Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • DPC Partai Demokrat Jakarta Utara dukung AHY jadi ketum

    DPC Partai Demokrat Jakarta Utara dukung AHY jadi ketum

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Punya komitmen bangun masyarakat pesisir

    DPC Partai Demokrat Jakarta Utara dukung AHY jadi ketum
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Februari 2025 – 14:27 WIB

    Elshinta.com – Plt Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Utara, Iwan Bramantyo menegaskan, jajaran Partai Demokrat se-Jakarta Utara solid mendukung kembali Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030.

    Dia menilai, AHY merupakan pemimpin muda yang visioner dengan komitmen besar membawa arah perbaikan untuk bangsa Indonesia. Terlebih, katanya, AHY yang saat ini dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan cukup concern dalam pembangunan masyarakat pesisir.

    “Mas AHY terbukti menjalankan komitmennya untuk meminimalisir banjir rob di kawasan pesisir utara Jakarta. Untuk itu, Kami DPC Demokrat Jakarta Utara termasuk DPAC hingga ranting, solid mendukung mas AHY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030,” ujar Iwan kepada wartawan, Jum’at (21/2).

    Salah satu komitmen AHY untuk menuntaskan banjir di utara Jakarta adalah melanjutkan pembangunan tanggul raksasa atau Giant Sea Wall. Iwan menilai, pembangunan infrastruktur itu merupakan komitmen konkret untuk warga Jakarta.

    “Apalagi, mas Ketum selalu berpesan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk membangun infrastruktur semata, tapi membangun infrastruktur yang berdampak langsung pada produktivitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Iwan.

    Sebelumnya, Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta, Mujiyono, memastikan bahwa partainya bersama enam DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Demokrat se-Jakarta telah sepakat untuk mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali memimpin partai tersebut.

    “Alhamdulillah, kami Demokrat Jakarta bersama 6 DPC Partai Demokrat se-Jakarta bersuara bulat untuk kembali mendukung penuh Mas Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Ketum Partai Demokrat periode 2025-2030,” ujar Mujiyono dalam keterangannya, Senin (17/2/2025).

    Di tengah berbagai gempuran politik, kata Mujiyono, AHY mampu membawa Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Ia menyebutkan bahwa saat ini partai semakin solid, meski sebelumnya sempat menghadapi serangan dari kelompok-kelompok yang dianggap pengkhianat.

    Menurutnya, kepemimpinan AHY terbukti mampu mengoordinasikan suara kader di berbagai daerah untuk melawan berbagai upaya yang dianggap tidak sah, termasuk kongres abal-abal yang terjadi di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Di bawah kepemimpinan AHY, Partai Demokrat juga mampu melewati masa-masa sulit politik, bahkan mendapatkan kepercayaan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menunjuk AHY sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Mujiyono menambahkan, dalam 100 hari pemerintahan Prabowo, AHY terbukti berhasil memperbaiki citra positif Partai Demokrat di mata rakyat Indonesia. “Kinerja AHY dalam pemerintahan pun semakin terbukti mampu mendorong kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada peningkatan sumber daya manusia, pemberdayaan pemuda, kesejahteraan masyarakat hingga masalah sosial-ekonomi,” katanya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • BTN dan Program 3 Juta Rumah: Wujudkan Mimpi Rumah Idaman untuk Semua – Halaman all

    BTN dan Program 3 Juta Rumah: Wujudkan Mimpi Rumah Idaman untuk Semua – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hari Selasa, 22 Oktober 2024 menjadi hari yang paling membahagiakan bagi pasangan Ryan Hidayat dan Nanda Lusiana.

    Keduanya menyambangi kantor Bank BTN KC Surakarta yang berada di Jalan Slamet Riyadi, Kota Surakarta dengan langkah ringan.

    Tak peduli tentang tentang teriknya cuaca hari itu, mereka asyik bercengkerama di atas sepeda motor matik keluaran tahun 2019.

    Mereka membicarakan tentang harapan dan impian yang akhirnya terwujud pada siang itu: memiliki sebuah rumah.

    Ya, tepat pada pukul 14.00 WIB, Ryan Hidayat dan Nanda Lusiana sah menjadi pemilik sebidang rumah bersubsidi di wilayah Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar.

    Keduanya baru saja menyelesaikan akad rumah dengan pihak Bank BTN, developer, dan notaris.

    Setelah menandatangani semua berkas, mulut Ryan merapal doa-doa syukur, sedangkan Nanda tak bisa lagi menyembunyikan lagi rasa bahagianya.

