Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Kala Prabowo Pilih Rabu Pahing untuk Reshuffle Kabinet Pertama

    Kala Prabowo Pilih Rabu Pahing untuk Reshuffle Kabinet Pertama

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet pertamanya pada Rabu (19/2/2025) kemarin. Uniknya, pemilihan hari Rabu ini mirip dengan kebiasaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), yang sering melakukan reshuffle pada hari Rabu.

    Sebagaimana diketahui, untuk pertama kalinya Prabowo melakukan reshuffle dengan mengganti posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek). Ia juga melantik pejabat baru di Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

    Meski demikian, tidak dijelaskan apakah pemilihan hari Rabu hanya sebuah kebetulan atau sesuai kebutuhan setelah 100 hari pemerintahan. 

    “Mengangkat Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Merah Putih dalam sisa masa jabatan 2024-2029,” bunyi Keputusan Presiden (Keppres) yang dibacakan.

    Meski demikian, Kalender Jawa, menempatkan hari pelantikan sebagai Rabu Pahing. Lantas, apa artinya?

    Menurut penjelasan dalam Kitab Primbon Jawa Serbaguna karya R. Gunasasmita, dalam tabiat manusia berdasarkan hari kelahiran, Rabu dikaitkan dengan peredaran bumi. Orang yang lahir pada hari ini dianggap berani menanggung risiko, sangat baik terhadap orang lain, lugas dan tegas dalam perkataan serta perbuatan, serta berkecukupan.

    Kemudian, dalam kategori tabiat manusia berdasarkan hari pasaran, Pahing memiliki sifat “Chendana”, yakni memiliki keinginan atau cita-cita tinggi, pandai menyimpan maksud, dan suka dengan hal-hal baru.

    Jika melihat tabiat manusia berdasarkan kombinasi hari dan pasaran, orang yang lahir pada Rabu Pahing disebut memiliki sifat keras kepala, senang disanjung, angkuh, tidak mau disaingi, dan mudah mendapatkan teman baru.

    Lebih lanjut, orang yang lahir pada tanggal 19 disebut memiliki sifat dermawan, mudah marah, keras hati, dan bijaksana.

    Jokowi dan Rabu Pon

    Pada masa pemerintatahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ia memiliki kebiasaan mengambil keputusan kenegaraan pada Rabu Pon, yang dianggap sebagai hari baik.

    Mengutip pemberitaan sebelumnya, Rabu Pon memiliki sifat lakuning rembulan, yang berarti menjadi penerang bagi orang lain. Orang yang lahir pada Rabu Pon disebut memiliki jiwa sosial tinggi, pandai bergaul, dan mampu menghibur orang lain.

    Weton Rabu Pon juga dikaitkan dengan keberuntungan dalam hidup karena orang-orang ini tidak mudah putus asa dalam mencapai cita-cita. Selain itu, mereka cenderung berwawasan luas dan memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dengan cepat.

    Namun, sifat buruk Rabu Pon disebut tergambar dari kebiasaannya yang kurang disiplin dalam menerapkan sesuatu. Mereka juga mudah bingung dalam pengambilan keputusan, yang bisa berujung pada penyesalan atas keputusan yang telah diambil.

  • PCO: Kebijakan DHE SDA akan perkuat ekonomi nasional

    PCO: Kebijakan DHE SDA akan perkuat ekonomi nasional

    Ujungnya kebijakan ini juga pada saatnya nanti akan dinikmati oleh masyarakat luas, karena sektor riil akan lebih bergairah

    Jakarta (ANTARA) – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Ujang Komarudin menyampaikan bahwa kebijakan Presiden Prabowo Subianto mewajibkan pengusaha tambang menempatkan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) untuk menguatkan daya tahan perekonomian nasional.

    Ujang, dalam rilis pers, Kamis, mengatakan bahwa semakin banyak dolar yang beredar di bank dalam negeri, suku bunga pinjaman perbankan domestik menjadi lebih kompetitif, sehingga mendorong investasi di sektor riil.

    “Ujungnya kebijakan ini juga pada saatnya nanti akan dinikmati oleh masyarakat luas, karena sektor riil akan lebih bergairah,” kata Ujang.

    Kebijakan strategis DHE SDA tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025. Kebijakan ini akan berlaku mulai 1 Maret 2025.

    Menurutnya, melalui kebijakan ini, pemerintah ingin mengoptimalkan cadangan devisa. Selama ini, banyak potensi devisa yang parkir di luar negeri, karena kewajiban pengusaha untuk menyimpan DHE SDA dalam sistem keuangan nasional masih rendah.

