Tag: Prabowo

Ada Demo Indonesia Gelap Lagi di Patung Kuda Hari Ini, 2.460 Personel TNI-Polri Diterjunkan Megapolitan 21 Februari 2025

Ada Demo Indonesia Gelap Lagi di Patung Kuda Hari Ini, 2.460 Personel TNI-Polri Diterjunkan
Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com
– Sebanyak 2.460 personel gabungan diterjunkan mengawal aksi unjuk rasa dari sejumlah aliansi dan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).
Personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemerintah Provinsi Jakarta, dan instansi terkait.
“Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari sejumlah aliansi, kami melibatkan 2.460 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).
Nantinya para personel gabungan akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya hingga di depan Istana Negara.
Untuk pengalihan arus lalu lintas, kata Susatyo, hal itu bersifat situasional.
Rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan melihat perkembangan dan dinamika situasi di lapangan.
“Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa. Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran bundaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas akan dialihkan,” kata dia.
“Dimbau kepada warga yang akan melintas sekitar Monas agar mencari jalan alternatif untuk menghindari penumpukan kendaraan di sekitar Patung Kuda,” ujarnya lagi.
Susatyo mengingatkan semua personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi.
Dia mengeklaim, polisi akan mengedepankan negosiasi, pelayanan humanis, serta menjaga keamanan dan keselamatan.
Susatyo juga mengimbau koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk berorasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.
“Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan lainnya yang akan melintas di bundaran Patung Kuda Monas, dan beberapa lokasi lainnya,” ungkap dia.
Adapun sebelumnya aksi
Indonesia Gelap
sudah dua kali digelar mahasiswa, yakni pada Senin (17/2/2025) dan Kamis (20/2/2025).
Pada aksi yang digelar hari kedua, mahasiswa membawa sembilan tuntutan yang pada pokoknya mengkritisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, meliputi:
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/02/2025 09:06
2.460 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Pengamanan Demo di Kawasan Patung Kuda Hari Ini – Halaman all

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Polisi kembali menyiagakan personel gabungan untuk mengawal jalannya aksi demo mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

Diketahui, aksi unjuk rasa ini kembali dilakukan pada hari ini, Jumat (21/2/2025) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat sekira pukul 13.00 WIB.

“Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari sejumlah aliansi, kami melibatkan 2.460 personel gabungan,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro kepada wartawan, Jum’at (21/2/2025).

Susatyo menyebutkan, personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.

Nantinya personel akan ditempatkan di sejumlah titik di sekitar Patung Kuda Monas hingga di depan Istana Negara.

Sementara itu, Susatyo menyebut untuk pengalihan arus lalu lintas bersifat situasional. Artinya, nantinya penutupan jalan akan dilakukan dengan melihat perkembangan di lapangan.

“Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa. Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran bundaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas akan dialihkan, dihimbau kepada warga yang akan melintas sekitar Monas agar mencari jalan alternatif untuk menghindari penumpukan kendaraan disekitar Patung Kuda,” ujarnya.

Lebih lanjut, Susatyo mengingatkan kepada seluruh personel yang terlibat pengamanan selalu bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi.

Dia juga mengimbau kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

“Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan lainnya yang akan melintas di bundaran Patung Kuda Monas, dan beberapa lokasi lainnya,” jelasnya.

“Personel yang terlibat pengamanan tidak ada yang membawa senjata api. Hormati dan hargai saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya dimuka dengan humanis dan profesional,” sambungnya.

Pada hari sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar demo bertajuk “Indonesia Gelap” di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Dalam aksi ini ada ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI yang hadir untuk menyuarakan aspirasinya.

Adapun demo hari ini sempat diwarnai kericuhan karena mahasiswa merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke polisi pada sore hari.

Namun, hal itu mereda ketika Mensesneg, Prasetyo Hadi bersama bersama 2 Wakil Menterinya, Bambang Eko Suhariyanto serta Juri Ardiantoro menemui langsung para massa aksi.

