Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Kemensos Libatkan Ormas untuk Awasi Data Warga Miskin

    Kemensos Libatkan Ormas untuk Awasi Data Warga Miskin

    Madiun (beritajatim.com) – Kementerian Sosial (Kemensos) akan menerapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai pengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Langkah ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data warga miskin, dengan melibatkan berbagai pihak dalam proses verifikasinya.

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan bahwa pihaknya akan mengajak pilar sosial, dinas sosial, bupati, wali kota, serta gubernur untuk memastikan keabsahan data tersebut. Tak hanya itu, organisasi masyarakat (ormas) dan organisasi non-pemerintah yang memiliki program serupa juga akan diundang untuk turut serta dalam pemantauan.

    “Kami akan mengundang ormas atau organisasi nonpemerintahan, yang memang punya program serupa, untuk terjun lapangan memastikan apakah sesuai dengan kenyataan, sambil memantau data terbaru,” ujarnya.

    Pernyataan ini disampaikan oleh Saifullah Yusuf setelah menggelar pertemuan dengan ratusan pilar sosial dari Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ngawi, di Pendopo Ronggo Djumeno Caruban, Jumat (21/2/2025) pukul 10.00 WIB.

    Saifullah menambahkan bahwa kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, yang ingin melebur semua data warga miskin ke dalam satu sistem tunggal. “DTSEN mencakup seluruh penduduk Indonesia yang sudah dipadankan dengan NIK,” jelasnya.

    Upaya ini bertujuan untuk menekan angka kemiskinan ekstrem maupun kemiskinan umum. Meski pemerintah daerah telah berusaha mengentaskan kemiskinan, ia menilai langkah-langkah yang ada masih belum cukup.

    “Nilainya persentasenya turun terus. Tetapi, data terbaru dari BPS menunjukkan jumlah orang miskin terbanyak masih berada di tiga provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jumlah orangnya masih banyak. Maka dari itu kami ingin bekerja sama, mempelajarinya dengan baik, lalu kami intervensi dengan menggunakan program dan kegiatan yang tepat sasaran,” tegasnya.

    Sementara itu, Wakil Bupati Madiun, dr. Purnomo Hadi, menyampaikan bahwa kemiskinan harus segera dientaskan dengan menuju satu data yang terintegrasi.

    “Insya Allah kami akan kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Bagaimana bahu membahu menyatukan data dan pemberdayaan agar masyarakat tidak terus-terusan miskin,” ungkapnya. [fiq/beq]

  • Gawat, Ribuan Orang Kena PHK di Awal 2025 – Page 3

    Gawat, Ribuan Orang Kena PHK di Awal 2025 – Page 3

    Kondisi PHK besar-besaran ribuan buruh di 2 perusahaan Jepang ini, dengan alasan relokasi produksi ke negara asalnya yaitu Jepang, dan ada sebagian relokasi ke China, menjadi alarm ancaman PHK besar-besaran di Indonesia khususnya sektor elektronik elektrik.

    Oleh karena itu, Partai Buruh dan KSPI menuntut pemerintah untuk mengambil langkah antisipasi terhadap ancaman PHK puluhan ribu buruh di sektor elektronik elektrik dan ratusan ribu buruh yang sudah ter-PHK di sektor tekstil, garmen, dan sepatu sepanjang tahun 2024.

    Bila tidak ada solusi dan langkah-langkah yang jelas dari pemerintah, maka bisa dipastikan angka pengangguran akan meningkat, PHK terjadi di mana-mana, dan industri nasional terancam bangkrut.

    Partai Buruh dan KSPI berpendapat Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja, dan Menko Perekonomian harus bekerja secara maksimal sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan menghindari PHK puluhan ribu buruh bahkan ratusan ribu buruh. Bapak Presiden Prabowo Subianto harus segera mengevaluasi kinerja para menteri tersebut, bila tidak sanggup selayaknya diganti.

