Fadli Zon: Kalau Kritik Oknum Tak Masalah, Jangan Rugikan Institusi
Editor
KOMPAS.com
– Menteri Kebudayaan (Menbud)
Fadli Zon
menyatakan dukungannya dalam kebebasan berekspresi, termasuk pada karya lagu ciptaan band atau grup musik Sukatani berjudul “Bayar Bayar Bayar”.
Namun, ia mengingatkan bahwa kebebasan tersebut tetap harus memperhatikan batasan agar tidak merugikan institusi tertentu.
Fadli mengatakan bahwa pemerintah mendukung kebebasan berekspresi, namun ada batasan yang harus dipatuhi, yakni tidak menyinggung suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) serta institusi.
“Di Indonesia itu kan SARA salah satu yang jadi bagian batasan kita dan tentu saja undang-undang kita. Misalnya jangan sampai menyinggung suku, agama, ras, antargolongan, ya bahkan juga institusi-institusi yang bisa dirugikan,” kata Fadli, saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, seperti dilansir dari Antara, pada Jumat.
Terkait lagu “Bayar Bayar Bayar” karya
band Sukatani
yang sempat viral, Fadli menyatakan bahwa kritik terhadap oknum tidak menjadi masalah.
Namun, di sisi lain, Fadli menilai, lagu yang bertujuan untuk mengkritik oknum tertentu, bisa saja justru menyamaratakan penilaian terhadap seluruh institusi.
“Kalau mengkritik orang atau pelaku atau oknum, saya kira tidak ada masalah. Tapi, kalau itu bisa membawa institusinya, yang kemudian terkena dampak, ini yang mungkin bisa jadi masalah. Misalnya kalau wartawan, pers, dipukul rata seperti itu, saya kira teman-teman pers juga akan protes. Tidak semua pers seperti itu,” kata dia.
Band punk asal Purbalingga, Jawa Barat, Sukatani, telah menyampaikan permintaan maaf kepada kepolisian melalui video yang diunggah di akun media sosial mereka.
Dalam unggahan media sosial band tersebut, dua personel band Sukatani, Muhammad Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, menyampaikan permintaan maaf kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Polri atas lirik lagu “Bayar Bayar Bayar”.
Sebagai informasi, salah satu bagian lirik pada lagu tersebut adalah “mau bikin SIM, bayar
polisi
, ketilang di jalan, bayar polisi”.
“Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul ‘Bayar Bayar Bayar’ yang liriknya bayar polisi, yang telah kami nyanyikan hingga menjadi viral. Lagu ini sebenarnya saya ciptakan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan,” ucap Alectroguy.
Alectroguy selaku gitaris band itu mengatakan bahwa saat ini lagu tersebut telah dicabut dari platform streaming lagu Spotify.
Ia juga mengimbau kepada para pengguna platform media sosial untuk menghapus konten yang menggunakan lagu tersebut.
“Dengan ini, saya mengimbau kepada semua pengguna platform media sosial yang telah memiliki lagu kami dengan judul ‘Bayar Bayar Bayar’, lirik
lagu bayar polisi
, agar menghapus dan menarik semua video yang menggunakan lagu kami karena apabila ada risiko di kemudian hari, sudah bukan tanggung jawab kami,” ujar dia.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Prabowo
-
/data/photo/2025/02/21/67b836150b414.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Fadli Zon: Kalau Kritik Oknum Tak Masalah, Jangan Rugikan Institusi")
Fadli Zon: Kalau Kritik Oknum Tak Masalah, Jangan Rugikan Institusi
-
Massa Aksi Indonesia Gelap akan Bertahan hingga Pukul 21.00 WIB, Tegaskan Tak akan Mau Diundang ke Istana
FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Aksi elemen mahasiswa untuk memprotes kebijakan pemerintah dilakukan di berbagai daerah. Di Ibu Kota DKI Jakarta, massa aksi Indonesia Gelap memilih bertahan di sekitar Bundaran Patung Kuda sampai pukul 21.00 WIB.