Dalam puncak demonstrasi hari ini, terdapat sembilan poin tuntutan yang di bawa BEM SI. Rinciannya sebagai berikut:

1. Kaji Ulang Inpres No. 1 Tahun 2025

2. Tranparansi Status Pembangunan dan pajak rakyat

3. Evaluasi Besar – Besaran Makan Bergizi Gratis

4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah

5. Tolak Dwifungsi TNI

6. Sahkan RUU Perampasan Aset

7. Tingkatkan Kualitas Pendidikan & Kesehatan secara Nasional

8. Tolak impunitas & Tuntaskan HAM berat

9. Tolak cawe – cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo

21/02/2025 09:06
Bupati Rio: Saya Cari Birokrat Situbondo yang Punya Gagasan, Bukan yang Menjilat

Situbondo (beritajatim.com) – Bupati Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengingatkan birokrat Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, yang tidak netral dalam pemilihan kepala daerah tahun lalu.

Setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto, di Istana Negara, Kamis (20/2/2025), Rio menggelar pertemuan virtual dengan jajaran seluruh organisasi perangkat daerah Situbondo. “Saya kemarin menekankan isu profesionalisme state aparatus,” katanya, Jumat (21/2/2025).

“Dalam pilkada kemarin, saya bilang, 80 persen lebih yang hadir dalam zoom meeting itu adalah orang-orang yang secara aktif bekerja politik, dan saya kira itu keluar dari etika profesionalisme ASN (Aparatur Sipil Negar). Itu tidak baik,” kata Rio.

Rio ingin menetralkan kondisi tersebut dan mengembalikan ASN pada tugas profesional mereka. “Saya tegaskan siapapun yang jadi pejabat adalah orang yang punya ide dan gagasan, yang mau berkompetisi untuk mengeksekusi program. Bukan yang menjilat, bukan mencari muka, atau menyogok saya,” katanya. Pejabat yang menyogok untuk menjadi kepala dinas akan dibuang dari posisi penting.

Selain itu, Rio akan menghidupkan tradisi salawat. “Saya minta seluruh staf jajaran, agar dalam kegiatan apapun, untuk membaca salawat, terutama salawat nariyah atau salawat lainnya. Bagi ASN yang berkeberatan atau memiliki pandangan keagamaan lain, saya persilakan tidak membaca atau membaca yang lain,” katanya.

Dengan membaca salawat, Rio ingin ada keseimbangan batin, pikiran, dan spiritual dalam urusan pekerjaan. “Paling tidak sebelum bekerja, ada kondisi satu dua menit, mereka benar-benar mengingat orientasi diri, bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari ibadah,” katanya.

Yusuf Rio Wahyu Prayogo dan Ulfiyah dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Situbondo setelah memenangi pilkada dengan didukung 202.479 suara dari 507.507 orang yang tercantum dalam daftar pemilih tetap. Mereka unggul 13.697 suara atas pasangan petahana Karna Suswandi-Khoirani.

Rio-Ulfiyah diusung oleh koalisi Partai Kebangkitan Bangsa, Golkar, PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, Nasional Demokrat, Hati Nurani Rakyat, dan Partai Solidaritas Indonesia. [wir]

21/02/2025 09:04
Band Sukatani Minta Maaf soal Lagu ‘Bayar Polisi’, Polri Tegaskan Tidak Antikritik

JAKARTA – Polri menegaskan institusi penegak hukum itu tidak antikritik menyusul adanya permintaan maaf dari band Sukatani terkait lirik lagu mereka berjudul Bayar Bayar Bayar yang membahas mengenai polisi.

“Komitmen dan konsistensi, Polri terus berupaya menjadi organisasi yang modern, yaitu Polri tidak antikritik,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Kamis, 20 Februari.

Ia mengatakan komitmen tidak antikritik itu telah ditegaskan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.

“Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kerap menegaskan hal tersebut kepada seluruh jajaran,” ucapnya.