    “Industri nasional harus diselamatkan agar terhindar dari PHK besar-besaran,” tegas Said Iqbal.

  • Dedi Mulyadi: Arahan Megawati terkait retret adalah hak beliau

    Dedi Mulyadi: Arahan Megawati terkait retret adalah hak beliau

    Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan bahwa arahan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kepada kadernya terkait retret kepala daerah di Magelang adalah hak Ketum PDIP itu.

    Namun demikian, menurut Dedi, ketika menjadi kepala daerah maka ketaatan utama sebagai kepala daerah adalah pada sistem yang ada dalam pemerintahan.

    “Kalau Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega, tapi yang jelas kalau orang sudah menjadi kepala daerah maka dia harus tunduk dan patuh pada apa yang menjadi keputusan pemerintah, baik pusat sampai daerah,” kata Dedi di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, Jumat.

    Sejauh ini dari informasi yang didapatkannya, kata Dedi, semua kepala daerah baik kota dan kabupaten di Jawa Barat, akan mengikuti kegiatan pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    “Jabar semuanya ikut sampai hari ini. Kemudian kan, sudah teralokasikan dan sudah terserap dan tidak mungkin dibatalkan,” ujarnya.

    Tak kalah penting, kata dia, bahwa dirinya berangkat ke acara retret di Magelang tidak menggunakan dana Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

    “Baik dari pemberangkatan, maupun selama di sana, itu menggunakan dana Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), itu yang penting,” ucapnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Surat itu menyebut, “mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan”.

    Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.

    Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” sambungnya.

    Diketahui, setelah pelantikan pada Kamis (20/2), sebanyak 505 kepala daerah akan menjalani retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025.

    Pewarta: Ricky Prayoga
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pak Prabowo, Efisiensi Harusnya Dimulai dari Anda: Kepemimpinan adalah Teladan

    Pak Prabowo, Efisiensi Harusnya Dimulai dari Anda: Kepemimpinan adalah Teladan

    PIKIRAN RAKYAT – Langkah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah menjadi perhatian banyak pihak. Apalagi, buntut dari pemangkasan anggaran itu berdampak ke berbagai sektor yang menyangkut masyarakat.

    Salah satunya adalah mulai muncul potensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran hingga naiknya biaya kuliah. Namun di sisi lain, ketika efisiensi anggaran berlangsung, sejumlah Menteri justru mengangkat staf khusus hingga enam orang.

    Padahal, bukankah seharusnya efisiensi anggaran itu dimulai dari atas? Setidaknya, begitulah pandangan Dosen FISIP Unpar, Kristian Widya Wicaksono.

    “Pemangkasan itu harus dimulai dari mana? Kalau efisiensi, tentu menurut saya, saya masih melihat kepemimpinan itu ya keteladanan,” katanya dalam IWEB Diskusi Ekonomi Vol. 4 pada Kamis 20 Februari 2025.

    Kristian Widya Wicaksono kemudian menyoroti bagaimana pada satu kejadian, Presiden Prabowo Subianto melakukan perjalanan luar negeri ke Inggris. Dalam perjalanan luar negeri itu, dia sudah memesan hotel dan membayarnya.

    Akan tetapi, karena jadwalnya berubah, hotel yang sudah dibayar itu tidak digunakan.

    Selain itu, ada juga informasi yang menyebutkan bahwa Prabowo Subianto kerap membawa tiga sampai enam pesawat ketika melakukan perjalanan ke luar negeri.

    “Artinya ya itu, kalau dari sisi keteladan menurut saya harusnya dari atas. Mulai dari pengeluarannya presiden, wakil presiden, para menteri. Itu dulu gitu, layer itu dulu yang harus diutamakan melakukan (efisiensi) pengeluaran,” tutur Kristian Widya Wicaksono.

    Setelah itu, barulah efisiensi anggaran dilakukan di tingkat Pemerintah Daerah. Namun, dia mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran di daerah jangan sampai merugikan rakyat.

