Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Bima Arya Tanggapi Surat Megawati Minta Kepala Daerah PDIP Boikot Retret

    Bima Arya Tanggapi Surat Megawati Minta Kepala Daerah PDIP Boikot Retret

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menanggapi surat Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) menunda keberangkatan untuk retret di Magelang, Jawa Tengah. 

    Dalam surat tersebut, Megawati meminta kepala daerah dari PDIP untuk menunda keberangkatan ke lokasi retret yang diselenggarakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto. 

    Bima mengatakan, pihaknya akan menunggu terlebih dahulu perkembangan soal berapa kepala daerah yang tidak hadir. “Mari kita tunggu teman-teman sekalian perkembangan sampai nanti jam 15.00,  nah sekarang ini jam 11.33 sebelum jumatan. Jam 15.00 maka akan kita ketahui bersama berapa kepala daerah yang hadir berapa yang tidak hadir dan alasannya apa saja,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (21/2/2025). 

    Setelah mendapatkan data terakhir, kata Bima, baru pihak pemerintah akan memberikan pernyataan kembali. 

    “Terkait dengan jumlah kehadiran dan apa kebijaksanaan dari Kemendagri, Akmil dan Lemhannas terkait dengan kepala daerah yang tidak hadir itu,” ucap Bima. 

    Mantan Wali Kota Bogor itu menyatakan enggan memberikan pernyataan lebih lanjut sebelum adanya data lengkap soal berapa jumlah kepala daerah yang hadir di Magelang nantinya. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo melantik 961 orang kepala daerah hasil Pilkada 2024, Kamis (20/2/2025). Beberapa di antaranya adalah kepala daerah dari PDIP. 

    Adapun surat arahan dari Megawati kepada kadernya dan kepala daerah yang diusung partai banteng itu beredar usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (20/2/2025). 

    Dalam arahannya itu, Megawati memerintahkan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retreat yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. 

    Bahkan, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing. 

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertera pada surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. 

    Selain itu, Presiden ke-5 itu juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional. 

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tulis surat itu. 

  • Masinton Pasaribu Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden saat Pelantikan, Prabowo Tanya Hal Ini

    Masinton Pasaribu Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden saat Pelantikan, Prabowo Tanya Hal Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengungkap isi pembicaraannya dengan Presiden Prabowo Subianto saat pelantikan kepala daerah 2025 di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis, 21 Februari 2025.

    Masinton Pasaribu mengatakan, Presiden Prabowo menyapa dan melontarkan pujian saat berjalan menyusuri barisan kepala daerah untuk menjabat tangan satu per satu dan memberi ucapan langsung.

    “Presiden tadi menyapa ‘Masinton kamu hebat sekali’. Siap Presiden. ‘Di Kabupaten mana?’ Saya katakan di Tapanuli Tengah,” ucap Masinton menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui usai pelantikan seperti dikutip dari Antara.

    Pembicaraan dengan Wakil Presiden Gibran

    Bupati Tapanuli Tengah terpilih periode 2025–2030 tersebut juga mengungkapkan isi pembicaraan dengan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

    Wapres mengucapkan selamat dan membalas dengan ucapan terima kasih ketika ditanya isi pembicaraannya dengan Gibran dalam acara jabat tangan.

    “Beliau menyampaikan ucapan selamat, dan saya juga menyampaikan terima kasih. Ya saling sapa, saling salam,” lanjut Masinton Pasaribu.

    Presiden melantik 961 kepala daerah terdiri atas 33 gubernur, 33 wagub, 363 bupati dan 362 wakilnya, 85 wali kota serta 85 wakil wali kota di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025 pagi.

    Pidato Presiden Prabowo Subianto

    Prabowo mengatakan, pelantikan 961 kepala daerah/wakil kepala daerah serentak di Istana adalah peristiwa bersejarah.

    “Saudara-saudara, ini saya kira adalah momen bersejarah, pertama kali di negara kita, melantik 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, dan 85 wakil wali kota, dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah, dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara,” ucap Presiden.

