Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Cak Imin: IKA PMII Harus Konsisten Jaga Kebangsaan dan Toleransi

    Cak Imin: IKA PMII Harus Konsisten Jaga Kebangsaan dan Toleransi

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menegaskan Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) harus tetap konsisten dalam menjaga kebangsaan dan toleransi di Indonesia.

    “Saya berharap IKA PMII tetap konsisten berkontribusi dalam memperkokoh kebangsaan dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Cak Imin saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) VII IKA PMII di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Cak Imin berharap Munas VII IKA PMII yang berlangsung pada 21 Februari 2025, hingga 23 Februari 2025 berjalan lancar dan sukses, terutama dalam merumuskan agenda penting bagi organisasi dan bangsa.

    Ia juga mengapresiasi sumber daya manusia (SDM) alumni PMII yang telah menyebar di berbagai sektor kehidupan dan berkontribusi dalam perjalanan bangsa.

    Salah satu agenda utama dalam Munas VII IKA PMII adalah pemilihan ketua umum PB IKA PMII periode 2025-2030. Cak Imin berharap pemilihan ini menghasilkan pemimpin yang mampu membawa organisasi semakin maju dan relevan dalam pembangunan nasional.

    “Sebagai alumni PMII, saya bangga sekaligus berharap munas ini sukses. Inilah kami wahai Indonesia,” tandasnya.

    Munas VII IKA PMII resmi dibuka oleh Ketua MPR, Ahmad Muzani. Dalam sambutannya, Muzani menekankan pentingnya keterlibatan alumni PMII dalam pembangunan nasional.

    “Pak Prabowo berharap alumni PMII bisa mengisi jabatan strategis di BUMN. Jika alumni PMII sejahtera, mereka pasti akan memikirkan umat, pondok pesantren, dan rumah tahfiz,” kata Muzani.

    Menurutnya, alumni PMII telah dididik untuk mencintai masyarakat dan memiliki peran strategis dalam berbagai bidang, baik politik maupun ekonomi.

    Selain Cak Imin dan Muzani, acara pembukaan Musyarawah Nasional (Munas) VII IKA PMII ini dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Cucun Syamsurizal, Ketum Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri PPA Arifatul Choiri Fauzi, Kepala BP Haji Irfan Yusuf Hasyim, Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi, Ketua Umum IKA PMII Ahmad Muqowan dan senior-senior PMII.

  • Wali Kota Kediri: Retret ajang koneksi dengan pusat dan daerah lain

    Wali Kota Kediri: Retret ajang koneksi dengan pusat dan daerah lain

    Kediri (ANTARA) – Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menilai retret yang dilakukan bersama kepala daerah lainnya se-Indonesia adalah hal positif sekaligus ajang untuk saling menjalin koneksi dengan pemerintah pusat dan daerah lainnya.

    Mbak Wali, sapaan akrabnya, menyambut baik retret yang digelar di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, selama 7 hari, mulai Jumat hingga 28 Februari 2025.

    “Kegiatan ini sebagai bentuk komitmen saya selaku wali kota terhadap program Astacita Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kami ingin astacita bisa menjadi program penguat pembangunan Kota Kediri,” katanya dalam keterangan yang diterima di Kediri, Jawa Timur, Jumat.

    Ia menilai kegiatan ini sangat positif sebagai bentuk sinergi sekaligus menjalin komunikasi antara pemerintah daerah maupun dengan daerah lainnya di Indonesia.

    “Kami terus melakukan konsolidasi dengan pemerintah pusat untuk mengusulkan program-program Kota Kediri menjadi program-program yang bisa memajukan dan menyejahterakan warga Kota Kediri,” kata dia.

    Vinanda mengatakan bahwa retret juga menambah semangatnya untuk membangun Kota Kediri lebih Mapan (Maju, Agamis, Produktif, Aman, dan Ngangenin) bersama Wakil Wali Kota Kediri K.H. Qowimuddin Thoha.