    “Karena bagaimanapun dana yang digunungkan oleh pemerintah untuk aktivitas yang berimplikasi terhadap perekonomian masyarakat, begitu itu diefisiensikan, wah bisa menyentuh (perekonomian masyarakat),” ujar Kristian Widya Wicaksono.

    “Makanya tadi, ini yang kemudian berdampak pada berkurangnya lapangan pekerjaan, orang di-PKH dan seterusnya,” ucapnya menambahkan.

    Kristian Widya Wicaksono pun mengingatkan, jangan sampai efisiensi anggaran sampai menyentuh aspek-aspek dengan multiplayer di masyarakat.

    “Sehingga mulai dari atas, lalu selektif pilih mana yang harus diefisiensikan, komunikasikan dengan pemerintah daerah. Hati-hati juga di pemerintah daerah, jangan sampai dana-dana yang memang dana untuk pembangunan, dana untuk distribusi ke masyarakat untuk aktivitas ekonomi itu diefisiensikan. Agak ngeri,” katanya.

    Sebab, Kristian Widya Wicaksono mengungkapkan bahwa akibatnya akan dirasakan langsung oleh rakyat. Salah satunya, mereka pelan-pelan mulai kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki sumber pendapatan untuk menggantungkan hidup.

    “Nah ini kan harus dipikirkan, apakah ekonomi yang seperti ini memang akan menampung dalam jangka panjang? Harus harus ada komposisi pekerjaan yang tepat untuk mengatur perekonomian,” tuturnya.

    “Jadi mulai dari atas, selektif, dan kemudian komunikasi ke bawah. Kemudian perhatikan bahwa jangan sampai merugikan masyarakat,” ucap Kristian Widya Wicaksono menambahkan.

    Kunjungan Luar Negeri Prabowo

    Beberapa waktu lalu, sempat ramai di media sosial terkait perjalanan dinas Prabowo Subianto ke luar negeri. Salah seorang diplomat menuturkan rumitnya melayani sang presiden.

    Dia mengungkapkan bahwa jadwal kunjungan Prabowo Subianto sering kali diumumkan secara mendadak dengan jam kedatangan yang tidak jelas. Sehingga, menyulitkan kedutaan besar Indonesia di luar negeri untuk menyambut rombongan Presiden.

    Kesulitan juga terjadi dalam urusan lahan parkir pesawat. Sebab dalam setiap kunjungan, pesawat yang digunakan oleh delegasi Indonesia lebih dari satu.

    Seperti pada saat ke Lima, Peru, disebutkan bahwa ada enam pesawat yang melayani penerbangan Prabowo Subianto dan rombongan. Begitu pula dalam kunjungan kerja Prabowo ke India pada Kamis 23 Januari 2025, ada tiga pesawat yang digunakan.

    Satu pesawat kepresidenan untuk Prabowo Subianto bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan para ajudan. Kemudian satu pesawat untuk mengantar Menteri Sugiono yang baru tiba dari acara KTT ASEAN, dan pesawat lain digunakan oleh para menteri.

    Belum lagi, permintaan Prabowo Subianto yang kadang sulit dipenuhi, seperti ingin disediakan mobil mewah merek tertentu, kolam renang air hangat dengan suhu 32 derajat, hingga air kelapa.

    Diplomat tersebut menyatakan bahwa jenis mobil yang digunakan Prabowo Subianto haruslah Mercedes-Maybach S-Class.

    Informasi yang beredar itu juga menyebutkan bahwa sejak menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto selalu minta diantar-jemput dengan mobil yang seri paling murahnya dibanderol seharga Rp7,5 miliar ini.

    Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun

    Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencana penghematan alias efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) akan dilakukan hingga Rp750 triliun. Namun, langkah itu akan dilakukan dalam beberapa tahapan.