    Menurutnya, pelantikan serentak tersebut menunjukkan betapa besar bangsa Indonesia yang saat ini menjadi negara ke-4 dengan jumlah penduduk terbesar dunia.

    “Kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis,” lanjut Prabowo.

    Pihaknya mengingatkan kepala daerah/wakil kepala daerah bahwa mereka merupakan pelayan rakyat.

    “Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara adalah abdi rakyat. Saudara harus membela kepentingan rakyat. Saudara harus menjaga kepentingan rakyat. Kita, saudara, harus berjuang untuk perbaikan hidup mereka. Itu adalah tugas kita. Itu adalah tugas kita,” lanjutnya.

    Prabowo menyalami satu per satu 961 kepala daerah yang baru dilantik dan mengucapkan selamat secara langsung usai upacara pengambilan sumpah.
    Aksi itu diikuti Wapres Gibran, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pimpinan lembaga, menteri-menteri Kabinet Merah Putih serta pejabat negara lain.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 2 Momen "Masinton" Jawab Bukan Kader PDI Saat Ditanya soal Instruksi Megawati Yogyakarta

    2 Momen "Masinton" Jawab Bukan Kader PDI Saat Ditanya soal Instruksi Megawati Yogyakarta

    Momen “Masinton” Jawab Bukan Kader PDI Saat Ditanya soal Instruksi Megawati
    Tim Redaksi
    KULONPROGO, KOMPAS.com –
    Suasana di Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) menjadi heboh pada Jumat (21/2/2025) ketika seorang pria yang mirip dengan politisi
    PDI Perjuangan
    ,
    Masinton Pasaribu
    , dikepung oleh sejumlah wartawan.
    Para jurnalis awalnya mengira pria tersebut adalah Masinton, berkat kemiripan fisik dan gaya berpakaian yang menyerupai tokoh politik tersebut.
    Kehadirannya di
    Bandara YIA
    juga disertai oleh seorang ajudan, menambah keyakinan wartawan bahwa ia adalah politisi terkenal itu.
    Segera setelah pria itu muncul, wartawan langsung melontarkan berbagai pertanyaan terkait pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan,
    Megawati Soekarnoputri
    , yang melarang kader partainya mengikuti retret di Magelang.
    “Pak, gimana soal instruksi Bu Megawati?” tanya salah seorang wartawan.
    “Pak, bagaimana persiapan retret di Magelang, pak?” timpal wartawan lainnya.
    Namun, situasi tak terduga terjadi ketika pria tersebut dengan tegas menyatakan bahwa ia bukan kader partai.
    “Saya bukan orang PDI, mas,” ujarnya.
    A post shared by Kompas.com (@kompascom)
    Meskipun telah menjelaskan bahwa ia bukan Masinton, beberapa wartawan masih terus menggali informasi untuk memastikan apakah pria itu memiliki kaitan dengan partai tersebut.
    Instruksi Megawati mengenai larangan retret di Magelang memang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan politik.
    Namun, momen yang tidak terduga ini justru memberikan hiburan di tengah kesibukan liputan para wartawan yang sudah hadir sejak pagi.
    Sementara itu, Masinton sebagai Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, menunda keberangkatannya ke retreat kepala daerah yang digelar pemerintahan Prabowo Subianto selama sepekan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah mulai Jumat (21/2/2025) ini.
    “Sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati,” ujarnya saat dihubungi
    Kompas.com,
    Jumat.
    Adapun surat instruksi tersebut bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 – 28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Bupati Bantul: Presiden Prabowo tekankan kepala daerah untuk kompak

    Bupati Bantul: Presiden Prabowo tekankan kepala daerah untuk kompak

    Kekompakan seluruh kepala daerah bersama Presiden ini ditekankan karena kita mengawali pemerintahan baru Indonesia dan daerah secara serempak

    Bantul (ANTARA) – Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Abdul Halim Muslih mengatakan Presiden Prabowo Subianto dalam pengarahannya pada pelantikan kepala daerah di Jakarta, Kamis (20/2), menekankan semua kepala daerah agar menjaga kekompakan dalam menjalankan pemerintahan.

