Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Menteri Ara Siap Beberkan Roadmap Program 3 Juta Rumah ke Publik Jika Diundang DPR – Halaman all

    Menteri Ara Siap Beberkan Roadmap Program 3 Juta Rumah ke Publik Jika Diundang DPR – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait masih enggan merilis peta jalan alias roadmap Program 3 Juta Rumah.

    Pria yang akrab disapa Ara itu mengatakan, baru akan merilis peta jalan Program 3 Juta Rumah ketika diundang rapat oleh DPR RI.

    “Ya nanti pada saat diagendakan oleh DPR,” katanya ketika ditemui di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025).

    Terkait dengan kapan rapat itu akan diadakan, Ara meminta hal tersebut ditanyakan ke DPR RI.

    Yang jelas, politikus Partai Gerindra itu siap kapanpun DPR RI ingin memanggil kementeriannya untuk membahas peta jalan Program 3 Juta Rumah.

    “Besok juga siap. Kita kan memang sudah siap dari kapan. Bikin aja pembahasan peta jalan. Nanti kalau peta jalan ada perubahan, kita juga siap. Kan teman-teman DPR itu banyak yang berpengalaman. Kita juga banyak kok dapat masukan bagus dari DPR dan kita bersedia,” ujar Ara.

    Belum adanya peta jalan Program 3 Juta Rumah ini disayangkan oleh pengembang perumahan.

    Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Joko Suranto menyayangkan belum adanya kejelasan terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah.

    Pasalnya sejauh ini ia masih belum bisa melihat road map atau peta jalan Program 3 Juta Rumah yang akan dijalankan pemerintah.

    Menurut Joko seandainya peta jalan sudah jelas, bisa saja Presiden Prabowo Subianto mengarahkan dana hasil efisiensi anggaran untuk Program 3 Juta Rumah, seperti halnya Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Saya mungkin merasa kalau ini (Program 3 Juta Rumah) perencanaannya sudah ada, skemanya sudah ada, road map nya sudah ada, blue print nya sudah ada, mungkin Pak Prabowo yang (melakukan) efisiensi atau pemangkasan (anggaran) itu justru akan didorong ke sana (Program 3 Juta Rumah),” terang Joko, Rabu (12/2/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Pasalnya, program tersebut ditaksir akan berdampak positif secara langsung bagi masyarakat.

    Joko menjelaskan, pembangunan 3 juta rumah per tahun, dengan 2 juta rumah di antaranya berada di pedesaan dan pesisir, akan menggeliatkan aktivitas perekonomian masyarakat di dua wilayah tersebut.

    Misalnya, apabila setiap rumah memiliki nilai harga Rp 100 juta, tentu akan ada perputaran ekonomi sekitar Rp 200 triliun per tahun.

    “Taruhlah keuntungannya 20 persen saja, maka ada Rp 40 triliun yang beredar di masyarakat,” imbuhnya.

    Selain itu, akan menggerakkan industri material bahan bangunan serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

    “Satu rumah taruhlah 4-5 pekerja, kalau average setiap desa itu 25 unit, itu kan berarti memberi lapangan pekerjaan sekitar 100-120 pekerja di desa,” tandasnya.

    Untuk itu, Joko meminta agar peta jalan dan hal-hal terkait pelaksanaan Program 3 Juta Rumah bisa segera dirancang dengan baik serta diimplementasikan.

    “Dan itu harus segera, karena ini sudah bulan Februari,” pungkas Joko.

  • Istana Buka-bukaan Jurus Kendalikan Harga Pangan Saat Puasa-Lebaran

    Istana Buka-bukaan Jurus Kendalikan Harga Pangan Saat Puasa-Lebaran

    Jakarta –

    Pemerintah siap-siap mengendalikan harga pangan sehingga laju inflasi di bulan puasa hingga Lebaran dapat teratasi.

    Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Fritz Edward Siregar mengatakan kementerian akan berkolaborasi mengawasi harga pangan di pasaran dengan strategi utama melakukan operasi pasar.

    “Pemerintah berorientasi menurunkan harga komoditas pangan utama yang dibutuhkan masyarakat, terutama minyak goreng dan gula. Bila ada lonjakan, maka segera dilakukan operasi pasar,” kata Fritz dalam keterangan tertulis, Jumat (21/2/2025).

