Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Wali Kota Mojokerto, Ning Ita Komitmen Lanjutkan Pembangunan

    Wali Kota Mojokerto, Ning Ita Komitmen Lanjutkan Pembangunan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Usai dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2024), Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan komitmennya untuk terus melanjutkan pembangunan di Kota Mojokerto. Yakni lebih maju, berdaya saing, berkarakter, sejahtera dan berkelanjutan.

    “Ini merupakan momen bersejarah di negeri ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik langsung di Istana Negara oleh Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto,” ungkap Ning Ita (sapaan akrab, red), Jumat (21/2/2025).

    Masih kata Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini, amanah yang diberikan oleh masyarakat Kota Mojokerto merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan sepenuh hati. Ning Ita optimistis Kota Mojokerto akan terus berkembang menjadi kota yang lebih maju dan sejahtera di masa mendatang.

    “Saya merasakan betapa besarnya amanah rakyat yang saya emban. Mari kita bersama melangkah menuju Kota Mojokerto yang lebih maju, berdaya saing, berkarakter, sejahtera, dan berkelanjutan. Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi antara pemerintah serta masyarakat,” katanya.

    Usai dilantik, Ning Ita bersama ratusan Kepala Daerah akan mengikuti rangkaian retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Tetret akan digelar mulai tanggal 21 hingga 28 Februari 2025 mendatang. [tin/kun]

  • Aksi Demo #IndonesiaGelap Berlanjut, Ini Deretan Tuntutan Rakyat

    Aksi Demo #IndonesiaGelap Berlanjut, Ini Deretan Tuntutan Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Aksi demonstrasi bertajuk #IndonesiaGelap telah berlangsung selama empat hari sejak Senin (17/2/2024) di berbagai daerah, dengan pusat aksi di Jakarta. Ribuan massa turun ke jalan menyuarakan berbagai tuntutan sebagai respons terhadap kondisi negara yang dinilai semakin memburuk.

    Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan utama dalam aksi ini adalah efisiensi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025. Kebijakan ini dianggap tidak relevan serta berpotensi menghambat akses dan menurunkan kualitas layanan publik.

    Selain itu, pemangkasan anggaran tersebut dinilai tidak dilakukan secara transparan, di mana beberapa institusi seperti Kementerian Pertahanan, Polri, dan Kejaksaan tidak mengalami pemotongan anggaran.

    Berikut adalah sejumlah tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi demonstrasi #IndonesiaGelap:

    Evaluasi dan Transparansi Inpres 1/2025

    Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Inpres No. 1 Tahun 2025 dikeluarkan tanpa proses evaluasi yang jelas terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran. Kebijakan ini juga dinilai diambil secara terburu-buru tanpa analisis manfaat yang transparan.

    Reformasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

    Program MBG yang merupakan janji kampanye Prabowo-Gibran dinilai belum memiliki tujuan yang jelas serta regulasi yang memadai. Selain itu, program ini menghadapi kendala dalam distribusi, gizi makanan, hingga beberapa kasus keracunan yang menimbulkan kekhawatiran publik.

    Hapus Dwifungsi TNI/Polri

    Massa aksi menyoroti kecenderungan pemerintah menempatkan pejabat sipil dari kalangan militer, yang dianggap sebagai indikasi kembalinya dwifungsi militer seperti di era Orde Baru. Pelibatan TNI dalam berbagai program pemerintahan, termasuk MBG dan ketahanan pangan, serta pembahasan RUU TNI di DPR menjadi perhatian serius.