    “Saya Abdul Halim Muslih dan Aris Suharyanta pada tanggal 20 Februari 2025 pukul 10.00 WIB, telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode 2025-2030,” kata Bupati Halim dalam sambutan pada acara resepsi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bantul, di Bantul, DIY, Jumat.

    Menurut dia, pelantikan kepala daerah periode 2025-2030 sudah dipersiapkan sedemikian rupa, dan Presiden menghendaki untuk saat ini perlulah kiranya seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah ini mendapatkan pengarahan yang penting dan strategis untuk Indonesia di masa depan.

    “Kekompakan seluruh kepala daerah bersama Presiden ini ditekankan karena kita mengawali pemerintahan baru Indonesia dan daerah secara serempak, sehingga sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini harus ditegakkan,” katanya.

    Oleh karena itu, kata Bupati Halim, dirinya bersama Wakil Bupati berada di Jakarta selama satu minggu sebelum mengikuti pelantikan untuk mempersiapkan diri menjalani latihan baris-berbaris oleh Mabes Polri dan Kementerian Dalam Negeri.

    “Jadi tidak peduli punya jabatan apapun di sana itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota tetap harus mengikuti pelatihan baris berbaris, hadap kiri, hadap kanan, balik kanan, haluan kiri, haluan kanan,” katanya.

    Bupati mengatakan kegiatan pelatihan baris-berbaris yang diberikan untuk kepala daerah ini nantinya akan dibudayakan di Kabupaten Bantul untuk diberikan kepada para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan camat serta lurah.

    Terkait dengan resepsi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bantul ini, Bupati mengaku memutuskan agak mendadak karena harus mengikuti acara retret atau pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    “Dan harinya tinggal hari ini saja, karena saya jam 14.00 WIB harus berada di Magelang untuk mengikuti retret sampai 28 Februari, setelah itu puasa, jadi satu-satunya hari untuk resepsi pelantikan ya hanya hari ini. Karena itu mohon maaf ini memang mendadak,” katanya.

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo Minta Jokowi Jadi Pengawas Danantara, Netizen: Danantara Dipegang Jebolan Peringkat Kedua OCCRP?

    Prabowo Minta Jokowi Jadi Pengawas Danantara, Netizen: Danantara Dipegang Jebolan Peringkat Kedua OCCRP?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Danantara bakal mengelolah aset sekitar Rp. 14.6559 Triliun, Presiden Prabowo ingin mantan presiden awasi lembaga pengelolah investasi ini.

    Pada HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC, Sentul, Bogor. Tepatnya pada sabtu (15/2/2025). Prabowo meluncurkan salah satu proyek yang hingga saat ini diperbincangkan berbagai kalangan masyarakat.

    “24 Februari yang akan mendatang, kita akan luncurkan Dana Investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara” Ucap Prabowo, di kutip Jumat, (21/2/2025)

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama, karena itu saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di Danantara ini” Tegasnya

    Menganalisa pernyataan Prabowo terkait keterlibatan presiden sebelumya, tentu yang menjadi sorotan ialah presiden ke-7 yaitu Joko Widodo, karena hanya dia yang hingga saat ini aktif di dunia politik.

    Prabowo juga mengatakan bahwa Danantara akan membiayai 15 Megaproyek miliaran dollar, tanpa bantuan investasi asing.

    Sebelum lebih lanjut, perlu untuk diketahui apa itu danantara?

    Jadi, BPI Danantara itu singkatan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, yakni sebuah perusahaan yang berfokus pada investasi dan pengelolaan aset.

    Lantas apa hubungan Danantara dengan kita?