    Fritz juga mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan kementerian dan lembaga lebih banyak mengawasi harga pangan tetap di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET).

    “Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk memastikan harga tetap di bawah HET. Bila ada gejolak, maka kementerian dan BUMN terkait bergerak saling mendukung,” ujar Fritz.

    Selain itu, pemerintah juga meminta keterlibatan sejumlah BUMN untuk melakukan intervensi operasi pasar Gerakan Pangan Murah. Intervensi atau dukungan disesuaikan dengan bidang BUMN terkait.

    “Misalnya, BUMN bisa membantu melalui aset yang dimiliki menjadi outlet untuk pelaksanaan operasi pasar. Bisa juga berupa dukungan angkutan untuk distribusi bahan pangan,” kata Fritz.

    Pedagang Harus Patuh HET

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan peringatan keras kepada para pengusaha yang tidak mematuhi dan tidak menjalankan penjualan bahan pokok sesuai HET.

    Tidak main-main, perusahaan yang melanggar terancam disegel dan dibekukan izinnya. Amran menyampaikan tindakan tegas ini dilakukan agar masyarakat tenang, terutama selama menjalankan ibadah puasa.

    “Jangan sampai semua komoditas bahan pokok ini melebihi HET yang telah ditentukan. Karena itu tolong dari Kasatgas Pangan, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan, agar HET dan operasi pasar ini dikawal dengan baik sebab ini adalah perintah panglima tertinggi Presiden Prabowo Subianto. Kalau ada yang melanggar kami pastikan akan dilakukan penindakan bahkan pencabutan izin usaha,” ujar Amran.

    Pemerintah telah menetapkan HET untuk Minyakita sebesar Rp 15.700 per liter, sedangkan angka realisasinya Rp 17.500 atau melebihi HET. Amran berharap angka sebesar itu dapat diturunkan untuk memenuhi harapan masyarakat dalam penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau.

    (hal/hns)

  • 4 Kepala Daerah PDIP di Jabar Tak Ikut ke Magelang, Ono Surono: Retreat Tidak Ada Aturannya… Bandung 21 Februari 2025

    4 Kepala Daerah PDIP di Jabar Tak Ikut ke Magelang, Ono Surono: Retreat Tidak Ada Aturannya… Bandung 21 Februari 2025

    4 Kepala Daerah PDIP di Jabar Tak Ikut ke Magelang, Ono Surono: Retreat Tidak Ada Aturannya…
    Editor
    BANDUNG, KOMPAS.com
    – Sebanyak empat kepala daerah dari PDI-P di Jawa Barat menunda untuk mengikuti kegiatan retreat atau pembekalan di Magelang, Jawa Tengah. 
    Keempat kepala daerah itu tidak bergabung dalam rombongan Gubernur Dedi Mulyadi dan sejumlah bupati serta wali kota lainnya yang menuju Magelang, pada Jumat (21/2/2025).
    Keputusan ini diambil karena mereka masih menunggu instruksi dari Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, terkait partisipasi dalam acara retreat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Keempat kepala daerah yang dimaksud adalah Bupati Pangandaran, Citra Pitriyami; Bupati Cirebon, Imron Rosyadi; Bupati Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono; dan Wali Kota Bekasi, Ade Kuswara Kunang.
    Ketua DPD PDI-P Jawa Barat, Ono Surono, menyatakan bahwa hingga siang hari ini belum ada kejelasan soal izin partisipasi mereka dalam acara tersebut.
    Ono menjelaskan bahwa keputusan ini muncul karena kegiatan retreat tersebut tidak memiliki dasar regulasi yang jelas dalam perundang-undangan.
    “Tentunya, terkait surat itu menjadi konsekuensi bagi kader partai. Mau tidak mau harus dilaksanakan. (Retreat) itu tidak ada aturan perundang-undangannya. Jika ada aturannya, mungkin PDI-P juga tidak akan mengeluarkan surat tersebut,” jelasnya.
     
    “Surat yang diterima menyatakan agar mereka menunggu instruksi lebih lanjut dari Ketua Umum dan tetap dalam posisi siaga,” ujar Ono di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung.
    Apabila izin dari Megawati akhirnya diberikan, keempat kepala daerah tersebut berencana untuk bergabung menggunakan dana pribadi dan melanjutkan fokus pada penyelesaian permasalahan daerah masing-masing.