  • Mendikti Brian Yuliarto Pastikan Tak Ada Kenaikan UKT Imbas Efisiensi

    Mendikti Brian Yuliarto Pastikan Tak Ada Kenaikan UKT Imbas Efisiensi

    Mendikti Brian Yuliarto Pastikan Tak Ada Kenaikan UKT Imbas Efisiensi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (
    Mendikti Saintek
    )
    Brian Yuliarto
    memastikan bahwa tidak ada kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (
    UKT
    ) bagi mahasiswa.
    Dalam rapat pertama bersama Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) se-Indonesia, Brian meminta para rektor menyampaikan hal tersebut.
    “Saya minta tolong para Rektor dan Kepala LLDIKTI informasikan sebaik-baiknya kepada mahasiswa bahwa tidak ada kenaikan UKT,” ujar Brian dalam keterangan yang diterima, Jumat (21/5/2025).
    Brian juga mengimbau para rektor untuk berdialog langsung dengan mahasiswa, membuka ruang diskusi, dan menyampaikan dengan transparan bahwa tidak ada kenaikan UKT.
    “Jangan sampai ada miskomunikasi. Ini penting supaya tidak menimbulkan keresahan di adik-adik mahasiswa,” katanya.
    Brian menegaskan bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikti Saintek) tetap mengalokasikan anggaran untuk program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K).
    Dia juga menekankan pentingnya klarifikasi atas berbagai isu yang beredar selama ini tidak terjadi kesalahpahaman.
    “Mahasiswa dapat memahami bahwa tidak ada pengurangan beasiswa, dan komitmen pemerintah dalam mendukung akses pendidikan tinggi tetap terjaga,” ujarnya.
    Brian menyebut bahwa perguruan tinggi bukan hanya berfungsi sebagai pusat keilmuan, tetapi juga sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
    “Kami mendorong dunia akademik untuk lebih proaktif dalam mendukung visi besar Presiden Prabowo, menciptakan ekosistem pendidikan yang berdaya saing tinggi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
    Lebih lanjut, Brian mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi serta memberikan saran yang membangun demi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia.
    Sebelumnya beredar kabar bahwa UKT di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri berpotensi naik imbas adanya
    efisiensi anggaran
    pendidikan.
    Kemendiksaintek diketahui terkena pemangkasan anggaran mencapai Rp 14,3 triliun. Akibatnya, pagu anggaran awal Rp 56,6 triliun menjadi Rp 42,3 triliun.
    Pemangkasan anggaran di Kemendikbudsaintek tersebut sempat dikhawatirkan memangkas anggaran untuk beasiswa, terutama
    KIP Kuliah
    .
    Meski potensi kenaikan UKT dan berkurangnya beasiswa KIP sudah dibantah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, tapi kekhawatiran tentang kenaikan UKT masih menjadi perbincangan di masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sri Mulyani Bakal Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal dengan BI untuk Dorong Ekonomi

    Sri Mulyani Bakal Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal dengan BI untuk Dorong Ekonomi

    JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan akan terus bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengoordinasikan kebijakan moneter dan fiskal untuk mendorong perekonomian.

    Adapun hal tersebut disampaikan Sri Mulyani usai rapat dengan Rapat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

    “Bersama dengan Bank Indonesia untuk mengkoordinasikan kebijakan moneter fiskalnya untuk menjaga tiga hal yang sama pentingnya,” ucapnya dalam konferensi pers, Kamis, 20 Februari.

    Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai 8 persen, menciptakan kesempatan kerja, dan menjaga stabilitas keuangan serta stabilitas harga.

    “Pihaknya terus mengelola APBN dengan disiplin fiskal, tetap responsif, dan mendukung program-program pembangunan,” tuturnya.

    Selain itu, Sri Mulyani mengingatkan pihaknya terus mengelola APBN dengan disiplin fiskal, tetap responsif, dan mendukung program-program asta cita.

    Sri Mulyani menyampaikan pihaknya juga berkomitmen untuk terus mengembangkan kreativitas dalam pembiayaan agar dapat memperbesar dukungan, tidak hanya untuk sektor perumahan, tetapi juga sektor-sektor lainnya.

    “Kami juga dalam hal ini untuk bisa tadi bekerjasama nanti dengan Bank Indonesia, OJK dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM yang diturunkan yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp80 triliun itu yang sudah diumumkan Pak Ara maupun Pak Gubernur,” tuturnya.