    Dia menyampaikan, penghematan anggaran untuk seluruh Kementerian/Lembaga dilakukan dalam tiga tahap. Penghematan penggunaan anggaran ini sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025.

    “Penghematan putaran pertama mencapai Rp300 triliun, sementara putaran kedua Rp308 triliun. Jadi, totalnya kita punya anggaran Rp750 triliun,” kata Prabowo Subianto dalam pidato perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di SICC, Bogor, Sabtu 15 Februari 2025.

    Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa skema efisiensi anggaran untuk tahap kedua adalah dengan melakukan penyisiran anggaran Kementerian/Lembaga yang kurang efisien dengan target Rp308 triliun.

    Akan tetapi, sebanyak Rp58 triliun dikembalikan ke beberapa instansi. Sehingga, efisiensi anggaran berjumlah Rp250 triliun.

    Sementara itu, untuk efisiensi tahap ketiga akan dilakukan melalui BUMN dengan target dividen Rp300 triliun. Namun, pada tahap ketiga ini, sebanyak Rp100 triliun akan dikembalikan ke BUMN, sementara sisanya sebanyak Rp200 triliun diperuntukkan bagi negara.

    Dari efisiensi anggaran ini, terdapat 24 miliar dolar AS atau setara Rp390,24 triliun yang digunakan untuk alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal tersebut, ditegaskan Kepala Negara, untuk memberikan pemerataan MBG ke seluruh anak-anak Indonesia.

    “Sebanyak 24 (miliar USD) terpaksa saya pakai untuk makan bergizi. Rakyat kita, anak-anak kita, tidak boleh kelaparan,” tutur Prabowo Subianto.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • PDIP Larang Kadernya Ikut Retreat Kepala Daerah, Hubungan Megawati-Prabowo Kembali Memanas?

    PDIP Larang Kadernya Ikut Retreat Kepala Daerah, Hubungan Megawati-Prabowo Kembali Memanas?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — PDI Perjuangan melarang kadernya ikut retreat kepala daerah di Magelang. Hal tersebut buntut penetapan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto sebagai tersangka.

    Muncul berbagai spekulasi terkait hubungan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, dua tokoh itu menunjukkan hubungan yang hangat ke publik.

    Mega pernah membuatkan Prabowo nasi goreng. Kemudian Prabowo pernah mengirimkan hadiah ke Mega. Meski PDIP tak bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, pendukung Prabowo.

    “Retret Kepala Daerah PDIP Ditunda, hubungan Megawati-Prabowo Makin Panas?” kata Pegiat Media Sosial, Tommy Shelby dikutip dari unggahannya di X, Jumat (21/2/2025).

    Ia mengaku penasaran bagaimana sikap PDIP ke depannya. Apakah akan tetap oposisi atau bergabung dengan pemerintahan.

    “Manuver politik ke depan bakal menarik: akankah PDIP tetap di oposisi atau ada kejutan lain?” ujarnya.

    Tommy sendiri mengaku mendukung PDIP. Menurutnya, jika PDIP masih oposisi, drama politik tidak berakhir dengan penetapan Hasto tersangka.

    “Gua jelas ambil posisi dibelakang @PDI_Perjuangan kalau mereka berani oposisi,” ucap Tommy.

    “Kalau PDIP Inget, kalau mereka berani oposisi. drama politik belum selesai. Stay tuned,” tambahnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi untuk kepala daerah dan wakil kepala daerah.

    Dalam surat itu ada dua poin penting yang disampaikan Megawati. Pertama menunda perjalanan untuk retreat di Magelang bersama Presiden Prabowo Subianto.

  • Bupati Jember setelah retret kunjungi Pasar Tanjung sebelum ke pendapa

    Bupati Jember setelah retret kunjungi Pasar Tanjung sebelum ke pendapa

    Jember, Jawa Timur (ANTARA) – Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan setelah kegiatan retret atau pembekalan di Magelang akan mengunjungi Pasar Tanjung yang merupakan pasar induk tradisional terbesar di Kabupaten Jember, Jawa Timur, sebelum masuk ke Pendapa Wahyawibawagraha Jember.

