesan ke saya, business as usual enggak bisa. Kalau kita begini terus tahun ini, pasti kurang juga. Jadi, dalam waktu sebulan dua bulan kita akan perbaiki sistem perpajakan, Coretax segala macam, termasuk kita lihat ada enggak orang yang masih main-main,” ujarnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

    Bendahara negara itu mengaku mendapat teguran keras dari Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Hambalang pada Selasa (6/1/2026) terkait kinerja Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Prabowo, kata Purbaya, mempertanyakan apakah negara akan terus membiarkan diri “dikibulin” atau dikelabui oleh aparat dan pengusaha nakal.

    Oleh sebab itu, Purbaya mengaku telah mengantongi data intelijen terkait praktik underinvoicing (memanipulasi nilai faktur lebih rendah dari aslinya) dalam ekspor komoditas, khususnya kelapa sawit dan batu bara.

    Berdasarkan temuan tim LNSW (Lembaga National Single Window), Purbaya mendeteksi adanya 10 perusahaan sawit besar yang melakukan underinvoicing hingga 50% dari nilai ekspor sebenarnya.

    “Kita bisa deteksi bahwa beberapa perusahaan sawit melakukan underinvoicing ekspor, separuh dari nilai ekspornya. Itu akan kita kejar ke depan dan mereka enggak bisa main-main lagi,” jelasnya.

    Selain sawit, otoritas fiskal juga membidik operasi bisnis ilegal alias industri liar yang dijalankan oleh warga negara asing (WNA), khususnya dari China, di sektor baja dan bahan bangunan.

    Purbaya membeberkan modus operasi perusahaan-perusahaan ini adalah menjual barang secara tunai (cash basis) langsung ke klien tanpa membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dia menyayangkan adanya indikasi pembiaran oleh oknum otoritas pajak dan bea cukai selama ini.

    “Ada perusahaan baja China, operasi di sini, mungkin beli KTP, tapi enggak bayar PPN. Kalau baja saja potensinya kata orang yang sudah insaf itu setahun bisa Rp4 triliun lebih,” ungkapnya.

    Dia menargetkan perbaikan signifikan dalam enam bulan masa jabatannya. Jika tidak ada perubahan maka Purbaya menyebut ancaman perampingan pegawai Bea Cukai seperti yang disampaikan Prabowo kepadanya beberapa waktu lalu bukan isapan jempol belaka.

    “Kalau Bea Cukai ancamannya clear dari sana [Prabowo], kalau enggak bisa betulin setahun ya betul-betul dirumahkan. Saya akan selamatkan supaya 16.000 pegawai itu tetap bekerja, tapi yang kerjanya jelek kita akan rumahkan,” pungkasnya.

  • PDIP Luncurkan Maskot Banteng di Rakernas Ancol Besok, Apa Maknanya?

    PDIP Luncurkan Maskot Banteng di Rakernas Ancol Besok, Apa Maknanya?

    Jakarta –

    Rakernas sekaligus HUT ke-53 PDIP bakal digelar di Ancol, Jakarta, 10-12 Januari 2026. PDIP akan meluncurkan maskot banteng baru. Apa makna maskot tersebut?

    Berdasarkan keterangan resmi PDIP, Jumat (9/1/2026), maskot Banteng tersebut merupakan hasil sayembara yang dilaksanakan partai selama tiga bulan, sejak Oktober hingga Desember 2025. Maskot banteng bernuansa merah-hitam ini sudah menghiasi arena Rakernas PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, sejak gladi resik yang dipantau langsung Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital sekaligus putra Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, M Prananda Prabowo.

    Ketua Koordinator Media Pintar Perjuangan (MPP), Henky, yang menemani Pranana menyebut membeberkan makna maskot banteng. “Maskot banteng bukan hanya simbol. Ia adalah energi. Energi yang tumbuh dari rakyat, untuk rakyat, mama maskot akan diumumkan besok saat perayaan HUT ke-53 PDIP,” kata Henky.

    Henky mengungkit kolaborasi dan semangat gotong royong yang menyatukan berbagai elemen masyarakat. Dari kolaborasi itu, lanjut Henky, lahir inovasi serta ide baru untuk menjawab tantangan zaman. Henky menambahkan, gerakan yang diusung melalui Maskot Banteng bersifat inklusif dan terbuka untuk semua kalangan tanpa memandang usia, profesi, maupun latar belakang.