  • Sinergi Freeport dan Antam Jadi Langkah Strategis Hilirisasi Emas Nasional

    Sinergi Freeport dan Antam Jadi Langkah Strategis Hilirisasi Emas Nasional

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan, dimulainya penjualan emas olahan PT Freeport Indonesia (PTFI) ke PT Aneka Tambang (Antam) merupakan bentuk kolaborasi dalam mendukung hilirisasi demi pertumbuhan ekonomi nasional.

    Sebanyak 125 kilogram emas hasil olahan Freeport telah dijual ke Antam sebagai bagian dari kontrak kerja sama jangka panjang selama 5 tahun, dengan nilai mencapai US$ 12,5 miliar.

    Erick menyebut, sinergi ini merupakan upaya Mining Industry Indonesia (MIND ID) dalam memperkuat hilirisasi emas serta mengurangi ketergantungan terhadap impor.

    Fasilitas pemurnian emas Freeport diketahui memiliki kapasitas produksi hingga 50 ton per tahun, dengan Antam menyerap sekitar 30 ton dari total produksi tersebut.

    “Kerja sama ini sangat berdampak bagi perekonomian nasional. Hilirisasi merupakan langkah strategis yang tidak bisa ditawar,” ujar Erick dikutip dari Antara, Jumat (21/2/2025).

    Ia juga menegaskan, kebijakan Freeport dan Antam dalam hilirisasi emas nasional ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta Kabinet Merah Putih untuk menjalankan program strategis, termasuk dalam hal swasembada energi dan pengolahan sumber daya alam di dalam negeri.

    Dengan strategi ini, Erick optimistis bahwa hilirisasi sektor pertambangan, terutama emas, akan memperkuat posisi Indonesia di pasar global sekaligus memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Indonesia memiliki cadangan emas sekitar 2.600 metrik ton, menjadikannya yang keenam terbesar di dunia. Namun, dalam hal cadangan emas batangan, kita masih berada di peringkat ke-43 secara global,” jelasnya.

    Melalui kerja sama antara Freeport dan Antam, Erick menekankan bahwa Indonesia tidak perlu lagi mengekspor bahan mentah, melainkan dapat mengolahnya di dalam negeri sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian. Hal ini juga sebagai langkah hilirisasi emas nasional.

    Ia juga menyoroti dampak besar kerja sama ini terhadap ketahanan ekonomi Indonesia.

    “Dengan produksi Freeport sebesar 50 ton emas per tahun, dan Antam menyerap 30 ton di antaranya, kita dapat menghemat cadangan devisa hingga ratusan triliun rupiah dalam lima tahun ke depan,” kata Erick.

    Penjualan emas ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian jual beli logam mulia yang telah disepakati antara Freeport dan Antam pada awal November lalu. Selain itu, kerja sama ini juga bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Antam terhadap impor bahan baku emas batangan dan sebagai langkah hilirisasi emas nasional.

  • Warganet Gaungkan Dukungan bagi Sukatani Band yang Viral Gara-Gara Lagu Bayar Bayar Bayar – Page 3

    Warganet Gaungkan Dukungan bagi Sukatani Band yang Viral Gara-Gara Lagu Bayar Bayar Bayar – Page 3

    Sebelumnya, band punk asal Purbalingga, Sukatani, mendadak menjadi sorotan setelah lagu mereka yang berjudul “Bayar Bayar Bayar” viral di media sosial.

    Lagu yang berisi lirik bernada kritik terhadap oknum kepolisian ini, “Mau bikin SIM, bayar polisi. Ketilang di jalan, bayar polisi,” akhirnya membuat band ini meminta maaf dan menarik lagu tersebut dari peredaran. Permintaan maaf disampaikan pada 20 Februari 2025 melalui akun Instagram resmi mereka, @sukatani.band, kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan institusi Polri.

    Aksi ini menimbulkan reaksi dari publik, memicu perdebatan sengit mengenai kebebasan berekspresi dan batas-batas kritik terhadap institusi.