    “Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada potensi cadangan devisa mencapai 80 hingga 100 miliar dolar AS, bila selama 12 bulan atau setahun, DHE SDA disimpan di dalam negeri. Jika dioptimalkan pemanfaatannya di dalam negeri, ini akan memperkuat perekonomian nasional,” jelas Ujang.

    Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 merevisi aturan sebelumnya yang hanya mewajibkan 30 persen DHE ditempatkan dalam sistem keuangan nasional.

    Dengan ketentuan baru ini, eksportir SDA diwajibkan menyimpan 100 persen DHE selama 12 bulan di rekening khusus dalam negeri, sebelum dapat digunakan untuk kepentingan lain.

    Perubahan signifikan lainnya adalah kewajiban penempatan DHE SDA hanya pada sektor pertambangan perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Sedangkan sektor minyak dan gas bumi dikecualikan. Sektor minyak dan gas bumi tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

    PP DHE SDA akan mendukung pembiayaan dalam negeri, khususnya bagi perbankan dan sektor investasi.

    Atas manfaat yang akan didapat bila kebijakan ini berjalan, pemerintah memastikan memberikan insentif bagi eksportir yang mematuhi aturan ini.

    Insentif bisa berupa suku bunga deposito yang lebih menarik, serta kebijakan perpajakan yang lebih kompetitif.

    Sedangkan bagi eksportir yang tidak mematuhi aturan ini, pemerintah akan memberikan sanksi berupa penangguhan layanan ekspor.

    Presiden Prabowo memastikan bahwa kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Maret, dengan evaluasi secara berkala guna mengukur dampaknya terhadap perekonomian nasional.

    Evaluasi sangat penting agar implementasi kebijakan DHE SDA tidak melenceng dari tujuan utama, yakni memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah gejolak global.

    Keuangan dalam negeri harus semakin kokoh, karena negara mampu mengontrol sendiri devisa yang dimiliki.

    “Anda harus bisa memegang kendali atas uang yang dimiliki, atau orang lain yang akan mengambil alih kendali atas diri Anda,” kata Ujang mengutip pakar keuangan dunia, Dave Ramsey.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin Hadiri Pelantikan Kepala Daerah 2025 di Istana Pakai Tongkat Kruk

    Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin Hadiri Pelantikan Kepala Daerah 2025 di Istana Pakai Tongkat Kruk

    PIKIRAN RAKYAT – Bupati Trenggalek terpilih Mochamad Nur Arifin menghadiri pelantikan kepala daerah 2025 memakai tongkat kruk di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025.

    Mochamad Nur Arifin menghadiri pelantikan bupati 2025 meskipun kondisi kakinya mengharuskannya memakai tongkat kruk untuk penopang badan.

    Ia tiba mengenakan seragam kepala daerah berwarna putih di pintu masuk belakang Istana Kepresidenan Jakarta sekitar pukul 8.44 WIB.

    “Ada sport injury, angkle ligamennya putus. Karena kondisi tidak memungkinkan ikut parade, jadi lewat sini,” ucap Arifin seperti dikutip dari Antara.

    Tidak Mengikuti Kirab

    Para kepala daerah terpilih mengikuti prosesi kirab dari Monumen Nasional menuju Istana Merdeka, Jakarta sebelum acara pelantikan dimulai.

    Kondisi kaki Bupati Trenggalek itu tak memungkinkan, Ia masuk lewat pintu belakang Istana Kepresidenan.

    Mochamad Nur Arifin langsung menuju tenda VVIP, tempat nantinya para kepala daerah terpilih berkumpul.

    Pihaknya mengaku pelantikan kepala daerah 2025 serentak tersebut adalah momen bersejarah untuknya meski cedera.

    “Acara ini kan bersejarah ya, sejak kita merdeka baru dilantik serentak di Istana Presiden,” lanjut Arifin.

    Kaki Membengkak

    Menurutnya, Ia sempat mengikuti acara gladi kotor pelantikan kepala daerah 2025 di Monumen Nasional pada Selasa, 18 Februari 2025.

    “Yang gladi pertama kita ikut jalan, cuma malamnya kaki saya bengkak, jadi persiapannya cuma minum pereda nyeri dan antiinflamasi biar kuat berdiri,” lanjutnya.

