Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Ribuan warga sambut Supian-Chandra di Balai Kota Depok

    Ribuan warga sambut Supian-Chandra di Balai Kota Depok

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Ribuan warga sambut Supian-Chandra di Balai Kota Depok
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 22:58 WIB

    Elshinta.com – Ribuan warga Kota Depok menyambut kedatangan Wali Kota Depok Supian Suri dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah di Balai Kota Depok, usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Negara, Jakarta pada Kamis.

    Penyambutan diawali dengan tradisi Palang Pintu dan Rebut Dandang serta ucapan selamat datang dari Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Nina Suzana.

    Dalam pidatonya, di Balai Kota Depok, Kamis, Wali Kota Depok Supian Suri mengatakan pihaknya mengharapkan dukungan dari semua pihak baik para kepala perangkat daerah, ASN, anggota DPRD, unsur vertikal hingga masyarakat untuk dapat berkontribusi demi kemajuan Kota Depok.

    Supian Suri mengungkapkan, masih banyak hal yang perlu diperbaiki di Kota Depok. Seperti, mengatasi kemacetan di Jalan Raya Sawangan yang perlu mendapatkan perhatian untuk dilakukan pelebaran jalan.

    Selanjutnya target dalam mengatasi banjir juga masih perlu dilakukan di Kota Depok. Selain itu di bidang ekonomi keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang harus naik kelas dan mendapatkan perhatian lebih.

    “Ini semua tentu tidak akan berjalan tanpa dukungan semua pihak. Mari sama-sama bersinergi untuk kemajuan Kota Depok,” ujarnya.

    Untuk itu ia berharap semua program yang akan berjalan bisa memberikan dampak yang baik untuk warga Kota Depok.

    Sumber : Antara

  • Prabowo tak main-main wujudkan program untuk pendidikan

    Prabowo tak main-main wujudkan program untuk pendidikan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendiktisaintek diganti, Pengamat: Prabowo tak main-main wujudkan program untuk pendidikan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 19:07 WIB

    Elshinta.com – Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai sikap Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle terhadap Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Satryo Soemantri Brodjonegoro adalah bukti Presiden tidak main-main untuk sektor pendidikan.

    “Ini yang sepertinya sebagai bentuk pembuktian bahwa Prabowo itu tidak pernah main-main dengan keinginannya untuk mewujudkan bagaimana program-program untuk kepentingan masyarakat, termasuk yang terkait dengan pendidikan,” ujarnya, Rabu (19/2) dalam sebuah wawancara.

    Adi menyebut pergantian ini bagian dari respon dan keinginan publik setelah Prabowo genap 100 hari kinerja pemerintahan.

    “Maka tidak ada cerita. Kalau ada menteri-menteri yang kinerjanya tidak perform, kemudian kontroversial dan merugikan masyarakat secara umum. Tidak ada cerita,” ujarnya.

    Ia juga menyebut bahwa momentum reshuffle kali ini semacam ultimatum politik kepada menteri-menteri yang lain untuk bekerja dengan baik.

    “Kalau ke depan kinerjanya tidak oke, kinerjanya selalu merugikan, bukan tidak mungkin mereka ini tinggal menghitung waktu juga,” kata Adi. 

    Sementara itu di acara yang sama, juru bicara Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Ujang Komaruddin mengatakan pemotongan anggaran pendidikan dan beasiswa bagi mahasiswa UKT itu tidak benar adanya. 

    “Kita tahu bahwa beasiswa, bagi mahasiswa UKT itu tidak ada yang diefesiensikan, tidak ada yang dikurangi, semuanya sesuai dengan ketentuan yang sudah ada,” jelas Ujang. 

    Lebih lanjut ia mengatakan selama ini yang disampaikan Mendiktisaintek menimbulkan salah penafsiran dan menimbulkan kekuatiran banyak kalangan, terutama kalangan adik-adik mahasiswa.