    “Sepulang dari retret, pertama kali kami tidak akan menginjakkan kaki di pendapa, sebelum datang ke pusat ekonomi wong cilik yakni pasar tradisional,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jember, Jumat.

    Bupati Jember Muhammad Fawait dan dan Wakil Bupati Jember Djoko Susanto dilantik langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis (20/2), kemudian mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.

    “Saya akan berkunjung dulu ke Pasar Tanjung dan membuat kebijakan menurunkan retribusi pasar sebagai simbol keberpihakan Pemerintah Kabupaten Jember terhadap wong cilik sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto,” tuturnya.

    Ia juga mengapresiasi kegiatan retret yang dijalani seluruh kepala daerah yang sudah dilantik di Magelang selama sepekan karena hal tersebut merupakan sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi bersama pemerintah pusat.

    Sebelumnya Muhammad Fawait dan Djoko Susanto resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jember masa jabatan 2025-2030 bersama dengan 961 kepala daerah terpilih hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2).

    Prosesi pelantikan dimulai dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) dan Keputusan Mendagri (Kepmen) terkait pengangkatan para kepala daerah. Kemudian, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan, namun sebelumnya Prabowo meminta kesediaan para kepala daerah terpilih untuk mengucap sumpah berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing.

    Pelantikan secara serentak itu menjadi momen yang bersejarah dalam demokrasi Indonesia. Presiden Prabowo melantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 362 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota dari 481 daerah.

    Pewarta: Zumrotun Solichah
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • 2.500 Orang Ikut Demo Indonesia Gelap di Jakarta, Mahasiswa Melebur Bersama Masyarakat Sipil – Halaman all

    2.500 Orang Ikut Demo Indonesia Gelap di Jakarta, Mahasiswa Melebur Bersama Masyarakat Sipil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sejumlah elemen massa kembali menggelar aksi demo bertajuk ‘Indonesia Gelap’ di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Jumat (21/2/2025) siang.

    Juru Bicara Aksi Indonesia Gelap, Tegar Afriansyah mengatakan nantinya massa aksi ini akan bercampur dengan masyarakat yang sama-sama akan menyuarakan aspirasinya.

    “Sekitar 2500 orang dan ini melebur bersama dengan gerakan masyarakat sipil di luar dari mahasiswa,” kata Tegar kepada wartawan, Jumat.

    Nantinya, lanjut Tegar, mahasiswa yang akan hadir diklaim tidak akan mengenakan almamater kampusnya masing-masing.

    “Kemarin hasil daripada konsolidasi bersama dengan aliansi mahasiswa dari berbagai kampus sepakat untuk melepaskan ego dengan tidak menggunakan almameter pada aksi kali ini,” ungkapnya.

    Tegar menyebut sebelum ke Patung Kuda, para massa aksi ini akan berkumpul di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat.

    “Ini sedang disusun terkait tuntutan dan rilis. Tuntutan kami tidak jauh berbeda dengan aksi yang di inisiasi oleh bareng warga,” tuturnya.

    Pada hari sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) berencana menggelar demo bertajuk “Indonesia Gelap” di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025). 

    Dalam aksi ini ada ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI yang hadir untuk menyuarakan aspirasinya. 

    Adapun demo hari ini sempat diwarnai kericuhan karena mahasiswa merobohkan 2 barier beton serta melakukan pelemparan ke polisi pada sore hari. 

    Namun, hal itu mereda ketika Mensesneg, Prasetyo Hadi bersama bersama 2 Wakil Menterinya, Bambang Eko Suhariyanto serta Juri Ardiantoro menemui langsung para massa aksi. 

