Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Bobby Nasution soal Pelantikan 961 Kepala-Wakil Kepala Daerah Serentak: Permudah Koordinasi

    Bobby Nasution soal Pelantikan 961 Kepala-Wakil Kepala Daerah Serentak: Permudah Koordinasi

    JAKARTA – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Afif Bobby Nasution mengatakan bahwa pelantikan kepala daerah yang dilakukan serentak oleh Presiden Prabowo Subianto mempermudah koordinasi untuk membangun roda pemerintahan yang lebih baik.

    Hal itu disampaikan Bobby usai menjalani pelantikan 961 kepala dan wakil kepala daerah yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Jakarta, Kamis 20 Februari.

    “Semangat kebersamaan sangat terlihat di sini, pilkada sama-sama jalan serentak, pemerintahannya berjalan sama-sama sehingga itu akan mempermudahkan koordinasi,” ujarnya.

    Bobby mengikuti prosesi pelantikan kepala daerah secara serentak yang dilaksanakan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.

    Pada pelantikan tersebut, menantu Presiden RI ke-7 Joko Widodo itu didampingi istrinya Kahiyang Ayu dan ketiga anaknya serta Wakil Gubernur Sumut, Surya yang juga didampingi istri dan keluarga.

    Mantan Wali Kota Medan itu menjadi salah satu gubernur termuda di Indonesia yang dilantik Presiden Prabowo Subianto dengan usia 33 tahun 7 bulan.

    Meski terbilang muda dari gubernur lainnya, Bobby menegaskan bahwa kinerjanya tidak kalah dengan senior-senior lainnya dan akan meningkatkan kinerja saat menjabat Gubernur Sumut periode 2025-2030.

    “Mudah-mudahan dengan label seperti itu, saya jadi tambah semangat kerjanya,” kata Bobby.

    Menjadi pucuk pimpinan di Sumatera Utara, M. Bobby Afif Nasution dan Surya memiliki 5 visi dan misi utama. Kelima visi dan misi utama mereka tersebut antara lain meningkatkan SDM, menjaga stabilitas makro ekonomi, meningkatkan tata kelola pemerintah, mengembangkan dan menata infrastruktur, dan memperkuat ketahanan nasional.

    Sementara Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pelantikan 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam pelantikan serentak pada Kamis, menjadi momen bersejarah bagi Indonesia.

    “Ini saya kira adalah momen bersejarah. Pertama kali di negara kita, kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota, dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah,” ujar Presiden Prabowo Subianto

    Menurut Kepala Negara, pelantikan pejabat kali ini merupakan pertama kalinya ratusan pemimpin daerah dilantik secara bersamaan oleh Presiden.

    “Saudara-saudara, pertama-tama saya ingin ucapkan selamat atas pelantikan saudara-saudara. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing serta atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah,” katanya.

  • Reshuffle Perdana Kabinet Prabowo-Gibran, Murni Pertimbangan Kinerja atau Faktor Lain? – Page 3

    Reshuffle Perdana Kabinet Prabowo-Gibran, Murni Pertimbangan Kinerja atau Faktor Lain? – Page 3

    Pengamat Politik Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan menilai pencopotan Satryo Soemantri Brodjonegoro dari jabatan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) berkaitan dengan aksi demo mahasiswa bertajuk ‘Indonesia Gelap’.

    Menurut Iwan, Satryo menjadi penyebab mahasiswa turun ke jalan lantaran mengeluarkan pernyataan yang membuat gusar saat Rapat Kerja di DPR RI terkait potensi menaikkan uang kuliah mahasiswa imbas kebijakan efisiensi anggaran.

    “Bahwa imbas efisiensi akan bisa menaikkan biaya kuliah atau uang kuliah tunggal di perguruan tinggi. Sehingga menimbulkan kekhawatiran publik khususnya mahasiswa, maka muncullah demonstrasi,” kata Iwan melalui pesan singkat kepada Liputan6.com, Rabu 19 Februari 2025.

    Iwan menyebut, menjadi hal lumrah jika Presiden Prabowo Subianto marah kepada Satryo dan mengambil langkah tegas pencopotan.

