Tag: Prabowo

  • 38 Negara Ikut Latihan Bersama Armada Laut Multinasional 2025 di Bali, Fokus pada Keamanan Maritim – Halaman all

    38 Negara Ikut Latihan Bersama Armada Laut Multinasional 2025 di Bali, Fokus pada Keamanan Maritim – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sebanyak 38 negara sahabat mengikuti latihan 5th Multilateral Naval Exercise Komodo 2025 (MNEK) di Bali.

    Acara yang dimulai sejak Minggu (16/2) ini mengusung tema “Maritime Partnership for Peace and Stability” dan menitikberatkan pada penanggulangan bencana alam serta bantuan kemanusiaan, termasuk menghadapi ancaman maritim yang bersifat non-perang.

    Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai latihan multilateral maritim ini bukan sekadar latihan angkatan laut biasa.

    “Dengan melibatkan 38 negara, termasuk Amerika Serikat, China, dan Rusia—tiga kekuatan besar yang kerap bersaing di Indo-Pasifik—MNEK menjadi platform strategis bagi Indonesia dalam memperkuat peran sebagai mediator dalam dinamika geopolitik global,” ujar Fahmi saat dihubungi di Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    MNEK dianggap menjadi cerminan kebijakan luar negeri dan strategi diplomasi pertahanan yang dijalankan Presiden Prabowo Subianto sejak masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

    Latihan ini awalnya berskala regional dan perlahan mulai menarik perhatian negara-negara dengan postur kekuatan pertahanan yang lebih besar. 

    Amerika Serikat dan China, misalnya, telah berpartisipasi sejak 2016, sedangkan Rusia baru mengirimkan kapal perang utamanya dalam MNEK 2023.

    “Kini, dalam MNEK 2025, ketiga negara tersebut telah menjadi bagian dari latihan yang semakin strategis, menegaskan peran MNEK sebagai mekanisme diplomasi maritim yang membangun kepercayaan di tengah rivalitas global,” kata Fahmi.

    Tren ini, jelas Fahmi, menunjukkan bahwa MNEK telah berkembang dari sekadar latihan teknis menjadi forum multilateral yang inklusif dan efektif, meskipun ada ketegangan geopolitik.

    “Kehadiran negara-negara besar, termasuk diplomatnya, membuktikan bahwa Indonesia mampu menjadi titik temu bagi kepentingan strategis di Indo-Pasifik,” jelasnya.

    MNEK 2025 yang mengundang berbagai negara dari beragam blok politik menunjukkan bahwa Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif. 

    Indonesia tidak berpihak, tetapi tetap memiliki pengaruh dalam membentuk arsitektur keamanan regional.

    Fahmi menambahkan bahwa salah satu tantangan utama dalam hubungan internasional adalah membangun kepercayaan antarnegara, terutama di tengah persaingan geopolitik. 

    MNEK 2025 menawarkan confidence-building measures (CBM) yang memungkinkan angkatan laut negara-negara yang sering bersaing untuk berinteraksi dalam suasana non-konfrontatif.

    “Kehadiran AS, China, dan Rusia dalam satu forum latihan yang sama menciptakan ruang interaksi yang lebih cair, di luar diplomasi formal yang sering kali kaku,” ujar Fahmi.

    Melalui MNEK 2025, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia mampu memainkan peran kunci dalam diplomasi maritim global. 

    Dengan mengedepankan kerja sama non-tempur, ia membangun pemahaman dan kepercayaan multilateral di tengah dinamika geopolitik yang kompleks.

    “Pendekatan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan maritim regional dan memastikan bahwa Indonesia tetap relevan, dihormati, serta memiliki pengaruh dalam arsitektur keamanan Indo-Pasifik,” jelasnya.

  • Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Kunjungan DPRD Malang ke IKN Tuai Kritik, Bertentangan dengan Efisiensi

    Malang (beritajatim.com) – Di tengah seruan efisiensi anggaran dari pemerintah, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang justru terlihat mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Kunjungan tersebut menuai sorotan lantaran Presiden Prabowo Subianto telah mengimbau agar perjalanan dinas yang tidak mendesak ditiadakan.

    Belum jelas apakah kunjungan ini merupakan bagian dari agenda resmi atau sekadar melancong, namun aksi para wakil rakyat ini mendapat kritik tajam. Dalam rekaman video yang diterima wartawan, sejumlah anggota DPRD Kabupaten Malang tampak bersantai menikmati kawasan IKN. Beberapa di antaranya adalah Tantri Bararoh, Rodhiyah Ahla Samar, serta Agung Dwi Susanto, yang semuanya merupakan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Malang.