    Terkait dengan kerja di Pemerintah Kota Kediri, dia juga sudah memberikan pengarahan kepada Wakil Wali Kota dan Sekda Kediri.

    “Saya juga sudah memberikan pengarahan kepada Wakil Wali Kota dan Sekda, selama saya melakukan retret, untuk terus melakukan pelayanan-pelayanan pemerintah terhadap masyarakat,” kata Mbak Wali.

    Dalam retret ini, Wali Kota Kediri Vinanda tergabung dalam Kompi D bersama Bupati Bandung Barat Ritchie Ismail atau Jeje Govinda, Bupati Indramayu Lucky Hakim, dan Bupati Lamongan​​​​Yuhronur Efendy.

    Lokasi pemberangkatan retret di Rindam IV/Diponegoro, Magelang, pada Jumat siang.

    Ketika menuju Magelang, dia sempat diantar oleh jajaran Pemerintah Kota Kediri dan keluarga setelah sehari dilantik Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (20/2).

    Pewarta: Asmaul Chusna
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati Curi Perhatian di Lokasi Pemberangkatan Retret Magelang

    Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati Curi Perhatian di Lokasi Pemberangkatan Retret Magelang

    Magelang (beritajatim.com) – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, mencuri perhatian saat tiba di lokasi pemberangkatan retret di Rindam IV/Diponegoro, Magelang, pada Jumat (21/2) siang. Menyandang status sebagai wali kota termuda, Mbak Wali tampil segar dalam kegiatan pembekalan ini.

    Vinanda Prameswati diantar oleh jajaran Pemerintah Kota Kediri dan keluarga, sehari setelah dirinya dilantik oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta. Saat tiba dengan mengenakan pakaian Komcad TNI lengkap, banyak pengantar lain yang langsung meminta foto bersamanya. Respon kagum pun banyak terdengar dari kepala daerah peserta retret yang hadir bergantian dan menyapa wali kota berusia 26 tahun tersebut.

    Mbak Wali, panggilan akrabnya, menyambut baik kegiatan retret yang akan berlangsung selama tujuh hari di kawasan Akademi Militer (Akmil) Magelang.

    “Kegiatan retret ini sebagai bentuk komitmen saya selaku wali kota terhadap Asta Cita Pemerintah Pusat, Bapak Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Saya ingin Asta Cita bisa menjadi program penguat pembangunan Kota Kediri,” terang alumnus Magister Kenotariatan Unair Surabaya tersebut.

    “Saya akan terus melakukan konsolidasi dengan pemerintah pusat untuk mengusulkan program-program Kota Kediri menjadi program-program yang bisa memajukan dan mensejahterakan warga Kota Kediri,” tambahnya.

    Selain sebagai ajang konsolidasi, kesempatan ini juga dinilai menjadi ajang mempererat koneksi antar kepala daerah lain. Mbak Wali meyakini bahwa retret ini akan menambah semangatnya dalam membangun Kota Kediri lebih maju bersama wakilnya, Qowimuddin.

    Dalam hal pemerintahan, Vinanda Prameswati telah memberikan pengarahan kepada Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik selama ia mengikuti retret.

    “Saya juga sudah memberikan pengarahan untuk wakil wali kota dan sekda selama saya melakukan kegiatan retret untuk terus melakukan pelayanan-pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Saya mohon doa dan restu seluruh warga Kota Kediri. Kita akan bertemu kembali di Kota Kediri setelah kegiatan retret ini,” terangnya.

    “Insya Allah saya siap untuk kegiatan retret ini,” ujarnya.

    Dalam retret ini, Mbak Wali tergabung dalam Kompi D bersama beberapa kepala daerah lainnya, seperti Bupati Bandung Barat Ritchie Ismail atau Jeje Govinda, Bupati Indramayu Lucky Hakim, dan Bupati Lamongan Yuhronur Efendy. [nm/ian]

  • Imbas Pembangkangan PDIP terhadap Retret Magelang, Pengamat Sebut Prabowo Bisa Kehilangan Legitimasi Politik

    Imbas Pembangkangan PDIP terhadap Retret Magelang, Pengamat Sebut Prabowo Bisa Kehilangan Legitimasi Politik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Instruksi PDIP meminta kadernya menunda keikutsertaan di retret kepala daerah mengancam legitimasi politik Prabowo. Itu diungkapkan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah.