    Sebab, lanjut Iwan, seharusnya pesan efisiensi itu bisa disampaikan dengan baik oleh para menterinya, seperti hanya berdampak pada biaya perjalanan dinas, alat tulis kantor, fokus grup diskusi, dan bukan terhadap biaya kuliah atau belanja pegawai.

    “Belum lagi sebelum ini, Mendiktisaintek membuat gaduh dan heboh setelah didemo oleh pegawainya karena dianggap semena-mena memecat dan memaki bahasanya. Jadi, menurut saya, menteri seperti ini memang pantas diganti,” kata Iwan menandasi.

    Diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) telah menggelar aksi demontrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin 17 Februari 2025. Aksi ini disebut sebagai bentuk rasa kecewa terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

    Tak hanya turun ke jalan, media sosial turut diramaikan dengan tagar aksi Indonesia Gelap yang mencapai 43,8 ribu postingan di platform X. Gerakan ini menjadi sorotan publik karena mengusung simbol Garuda dengan latar hitam, mencerminkan keprihatinan mahasiswa terhadap kondisi bangsa yang dinilai semakin jauh dari cita-cita kemakmuran.

    Koordinator Pusat BEM SI, Herianto mengatakan ada tujuh tuntutan mahasiswa dalam unjuk rasa ‘Indonesia Gelap’. Salah satunya, meminta Prabowo mencabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran yang dinilai merugikan masyarakat.

    “Menuntut Presiden mencabut Inpres nomor 1 tahun 2025 yang merugikan rakyat,” kata Herianto saat dihubungi, Senin 17 Februari 2025.

    Selain itu, BEM SI menuntut transparansi status pembangunan dan transparansi keseluruhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). BEM SI juga menolak revisi UU Minerba dan dwifungsi TNI, serta meminta RUU Perampasan Aset disahkan.

    Unjuk rasa ini juga diikuti BEM Universitas Indonesia (UI). Dalam tuntutannya, BEM UI meminta Prabowo mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang untuk menjaga independensi akademik.

    Selanjutnya, BEM UI meminta MBG dievaluasi total dan mengeluarkan program unggulan Prabowo ini dari anggaran pendidikan. Kemudian, BEM UI mendesak agar Inpres pemangkasan anggaran dicabut.

    “Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini. Begitu banyak kebijakan ugal-ugalan nirsubstansi yang menyebabkan penderitaan rakyat terus berlanjut,” dikutip dari akun Instagram @bemui_official.

  • Megawati Desak Kepala Daerah PDIP Tak Ikut Retret, Berapa Jumlahnya?

    Megawati Desak Kepala Daerah PDIP Tak Ikut Retret, Berapa Jumlahnya?

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengejutkan banyak orang karena memerintahkan kepala daerah dari PDIP yang terpilih dari PDIP untuk tidak mengikuti retret Magelang, Jawa Tengah. Hal itu diketahui berdasarkan edaran surat perintah PDIP yang diterima Beritasatu.com, Kamis (20/5/2025).

    Dalam surat itu Megawati menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan ke Magelang, Jawa Tengah. Mereka diminta untuk tidak berpartisipasi di retret yang sedianya digelar pada 21-28 Februari 2025.

    Dalam surat instruksi yang ditandatangani langsung oleh Megawati, instruksi itu dikeluarkan karena PDIP memandang penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto merupakan upaya kriminalisasi. Masih di surat yang sama, PDIP menyebutkan bahwa berdasarkan aturan Pasal 28 ayat (1) AD-ART PDIP, Ketua Umum Megati Soekarnoputri merupakan sentral kekuatan politik.

    “Maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDIP,” tulis surat tersebut.

    Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah) didampingi putranya yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital M Prananda Prabowo (kiri) dan Sekjen PDIP Hasto Kristyanto (kanan) memberi pengarahan kepada kader partai yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Megawati menyampaikan arahan kepada 126 kader PDIP yang terpilih sebagai kepala daerah untuk menekankan pentingnya pembangunan dan mampu mengatasi masalah rakyat, seperti kemiskinan ekstrem, mencegah stunting, serta program kerakyatan lainnya – (ANTARA/Monang Sinaga)

    Instruksi tersebut jelas memerintahkan para kepala daerah dari PDIP  yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang diminta untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari pimpinan partai. Mereka juga diingatkan agar tetap siaga dan menjaga komunikasi dengan pusat.

