Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Pak Prabowo, Efisiensi Harusnya Dimulai dari Anda: Kepemimpinan adalah Teladan

    Pak Prabowo, Efisiensi Harusnya Dimulai dari Anda: Kepemimpinan adalah Teladan

    PIKIRAN RAKYAT – Langkah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah menjadi perhatian banyak pihak. Apalagi, buntut dari pemangkasan anggaran itu berdampak ke berbagai sektor yang menyangkut masyarakat.

    Salah satunya adalah mulai muncul potensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran hingga naiknya biaya kuliah. Namun di sisi lain, ketika efisiensi anggaran berlangsung, sejumlah Menteri justru mengangkat staf khusus hingga enam orang.

    Padahal, bukankah seharusnya efisiensi anggaran itu dimulai dari atas? Setidaknya, begitulah pandangan Dosen FISIP Unpar, Kristian Widya Wicaksono.

    “Pemangkasan itu harus dimulai dari mana? Kalau efisiensi, tentu menurut saya, saya masih melihat kepemimpinan itu ya keteladanan,” katanya dalam IWEB Diskusi Ekonomi Vol. 4 pada Kamis 20 Februari 2025.

    Kristian Widya Wicaksono kemudian menyoroti bagaimana pada satu kejadian, Presiden Prabowo Subianto melakukan perjalanan luar negeri ke Inggris. Dalam perjalanan luar negeri itu, dia sudah memesan hotel dan membayarnya.

    Akan tetapi, karena jadwalnya berubah, hotel yang sudah dibayar itu tidak digunakan.

    Selain itu, ada juga informasi yang menyebutkan bahwa Prabowo Subianto kerap membawa tiga sampai enam pesawat ketika melakukan perjalanan ke luar negeri.

    “Artinya ya itu, kalau dari sisi keteladan menurut saya harusnya dari atas. Mulai dari pengeluarannya presiden, wakil presiden, para menteri. Itu dulu gitu, layer itu dulu yang harus diutamakan melakukan (efisiensi) pengeluaran,” tutur Kristian Widya Wicaksono.

    Setelah itu, barulah efisiensi anggaran dilakukan di tingkat Pemerintah Daerah. Namun, dia mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran di daerah jangan sampai merugikan rakyat.

    “Karena bagaimanapun dana yang digunungkan oleh pemerintah untuk aktivitas yang berimplikasi terhadap perekonomian masyarakat, begitu itu diefisiensikan, wah bisa menyentuh (perekonomian masyarakat),” ujar Kristian Widya Wicaksono.

    “Makanya tadi, ini yang kemudian berdampak pada berkurangnya lapangan pekerjaan, orang di-PKH dan seterusnya,” ucapnya menambahkan.

    Kristian Widya Wicaksono pun mengingatkan, jangan sampai efisiensi anggaran sampai menyentuh aspek-aspek dengan multiplayer di masyarakat.

    “Sehingga mulai dari atas, lalu selektif pilih mana yang harus diefisiensikan, komunikasikan dengan pemerintah daerah. Hati-hati juga di pemerintah daerah, jangan sampai dana-dana yang memang dana untuk pembangunan, dana untuk distribusi ke masyarakat untuk aktivitas ekonomi itu diefisiensikan. Agak ngeri,” katanya.

    Sebab, Kristian Widya Wicaksono mengungkapkan bahwa akibatnya akan dirasakan langsung oleh rakyat. Salah satunya, mereka pelan-pelan mulai kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki sumber pendapatan untuk menggantungkan hidup.

    “Nah ini kan harus dipikirkan, apakah ekonomi yang seperti ini memang akan menampung dalam jangka panjang? Harus harus ada komposisi pekerjaan yang tepat untuk mengatur perekonomian,” tuturnya.

    “Jadi mulai dari atas, selektif, dan kemudian komunikasi ke bawah. Kemudian perhatikan bahwa jangan sampai merugikan masyarakat,” ucap Kristian Widya Wicaksono menambahkan.

    Kunjungan Luar Negeri Prabowo

    Beberapa waktu lalu, sempat ramai di media sosial terkait perjalanan dinas Prabowo Subianto ke luar negeri. Salah seorang diplomat menuturkan rumitnya melayani sang presiden.

    Dia mengungkapkan bahwa jadwal kunjungan Prabowo Subianto sering kali diumumkan secara mendadak dengan jam kedatangan yang tidak jelas. Sehingga, menyulitkan kedutaan besar Indonesia di luar negeri untuk menyambut rombongan Presiden.