    Ia mengatakan, instruksi tersebut berdampak pada stabilitas pemerintahan. Terutama pada Prabowo yang menginisiasi program tersebut.

    “Jika instruksi ini diikuti dan tidak ada konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang menolak hadir, maka wibawa pemerintah, khususnya Prabowo, akan dipertanyakan,” kaya Dedi dikutip jpnn.com, Jumat (21/2).

    Tidak hanya itu, Dedy juga mengatakan retret itu bisa disoroti dari segi efisiensi anggaran. Mengingat pemerintah belakangan ini menggembar-gemborkan hal tersebut.

    “Selain itu, program ini bisa dianggap sebagai pemborosan anggaran jika tidak bersifat mengikat bagi kepala daerah di bawah kendali Kemendagri,” ujarnya.

    Apalagi, kata Deddy, jika PDIP meminta kadernya mengambil sikap serupa di DPR. Mengingat PDIP merupakan pemenang pemilihan legislatif.

    “Jika PDIP terus menginstruksikan kadernya untuk mengambil sikap serupa di DPR, maka Prabowo bisa kehilangan dukungan politik dan legitimasi dari PDIP. Risiko terbesarnya, pemerintahan Prabowo bisa terancam sejak dini,” jelasnya.

    Dedi juga menyoroti meningkatnya gerakan massa belakangan ini yang mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap pemerintah.

    “PDIP bisa saja turut menggerakkan massa untuk mendorong perubahan. Jika itu terjadi, posisi Prabowo akan semakin sulit,” tambahnya.

    Ia pun menyarankan pemerintah segera merespons dinamika ini dengan mengurangi tekanan terhadap publik, mengevaluasi kebijakan, serta menghindari keputusan populis yang berpotensi memicu resistensi.

  • Jadi Wali Kota Termuda, Vinanda Prameswati Curi Perhatian di Lokasi Pemberangkatan Retret

    Jadi Wali Kota Termuda, Vinanda Prameswati Curi Perhatian di Lokasi Pemberangkatan Retret

    Laporan Wartawan TribunJatim.com, Melia Luthfi

    TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, mencuri perhatian saat tiba di lokasi pemberangkatan retret di Rindam IV/Diponegoro, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2/2025).

    Menyandang status wali kota termuda, Mbak Wali, sapaan Vinanda Prameswati, tampil sangat fresh dalam kegiatan pembekalan ini.

    Vinanda Prameswati diantar oleh protokol Pemkot Kediri dan keluarga, usai sehari sebelumnya dilantik Presiden RI Prabowo Subianto, di Istana Merdeka, Jakarta.

    Saat tiba dengan pakaian Komcad TNI lengkap, banyak pengantar lain yang langsung memintanya untuk berfoto.

    Respons kagum juga sering diucap oleh kepala daerah peserta retret yang datang bergantian, kemudian menyapa wali kota berusia 26 tahun itu.

    Mbak Wali menyambut baik kegiatan retret yang digelar di kawasan Akademi Militer (Akmil) Magelang, selama 7 hari ke depan. 

    “Kegiatan retret ini sebagai bentuk komitmen saya selaku wali kota terhadap Asta Cita pemerintah pusat, Bapak Presiden Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka. Saya ingin Asta Cita bisa menjadi program penguat pembangunan Kota Kediri,” terang alumnus Magister Kenotariatan Unair Surabaya tersebut, Jumat (21/2/2025).

    “Saya akan terus melakukan konsolidasi dengan pemerintah pusat untuk mengusulkan program-program Kota Kediri menjadi program-program yang bisa memajukan dan mensejahterakan warga Kota Kediri,” tambahnya.

    Selain itu, kesempatan ini dapat sebagai koneksi antar kepala daerah lain.