    Berdasarkan penelusuran Beritasatu.com, jumlah kepala daerah yang terpilih mencapai 961 orang. Kepala daerah dari diketahui mencapai  126 orang.

    Hal itu diketahui karena sebelum pelantikan serentak, PDIP meminta 126 kepala daerah terpilih menjalankan pembekalan yang diberikan oleh Megawati.

    Angka 126 memang cukup besar. Hanya saja pada Pilkada 2024 PDIP justru mengajukan 169 nama calon kepala daerah. Saat ini salah satu kepala daerah dari PDIP yang dikenal masyarakat adalah pasanan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno. 

  • 961 Kepala Daerah Dilantik, DPR: Harus Jadi Pelayan Rakyat

    961 Kepala Daerah Dilantik, DPR: Harus Jadi Pelayan Rakyat

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Adies Kadir meminta kepada 961 kepala daerah yang dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta bisa menjadi pelayan rakyat.

    Adies Kadir meminta kepada kepala daerah memahami dan menerjemahkan pengarahan Presiden Prabowo untuk melayani rakyat di daerah masing-masing.

    “Tadi dalam pidato presiden disampaikan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, harus bekerja benar-benar untuk rakyat. Harus bisa menjadi pelayan rakyat,” ujar Adies Kadir di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    “Segala sesuatunya kerjaan itu diperlukan untuk kesejahteraan rakyat, itu disampaikan,” katanya.

    Adies Kadir mengingatkan agar para kepala daerah membangun soliditas dengan pemerintah pusat. Hal ini penting agar program-program bisa disesuaikan dengan Asta Cita Prabowo-Gibran.

    “Mungkin kita tanamkan rasa kebangsaan yang tinggi, kemudian kerja sama yang kompak dan solid dalam rangka menjalankan program sesuai Asta Cita,” ucapnya.

    Adies Kadir yakin hal tersebut kembali diperdalam dalam retreat kepala daerah di Magelang.

    “Retreat ini mungkin akan diberikan, digembleng oleh Pak Presiden, tetapi disampaikan tidak bisa terlalu banyak pidato saat di Magelang. Pak Presiden memberikan wejangan atau petunjuk bagaimana pemimpin bekerja dengan baik di daerahnya masing-masing,” jelasnya.

    Ditemui terpisah, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR Jazilul Fawaid atau Gus Jazil berharap, sebanyak 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pilkada serentak 2024 bisa bekerja mewujudkan kesejahteraan rakyat di masing-masing daerah.

    ”Kami sebagai wakil ketua umum DPP PKB, mengucapkan selamat kepada 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilantik. Inilah momentum untuk mempercepat kesejahteraan daerah,” ujarnya.

    Gus Jazil mengatakan, desentralisasi yang menjadi mandat Reformasi memiliki harapan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat di daerah. Dilantiknya para gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota bisa memunculkan harapan baru agar pembangunan di daerah bisa maju.

    ”Berikan yang terbaik untuk masyarakat di daerah. Mulai dari layanan pendidikan, layanan kesehatan, maupun infrastruktur sehingga secara pasti daerah akan bertambah maju karena kemajuan daerah akan memberikan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

    Ditanya soal retret kepala daerah yang dinilai bertentangan dengan semangat efesiensi, Gus Jazil mengatakan, setiap presiden memiliki pola untuk membangun soliditas.

    “Kebetulan Pak Prabowo dari militer dan kegiatan yang sifatnya berbau militer kerap muncul, menurut saya itu tidak mengganggu pada efesiensi karena itu bagian penting menanamkan pondasi kepada kepala daerah yang dilantik,” tutup Gus Jazil berharap pada kepala daerah yang dilantik bisa menjadi pelayan masyarakat.