    Menjawab pertanyaan ini, perlu kita saling terbuka bahwa duit negara dipertaruhkan, dimana melibatkan keberlanjutan bisnis milik negara itu sendiri, khususnya yang masuk pada daftar Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Sebagai penerangan, bahwa BUMN merupakan deretan perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang, dan berperan dalam mendukung pengembangan ekonomi dan inovasi di Indonesia.

  • #Kamibersamasukatani Puncaki Trending Topic di X, Polisi Sudah Klarifikasi

    #Kamibersamasukatani Puncaki Trending Topic di X, Polisi Sudah Klarifikasi

    Jakarta –

    Band asal Purbalingga, Jawa Tengah, Sukatani viral di medsos dengan lagu ‘Bayar Bayar Bayar‘. Meski polisi sudah beri klarifikasi, #Kamibersamasukatani memuncaki trending topic di X.

    Pada Jumat (21/2/2025) pukul 12.10 WIB, sudah ada 192.000 tweet yang menggunakan tagar tersebut di platform cuitan X. Ini diiringi dengan #IndonesiaGelap yang mencapai 420.000 lebih cuitan untuk waktu yang sama saat berita ini ditulis.

    #Kamibersamasukatani menggema. Foto: Google Trends

    Di Google Trends, ‘bayar bayar bayar’ juga ditelusuri lebih banyak dalam empat jam terakhir, dimulai pada tiga jam silam. Search volume atau volume pencariannya mencapai 200+(naik 100%).

    #Kamibersamasukatani menggema. Foto: Google Trends

    Adapun ‘Related queries’-nya antara lain ‘band sukatani dari mana’ (Breakout), ‘Indonesia Gelap’ (Breakout), ‘1312 artinya’ (Breakout), ‘bayar polisi sukatani’ (+50%), ‘suka tani’ (+50%), dan ‘sukatani band’ (+50%).

    Inilah beberapa dukungan netizen mulai dari YLBHI sampai warganet pada umumnya:

    “Solidaritas #kamibersamasukatani dari seluruh keluarga besar LBH-YLBHI. Negara seharusnya menjamin kebebasan berekspresi dan berpendapat. Bukan membatasi dan membredel karya seni -apalagi- yang mengkritik pejabat. Mari terus nyalakan solidaritas 🔥,” seru akun Yayasan LBHI Indonesia.

    “Mas Cipoy & Mba Citra, semangat yoo!! Ini udah bukan cah-cah Purbalingga tok yang support kalian, gelombang dukungan makin besar. Kalau mau istirahat sebentar gapapa. Karya kalian terbukti hari ini masih relevan. Mereka aja yang parno. #KamiBersamaSukatani,” tulis netter.

    “ART IS NOT A CRIME #kamibersamasukatani,” ujar warganet.

    “Mendengar berita yang sungguh membagongkan tentang apa yang mereka lakukan ke band Sukatani. Maka, saya hanya mau bilang: “HAI, KAMI ADA DAN BERLIPAT GANDA!” #kamibersamasukatani,” timpal yang lain.

    Keramaian di linimasa masih saja berlangsung meski Band Sukatani sudah meminta maaf dan kepolisian memberi klarifikasi. Polisi menegaskan pihaknya tidak antikritik.

    “Komitmen dan konsistensi, Polri terus berupaya menjadi organisasi yang modern yaitu Polri tidak anti kritik,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko merespons viral permintaan maaf band Sukatani.

    “Bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kerap menegaskan hal tersebut kepada seluruh jajaran,” sambungnya.

    (ask/fay)

  • Wali Kota Mojokerto, Ning Ita Komitmen Lanjutkan Pembangunan

    Wali Kota Mojokerto, Ning Ita Komitmen Lanjutkan Pembangunan

    Mojokerto (beritajatim.com) – Usai dilantik di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2024), Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menyampaikan komitmennya untuk terus melanjutkan pembangunan di Kota Mojokerto. Yakni lebih maju, berdaya saing, berkarakter, sejahtera dan berkelanjutan.