    Kesulitan juga terjadi dalam urusan lahan parkir pesawat. Sebab dalam setiap kunjungan, pesawat yang digunakan oleh delegasi Indonesia lebih dari satu.

    Seperti pada saat ke Lima, Peru, disebutkan bahwa ada enam pesawat yang melayani penerbangan Prabowo Subianto dan rombongan. Begitu pula dalam kunjungan kerja Prabowo ke India pada Kamis 23 Januari 2025, ada tiga pesawat yang digunakan.

    Satu pesawat kepresidenan untuk Prabowo Subianto bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan para ajudan. Kemudian satu pesawat untuk mengantar Menteri Sugiono yang baru tiba dari acara KTT ASEAN, dan pesawat lain digunakan oleh para menteri.

    Belum lagi, permintaan Prabowo Subianto yang kadang sulit dipenuhi, seperti ingin disediakan mobil mewah merek tertentu, kolam renang air hangat dengan suhu 32 derajat, hingga air kelapa.

    Diplomat tersebut menyatakan bahwa jenis mobil yang digunakan Prabowo Subianto haruslah Mercedes-Maybach S-Class.

    Informasi yang beredar itu juga menyebutkan bahwa sejak menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto selalu minta diantar-jemput dengan mobil yang seri paling murahnya dibanderol seharga Rp7,5 miliar ini.

    Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun

    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana penghematan alias efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan dilakukan hingga Rp750 triliun. Namun, langkah itu akan dilakukan dalam beberapa tahapan.

    Dia menyampaikan, penghematan anggaran untuk seluruh Kementerian/Lembaga dilakukan dalam tiga tahap. Penghematan penggunaan anggaran ini sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025.

    “Penghematan putaran pertama mencapai Rp300 triliun, sementara putaran kedua Rp308 triliun. Jadi, totalnya kita punya anggaran Rp750 triliun,” kata Prabowo Subianto dalam pidato perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC, Bogor, Sabtu 15 Februari 2025.

    Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa skema efisiensi anggaran untuk tahap kedua adalah dengan melakukan penyisiran anggaran Kementerian/Lembaga yang kurang efisien dengan target Rp308 triliun.

    Akan tetapi, sebanyak Rp58 triliun dikembalikan ke beberapa instansi. Sehingga, efisiensi anggaran berjumlah Rp250 triliun.

    Sementara itu, untuk efisiensi tahap ketiga akan dilakukan melalui BUMN dengan target dividen Rp300 triliun. Namun, pada tahap ketiga ini, sebanyak Rp100 triliun akan dikembalikan ke BUMN, sementara sisanya sebanyak Rp200 triliun diperuntukkan bagi negara.

    Dari efisiensi anggaran ini, terdapat 24 miliar dolar AS atau setara Rp390,24 triliun yang digunakan untuk alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut, ditegaskan Kepala Negara, untuk memberikan pemerataan MBG ke seluruh anak-anak Indonesia.

    “Sebanyak 24 (miliar USD) terpaksa saya pakai untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan,” tutur Prabowo Subianto.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PDIP Larang Kadernya Ikut Retreat Kepala Daerah, Hubungan Megawati-Prabowo Kembali Memanas?

    PDIP Larang Kadernya Ikut Retreat Kepala Daerah, Hubungan Megawati-Prabowo Kembali Memanas?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PDI Perjuangan melarang kadernya ikut retreat kepala daerah di Magelang. Hal tersebut buntut penetapan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

    Muncul berbagai spekulasi terkait hubungan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, dua tokoh itu menunjukkan hubungan yang hangat ke publik.

    Mega pernah membuatkan Prabowo nasi goreng. Kemudian Prabowo pernah mengirimkan hadiah ke Mega. Meski PDIP tak bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, pendukung Prabowo.

    “Retret Kepala Daerah PDIP Ditunda, hubungan Megawati-Prabowo Makin Panas?” kata Pegiat Media Sosial, Tommy Shelby dikutip dari unggahannya di X, Jumat (21/2/2025).

    Ia mengaku penasaran bagaimana sikap PDIP ke depannya. Apakah akan tetap oposisi atau bergabung dengan pemerintahan.

    “Manuver politik ke depan bakal menarik: akankah PDIP tetap di oposisi atau ada kejutan lain?” ujarnya.

    Tommy sendiri mengaku mendukung PDIP. Menurutnya, jika PDIP masih oposisi, drama politik tidak berakhir dengan penetapan Hasto tersangka.