    Tantri diketahui sebagai Ketua Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan, sementara Rodhiyah berasal dari Fraksi Golkar, dan Agung dari Fraksi NasDem.

    “Tentu kalau memang itu hanya sekedar kunjungan kerja biasa tanpa ada asas manfaat bagi masyarakat Kabupaten Malang, maka sangat disayangkan ya. Apalagi perintah Presiden Prabowo sudah sangat tegas soal efisiensi perjalanan dinas,” kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek), Asep Suriaman, Jumat (21/2/2025).

    Terkhusus Tantri, lanjut Asep, seharusnya memiliki kepekaan terhadap situasi yang tengah dihadapi partainya saat ini. Menurutnya, PDI Perjuangan tengah menghadapi berbagai persoalan besar, sehingga kader partai semestinya menunjukkan empati dan tidak melakukan perjalanan dinas yang urgensinya dipertanyakan.

    “Perjalanan dinas yang dilakukan Tantri ini kan hanya selang beberapa waktu setelah Bu Mega menandatangani surat penundaan para kepala daerah terpilih untuk mengikuti retreat di Magelang, jadi harusnya Tantri peka dengan suasana kebatinan DPP Partainya yang bisa dibilang sedang bergabung atas status Sekjen PDIP oleh KPK,” tegas Asep.

    “Jadi patut dipertanyakan kegiatan yang dilakukan Tantri selaku kader PDI Perjuangan ini apakah bentuk pembangkangan dari instruksi sang Ketua Umum itu,” sambungnya.

    Asep menambahkan bahwa seharusnya perjalanan dinas tersebut tidak dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap keprihatinan partai.

    “Pemerintah sudah menggelorakan efisiensi anggaran. Tapi mereka wakil rakyat tetap tak patuh,” pungkas Asep. [yog/beq]

  • Tiba di Bandara YIA, Wayan Koster Membisu Soal Larangan Ikut Retret Kepala Daerah

    Tiba di Bandara YIA, Wayan Koster Membisu Soal Larangan Ikut Retret Kepala Daerah

    Kulonprogo, Beritasatu.com – Gubernur Bali sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali Wayan Koster tiba di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA), Kulonprogo. Kehadirannya diduga untuk menghadiri retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Seperti kepala daerah lainnya, Wayan Koster memilih mendarat di Bandara YIA karena jaraknya lebih dekat menuju Magelang. Namun, kedatangannya memancing pertanyaan mengingat sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengimbau kadernya yang menjadi kepala daerah untuk tidak mengikuti retret tersebut.

    Saat awak media mencoba menanyakan sikapnya terkait instruksi tersebut, Wayan Koster memilih bungkam dan menghindari wartawan. Ia juga enggan memberikan komentar terkait kesiapannya dalam mengikuti retret.

    Selain Wayan Koster, sejumlah gubernur yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (20/2/2025) juga terlihat tiba di Bandara YIA menggunakan pesawat yang sama untuk mengikuti retret kepala daerah. Mereka adalah Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad.

    “Baru tiba, rencana ke Magelang. Persiapan fisik tetap ada, terutama kesehatan sudah dicek,” ujar Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, Jumat (21/2/2025).

    Sejak Kamis (20/2/2025) petang, puluhan kepala daerah telah mendarat di Bandara YIA sebelum melanjutkan perjalanan ke Magelang. Bandara ini dipilih karena memiliki waktu tempuh yang lebih singkat, sekitar dua jam perjalanan menuju lokasi retret.

    Dalam retret ini, para kepala daerah akan mendapatkan pembekalan intensif selama sepekan di Lembah Tidar, Magelang, yang dikenal sebagai kawah candradimuka bagi calon pemimpin. Mereka mengaku antusias dan siap mengikuti seluruh rangkaian retret kepala daerah.

  • Tarif Tol Selama Mudik Lebaran Dapat Diskon, Berapa Besarannya?

    Tarif Tol Selama Mudik Lebaran Dapat Diskon, Berapa Besarannya?

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan adanya diskon tarif tol pada musim mudik Lebaran 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

    Pemberian diskon tarif tol pada momen libur hari besar keagamaan nasional, seperti Lebaran, Natal, dan Tahun Baru bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang melakukan perjalanan jauh.

    “Kalau hari-hari besar keagamaan nasional seperti itu, kita kasih diskon,” ujar Dody dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Saat ini, Kementerian PU masih membahas besaran diskon yang akan diberikan bersama Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Dody memastikan, dalam waktu dekat akan ada pengumuman resmi terkait persentase diskon yang berlaku.

    “Kami sedang menggodok bersama pengusaha jalan tol untuk menentukan besarannya. Mudah-mudahan setidaknya sama dengan diskon tarif tol saat libur Natal dan Tahun Baru,” katanya.