    “Tidak sama sekali pemotongan itu. Jadi sekali lagi kami perlu jelaskan kepada teman-teman mahasiswa, itu tidak ada pemotongan. Ini kan berbahaya penafsiran seperti itu. Oleh karena itu kami dari pemerintah ingin memastikan bahwa sejatinya beasiswa terkait dengan UKT itu sama sekali tidak naik. Dan itu sudah dijelaskan oleh Ibu Menkeu ketika di DPR,” tegas Ujang.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Lambaian Tangan Gubernur Bali Wayan Koster Saat Ditanya soal Larangan Retret Megawati Yogyakarta 21 Februari 2025

    Lambaian Tangan Gubernur Bali Wayan Koster Saat Ditanya soal Larangan Retret Megawati Yogyakarta 21 Februari 2025

    Lambaian Tangan Gubernur Bali Wayan Koster Saat Ditanya soal Larangan Retret Megawati
    Tim Redaksi
    KULONPROGO, KOMPAS.com 
    – Gubernur Terpilih Bali 2025-2030
    Wayan Koster
    tiba di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), Jumat (21/2/2025).
    Wayan Koster tiba di bandara YIA sekitar pukul 09.00 WIB dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia.
    Saat ditanya soal
    instruksi Megawati
    melarang kadernya yang menjadi kepala daerah untuk mengikuti retret di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Koster justru berjalan cepat dan langsung menuju mobil penjemputan.
    Sembari melambaikan tangan, Koster menolak wawancara dari sejumlah media yang sudah menunggu kedatangannya sejak pagi.
    ”
    Gak
    usah,” jawab Koster singkat.
    Diketahui, Koster datang di Bandara YIA bersama sejumlah gubernur lainnya.
    Koster terlihat memakai batik warna coklat dan berkacamata saat tiba di bandara YIA.
    Tangkapan layar surat instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri usai Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto ditahan KPK.
    Diketahui Wayan Koster merupakan kepala daerah yang diusung PDI-P yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (20/2/2025).
    Ini adalah jabatan periode kedua Koster sebagai Gubernur Bali.
    Seperti diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengintruksikan kadernya yang menjadi kepala daerah untuk menunda keikutsertaan dalam acara tersebut.
    Penundaan itu berdasarkan instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    Dalam surat tersebut, Megawati meminta para kepala daerah PDI-P yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam suratnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Anies Sebut Pelantikan Mas Dhito dan Pramono Anung Jadi Momen Bersejarah

    Anies Sebut Pelantikan Mas Dhito dan Pramono Anung Jadi Momen Bersejarah

    Jakarta (beritajatim.com) – Sebanyak 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Dari ratusan kepala daerah tersebut, dua di antaranya adalah bapak dan anak.

    Mereka adalah Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dan Gubernur Jakarta Pramono Anung. Mas Dhito, sapaan akrab Hanindhito, kembali dilantik sebagai bupati untuk periode kedua bersama wakilnya, Dewi Mariya Ulfa.

    Pelantikan serentak ini menjadi yang pertama kali dilakukan oleh Presiden Prabowo, menjadikannya momen bersejarah bagi Mas Dhito, Pramono Anung, serta kepala daerah lainnya.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang turut hadir dalam acara tersebut memberikan selamat kepada Pramono Anung dan Mas Dhito. Ia juga menyampaikan pujian atas pelantikan mereka yang berlangsung bersamaan.

    “Ini historis lho, bapak dan anak dilantik bareng,” puji Anies di hadapan Mas Dhito.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada 961 kepala daerah yang dilantik serentak di Istana Merdeka.

    “Saya ingin sampaikan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing, saya juga ingin menyampaikan selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing,” kata Prabowo.

    Para kepala daerah yang dilantik terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota dari 481 daerah di Indonesia.

    Prabowo menegaskan bahwa kepala daerah yang telah mendapatkan kepercayaan rakyat harus bekerja dan melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab.

    “Saudara harus membela kepentingan rakyat, saudara harus menjaga kepentingan rakyat kita, saudara harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita,” pesan Prabowo.

    Sementara itu, dapat dilantik bersamaan dengan ayahnya menjadi kebanggaan tersendiri bagi Mas Dhito. Ia berharap pelantikan serentak ini dapat membawa perubahan positif bagi Indonesia.

    Mas Dhito juga berharap pada periode keduanya bersama Mbak Dewi dapat menjalankan amanah dengan baik serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kabupaten Kediri.

    Selain itu, Mas Dhito mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kediri untuk bersatu dan membangun daerahnya bersama-sama.