    Terpenting, retret ini diyakini Mbak Wali akan mampu manambah semangatnya untuk membangun Kota Kediri lebih Mapan, bersama wakilnya, KH Qowimuddin Thoha.

    Terkait kerja di pemerintahan Kota Kediri, Mbak Wali sudah memberikan pengarahan kepada wakil wali kota dan sekda. Yang pasti pelayanan masyarakat tetap akan berjalan baik.

    “Saya juga sudah memberikan pengarahan untuk wakil wali kota dan sekda selama saya melakukan kegiatan retret untuk terus melakukan pelayanan-pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Saya mohon doa dan restu seluruh warga Kota Kediri. Kita akan bertemu kembali di Kota Kediri setelah kegiatan retret ini,” terangnya.

    “Insyaallah saya siap untuk kegiatan retret ini,” ujarnya.

    Dalam retret ini, Mbak Wali tergabung dalam Kompi D, di antaranya bersama Bupati Bandung Barat, Ritchie Ismail atau Jeje Govinda, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, dan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendy. 

  • Kapan THR 2025 Cair? Simak Jadwalnya Bagi Pekerja Swasta dan ASN, Lengkap Cara Menghitung

    Kapan THR 2025 Cair? Simak Jadwalnya Bagi Pekerja Swasta dan ASN, Lengkap Cara Menghitung

    TRIBUNJATIM.COM – Memasuki bulan Ramadan 2025, Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi perbincangan.

    Hak pekerja ini wajib dibayarkan perusahaan menjelang hari raya keagamaan.

    Bulan puasa ini telah jatuh pada 1 Maret 2025.

    Sebab itu, Hari Raya Idul Fitri akan jatuh sekira 31 Maret atau 1 April 2025.

    Lantas, kapan THR akan cair? Simak pula cara menghitungnya!

    Informasi berita menarik lainnya di Google News TribunJatim.com

    Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan pembayaran THR bagi pekerja swasta tahun ini.

    Prabowo mengatakan, THR 2025 bagi pekerja swasta akan dibayarkan pada Maret 2025.

    “Pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan maret 2025,” kata Prabowo usai rapat terbatas di Istana Kepresidenan dikutip dari Kompas TV, Senin (17/2/2025).

    Selain itu, Prabowo juga mengumumkan 7 kebijakan lainnya yang bertujuan untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama.

    Termasuk kebijakan kenaikan UMP 2024, dan optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025.

    THR wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.

    Lantas, bagaimana ketentuan pembayaran THR menurut peraturan?

    Aturan pembayaran THR

    Merujuk Surat Edaran Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2024 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan, ketentuan pembayaran THR sebagai berikut. 

    1. Bagi pekerja/buruh, yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 bulan dihitung sebagai berikut: 

    Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. 

    Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan , upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. 

    2. Bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. 

    3. Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR Keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau  kebiasaan, lebih besar dari nilai THR Keagamaan yang dibayarkan kepada buruh/pekerja sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerjasama, atau kebiasaan tersebut. 

    4. THR keagamaan wajib dibayarkan oleh Pengusaha secara penuh dan tidak boleh dicicil.

    Cara menghitung THR pekerja swasta

    Dilansir dari Kompas TV, inilah cara untuk menghitung THR karyawan swasta pada Lebaran.

    1. Bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan upah. 

    2. Bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja bulan dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah. 

    Rumus = (Masa kerja dibagi 12) x 1 bulan upah 

    Perlu dicatat bahwa penghitungan upah sebulan yang dimaksud adalah tanpa tunjangan atau upah bersih (clean wages). 

    Misalnya, jika gaji bulanan Anda adalah Rp 3.000.000, maka Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima setelah bekerja selama 1,3 tahun adalah sebesar satu bulan gaji, yaitu Rp 3.000.000. 

    Sementara itu, jika masa kerja Anda hanya 7 bulan, perhitungan THR-nya adalah: 7/12 × Rp3.000.000 = Rp1.750.000. 