    Sebagaimana diketahui, Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan agar seluruh kepala daerah dari partainya menunda keikutsertaan mereka dalam retreat tersebut.
    Instruksi tersebut tertuang dalam surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada Kamis (20/2/2025) malam.
    Instruksi ini dikeluarkan sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati.
    Dalam surat tersebut, Megawati juga meminta kepala daerah PDI-P yang telah terlanjur berangkat agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari partai.
    (Penulis: Kontributor Bandung, Faqih Rohman Syafei)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kadin Soroti Harga Gas Industri RI Lebih Mahal dari Malaysia-Vietnam

    Kadin Soroti Harga Gas Industri RI Lebih Mahal dari Malaysia-Vietnam

    Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyoroti mahalnya harga gas industri di dalam negeri. Kondisi ini dikhawatirkan dapat berdampak pada kinerja industri nasional.

    Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Perindustrian Saleh Husin mengatakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% seperti yang ditargetkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dibutuhkan dukungan pemerintah untuk mendorong kemajuan industri di Tanah Air.

    “Kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan. Agar keinginan bapak Presiden Prabowo Subianto guna mencapai pertumbuhan ekonomi 8%, maka industri di Tanah Air harus tumbuh dan berkembang dan konstribusi terhadap PDB harus minimal 29%,” kata Saleh Husin saat menjadi pembicara dengan topik “Atmosfir dan Dukungan Dunia Usaha untuk Percepatan Hilirisasi Gas Alam, Jumat (21/2/2025).

    Dalam kesempatan tersebut Saleh juga menyoroti sejumlah persoalan yang dapat menghambat kemajuan industri. Masalah pertama terkait harga energi gas yang masih mahal jika dibandingkan dengan negara negara pesaing Indonesia seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

    Kedua, bahan baku industri kadang sulit didapat akibat kebijakan ego sektoral dan kalau dapat pun harga sudah tidak ekonomis lagi.

    Ketiga, biaya logistik Indonesia masih mahal dan sektor industri penerima harga gas bumi tertentu (HGBT) perlu diperluas sehingga produknya dapat bersaing di pasar global.

    “Serta keempat adanya ketidakpastian berusaha dikarenakan peraturan yang berubah ubah. Semua ini kami sampaikan sebagai sebuah pemikiran ilmiah demi cintanya kepada Tanah Air agar target 8% yang diinginkan Bapak Presiden Prabowo dapat tercapai,” ujarnya.

    Saleh dalam paparannya juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki cadangan gas sebesar 142,72 TSCF. Namun, dari total cadangan tersebut, yang dimanfaatkan baru 5,494 BBTUB, di mana 68,2% dari jumlah tersebut digunakan untuk konsumsi dalam negeri dan 31,8% untuk pasar ekspor.

    Sementara produksi energi dari gas alam sebesar 10,1%, di mana 71% melalui energi batu bara dan sektor industrilah yang paling banyak mengomsumsi energi diikuti sektor transportasi.

    Saleh juga menyampaikan potensi hilirisari minyak dan gas bumi masih sangat terbuka lebar. Dari gas alam dapat dihilirisasi menjadi LNG, amoniak, CO2 dan methanol yang dihulu dan masih bisa dihilirisasi ke bawah menjadi urea, amonium nitrat, soda ask, DME, acetic acid, biodiesel dan terus di-downstream menjadi melamine, NPK, fuel dan lain lain sesuai produk industri yang akan dikembangkan.

  • Sentil Kepolisian, Band Sukatani Minta Publik Hentikan Dengar Lagu Bayar Bayar Bayar

    Sentil Kepolisian, Band Sukatani Minta Publik Hentikan Dengar Lagu Bayar Bayar Bayar

    Jakarta, Beritasatu.com -Grup band beraliran post-punk, Sukatani, akhirnya meminta maaf setelah lagu mereka berjudul Bayar Bayar Bayar menjadi viral dan dianggap melecehkan kepolisian. Setelah kontroversi, mereka langsung menghapus lagu tersebut yang dinilai memicu kegaduhan sosial, serta meminta masyarakat untuk tidak mendengarkannya lagi dan menghapus konten yang menggunakan lagu itu.