Band punk asal Purbalingga, Sukatani, menyampaikan permintaan maaf kepada kepolisian melalui video di akun media sosial mereka terkait lagu mereka yang berjudul Bayar Bayar Bayar.

Dalam unggahan media sosial band tersebut, dua personel band Sukatani, Muhammad Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, menyampaikan permintaan maaf kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Polri atas lirik lagu Bayar Bayar Bayar.

Sebagai informasi, salah satu bagian lirik pada lagu tersebut adalah ‘mau bikin SIM, bayar polisi, ketilang di jalan, bayar polisi’.

“Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul Bayar Bayar Bayar yang liriknya bayar polisi, yang telah kami nyanyikan hingga menjadi viral. Lagu ini sebenarnya saya ciptakan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan,” ucap Alectroguy.

Alectroguy selaku gitaris band itu mengatakan saat ini lagu tersebut telah dicabut dari platform streaming lagu Spotify.

Ia juga mengimbau kepada para pengguna platform media sosial untuk menghapus konten yang menggunakan lagu tersebut.

“Dengan ini, saya mengimbau kepada semua pengguna platform media sosial yang telah memiliki lagu kami dengan judul Bayar Bayar Bayar, lirik lagu bayar polisi, agar menghapus dan menarik semua video yang menggunakan lagu kami karena apabila ada risiko di kemudian hari, sudah bukan tanggung jawab kami,” ujarnya.

21/02/2025 09:00
8 Dedi Mulyadi Tanggapi soal Megawati Larang Kepala Daerah PDI-P Ikut Retreat Bandung

Dedi Mulyadi Tanggapi soal Megawati Larang Kepala Daerah PDI-P Ikut Retreat
Tim Redaksi
BANDUNG, KOMPAS.com
–
Gubernur Jawa Barat

Dedi Mulyadi
turut mengomentari keputusan Ketum PDI-P
Megawati Soekarnoputri
yang melarang kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut kegiatan pembekalan atau
retreat
di Magelang, Jawa Tengah.
Kang Dedi, sapaan akrabnya, menyebut kepala daerah yang sudah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto harus patuh pada arahan pemerintah.
Hal itu mengingat seluruh kepala daerah, termasuk dari PDI-P, sudah diangkat sumpahnya untuk mengabdikan diri bagi kepentingan masyarakat dan taat pada aturan pemerintah pusat.
“Kalau saya sih kan kami ini sudah menjadi kepala daerah, karena menjadi kepala daerah, maka ketaatan utama adalah pada sistem dalam pemerintahan,” ujar Kang Dedi sebelum acara serah terima jabatan di Gedung DPRD Jabar, Jumat (21/2/2025).
Meski begitu, Kang Dedi menyebut keputusan tersebut merupakan hak dari Megawati Soekarnoputri sebagai Ketum partai politik kepada seluruh kadernya.
Namun, yang jelas, setelah dilantik menjadi kepala daerah, seorang politisi atau kader partai harus mengutamakan kepentingan rakyat dan pemerintah.
“Namun, Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega. Namun, yang jelas orang sudah menjadi kepala daerah harus tunduk patuh pada apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat,” ucapnya.
Dia memastikan, bupati maupun wali kota di Jabar yang berasal dari PDI-P hadir dalam Sertijab Pj Gubernur kepada dirinya di DPRD Jabar dan akan mengikuti kegiatan
retreat di Magelang
.
“Sejabar semuanya ikut sampai hari ini dan kemudian juga di alokasinya sudah teralokasikan, sudah terserap, tidak mungkin dibatalkan,” tutur Dedi.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.
Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
Juru Bicara PDI-P Guntur Romli membenarkan surat tersebut merupakan instruksi langsung dari Megawati yang disampaikan secara tertulis kepada seluruh kader.
“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).

Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/02/2025 08:57
3 Pesan Prabowo di Momen Bersejarah Pelantikan 931 Kepala Daerah

Jakarta –

Momen bersejarah baru saja terjadi. Sebanyak 931 kepala daerah yang memenangi Pilkada 2024 dilantik secara bersamaan.