    3. Bagi pekerja/buruh yang dengan masa kerja 12 bulan atau lebih maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. 

    4. Bagi pekerja yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja tersebut. 

    5. Untuk pekerja/buruh yang menerima upah dengan sistem satuan hasil, maka perhitungan upah 1 bulan didasarkan pada upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. 

    Adanya ketentuan ini, pemerintah berharap THR dapat menunjang karyawan dalam pemenuhan kebutuhan hari raya keagamaan. 

    Selain itu, adanya THR juga untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. 

    Jika karyawan tidak menerima THR sesuai dengan ketentuan diatas maka berhak melaporkan permasalahan tersebut kepada Dinas Ktenagakerjaan setempat.

    —– 

    Berita Jatim dan berita viral lainnya.

  • Demo Indonesia Gelap, Mahasiswa Serukan Isu Pembungkaman Seni

    Demo Indonesia Gelap, Mahasiswa Serukan Isu Pembungkaman Seni

    JABAR EKPRES – Demonstrasi bertajuk ‘Indonesia Gelap’ kembali digelar oleh sejumlah mahasiwa dan masyarakat sipil di berbagai kota Indonesia pada Jumat (21/2).

    Aksi ini dilakukan untuk mengkritik pemerintah atas berbagai isu ketidakadilan, termasuk pemangkasan anggaran pendidikan, kenaikan harga bahan pokok, serta kebijakan pemerintah yang dinilai semakin membebani rakyat kecil.

    Selain itu, para demonstran juga mengecam tindakan pembungkaman kritik terhadap seni, seperti pemberedelan lukisan dan pementasan teater di Bandung, serta pemblokiran lagu “Bayar Bayar Bayar”.

    BACA JUGA: Sempat Terjadi Kericuhan di Demo ‘Indonesia Gelap’ Surabaya, Mahasiswa Gelar Aksi Teatrikal

    “Banyak karya seni yang dibungkam karena mengandung kritik, ini bukan sekedar soal seni, tapi tentang kebebasan berekspresi yang semakin terancam,” ucap salah satu peserta aksi, Muhammad Abdul Gani Bima dikutip dari harian.disway.id, Jumat (21/2).

    Para demonstran juga menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan berbagai peristiwa selama lebih dari 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto.

    Mereka menyoroti kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat, pembentukan kabinet gemuk, serta upaya represif terhadap ekspresi seni yang mengandung kritik sosial.

    BACA JUGA: Sempat Bersitegang, Ini Tuntutan Massa Aksi Indonesia Cemas di Cirebon!

    Teatrikal yang ditampilkan para demontsrasi ini yaitu berguling-guling di aspal sebagai simbol ironi kemiskinan di Indodnesia.

    “Adegan ini menunjukan bagaimana kemiskinan terus berulang, setiap ganti penguasa selalu muncul kemiskinan baru. Ini adalah realitas pahit yang kita alami,” ujar Bima.

    Para mahasiswa yang tergabung dalam aksi ‘Indonesia Gelap’ tersebut mengenakan pakaian serba hitam dan membawa poster bertuliskan kritik terhadap pemerintah.

  • Wamentan Sebut Efisiensi Anggaran Kementan buat Bangun Sekolah Pertanian

    Wamentan Sebut Efisiensi Anggaran Kementan buat Bangun Sekolah Pertanian

    Jakarta –

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengatakan efisiensi anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) akan dialokasikan untuk pembangunan sekolah dan peningkatan infrastruktur pertanian.

    Sudaryono menjelaskan anggaran efisiensi yang terkumpul, salah satunya dari perjalanan dinas, mencapai Rp 44 triliun per tahun. Anggaran itu dialokasikan untuk meningkatkan sektor pertanian.

    “Nah dengan kita kurangi setengahnya, atau 22 triliun kita bisa memperbaiki sekolah. Kenapa? Karena Presiden sudah mengidentifikasi dari semua mata anggaran ini ada anggaran yang diuntungkan di satu kementerian. Setelah dicek disitu banyak anggaran yang di tahan,” kata dia dalam keterangannya dikutip Jumat (21/2/2025).