  • Megawati ingatkan Pramono-Rano jangan abaikan arahan Presiden Prabowo

    Megawati ingatkan Pramono-Rano jangan abaikan arahan Presiden Prabowo

    Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih DKI Jakarta periode 2025-2029, Pramono Anung dan Rano Karno tampil mengenakan baju dinas di depan awak media menjelang pelantikan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

    Megawati ingatkan Pramono-Rano jangan abaikan arahan Presiden Prabowo
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 10:25 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Terpilih periode 2025-2029, Pramono Anung dan Rano Karno agar jangan mengabaikan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

    “Kemarin ibu Megawati menyampaikan, gubernur yang juga representatif dari pemerintah pusat, jadi jangan mengabaikan arahan Presiden. Itu tugas utama,” kata Rano Karno kepada wartawan di kediaman Pramono Anung di Jakarta Selatan, Kamis pagi.

    Ditemui sebelum berangkat ke Istana Kepresidenan untuk menghindari pelantikan kepala daerah, dia yang akrab disapa Bang Doel itu mengaku telah mengikuti kegiatan pembekalan dari Megawati, beberapa waktu lalu. Pada kesempatan itu juga disampaikan terkait implementasi janji dalam kampanye Pilkada yang berkaitan dengan rencana pemerintahan ke depan di Jakarta.

    “Walaupun Jakarta punya program, tapi program pemerintah pusat harus dikawal sehingga tuntas,” ujarnya.

    Sebanyak 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota dilantik dalam satu rangkaian prosesi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Upacara pelantikan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto yang akan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih.

    Pelantikan kepala daerah secara serentak disebut menjadi momen bersejarah yang menandai komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Setelah dilantik, para kepala daerah akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025.

    Sumber : Antara

  • Pesan DPR bagi 961 Kepala Daerah: Berikan Pelayanan Terbaik

    Pesan DPR bagi 961 Kepala Daerah: Berikan Pelayanan Terbaik

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Fraksi PKB DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid menitipkan pesan kepada para 961 kepala daerah yang baru saja dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Menurutnya, otonomi daerah dan desentralisasi merupakan mandat reformasi yang diharapkan dapat mempercepat kesejahteraan di daerah. Untuk itu, dia menyebut adanya sejuta harapan kepada para kepala daerah supaya daerah itu bisa tumbuh dan maju.

    “Oleh sebab itu sejuta harapan kepada para bupati yang dilantik, bupati, wali kota, wakil bupati, wakil wali kota yang dilantik hari ini di pundak Anda, harapan tumbuh dan majunya daerah, tumbuh dan berkembangnya masyarakat di daerah,” katanya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

    Maka demikian, eks Wakil Ketua MPR ini meminta agar para kepala daerah dapat memberikan pelayanan terbaik dalam segi apapun di daerah masing-masing.

    “Berikan pelayanan yang terbaik kepada daerah, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan infrastruktur, sehingga secara pasti daerah akan berkembang maju, karena kemajuan daerah akan menjadi kemajuan,” pungkasnya.

    Perlu diketahui, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik total 961 orang Kepala Daerah 2025–2030 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, acara pelantikan dimulai pukul 10.00 WIB didahului dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

    Seluruh kepala daerah itu dilantik oleh Prabowo dalam satu prosesi, dengan Keputusan Presiden (Keppres) maupun Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Pelantikan didahului dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030.

    “Mengesahkan pengangkatan dalam jabatan, Gubernur dan Wakil Gubernur Masa Jabatan 2025-2030 terhitung sejak tanggal pelantikan,” bunyi Keppres yang dibacakan saat pelantikan.

  • DPR Soal Reshuffle Kabinet: Prabowo Butuh Menteri yang Kerja Cepat, Cermat, dan Cerdas

    DPR Soal Reshuffle Kabinet: Prabowo Butuh Menteri yang Kerja Cepat, Cermat, dan Cerdas

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua DPR Adies Kadir mengatakan pihaknya menghormati langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet perdana dengan menggantikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) serta sejumlah pejabat.

    Menurut Adies, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden untuk memilih menteri kabinet yang bekerja cepat, cermat dan cerdas sehingga bisa merealisasikan program-program prioritasnya.