    Dody juga menyampaikan rencana ini kepada Presiden Prabowo Subianto.

    “Dalam rapat terbatas, saya sudah sampaikan ke Pak Presiden, insyaallah bisa ada diskon. Hanya memang angkanya belum bulet,” kata Dody terkait diskon tarif jalan tol selama Lebaran.  

  • Restu Komdigi Merger XL Axiata dan Smartfren Diungkap Maret 2025

    Restu Komdigi Merger XL Axiata dan Smartfren Diungkap Maret 2025

    Jakarta

    Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan perkembangan terbaru terkait kelanjutan merger operator seluler antara XL Axiata, Smart Telecom, dan Smartfren.

    Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan bahwa proses peninjauan penggabungan operator seluler itu saat ini tengah dilakukan dan akan ditentukan dalam waktu dekat ini.

    “Merger XL dengan Smartfren, Smartel juga ya. Intinya bahwa kita sudah membentuk tim, tim yang mengkaji terhadap penyelenggaraan merger ini. Nah, dari hasil sementara, mereka sudah memberikan gambaran masukan data-data tentang komitmen pembangunan mereka sejauh ini seperti apa,” ujar Wayan ditemui di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Wayan menambahkan, mereka juga telah memaparkan terkait pemanfaatan frekuensi yang dimiliki dari hasil penggabungan, apakah efektif atau tidak.

    “Ketiga, rencana pembangunan dengan pasca mereka merger ke mana saja. Jangan sampai, artinya merger ini harus bermanfaat untuk masyarakat juga. Artinya, nanti ada pertumbuhan pembangunan infrastruktur dengan merger ini,” ucapnya.

    Wayan belum mengetahui soal nasib frekuensi XLSmart, entitas perusahaan baru hasil merger XL dan Smartfren ini, yang akan dikembalikan ke negara. Sebab, sampai saat ini masih ditinjau, termasuk aspek Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.

    “Kalau dikembalikan itu ternyata tidak memiliki value, misalnya dari sisi frekuensinya ya. Kemudian, kita akan ada potensi kehilangan BHP frekuensi, ya jangan diambil. Kita lihat dulu pengembangannya. Saya belum bisa melihat frekuensi,” kata dia.

    Disampaikan Wayan, Komdigi akan menyampaikan hasil restu pemerintah terkait merger XL dan Smartfren itu direncanakan akan diketahui pada Maret 2025.

    “Kemungkinan ya dalam waktu cepat, misalnya 1-2 minggu ke depan sudah keluar persetujuan prinsip. (Bulan Maret?) Kurang lebih persetujuan prinsip. Kami ingin lebih cepat karena mereka juga kan harus memproses administrasinya ke KPPU, OJK, dan lain sebagainya,” pungkas wayan.

    Diberitakan sebelumnya, pada Desember 2024, XL Axiata, Smartfren, dan Smart Telecom mengumumkan kesepakatan definitif untuk melakukan merger yang nantinya menjadi XLSmart.

    Kesepakatan tersebut terjadi usai menandatangani perjanjian definitif untuk usulan penggabungan dengan nilai perusahaan pra-sinergi gabungan sebesar Rp 104 triliun atau USD 6,5 miliar.

    Disebutkan bahwa XL Axiata akan menjadi entitas yang bertahan, sedangkan Smartfren dan SmartTel akan menggabungkan diri menjadi bagian dari XLSmart. Axiata Group Berhad dan Sinar Mas akan menjadi pemegang saham pengendali bersama, masing-masing memiliki 34,8% saham di XLSmart, dengan pengaruh yang sama terhadap arah dan keputusan strategisnya.

    Terbaru, Axiata Group Berhad dan Sinar Mas mengumumkan penandatanganan dua Nota Kesepahaman untuk kolaborasi dan penuntasan merger. Acara dilakukan di depan Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto di Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Selasa (28/1/2025).

    Nota kesepahaman pertama untuk kolaborasi terkait sinergi potensial di Malaysia, Indonesia, dan kawasan Asia Tenggara. Dengan memanfaatkan ekosistem telekomunikasi masing-masing pihak, Axiata dan Sinar Mas menjajaki penyediaan solusi 5G mutakhir, layanan untuk bisnis, infrastruktur digital, hingga inovasi fintech yang bermuara pada dukungan inisiatif transformasi digital di kawasan.

    (agt/fay)

  • Pakai Baju Loreng, Begini Gaya Bupati Malang Sanusi di Akmil Magelang

    Pakai Baju Loreng, Begini Gaya Bupati Malang Sanusi di Akmil Magelang

    Malang (beritajatim.com) – Instruksi pelarangan kepala daerah terpilih dari PDIP ikut retret ke Magelang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025, tak digubris Bupati Malang terpilih HM Sanusi.