    “Pemilu sudah selesai, sekarang waktunya bergandengan tangan membangun Kabupaten Kediri menjadi episentrum baru di Jawa Timur,” ucap Mas Dhito. [ADV PKP/nm]

  • Peluncuran Danantara Jadi Momentum Indonesia Perkuat Kedaulatan Ekonomi

    Peluncuran Danantara Jadi Momentum Indonesia Perkuat Kedaulatan Ekonomi

    Jakarta: Pemerintah akan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara akan menjadi kekuatan ekonomi baru yang menopang pembangunan nasional di berbagai sektor strategis.

    Pengumuman mengenai peresmian Danantara disampaikan langsung oleh Presiden dalam forum internasional World Governments Summit 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab. Presiden menyebutkan bahwa Danantara adalah bentuk konsolidasi aset strategis negara guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

    “Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Ini adalah energi dan kekuatan masa depan Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.
     

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pendanaan awal Danantara mencapai 25 miliar dolar AS atau setara Rp 327,2 triliun. Salah satu sumber pendanaan berasal dari investasi pihak asing, termasuk investor dari Abu Dhabi yang berkomitmen menanamkan modal sebesar 10 miliar dolar AS untuk proyek pembangkit listrik hijau berkapasitas 10 gigawatt.

    “Dari Abu Dhabi akan membangun 10 gigawatt, itu mau masuk untuk energi terbarukan. Nilainya itu 10 miliar dolar AS,” ungkap Luhut.

    Sejumlah ekonom menilai Danantara dapat menjadi terobosan dalam pengelolaan aset negara. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa pembentukan Danantara akan mengurangi ketergantungan BUMN terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN) dan meningkatkan fleksibilitas dalam menarik investasi.

    “Format Danantara membuatnya lebih lincah menarik investasi dibandingkan format BUMN konvensional. Dampaknya, ketergantungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap PMN akan bisa dikurangi,” ujarnya.

    Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyebutkan bahwa Danantara dapat menjadi motor utama dalam pendanaan proyek energi baru terbarukan (EBT) serta program pensiun dini bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

    “Yang terpenting adalah aset yang dijaminkan ini adalah aset-aset di luar PLTU batu bara,” katanya.

    BPI Danantara dibentuk setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025. Lembaga ini diproyeksikan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14.000 triliun, dengan dana awal sebesar 20 miliar dolar AS (sekitar Rp 320 triliun). Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan, termasuk energi terbarukan, manufaktur canggih, dan industri hilirisasi.

    Peluncuran Danantara diharapkan menjadi awal dari transformasi ekonomi Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang transparan dan berbasis investasi jangka panjang, Danantara diyakini mampu menjadi instrumen utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan menarik lebih banyak investasi asing ke Tanah Air.

    Jakarta: Pemerintah akan meresmikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Danantara akan menjadi kekuatan ekonomi baru yang menopang pembangunan nasional di berbagai sektor strategis.

    Pengumuman mengenai peresmian Danantara disampaikan langsung oleh Presiden dalam forum internasional World Governments Summit 2025 di Dubai, Uni Emirat Arab. Presiden menyebutkan bahwa Danantara adalah bentuk konsolidasi aset strategis negara guna memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

    “Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN. Ini adalah energi dan kekuatan masa depan Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.
     

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pendanaan awal Danantara mencapai 25 miliar dolar AS atau setara Rp 327,2 triliun. Salah satu sumber pendanaan berasal dari investasi pihak asing, termasuk investor dari Abu Dhabi yang berkomitmen menanamkan modal sebesar 10 miliar dolar AS untuk proyek pembangkit listrik hijau berkapasitas 10 gigawatt.

    “Dari Abu Dhabi akan membangun 10 gigawatt, itu mau masuk untuk energi terbarukan. Nilainya itu 10 miliar dolar AS,” ungkap Luhut.

    Sejumlah ekonom menilai Danantara dapat menjadi terobosan dalam pengelolaan aset negara. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa pembentukan Danantara akan mengurangi ketergantungan BUMN terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN) dan meningkatkan fleksibilitas dalam menarik investasi.

    “Format Danantara membuatnya lebih lincah menarik investasi dibandingkan format BUMN konvensional. Dampaknya, ketergantungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terhadap PMN akan bisa dikurangi,” ujarnya.

    Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyebutkan bahwa Danantara dapat menjadi motor utama dalam pendanaan proyek energi baru terbarukan (EBT) serta program pensiun dini bagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara.

    “Yang terpenting adalah aset yang dijaminkan ini adalah aset-aset di luar PLTU batu bara,” katanya.

    BPI Danantara dibentuk setelah disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025. Lembaga ini diproyeksikan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14.000 triliun, dengan dana awal sebesar 20 miliar dolar AS (sekitar Rp 320 triliun). Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan, termasuk energi terbarukan, manufaktur canggih, dan industri hilirisasi.

    Peluncuran Danantara diharapkan menjadi awal dari transformasi ekonomi Indonesia yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang transparan dan berbasis investasi jangka panjang, Danantara diyakini mampu menjadi instrumen utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dan menarik lebih banyak investasi asing ke Tanah Air.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Ucapkan Selamat, JAKA-Yayasan Bersih Kirim Anggrek Hidup ke Kediaman Khofifah

    Ucapkan Selamat, JAKA-Yayasan Bersih Kirim Anggrek Hidup ke Kediaman Khofifah

    Surabaya (beritajatim.com) – Koordinator Relawan Jaringan Arek Ksatria Airlangga (JAKA) sekaligus Ketua Yayasan Bersama Indonesia Sehat (Bersih), Teguh Prihandoko mengirimkan rangkaian bunga anggrek hidup ke kediaman Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa di kawasan Jemursari Surabaya.

    Ini setelah Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak dilantik olek Presiden RI Prabowo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan 2025-2030 di Halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025) kemarin.

    “Kami ucapkan selamat atas pelantikan Bu Khofifah dan Mas Emil sebagai Gubernur dan Wagub Jatim 2025-2030. Semoga Jawa Timur ke depan lebih baik lagi. Masyarakatnya bisa lebih makmur dan sejahtera,” tutur Teguh, Jumat (21/2/2025).

    JAKA dan Yayasan Bersih, lanjut dia, siap mengawal kepemimpinan Khofifah-Emil di periode keduanya.

    “Kami juga siap memberikan saran dan kritik yang membangun demi Jawa Timur lebih maju dan lebih baik lagi,” katanya. [tok/beq]

  • Sebut Jepang-Malaysia Krisis Pangan, Mentan Beberkan Kondisi RI

    Sebut Jepang-Malaysia Krisis Pangan, Mentan Beberkan Kondisi RI

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap telah terjadi krisis pangan di sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Filipina dan Jepang. Ia menyebut harga beras di tiga negara tersebut mengalami lonjakan yang sangat signifikan.

    Amran mengatakan kebijakan terbaru Pemerintah Jepang yang untuk pertama kalinya dalam sejarah, melepaskan 210.000 ton beras dari cadangan darurat satu juta ton akibat lonjakan harga ekstrem. Menurutnya kenaikan harga beras di negara itu hingga 82%.

    “Kenaikan harga beras di Jepang mencapai 82% dalam setahun, dari ¥2.023/kg (Rp 215.423) menjadi ¥3.688/kg (Rp 393.000). Ini dampak langsung dari gelombang panas ekstrem yang merusak produksi dan mengganggu distribusi. Kondisi ini bisa terjadi di mana saja jika negara tidak memiliki cadangan pangan yang memadai,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

    Sementara di Malaysia, kelangkaan beras lokal memicu kepanikan di masyarakat. Pasokan yang menipis menyebabkan lonjakan harga. Di sisi lain harga beras impor kini lebih tinggi.

    Menurutnya, di media sosial menunjukkan gelombang protes dari warga Malaysia memang terus meningkat. Warga menuntut tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi krisis ini, dan mengurangi ketergantungan pada beras impor.

    “Kondisi di Malaysia menunjukkan bahwa terganggunya stok pangan bisa berakibat pada keresahan sosial. Pangan bukan sekadar kebutuhan, tetapi juga faktor stabilitas negara,” jelas Amran.

    Kemudian, Filipina juga telah menetapkan status darurat ketahanan pangan sejak awal Februari 2025 setelah inflasi beras mencapai 24,4%. Angka inflasi tertinggi dalam 15 tahun terakhir.