Mereka bertahan untuk terus menyuarakan aspirasi. Ketegangan sempat tampak ketika beberapa petasan dan molotov dilemparkan ke arah aparat kepolisian yang bertugas mengamankan aksi tersebut.
Tidak lama setelahnya, terlihat lontaran kembang api yang ditembakkan dari arah belakang kerumunan massa ke udara. Situasi tersebut direspons oleh aparat kepolisian dengan menyampaikan imbauan melalui pengeras suara.
Mereka meminta massa aksi Indonesia Gelap melakukan aksi dengan tertib. Selain itu, petugas yang berjaga juga diminta untuk tetap bertahan dan tidak terprovokasi.
”Untuk petugas tidak terprovokasi dan tetap bertahan,” komando polisi dari balik pengeras suara.
Di tempat yang sama, Juru Bicara Aksi Indonesia Gelap, Tegar Afriansyah menyampaikan bahwa massa akan bertahan sampai pukul sembilan malam. ”Kami akan bertahan sampai jam sembilan malam,” kata dia.
Mereka akan bertahan sambil terus menyampaikan tuntutan kepada pemerintah yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Namun, mereka tidak meminta dan tidak berharap pihak Istana menemui massa aksi Indonesia Gelap.
”Kami tidak berharap ditemui oleh pihak istana, kami akan tetap bertahan dengan melakukan aksi duduk diam di (Bundaran) Patung Kuda,” imbuhnya. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah Prabowo-Gibran.
-
Janji Dedi Mulyadi Tak Pakai Mobil Dinas usai Jadi Gubernur, Banyak Hapus Anggaran Tak Perlu
TRIBUNJATIM.COM – Dedi Mulyadi akan melakukan sejumlah gebrakan di awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Jawa Barat terpilih.
Beberapa anggaran yang dianggapnya tidak begitu mendesak akan dihapus Dedi Mulyadi.
Untuk kegiatan operasionalnya, ia juga mengaku tidak akan menggunakan mobil dinas.
“Saya enggak ada (mobil dinas). Saya pakai mobil pribadi, mobil dinas Gubernur lama juga banyak banget,” ujar Dedi usai mengikuti Pelantikan Kepala Daerah di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025) lalu.
Politikus Gerindra tersebut juga mengatakan, dirinya juga akan menghapus anggaran pembelanjaan baju dinas untuk Gubernur.
“Misalnya anggaran baju dinas saya dihapus, anggaran baju dinas Gubernur Jawa Barat 150 juta lebih dinolkan,” tuturnya.
Kemudian anggaran kunjungan luar negeri juga ditiadakan.
“Anggaran kunjungan luar negeri 1,5 miliar dinolkan, anggaran perjalanan dinas 1,8 miliar disisakan hanya 700 juta,” katanya.
“Hilang hampir 40 persen,” imbuh Dedi.
Dedi menekankan bahwa pihaknya tidak perlu lagi melakukan perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan pemerintahan.
Ia juga meminta jajaran pemerintahannya untuk menghentikan kegiatan yang berkedok studi banding dan seminar yang dinilai tidak produktif.
Dedi mengungkapkan, seminar dan studi banding yang dilakukan selama puluhan tahun tidak menghasilkan apapun kecuali surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan.
“Untuk penuhi kebutuhan warga Jawa Barat, karena kegiatan begitu berpuluh tahun tak hasilkan apapun kecuali SPJ,” pungkas Dedi.
Selain itu, mantan Bupati Purwakarta ini mengatakan, dirinya akan menghapus program yang tidak menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi usai dilantik di Istana, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Ia mengungkap sejumlah anggaran tak wajar di Jawa Barat. (KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA)
Ia akan meniadakan program yang tidak masuk akal, salah satunya pembelian alat telekomunikasi untuk sekolah.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah ketimpangan dalam anggaran bantuan pembangunan ruang kelas baru dengan anggaran pembelian alat-alat telekomunikasi sekolah.
Dedi Mulyadi menyebutkan bahwa bantuan anggaran untuk pembangunan ruang kelas baru Rp60 miliar.
