Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • 961 Kepala Daerah Dilantik, DPR: Harus Jadi Pelayan Rakyat

    961 Kepala Daerah Dilantik, DPR: Harus Jadi Pelayan Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Adies Kadir meminta kepada 961 kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta bisa menjadi pelayan rakyat.

    Adies Kadir meminta kepada kepala daerah memahami dan menerjemahkan pengarahan Presiden Prabowo untuk melayani rakyat di daerah masing-masing.

    “Tadi dalam pidato presiden disampaikan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, harus bekerja benar-benar untuk rakyat. Harus bisa menjadi pelayan rakyat,” ujar Adies Kadir di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    “Segala sesuatunya kerjaan itu diperlukan untuk kesejahteraan rakyat, itu disampaikan,” katanya.

    Adies Kadir mengingatkan agar para kepala daerah membangun soliditas dengan pemerintah pusat. Hal ini penting agar program-program bisa disesuaikan dengan Asta Cita Prabowo-Gibran.

    “Mungkin kita tanamkan rasa kebangsaan yang tinggi, kemudian kerja sama yang kompak dan solid dalam rangka menjalankan program sesuai Asta Cita,” ucapnya.

    Adies Kadir yakin hal tersebut kembali diperdalam dalam retreat kepala daerah di Magelang.

    “Retreat ini mungkin akan diberikan, digembleng oleh Pak Presiden, tetapi disampaikan tidak bisa terlalu banyak pidato saat di Magelang. Pak Presiden memberikan wejangan atau petunjuk bagaimana pemimpin bekerja dengan baik di daerahnya masing-masing,” jelasnya.

    Ditemui terpisah, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR Jazilul Fawaid atau Gus Jazil berharap, sebanyak 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 bisa bekerja mewujudkan kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah.

    ”Kami sebagai wakil ketua umum DPP PKB, mengucapkan selamat kepada 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik. Inilah momentum untuk mempercepat kesejahteraan daerah,” ujarnya.

    Gus Jazil mengatakan, desentralisasi yang menjadi mandat Reformasi memiliki harapan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat di daerah. Dilantiknya para gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota bisa memunculkan harapan baru agar pembangunan di daerah bisa maju.

    ”Berikan yang terbaik untuk masyarakat di daerah. Mulai dari layanan pendidikan, layanan kesehatan, maupun infrastruktur sehingga secara pasti daerah akan bertambah maju karena kemajuan daerah akan memberikan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

    Ditanya soal retret kepala daerah yang dinilai bertentangan dengan semangat efesiensi, Gus Jazil mengatakan, setiap presiden memiliki pola untuk membangun soliditas.

    “Kebetulan Pak Prabowo dari militer dan kegiatan yang sifatnya berbau militer kerap muncul, menurut saya itu tidak mengganggu pada efesiensi karena itu bagian penting menanamkan pondasi kepada kepala daerah yang dilantik,” tutup Gus Jazil berharap pada kepala daerah yang dilantik bisa menjadi pelayan masyarakat.

  • Megawati ingatkan Pramono-Rano jangan abaikan arahan Presiden Prabowo

    Megawati ingatkan Pramono-Rano jangan abaikan arahan Presiden Prabowo

    Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih DKI Jakarta periode 2025-2029, Pramono Anung dan Rano Karno tampil mengenakan baju dinas di depan awak media menjelang pelantikan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

    Megawati ingatkan Pramono-Rano jangan abaikan arahan Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 10:25 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih periode 2025-2029, Pramono Anung dan Rano Karno agar jangan mengabaikan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Kemarin ibu Megawati menyampaikan, gubernur yang juga representatif dari pemerintah pusat, jadi jangan mengabaikan arahan Presiden. Itu tugas utama,” kata Rano Karno kepada wartawan di kediaman Pramono Anung di Jakarta Selatan, Kamis pagi.

    Ditemui sebelum berangkat ke Istana Kepresidenan untuk menghindari pelantikan kepala daerah, dia yang akrab disapa Bang Doel itu mengaku telah mengikuti kegiatan pembekalan dari Megawati, beberapa waktu lalu. Pada kesempatan itu juga disampaikan terkait implementasi janji dalam kampanye Pilkada yang berkaitan dengan rencana pemerintahan ke depan di Jakarta.

    “Walaupun Jakarta punya program, tapi program pemerintah pusat harus dikawal sehingga tuntas,” ujarnya.

    Sebanyak 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota dilantik dalam satu rangkaian prosesi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Upacara pelantikan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto yang akan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih.