    Sebanyak 961 kepala daerah terdiri dari 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, serta 85 wakil wali kota dilantik dalam 1 rangkaian prosesi di Istana Kepresidenan, Jakarta hari ini Kamis, 20 Februari 2025.

    Upacara pelantikan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto yang akan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih tersebut.

    Pelantikan Kepala Daerah 2025 secara serentak tersebut disebut menjadi momen bersejarah yang menandai komitmen kuat pemerinta.

    Pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, serta berorientasi terhadap pelayanan publik.

    Para kepala daerah akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah dari 21-28 Februari 2025 usai dilantik.***

     

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PKB respons penghapusan lagu Sukatani: Kritik dalam seni itu wajar

    PKB respons penghapusan lagu Sukatani: Kritik dalam seni itu wajar

    Kita harus pastikan bahwa seniman tidak hidup dalam ketakutan saat berkarya. Kalau kritik mulai dianggap sebagai ancaman, berarti ada sesuatu yang salah dalam cara kita bernegara

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Pengurus Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhammad Aji Pratama mengatakan bahwa kritik dalam seni merupakan hal yang wajar.

    Aji menyampaikan pernyataan tersebut sebagai respons terhadap penghapusan lagu Bayar Bayar Bayar milik band Sukatani di sejumlah aplikasi musik.

    “Kalau ada yang tidak setuju harusnya dibantah dengan argumen, bukan dihapus begitu saja. Jangan sampai masyarakat melihat ini sebagai bentuk pembungkaman karena justru itu yang akan memperburuk kepercayaan publik terhadap kebebasan berekspresi di negeri ini,” kata Aji dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, musisi dan seniman berperan penting dalam menyuarakan kegelisahan publik, sehingga tidak seharusnya mereka menghadapi intimidasi atau tekanan dalam bentuk apa pun.

    Oleh sebab itu, kata dia, jika ada pihak yang keberatan terhadap sebuah karya seni, maka cara yang paling sehat adalah melalui dialog, bukan dengan langkah-langkah yang justru mempersempit kebebasan berkarya.

    Ia lantas mendorong semua pihak, termasuk aparat dan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan ruang kebebasan berekspresi tetap terjaga.

    “Kita harus pastikan bahwa seniman tidak hidup dalam ketakutan saat berkarya. Kalau kritik mulai dianggap sebagai ancaman, berarti ada sesuatu yang salah dalam cara kita bernegara,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa PKB akan terus mengawal isu tersebut, dan memastikan bahwa kebebasan dalam berkesenian tetap menjadi bagian dari demokrasi Indonesia.

    “Seni adalah cerminan realitas. Kalau cerminnya dipecahkan, bukan berarti masalahnya hilang. Justru yang perlu kita lakukan adalah bercermin lebih baik,” katanya,

    Sebelumnya, band Sukatani melalui unggahan di media sosial Instagram, @sukatani.band, Kamis, menyampaikan permohonan maaf terhadap Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, dan intitusi Polri terhadap lagu Bayar Bayar Bayar.

    “Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar Bayar Bayar, yang liriknya bayar polisi, yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial, yang pernah saya upload ke platform Spotify, yang sebenarnya lagu itu saya ciptakan untuk oknum Kepolisian yang melanggar peraturan,” kata Alectroguy selaku gitaris Sukatani dalam unggahan tersebut.

    Adapun lirik lagu Bayar Bayar Bayar yang beredar di media sosial adalah sebagai berikut:
    Mau bikin SIM, bayar polisi
    Ketilang di jalan, bayar polisi
    Touring motor gede, bayar polisi
    Angkot mau ngetem, bayar polisi

    Aduh aduh ku tak punya uang
    Untuk bisa bayar polisi

    Mau bikin gigs, bayar polisi
    Lapor barang hilang, bayar polisi
    Masuk ke penjara, bayar polisi
    Keluar penjara, bayar polisi

    Aduh aduh ku tak punya uang
    Untuk bisa bayar polisi

    Mau korupsi, bayar polisi
    Mau gusur rumah, bayar polisi
Mau babat hutan, bayar polisi
    Mau jadi polisi, bayar polisi

    Aduh aduh ku tak punya uang
    Untuk bisa bayar polisi.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Freeport Bakal Dapat Izin Ekspor Lagi, Pengamat Ingatkan Hal Ini

    Freeport Bakal Dapat Izin Ekspor Lagi, Pengamat Ingatkan Hal Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat mengingatkan agar pemerintah mengubah Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu bara (Minerba) jika mengizinkan PT Freeport Indonesia (PTFI) mengekspor konsentrat tembaga tahun ini.