    Memakai topi dan berseragam loreng, Sanusi nampak enjoy setibanya di Akademi Militer Magelang. Bupati Malang dua periode tersebut bahkan mengabadikan momen kedatangan dirinya yang disambut marching band Akmil Magelang.

    Sambil berbaris, Sanusi mengabadikan dirinya dengan swavideo diiringi alunan marching band. Ia berbaris rapi dengan sejumlah Kepala Daerah terpilih untuk mengikuti pembekalan di Akmil mulai 21 hingga 28 Februari 2025.

    Juru Bicara (Jubir) Tim 9 HM Sanusi, Ahmad Khusaeri, mengatakan, Sanusi setelah dilantik langsung bersiap mengikuti retret bersama kepala daerah lain di Magelang.

    “Terlebih Presiden Prabowo karena sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan seksama jauh sebelum terbitnya surat dari PDI-Perjuangan, jadi Sanusi tetap berangkat ke Magelang (retret),” kata Mas Kus, sapaan akrabnya, Jumat (21/2/2025).

    Mas Kus yang ikut mendampingi Pelantikan Sanusi ke Jakarta okeh Presiden Prabowo bilang, Abah Sanusi tetap menghormati instruksi Megawati tentang pelarangan ikuti retret.

    “Hal itu menurut kami adalah suatu sikap yang normal walau akan banyak masalah yang akan timbul, baik problem sederhana maupun yang paling pelik dan sulit. Kami menghormati hal itu,” tutur Mas Kus.

    Mas Kus menjelaskan, instruksi ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI-Perjuangan sebagai sikap dari ditangkapnya sekjen partai oleh KPK adalah hal yang manusiawi, dan hal itu menurut kami adalah suatu sikap yang normal walau akan banyak masalah yang akan timbul, baik problem sederhana maupun yang paling pelik sekalipun.

    Masih kata Mas Kus, berbeda dengan tempat dan daerah lain, pasangan Sanusi – Latifah memang diusung dan mendapat rekomendasi dari PDI-Perjuangan. Akan tetapi bukan merupakan pasangan yang diusung hanya oleh satu parpol. Disamping dapat rekom dari PDI-Perjuangan, paslon ini juga ada PKB, Nasdem, dan Gerindra, serta parpol non parlemen lainnya, termasuk PSI.

    “Terkait kegiatan, Abah Sanusi akan tetap berangkat ke Magelang. Keberangkatan beliau tidak bisa diartikan membangkang keinginan partai, tapi terlebih untuk menghormati pemerintah, terlebih Presiden Prabowo karena sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan seksama jauh sebelum terbitnya surat dari PDI-Perjuangan,” pungkas Mas Kus. [yog/beq]

  • Bang Doel perdana pemerintahan langsung ke lokasi banjir Kali Krukut

    Bang Doel perdana pemerintahan langsung ke lokasi banjir Kali Krukut

    Wakil Gubernur DKI Rano Karno atau disapa Bang Doel perdana terjun langsung ke lokasi banjir tepatnya kawasan Kali Krukut segmen Jalan NIS, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.

    Bang Doel perdana pemerintahan langsung ke lokasi banjir Kali Krukut
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Jumat, 21 Februari 2025 – 12:31 WIB

    Elshinta.com – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno atau akrab dikenal sebagai Bang Doel pada perdana pemerintahannya langsung ke lokasi banjir tepatnya di kawasan Kali Krukut segmen Jalan NIS, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

    “Hari ini pertama kerja agenda ini salah satu program kerja 100 hari pertama yakni mengeruk seluruh sungai,” kata Rano Karno saat ditemui di Jakarta Selatan, Jumat.

    Rano mengatakan akan mengeruk semua kali di Jakarta untuk mengendalikan banjir. Sekitar pukul jam 08.45 WIB, Rano menyusuri gang kecil di kawasan rawan banjir tersebut. Tak lupa dia juga menyapa warga sekitar. Dia tampak antusias mendengar penjelasan dari Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum dan Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin.

    Pada Jumat ini, Rano Karno menjadi Gubernur DKI sementara selama seminggu mengingat Pramono menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, selama 21-28 Februari 2025. Pengerukan semua kali atau sungai untuk mencegah banjir di Jakarta menjadi tugas pertama Pramono Anung dan Rano Karno usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Pramono dan Rano akan melakukan “Parade Senja” melibatkan sekitar 5.000 petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dalam rangka penanganan banjir di Jakarta.