    “Gua jelas ambil posisi dibelakang @PDI_Perjuangan kalau mereka berani oposisi,” ucap Tommy.

    “Kalau PDIP Inget, kalau mereka berani oposisi. drama politik belum selesai. Stay tuned,” tambahnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah.

    Dalam surat itu ada dua poin penting yang disampaikan Megawati. Pertama menunda perjalanan untuk retreat di Magelang bersama Presiden Prabowo Subianto.

  • Bupati Jember setelah retret kunjungi Pasar Tanjung sebelum ke pendapa

    Bupati Jember setelah retret kunjungi Pasar Tanjung sebelum ke pendapa

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan setelah kegiatan retret atau pembekalan di Magelang akan mengunjungi Pasar Tanjung yang merupakan pasar induk tradisional terbesar di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebelum masuk ke Pendapa Wahyawibawagraha Jember.

    “Sepulang dari retret, pertama kali kami tidak akan menginjakkan kaki di pendapa, sebelum datang ke pusat ekonomi wong cilik yakni pasar tradisional,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jember, Jumat.

    Bupati Jember Muhammad Fawait dan dan Wakil Bupati Jember Djoko Susanto dilantik langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (20/2), kemudian mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.

    “Saya akan berkunjung dulu ke Pasar Tanjung dan membuat kebijakan menurunkan retribusi pasar sebagai simbol keberpihakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap wong cilik sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.

    Ia juga mengapresiasi kegiatan retret yang dijalani seluruh kepala daerah yang sudah dilantik di Magelang selama sepekan karena hal tersebut merupakan sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi bersama pemerintah pusat.

    Sebelumnya Muhammad Fawait dan Djoko Susanto resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jember masa jabatan 2025-2030 bersama dengan 961 kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2).

    Prosesi pelantikan dimulai dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Mendagri (Kepmen) terkait pengangkatan para kepala daerah. Kemudian, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan, namun sebelumnya Prabowo meminta kesediaan para kepala daerah terpilih untuk mengucap sumpah berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing.

    Pelantikan secara serentak itu menjadi momen yang bersejarah dalam demokrasi Indonesia. Presiden Prabowo melantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 362 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota dari 481 daerah.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • 2.500 Orang Ikut Demo Indonesia Gelap di Jakarta, Mahasiswa Melebur Bersama Masyarakat Sipil – Halaman all

    2.500 Orang Ikut Demo Indonesia Gelap di Jakarta, Mahasiswa Melebur Bersama Masyarakat Sipil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah elemen massa kembali menggelar aksi demo bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat (21/2/2025) siang.

    Juru Bicara Aksi Indonesia Gelap, Tegar Afriansyah mengatakan nantinya massa aksi ini akan bercampur dengan masyarakat yang sama-sama akan menyuarakan aspirasinya.

    “Sekitar 2500 orang dan ini melebur bersama dengan gerakan masyarakat sipil di luar dari mahasiswa,” kata Tegar kepada wartawan, Jumat.

    Nantinya, lanjut Tegar, mahasiswa yang akan hadir diklaim tidak akan mengenakan almamater kampusnya masing-masing.

    “Kemarin hasil daripada konsolidasi bersama dengan aliansi mahasiswa dari berbagai kampus sepakat untuk melepaskan ego dengan tidak menggunakan almameter pada aksi kali ini,” ungkapnya.

    Tegar menyebut sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi ini akan berkumpul di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat.

    “Ini sedang disusun terkait tuntutan dan rilis. Tuntutan kami tidak jauh berbeda dengan aksi yang di inisiasi oleh bareng warga,” tuturnya.

    Pada hari sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar demo bertajuk “Indonesia Gelap” di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025). 

    Dalam aksi ini ada ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI yang hadir untuk menyuarakan aspirasinya. 

    Adapun demo hari ini sempat diwarnai kericuhan karena mahasiswa merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke polisi pada sore hari. 

    Namun, hal itu mereda ketika Mensesneg, Prasetyo Hadi bersama bersama 2 Wakil Menterinya, Bambang Eko Suhariyanto serta Juri Ardiantoro menemui langsung para massa aksi. 