    Gitaris Sukatani, Muhammad Syifa Al Luthfi (Alectroguy), menjelaskan bahwa lagu tersebut sebenarnya ditujukan untuk oknum kepolisian yang melanggar aturan.

    Pernyataan ini dimaksudkan untuk memberikan konteks berbeda dan menunjukkan itikad baik band dalam menyelesaikan permasalahan.

    Namun, penjelasan ini tidak serta merta meredam kontroversi yang telah terlanjur meluas. Penarikan lagu tersebut juga memicu spekulasi, dengan sebagian pihak menduga adanya tekanan dari pihak tertentu.

  • Kapolri Jenderal Sigit: Keluarga Besar Polri Merasa Kehilangan Komjen Pol Syafruddin Kambo – Halaman all

    Kapolri Jenderal Sigit: Keluarga Besar Polri Merasa Kehilangan Komjen Pol Syafruddin Kambo – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenang mantan Wakapolri Komjen Pol Syafruddin Kambo sebagai sosok senior yang berjasa besar bagi institusi Polri.

    Hal itu dikatakan saat melayat ke rumah duka di Jl Cibulan 7 No 30 RT 7 RW 06. Petogogan Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025).

    “Kami keluarga Polri tentunya menyampaikan duka cita yang mendalam karena senior kami, bapak Komjen Pol Syafruddin Kambo,i  yang tentunya di institusi banyak hal yang telah beliau toreh dan tentunya kami dari keluarga besar Polri merasa kehilangan,” ujarnya kepada wartawan.

    Kapolri memanjatkan doa agar almarhum diberikan tempat terbaik di sisi Allah SWT.

    “Kami keluarga besar Polri memberikan penghormatan terbaik untuk beliau dan mendoakan seluruh keluarga agar diberikan kekuatan dan ketabahan, dan terus bisa melanjutkan apa yang menjadi cita-cita, harapan dari almarhum terhadap keluarga dan terhadap institusi,” imbuhnya.

    Jenderal Sigit tampak mengenakan peci, dia tiba sekira pukul 09.48.

    Tak sampai setengah jam, Kapolri langsung meninggalkan rumah duka.

    Rencananya jenazah akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan usai salat Jumat siang nanti.

    Diketahui, Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) sekaligus mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Komjen Pol Purn Syafruddin meninggal dunia, Kamis (20/2/2025).

    Komjen Syafruddin menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta Selatan.

    “Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Komjen Pol (Purn) Dr Syafruddin Kambo,” ujar orang dekat keluarga Syafruddin, Anizar Masyhadi.

    Komjen Pol Purn Syafruddin meninggal dunia karena sakit.

    Hal tersebut diungkap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam pesan singkat yang diterima.

    “Meninggal di RSPP pada pukul 18.14 WIB karena sakit,” ucap Trunoyudo.

     

  • KKP Mau Revitalisasi Tambak Udang-Bangun Kampung Nelayan di Sumbawa

    KKP Mau Revitalisasi Tambak Udang-Bangun Kampung Nelayan di Sumbawa

    Jakarta –

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan merevitalisasi tambak udang seluas 800 hektar dan membangun kampung nelayan modern di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tambak udang tersebut tepat berlokasi di Proyek Strategis Nasional (PSN) Udang Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Sumbawa, NTB.

    Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan tambak udang seluas 800 hektare ini masih menjadi tambak tradisional dan ada lahan belum terpakai. Dalam revitalisasi nanti, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (KPKP) akan mendukung revitalisasi tambak udang melalui penataan rumah para nelayan tambak di lokasi PSN. Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, kolaborasi tersebut juga bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan.

    “Kami akan merevitalisasi tambak udang, harapannya dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan nelayan, serta kesejahteraan rumah tangga perikanan. Nanti Pak Fahri (Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman) yang akan menata pemukiman masyarakat nelayan tambak,” kata Trenggono saat meninjau tambak udang bersama Wamen PKP Fahri Hamzah, dikutip Jumat (21/2/2025).