    Pengerukan kali tersebut merupakan salah satu tugas dari program 100 hari kerja yang akan dijalankan Pramono Anung-Rano Karno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sebelum pelantikan, Doel bersama istri mendatangi kediaman Pramono di Cipete, Jakarta Selatan pada pukul 06.11 WIB.

    Sebanyak 961 kepala daerah, terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota dan 85 wakil wali kota dilantik dalam satu rangkaian prosesi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis. Upacara pelantikan dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto yang akan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih.

    Pelantikan kepala daerah secara serentak disebut menjadi momen bersejarah yang menandai komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Gedung DPR di IKN Bakal Dilengkapi Museum dan Ukiran Khas Indonesia, Panel Surya Juga Diperbanyak – Halaman all

    Gedung DPR di IKN Bakal Dilengkapi Museum dan Ukiran Khas Indonesia, Panel Surya Juga Diperbanyak – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) diminta Presiden Prabowo Subianto untuk didesain ulang.

    Prabowo memberi arahan itu saat rapat pada 3 Februari2025  lalu. Pada Jumat (21/2/2025) ini, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) melakukan Rapat Koordinasi Pembahasan Progress Pembangunan IKN.

    Menko IPK Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan, beberapa poin yang menjadi arahan Prabowo di antaranya adalah revisi konsep awal kawasan legislatif.

    “Khususnya gedung sidang paripurna,” kata AHY dikutip dari siaran pers Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

    AHY mengatakan, hasil revisi sudah lebih baik dari versi awal, tetapi tetap perlu ada penyempurnaan. Prabowo juga menyoroti soal interior gedung. Maka dari itu, diperlukan desain ulang dengan melakukan benchmark terhadap gedung legislatif dan yudikatif di beberapa negara lain.

    “Kita berusaha menjawab apa yang beliau harapkan,” ujar AHY.

    Ia mengatakan, Prabowo tidak hanya menekankan pada estetika saja, tetapi juga nilai filosofis. Prabowo berharap Indonesia bisa menjadi rujukan bagi negara lain.

    Maka dari itu, desain interior dan eksterior gedung legislatif dan yudikatif di IKN perlu melambangkan Indonesia sebagai negara besar yang penuh dengan sejarah dan budaya yang kuat.

    “Namun, tetap memenuhi standar universal dan berkelas dunia,” ujar AHY.

    Dalam kesempatan sama, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan studi banding untuk tim penguatan desain IKN tidak perlu dilakukan karena keterbatasan anggaran. Menurut dia, referensi dapat diperoleh secara daring melalui internet.

    Referensi gedung akan dilihat dari India, Mesir, Turki, dan Srilanka.
    “Terkait saran dari Bapak Menko AHY dan Kepala OIKN tentu akan ditindaklanjuti oleh tim. Mungkin dalam 2 minggu kedepan, kita akan minta waktu ke Presiden Prabowo untuk memaparkan revisi desain,” ujar Dody.

    Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN, mengatakan ruang sidang paripurna akan disesuaikan supaya modern, tetapi tetap mencerminkan ciri khas Indonesia.

    Dia bilang, beberapa alternatif desain disiapkan terutama penyesuaian bentuk atap. Adapun Prabowo juga menyampaikan untuk melengkapi kawasan entrance atau lobi dengan galeri atau museum.

    Mengenai interior, Prabowo juga menyampaikan untuk melihat referensi dari Gedung Parlemen India karena banyak kesamaan terkait penggunaan ornamen dan ukiran.

    “Tentunya akan kami tindaklanjuti dan siapkan beberapa referensi penyesuaian desainnya,” kata Diana.

    Diana juga menjelaskan bahwa akan dilakukan peningkatan pemanfaatan solar panel pada gedung-gedung perkantoran legislatif dan yudikatif di IKN.

    Pemanfaatan solar panel akan ditingkatkan dari semula empat persen, menjadi sekitar 11 persen untuk gedung-gedung perkantoran di IKN.

    Untuk komplek perkantoran yudikatif juga akan disamakan dengan penyesuaian di kawasan legislatif.

    “Tetap modern, namun tetap mencerminkan ciri khas budaya Indonesia,” ujar Diana.

    AHY mengatakan, keputusan terkait desain ulang gedung legislatif dan yudikatif tetap ada di tangan Prabowo.

    “Setelah dituangkan dalam desain, nanti kita akan bertemu Presiden dan menyampaikan beberapa alternatif. Tentu nanti beliau yang tetap akan memutuskan,” ucap AHY.

    Ia mengatakan pemilihan material perlu diperhatikan dan juga biayanya. Kemudian, kemudahan untuk mendapatkan materialnya, pemeliharaan​ dan juga ketahanannya.