    “Dengan ini, saya mengimbau kepada semua pengguna media sosial yang sudah memiliki lagu kami berjudul Bayar Bayar Bayar untuk segera menghapus dan menarik semua video yang menggunakan lagu tersebut,” ungkap perwakilan band Sukatani Muhammad Syifa Al Lutfi,  melalui akun Instagram @sukatani.band, dikutip pada Jumat (21/2/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, pria yang dikenal dengan nama Alectroguy ini juga menyampaikan permohonan maaf kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, sebab lagu yang dianggap telah melukai perasaan institusi kepolisian.

    “Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak kapolri dan seluruh anggota Polri atas lagu ciptaan kami yang berjudul Bayar Bayar Bayar yang kini viral di berbagai platform media sosial,” tambahnya.

    Sang gitaris juga menjelaskan, lagu tersebut sebenarnya ditujukan untuk menyindir oknum kepolisian yang melanggar aturan. Namun, setelah menyadari dampak yang ditimbulkan, band Sukatani memutuskan untuk menarik lagu itu dari peredaran.

    “Kami sadar akan risiko yang mungkin timbul di kemudian hari, dan itu bukan lagi tanggung jawab kami. Kami meminta agar video dengan lagu Bayar Bayar Bayar dihapus dari media sosial,” tuturnya.

    Dia menegaskan, pernyataan ini dibuat tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun. “Kami membuat pernyataan ini secara sukarela, tanpa ada paksaan dari siapapun,” tandas perwakilan band Sukatani tersebut.

  • Menteri Ara Siap Beberkan Roadmap Program 3 Juta Rumah ke Publik Jika Diundang DPR – Halaman all

    Tampil di Acara Kementerian PKP, Ahmad Dhani Rela Enggak Dibayar, Maruarar: Kita Bersahabat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewa 19 menjadi penampil dalam acara peluncuran logo Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

    Personel Dewa 19 yang juga kader Partai Gerindra, Ahmad Dhani, mengaku memberi penampilan secara gratis pada Jumat (21/2/2025) malam ini.

    “Kemarin tahun 2024 dapet job dari BUMN dan dari pemerintahan. Kalau sekarang sekali-sekali gratis gak apa-apa lah, ngepur dah ngepur, tapi nanti 2026 nanti dapet lagi gitu,” kata Ahmad Dhani ketika ditemui sebelum acara peluncuran. 

    Ketika ditanya lebih jelas mengenai alasan memberi penampilan secara gratis, Ahmad Dhani menyinggung soal anggaran dari kementerian pimpinan Maruarar Sirait itu. 

    Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Inpres itu menginstruksikan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) untuk meningkatkan efisiensi belanja negara.

    “Ya karena Bang Ara (sapaan akrab Maruarar Sirait) bilang karena budget-nya, yaudah enggak apa-apa,” ujar Ahmad Dhani.

    Pria yang juga anggota Komisi X DPR RI itu kemudian membagikan pandangannya mengenai kinerja Ara.

    “Pak Ara bekerja keras, bekerja keras untuk memberikan subsidi perumahan pada rakyat yang sebanyak-banyaknya,” ucap Ahmad Dhani.

    Dalam kesempatan sama, Ara yang duduk di sebelah Ahmad Dhani mengatakan bahwa mereka adalah sahabat.

    Dulu, kata Ara, mereka memang berseberangan kubu politiknya. Sekarang, mereka bersatu di Partai Gerindra.

    “Dulu kita berbeda ya, berbeda politik, sekarang bersatu. Mas Dhani lebih duluan kader Gerindra, jauh lebih lama. Saya baru menjadi kader Gerindra. Beliau senior saya,” kata Ara.

    Penampilan Dewa 19 di launching logo Kementerian PKP ini viral di media sosial. 

    Surat undangan Kementerian PKP yang akan menggelar launching logo serta pentas seni bersama Dewa 19 viral di media sosial X.

    Berdasarkan akun X @BosPurwa menarasikan bahwa gelaran launching sekaligus pentas seni itu dilakukan di tengah adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah.

    “Efisiensi????? Pentas seni dewa 19,” tulis akun tersebut seperti dikutip Tribunnews, Kamis.