    “Inilah movement, pergerakan rakyat yang nyata. Gerakan yang menumbuhkan empowerment, pemberdayaan di setiap lapisan masyarakat. Inilah makna dibalik Maskot Banteng,” ungkapnya.

    Prananda Prabowo sempat berpose di depan maskot Banteng dan maskot Media Pintar Perjuangan (MPP) yang diberi nama Pagor atau Pasar Gotong Royong.

    “Besok di perayaan HUT ke-53 PDI Perjuangan, nama maskot banteng dari hasil sayembara ini akan resmi diumumkan,” kata Prananda.

    (gbr/imk)

  • Gus Yaqut Jadi Tersangka, Wamenhaj: Perintah Prabowo, Rente Perhajian Harus Disudahi

    Gus Yaqut Jadi Tersangka, Wamenhaj: Perintah Prabowo, Rente Perhajian Harus Disudahi

    Gus Yaqut Jadi Tersangka, Wamenhaj: Perintah Prabowo, Rente Perhajian Harus Disudahi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan perintah Presiden RI Prabowo Subianto untuk menyudahi tradisi rente dalam pelaksanaan ibadah haji.
    Hal ini disampaikan Dahnil merespons penetapan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka kasus dugaan
    korupsi kuota haji
    2024.
    “Sesuai dengan perintah dan arahan presiden Prabowo. Tradisi rente di perhajian harus disudahi,” tutur Dahnil saat dihubungi
    Kompas.com
    , Jumat (9/1/2026).
    Dahnil pun berharap agar jajaran Kemenhaj tidak mengulangi kesalahan yang sama setelah pelaksanaan haji berada di tangan Kemenhaj.
    Ia juga mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan untuk menindak pihak-pihak yang masih bermain kotor.
    “Semoga, kalau pun ada, KPK dan Kejaksaan jangan ragu sikat segera, karena kami berhadapan dengan yang sering saya sebut sebagai kartel haji,” imbuhnya.
    Dahnil menegaskan bahwa Kemenhaj berkomitmen untuk tidak menoleransi praktik korupsi pada pelaksanaan ibadah haji demi menjaga kepercayaan publik.
    “Komitmen saya dan Pak Menteri sepenuhnya
    zero tolerance
    terhadap praktik korupsi dan rente di Kementerian Haji dan Umrah saat ini,” kata Prabowo.
    Diberitakan, KPK menetapkan Yaqut dan eks staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 di Kementerian Agama.
    “Kami sampaikan
    update
    -nya bahwa
    confirm
    KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yang pertama saudara YCQ selaku eks Menteri Agama, dan yang kedua saudara IAA selaku stafsus Menteri Agama pada saat itu,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (9/1/2026).
    Dalam perkara ini, KPK menggunakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang mengatur tentang adanya kerugian negara.
    “BPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi untuk menghitung besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini,” ujar Budi.
    Copyright 2008 – 2026 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Respons Pengembang Atas Rencana Pembentukan Lembaga Percepatan Pembangunan Rumah

    Respons Pengembang Atas Rencana Pembentukan Lembaga Percepatan Pembangunan Rumah

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pengurus Pusat (DPP) Realestate Indonesia (REI) memberikan tanggapan mengenai rencana pemerintah membentuk Lembaga Percepatan Pembangunan Perumahan.

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP REI, Raymond Arfandy menilai bahwa penambahan institusi baru bukan merupakan urgensi utama dalam menyelesaikan tantangan backlog hunian nasional.

    Terlebih, tambah dia, saat ini pemerintah sebenarnya telah memiliki struktur kelembagaan yang cukup untuk menangani sektor perumahan. Yakni melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Satuan Tugas (Satgas).

    “Pembentukan lembaga percepatan pembangunan perumahan itu dalam hemat kami belum terlalu mendesak untuk dilaksanakan. Kita sudah memiliki Kementerian PKP ataupun Satgas Perumahan,” ujar Raymond kepada Bisnis, Jumat (9/1/2026).

    Alih-alih menambah Lembaga baru, Raymond mengusulkan pemerintah untuk lebih fokus pada perumusan konsep dan terobosan baru guna memperlancar sistem penyediaan serta akses pembelian rumah bagi masyarakat luas. 

    Menurutnya, efektivitas pencapaian target perumahan lebih bergantung pada inovasi skema pembiayaan dan kemudahan regulasi.