    Dalam puncak demonstrasi hari ini, terdapat sembilan poin tuntutan yang di bawa BEM SI. Rinciannya sebagai berikut: 

    1. Kaji Ulang Inpres No. 1 Tahun 2025  

    2. Tranparansi Status Pembangunan dan pajak rakyat  

    3. Evaluasi Besar – Besaran Makan Bergizi Gratis  

    4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah  

    5. Tolak Dwifungsi TNI  

    6. Sahkan RUU Perampasan Aset  

    7. Tingkatkan Kualitas Pendidikan & Kesehatan secara Nasional  

    8. Tolak impunitas & Tuntaskan HAM berat  

    9. Tolak cawe – cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo

     

     

  • Dedi Mulyadi Wajibkan Seluruh Kepala Daerah di Jabar Ikut Retret Magelang

    Dedi Mulyadi Wajibkan Seluruh Kepala Daerah di Jabar Ikut Retret Magelang

    Bisnis.com, BANDUNG–Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, semua kepala daerah yang telah dilantik wajib mengikuti retret yang sudah diagendakan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Retret dijadwalkan akan dilaksanakan mulai 21 – 28 Februari 2025 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. 

    Menurut Dedi, tidak ada alasan bagi kepala daerah di wilayah kabupaten/kota di Jabar untuk membatalkan keikutsertaannya dalam retret. 

    “Kalau saya sih satu hal saja, kita ini kan sudah menjadi kepala daerah, maka ketaatan utama kita adalah pada sistem yang ada di dalam pemerintahan,” ujar Dedi Mulyadi usai sertijab di DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (21/2/2025). 

    “Kalau orang sudah menjadi kepala daerah, maka harus tunduk dan patuh pada keputusan pemerintah baik pusat atau di daerah. Sampai hari ini, (kepala daerah) se-Jabar semuanya ikut,” tegasnya. 

    Dedi juga angkat bicara terkait larangan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan semua kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. 

    “Itu hak Bu Mega. Tapi yang jelas, kalau orang sudah menjadi kepala daerah maka dia harus tunduk dan patuh apa yang menjadi keputusan pemerintah baik pusat sampai daerah,” katanya.

    Di Jabar sendiri, ada dua kepala daerah yang berasal PDIP yakni Bupati Pangandaran Citra Pitriani dan Bupati Cirebon Imron Rosyadi.

    “Sampai hari ini ya ikut semuanya, dan kemudian juga sudah teralokasikan dan sudah terserap kan, enggak mungkin dibatalin,” katanya. 

    Agenda retret akan dimulai dengan berolahraga pada pagi hari, dilanjutkan dengan mengikuti berbagai materi pada siang hingga malam hari. 

    Ada sejumlah materi yang akan diberikan kepada para kepala daerah, di antaranya soal visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pencegahan korupsi hingga mengenai tugas dan fungsi kepala daerah.

  • Wali Kota Surakarta berkomitmen jadi figur pemimpin semua golongan

    Wali Kota Surakarta berkomitmen jadi figur pemimpin semua golongan

    Solo (ANTARA) – Wali Kota Surakarta Respati Ardi berkomitmen menjadi figur pemimpin untuk semua golongan masyarakat yang ada di Solo, Jawa Tengah.

    “Kami akan menjadi figur pemimpin untuk semua golongan, kelompok, agama , dan etnis di Kota Bengawan ini,” katanya pada Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta di Solo, Jawa Tengah, Jumat.

    Ia mengatakan hal tersebut menjadi salah satu amanah dari Presiden Prabowo Subianto pada saat pelantikan di Jakarta, Kamis (20/2).

    “Arahan presiden tertanam dalam komitmen kami, bahwa kami akan mengabdi pada masyarakat, kami yang diamanahi kepercayaan masyarakat,” katanya.

    Oleh karena itu, ia bersama dengan pasangannya Astrid Widayani akan terus mengabdi untuk kepentingan masyarakat.

    “Cita-cita bersama mewujudkan Surakarta maju, berbudaya, dan berkelanjutan. Kerja, kerja untuk masyarakat harus terus kita lakukan untuk menjawab segala tantangan,” katanya.

    Sementara itu, dikatakannya, berkaca pada Astacita maka Surakarta memiliki delapan program prioritas daerah yang harus disukseskan, di antaranya program pengembangan kompetensi dan peluang kerja berbasis ekosistem ketenagakerjaan, program penguatan daya saing UMKM, dan program posyandu plus berbasis standar minimal pelayanan.

    Selain itu, juga program optimalisasi BUMD dan pendapatan asli daerah, program penguatan daya saing kota berbasis event pariwisata dan ekonomi kreatif.

    Ada juga program penguatan ruang publik yang inklusif, program smart city, dan program distribusi logistik untuk penguatan pangan.