    “Namun overall, saya rasa kita sudah ada kemajuan yang baik dan tinggal menunggu penyesuaian desain ini selesai,” pungkas AHY.

  • DPC Partai Demokrat Jakarta Utara dukung AHY jadi ketum

    DPC Partai Demokrat Jakarta Utara dukung AHY jadi ketum

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com.

    Punya komitmen bangun masyarakat pesisir

    DPC Partai Demokrat Jakarta Utara dukung AHY jadi ketum
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Februari 2025 – 14:27 WIB

    Elshinta.com – Plt Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Utara, Iwan Bramantyo menegaskan, jajaran Partai Demokrat se-Jakarta Utara solid mendukung kembali Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030.

    Dia menilai, AHY merupakan pemimpin muda yang visioner dengan komitmen besar membawa arah perbaikan untuk bangsa Indonesia. Terlebih, katanya, AHY yang saat ini dipercaya sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan cukup concern dalam pembangunan masyarakat pesisir.

    “Mas AHY terbukti menjalankan komitmennya untuk meminimalisir banjir rob di kawasan pesisir utara Jakarta. Untuk itu, Kami DPC Demokrat Jakarta Utara termasuk DPAC hingga ranting, solid mendukung mas AHY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030,” ujar Iwan kepada wartawan, Jum’at (21/2).

    Salah satu komitmen AHY untuk menuntaskan banjir di utara Jakarta adalah melanjutkan pembangunan tanggul raksasa atau Giant Sea Wall. Iwan menilai, pembangunan infrastruktur itu merupakan komitmen konkret untuk warga Jakarta.

    “Apalagi, mas Ketum selalu berpesan agar pembangunan infrastruktur tidak hanya untuk membangun infrastruktur semata, tapi membangun infrastruktur yang berdampak langsung pada produktivitas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Iwan.

    Sebelumnya, Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta, Mujiyono, memastikan bahwa partainya bersama enam DPC (Dewan Pimpinan Cabang) Partai Demokrat se-Jakarta telah sepakat untuk mendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali memimpin partai tersebut.

    “Alhamdulillah, kami Demokrat Jakarta bersama 6 DPC Partai Demokrat se-Jakarta bersuara bulat untuk kembali mendukung penuh Mas Agus Harimurti Yudhoyono menjadi Ketum Partai Demokrat periode 2025-2030,” ujar Mujiyono dalam keterangannya, Senin (17/2/2025).

    Di tengah berbagai gempuran politik, kata Mujiyono, AHY mampu membawa Partai Demokrat kembali ke pemerintahan. Ia menyebutkan bahwa saat ini partai semakin solid, meski sebelumnya sempat menghadapi serangan dari kelompok-kelompok yang dianggap pengkhianat.

    Menurutnya, kepemimpinan AHY terbukti mampu mengoordinasikan suara kader di berbagai daerah untuk melawan berbagai upaya yang dianggap tidak sah, termasuk kongres abal-abal yang terjadi di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Di bawah kepemimpinan AHY, Partai Demokrat juga mampu melewati masa-masa sulit politik, bahkan mendapatkan kepercayaan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menunjuk AHY sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Mujiyono menambahkan, dalam 100 hari pemerintahan Prabowo, AHY terbukti berhasil memperbaiki citra positif Partai Demokrat di mata rakyat Indonesia. “Kinerja AHY dalam pemerintahan pun semakin terbukti mampu mendorong kesejahteraan masyarakat, dengan fokus pada peningkatan sumber daya manusia, pemberdayaan pemuda, kesejahteraan masyarakat hingga masalah sosial-ekonomi,” katanya.

    Sumber : Radio Elshinta

  • BTN dan Program 3 Juta Rumah: Wujudkan Mimpi Rumah Idaman untuk Semua – Halaman all

    BTN dan Program 3 Juta Rumah: Wujudkan Mimpi Rumah Idaman untuk Semua – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Hari Selasa, 22 Oktober 2024 menjadi hari yang paling membahagiakan bagi pasangan Ryan Hidayat dan Nanda Lusiana.

    Keduanya menyambangi kantor Bank BTN KC Surakarta yang berada di Jalan Slamet Riyadi, Kota Surakarta dengan langkah ringan.

    Tak peduli tentang tentang teriknya cuaca hari itu, mereka asyik bercengkerama di atas sepeda motor matik keluaran tahun 2019.

    Mereka membicarakan tentang harapan dan impian yang akhirnya terwujud pada siang itu: memiliki sebuah rumah.

    Ya, tepat pada pukul 14.00 WIB, Ryan Hidayat dan Nanda Lusiana sah menjadi pemilik sebidang rumah bersubsidi di wilayah Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar.