    Impian bisa memiliki rumah sendiri, sebenarnya sudah diidamkan pasangan ini sejak sebelum menikah pada bulan Juni 2024.

    “Sebelum menikah, kami sudah berkomitmen untuk cari rumah sendiri, hidup mandiri berdua,” kata Ryan membuka percakapan dengan Tribunnews.com, Senin (17/2/2025) lalu.

    Namun keinginan ini tak bisa langsung terwujud. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Ryan yang berada di Kecamatan Nguter, Sukoharjo.

    Sementara tempat kerja pasangan ini cukup jauh yaitu di Kecamatan Colomadu, Karanganyar dan Kecamatan Kartosuro, Sukoharjo atau sekira 40 Km dari rumah orang tua.

    “Apalagi istriku ada kerja shift malam. Dari kantor jam 22.00 WIB, sampai rumah bisa lebih dari jam 23.00 WIB. Kasihan juga,” ungkapnya.

    Melihat sendiri kondisi sang istri yang begitu kelelahan begitu sampai di rumah, tekad Ryan untuk segera memiliki rumah semakin kuat.

    Bersama sang istri, Ryan yang bekerja sebagai karyawan di sebuah supermarket ini mulai mencari informasi tentang rumah dengan harga terjangkau.

    RUMAH SUBSIDI – Rumah Ryan Hidayat dan Nanda Lusiana yang berada di wilayah Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar, Kamis (21/2/2025).

    Dengan gaji hanya sebatas Upah Minimum Regional (UMR) Sukoharjo dan Karanganyar yaitu Rp 2,2 juta, membeli rumah bersubsidi dengan cara KPR menjadi pilihan realitis Ryan kala itu.

    Ya, meski sama-sama memiliki penghasilan, keduanya masih termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Merujuk pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023, MBR adalah masyarakat dengan penghasilan maksimal senilai Rp 7 juta bagi yang belum kawin dan maksimal senilai Rp 8 juta untuk yang sudah kawin.

    “Saat mencari lokasi yang cocok, ketemulah dengan rumah yang sekarang kita tempati. Pertama kali lihat, saya sama istri langsung jatuh cinta karena desain bangunannya estetik, beda dari perumahan yang lain,” tuturnya.

    Namun yang paling utama, lanjut Ryan, akses menuju ke tempat bekerja mereka cukup dekat. Hanya sekira 20 menit, memangkas waktu 40 menit dari perjalanan sebelumnya.

    Yang lebih membuat mereka semakin mantap membeli rumah tersebut adalah saat mengetahui bank penyalur KPR yang akan memfasilitasi adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

    Segera mereka mengurus sejumlah persyaratan agar dapat mengikuti program KPR BTN Sejahtera. Ini adalah program KPR bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ditujukan untuk MBR.

    Dengan uang muka yang ringan mulai dari 1 persen, suku bunga sebesar 5 persen yang bersifat tetap, jangka waktu KPR hingga 20 tahun, serta tidak dikenakan premi asuransi dan PPN dari KPR, menjadikan KPR BTN Sejahtera sebagai program andalan BTN.

    “Saat itu, pihak bank sangat membantu kami untuk mengurus persyaratan ini. Bahkan kami dilayani meski operasional bank sudah tutup. Waktu itu kami ke kantor BTN sekira pukul 16.30 WIB,” kenang dia.

    Setelah melalui sejumlah tahapan, proses pengajuan KPR pun langsung disetujui. Dan akad rumah pun digelar tepat dua hari setelah pelantikan Presiden-Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Cicilan saya per bulan Rp 1.070.000 dengan tenor 20 tahun. Masih terjangkau bagi pekerja seperti kami dengan gaji UMR,” tandas Ryan.

    Sudah Salurkan 29.000 Rumah

    RUMAH SUBSIDI – Kawasan perumahan subsidi di wilayah Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar, Kamis (21/2/2025).

    Sementara itu, terhitung sejak Presiden Prabowo dilantik, PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk telah menyalurkan sebanyak 29 ribu unit rumah.

    “Sejak pemerintah baru atau 20 Oktober sampai tanggal 5 Desember kemarin, datanya atau kurang lebih 46 hari sudah tersalur 29.000 unit rumah,” kata Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu saat soft launching Super Apps Bale by BTN pada rangkaian HUT KPR BTN ke-48 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Minggu (15/12/2024).

    Ia mengaku, kuota subsidi rumah sudah habis sebab penyalurannya dinilai lebih cepat. Ia mencatat kalangan perempuan yang melakukan akad pembelian rumah sudah mencapai 32 persen. 

    Bahkan, kalangan milenial sudah mencapai 76,7 persen dari seluruh akad KPR.