Pelantikan digelar di halaman tengah antara Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/1/2025). Kepala daerah yang dilantik berjumlah 961, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota.

Presiden Prabowo Subianto membacakan Keppres terkait pelantikan para gubernur-wakil gubernur serta pembacaan keputusan Menteri Dalam Negeri terkait pengesahan bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota.

“Bersediakah Saudara-saudara mengucapkan sumpah janji sesuai agama masing-masing?” ujar Prabowo.

“Bersedia,” ucap para kepala daerah.

Prabowo kemudian memimpin pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah. Berikut bunyi sumpah jabatan yang diucapkan para kepala daerah:

“Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai wali kota, sebagai wakil wali kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” demikian bunyi sumpah tersebut.

Prabowo turut menyampaikan pesan kepada para kepala daerah. Berikut pesannya:

Pelayan Rakyat

Momen pelantikan 931 kepala daerah (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)

Prabowo mengatakan pelantikan secara serentak ini juga menggambarkan besarnya bangsa Indonesia. Indonesia, kata Prabowo, memiliki demokrasi yang dinamis dan berjalan baik.

Kepala daerah yang berdiri di hadapan Prabowo berasal dari partai yang berbeda-beda. Menurut Prabowo, 961 kepala daerah tersebut telah berkampanye dengan cara yang tidak mudah, yakni turun ke masyarakat dan meminta kepercayaan rakyat.

Prabowo menegaskan bahwa para kepala daerah itu adalah pelayan bagi rakyat. “Saudara-saudara, saya ingin ingatkan atas nama negara bangsa Indonesia, bahwa Saudara dipilih, Saudara adalah pelayan rakyat,” tambahnya.

Bela Kepentingan Rakyat

Momen pelantikan 931 kepala daerah (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)

Kepala daerah yang baru saja dilantik memiliki latarbelakang yang beragam. Tapi mereka, tutur Prabowo, lahir di dalam keluarga besar Nusantara.

Prabowo mengingatkan makna Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya ‘kita berbeda-beda tetapi kita satu’.

Sebagai orang nomor satu di daerah, jelas Prabowo, kepala daerah harus selalu berada di sisi rakyat. “Saudara adalah abdi rakyat, Saudara harus membela kepentingan rakyat, Saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita, Saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka, itu adalah tugas kita,” ujarnya.

Kuat Jalani Retret

Momen pelantikan 931 kepala daerah (Foto: Grandyos Zafna/detikcom)

Setelah pelantikan ini, kepala daerah akan menjalani retret selama sepekan. Retret ini akan dilaksanakan di Magelang.

“Saya kira saya tidak akan lama karena kita akan jumpa dalam retret yang akan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang,” ucapnya.

Ia kemudian berkelakar semoga para kepala daerah kuat mengikuti retret. Meski begitu, belum diketahui kegiatan apa yang akan dilalui para kepala daerah dalam retret tersebut.

“Saya akan jumpa Saudara di situ dan mudah-mudahan Saudara akan kuat digembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur,” ucap Prabowo yang disambut tawa para kepala daerah.

Diketahui, kegiatan retret di Magelang ini pernah dilalui oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih. Usai Prabowo mengumumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih pada 20 Oktober 2024, beberapa hari kemudian para menteri langsung terbang ke Magelang untuk menjalani retret.

Setelah memberikan pesan-pesan singkat, Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyalami satu per satu para kepala daerah. Sesekali Prabowo tampak berpelukan dengan beberapa kepala daerah, salah satunya dengan Bupati Buton Selatan.

Proses salaman ini dibagi menjadi dua. Kelompok gubernur hingga bupati dan para wakilnya di lokasi pelantikan. Sementara wali kota ditempatkan di Istana Negara. Setelah dari lokasi pelantikan, Prabowo akan lanjut menyalami kepala daerah lain di Istana Negara.