    Keduanya baru saja menyelesaikan akad rumah dengan pihak Bank BTN, developer, dan notaris.

    Setelah menandatangani semua berkas, mulut Ryan merapal doa-doa syukur, sedangkan Nanda tak bisa lagi menyembunyikan lagi rasa bahagianya.

    Impian bisa memiliki rumah sendiri, sebenarnya sudah diidamkan pasangan ini sejak sebelum menikah pada bulan Juni 2024.

    “Sebelum menikah, kami sudah berkomitmen untuk cari rumah sendiri, hidup mandiri berdua,” kata Ryan membuka percakapan dengan Tribunnews.com, Senin (17/2/2025) lalu.

    Namun keinginan ini tak bisa langsung terwujud. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Ryan yang berada di Kecamatan Nguter, Sukoharjo.

    Sementara tempat kerja pasangan ini cukup jauh yaitu di Kecamatan Colomadu, Karanganyar dan Kecamatan Kartosuro, Sukoharjo atau sekira 40 Km dari rumah orang tua.

    “Apalagi istriku ada kerja shift malam. Dari kantor jam 22.00 WIB, sampai rumah bisa lebih dari jam 23.00 WIB. Kasihan juga,” ungkapnya.

    Melihat sendiri kondisi sang istri yang begitu kelelahan begitu sampai di rumah, tekad Ryan untuk segera memiliki rumah semakin kuat.

    Bersama sang istri, Ryan yang bekerja sebagai karyawan di sebuah supermarket ini mulai mencari informasi tentang rumah dengan harga terjangkau.

    RUMAH SUBSIDI – Rumah Ryan Hidayat dan Nanda Lusiana yang berada di wilayah Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar, Kamis (21/2/2025).

    Dengan gaji hanya sebatas Upah Minimum Regional (UMR) Sukoharjo dan Karanganyar yaitu Rp 2,2 juta, membeli rumah bersubsidi dengan cara KPR menjadi pilihan realitis Ryan kala itu.

    Ya, meski sama-sama memiliki penghasilan, keduanya masih termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

    Merujuk pada Keputusan Menteri PUPR Nomor 22/KPTS/M/2023, MBR adalah masyarakat dengan penghasilan maksimal senilai Rp 7 juta bagi yang belum kawin dan maksimal senilai Rp 8 juta untuk yang sudah kawin.

    “Saat mencari lokasi yang cocok, ketemulah dengan rumah yang sekarang kita tempati. Pertama kali lihat, saya sama istri langsung jatuh cinta karena desain bangunannya estetik, beda dari perumahan yang lain,” tuturnya.

    Namun yang paling utama, lanjut Ryan, akses menuju ke tempat bekerja mereka cukup dekat. Hanya sekira 20 menit, memangkas waktu 40 menit dari perjalanan sebelumnya.

    Yang lebih membuat mereka semakin mantap membeli rumah tersebut adalah saat mengetahui bank penyalur KPR yang akan memfasilitasi adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

    Segera mereka mengurus sejumlah persyaratan agar dapat mengikuti program KPR BTN Sejahtera. Ini adalah program KPR bersubsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang ditujukan untuk MBR.

    Dengan uang muka yang ringan mulai dari 1 persen, suku bunga sebesar 5 persen yang bersifat tetap, jangka waktu KPR hingga 20 tahun, serta tidak dikenakan premi asuransi dan PPN dari KPR, menjadikan KPR BTN Sejahtera sebagai program andalan BTN.

    “Saat itu, pihak bank sangat membantu kami untuk mengurus persyaratan ini. Bahkan kami dilayani meski operasional bank sudah tutup. Waktu itu kami ke kantor BTN sekira pukul 16.30 WIB,” kenang dia.

    Setelah melalui sejumlah tahapan, proses pengajuan KPR pun langsung disetujui. Dan akad rumah pun digelar tepat dua hari setelah pelantikan Presiden-Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

    “Cicilan saya per bulan Rp 1.070.000 dengan tenor 20 tahun. Masih terjangkau bagi pekerja seperti kami dengan gaji UMR,” tandas Ryan.

    Sudah Salurkan 29.000 Rumah

    RUMAH SUBSIDI – Kawasan perumahan subsidi di wilayah Jeruksawit, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar, Kamis (21/2/2025).

    Sementara itu, terhitung sejak Presiden Prabowo dilantik, PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk telah menyalurkan sebanyak 29 ribu unit rumah.