    Dalam puncak demonstrasi hari ini, terdapat sembilan poin tuntutan yang di bawa BEM SI. Rinciannya sebagai berikut: 

    1. Kaji Ulang Inpres No. 1 Tahun 2025  

    2. Tranparansi Status Pembangunan dan pajak rakyat  

    3. Evaluasi Besar – Besaran Makan Bergizi Gratis  

    4. Tolak Revisi UU Minerba yang bermasalah  

    5. Tolak Dwifungsi TNI  

    6. Sahkan RUU Perampasan Aset  

    7. Tingkatkan Kualitas Pendidikan & Kesehatan secara Nasional  

    8. Tolak impunitas & Tuntaskan HAM berat  

    9. Tolak cawe – cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo

     

     

  • Dedi Mulyadi Wajibkan Seluruh Kepala Daerah di Jabar Ikut Retret Magelang

    Dedi Mulyadi Wajibkan Seluruh Kepala Daerah di Jabar Ikut Retret Magelang

    Bisnis.com, BANDUNG–Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, semua kepala daerah yang telah dilantik wajib mengikuti retret yang sudah diagendakan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

    Retret dijadwalkan akan dilaksanakan mulai 21 – 28 Februari 2025 di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. 

    Menurut Dedi, tidak ada alasan bagi kepala daerah di wilayah kabupaten/kota di Jabar untuk membatalkan keikutsertaannya dalam retret. 

    “Kalau saya sih satu hal saja, kita ini kan sudah menjadi kepala daerah, maka ketaatan utama kita adalah pada sistem yang ada di dalam pemerintahan,” ujar Dedi Mulyadi usai sertijab di DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (21/2/2025). 

    “Kalau orang sudah menjadi kepala daerah, maka harus tunduk dan patuh pada keputusan pemerintah baik pusat atau di daerah. Sampai hari ini, (kepala daerah) se-Jabar semuanya ikut,” tegasnya. 

    Dedi juga angkat bicara terkait larangan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri yang memerintahkan semua kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. 

    “Itu hak Bu Mega. Tapi yang jelas, kalau orang sudah menjadi kepala daerah maka dia harus tunduk dan patuh apa yang menjadi keputusan pemerintah baik pusat sampai daerah,” katanya.

    Di Jabar sendiri, ada dua kepala daerah yang berasal PDIP yakni Bupati Pangandaran Citra Pitriani dan Bupati Cirebon Imron Rosyadi.

    “Sampai hari ini ya ikut semuanya, dan kemudian juga sudah teralokasikan dan sudah terserap kan, enggak mungkin dibatalin,” katanya. 

    Agenda retret akan dimulai dengan berolahraga pada pagi hari, dilanjutkan dengan mengikuti berbagai materi pada siang hingga malam hari. 

    Ada sejumlah materi yang akan diberikan kepada para kepala daerah, di antaranya soal visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, pencegahan korupsi hingga mengenai tugas dan fungsi kepala daerah.

  • Wali Kota Surakarta berkomitmen jadi figur pemimpin semua golongan

    Wali Kota Surakarta berkomitmen jadi figur pemimpin semua golongan

    Solo (ANTARA) – Wali Kota Surakarta Respati Ardi berkomitmen menjadi figur pemimpin untuk semua golongan masyarakat yang ada di Solo, Jawa Tengah.

    “Kami akan menjadi figur pemimpin untuk semua golongan, kelompok, agama , dan etnis di Kota Bengawan ini,” katanya pada Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta di Solo, Jawa Tengah, Jumat.

    Ia mengatakan hal tersebut menjadi salah satu amanah dari Presiden Prabowo Subianto pada saat pelantikan di Jakarta, Kamis (20/2).

    “Arahan presiden tertanam dalam komitmen kami, bahwa kami akan mengabdi pada masyarakat, kami yang diamanahi kepercayaan masyarakat,” katanya.