Namun di sisi lain, anggaran untuk pengadaan alat telekomunikasi sekolah justru jauh lebih besar, yakni Rp730 miliar.
“Ada (kejanggalan). Misalnya begini, bantuan membangun ruang kelas baru Rp60 miliar, tapi anggaran pembelian alat telekomunikasi sekolah Rp730 miliar,” ungkapnya.
“Itu kan aneh. Kelas belum ada perangkat, digital disiapin, aplikasi-aplikasi kita mulai hapuskan kalau enggak bermanfaat bagi kepentingan publik,” imbuh Dedi Mulyadi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2/2025).
Dedi Mulyadi pun akan menaikkan anggaran beberapa sektor prioritas.
Seperti pembangunan ruang kelas baru dari yang sebelumnya Rp60 miliar menjadi Rp1,2 triliun.
Dana tersebut bersumber dari efisiensi anggaran.
Hingga tadi malam, dana yang berhasil diefisiensi sebesar Rp5,5 triliun.
Dana tersebut akan dialihkan ke sektor prioritas seperti pendidikan.
“Ini untuk membangun 3.333 ruang kelas baru, sekolah baru, dan membebaskan tanah untuk pembangunan sekolah dalam dua tahun ke depan,” kata Dedi dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (20/2/2025).
Selain itu, untuk infrastruktur jalan, akan ditingkatkan dari Rp 600 miliar menjadi Rp2,4 triliun.
Dana tersebut untuk memperbaiki infrastruktur jalan agar investasi dapat berkembang.
Terkait investasi, ia menegaskan akan menangani masalah oknum ormas yang menghambat investasi dengan menyiapkan program ‘Operasi Jabar Manunggal’.
Tujuannya untuk mendampingi perusahaan dan melindungi mereka dari gangguan terkait pembebasan tanah, pembangunan, rekrutmen tenaga kerja hingga produksi limbah.
Dari hasil efisiensi anggaran, Pemdaprov Jabar juga akan mengalokasikan anggaran untuk menyediakan sambungan listrik bagi hampir 200.000 warga yang belum memiliki listrik, dinaikkan dari Rp20 miliar menjadi Rp350 miliar.
Selain itu, program renovasi rumah bagi warga miskin akan ditingkatkan dengan anggaran dari Rp20 miliar menjadi Rp120 miliar, dengan alokasi dana Rp40-50 juta per unit rumah.
Di sektor kesehatan, Pemdaprov Jabar akan membangun rumah sakit baru, Puskesmas pembantu, dan menyediakan 200 unit ambulans untuk daerah terpencil.
Dedi Mulyadi menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat dari Rp19 triliun menjadi Rp21 triliun.
Dengan demikian, belanja daerah akan mencapai Rp33 triliun.
Sementara dana alokasi bagi hasil untuk kabupaten/kota sebesar Rp6 triliun akan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan.
“Kita minta kenaikan PAD ini agar seluruh dana bagi hasil sebesar Rp6 triliun bisa 100 persen untuk pembangunan infrastruktur jalan, tidak boleh digunakan untuk yang lain,” tegasnya.
Dedi Mulyadi saat diwawancarai usai bertemu warga di GOR Pajajaran, Kota Bogor, Rabu (11/9/2024) malam. (KOMPAS.com/Ramdhan Triyadi Bempah)
Hal ini dikatakannya menanggapi efisiensi yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalani instruksi tersebut tanpa ada pengorbanan yang berat.
“Oh, enggak ada pengorbanan (yang berarti). Yang berkorban yang biasa jalan-jalan ke luar negeri, enggak usah.”
“Yang biasa piknik dengan berbau studi banding, enggak usah. Yang biasa seminar-seminar, enggak usah. Itu saja,” kata Dedi Mulyadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).
Dedi menuturkan, efisiensi sejatinya bukan berarti pemotongan anggaran, melainkan mengalihkan belanja yang tidak penting menjadi belanja yang penting.
Pemprov, kata dia, sudah mengalihkan sejumlah belanja yang hura-hura menjadi kegiatan positif yang berimbas kepada masyarakat.