    “Negara yang bergantung pada impor beras seperti Filipina dan Malaysia sangat rentan ketika pasokan global terganggu. Ini menjadi pelajaran berharga bahwa ketergantungan pada impor bukanlah solusi jangka panjang. Indonesia harus memperkuat produksi dalam negeri,” ucap Amran.

    Sementara, Badan Pangan Dunia (FAO) melaporkan bahwa lebih dari 864 juta orang di dunia mengalami kerawanan pangan parah pada 2024, dengan Asia dan Afrika sebagai wilayah terdampak utama. Perubahan iklim, konflik, dan ketidakstabilan ekonomi disebut sebagai pemicu utama.

    “Ini bukan sekadar peringatan, tapi bukti nyata bahwa pangan adalah isu strategis. Indonesia harus memastikan ketahanan pangan sejak sekarang,” tutur Amran.

    Kondisi di Indonesia

    Untuk itu, dalam rangka mengantisipasi ancaman krisis pangan global yang dipicu oleh perubahan iklim dan ketidakstabilan distribusi, Amran menegaskan pentingnya Indonesia mempercepat swasembada beras dan memperkuat cadangan pangan nasional. Menurutnya, kejadian darurat pangan di Jepang, Malaysia, hingga Filipina menjadi alarm bagi Indonesia untuk bertindak cepat dalam menjaga ketahanan pangan

    Amran mengungkap, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, harga beras medium di Indonesia stabil di kisaran Rp 13.000-Rp 14.000/kg, lebih rendah dibanding puncak harga 2024 yang sempat mencapai Rp 16.000/kg.

    “Stabilitas ini patut disyukuri, tapi kita tidak boleh berpuas diri. Ke depan, kita harus memperkuat cadangan beras nasional agar siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk dampak perubahan iklim yang semakin nyata,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, mengutip data BPS, pada Februari 2024, harga beras di Indonesia mengalami kenaikan dan mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Harga beras di tingkat penggilingan pada Februari 2024 sempat di level Rp 14.274/kg.

    “Kondisi ini menjadi pengingat bahwa tanpa cadangan yang cukup dan mekanisme stabilisasi yang kuat, kita bisa menghadapi lonjakan harga yang lebih besar di masa depan,” tambah Amran.

    Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, Amran menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Perum Bulog agar segera menyerap 3 juta ton beras dari petani dengan acuan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah Rp 6.500/kg dan membeli beras Rp 12.000/kg agar menjaga semangat petani untuk bertani.

    “Ini langkah strategis. Dengan penyerapan massal, kita tidak hanya memastikan petani mendapatkan harga yang layak, tapi juga memperkuat stok nasional guna menghadapi ketidakpastian global. Indonesia saat ini dalam kondisi pangan yang kuat,” papar Mentan Amran.

    Selain itu, pihaknya juga terus mendorong sinergi dengan kementerian lain dan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar dan minim kebocoran. Amran pun menegaskan bahwa swasembada beras bukan sekadar target, melainkan sebuah keharusan bagi kemandirian bangsa.

    “Kita tidak ingin rakyat antre beras seperti di Filipina atau panik seperti di Malaysia dan Jepang. Dengan cadangan yang cukup dan sistem distribusi yang tangguh, Indonesia bisa menjadi contoh dalam ketahanan pangan global,” pungkasnya.

    (acd/acd)

  • Kelola Aset Rp 14.715 Triliun, Danantara Wajib Transparan dan Diawasi Ketat

    Kelola Aset Rp 14.715 Triliun, Danantara Wajib Transparan dan Diawasi Ketat

    Jakarta, Beritasatu.com – Holding BUMN baru, Danantara, yang akan mengelola aset senilai Rp 14.715 triliun, harus dikelola secara transparan, akuntabel, dan diawasi ketat agar tidak menimbulkan risiko ekonomi. Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka agar memastikan tata kelola Danantara berjalan dengan baik.

    “Pembentukan Danantara adalah tonggak penting dalam pengelolaan aset negara. Namun, tanpa transparansi dan akuntabilitas, holding ini bisa menjadi sumber masalah baru bagi ekonomi nasional,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).

    Hardjuno menyoroti potensi risiko dalam pengelolaan Danantara, terutama jika mengacu pada skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) 1998. Saat itu, pemerintah mengalokasikan Rp 144,5 triliun untuk menyelamatkan bank-bank terdampak krisis, tetapi banyak dana yang disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan.