    “Ini merupakan momen bersejarah di negeri ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik langsung di Istana Negara oleh Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto,” ungkap Ning Ita (sapaan akrab, red), Jumat (21/2/2025).

    Masih kata Wali Kota perempuan pertama di Kota Mojokerto ini, amanah yang diberikan oleh masyarakat Kota Mojokerto merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan sepenuh hati. Ning Ita optimistis Kota Mojokerto akan terus berkembang menjadi kota yang lebih maju dan sejahtera di masa mendatang.

    “Saya merasakan betapa besarnya amanah rakyat yang saya emban. Mari kita bersama melangkah menuju Kota Mojokerto yang lebih maju, berdaya saing, berkarakter, sejahtera, dan berkelanjutan. Dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi antara pemerintah serta masyarakat,” katanya.

    Usai dilantik, Ning Ita bersama ratusan Kepala Daerah akan mengikuti rangkaian retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Tetret akan digelar mulai tanggal 21 hingga 28 Februari 2025 mendatang. [tin/kun]

  • Aksi Demo #IndonesiaGelap Berlanjut, Ini Deretan Tuntutan Rakyat

    Aksi Demo #IndonesiaGelap Berlanjut, Ini Deretan Tuntutan Rakyat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Aksi demonstrasi bertajuk #IndonesiaGelap telah berlangsung selama empat hari sejak Senin (17/2/2024) di berbagai daerah, dengan pusat aksi di Jakarta. Ribuan massa turun ke jalan menyuarakan berbagai tuntutan sebagai respons terhadap kondisi negara yang dinilai semakin memburuk.

    Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan utama dalam aksi ini adalah efisiensi anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025. Kebijakan ini dianggap tidak relevan serta berpotensi menghambat akses dan menurunkan kualitas layanan publik.

    Selain itu, pemangkasan anggaran tersebut dinilai tidak dilakukan secara transparan, di mana beberapa institusi seperti Kementerian Pertahanan, Polri, dan Kejaksaan tidak mengalami pemotongan anggaran.

    Berikut adalah sejumlah tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi demonstrasi #IndonesiaGelap:

    Evaluasi dan Transparansi Inpres 1/2025

    Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai Inpres No. 1 Tahun 2025 dikeluarkan tanpa proses evaluasi yang jelas terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran. Kebijakan ini juga dinilai diambil secara terburu-buru tanpa analisis manfaat yang transparan.

    Reformasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

    Program MBG yang merupakan janji kampanye Prabowo-Gibran dinilai belum memiliki tujuan yang jelas serta regulasi yang memadai. Selain itu, program ini menghadapi kendala dalam distribusi, gizi makanan, hingga beberapa kasus keracunan yang menimbulkan kekhawatiran publik.

    Hapus Dwifungsi TNI/Polri

    Massa aksi menyoroti kecenderungan pemerintah menempatkan pejabat sipil dari kalangan militer, yang dianggap sebagai indikasi kembalinya dwifungsi militer seperti di era Orde Baru. Pelibatan TNI dalam berbagai program pemerintahan, termasuk MBG dan ketahanan pangan, serta pembahasan RUU TNI di DPR menjadi perhatian serius.