    “Seperti yang kita ketahui Presiden Prabowo telah menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengefisienkan anggaran. Mari jadikan ini sebagai momentum untuk Kota Solo membuktikan bahwa di tengah keterbatasan yang ada kita bisa mewujudkan program sesuai dengan rencana,” katanya.

    Pewarta: Aris Wasita
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bupati Bantul: Perlu kesiapan mental dan intelektual untuk retret

    Bupati Bantul: Perlu kesiapan mental dan intelektual untuk retret

    Bantul (ANTARA) – Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Abdul Halim Muslih menyatakan diperlukan kesiapan mental dan intelektual bagi para kepala daerah untuk mengikuti retret atau orientasi kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    “Di Akmil ini retret sudah dirancang sedemikian rupa, sehingga diperlukan kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan intelektual,” kata Bupati Halim usai resepsi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2025-2030 di Bantul, DIY, Jumat.

    Dia mengatakan akan mengikuti retret di Akmil Magelang selama delapan hari, 21-28 Februari 2025, yang akan berisi enam materi utama dari 40 narasumber yang terdiri atas para menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon satu di pemerintahan. Retret akan ditutup dengan stadium general oleh Presiden Prabowo Subianto pada penutupan 28 Februari 2025.

    Bupati Bantul mengatakan kesiapan mental dan intelektual diperlukan selama menjalani retret, karena pada acara itu akan ada diskusi-diskusi mengenai problem solving atau pemecahan masalah rakyat, di mana pemerintah harus menemukan solusinya.

    “Ini memang tradisi baru yang sangat positif. Tidak hanya kesiapan mental dan intelektual saja, fisik juga harus digembleng, maka ini menginspirasi seluruh daerah untuk melakukan hal yang sama,” katanya.

    Bupati mengatakan dengan begitu semua daerah juga dapat mempersiapkan aparatur birokrasinya agar memiliki kecukupan kemampuan fisik, kemampuan atau kekuatan mental, dan kekuatan intelektual.

    Dia mengatakan kegiatan baris-berbaris juga sangat diperlukan bagi aparatur birokrasi untuk mengatur kekompakan. Menurutnya jika untuk urusan baris-berbaris–yang merupakan sesuatu hal yang kecil–kepala daerah tidak kompak, maka bisa berdampak untuk hal yang besar.

    “Maka ini nanti akan kami turunkan ke level OPD (organisasi perangkat daerah), camat, lurah dan pamong, agar semuanya sehat, semua kompak, semua memiliki komitmen yang sama,” katanya.

    Bupati Bantul juga menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, oleh kepala daerah hingga aparatur birokrasi, harus on the track, dan tidak boleh macam-macam.

    “Ini harus sudah menjadi komitmen baru, karena kita menghadapi tantangan yang baru,” katanya.

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kritik Instruksi Megawati, Sigit Widodo: Jangan Sampai Kepala Daerah Jadi Ubur-ubur Ikan Lele

    Kritik Instruksi Megawati, Sigit Widodo: Jangan Sampai Kepala Daerah Jadi Ubur-ubur Ikan Lele

    “Ubur-ubur Ikan Lele. Jangan sampai begitu ya, Le,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

    Dalam surat tersebut, Megawati memerintahkan dua hal utama.

    Pertama, seluruh kader yang menjabat sebagai kepala daerah maupun wakil kepala daerah dari PDIP yang dalam perjalanan menuju retreat untuk menunda.

    Kedua, kader diinstruksikan untuk tetap siaga dan mengaktifkan alat komunikasi guna menunggu arahan lebih lanjut dari DPP.

    Instruksi ini dinilai sebagai langkah politik yang semakin memperjelas posisi PDIP dalam menghadapi pemerintahan Prabowo.

    Guru Besar Universitas Airlangga sekaligus pengamat politik, Prof. Henri Subiakto, menilai bahwa keputusan Megawati menunjukkan sikap keras partai terbesar di Indonesia dalam menghadapi kekuasaan yang dianggap semakin otoriter.

    “Ini tanda politik yang keras dari Partai terbesar Indonesia yang berpengalaman dalam perjuangan melawan kekuasaan Tirani,” ujar Henri di X @henrysubiakto (21/2/2025).

    Sikap tegas ini juga dinilai sebagai sinyal bahwa PDIP tengah bersiap mengambil langkah politik lebih besar di tengah situasi nasional yang kian memanas.

    Dengan adanya instruksi ini, posisi PDIP sebagai oposisi kian jelas, terutama setelah berbagai kebijakan pemerintah menuai kritik dari masyarakat dan mahasiswa.