    Pada undangan tersebut, peluncuran sekaligus pentas seni akan diselenggarakan Jumat (21/2/2025) pukul 19:30 WIB di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

  • Maruarar mengaku tahu nama pimpinan Danantara yang ditunjuk Presiden

    Maruarar mengaku tahu nama pimpinan Danantara yang ditunjuk Presiden

    Saya tahu, tetapi saya tidak boleh umumkan.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Perumahan Maruarar Sirait mengaku telah mengetahui nama Kepala Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang ditunjuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

    Namun, dia mengaku tidak boleh mengumumkan itu ke publik karena ada waktu yang telah ditetapkan untuk pengumuman nama pimpinan Danantara.

    “Ada pada waktunya akan diumumkan. Saya tahu, tetapi saya tidak boleh umumkan,” kata Maruarar menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat.

    Di Istana, Jumat, Presiden Prabowo memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa pejabat negara untuk santap siang bersama.

    Beberapa pejabat yang diajak makan siang itu, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Hadir pula Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

    Selain itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, dan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir.

    Pandu menjadi salah satu nama yang cukup santer masuk dalam bursa pimpinan Danantara. Walaupun demikian, saat ditemui selepas acara santap siang itu, Pandu membantah kemungkinan tersebut.

    “Enggak jadi apa-apa,” kata Pandu menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinan dirinya sebagai Kepala BPI Danantara.

    Begitu pula ketika menjawab pertanyaan apa saja pembahasan pada acara santap siang itu, dia lantas berkata, “Makan saja.”

    Presiden Prabowo, dalam kesempatan terpisah, mengumumkan BPI Danantara bakal diluncurkan pada hari Senin (24/2).

    Danantara, yang akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia, disebut-sebut mengelola aset senilai lebih dari 900 miliar dolar AS. Sementara itu, proyeksi dana awal untuk Danantara mencapai 20 miliar dolar AS.

    Dana-dana yang dikelola oleh Danantara, kata Presiden dalam acara World Governments Summit pada tanggal 14 Februari 2025, akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

    Sementara itu, Presiden Prabowo saat menghadiri acara partainya pada tanggal 15 Februari 2025 juga meminta mantan-mantan presiden dan pimpinan organisasi keagamaan untuk ikut mengawasi pengelolaan Danantara.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI, dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi,” kata Prabowo.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Para Mantan Gubernur DKI Jakarta Hadir, Pramono Anung Tak Tahu Alasan Jokowi Absen di Acara Sertijab

    Para Mantan Gubernur DKI Jakarta Hadir, Pramono Anung Tak Tahu Alasan Jokowi Absen di Acara Sertijab

    PIKIRAN RAKYAT – Pramono Anung mengaku tidak tahu alasan mantan Gubernur Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tak hadir dalam acara serah terima jabatan (sertijab).

    Gubernur Jakarta terpilih Pramono Anung mengaku bukan pihak yang mengundang karena baru saja dilantik pada Kamis, 20 Februari 2025.

    “Yang mengundang acara ini bukan saya. Saya ini baru menjadi gubernur setelah dilantik tadi. Tentunya, saya tidak mengundang dan saya tidak tahu untuk itu,” ucap Pramono di Jakarta seperti dikutip dari Antara.

    Diskusi Terbuka dengan Jokowi

    Pramono Anung mengatakan, yakin dapat berdiskusi secara terbuka dengan Jokowi terkait pembangunan Jakarta. Hal tersebut sama seperti dirinya yang juga berdiskusi dengan mantan gubernur Jakarta lainnya.

    Ia percaya untuk membangun Jakarta, diperlukan kerja sama dengan semua pihak dan berusaha terbuka guna berkomunikasi bersama siapapun.

    Acara sertijab dihadiri sejumlah mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso, Fauzi Bowo, Anies Baswedan sampai Basuki Tjahja Purnama alias Ahok.

    Mereka terlihat hadir langsung, namun Jokowi tampak absen dalam acara di Balai Agung, Balai Kota Jakarta tersebut.

    Retret di Akmil Magelang

    Pramono Anung dan Rano Karno resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta usai pelantikan kepala daerah 2025 serentak.

    Sebanyak 961 kepala daerah dilantik dalam satu rangkaian prosesi di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025.

    Upacara pelantikan dipimpin langsung Presiden Prabowo, yang mengambil sumpah jabatan para kepala daerah terpilih.

    Acara pelantikan kepala daerah 2025 disebut momen bersejarah yang menandai komitmen kuat pemerintah menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, serta berorientasi pada pelayanan publik.