    Pelantikan kepala daerah secara serentak disebut menjadi momen bersejarah yang menandai komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Setelah dilantik, para kepala daerah akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025.

    Sumber : Antara

  • Pesan DPR bagi 961 Kepala Daerah: Berikan Pelayanan Terbaik

    Pesan DPR bagi 961 Kepala Daerah: Berikan Pelayanan Terbaik

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Fraksi PKB DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menitipkan pesan kepada para 961 kepala daerah yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Menurutnya, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan mandat reformasi yang diharapkan dapat mempercepat kesejahteraan di daerah. Untuk itu, dia menyebut adanya sejuta harapan kepada para kepala daerah supaya daerah itu bisa tumbuh dan maju.

    “Oleh sebab itu sejuta harapan kepada para bupati yang dilantik, bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota yang dilantik hari ini di pundak Anda, harapan tumbuh dan majunya daerah, tumbuh dan berkembangnya masyarakat di daerah,” katanya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

    Maka demikian, eks Wakil Ketua MPR ini meminta agar para kepala daerah dapat memberikan pelayanan terbaik dalam segi apapun di daerah masing-masing.

    “Berikan pelayanan yang terbaik kepada daerah, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan infrastruktur, sehingga secara pasti daerah akan berkembang maju, karena kemajuan daerah akan menjadi kemajuan,” pungkasnya.

    Perlu diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik total 961 orang Kepala Daerah 2025–2030 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, acara pelantikan dimulai pukul 10.00 WIB didahului dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

    Seluruh kepala daerah itu dilantik oleh Prabowo dalam satu prosesi, dengan Keputusan Presiden (Keppres) maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pelantikan didahului dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030.

    “Mengesahkan pengangkatan dalam jabatan, Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030 terhitung sejak tanggal pelantikan,” bunyi Keppres yang dibacakan saat pelantikan.

  • DPR Soal Reshuffle Kabinet: Prabowo Butuh Menteri yang Kerja Cepat, Cermat, dan Cerdas

    DPR Soal Reshuffle Kabinet: Prabowo Butuh Menteri yang Kerja Cepat, Cermat, dan Cerdas

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan pihaknya menghormati langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet perdana dengan menggantikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) serta sejumlah pejabat.

    Menurut Adies, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden untuk memilih menteri kabinet yang bekerja cepat, cermat dan cerdas sehingga bisa merealisasikan program-program prioritasnya.

    “Di bawah kepemimpinan beliau membutuhkan menteri-menteri yang bekerja cepat, cermat, dan cerdas, jadi harus betul-betul kerja, kerjanya cepat. Jadi kalau menterinya dianggap agak ragu ragu atau masih lama, kita serahkan kepada presiden,” ujar Adies di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Adies mengatakan, Presiden Prabowo pastinya sudah mengetahui kinerja-kinerja masing-masing menteri. Karena itu, dia menggunakan hak prerogatif untuk mencari menteri yang lebih baik melalui reshuffle kabinet.

    “Jadi reshuffle hak prerogratif presiden, presiden bisa me-reshuffle menteri-menterinya karena beliau yang tahu kinerja menteri-menteri tersebut, bisa bekerja atau tidak, cocok atau tidak, jadi karena hak prerogratif presiden berarti setiap saat kalau presiden mau, kalau dirasa menteri tersebut tidak bisa bekerja dengan baik,” jelas Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

    Lebih lanjut Adies mengatakan, reshuffle kabinet perdana ini menjadi warning bagi para menteri untuk bekerja cepat, cermat, dan cerdas. Tujuannya adalah program-program prioritas Prabowo-Gibran bisa terwujud, seperti swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, makan bergizi gratis, dan cek kesehatan gratis serta program-program lainnya.

    “Ya (peringatan bagi menteri lain), seperti itu jadi hak presiden, kapan pun dia mau melakukan reshuffle kalau dianggap tidak bisa bekerja, itu wewenang dia,” pungkas Adies.
     

  • Tolak rangkap jabatan satu di antara tuntutan mahasiswa di Patung Kuda

    Tolak rangkap jabatan satu di antara tuntutan mahasiswa di Patung Kuda

    Jakarta (ANTARA) – Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis, dengan beragam tuntutan di antaranya tolak rangkap jabatan.

    Mereka menyuarakan berbagai tuntutan terhadap Presiden Prabowo yang dinilai telah mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.

    Para mahasiswa yang hadir juga terlihat membawa berbagai macam spanduk untuk menyuarakan aspirasinya.

    Ada beberapa mahasiswa yang membawa spanduk bertuliskan “Tolak Imunitas Kejaksaan” dan “#tolakasasdominuslitis”.