  • Tanggapi Larangan Kader PDIP Ikut Retreat, Teddy Gusnaidi: Walaupun Dipecat Megawati Mereka Tetap Kepala Daerah

    Tanggapi Larangan Kader PDIP Ikut Retreat, Teddy Gusnaidi: Walaupun Dipecat Megawati Mereka Tetap Kepala Daerah

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi menanggapi larangan PDIP terhadap kadernya mengikuti retreat kepala daerah. Menurutnya larangan itu bisa diabaikan.

    Laranagn tersebut sebelumnya disampaikan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Tertuang dalam surat nomor 7294 /IN/DPP/II/2025 tertanggal 20 Februari 2025 perihal instruksi harian ketua umum. 

    “Kepala daerah boleh kok abaikan instruksi Megawati. Karena walaupun mereka dipecat oleh Megawati, mereka tetap jadi kepala daerah,” kata Teddy dikutip dari unggahannya di X, Jumat (21/2/2025).

    Dalam aturan, Teddy menegaskan tidak ada kewajiban kepala daerah merupakan anggota partai. Karenanya, jika dipecat PDIP, kepala daerah tetap pada posisinya di pemerintahan.

    “Karena kepala daerah itu secara hukum boleh tidak menjadi anggota Partai Politik,” terang Teddy.

    Di sisi lain, ia malah mempertanyakan kepala daerah yang tidak ikut retreat. Hanya karena adanya instruksi dari partainya.

    “Kepala daerah yang ikut perintah Megawati, tentu patut dipertanyakan kemampuannya dalam memimpin sebuah daerah,” ujar Teddy.

    Menurutnya, mereka yang tidak ikut retreat karena instruksi itu, layak disebut wayang Megawati.

    “Jangan salah kalau mereka dibilang wayangnya Megawati. Kepala daerah kok mau-maunya disetir emak-emak yang sakit hati,” imbuhya.

    “Katanya Prabowo jangan mau disetir jokowi, kok mereka kini biarkan megawati menyetir kepala daerah? Gak konsisten nih hihihi,” tandas Teddy.
    (Arya/Fajar)

  • Pakar: Sikap Megawati soal retret tunjukkan PDIP ingin diperhitungkan

    Pakar: Sikap Megawati soal retret tunjukkan PDIP ingin diperhitungkan

    Jakarta (ANTARA) – Pakar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran Caroline Paskarina menilai sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri terkait retret kepala daerah, menunjukkan bahwa PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini.

    Demikian disampaikan Caroline menanggapi langkah Megawati memerintahkan kepala daerah yang berasal dari partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan yakni tanggal 21-28 Februari 2025.

    “Sikap ini jelas menunjukkan bahwa PDIP masih ingin diperhitungkan dalam konstelasi kekuasaan saat ini,” kata Caroline saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

    Sebagai gambaran, jumlah kepala daerah yang dilantik Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2), mencapai 961 orang. Sementara itu kepala daerah dari PDIP yang mengikuti arahan Megawati di sekolah partai, Rabu (19/2), mencapai 177 orang.

    Caroline mengatakan jumlah kepala daerah yang banyak dari partai berlambang banteng moncong putih itu dapat meningkatkan kekuatan partai itu apabila respons publik terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah saat ini melemah.

    “Artinya, ini menjadi semacam investasi politik ke depan untuk menunjukkan eksistensi PDIP,” ujarnya.

    Sementara itu, Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti melihat akan ada kesulitan bagi pemerintahan Prabowo untuk mengorkestrasi hubungan pemerintah pusat dan daerah.

    Hal itu mengingat jumlah kepala daerah PDIP yang cukup besar, maka ketidakharmonisan pemerintah pusat dan daerah dapat menanggung capaian-capaian kesuksesan pemerintah pusat.

    “Sebut saja program MBG, akan direspons biasa saja oleh pemerintah daerah. Khususnya pemerintah daerah yang berasal dari PDIP,” jelas Ray.

    Menurutnya, langkah Megawati menarik kepala daerah yang berasal dari PDIP untuk tidak mengikuti retret, juga berarti pemerintah daerah dari PDIP akan lebih luwes jika berhubungan dengan pemerintah pusat. Apalagi, dana transfer daerah telah dipotong sekitar 50 persen.

    Ray menyebut pemerintah daerah akan merasa lebih terbuka untuk tidak selalu sejalan dengan pemerintah pusat. Oleh karena itu, kekuatan pemerintah daerah dari PDIP akan menjadi salah satu kekuatan dan daya tawar PDIP untuk mengoposisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025