    “Milenial hari ini sudah 76,7 persen dari seluruh akad KPR dilakukan oleh kelompok milenial atau pasangan baru,” imbuhnya.

    Meski begitu Nixon mengaku masih ada tantangan yang harus dihadapi yaitu mendorong sektor informal untuk memiliki rumah tinggal yang layak. Meskipun datanya baru mencapai 10 persen.

    “Ini menjadi PR bagi kami untuk mendorong sektor informal agar bisa memiliki rumah. Seperti sopir ojek online, tukang bakso, dan sebagainya, juga berhak untuk memiliki rumah di Indonesia,” jelasnya.

    Oleh karena, BTN sangat mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Kepala Negara dengan tujuan salah satunya mengurangi angka backlog.

    Backlog perumahan adalah kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan dengan jumlah rumah yang sudah dibangun.

    Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) BPS 2024, angka backlog perumahan di Indonesia pada tahun 2023 saat ini masih mencapai 9,9 juta unit.

    “Kita sangat mendukung (program) 3 Juta agar backlog-nya biar cepat kelar. Kita bermimpi (tahun) 2045, 100 tahun Indonesia, backlog perumahan itu habis,” kata Nixon, Minggu (10/3/2024).

    Salah satu cara yang ditempuh BTN untuk mendukung Program 3 Juta Rumah adalah melalui penyaluran KPR untuk rumah subsidi. 

    Penyaluran KPR untuk rumah subsidi sebagai bukti kontribusi BTN dalam membuka akses pembiayaaan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama untuk MBR.

    Menurut dia, dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah dilakukan secara berkesinambungan agar program tersebut dapat terwujud dengan baik.

    “Kami telah mengusulkan kepada pemerintah sebagai terobosan untuk meningkatkan penyaluran target tiga juta rumah,” kata dia.

    Di antara usulan itu adalah perubahan skema subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah, serta permintaan dukungan untuk alternatif sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Dalam rangka penyaluran KPR Subsidi untuk Program 3 Juta Rumah, Nixon mengatakan, BTN juga berkomitmen untuk menjangkau lebih banyak pekerja sektor informal.

    Hal ini merupakan upaya BTN untuk menjadikan pembiayaan rumah lebih inklusif sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. 

    Nixon menerangkan, dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah telah terangkum dalam salah satu misi BTN pada 2025 yakni menjadi mitra utama pemerintah dalam inklusi perumahan dan keuangan. 

    BTN memiliki pemahaman yang sama dengan pemerintah bahwa program perumahan rakyat harus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan.

    “Dengan penyaluran KPR Subsidi, BTN membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi kami untuk 2025, yakni menjadi Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia,” kata Nixon.

    Kinerja BTN yang telah menyalurkan hampir 30 ribu unit rumah sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai pujian dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.

    Maruarar juga mengapresiasi inovasi BTN sebagai BUMN, yang mampu menyalurkan KPR tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tapi juga bagi kelompok pekerja informal. 

    “Saya apresiasi BTN yang bisa memberikan KPR, contoh pemilik warung bakso bisa mendapatkan KPR, meski tidak memiliki slip gaji. Ada juga pemilik warung sayur yang bisa mendapatkan KUR,” kata Maruarar di sela acara Akad KPR Massal di Pondok Taktakan, Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

    Kini, agenda prioritas pemerintah di sektor perumahan tersebut bakal menempatkan kembali BTN sebagai tulang punggung program. 

    Bank BUMN spesialis KPR ini telah memainkan peran penting dalam menyalurkan KPR bersubsidi dan menjadi ujung tombak penekan angka backlog selama program sejuta rumah berjalan.  (*)

  • Megawati Larang Kepala Daerah dari PDIP Ikut Retret, Dasco Beri Tanggapan

    Megawati Larang Kepala Daerah dari PDIP Ikut Retret, Dasco Beri Tanggapan

    PIKIRAN RAKYAT – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad merespons instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri ke Kepala Daerah yang diusung tidak mengikuti acara retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah.

    Dasco mengatakan, urusan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

    “Itu biar urusan pak Mendagri lah. Ya kan pak Mendagri yang bikin acara,” ujar Dasco di DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2025.

    Dasco pun tidak banyak berkomentar saat ditanyakan lebih lanjut terkait respons dan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait surat tersebut.

    Sebagaimana diketahui, dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani langsung oleh Megawati, ia memberikan instruksi kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP.

    Dia meminta seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP untuk tidak mengikuti retret di Magelang yang rencananya akan berlangsung selama delapan hari.