Halaman 2 dari 4

(isa/isa)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

21/02/2025 08:50
Suara dan Komitmen Mensesneg di Tengah Gelombang Massa Mahasiswa Indonesia Gelap… Megapolitan 21 Februari 2025

Suara dan Komitmen Mensesneg di Tengah Gelombang Massa Mahasiswa Indonesia Gelap…
Editor
JAKARTA, KOMPAS.com
– Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk
Indonesia Gelap
di sekitar Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Kamis (21/2/2025).
Aksi penyampaian pendapat ini merupakan puncak dari rangkaian demonstrasi sebelumnya pada Senin (17/2/2025), setelah perwakilan pemerintah tidak menemui massa dalam aksi.
Dalam aksi Kamis kemarin, mahasiswa mengajukan sembilan tuntutan, termasuk kajian ulang terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
Selain itu, mereka menuntu transparansi status pembangunan dan pajak rakyat, evaluasi program Makan Bergizi Gratis, serta penolakan terhadap revisi Undang-Undang Minerba dan dwifungsi TNI.
Para mahasiswa juga menuntut pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan nasional, serta penolakan terhadap impunitas dan dugaan campur tangan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam politik.
Setelah masssa aksi menjebol barikade beton menggunakan tali tambang, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi akhirnya muncul didampingi Wakil Mensesneg Juri Ardiantoro dan Bambang Eko Suhariyanto.
Ketiganya berdiri di atas kendaraan taktis barracuda, tepat di belakang barikade beton yang membatasi akses untuk menuju Istana Negara.
“Atas izin dan restu dari Bapak Presiden (Prabowo Subianto), kami hadir mewakili pemerintah untuk berkomunikasi dengan adik-adik semua,” ujar Prasetyo melalui pengeras suara.
Namun, pernyataan itu segera dipotong oleh orator aksi yang mempertanyakan mengapa Prasetyo memilih berbicara dari atas kendaraan dengan pengawalan polisi.
Prasetyo lalu meminta perwakilan mahasiswa untuk maju dan berdiskusi langsung dengannya. Namun, permintaan itu ditolak.
Mahasiswa justru menegaskan bahwa sebagai perwakilan pemerintah, Prasetyo seharusnya yang turun menghampiri mereka.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro yang juga berada di kendaraan taktis kemudian mencoba menengahi situasi dengan meminta massa membuka jalan agar Prasetyo dapat bergerak menuju mobil komando.
“Kalau tidak dibuka, kami tidak akan maju,” tegas Susatyo.
Setelah celah terbuka, Prasetyo bersama rombongan berjalan melewati barikade yang telah dijebol dan naik ke atas mobil komando.
Dari sana, ia berhadapan langsung dengan demonstran, bersalaman dengan orator, mengepalkan tangan ke udara, dan memberikan hormat.
“Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan Indonesia!” seru orator, disambut gemuruh sorakan massa.
Seorang orator mengenakan almamater biru tua membuka map merah berisi sembilan
tuntutan mahasiswa
dan menyerahkannya kepada Prasetyo.
“Sore hari ini saya nyatakan bahwa kami, pemerintah, terbuka menerima tuntutan ini dan akan mempelajarinya,” ujar Prasetyo.
Sebagai tanda keseriusan, ia kemudian menandatangani dokumen tuntutan mahasiswa.
Namun, massa tak langsung puas. Mereka memberikan ultimatum kepada pemerintah untuk merespons tuntutan tersebut dalam waktu 2×24 jam.
“Hari ini kita dokumentasikan dan kita ultimatum pihak istana. Kita beri waktu selama 2×24 jam!” tegas orator.
Untuk menutup aksi, Prasetyo dan mahasiswa bersama-sama menyanyikan lagu Darah Juang ciptaan John Tobing, simbol perjuangan dan perlawanan rakyat.
Dengan tangan kiri mengepal ke udara, suara mahasiswa menggema di tengah kota Jakarta, menandai perlawanan yang masih berlanjut.
(Reporter: Baharudin Al Farisi | Editor: Fitria Chusna Farisa)
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/02/2025 08:44
Pramono Anung: Ada yang Buat Ridwan Kamil Tak Jadi Gugat Pilkada Jakarta ke MK Megapolitan 21 Februari 2025