    “Di bawah kepemimpinan beliau membutuhkan menteri-menteri yang bekerja cepat, cermat, dan cerdas, jadi harus betul-betul kerja, kerjanya cepat. Jadi kalau menterinya dianggap agak ragu ragu atau masih lama, kita serahkan kepada presiden,” ujar Adies di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Adies mengatakan, Presiden Prabowo pastinya sudah mengetahui kinerja-kinerja masing-masing menteri. Karena itu, dia menggunakan hak prerogatif untuk mencari menteri yang lebih baik melalui reshuffle kabinet.

    “Jadi reshuffle hak prerogratif presiden, presiden bisa me-reshuffle menteri-menterinya karena beliau yang tahu kinerja menteri-menteri tersebut, bisa bekerja atau tidak, cocok atau tidak, jadi karena hak prerogratif presiden berarti setiap saat kalau presiden mau, kalau dirasa menteri tersebut tidak bisa bekerja dengan baik,” jelas Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini.

    Lebih lanjut Adies mengatakan, reshuffle kabinet perdana ini menjadi warning bagi para menteri untuk bekerja cepat, cermat, dan cerdas. Tujuannya adalah program-program prioritas Prabowo-Gibran bisa terwujud, seperti swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, makan bergizi gratis, dan cek kesehatan gratis serta program-program lainnya.

    “Ya (peringatan bagi menteri lain), seperti itu jadi hak presiden, kapan pun dia mau melakukan reshuffle kalau dianggap tidak bisa bekerja, itu wewenang dia,” pungkas Adies.
     

  • Tolak rangkap jabatan satu di antara tuntutan mahasiswa di Patung Kuda

    Tolak rangkap jabatan satu di antara tuntutan mahasiswa di Patung Kuda

    Jakarta (ANTARA) – Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) menggelar demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Kamis, dengan beragam tuntutan di antaranya tolak rangkap jabatan.

    Mereka menyuarakan berbagai tuntutan terhadap Presiden Prabowo yang dinilai telah mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.

    Para mahasiswa yang hadir juga terlihat membawa berbagai macam spanduk untuk menyuarakan aspirasinya.

    Ada beberapa mahasiswa yang membawa spanduk bertuliskan “Tolak Imunitas Kejaksaan” dan “#tolakasasdominuslitis”.

    Ada juga yang membawa tulisan “Tolak dominasi Kejaksaan dan RUU Kejaksaan”.

    “Kami mahasiswa dari berbagai penjuru daerah Indonesia dari Jakarta sampai Mataram berkumpul hari ini untuk menyampaikan aspirasi,” ujar seorang mahasiswa dalam orasinya.

    Sejumlah mahasiswa saat unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Jakarta, Kamis (20/2/2025).

    Para demonstran juga menyoroti berbagai persoalan sosial yang dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat, seperti permasalahan pagar laut, kelangkaan gas 3 kg, dan berbagai kebijakan lain.

    Mereka mendesak pemerintah untuk mengubah kebijakan yang dinilai kurang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

    Sementara itu, Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Herianto menjelaskan pihaknya juga membawa 9 tuntutan lainnya, seperti kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

    Kedua, transparansi status pembangunan dan pajak rakyat, kemudian evaluasi besar-besaran Makan Bergizi Gratis, tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah.

    Selain itu ada pula tolak Dwifungsi TNI, sahkan RUU Perampasan Aset, tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional, tolak impunitas dan tuntaskan pelanggaran HAM berat.

    Juga, tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo dan tolak imunitas jaksa dan asas dominus litis.

    Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta kepada mahasiswa peserta unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Arjuna, Monas, Jakarta, untuk bersama-sama memperbaiki kebijakan pemerintah yang dinilai kurang tepat.

    “Mana yang kurang tepat, mari kita perbaiki bersama-sama,” kata Mensesneg Prasetyo di hadapan para mahasiswa itu.

    Mensesneg mengajak kepada para mahasiswa untuk menunjuk perwakilannya bertemu dan berdiskusi mencari solusi serta berikan masukan kepada pemerintah mana saja poin yang kurang tepat.