  • Mendikti Brian Yuliarto Pastikan Tak Ada Kenaikan UKT Imbas Efisiensi

    Mendikti Brian Yuliarto Pastikan Tak Ada Kenaikan UKT Imbas Efisiensi

    Mendikti Brian Yuliarto Pastikan Tak Ada Kenaikan UKT Imbas Efisiensi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (
    Mendikti Saintek
    )
    Brian Yuliarto
    memastikan bahwa tidak ada kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (
    UKT
    ) bagi mahasiswa.
    Dalam rapat pertama bersama Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) se-Indonesia, Brian meminta para rektor menyampaikan hal tersebut.
    “Saya minta tolong para Rektor dan Kepala LLDIKTI informasikan sebaik-baiknya kepada mahasiswa bahwa tidak ada kenaikan UKT,” ujar Brian dalam keterangan yang diterima, Jumat (21/5/2025).
    Brian juga mengimbau para rektor untuk berdialog langsung dengan mahasiswa, membuka ruang diskusi, dan menyampaikan dengan transparan bahwa tidak ada kenaikan UKT.
    “Jangan sampai ada miskomunikasi. Ini penting supaya tidak menimbulkan keresahan di adik-adik mahasiswa,” katanya.
    Brian menegaskan bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdikti Saintek) tetap mengalokasikan anggaran untuk program Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K).
    Dia juga menekankan pentingnya klarifikasi atas berbagai isu yang beredar selama ini tidak terjadi kesalahpahaman.
    “Mahasiswa dapat memahami bahwa tidak ada pengurangan beasiswa, dan komitmen pemerintah dalam mendukung akses pendidikan tinggi tetap terjaga,” ujarnya.
    Brian menyebut bahwa perguruan tinggi bukan hanya berfungsi sebagai pusat keilmuan, tetapi juga sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.
    “Kami mendorong dunia akademik untuk lebih proaktif dalam mendukung visi besar Presiden Prabowo, menciptakan ekosistem pendidikan yang berdaya saing tinggi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.
    Lebih lanjut, Brian mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi serta memberikan saran yang membangun demi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia.
    Sebelumnya beredar kabar bahwa UKT di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri berpotensi naik imbas adanya
    efisiensi anggaran
    pendidikan.
    Kemendiksaintek diketahui terkena pemangkasan anggaran mencapai Rp 14,3 triliun. Akibatnya, pagu anggaran awal Rp 56,6 triliun menjadi Rp 42,3 triliun.
    Pemangkasan anggaran di Kemendikbudsaintek tersebut sempat dikhawatirkan memangkas anggaran untuk beasiswa, terutama
    KIP Kuliah
    .
    Meski potensi kenaikan UKT dan berkurangnya beasiswa KIP sudah dibantah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, tapi kekhawatiran tentang kenaikan UKT masih menjadi perbincangan di masyarakat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sri Mulyani Bakal Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal dengan BI untuk Dorong Ekonomi

    Sri Mulyani Bakal Koordinasi Kebijakan Moneter dan Fiskal dengan BI untuk Dorong Ekonomi

    JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan akan terus bekerjasama dengan Bank Indonesia (BI) untuk mengoordinasikan kebijakan moneter dan fiskal untuk mendorong perekonomian.

    Adapun hal tersebut disampaikan Sri Mulyani usai rapat dengan Rapat Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun.

    “Bersama dengan Bank Indonesia untuk mengkoordinasikan kebijakan moneter fiskalnya untuk menjaga tiga hal yang sama pentingnya,” ucapnya dalam konferensi pers, Kamis, 20 Februari.

    Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai 8 persen, menciptakan kesempatan kerja, dan menjaga stabilitas keuangan serta stabilitas harga.

    “Pihaknya terus mengelola APBN dengan disiplin fiskal, tetap responsif, dan mendukung program-program pembangunan,” tuturnya.

    Selain itu, Sri Mulyani mengingatkan pihaknya terus mengelola APBN dengan disiplin fiskal, tetap responsif, dan mendukung program-program asta cita.

    Sri Mulyani menyampaikan pihaknya juga berkomitmen untuk terus mengembangkan kreativitas dalam pembiayaan agar dapat memperbesar dukungan, tidak hanya untuk sektor perumahan, tetapi juga sektor-sektor lainnya.

    “Kami juga dalam hal ini untuk bisa tadi bekerjasama nanti dengan Bank Indonesia, OJK dan dengan Bank Himbara menggunakan kredit tadi dari GWM yang diturunkan yaitu fasilitas kredit sebanyak Rp80 triliun itu yang sudah diumumkan Pak Ara maupun Pak Gubernur,” tuturnya.