Pramono Anung: Ada yang Buat Ridwan Kamil Tak Jadi Gugat Pilkada Jakarta ke MK
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Gubernur Jakarta

Pramono Anung
mengatakan, ada suatu hal yang membuat Ridwan Kamil urung melayangkan gugatan sengketa Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sebenarnya, kata Pramono, semula Ridwan bersikukuh melayangkan gugatan itu mengingat perolehan suaranya dan calon wakil gubernur pasangannya, Suswono, di bawah Pramono-Rano Karno.
“Pak Ridwan menyampaikan
statement
secara terbuka, bahwa beliau awalnya masih pengin melakukan gugatan,” ucap Pramono dalam program Gaspol! di YouTube
Kompas.com
, Jumat (21/2/2025).

Namun, Pramono enggan menceritakan karena apa atau siapa sosok yang akhirnya membuat Ridwan tak jadi menggugat ke MK.
“Tapi, ada yang membuat tidak jadi menggugat. Nah, adanya ini saya tidak mau cerita,” ucap Pramono sambil tertawa.
Pramono juga mengatakan, perjuangannya untuk memenangi Pilkada Jakarta 2024 tidak mudah. Bahkan, banyak orang yang meragukan hasil Pilkada Jakarta 2024 dan menyalahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta.
“Kemudian, ada tuduhan KPUD sosialisasinya kurang, pemilihnya cuma 50,7 persen, itu kan bukan merupakan hal yang bisa dijadikan gugatan,” jelas Pramono.
Namun, sebagai orang yang sudah lama terjun di pemerintahan, Pramono memilih diam hingga akhirnya dilantik sebagai gubernur.
“Saya sebenarnya, dalam proses menang kalah jujur ya, bukan sesuatu yang luar biasa,” tutur Pramono.
Pramono pun berjanji dia bakal bekerja maksimal untuk masyarakat Jakarta.
Sebagaimana diketahui, Pramono Anung-Rano Karno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta oleh Presiden Prabowo Subianto bersamaan dengan pelantikan kepala daerah terpilih lain di Istana Negara, Jakarta, Kamis pagi.
Ada sejumlah program yang menjadi prioritas Pramono-Rano dalam 100 hari kerja memimpin Jakarta.
Utamanya, memenuhi janji-janji kampanye, mulai dari Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Sehat, membangun balai rakyat, hingga memasang CCTV di berbagai titik.
Program prioritas lainnya yakni makan siang gratis, program sekolah gratis, dan pembukaan taman-taman 24 jam.
“Jadi semuanya adalah hal-hal riil yang kami sampaikan di dalam sosialisasi atau kampanye. Karena seperti diketahui bersama, di dalam perjalanan hampir kami tidak pernah menjadikan sesuatu yang tidak mungkin dipercayakan,” tutur Pramono, Kamis (20/2/2025).
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

21/02/2025 08:41
Pemerintah Bakal Terbitkan SBN Biayai Program 3 Juta Rumah, Nilainya Bakal Jumbo – Page 3

Sebelumnya, Menteri Ara juga menyampaikan bahwa selain sektor perumahan, Bank Indonesia juga siap mendukung sektor hilirisasi serta pertumbuhan ekonomi, dengan adanya Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang sudah disiapkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang diinginkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo sebesar 8%.

“Saya terima kasih kepada Pak Gubernur Bank Indonesia, sangat gercep, sangat cepat untuk mensupport. Dan tadi juga sudah disampaikan bahwa Bapak menjawab bahwa ke depan juga bukan hanya sektor perumahan. Tapi juga soal hilirisasi, juga Bank Indonesia juga siap itu,” ujar Ara.