    Pemerintah memberi sinyal untuk kembali memberi izin ekspor kepada PTFI. Hal ini dilakukan lantaran salah satu smelter milik perusahaan terbakar sehingga tergolong kondisi kahar. Padahal, izin ekspor untuk PTFI telah berakhir sejak 31 Desember 2024 lalu.

    Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (PUSHEP) Bisman Bhaktiar menilai, tidak ada celah bagi pemerintah memberikan izin ekspor kepada PTFI. 

    Sebab, dalam Pasal 170 UU Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dijelaskan bahwa penjualan ke luar negeri terhadap mineral logam yang belum dimurnikan maksimal 3 tahun setelah UU Minerba 2020.

    Oleh karena itu, jika pemerintah ingin memberikan izin ekspor kembali kepada PTFI, mereka harus merevisi UU Minerba lagi.

    “Idealnya kebijakan izin ekspor harus didahului dengan perubahan UU,” kata Bisman kepada Bisnis, Kamis (20/2/2025). 

    Kendati, Bisman berseloroh bahwa praktik melanggar UU sudah kerap terjadi. Buktinya, pada tahun lalu juga lolos saja kebijakan relaksasi.

    Namun, dia menilai jika pemerintah saat ini tidak ingin tidak melanggar UU, maka hal tersebut positif dan harus apresiasi. Di sisi lain, Bisman juga menilai tidak ada klausul tentang kahar dalam UU Minerba.

    “Jadi kahar tidak bisa menjadi alasan tidak dilaksanakannya ketentuan UU. DPR dan Kementerian ESDM tidak usah malu-malu melanggar UU kan toh sudah sering,” tutur Bisman.

    Sementara itu, Bisman mengaku sepakat dengan rencana pemerintah menaikkan bea ekspor untuk PTFI jika kelak mendapat izin ekspor lagi.

    “Pengenaan bea ekspor yang tinggi sebagai kompensasi atas relaksasi,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan PTFI akan kembali mendapatkan izin untuk ekspor konsentrat tembaga. Kendati demikian, terdapat kenaikkan tarif ekspor.

    Bahlil menuturkan insiden kebakaran pada smelter di Gresik, Jawa Timur membuat produksi PTFI terhambat. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan kembali memberi izin ekspor konsentrat tembaga ke Freeport, tetapi dengan tarif bea keluar yang lebih tinggi. 

    “Jadi, dia membayar ke negara lebih besar daripada sebelumnya,” ujar Bahlil usai acara Indonesia Economic Summit di Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).

    Dia menjelaskan keputusan pemberian kembali izin tersebut diambil usai sejumlah menteri melakukan rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (18/2/2025). 

    Mantan Kepala BKPM itu mengklaim pemerintah coba mengambil jalan tengah. Dia mengaku tidak ingin puluhan ribu karyawan Freeport dirumahkan dan pendapatan negara berkurang apabila produksinya tidak berjalan. 

    “Secara bertahap kita masih memberikan ruang untuk [Freeport] melakukan ekspor konsentrat,” ungkapnya.

  • Perang Dagang AS-China, Menko Airlangga Blak-blakan Nasib RI

    Perang Dagang AS-China, Menko Airlangga Blak-blakan Nasib RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap nasib perdagangan Indonesia di tengah perang dagang AS vs China.

    Menko Airlangga mengeklaim bahwa hingga saat ini perang dagang AS—China belum mendisrupsi perdagangan Indonesia.

    Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif tambahan 25% untuk impor dari Kanada dan Meksiko. AS juga mengenakan tarif tambahan 10% untuk impor dari China dalam perang dagang.

    “Indonesia sekarang dengan Eropa maupun dengan Amerika kan tidak mendapatkan prevalensi tarif. Jadi kita tetap kena 10–20% karena kita belum ada FTA [perjanjian perdagangan bebas],” kata Airlangga seusai acara Launching Trade Expo Indonesia ke-40 di Kantor Kemendag, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Dengan demikian, lanjut Airlangga, pemerintah optimistis dengan perdagangan ke depan seiring dengan adanya resiliensi. “Diharapkan kita optimis dengan perdagangan kita dan kita juga punya resiliensi,” ujarnya.