    Ada juga yang membawa tulisan “Tolak dominasi Kejaksaan dan RUU Kejaksaan”.

    “Kami mahasiswa dari berbagai penjuru daerah Indonesia dari Jakarta sampai Mataram berkumpul hari ini untuk menyampaikan aspirasi,” ujar seorang mahasiswa dalam orasinya.

    Sejumlah mahasiswa saat unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Para demonstran juga menyoroti berbagai persoalan sosial yang dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat, seperti permasalahan pagar laut, kelangkaan gas 3 kg, dan berbagai kebijakan lain.

    Mereka mendesak pemerintah untuk mengubah kebijakan yang dinilai kurang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

    Sementara itu, Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Herianto menjelaskan pihaknya juga membawa 9 tuntutan lainnya, seperti kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    Kedua, transparansi status pembangunan dan pajak rakyat, kemudian evaluasi besar-besaran Makan Bergizi Gratis, tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah.

    Selain itu ada pula tolak Dwifungsi TNI, sahkan RUU Perampasan Aset, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional, tolak impunitas dan tuntaskan pelanggaran HAM berat.

    Juga, tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo dan tolak imunitas jaksa dan asas dominus litis.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta kepada mahasiswa peserta unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna, Monas, Jakarta, untuk bersama-sama memperbaiki kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat.

    “Mana yang kurang tepat, mari kita perbaiki bersama-sama,” kata Mensesneg Prasetyo di hadapan para mahasiswa itu.

    Mensesneg mengajak kepada para mahasiswa untuk menunjuk perwakilannya bertemu dan berdiskusi mencari solusi serta berikan masukan kepada pemerintah mana saja poin yang kurang tepat.

    “Tunjuk perwakilan-perwakilan saudara, kita berdialog, kita berdiskusi, yang konstruktif, berikan masukan,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPRD komitmen kerja sama dengan pemerintahan baru demi kesejahteraan

    DPRD komitmen kerja sama dengan pemerintahan baru demi kesejahteraan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Khoirudin mengungkapkan bahwa DPRD berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintahan Pramono-Rano Pemerintah Provinsi (Pemprov) demi kesejahteraan warga.

    “DPRD siap bekerja sama dengan gubernur dan program yang diusung bisa berjalan transparan,” kata Khoirudin di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, kerja sama antara legislatif dan eksekutif penting dilakukan terutama untuk kepentingan dan kesejahteraan warga Jakarta.

    Khoirudin percaya bahwa kemampuan, pengalaman dan dedikasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno sudah tidak perlu diragukan lagi, diharapkan bisa menjalankan tugas dengan baik.

    “Karena hanya dengan kebersamaan dapat menciptakan kegiatan responsif dan pro rakyat,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa tantangan Jakarta ke depan semakin kompleks seperti terjadi banjir, polusi udara, sampah, kemacetan, dan lain sebagainya perlu segera dicarikan jalan keluar.

    Khoirudin meyakini dengan kepemimpinan yang berbasis data serta dukungan dari masyarakat, maka pemimpin baru DKI Jakarta akan mampu menghadapi segala tantangan tersebut.

    “DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk bekerja sama dengan gubernur demi mewujudkan Jakarta yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera,” katanya.

    Sebanyak 961 kepala daerah, terdiri atas 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dilantik dalam satu rangkaian prosesi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

    Upacara pelantikan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto yang mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih.

    Pelantikan kepala daerah secara serentak disebut menjadi momen bersejarah yang menandai komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

    Setelah dilantik, para kepala daerah akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang Jawa Tengah selama 21-28 Februari 2025.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: M. Tohamaksun
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dilantik Jadi Wali Kota Blitar, Mas Ibin Langsung Kerja Sesuai Program Prabowo

    Dilantik Jadi Wali Kota Blitar, Mas Ibin Langsung Kerja Sesuai Program Prabowo

    Blitar (beritajatim.com) – Syauqul Muhibbin resmi dilantik menjadi Wali Kota Blitar oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan ini dilakukan bersama seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024.

    Usai dilantik Mas Ibin sapaan akrab Syauqul Muhibbin akan langsung bergerak cepat menjalankan sejumlah program unggulannya. Salah satunya adalah mendukung program asta cita Prabowo.

    “Alhamdulillah, hari ini dilaksanakan pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia, termasuk Kota Blitar oleh Pak Presiden,” ujar Mas Ibin sapaan akrabnya usai pelantikan di Istana Negara, Kamis (20/2/2025).