    Megawati juga meminta agar para Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP untuk berkomunikasi aktif dan tunduk atas instruksinya.

    Surat Instruksi Megawati

    Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri melayangkan instruksi kepada seluruh kepala daerah yang didukung partai berlambang banteng tersebut untuk tak mengikuti retret kepala daerah. Berikut ini isi instruksinya.

    Merdeka!!!

    Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah menjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi RI. Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. selanjutnya DIINSTRUKSIKAN kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDIP Perjuangan, sebagai berikut:

    Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

    Diketahui pembekalan atau retret kepala daerah bakal digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Prabowo Rombak Desain Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN – Halaman all

    Prabowo Rombak Desain Kawasan Legislatif dan Yudikatif di IKN – Halaman all

     TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto merombak desain kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

    Ia meminta anak buahnya di Kabinet Merah Putih untuk melakukan sejumlah perubahan.

    Hal itu diketahui saat Rapat Koordinasi Pembahasan Progress Pembangunan IKN di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jumat (21/2/2025). 

    Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan juga dihadiri oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. 

    AHY mengatakan, rapat koordinasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil audiensi bersama Presiden Prabowo pada 3 Februari 2025 terkait dengan progres pembangunan IKN. 

    Terutama mengenai desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN. 

    “Beberapa poin dari arahan Bapak Presiden, pertama yang sudah direvisi dari konsep awal adalah kawasan legislatif, khususnya gedung sidang paripurna. Hasil revisi sudah lebih baik dari versi awal, namun tetap perlu ada penyempurnaan. Dan kita juga mendengar harapan beliau mengenai interior, oleh karena itu perlu dilakukan redesign dengan melakukan benchmark terhadap gedung legislatif dan yudikatif di beberapa negara lain” kata AHY, Jumat (21/2/2025).

    “Kita berusaha menjawab apa yang beliau harapkan. Tentunya, Bapak Presiden tidak hanya menekankan pada estetika saja, tetapi juga nilai filosofis. Sebab, sebagai seorang pemimpin negara, tentu mengharapkan Indonesia bisa menjadi rujukan bagi negara yang lainnya. Untuk itu, di IKN akan hadir sebuah kawasan yang secara eksterior dan interiornya melambangkan Indonesia sebagai negara besar yang penuh dengan sejarah dan budaya yang kuat. Namun, tetap memenuhi standar universal dan berkelas dunia,” sambung AHY.

    Menteri PU Dody Hanggodo yang turut hadir dalam rapat tersebut menegaskan, dengan adanya keterbatasan anggaran, studi banding untuk tim penguatan desain IKN tidak perlu dilakukan. 

    Sebab, referensi dapat diperoleh secara daring melalui internet.

    “Dengan keterbatasan anggaran, studi banding tidak perlu diadakan. Dan benchmarking juga tidak hanya melihat referensi dari India, Mesir dan Turki saja tetapi juga Srilanka. Terkait saran dari Bapak Menko AHY dan Kepala OIKN tentu akan ditindaklanjuti oleh tim. Dan mungkin dalam 2 minggu ke depan, kita akan minta waktu ke Presiden Prabowo untuk memaparkan revisi desain,” terang Dody. 

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menambahkan, ada beberapa arahan yang perlu dirombak seperti misalnya Ruang Sidang Paripurna yang akan disesuaikan supaya modern, namun tetap mencerminkan ciri khas Indonesia. 

    “Beberapa alternatif desain disiapkan terutama penyesuaian bentuk atap. Presiden juga menyampaikan untuk melengkapi kawasan entrance atau lobby dengan galeri atau museum. Mengenai interior, beliau juga menyampaikan untuk melihat referensi dari Gedung Parlemen India, karena banyak kesamaan terkait penggunaan ornamen dan ukiran. Tentunya akan kami tindaklanjuti dan siapkan beberapa referensi penyesuaian desainnya,” jelas Diana yang merangkap sebagai Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN.

    Diana juga menerangkan, akan dilakukan juga peningkatan pemanfaatan solar panel pada gedung-gedung perkantoran legislatif dan yudikatif di IKN. 

    “Kami akan meningkatkan pemanfaatan solar panel dari semula 4 persen menjadi sekitar 11 persen untuk gedung-gedung perkantoran di IKN. Untuk komplek perkantoran yudikatif, kami juga akan samakan dengan penyesuaian di kawasan legislatif. Akan tetap modern, namun tetap mencerminkan ciri khas budaya Indonesia,” tambah Wamen Diana.