    Setelah meninjau PSN tambak udang, Trenggono dan Fahri juga meninjau budidaya lobster modern yang dikelola pihak swasta dengan para tenaga ahli budidaya dari Vietnam. Trenggono optimis budidaya lobster di Sumbawa ini dapat memberikan dampak ekonomi untuk masyarakat sekitar serta memenuhi permintaan lobster di dalam dan luar negeri. Selain itu, dapat meningkatan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari budidaya lobster.

    Selain itu, Trenggono menyebut pihaknya juga akan membangun kampung nelayan Pulau Bungin menjadi modern. Kampung Nelayan Modern merupakan program yang mentransformasikan ruang hidup dan ruang sosial nelayan menjadi lebih baik, dan lebih berkembang, dengan seluruh dimensinya melalui pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas masyarakat melalui social engineering. Adapun fasilitasnya yaitu sentra kuliner, indoor dan outdoor area, riverside area, rooftop area, bale nelayan, dan shelter pendaratan ikan. Selain juga dilengkapi bengkel kapal nelayan, stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN), fish store, pabrik es, dan lainnya.

    “Kami akan bangun kampung bungin modern, abis nangkap langsung dijual disini, kami akan kirim tim untuk menindaklanjutinya. Pak Fahri juga akan menata pemukiman masyarakat nelayan yang merupakan terpadat di dunia ini,” tambah dia.

    Sementara itu, Wamen PKP Fahri menilai Sumbawa memiliki potensi kelautan dan perikanan yang begitu besar. Baik dari sumber daya alamnya maupun manusianya. Kedatangannya bersama Trenggono ingin menata potensi kelautan dan perikanan di Sumbawa yang menjadi tanggungjawab Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kapasitas ekologi dan usaha. Sedangkan Kementerian PKP akan mengurusi pemukimannya.

    “Kami datang kesini karena pak Presiden Prabowo prihatin, yaitu protein dari nelayan tapi pemukiman tidak layak. Dengan sinergi ini, kami yakin bukan hanya mampu menjaga ketahanan pangan, tapi mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan,” kata Fahri.

    (rrd/rrd)

  • Pengamat Ingatkan Pemerintah Tidak Salah Pilih Pemimpin & Dewan Pengawas BPI Danantara – Halaman all

    Pengamat Ingatkan Pemerintah Tidak Salah Pilih Pemimpin & Dewan Pengawas BPI Danantara – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Jelang peresmian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025, beredar banyak nama calon pemimpin di lembaga baru tersebut.

    Hal ini mengingat, lembaga tersebut sangat strategis karena mengelola aset 7 BUMN besar senilai US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14.715 triliun (kurs Rp 16.350).

    Direktur Center For Banking Crisis (CBC), Ahmad Deni Daruri mengingatkan pemerintah untuk tak salah pilih pemimpin BPI Danantara.

    “Di dunia, pemimpin yang sukses dalam mengelola dana kekayaan negara, seperti Danantara memiliki beberapa karakteristik utama. Jadi jangan seperti pilih kucing dalam karung,” kata Deni, Jumat (21/2/2025). 

    Selanjutnya, Deni membeberkan sejumlah karakteristik tokoh yang layak memimpin BPI Danantara. Misalnya, memiliki visi jangka panjang yang jelas untuk pertumbuhan dan strategi investasi dana kekayaan negara.

    “Mereka harus mampu melihat peluang investasi yang menguntungkan dan berkelanjutan di berbagai sektor dan negara. Pemimpin ini memiliki pengetahuan keuangan yang kuat dan keahlian dalam membuat keputusan investasi yang informatif,” kata pengamat keuangan ini.

    Selain itu, lanjutnya, pimpinan BPI Danantara harus memiliki kemampuan analisis tren pasar dan mengidentifikasi risiko serta peluang investasi.

    Pemimpin BPI Danantara juga harus bisa menjaga standar etika yang tinggi dan transparansi dalam operasi mereka.