    Mas Ibin menegaskan kalau pihaknya akan langsung bekerja menjalankan berbagai agenda penting. Di antaranya adalah mengikuti retreat kepala daerah di Magelang dan mempercepat program-program Pemerintah Kota yang mendukung visi Asta Cita Prabowo.

    “Langsung kita sesuai dengan arahan Pak Presiden tadi, lakukan pelayanan yang terbaik karena kita abdi masyarakat, siap mengabdi bagi masyarakat, melakukan program-program, kegiatan, terutama yang menjadi kebutuhan yang sangat mendasar,” katanya.

    Dalam kepemimpinannya, Mas Ibin menekankan pentingnya kemudahan pelayanan bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, pangan, dan ketenagakerjaan. Selain itu ia memastikan bahwa pemerintahannya berkomitmen untuk menghadirkan layanan publik yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Blitar.

    “Banyak program-program prioritas salah satunya pendidikan gratis serta sinergi dengan perusahaan dengan harapan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas,” ujarnya. (owi/ian)

  • Wamendagri yakin Wali Kota Dedie Rachim bawa Bogor terus “berlari”

    Wamendagri yakin Wali Kota Dedie Rachim bawa Bogor terus “berlari”

    Kota Bogor (ANTARA) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meyakini Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim-Jenal Mutaqin dapat terus membawa kota hujan terus berlari sesuai jargon “Bogor Berlari”.

    “Kang Dedie, Kang Jenal tetap membawa Kota Bogor terus berlari terdepan di seluruh kota di Indonesia. Insya Allah Kemendagri akan selalu terbuka apa bila Dedie-Jenal ingin curhat meminta bantuan,” ujar Bima saat hadir dalam Inagurasi di Plaza Balai Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis.

    Pasalnya, jargon “Bogor Berlari” ditetapkan ketika Bima Arya dan Dedie A Rachim menjabat sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor periode 2019-2024.

    Kini keduanya masih tetap kompak. Bima nampak tetap setia mendukung langkah yang dilakukan Dedie, khususnya untuk melanjutkan berbagai pembangunan yang belum terealisasi di Kota Bogor.

    “Ini panggung Kang Dedie saya tidak mau lama-lama. Izin saya pamit karena harus menyiapkan tenda untuk Kang Dedie di sana (Magelang), jangan capek-capek bisi nggak kuat push up di sana,” kata Bima sambil berkelakar.

    Sementara, Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, didampingi wakilnya, Jenal Mutaqin, melakukan pidato pertamanya di hadapan masyarakat yang hadir dari berbagai lapisan di Plaza Balai Kota Bogor.

    Dalam pidatonya, Dedie mengungkapkan bahwa hari ini merupakan momen bersejarah. Sebab, untuk pertama kalinya kepala daerah dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    “Alhamdulillah, hari ini kita mencatat sejarah besar. Hari ini, wali kota dan wakil wali kota dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, di Istana Negara. Ini baru pertama kali terjadi sejak kemerdekaan Republik Indonesia,” ucap Dedie.

    Ia menambahkan bahwa apa yang sudah berjalan dengan baik di Kota Bogor akan terus dilanjutkan.

    Semangat untuk terus membangun Kota Bogor, menurutnya, akan tetap dijaga selama masa kepemimpinannya.

    “Insya Allah, hal-hal baik yang sudah ditorehkan akan kita lanjutkan. Hal-hal yang masih perlu diperbaiki, Insya Allah, akan kita perbaiki dan sempurnakan,” ujarnya.

    Pewarta: M Fikri Setiawan
    Editor: Budi Suyanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pramono-Rano jalankan Program MBG dan uji coba sekolah swasta gratis

    Pramono-Rano jalankan Program MBG dan uji coba sekolah swasta gratis

    Gubernur DKI Jakarta Terpilih periode 2025-2029, Pramono Anung mengenakan seragam dinas menjelang pelantikan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). ANTARA/HO-Tim Pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno.

    Pramono-Rano jalankan Program MBG dan uji coba sekolah swasta gratis
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 11:45 WIB

    Elshinta.com – Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih periode 2025-2029, Pramono Anung dan Rano Karno siap menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan uji coba sekolah swasta gratis dalam program 100 hari kerja.

    “Ya yang paling utama memenuhi janji-janji yang ada, makan siang gratis dan sekolah swasta yang kita akan uji coba untuk juga digratiskan,” kata Pramono di kediamannya Jakarta Selatan, Kamis.