    “Bukan malah menambah institusi lain, jalan keluarnya bukan di sana. Dengan institusi yang sudah ada itu, kita buatkan terobosan-terobosan dan konsep-konsep baru untuk sistem penyediaan dan pembelian rumah rakyat,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan besar-besaran pembangunan dan renovasi perumahan nasional melalui pembentukan lembaga khusus. 

    Hal tersebut disampaikan Fahri usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo di Istana Negara, Selasa (30/12/2025).

    Fahri menjelaskan, dalam beberapa kesempatan Presiden menitipkan pesan agar pemerintah segera menyiapkan mekanisme percepatan pembangunan perumahan. Pesan tersebut, kata dia, sejalan dengan mandat sejumlah undang-undang yang mengamanatkan pembentukan lembaga khusus untuk mempercepat pembangunan perumahan. 

    “Intinya memang harus ada lembaga yang nanti mengambil alih persoalan tanah, pengadaan lahan, perizinan, pembiayaan, serta manajemen hunian yang berbasis hunian sosial,” ujar Fahri.

  • Khofifah Terima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dari Presiden, Wujudkan Swasembada Pangan Nasional 2025

    Khofifah Terima Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya dari Presiden, Wujudkan Swasembada Pangan Nasional 2025

    Melalui kerja keras dan sinergi tersebut, sektor pertanian Jatim tercatat terus mengalami kenaikan. Dimana, Luas Panen Padi Jatim tahun 2024 yaitu 1.616.985 hektar meningkat menjadi 1.842.519 hektar atau 13,95% di tahun 2025.  Peningkatan ini ditopang oleh Luas Tambah Tanam (LTT) padi tahun 2025 sebesar 2.426.073 Ha.

    “Kenaikan produksi padi dan beras kita di tahun 2025 tercatat paling tinggi dalam lima tahun. Kenaikannya sangat signifikan yaitu 13,89% sepanjang 2020 – 2025. Ini artinya komitmen dan kerja keras kita sangat berdampak,” ujar Gubernur Khofifah. 

    Ia juga menegaskan, capaian swasembada ini bukan sekadar angka statistik, melainkan simbol kedaulatan bangsa yang harus terus dijaga dan ditingkatkan keberlanjutannya. Khofifah meyakini, dengan konsistensi dari seluruh pihak seperti saat ini, bukan tidak mungkin akan mendukung Indonesia menuju Swasembada Pangan yang juga berkelanjutan. 

    Secara khusus bahkan ia berpesan agar dedikasi Jawa Timur dalam sektor pertanian juga dapat berseiring dengan peningkatan kesejahteraan petani melalui penguatan ekosistem hulu ke hilir yang inklusif.

    “Kami persembahkan penghargaan ini secara khusus untuk seluruh pejuang pangan di desa-desa yang telah memberikan kontribusi nyata dalam menjaga stabilitas stok pangan nasional hingga tahun 2025 ini,” pungkasnya.

    Sementara itu, apresiasi dan penghormatan disampaikan secara khusus oleh Presiden Prabowo Subianto kepada seluruh Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia atas dukungannya mewujudkan Swasembada Pangan di tahun 2025. 

    “Saya meyakini bahwa hari ini saudara semua berhasil sebagai putra putri terbaik bangsa. Saudara buktikan bahwa Indonesia Bisa,” ucapnya. 

    Ucapan terima kasih juga disampaikannya khusus kepada para petani yang telah menjadi ujung tombak dalam suksesnya Swasembada Pangan 2025. 

    “Kita tidak akan pernah merdeka tanpa peran penting dari para petani. Para petani lah yang paling setia, paling loyal dan paling Merah Putih di Indonesia ini,” tutur Presiden Prabowo. 

    Ia mengaku optimis bahwa setelah pengumuman Swasembada Pangan 2025, maka laju pertumbuhan Indonesia tidak akan bisa dihentikan oleh siapapun. Melalui Swasembada Pangan juga ia optimis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat utamanya petani.

    “Kita ingin harga kebutuhan pokok  murah. Kita ingin anak-anak petani bisa berpendidikan tinggi. Hari ini kita buktikan kita bisa Swasembada Pangan. Tidak hanya beras, jagung, singkong semua kita Swasembada,” tegasnya. 

    “Ini sungguh kehormatan bagi saya. Ini kesempatan untuk berbakti dan memberi yang terbaik bagi bangsa. Indonesia Cerah, Indonesia Makmur. Dan kemakmuran harus benar-benar di tangan rakyat Indonesia,” pungkasnya.