    “Sejak pemerintah baru atau 20 Oktober sampai tanggal 5 Desember kemarin, datanya atau kurang lebih 46 hari sudah tersalur 29.000 unit rumah,” kata Direktur Utama Bank BTN, Nixon LP Napitupulu saat soft launching Super Apps Bale by BTN pada rangkaian HUT KPR BTN ke-48 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Minggu (15/12/2024).

    Ia mengaku, kuota subsidi rumah sudah habis sebab penyalurannya dinilai lebih cepat. Ia mencatat kalangan perempuan yang melakukan akad pembelian rumah sudah mencapai 32 persen. 

    Bahkan, kalangan milenial sudah mencapai 76,7 persen dari seluruh akad KPR.

    “Milenial hari ini sudah 76,7 persen dari seluruh akad KPR dilakukan oleh kelompok milenial atau pasangan baru,” imbuhnya.

    Meski begitu Nixon mengaku masih ada tantangan yang harus dihadapi yaitu mendorong sektor informal untuk memiliki rumah tinggal yang layak. Meskipun datanya baru mencapai 10 persen.

    “Ini menjadi PR bagi kami untuk mendorong sektor informal agar bisa memiliki rumah. Seperti sopir ojek online, tukang bakso, dan sebagainya, juga berhak untuk memiliki rumah di Indonesia,” jelasnya.

    Oleh karena, BTN sangat mendukung Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan Kepala Negara dengan tujuan salah satunya mengurangi angka backlog.

    Backlog perumahan adalah kesenjangan antara jumlah rumah yang dibutuhkan dengan jumlah rumah yang sudah dibangun.

    Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) BPS 2024, angka backlog perumahan di Indonesia pada tahun 2023 saat ini masih mencapai 9,9 juta unit.

    “Kita sangat mendukung (program) 3 Juta agar backlog-nya biar cepat kelar. Kita bermimpi (tahun) 2045, 100 tahun Indonesia, backlog perumahan itu habis,” kata Nixon, Minggu (10/3/2024).

    Salah satu cara yang ditempuh BTN untuk mendukung Program 3 Juta Rumah adalah melalui penyaluran KPR untuk rumah subsidi. 

    Penyaluran KPR untuk rumah subsidi sebagai bukti kontribusi BTN dalam membuka akses pembiayaaan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan terjangkau, terutama untuk MBR.

    Menurut dia, dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah dilakukan secara berkesinambungan agar program tersebut dapat terwujud dengan baik.

    “Kami telah mengusulkan kepada pemerintah sebagai terobosan untuk meningkatkan penyaluran target tiga juta rumah,” kata dia.

    Di antara usulan itu adalah perubahan skema subsidi atau bantuan pembiayaan perumahan, perpanjangan jangka waktu pembiayaan sehingga angsuran menjadi lebih murah, serta permintaan dukungan untuk alternatif sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Dalam rangka penyaluran KPR Subsidi untuk Program 3 Juta Rumah, Nixon mengatakan, BTN juga berkomitmen untuk menjangkau lebih banyak pekerja sektor informal.

    Hal ini merupakan upaya BTN untuk menjadikan pembiayaan rumah lebih inklusif sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraannya. 

    Nixon menerangkan, dukungan BTN untuk Program 3 Juta Rumah telah terangkum dalam salah satu misi BTN pada 2025 yakni menjadi mitra utama pemerintah dalam inklusi perumahan dan keuangan. 

    BTN memiliki pemahaman yang sama dengan pemerintah bahwa program perumahan rakyat harus berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pengentasan kemiskinan.

    “Dengan penyaluran KPR Subsidi, BTN membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi kami untuk 2025, yakni menjadi Mitra Utama dalam Pemberdayaan Finansial Keluarga Indonesia,” kata Nixon.

    Kinerja BTN yang telah menyalurkan hampir 30 ribu unit rumah sejak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai pujian dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait.

    Maruarar juga mengapresiasi inovasi BTN sebagai BUMN, yang mampu menyalurkan KPR tidak hanya bagi masyarakat berpenghasilan tetap, tapi juga bagi kelompok pekerja informal. 

    “Saya apresiasi BTN yang bisa memberikan KPR, contoh pemilik warung bakso bisa mendapatkan KPR, meski tidak memiliki slip gaji. Ada juga pemilik warung sayur yang bisa mendapatkan KUR,” kata Maruarar di sela acara Akad KPR Massal di Pondok Taktakan, Serang, Banten, Kamis (12/12/2024).

    Kini, agenda prioritas pemerintah di sektor perumahan tersebut bakal menempatkan kembali BTN sebagai tulang punggung program. 

    Bank BUMN spesialis KPR ini telah memainkan peran penting dalam menyalurkan KPR bersubsidi dan menjadi ujung tombak penekan angka backlog selama program sejuta rumah berjalan.  (*)