    Ke depan, Airlangga menyatakan bahwa pemerintah akan terus memantau dampak dari perang dagang AS—China. “Tetapi dengan trade seperti sekarang, kita masih optimis dalam situasi seperti ini,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menyampaikan, dengan adanya kebijakan Trump 2.0, Indonesia harus melihat perdagangan ke seluruh dunia dengan menjalin kerja sama terhadap 83% di dunia.

    Terlebih, kata dia, Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan bahwa Indonesia harus memaksimalkan perjanjian kerja sama ekonomi yang komprehensif atau Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).

    “Kita sudah dengan Kanada sudah selesai dan tinggal legal drafting, mungkin itu harus didorong. Dengan Mercosur, dengan Eurasia, kemudian juga kita dorong dengan GCC, kemudian juga tentu yang paling dekat dengan Eropa,” jelasnya.

    Selain itu, pemerintah juga berharap dengan aksesi Indonesia kepada Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership/CPTPP) akan membuka pasar termasuk Inggris, Kanada, dan Amerika Latin.

    “Kemudian juga kita juga membuka kemarin kerjasama dengan negara global south, dengan negara selatan dalam fora seperti BRICS, dan juga aksesi OECD yang terus berlanjut,” pungkasnya.

  • Dihadiri Tokoh Penting, Indonesia Economic Summit 2025 Jadi Pendorong Investasi Berkelanjutan – Halaman all

    Dihadiri Tokoh Penting, Indonesia Economic Summit 2025 Jadi Pendorong Investasi Berkelanjutan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah menteri kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan tokoh penting menghadiri Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2025).

    Di antaranya Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia, dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman.

    Selain itu, sejumlah pejabat tinggi pemerintah hingga tokoh ekonomi senior pun hadir seperti Wakil Presiden ke-11 Prof. Boediono dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan. 

    Menurut Ketua Dewan Pengawas Indonesia Business Council, Arsjad Rasjid, forum ini menjadi wadah nyata bagi dunia usaha untuk bersinergi dengan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang mendukung iklim bisnis dan investasi berkelanjutan.

    Kehadiran mereka menggarisbawahi pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah dan sektor swasta dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.

    Di mengungkapkan bahwa forum ini wadah konkret bagi dunia usaha dan pemerintah untuk bersinergi, menciptakan kebijakan yang dapat mendukung iklim bisnis yang sehat dan investasi yang berkelanjutan.

    “Kami berharap IES 2025 bukan sekedar ajang berkumpul, melainkan dapat menjadi titik balik dimana gagasan menjadi langkah konkret,” kata Arsjad.

    “Kami ingin memastikan bahwa diskusi yang dilakukan di IES 2025 mampu melahirkan dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” sambung dia.

    Tak hanya itu, forum ini juga dimeriahkan oleh Penasihat Ekonomi Presiden, Bambang Brodjonegoro, yang berpartisipasi dalam panel diskusi bertema “A High Growth Strategy for 0 persen Poverty,” bersama Arsjad Rasjid. 

    Dalam diskusi tersebut menyoroti pentingnya strategi pertumbuhan tinggi untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. 

    Selain itu, Hashim Djojohadikusumo, Founder Arsari Group dan Utusan Khusus Presiden untuk COP29, turut membahas peluang investasi strategis yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara berkelanjutan.

  • Band Sukatani Minta Maaf Sindir Polisi, Mabes Polri: Kami Tidak Antikritik

    Band Sukatani Minta Maaf Sindir Polisi, Mabes Polri: Kami Tidak Antikritik

    Jakarta, Beritasatu.com – Mabes Polri buka suara terkait permintaan maaf band Sukatani buntut lagu berjudul “Bayar Bayar Bayar”. Karo Penmas Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pihaknya tidak antikritik, termasuk adanya lagu tersebut.

    “Komitmen dan konsistensi, Polri terus berupaya menjadi organisasi yang modern yaitu Polri tidak anti kritik,” kata Trunoyudo saat dihubungi Kamis (20/2/2025).

    Trunoyudo menyinggung ucapan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang meminta anggotanya tak antikritik terhadap siapa pun.

    Menurutnya, pesan kapolri tersebut menegaskan korps Bhayangkara tidak antikritik menanggapi lagu band Sukatani. “Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kerap menegaskan hal tersebut kepada seluruh jajaran,” ujar dia.

    Sebelumnya, viral di media sosial band punk Sukatani yang membuat pemintaan maaf terbuka terhadap institusi Polri.

    Permintaan tersebut dilakukan menyusul lagu “Bayar Bayar Bayar”. Dalam lirik lagu tersebut menyinggung polisi yang kerap meminta bayaran.