Pengelolaan keuangan pemda itu dilakukan dengan tim transisi yang terdiri dari 11 orang.
“Dari penghitungan pembiayaan anggaran, kami mendapatkan anggaran yang diubah dari belanja tidak penting menjadi penting.”
“Per tadi malam itu bisa mencapai Rp5,5 triliun. Dan kita bisa mencapai Rp6 triliun dalam waktu dua hari ke depan,” tutur dia.
Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com
-
Dilantik Prabowo, dr Aminuddin-Ina Dwi Lestari Resmi Jabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Probilinggo
TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA – Sejumlah 481 kepala daerah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Kamis (20/2/2025) pagi. dr Aminuddin dan Ina Dwi Lestari masuk rombongan pelantikan kepala daerah serentak tersebut.
Mereka berada di Jakarta mengikuti berbagai rangkaian yang sudah disusun oleh Kemendagri. Mulai dari persiapan check up kesehatan, gladi kotor, gladi bersih hingga pelaksanaan pada hari H.
Pasangan kepala daerah Kota Probolinggo masuk dalam barisan peleton 25 bergabung dengan kepala daerah lainnya.
Wali Kota dr Aminuddin didampingi sang istri dr Evariani. Sedangkan Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari bersama suaminya Muhammad Yusuf dan putrinya Yusrina Eka Salsabil.
Prosesi pelantikan diawali dengan tampilan drum band Gita Abdi Praja IPDN sebagai barisan pembuka mengiringi perjalanan kepala daerah yang dilantik. Mereka berada di tenda lapangan Monas berbaris menuju ke istana kepresidenan Jalan Merdeka Utara Jakarta Pusat.
Sekira pukul 10.00 wib, prosesi pelantikan digelar. Usai seremoni pengambilan sumpah jabatan, Presiden Prabowo memberikan ucapan selamat kepada mereka secara bergantian.
“Alhamdulillah pengambilan sumpah jabatan sudah dilakukan. Termasuk berjabat tangan dengan Bapak Presiden Prabowo. Terima kasih atas dukungan masyarakat Kota Probolinggo. Doakan terus agar kami bisa mengemban amanah serta melaksanakan tugas dalam memimpin Kota Probolinggo,” ujar Aminuddin.
Hal senada juga diungkapkan oleh Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari. Ia bersyukur rangkaian prosesi pelantikan bisa berjalan dengan lancar.
“Alhamdulillah sudah dilantik pagi tadi. Berikutnya tinggal melaksanakan tugas,” imbuhnya.
Setelah dilantik, Wali Kota dr Aminuddin lanjut mengikuti retret di Akademi Militer Magelang pada 21-28 Februari 2025. Sedangkan wakilnya Ina kembali ke Kota Probolinggo.
-
Komdigi Ungkap Tak Ada PHK Pegawai Dampak Merger XL-Smartfren
Jakarta –
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan informasi terkait nasib pegawai XL Axiata dan Smartfren. Kedua operator seluler itu sebelumnya menyatakan untuk bergabung yang nanti entitasnya menjadi XLSmart.
Pada umumnya, penggabungan kedua perusahaan acapkali melahirkan fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK). Hal itu yang menjadi kekhawatiran pegawai yang perusahannya sepakat untuk merger guna melakukan efisensi.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, mengatakan XL Axiata dan Smartfren telah mengungkapkan nasib pegawai mereka kepada pemerintah.
“Kabarnya sih menurut teman-teman itu XL dan Smartfren tidak ada rencana untuk PHK dan sebagainya. Dan, itu mereka sudah menyampaikan di internalnya,” ungkap Wayan di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Ia berharap merger XL Axiata dan Smartfren ini tidak berdampak pada pegawai mereka yang diberhentikan.
“Ya, karena itu kan ya nanti biar mereka saja yang itu urusan mereka. Tapi, kami akan memberikan catata kalau bisa yang tidak ada tenaga kerja yang PHK,” ungkap Wayan.
Saat ini, Komdigi tengah meninjau proses merger XL Axiata dan Smartfren yang rencananya persetujuan prinsip dari pemerintah akan diterbitkan pada Maret 2025.