    “Jika Danantara tidak dikelola dengan transparansi tinggi, skenario serupa bisa terjadi. Pengalaman BLBI menunjukkan betapa lemahnya pengawasan dapat berdampak buruk pada ekonomi,” tegasnya.

    Hardjuno menyarankan agar Danantara meniru model Temasek Holdings (Singapura) dan Khazanah (Malaysia) yang dikenal dengan pengelolaan aset negara yang transparan dan independen. Sebaliknya, ia juga mengingatkan agar Danantara tidak mengikuti jejak buruk 1MDB di Malaysia, yang mengalami skandal keuangan besar akibat intervensi politik dan lemahnya pengawasan.

    “Kasus 1MDB menjadi pelajaran holding investasi negara bisa menjadi beban ekonomi jika tidak dikelola dengan benar,” tambahnya.

    Agar Danantara dapat berkontribusi positif bagi ekonomi nasional, Hardjuno merekomendasikan beberapa langkah, yaitu audit independen oleh lembaga internasional, laporan keuangan terbuka untuk publik, manajemen profesional yang bebas dari kepentingan politik.

    “Jika tata kelola Danantara dilakukan dengan baik, holding ini bisa menjadi kekuatan ekonomi bagi Indonesia. Namun, jika tidak, kesalahan masa lalu bisa terulang,” pungkas Hardjuno.

  • Polisi Tipu Polisi di Sumut, Korban Kehilangan Rp850 Juta demi Jadi Perwira – Halaman all

    Polisi Tipu Polisi di Sumut, Korban Kehilangan Rp850 Juta demi Jadi Perwira – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Polisi yang bertugas di Polres Tapanuli Utara bernama Bripka Shcalomo Sibuea diduga menjadi korban penipuan sesama anggota Polri sebesar Rp850 juta.

    Terduga pelakunya ialah personel Dit Narkoba Polda Sumatera Utara (Sumut), Ipda Rahmadsyah Siregar.

    Modus terduga pelaku ialah bisa meloloskan Bripka Shcalomo Sibuea ke Sekolah Inspektur Polisi (SIP).

    Kuasa hukum korban, Olsen Lumbangtobing mengatakan, dugaan penipuan modus meloloskan ke SIP berawal pada awal Desember 2023 lalu.

    Saat itu korban dihubungi Ipda Rahmadsyah Siregar dan ditawari kuota khusus atau jalur penghargaan supaya bisa sekolah perwira.

    Namun, untuk meloloskannya tidak gratis, Bripka Shcalomo harus membayar uang sebesar Rp600 juta.

    Adapun Bripka Shcalomo dan Ipda Rahmadsyah Siregar saling mengenal karena keduanya satu angkatan saat Bintara.

    Ketika itu korban percaya dengan terduga pelaku lantaran Ipda Rahmadsyah baru saja lulus sekolah perwira.

    Terbuai dengan bujuk rayu tersebut, Bripka Shcalomo pun mengirimkan uang sebesar Rp600 juta melalui transfer.

    “Desember 2023 si oknum polisi berpangkat Ipda mengubungi klien kami dan bilang dia bisa mengurus klien kami bisa lulus Sekolah Inspektur Polisi atau perwira dengan membayar Rp600 juta.

    “Kemudian klien kami mengirim uang tersebut pada Desember 2023,” ucap Olsen Lumbantobing, Kamis (20/2/2025), dilansir Tribun Medan.

    Setelah mengirimkan uang dan dijanjikan lulus, Bripka Shcalomo mendaftarkan diri ke SIP pada Februari 2024.

    Namun, saat pengumuman calon perwira pada April 2024, nama korban tak tertera sebagai calon yang lulus.

    “Namun saat pengumuman di bulan April 2024, namanya tidak terdaftar,” terang Olsen.

    Bripka Shcalomo lantas mempertanyakan hal tersebut kepada Ipda Rahmadsyah.

    Ketika ditanya terkait hal itu, Ipda Rahmadsyah meminta supaya Bripka Shcalomo mengirimkan lagi uang sebesar Rp250 juta.

    “Setelah dikonfirmasi kepada Ipda RS, dia bilang harus nambah lagi Rp250 juta sehingga klien kami mengirim uang lagi melalui transfer di bulan April,” ungkap Olsen.