    Saat ini, lagu “Bayar Bayar Bayar” tersebut telah ditarik tak lama seusai personel band Sukatani, Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra alias Twister Angel, meminta maaf melalui akun resmi band tersebut.

  • BI Guyur Insentif Rp80 Triliun untuk KPR, Maruarar: Prioritas MBR

    BI Guyur Insentif Rp80 Triliun untuk KPR, Maruarar: Prioritas MBR

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengungkap dukungan insentif Kebijakan Likuiditas Mikroprudensial (KLM) Bank Indonesia hingga Rp80 triliun salah satunya bakal diguyurkan untuk mendukung program perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). 

    Ara menjelaskan, salah satunya dukungan likuiditas jumbo itu bakal disalurkan untuk menambah dukungan pembiayaan perumahan melalui skema Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau KPR FLPP.

    “Nanti kita alokasikan tentu bagaimana ramah untuk MBR, itu tentu adalah salah satu prioritas paling utama. MBR salah satu produknya adalah FLPP,” kata Ara saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Kamis (20/2/2025) malam.

    Pasalnya, Ara menegaskan program FLPP menjadi salah satu dukungan pembiayaan perumahan MBR yang dinilai cukup banyak diminati. 

    Selain itu, FLPP juga diklaim menjadi salah satu program yang memiliki kepastian tinggi baik bagi masyarakat penerima, developer maupun industri perbankan. 

    “Selama ini [program FLPP] saya melihat bagaimana kredit macetnya tidak terlalu besar, masih bisa di-manage,” tegas Ara.

    Untuk diketahui sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menyatakan bakal menaikkan insentif kebijakan likuiditas mikroprudensial (KLM) hingga Rp80 triliun untuk mendukung program 3 Juta Rumah.  

    Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengatakan bahwa kenaikan insentif akan dilakukan secara bertahap sebagai bentuk dukungan bank sentral terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. 

    “Kami menyediakan [KLM] sekarang adalah Rp23,19 triliun. Dari diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp80 triliun untuk mendukung program perumahan ini,” katanya dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025) malam.

  • Pengamat saran manajemen Danantara bebas dari kepentingan politik

    Pengamat saran manajemen Danantara bebas dari kepentingan politik

    Dalam kasus BLBI, kita melihat bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan dan intervensi politik yang kuat

    Jakarta (ANTARA) – Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho menyarankan agar pemilihan manajemen Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) nantinya dilakukan dengan bebas dari kepentingan politik.

    Hal tersebut, kata dia, agar Danantara tidak mengalami nasib seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atau 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

    “Dalam kasus BLBI, kita melihat bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan dan intervensi politik yang kuat,” ucap Hardjuno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

    Sementara, lanjut dia, kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa jika ada intervensi politik dan kurangnya pengawasan, holding investasi negara bisa menjadi beban ekonomi yang berlarut-larut.

    Selain manajemen yang bebas dari politik, Hardjuno turut merekomendasikan agar pengelolaan Danantara nantinya diiringi dengan audit independen oleh lembaga internasional serta laporan keuangan yang terbuka untuk publik.

    Apabila semua langkah tersebut diterapkan dengan disiplin, menurut dia, Danantara bisa menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi Indonesia.

    Sebaliknya jika tidak, kata dia, terdapat potensi pengulangan kesalahan yang pernah terjadi, sehingga pengawasan ketat dan tata kelola yang baik akan menentukan keberhasilannya.

    “Sejarah mencatat bahwa tanpa transparansi dan akuntabilitas, holding semacam ini dapat menjadi sumber masalah baru bagi ekonomi nasional,” tuturnya.

    Pemerintah resmi membentuk Danantara, sebuah holding yang akan mengelola aset tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar dengan nilai total Rp14.715 triliun.

    Holding tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi nasional, mirip dengan model Temasek Holdings di Singapura.

    Presiden Prabowo Subianto mengumumkan peluncuran Danantara akan dilakukan pada 24 Februari mendatang, yang disampaikan dalam pidatonya pada World Governments Summit 2025, Jumat (14/2).

    “Menurut evaluasi awal, Danantara akan mengelola lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat (AS) aset dalam pengelolaan (AUM),” kata Prabowo.

    Kepala Negara juga mengungkapkan bahwa initial funding atau pendanaan awal Danantara di proyeksi mencapai 20 miliar dolar AS pada tahun ini.

    Pewarta: Agatha Olivia Victoria
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025