Diberitakan sebelumnya, pada Desember 2024, XL Axiata, Smartfren, dan Smart Telecom mengumumkan kesepakatan definitif untuk melakukan merger yang nantinya menjadi XLSmart.
Kesepakatan tersebut terjadi usai menandatangani perjanjian definitif untuk usulan penggabungan dengan nilai perusahaan pra-sinergi gabungan sebesar Rp 104 triliun atau USD 6,5 miliar.
Disebutkan bahwa XL Axiata akan menjadi entitas yang bertahan, sedangkan Smartfren dan SmartTel akan menggabungkan diri menjadi bagian dari XLSmart. Axiata Group Berhad dan Sinar Mas akan menjadi pemegang saham pengendali bersama, masing-masing memiliki 34,8% saham di XLSmart, dengan pengaruh yang sama terhadap arah dan keputusan strategisnya.
Terbaru, Axiata Group Berhad dan Sinar Mas mengumumkan penandatanganan dua Nota Kesepahaman untuk kolaborasi dan penuntasan merger. Acara dilakukan di depan Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto di Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur, Malaysia, pada Selasa (28/1/2025).
Nota kesepahaman pertama untuk kolaborasi terkait sinergi potensial di Malaysia, Indonesia, dan kawasan Asia Tenggara. Dengan memanfaatkan ekosistem telekomunikasi masing-masing pihak, Axiata dan Sinar Mas menjajaki penyediaan solusi 5G mutakhir, layanan untuk bisnis, infrastruktur digital, hingga inovasi fintech yang bermuara pada dukungan inisiatif transformasi digital di kawasan.
(agt/fay)
-
Rombongan kepala daerah peserta retret tiba di Akmil Magelang
ANTARA – Rombongan retret atau orientasi kepemimpinan kepala daerah yang baru dilantik Presiden Prabowo Subianto, telah tiba di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2). Dari 503 peserta yang terdaftar, ada sebanyak 47 orang yang tidak hadir mengikuti kegiatan tersebut.(Firman Eko Handy/Denno Ramdha Asmara/Ludmila Yusufin Diah Nastiti)
-
Bahlil Respons Rencana Luhut Hapus BBM Subsidi di 2027
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan tanggapan singkat terkait dengan rencana Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan yang akan mengusulkan penghapusan subsidi BBM dalam 2 tahun ke depan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pihaknya belum dapat menanggapi lebih lanjut terkait rencana tersebut, sebab pemerintah masih dalam tahap penghitungan secara internal.
“Saya nggak bisa memomentari hal yang saya tidak tahu. Setahu saya masih menghitung itu, masih tetap ada [subsidi BBM] dan nanti kami laporkan secara internal,” kata Bahlil kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).
Adapun, rencana tersebut semula ditujukan untuk membuat penyaluran subsidi energi menjadi lebih tepat sasaran.
Dalam hal ini, Ketua DEN Luhut B. Pandjaitan memberi sinyal bahwa penyaluran subsidi diharapkan tidak lagi berbasis komoditas, seperti mekanisme subsidi BBM saat ini, dalam 2 tahun ke depan.
“Saya berpikir dan saya sampaikan kepada Presiden [Prabowo Subianto], dalam 2 tahun ke depan kita mungkin bisa mencapai satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM, Solar,” kata Luhut dalam acara Economic Outlook 2025, Kamis (20/2/2025).
Menurut Luhut, bantuan sosial berupa subsidi dari pemerintah mestinya langsung diberikan ke individu masyarakat yang berhak menerima. Artinya, dia menyarankan untuk subsidi langsung yang berbasis penerima manfaat, bukan komoditas seperti BBM.
Penyaluran subsidi langsung berbasis penerima manfaat, menurut Luhut, merupakan opsi terbaik agar negara dapat menghemat anggaran hingga miliaran dolar Amerika Serikat (AS).
Luhut juga menilai pemerintah dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) milik anak bangsa untuk menerapkan penyaluran subsidi BBM tepat sasaran.