    Para kepala daerah akan menjalani retret atau pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah selama 21-28 Februari 2025.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pemerintah Dorong Penguatan Perdagangan dan Investasi dengan Prancis

    Pemerintah Dorong Penguatan Perdagangan dan Investasi dengan Prancis

    JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Chairman of the France-Indonesia Business Council Philippe Louis-Dreyfus.

    Adapun pertemuan tersebut juga dihadiri oleh delegasi MEDEF International yang terdiri dari perwakilan perusahaan terkemuka asal Prancis, seperti Eramet, Airbus, Alstom, Ardian, CMA CGM, Veolia, Louis Dreyfus Armateurs, serta RATP Dev.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi dan investasi antara Indonesia dan Prancis yang sejalan dengan visi kedua negara dalam meningkatkan kerja sama strategis di berbagai sektor utama.

    Adapun, nilai total perdagangan Indonesia dan Prancis pada 2024 mencapai sekitar 2,4 miliar dolar AS.

    Airlangga berharap, melalui penguatan perdagangan dan investasi pada berbagai sektor strategis, kerja sama antar kedua negara dapat terus meningkat di masa mendatang.

    “Indonesia memiliki lebih dari 20 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang tersebar di berbagai wilayah, yang dapat menjadi lokasi strategis bagi investasi Prancis di Indonesia,” katanya dalam keterangannya, Jumat, 21 Februari.

    Selain itu, Airlangga menyampaikan terdapat rencana pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) dari Indonesia.

    Menurutnya, kehadiran BPI Danantara diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam menarik investasi asing, memperkuat pembiayaan proyek infrastruktur, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

    “Di bidang pariwisata, Presiden Prabowo berkomitmen untuk membangun Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng sebagai bagian dari upaya meningkatkan sektor pariwisata Indonesia dan menjadikan Bali sebagai pusat ekonomi dan wisata global,” ungkap Airlangga.

    Airlangga menyampaikan Pemerintah Indonesia tentunya juga menggarisbawahi pentingnya percepatan penyelesaian Perundingan Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) guna meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan, investasi, dan industri antara kedua pihak.

    “Untuk itu, dukungan dari sektor swasta Prancis untuk mendorong perundingan ini agar segera mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak sangat diperlukan,” ucap Airlangga.

    Pada kesempatan yang sama, Philippe menjelaskan bahwa beberapa Delegasi MEDEF International telah bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto pada Juli 2024 lalu dan sangat terkesan dengan visi serta komitmennya dalam memajukan sektor ekonomi, infrastruktur, dan energi.

    “Visi Presiden Prabowo sangat jelas dan konkret, yakni penguatan di sektor ekonomi, infrastruktur, dan energi akan terus berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan,” tutur Philippe.

    Sebagai informasi, selain perusahaan Prancis seperti Eramet dan L’Oréal yang telah beroperasi di Indonesia, Prancis juga memiliki banyak perusahaan menengah yang memiliki keahlian khusus di berbagai sektor strategis, termasuk konstruksi dan infrastruktur yang ingin melakukan kerja sama dengan mitra di Indonesia.

    Adapun delegasi MEDEF International juga menyampaikan bahwa sektor mineral kritis dan energi merupakan aspek yang penting bagi Prancis.

    Untuk itu, delegasi MEDEF International terdapat keinginan yang cukup kuat untuk membangun dialog strategis dengan Indonesia mengenai mineral kritis, sejalan dengan upaya serupa Prancis di tingkat global.

    Selain itu, diskusi juga mencakup rencana kunjungan Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron ke Jakarta pada Mei 2025.

    Kunjungan tersebut diharapkan menjadi momentum penting bagi penguatan kerja sama bilateral dengan kemungkinan akan diumumkannya sejumlah kesepakatan ekonomi yang strategis bagi kedua negara.

    Delegasi MEDEF International juga menyoroti rencana kerja sama antara PT PLN (Persero) dan Hydrogen de France (HDF Energy) dalam pengembangan proyek hidrogen hijau di Sumba dan kerja sama ini diharapkan dapat disepakati dalam kunjungan Presiden Macron ke Indonesia mendatang.