    “Memastikan semua keputusan investasi dilakukan dengan integritas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata Deni.

    Karakteristik lainnya, kata Deni, mampu menginspirasi dan memimpin tim untuk mencapai tujuan dana kekayaan negara.

    “Memberikan arahan yang jelas, motivasi, dan dukungan kepada anggota tim untuk mencapai kinerja terbaik,” imbuhnya.

    Fungsi dewan pengawas BPI Danantara, kata Deni, tak kalah pentingnya. Perlu beberapa karakteristik agar pengawasan lembaga beraset tebal ini, bisa optimal.

    “Harus memiliki integritas dan etika. Penting untuk menghindari konflik kepentingan,” jelas Deni  

    Untuk menjadi pengawas BPI Danantara, menurut Deni, harus punya keahlian sektor keuangan dan investasi. Serta memiliki kemampuan analitik mumpuni, serta cakap dalam pengambilan keputusan.

    “Ini penting untuk mengevaluasi kinerja dan mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat. Dan Masih banyak karakteristik lainnya,”imbuhnya.

    Selain itu, Deni juga memberikan perbandingan atau benchmarking yang cocok bagi Danantara berdasarkan ringkasan dari kriteria corporate governance dari empat institusi investasi besar.

    Pertama, BlackRock yang menekankan transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab dalam pengelolaan aset. Kedua, The Vanguard Group, fokus pada pengelolaan risiko dan kepatuhan hukum.

    Ketiga, State street global advisors menekankan pada akuntabilitas dan tanggung jawab sosial.

    “Mereka memiliki kebijakan yang kuat terkait dengan pengelolaan risiko, pengawasan, dan tanggung jawab sosial dan keempat China Investment Corporation (CIC) yang memiliki struktur manajemen yang jelas dan mekanisme pengawasan yang kuat,” katanya.

    Diluncurkan pekan depan

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto akan meluncurkan badan pengelola investasi Indonesia yaitu Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin (24/2/2025) mendatang.

    Prabowo mengusulkan, seluruh mantan presiden Indonesia untuk menjadi pengawas bagi pelaksanaan Danantara sebagai kekuatan energi masa depan.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini,” kata Prabowo saat puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 Partai Gerindra dikutip Minggu (16/2/2025).

    Bahkan, Prabowo juga ingin melibatkan para organisasi keagamaan mulai dari Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah bahkan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk bersama-sama mengawal Danantara.

  • 1 Tanggapan Jokowi soal Instruksi Megawati agar Kader PDIP Tunda Ikuti Retreat Regional

    1 Tanggapan Jokowi soal Instruksi Megawati agar Kader PDIP Tunda Ikuti Retreat Regional

    Tanggapan Jokowi soal Instruksi Megawati agar Kader PDIP Tunda Ikuti Retreat
    Tim Redaksi
    SOLO, KOMPAS.com
    – Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (
    Jokowi
    ), menilai kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mestinya tidak menunda untuk mengikuti kegiatan retreat.
    Diketahui, kegiatan retreat akan digelar di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah (Jateng), pada Jumat (21/2/2025) hingga sepekan ke depan.
    “Ya mestinya hadir, datang,” kata Jokowi, saat ditemui di Kota Solo, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (21/2/2025).


    Jokowi beranggapan terpilihnya kepala daerah itu merupakan hasil pemilihan rakyat. Sehingga, tidak mementingkan kepentingan partai.
    “Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara bukan untuk yang lain,” jelasnya. 
    Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, kepala daerah harus patuh dengan perintahnya.
    “Ini kan urusan ke pemerintahan ya. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden,” jelasnya. 
    Seperti diketahui, penundaan keberangkatan kepala daerah itu berdasarkan instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada Kamis (20/2/2025) malam sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati, dikutip dari
    Kompas.com
    , Jumat. 
    Dalam surat tersebut, Megawati juga menginstruksikan bagi kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.