-
Target Kepala BSSN Bantu Tuntaskan Proyek Pusat Data Nasional
Jakarta –
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid sepakat untuk menyelesaikan salah satu pekerjaan rumah yang tertunda sebelumnya, yakni proyek pembangunan Pusat Data Nasional (PDN).
PDN yang semula ditargetkan beroperasi pada Oktober 2024 itu harus dimundurkan akibat insiden serangan ransomware yang melibatkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Sebagai informasi, PDN adalah fasilitas pusat data atau data center untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data dari berbagai instansi pusat dan pemerintah daerah.
Adapun, Nugroho baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (19/2/2025). Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29P 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala BSSN.
“Kita kan ada bersinergi dalam kaitan dengan PDN,” ujar Nugroho ketika ditanya program jangka pendeknya, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
PDN yang berada di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, itu ditargetkan akan beroperasi pada Maret 2024. Berdasarkan informasi terakhir, pembangunan PDN Cikarang sudah 99,74%.
Pembangunan pusat data nasional ini berada di bawah tanggungjawab Kementerian Komdigi yang kemudian berkoordinasi dengan BSSN. Proyek ini bersumber dari pinjaman dari Pemerintah Prancis dengan total nilai EUR 164.679.680 atau sekitar Rp 2,7 Triliun dengan waktu pengerjaan 24 bulan ketika itu.
PDN Cikarang dibangun di atas tanah 5.000 hektare dengan total luas bangunan mencapai 16 ribu meter persegi ini mempunyai kapasitas prosesor 25.000 Cores, memory 200 TeraByte, storage 40 PetaByte, mechanical electrical 20 Mega Watt pada kesempatan operasi optimal.
“Kemudian bersinergi dengan penyelenggara satu data, sosial, dan ekonomi. Banyak hal harus kita lakukan, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi karena ada regulasinya, teknisnya. Kami banyak bergerak di bidang teknis, beliau (Menkomdigi Meutya Hafid) akan memberikan hal-hal yang dapat menguatkan apa yang kami kasihkan,” pungkasnya.
(agt/fay)
-
Demo Mahasiswa di Ponorogo Soroti Anggaran Pendidikan dan Kebijakan Pemerintah
Ponorogo (beritajatim.com) – Teatrikal menaburkan bunga ke atas keranda, melambangkan matinya keadilan, menghiasi demontrasi ratusan mahasiswa di depan kantor DPRD Ponorogo. Para mahasiswa dari berbagai organisasi itu, unjuk rasa untuk mengevaluasi 100 hari kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Tuntutan dengan membawa berbagai alternatif kebijakan pun disuarakan ratusan mahasiswa yang kompak memakai pakaian serba hitam tersebut. Dalam aksinya, selain berorasi secara bergantian, para mahasiswa juga mengangkat poster berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menyuarakan aspirasi yang dianggap penting bagi rakyat.
Mahasiswa itu menyoroti berbagai isu, salah satunya terkait anggaran pendidikan yang hanya menerima alokasi lebih kecil dari ketentuan dalam UUD 1945. Mereka menghitung alokasi untuk anggaran pendidikan pada pemerintahan kali ini hanya 18 persen dari APBN. Padahal, amanat konstitusi minimal 20 persen untuk sektor pendidikan.
“Konstitusi sudah jelas mengamanatkan minimal 20 persen untuk pendidikan. Kami menolak kebijakan yang bertentangan dengan aturan dasar negara,” kata Koordinator Aksi, Nanda Dwi Yanuari, Kamis (21/02/2025).
Selain itu, mahasiswa mendesak DPR untuk mencabut pasal dalam Undang-Undang Minerba yang baru saja disahkan beberapa waktu yang lalu. Meraka menilai pasal dalam undang-undang bermasalah dan kontroversial. Dalam kesempatan itu, para mahasiswa juga meminta evaluasi terhadap program makan bergizi gratis (MBG) agar alokasi anggaran lebih tepat sasaran dan proporsional.
“Kami menuntut Presiden Prabowo untuk mengevaluasi MBG, yang memangkas anggaran berbagai sektor untuk mensukseskan MBG tersebut,” katanya.