    Selain itu upaya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, merupakan langkah strategis yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

    “Dan juga, saya bisa pastikan bahwa dari efisiensi ini tidak ada yang di PHK, tidak ada bantuan sosial yang dikurangi, tidak ada beasiswa yang dihilangkan. Semua program yang baik ini tidak ada yang dikurangi,” ujarnya

    Menurut Sudaryono banyak anggaran yang sebelumnya tidak efektif dan tidak tepat sasaran, seperti anggaran untuk pengentasan stunting yang justru tidak sampai pada tujuannya.

    “Judulnya pengentasan stunting, begitu dicek uangnya entah ke mana. Jadi banyak sekali anggaran ditahan Rp 1 miliar, Rp 2 miliar diumpeti di ATK, dan lain-lain, sehingga efisiensi ini bukan berarti masuk kantong presiden tapi dialihkan untuk kuota buku, tambah benih bibit dan pupuk,” tambah Sudaryono.

    Untuk diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) terkena pemangkasan anggaran Rp 10,28 triliun. Menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, anggaran efektif Kementan tersisa Rp 19,09 triliun dari sebelumnya Rp 29,37 triliun.

    “Kementerian Pertanian dibebani efisiensi anggaran sebesar 10,28 triliun sehingga anggaran efektif yang bisa dimanfaatkan Kementerian Pertanian hanya sebesar 19,09 triliun,” kata Amran dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Kamis (13/2/2025) lalu.

    Menurut Amran, pemangkasan anggaran sebesar Rp 10,28 triliun akan mengganggu program swasembada pangan yang telah ia rancang. Misal, adanya penyesuaian volume kegiatan dan anggaran, sebagai contoh kegiatan oplah pertanian dari semula 500.000 menjadi 300.000, dan cetak sawah dari 225.000 menjadi 100.000

    “Hal ini tentu akan mengganggu upaya pencapaian swasembada pangan,” kata Amran.

    (ada/hns)

  • Sempat Terjadi Kericuhan di Demo ‘Indonesia Gelap’ Surabaya, Mahasiswa Gelar Aksi Teatrikal

    Sempat Terjadi Kericuhan di Demo ‘Indonesia Gelap’ Surabaya, Mahasiswa Gelar Aksi Teatrikal

    JABAR EKSPRES – Demonstrasi ‘Indonesia Gelap’ kembali di gelar di seluruh kota Indonesia termasuk Surabaya pada Jumat (21/2/2025).

    Melansir harian.disway. id, puluhan mahasiswa dan masyarakat sipil telah berkumpul di depan kantor DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura sejak pukul 10.15 WIB untuk menyuarakan berbagai tuntutan.

    Aksi ini dimulai dengan orasi dari masing-masing kelompok secara bergantian menggunakan megafon. Kemudian, para demonstran menyoroti berbagai isu ketidak adilan seperti pemangkasan anggaran pendidikan, kenaikan harga bahan pokok serta kebijakan pemerintah yang dinilai semakin membebani rakyat kecil.

    BACA JUGA: Mahasiswa Dipukuli Polisi Saat Demo Indonesia Gelap di Surabaya, Terduga Pelaku Langsung Diamankan Provam

    “Aksi ini diawali dengan orasi dan teatrikal, lalu dilanjutkan dengan salat Jumat. Setelah itu, kami akan melanjutkan aksi dan audiensi,” kata Koordinator aksi, Tanthowy Syamsudin dikutip dari harian.disway.id, Jumat (21/2/2025).

    Para demonstrasi melakukan aksi teatrikal pada pukul 13.46 WIB, di mana aksi tersebut menggambarkan berbagai peristiwa selama lebih dari 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto.

    Mereka juga menyoroti kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat, pembentukan “kabinet gemuk”, serta upaya represif terhadap ekspresi seni yang mengandung kritik sosial.