Adapun kata Ara, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir juga memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Dukungan tersebut mencakup penyiapan bank-bank penyalur, termasuk Himpunan Bank Negara (Himbara), seperti Bank Mandiri, BTN, Bank Syariah, BNI, serta bank-bank swasta lainnya yang diharapkan dapat mempercepat aliran dana untuk sektor perumahan.

Selain itu, Ara menegaskan bahwa kerjasama antara otoritas fiskal dan moneter, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Bank Indonesia, merupakan langkah terobosan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan program ini.

“Mudah-mudahan besok sudah jelas bagaimana bentuknya, programnya apa saja, prosedurnya seperti apa. Kami bisa sampaikan besok sore sesudah tim teknis bekerja malam ini dipimpin Pak Suanas dan unsur dari BUMN ada, dari Departemen PKP, perumahan dan kawasan pemikiman ada, Departemen Keuangan yang koordinir di sini, dan juga dari Bank Indonesia,” pungkasnya.

21/02/2025 08:30
Biayai Program 3 Juta Rumah, Pemerintah Bakal Terbitkan Surat Berharga Negara

Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai beberapa program Asta Cita milik Presiden Prabowo Subianto khususnya program pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Untuk meningkatkan kemampuan dalam mendukung MBR inidengan penerbitan surat berharga negara (SBN) perumahan yang nanti akan dialokasikan terutama di dalam pembiayaan MBR ini,” kata Sri Mulyani di kantornya, Kamis (20/2/2025).

Dia mengatakan mekanisme ini merupakan modifikasi dari skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang akan ditingkatkan skalanya.

Selain itu, Kemenkeu juga terus bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna memperkuat pembiayaan sektor perumahan melalui fasilitas kredit berbasis Giro Wajib Minimum (GWM) hingga Rp 80 triliun.

“Jadi dengan ini, kita berharap akan meningkatkan lebih banyak lagi kemampuan untuk dari sisi demand masyarakat yang mau membeli rumah dengan fasilitas ataupun yang komersial,” jelasnya.

Dalam hal ini, pemerintah akan terus mengembangkan berbagai instrumen pembiayaan kreatif agar APBN tetap disiplin secara fiskal namun tetap mampu memberikan daya dukung maksimal bagi sektor perumahan dan sektor lainnya.

“Kita akan terus men-develop berbagai kreativitas financing yang nanti akan kita kembangkan bersama sehingga dari sisi APBN disiplin fiskalnya tetap terjaga namun responsif dan mampu memiliki daya dukung yang lebih besar, tidak hanya perumahan tapi juga sektor lain,” ucapnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo turut menjelaskan, lewat insentif likuiditas makropudensial (KLM), BI terus mendukung bagian dari program Asta Cita ini.

BI memutuskan untuk meningkatkan insentif KLM bagi perbankan secara bertahap, dari sebelumnya Rp 23,19 triliun menjadi Rp 80 triliun guna mendukung pembiayaan sektor perumahan.

Selain memberikan insentif likuiditas, BI juga akan mendukung pendanaan dengan membeli SBN perumahan di pasar sekunder. Dana yang diperoleh dari penerbitan SBN ini digunakan untuk membiayai sektor perumahan.

“Kami sudah bicara dengan bu menteri keuangan, dananya dapat digunakan tidak hanya untuk debt switching untuk SBN yang jatuh tempo dari eks Covid, tapi juga untuk pendanaan program perumahan,” terangnya.

Perry menambahkan, sektor perumahan memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pembangunan rumah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendorong berbagai sektor industri terkait, seperti semen, baja, dan tenaga kerja konstruksi.

“Itu menunjukkan bagaimana komitmen kami yang sangat tinggi dan dukungan Bank Indonesia tidak hanya dari kebijakan, tapi juga pendanaan untuk kesuksesan program-program dalam Asta Cita,” jelasnya terkait pendanaan dari Surat Berharga Negara (SBN) untuk program 3 juta rumah.

21/02/2025 08:12