Mahasiswa juga menuntut transparansi dalam penyesuaian anggaran pasca dikeluarkannya Instruksi Presiden terbaru, agar pelaksanaannya lebih terbuka dan akuntabel.
“Kami meminta agar mahasiswa dan masyarakat dilibatkan dalam pengawasan anggaran supaya penggunaannya tidak menyimpang,” tambah Nanda.
Setelah berorasi, perwakilan massa akhirnya ditemui oleh perwakilan dari anggota DPRD Ponorogo. Salah satunya anggota dari Fraksi Partai Gerindra, Eka Rekno Setiani. Ia mengapresiasi terhadap aspirasi mahasiswa dan berjanji akan meneruskannya kepada pimpinan, termasuk kepada Presiden.
“Kami mengapresiasi semangat teman-teman mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi. Kami akan membawa tuntutan ini ke pihak yang berwenang,” ujar Eka.
Ia menambahkan bahwa sebagian besar tuntutan mahasiswa terkait kebijakan Pemerintah Pusat. Namun pihaknya tetap berkomitmen untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi tersebut. “Kami tetap akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, terutama dalam hal pendidikan dan evaluasi kebijakan pemerintah,” pungkasnya.
Aksi ini berlangsung damai hingga massa membubarkan diri setelah audiensi dengan perwakilan anggota DPRD Ponorogo. Demonstrasi ini menjadi salah satu bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kebijakan yang berdampak luas bagi masyarakat. (end/kun)
-
Bahlil Minta Singapura Investasi Jika Mau Impor Listrik RI
Jakarta –
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan izin ekspor listrik bersih hasil energi baru terbarukan (EBT) ke Singapura akan diberikan dengan syarat Singapura harus melakukan investasi pada sektor hilirisasi di Indonesia.
“Dia harus melakukan investasi bareng, kan kita lagi dorong hilirisasi, kita lagi mendorong hilirisasi,” kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).
Bahlil mengatakan, alasan ia belum memberikan izin ekspor listrik lantaran Singapura belum memberikan timbal balik kepada Indonesia.
“Jadi gini, kita itu kan harus equal treatment. Kita ini kan di kawasan ASEAN, kita ingin untuk sharing. Kita ingin berbagi dengan Singapura, tapi Singapura bagi kita apa?” katanya.
Bahlil menambahkan Presiden Prabowo Subianto meminta untuk lebih memprioritaskan kepentingan dalam negeri. Hal ini lantaran berkaitan dengan ketahanan energi.
“Kita kasih ke mereka, tapi mereka juga harus kasih kita apa. Nah, sekarang tim itu lagi berunding, tim kami dengan tim dari pihak Singapura itu lagi berunding, lagi mencari formatnya yang baik,” katanya.
Rencana Ekspor Listrik RI ke Singapura
Sebelumnya, ekspor listrik bersih ke Singapura sudah dibicarakan sampai di level pimpinan kedua negara. Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sempat bertemu Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong dalam Leaders’s Retreat di Istana Bogor, Jawa Barat pada April 2024 untuk membahas rencana tersebut.
Indonesia dan Singapura juga telah meneken MoU terkait listrik pada September 2023. Negeri Singa itu butuh listrik rendah karbon 4 gigawatt (GW) sampai 2035, di mana separuhnya alias 2 GW bakal dipenuhi dari Indonesia.
Semenjak Bahlil menduduki posisi menteri ESDM pada Agustus 2024, ia mengkaji ulang rencana ekspor listrik bersih. Menurutnya, kebutuhan EBT dalam negeri saja belum tercukupi.
“Terkait dengan ekspor listrik, kami lagi mengkaji dari Kementerian ESDM, karena memang seluruh perangkat regulasinya ada di Kementerian ESDM. Kami akan memberikan, tetapi kami akan mementingkan nasional interest. Kalau di republik belum cukup, belum paten, ya kenapa harus dikirim keluar?” kata Bahlil dalam acara Green Initiative Converence di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).
(ara/ara)