    “Tunjuk perwakilan-perwakilan saudara, kita berdialog, kita berdiskusi, yang konstruktif, berikan masukan,” katanya.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPRD komitmen kerja sama dengan pemerintahan baru demi kesejahteraan

    DPRD komitmen kerja sama dengan pemerintahan baru demi kesejahteraan

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Khoirudin mengungkapkan bahwa DPRD berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintahan Pramono-Rano Pemerintah Provinsi (Pemprov) demi kesejahteraan warga.

    “DPRD siap bekerja sama dengan gubernur dan program yang diusung bisa berjalan transparan,” kata Khoirudin di Jakarta, Kamis.

    Menurut dia, kerja sama antara legislatif dan eksekutif penting dilakukan terutama untuk kepentingan dan kesejahteraan warga Jakarta.

    Khoirudin percaya bahwa kemampuan, pengalaman dan dedikasi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno sudah tidak perlu diragukan lagi, diharapkan bisa menjalankan tugas dengan baik.

    “Karena hanya dengan kebersamaan dapat menciptakan kegiatan responsif dan pro rakyat,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa tantangan Jakarta ke depan semakin kompleks seperti terjadi banjir, polusi udara, sampah, kemacetan, dan lain sebagainya perlu segera dicarikan jalan keluar.

    Khoirudin meyakini dengan kepemimpinan yang berbasis data serta dukungan dari masyarakat, maka pemimpin baru DKI Jakarta akan mampu menghadapi segala tantangan tersebut.

    “DPRD DKI Jakarta berkomitmen untuk bekerja sama dengan gubernur demi mewujudkan Jakarta yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera,” katanya.

    Sebanyak 961 kepala daerah, terdiri atas 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dilantik dalam satu rangkaian prosesi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

    Upacara pelantikan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto yang mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih.

    Pelantikan kepala daerah secara serentak disebut menjadi momen bersejarah yang menandai komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

    Setelah dilantik, para kepala daerah akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang Jawa Tengah selama 21-28 Februari 2025.

    Pewarta: Khaerul Izan
    Editor: M. Tohamaksun
    Copyright © ANTARA 2025

  • Dilantik Jadi Wali Kota Blitar, Mas Ibin Langsung Kerja Sesuai Program Prabowo

    Dilantik Jadi Wali Kota Blitar, Mas Ibin Langsung Kerja Sesuai Program Prabowo

    Blitar (beritajatim.com) – Syauqul Muhibbin resmi dilantik menjadi Wali Kota Blitar oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan ini dilakukan bersama seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024.

    Usai dilantik Mas Ibin sapaan akrab Syauqul Muhibbin akan langsung bergerak cepat menjalankan sejumlah program unggulannya. Salah satunya adalah mendukung program asta cita Prabowo.

    “Alhamdulillah, hari ini dilaksanakan pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia, termasuk Kota Blitar oleh Pak Presiden,” ujar Mas Ibin sapaan akrabnya usai pelantikan di Istana Negara, Kamis (20/2/2025).

    Mas Ibin menegaskan kalau pihaknya akan langsung bekerja menjalankan berbagai agenda penting. Di antaranya adalah mengikuti retreat kepala daerah di Magelang dan mempercepat program-program Pemerintah Kota yang mendukung visi Asta Cita Prabowo.

    “Langsung kita sesuai dengan arahan Pak Presiden tadi, lakukan pelayanan yang terbaik karena kita abdi masyarakat, siap mengabdi bagi masyarakat, melakukan program-program, kegiatan, terutama yang menjadi kebutuhan yang sangat mendasar,” katanya.

    Dalam kepemimpinannya, Mas Ibin menekankan pentingnya kemudahan pelayanan bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, pangan, dan ketenagakerjaan. Selain itu ia memastikan bahwa pemerintahannya berkomitmen untuk menghadirkan layanan publik yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Blitar.

    “Banyak program-program prioritas salah satunya pendidikan gratis serta sinergi dengan perusahaan dengan harapan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas,” ujarnya. (owi/ian)