    AHY mengimbau, setelah proses penyesuaian desain  pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN selesai, jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bersama dengan jajaran Kementerian PU dan OIKN akan segera menyampaikan kembali kepada Presiden Prabowo. 

    “Setelah dituangkan dalam desain, nanti kita akan bertemu Presiden dan menyampaikan beberapa alternatif. Tentu nanti beliau yang tetap akan memutuskan. Mohon diperhatikan mengenai pemilihan material, agar menyertakan kalkulasi biayanya, kemudian kemudahan untuk mendapatkan materialnya, maintenance, dan juga ketahanan-nya. Namun overall, saya rasa kita sudah ada kemajuan yang baik dan tinggal menunggu penyesuaian desain ini selesai,” tutur AHY.

    Lahan Gratis

    Basuki Hadimuljono mengklarifikasi, pembagian lahan gratis yang diberikan untuk negara-negara sahabat didasari prinsip resiprokal atau hubungan timbal balik antar negara.

    “Bukan gratis enggak. Itu kan ada resiprokal,” kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Basuki juga menegaskan bahwa pembagian lahan gratis itu untuk membangun kedutaan besar. Bukan untuk investor yang akan menanamkan investasinya di IKN.

    “Enggak, bukan untuk investor,” papar Basuki.

    Selain itu, Basuki menjelaskan bahwa hal tersebut merupakan usulan dari OIKN untuk mendukung pembangunan ibu kota politik di tahun 2028.

    “(Lahan) Untuk duta besar, kedutaan. Kalau ada yang mau membangun sebelum tahun 2028 saya mengusulkan kepada presiden dan itupun ada aturannya di Kementerian Luar Negeri,” ucap Basuki.

    “Kalo resiprokal, kalo kita di sana di kasih, di sini dikasih tidak serta merta,” imbuhnya.

    Sebelumnya mengutip Kompas, Basuki Hadimuljono memberikan klarifikasi soal pemberitaan pemberian lahan gratis bagi negara-negara sahabat yang ingin membangun kantor kedutaan di IKN sebelum 2028. 

    Basuki menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan usulan yang akan diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Basuki, usulan pengajuan fasilitas lahan gratis kedutaan kepada Presiden ini dilakukan untuk mempercepat kehadiran kantor-kantor kedutaan negara sahabat di IKN. 

    “Selaras dengan rencana pemindahan ibu kota politik Indonesia yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2028,” ujar Basuki dilansir siaran pers Otorita IKN, Minggu (15/2/2025).

    “Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan. Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat,” jelasnya.

    Basuki menambahkan bahwa dengan target IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028, maka seharusnya kantor-kantor kedutaan asing juga sudah mulai dibangun di IKN. 

    Untuk mendukung hal tersebut, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 62,9 hektare sebagai lokasi diplomatic compound.

     

  • Lagu Sukatani Bergema Dalam Demo Indonesia Gelap Jilid II di DPRD Jatim

    Lagu Sukatani Bergema Dalam Demo Indonesia Gelap Jilid II di DPRD Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Lagu Sukatani berjudul Bayar Bayar Bayar, bergema dinyanyikan ratusan massa aksi demontrasi Indonesia Gelap di depan Kantor DPRD Jawa Timur, pada Jumat 21 Februari 2025.

    Lagu yang masuk dalam album “Gelap Gempita” tahun 2023 itu ditarik dari seluruh platform musik, lantaran mengandung nada kritik institusi polisi, pada hari Kamis 20 Februari 2025 kemarin.

    Ratusan massa pendemo itu berteriak menyanyi, sembari membentangkan poster-poster tuntutan. Poster yang ditunjukkan itu diantaranya bertuliskan ‘Bangkit, Lawan, Menang’, ‘1 Presiden Berbagai Insiden’, ‘Seni Adalah Pemberontakan’, ‘Kami Bersama Sukatani’, dan ‘Di Negara Ini yang Waras Cuma Rakyat’.

    “Hidup Sukatani! Hidup Sukatani! Hidup Sukatani!,” kata salah satu orator.

    Peserta aksi Indonesia Gelap, Muhammad Abdul Gani Bima juga mengatakan, aksi ini merupakan respon dari berbagai kejadian di Indonesia selama 100 hari lebih masa kerja pemerintahan Presiden Prabowo yang tidak pro-rakyat. Termasuk pembentukan kabinet gemuk sebagai bentuk balas budi politik, hingga tindakan represif terhadap kesenian yang melontarkan kritik.