    Pramono mengatakan selain dua program itu ada tugas penting lainnya di yakni Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, ijazah, membangun balai rakyat dan memasang kamera pengawas (CCTV) taman-taman di 5 wilayah yang akan dibuka 24 jam. Dia menegaskan akan mewujudkan janji Pramono Anung-Rano Karno yang disampaikan selama kampanye Pilkada DKI Jakarta 2024.

    “Jadi semuanya adalah hal-hal riil yang kami sampaikan di dalam sosialisasi atau kampanye, karena seperti diketahui bersama, di dalam perjalanan hampir kami tidak pernah menjadikan sesuatu yang tidak mungkin dipercayakan,” ujarnya.

    Sebanyak 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kotadan 85 wakil wali kota dilantik dalam satu rangkaian prosesi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Upacara pelantikan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto yang akan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih.

    Pelantikan kepala daerah secara serentak disebut menjadi momen bersejarah yang menandai komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Setelah dilantik, para kepala daerah akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah siapkan strategi jaga harga pangan saat Ramadhan

    Pemerintah siapkan strategi jaga harga pangan saat Ramadhan

    Pemerintah berorientasi menurunkan harga komoditas pangan utama yang dibutuhkan masyarakat, terutama minyak goreng dan gula. Bila ada lonjakan, maka segera dilakukan operasi pasar

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah telah menyusun strategi pengendalian harga pangan utama selama bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri 2025.

    Kementerian akan berkolaborasi mengawasi harga pangan di pasaran dan melakukan operasi pasar.

    “Pemerintah berorientasi menurunkan harga komoditas pangan utama yang dibutuhkan masyarakat, terutama minyak goreng dan gula. Bila ada lonjakan, maka segera dilakukan operasi pasar,” kata Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Fritz Edward Siregar, dalam rilis pers yang diterima, Kamis.

    Hal itu dikatakannya usai rapat koordinasi terbatas kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Kantor Kementerian Pertanian, Rabu (19/2).

    Fritz menegaskan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian dan lembaga terkait berkolaborasi dalam mengawasi harga pangan tetap di bawah harga eceran Tertinggi (HET).

    “Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk memastikan harga tetap di bawah HET. Bila ada gejolak, maka kementerian dan BUMN terkait bergerak saling mendukung,” ujar Fritz.

    Menurutnya, dalam rapat koordinasi terbatas, disepakati keterlibatan sejumlah BUMN untuk melakukan intervensi operasi pasar Gerakan Pangan Murah. Intervensi atau dukungan disesuaikan dengan bidang BUMN terkait.

    Misalnya, kata dia, BUMN bisa membantu melalui aset yang dimiliki menjadi outlet (gerai) untuk pelaksanaan operasi pasar. Bisa juga berupa dukungan angkutan untuk distribusi bahan pangan.

    “Semua harus bergerak, ikut membantu operasi pasar dalam Gerakan Pangan Murah. Semua harus saling mendukung, mengantisipasi ketersediaan bahan pangan di seluruh Indonesia,” kata dia.

    Dalam konferensi pers setelah rapat koordinasi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan peringatan keras kepada para pengusaha yang tidak mematuhi dan tidak menjalankan penjualan bahan pokok sesuai HET.

    Tidak main-main, perusahaan yang melanggar terancam disegel dan dibekukan izinnya. Mentan menyampaikan tindakan tegas ini dilakukan agar masyarakat tenang, terutama selama menjalankan ibadah puasa.

    “Jangan sampai semua komoditas bahan pokok ini melebihi HET yang telah ditentukan. Karena itu tolong dari Kasatgas Pangan, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan, agar HET dan operasi pasar ini dikawal dengan baik sebab ini adalah perintah panglima tertinggi Presiden Prabowo Subianto,” ucap Amran.

    “Kalau ada yang melanggar kami pastikan akan dilakukan penindakan bahkan pencabutan izin usaha,” sambung dia.

    Pemerintah telah menetapkan HET untuk Minyakita sebesar Rp15.700 per liter, sedangkan angka realisasinya Rp17.500 atau melebihi HET.

    Mentan berharap angka sebesar itu dapat diturunkan untuk memenuhi harapan masyarakat dalam penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau.

    “Yang pasti sekali lagi saya katakan jangan ada yang bermain-main di wilayah HET,” kata Amran.

    Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menambahkan operasi pasar merupakan wujud dan komitmen pemerintah untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat selama Ramadhan.

    “Kami dari Kemendag mendukung secara penuh operasi pasar sebagai wujud menurunkan harga dan menstabilkan harga sekaligus merespons keluh kesah para ibu dalam menghadapi Ramadhan dan Lebaran,” ucap dia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025