    Oleh karena itu, ia bersama dengan pasangannya Astrid Widayani akan terus mengabdi untuk kepentingan masyarakat.

    “Cita-cita bersama mewujudkan Surakarta maju, berbudaya, dan berkelanjutan. Kerja, kerja untuk masyarakat harus terus kita lakukan untuk menjawab segala tantangan,” katanya.

    Sementara itu, dikatakannya, berkaca pada Astacita maka Surakarta memiliki delapan program prioritas daerah yang harus disukseskan, di antaranya program pengembangan kompetensi dan peluang kerja berbasis ekosistem ketenagakerjaan, program penguatan daya saing UMKM, dan program posyandu plus berbasis standar minimal pelayanan.

    Selain itu, juga program optimalisasi BUMD dan pendapatan asli daerah, program penguatan daya saing kota berbasis event pariwisata dan ekonomi kreatif.

    Ada juga program penguatan ruang publik yang inklusif, program smart city, dan program distribusi logistik untuk penguatan pangan.

    “Seperti yang kita ketahui Presiden Prabowo telah menginstruksikan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mengefisienkan anggaran. Mari jadikan ini sebagai momentum untuk Kota Solo membuktikan bahwa di tengah keterbatasan yang ada kita bisa mewujudkan program sesuai dengan rencana,” katanya.

    Pewarta: Aris Wasita
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Bupati Bantul: Perlu kesiapan mental dan intelektual untuk retret

    Bupati Bantul: Perlu kesiapan mental dan intelektual untuk retret

    Bantul (ANTARA) – Bupati Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Abdul Halim Muslih menyatakan diperlukan kesiapan mental dan intelektual bagi para kepala daerah untuk mengikuti retret atau orientasi kepemimpinan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

    “Di Akmil ini retret sudah dirancang sedemikian rupa, sehingga diperlukan kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan intelektual,” kata Bupati Halim usai resepsi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2025-2030 di Bantul, DIY, Jumat.

    Dia mengatakan akan mengikuti retret di Akmil Magelang selama delapan hari, 21-28 Februari 2025, yang akan berisi enam materi utama dari 40 narasumber yang terdiri atas para menteri, wakil menteri, dan pejabat eselon satu di pemerintahan. Retret akan ditutup dengan stadium general oleh Presiden Prabowo Subianto pada penutupan 28 Februari 2025.

    Bupati Bantul mengatakan kesiapan mental dan intelektual diperlukan selama menjalani retret, karena pada acara itu akan ada diskusi-diskusi mengenai problem solving atau pemecahan masalah rakyat, di mana pemerintah harus menemukan solusinya.

    “Ini memang tradisi baru yang sangat positif. Tidak hanya kesiapan mental dan intelektual saja, fisik juga harus digembleng, maka ini menginspirasi seluruh daerah untuk melakukan hal yang sama,” katanya.

    Bupati mengatakan dengan begitu semua daerah juga dapat mempersiapkan aparatur birokrasinya agar memiliki kecukupan kemampuan fisik, kemampuan atau kekuatan mental, dan kekuatan intelektual.

    Dia mengatakan kegiatan baris-berbaris juga sangat diperlukan bagi aparatur birokrasi untuk mengatur kekompakan. Menurutnya jika untuk urusan baris-berbaris–yang merupakan sesuatu hal yang kecil–kepala daerah tidak kompak, maka bisa berdampak untuk hal yang besar.

    “Maka ini nanti akan kami turunkan ke level OPD (organisasi perangkat daerah), camat, lurah dan pamong, agar semuanya sehat, semua kompak, semua memiliki komitmen yang sama,” katanya.

    Bupati Bantul juga menekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, oleh kepala daerah hingga aparatur birokrasi, harus on the track, dan tidak boleh macam-macam.

    “Ini harus sudah menjadi komitmen baru, karena kita menghadapi tantangan yang baru,” katanya.

    Pewarta: Hery Sidik
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025