    “Sebenarnya menggambarkan isu-isu yang sedang kita tuntut hari ini. Banyak pembungkaman kritik dari seni, ada pemberedelan lukisan, pentas teater di Bandung juga dibredel, trus trakhir lagu Sukatani yang berjudul ‘Bayar Bayar Bayar,’ itu juga dibredel,” ucap salah satu peserta aksi Muhammad Abdul Gani Bima. [ram/beq]

  • Massa ‘Indonesia Gelap’ Bentangkan Bendera Merah Putih Raksasa

    Massa ‘Indonesia Gelap’ Bentangkan Bendera Merah Putih Raksasa

    Jakarta –

    Massa aksi ‘Indonesia Gelap’ menyanyikan lagu Indonesia Raya di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi itu dilakukan massa sambil membentangkan bendera Merah Putih raksasa.

    Pantauan detikcom di lokasi, Jumat (21/2/2025), bendera besar itu dibentangkan setelah hujan reda. Massa memegang bendera itu bersama-sama di atas kepala mereka.

    Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya, massa lanjut menyanyikan lagu Gugur Bunga. Selain bendera Merah Putih, mereka juga mengibarkan beberapa bendera berwarna hitam bertuliskan ‘Indonesia Gelap’.

    Massa bentangkan bendera Merah Putih raksasa (Taufiq/detikcom)

    Demonstrasi hari ini merupakan kelanjutan dari aksi ‘Indonesia gelap’ yang telah digelar pada Kamis (20/2). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan terhadap pemerintah.

    Massa demo Indonesia Gelap di Patung Kuda (Taufiq/detikcom)

    Berikut tuntutan massa aksi ‘Indonesia Gelap’:

    1. Ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.

    2. Cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Menurut mereka Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.

    3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.

    4. Hapuskan multifungsi ABRI. Sebab keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.

    5. Sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.

    6. Cabut Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang mana instruksi presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.

    7. Evaluasi penuh program makan bergizi gratis. Kata mereka, program makan gratis harus dievaluasi agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.

    8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.

    9. Desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset. Sebab korupsi adalah hal yang mendesak dan hal ini harus segera diatasi melalui Perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.

    10. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Mereka menilai revisi ini berpotensi menguatkan imunitas para aparat juga militer dan melemahkan penguasaan terhadap aparat.

    11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat yang bermasalah.

    12. Tolak revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib yang mana revisi saat sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR.

    13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalanan pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia.

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Sukatani Didatangi Polda Jateng untuk Klarifikasi, Buat Video Permintaan Maaf dan Tarik Lagu – Halaman all

    Sukatani Didatangi Polda Jateng untuk Klarifikasi, Buat Video Permintaan Maaf dan Tarik Lagu – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Sukatani, band asal Purbalingga, Jawa Tengah, membuat video klarifikasi di akun Instagram mereka terkait peredaran lagu berjudul Bayar Bayar Bayar.

    Lagu yang berisi kritik terhadap oknum polisi itu kini dihapus dari platform streaming musik.

    Bahkan, dua personel bernama Muhammad Syifa Al Lufti dan Novi Citra Indriyati, harus menunjukkan wajah ke publik.

    Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, menjelaskan Ditsiber Polda Jateng mendatangi kedua personel Sukatani untuk meminta klarifikasi pada Kamis (20/2/2025).

    “Kami melakukan klarifikasi pada band Sukatani karena lagunya viral. Kami mendatangkan mereka hanya untuk mengetahui tujuan dari pembuatan lagu tersebut,” paparnya, Jumat (21/2/2025), dikutip dari TribunJateng.com.

    Ia membatah kedatangan aparat untuk melakukan intervensi serta intimidasi.

    Menurutnya, pembuatan video tanpa campur tangan petugas kepolisian.

    “Tidak ada intervensi. Mungkin mereka memberikan informasi lanjutan ke masyarakat,” tuturnya.

    Selain itu, tidak ada permintaan untuk menarik peredaran lagu Bayar Bayar Bayar.

    Artanto mempersilahkan Sukatani untuk menyanyikan lagu tersebut dan menyebarkannya.

    “Kami juga tidak ada intervensi untuk menarik karya jadi monggo (silakan) diedarkan, dibawakan di panggung tidak masalah,” tandasnya.

    Setelah polemik ini viral, Artanto mencoba mendengarkan lagu Bayar Bayar Bayar dan tak tersinggung dengan kritikan.

    “Justru kami hargai karena lirik lagunya mengkritik ke Polri. Kami hargai,” ucapnya.

    Dengan adanya lagu ini menunjukkan kebebasan berekspresi dapat disalurkan melalui musik.

    “Pihak yang mengkritik polri dengan  membangun dan perbaikan menjadi  teman bapak Kapolri,” tukasnya.