  • Sosok Novi Citra Indriyati, Vokalis Band Sukatani yang Minta Maaf ke Kapolri, Ternyata Guru SD – Halaman all

    Sosok Novi Citra Indriyati, Vokalis Band Sukatani yang Minta Maaf ke Kapolri, Ternyata Guru SD – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Band Sukatani kini tengah ramai diperbincangkan lantaran menyindir polisi lewat lagu berjudul Bayar Bayar Bayar.

    Semenjak video permintaan maafnya jadi viral, netizen pun mengorek identitas kedua vokalis tersebut.

    Seperti diketahui, dua personil Sukatani yakni Alectroguy dan Twister Angel selama ini selalu mengenakan topeng saat manggung.

    Namun gara-gara lagunya berjudul Bayar Bayar Bayar viral, Alectroguy alias Muhammad Syifa Al Lutfi dan Twister Angel alias Novi Citra Indriyati pun melepas topeng mereka seraya meminta maaf kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

    Belakangan terungkap fakta bahwa profesi asli vokalis band Sukatani yang memiliki nama panggung Twister Angel itu ternyata adalah seorang guru.

    Wanita bernama asli Novi Citra Indrayati berprofesi sebagai seorang guru di sebuah Sekolah Dasar (SD).

    Isu tersebut mencuat setelah netizen di media sosial membagikan kisah memilukan tentang nasib Novi, vokalis Sukatani.

    Diduga, Novi diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar akibat kontroversi terkait lagu Bayar Bayar Bayar.

    “Sukatani sudah diincar oleh aparat (yang diketahui) sejak setelah manggung di Hellprint. Dibuntuti, bahkan hingga salah satu membernya dipecat dari tempat pekerjaan (beliau seorang guru, dipecat oleh sekolah atas dasar kiriman surat dari aparat),” tulis akun X @ariimuhamad5.

    Tidak hanya menjadi guru, Novi juga disebut sebagai pendakwah di desanya di Purworeja, Banjarnegara, Jawa Tengah.

    “Novi adalah ustadzah SDIT temanku, sehari-hari ya ustadzah, ya ngaji rutin di PKS,” kata seorang sumber yang dibagikan akun X @AGENDA21_EXPOSE, dikutip dari TribunnewsBogor.com.

    Sementara itu, Novi belum pernah mengungkapkannya secara publik mengenai profesinya sebagai guru.

    Berdasarkan penelusuran di akun GTK Kemdikbud, nama Novi Citra Indriyati tercatat sebagai guru di sebuah sekolah Islam di Banjarnegara, Jawa Tengah, sejak 2023. 

    Namun, sejak 13 Februari 2025, status Dapodiknya tampak tidak aktif.

    Temuan ini seolah menguatkan isu bahwa Novi telah diberhentikan dari sekolah tempatnya mengajar.

    Hingga artikel ini dipublikasikan, baik Novi maupun band Sukatani belum memberikan klarifikasi terkait identitas sang vokalis yang tersebar.

    Diberitakan sebelumnya, band Sukatani menjadi santer karena lagunya yang berjudul Bayar Bayar Bayar dituding menyinggung institusi kepolisian.

    Dalam lagu tersebut, terdapat beberapa lirik yang menyebut frase “bayar polisi”.

    Menanggapi tudingan tersebut, duo grup band Sukatani menyampaikan permohonan maaf.

    Gitaris Sukatani, Muhammad Syifa Al Lutfi, dan vokalisnya, Novi Citra Indriyati, bahkan merekam video permintaan maaf yang ditujukan kepada Kapolri.

    “Memohon maaf sebesar-besarnya kepada bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu bayar bayar bayar yang liriknya ‘bayar polisi’ yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial yang pernah saya upload ke platform spotify, yang sebenarnya lagu itu saya ciptakan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan,” kata Syifa dan Novi bergantian, dilansir TribunnewsBogor.com melalui akun Instagram @sukatani.band.

    Tidak hanya meminta maaf, Syifa dan Novi secara resmi telah menghapus lagu Bayar Bayar Bayar dari seluruh platform musik resminya.

    “Saya Muhammad Syifa Al Lutfi sekali lagi memohon maaf. Saya Novi Citra Indriyati sekali lagi memohon maaf. Melalui pernyataan ini, saya telah mencabut dan menarik lagu ciptaan yang berjudul bayar bayar bayar lirik lagu ‘bayar polisi’,” pungkas Syifa dan Novi.

    (Tribunnews.com/Falza) (TribunnewsBogor.com/khairunnisa)