    Salah satu bagian teatrikal yang dilakukan demonstrasi yaitu berguling-guling di aspal sebagai simbol ironi kemiskinan di Indonesia.

    BACA JUGA: Ojek Online Hari Ini Lakukan Demonstrasi untuk Tuntut THR!

    “Adegan ini menunjukan bagaimana kemiskinan terus berulang, setiap ganti penguasa selalu muncul kemiskinan baru. Ini adalah realitas pahit yang kita alami,” ujar salah satu perserta aksi, Muhammad Abdul Gani Bima.

    Tidak hanya itu, para demonstrasi ini mengecam tindakan pembungkaman kritik terhadap seni seperti pemberdelan lukisan dan pementasan teater di Bandung, serta pemblokiran lagu “Bayar Bayar Bayar”

    Menurut Bima, banyak karya seni yang dibungkam karena mengandung kirtik. Ini bukan sekedar seni tapi tentang kebebasan berekspresi yang semakin terancam.

    BACA JUGA: Aksi Demonstrasi Ricuh, Massa Buruh Robohkan Pagar Gedung Sate

    Sempat terjadi ketegangan kecil antara massa aksi dan aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. Akhirnya ketegangan itu mereda setalah anggota dewan meninggalkan gedung DPRD. Namun, para demosntrasi tetap bertahan untuk menyuarakan tuntutan mereka.

  • Ratusan Mahasiswa Jember Demo Kritisi Kebijakan Pemerintah Pusat, ini 3 Hal yang Diprotes

    Ratusan Mahasiswa Jember Demo Kritisi Kebijakan Pemerintah Pusat, ini 3 Hal yang Diprotes

    Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi

    TRIBUNJATIM.COM, JEMBER – Ratusan mahasiswa gelar demo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, Jawa Timur, Jumat (21/2/2025). 

    Massa yang tergabung dalam Aliansi Pandalungan Melawan tersebut, dengan mengusung tagline Indonesia Gelap di era pemerintahan Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto -Gibran Rakabuming Raka. 

    Beberapa atribut unjuk rasa yang meraka gunakan saat aksi, tulisan “Dibawah efisiensi, di atas bagi-bagi kursi” dan “orang miskin dilarang kuliah”.

    Nampak, massa juga meletakkan gambar seluruh Menteri Kabinet Merah Putih di aspal depan Gedung DPRD Jember. Kemudian mereka taburkan bunga mawar merah ke seluruh foto pejabat tersebut. 

    Kemudian, massa mengumpulkan kembali gambar-gambar tersebut menjadi satu tumpukan. Setelah itu, kertas berfoto pejabat kementerian dan lembaga dibakar. 

    Koordinator Aksi, Hasyisy Ahmad mengatakan demo kali ini dilakukan oleh semua elemen mahasiswa. Massa menolak tiga kebijakan pemerintah. 

    “Pertama menolak Revisi Undang-undang Minerba baru yang kemarin baru disahkan,” ujarnya. 

    Menurutnya, meskipun tidak ada klausul perguruan tinggi dalam pemanfaatan pertambangan dalam UU Mineral dan Batu Bara. namun tetap ada potensi itu. “Melalui BUMN, BUMD dan BUMS,” kata Hasyisy. 

    Selain itu, kata dia, massa juga menolak adanya efisiensi anggaran belanja negara, yang dialihkan untuk modal Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). 

    “Dan kami juga menolak pembentukan Danantara, karena penggunaan uang di Danantara tidak begitu jelas bahkan prosesnya penuh kejanggalan,” papar Hasyisy. 

    Mengingat hasil Revisi UU BUMN, kata dia. pengawasan terhadap usaha PBI Danantara tidak jelas, bahkan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilemahkan. 

    “Audit justru dilakukan RUPS, dan mekanisme audit di RUPS tidak jelas. Sehingga sekecil apapun uang rakyat harus diperjuangkan, sepeser pun,” paparnya. 

    Hasyisy mengatakan tuntutan ini sengaja disuarakan kepada DPRD Jember, agar diteruskan terhadap pemerintah pusat.