    Sementara itu, Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menegaskan institusi Polri tidak anti kritik dan akan menerima kritikan dengan lapang dada.

    “Polri tidak antikritik, kritik sebagai masukkan untuk evaluasi, dalam menerima kritik tentunya kita harus legowo dan yang penting ada perbaikan,” ungkapnya, Jumat.

    Ia meminta masyarakat untuk melapor jika ada anggota Polri yang melakukan kesalahan.

    “Prinsipnya Polri terus berbenah untuk melakukan perbaikan, dengan memberikan punishment kepada anggota yang melanggar dan memberikan rewards kepada anggota yang baik dan berprestasi.” 

    “Itu merupakan upaya dan komitmen Polri terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap kekurangan dan tentunya itu menjadi upaya yang terus kami lakukan,” lanjutnya

    Berikut permintaan maaf Sukatani yang diunggah di akun Instagram @Sukatani.band:

    “Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar Bayar Bayar yang liriknya ‘bayar polisi’ yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial.”

    “Sebenarnya lagu itu saya ciptakan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan.”

    “Saya telah mencabut dan menarik lagu ciptaan kami yang berjudul bayar bayar bayar lirik lagu bayar polisi,” ucap kedua personel Sukatani.

    Sebagian artikel telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Polda Jateng Bantah Intervensi Band Asal Purbalingga Sukatani Imbas Kritik Polisi Lewat Lagu

    (Tribunnews.com/Mohay) (TribunJateng.com/Iwan Arifianto)

  • Mau Bongkar Tembok yang Batasi PIK 1, Maruarar: Arahan Presiden, Tak Ada Perumahan Eksklusif

    Mau Bongkar Tembok yang Batasi PIK 1, Maruarar: Arahan Presiden, Tak Ada Perumahan Eksklusif

    Mau Bongkar Tembok yang Batasi PIK 1, Maruarar: Arahan Presiden, Tak Ada Perumahan Eksklusif
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    –
    Menteri Perumahan
    dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, tembok yang membatasi
    akses jalan tembus
    Row 47 di
    Pantai Indah Kapuk
    (PIK) 1, Jakarta Utara, harus dibongkar.
    Ara menekankan, motor, mobil, sepeda, dan semua orang boleh masuk ke wilayah tersebut.
    “Ini harus dibuka. Tapi yang boleh masuk ke sini, kompleks, itu adalah misalnya mobil, motor, sepeda, orang. Kalau yang truk-truk industri tentu enggak bisa masuk ke sini. Dia harus jalan yang lain dulu,” ujar Ara, di Istana, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
    “Di sini PIK 1. Di sini ada pagar. Di sini ada pabrik. Ada rumah warga. Yang gede ini pabrik. Yang kecil-kecil ini rumah warga. Kemudian di sini ada tanah kosong. Ini adalah tembok. Nah, sebagian warga menuntut ini dibuka. Supaya ada akses. Akses dari warga kepada PIK 1,” sambung dia.
    Ara mengatakan, Presiden
    Prabowo Subianto
    telah menyampaikan arahannya bahwa tidak boleh ada
    perumahan eksklusif
    .
    “Saya sebagai Menteri Perumahan sudah tegaskan arahan Presiden, tidak ada perumahan yang eksklusif. Kita NKRI, kita juga harus bisa terbuka. Tidak ada perumahan yang eksklusif,” imbuh Ara.
    Sebelumnya, Ara telah berencana melarang penutupan akses jalan tembus Row 47 di Pantai Indah Kapuk (PIK) 1, Jakarta Utara.
    Hal ini menanggapi penutupan akses jalan tembus Row 47 sejak tahun 2015, padahal sudah ada Surat Keputusan (SK) Gubernur yang menyatakan bahwa jalan tersebut harus dibuka.
    Penutupan akses itu memicu demonstrasi warga setempat yang menuntut PT Mandara Permai membuka akses jalan tembus Row 47.
    “Ada beberapa kasus yang perlu cepat diselesaikan, seperti kasus pagar di PIK itu tidak boleh ada rumah eksklusif. Jadi, harus ada jalan ya di PIK 1, jalan kepada masyarakat,” kata Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2024).
    Ia menyatakan, akses masyarakat sejatinya tidak boleh ditutup satu sama lain jika mengacu pada aturan yang berlaku.
    Dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), misalnya, dinyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
    Oleh karena itu, pihaknya akan berkunjung ke PIK 1 esok hari untuk menyosialisasikan hal tersebut.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Baru Dilantik Prabowo, Kepala BSSN Nugroho Sowan ke Menkomdigi

    Baru Dilantik Prabowo, Kepala BSSN Nugroho Sowan ke Menkomdigi

    Jakarta –

    Usai dilantik Presiden Prabowo Subianto, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo langsung sowan ke Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid. Apa yang dibahas keduanya?

    Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    “Karena memang salah satu arahan presiden kepada kami adalah untuk menjaga keamanan siber dan kami sama-sama memimpin desk keamanan siber yang saat ini juga tengah bekerja dan koordinasi itu menjadi amat sangat penting,” ujar Menkomdigi Meutya Hafid.

    Dengan koordinasi antara Menkomdigi dan Kepala BSSN ini diharapkan persoalan yang berkaitan dengan keamanan siber dapat diatasi dengan cepat dari sebelumnya.

    “Ini yang kita tadi sudah sepakat akan jalankan bahwa ke depan sinerginya akan lebih kuat lagi, paling tidak dalam urusan komunikasi nanti di level pimpinan itu sudah harus siap 24 jam kalau tiba-tiba terjadi hal-hal yang memang perlu atensi,” tuturnya.

    Sementara itu, Nugroho mengatakan, kunjungannya pada hari ini sebagai arahan Prabowo dan juga untuk langsung bekerja sebagai Kepala BSSN usai dilantik kemarin.

    “Langkah pertama saya adalah sowan ke ibu menteri karena setelah menjadi mitra utama dari BSSN paling banyak relasi yang sangat kuat dari segi pekerjaan. Apalagi kalau tidak bicara tentang perlindungan keamanan sistem, ada perangkat, ada proses,” ucapnya.

    Disampaikannnya, berbicara proses yang mana berkaitan dengan regulasi masih banyak pekerjaan rumah yang mesti segera dituntaskannya. Dalam hal ini, Nugroho berkoordinasi dengan Meutya Hafid.

    “Sehingga kami mencoba meng-exercise beberapa hal tadi, nanti akan segera tindaklanjuti. Kita berharap ke depan apa yang menjadi peran, tugas, dan fungsi dari Komdigi bersinergi dengan BSSN dapat diselenggarakan dengan maksimum,” pungkas Nugroho.

    (agt/fay)

  • Khofifah siap ikuti retret kepala daerah di Akmil Magelang

    Khofifah siap ikuti retret kepala daerah di Akmil Magelang

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Khofifah siap ikuti retret kepala daerah di Akmil Magelang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Februari 2025 – 16:37 WIB

    Elshinta.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatakan siap mengikuti kegiatan retret yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Jumat.

    Setibanya di kawasan Akmil pada pagi hari, Khofifah tampak mengenakan pakaian Komcad TNI lengkap dengan sepatu PDL hitam dan topi loreng, sebagai tanda kesiapan mengikuti kegiatan tersebut.

    “Bismillah, kami tiba dari Jakarta pagi ini di Magelang. Kami siap mengikuti retret ini sebagai pembekalan bagi kepala daerah dari seluruh Indonesia,” ujar Khofifah dalam keterangan diterima di Surabaya, Jumat.

    Dalam kesempatan tersebut, Khofifah menegaskan bahwa tidak ada persiapan khusus yang dilakukan selain menyiapkan kondisi fisik yang prima dan mental yang siap menerima berbagai materi selama kegiatan retret.

    Menurutnya, retret yang diikuti oleh seluruh kepala daerah dari berbagai provinsi di Indonesia ini merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat.

    “Retret ini bagus karena kita dikumpulkan bersama untuk mendapatkan pembekalan serta membangun visi dan misi yang sejalan dengan program nasional,” kata Khofifah.

    Khofifah menambahkan bahwa Indonesia yang terdiri dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota memerlukan kerja sama yang baik antarkepala daerah untuk mewujudkan program-program nasional dengan cara yang sistematis dan progresif.

    “Ini adalah kesempatan penting untuk membangun kebersamaan dalam melaksanakan program-program nasional. Narasumber yang akan memberikan materi terdiri dari 40 menteri negara serta tokoh kompeten yang akan membekali kita semua,” ujarnya.

    Sebagai tambahan, Khofifah juga membawa bekal kopi sendiri untuk menemani dirinya selama retret.

    “Saya memang coffee lover, jadi agar stamina tetap terjaga, saya membawa kopi pribadi,” ucapnya.

    Retret ini akan berlangsung selama satu pekan, dimulai pada hari ini hingga 28 Februari 2025 mendatang. Kegiatan ini digagas atas inisiatif Presiden Prabowo untuk memperkuat kekompakan dan kesatuan visi dalam pembangunan nasional.

    Sumber : Antara