    Pada pengumuman berikutnya, nama Bripka Shcalomo kembali tidak terdaftar atau tidak lulus.

    Di titik itulah, dirinya merasa menjadi korban dugaan penipuan yang dilakukan oleh rekannya.

    Pada 14 Oktober 2024 lalu, korban resmi membuat laporan ke Polda Sumut, lalu disusul laporan ke Bid Propam Polda Sumut pada 25 Oktober.

    Olsen berharap Kapolda Sumut, Irjen Whisnu Hermawan Februanto; Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Sumaryono untuk menyelidiki kasus ini secara transparan dan cepat.

    Jika tidak, pihaknya akan menyurati Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Komisi III DPR RI, bahkan Presiden Prabowo Subianto.

    Olsen lantas menyebut, sejauh ini laporan kliennya baru di tahap penyelidikan, belum ditingkatkan ke penyidikan.

    “Kemarin kami sudah berbicara dengan penyidik kasusnya masih tahap penyelidikan.” 

    “Apabila perkara tidak berjalan, saya akan menyurati Bapak Kapolri, Komisi III, bahkan Pak Presiden supaya kasus ini menjadi atensi,” tuturnya.

    Kuasa hukum lain dari korban, Boy Raja Marpaung, menduga kliennya terjebak bujuk rayu Ipda Rahmadsyah sehingga tertipu.

    Apalagi, saat itu Rahmadsyah baru saja lulus menjadi perwira sehingga Bripka Shcalomo percaya.

    “Sebenarnya ini bujuk rayu yang dilakukan oleh RS. Kami meminta kepada Kapolda, Dirreskrimum, dan Kabid Propam Polda Sumut tetap menindaklanjuti perkara ini,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kasubbid Penmas Polda Sumut, Kompol Siti Rohani Tampubolon mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan Bripka Shcalomo Sibuea.

    Saat ini, laporan ditangani Ditreskrimum Polda Sumut masih proses penyelidikan, belum ditingkatkan ke penyidikan.

    “Laporannya masih proses penyelidikan,” ujar Siti.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunMedan.com dengan judul: Polisi Ditipu Rekannya Sesama Polisi Rp 850 Juta, Modus Bisa Loloskan Anak ke Sekolah Perwira.

    (Tribunnews.com/Deni)(Tribun-Medan.com/Fredy Santoso)

  • Rumah Duka Eks Wakapolri Komjen Syafruddin Dibanjiri Karangan Bunga, dari Megawati hingga Yusril – Halaman all

    Rumah Duka Eks Wakapolri Komjen Syafruddin Dibanjiri Karangan Bunga, dari Megawati hingga Yusril – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah karangan bunga membanjiri rumah duka Mantan Wakapolri Komjen Pol Purn Syafruddin di Jl Cibulan 7 No 30 RT 7 RW 06. Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025).

    Tampak sejumlah tokoh bangsa yang mengirimkan karangan bunga di antaranya Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri.

    Kemudian kalangan menteri di Kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga mengirimkan karangan bunga.

    Di antaranya Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Indonesia Yusril Ihza Mahendra.

    Sejak pagi ada beberapa tokoh yang datang ke rumah duka yakni Pramono Anung, Sandiaga Uno, Jusuf Kalla.

    EKS WAKAPOLRI MENINGGAL – Foto mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Syafruddin Kambo saat ditemui di sekretariat Chef de Mission di kompleks PTIK, Jakarta, Rabu (31/1/2018). Berikut profil dan sosok Syafruddin Kambo. (Kompas.com/Ambaranie Nadia)

    Rencananya jenazah Syafruddin akan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta Selatan usai salat Jumat siang nanti.

    Diketahui, mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) sekaligus mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Komjen Pol Purn Syafruddin meninggal dunia, Kamis (20/2/2025).

    Komjen Syafruddin menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan.

    “Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Komjen Pol (Purn) Dr Syafruddin Kambo,” ujar orang dekat keluarga Syafruddin, Anizar Masyhadi.

    Komjen Pol Purn Syafruddin meninggal dunia karena sakit.

    Hal tersebut diungkap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam pesan singkat yang diterima.

    “Meninggal di RSPP pada pukul 18.14 WIB karena sakit,” ucap Trunoyudo.