Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Sebelum dilantik, Ahmad Luthfi-Gus Yasin sempat bergurau dengan tim

    Sebelum dilantik, Ahmad Luthfi-Gus Yasin sempat bergurau dengan tim

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

    Sebelum dilantik, Ahmad Luthfi-Gus Yasin sempat bergurau dengan tim
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Februari 2025 – 18:12 WIB

    Elshinta.com – Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Gus Yasin, pagi ini Kamis 20 Februari 2025, menjadi bagian dari 481 pasangan Kepala Daerah yang menuju Monas Jakarta untuk melakukan persiapan pelantikan. 

    Keduanya sudah tiba di Monas pukul 07.00 Wib, bersama pasangan kepala daerah lainya. Termasuk rombongan yang pertama tiba. 

    Ahmad Luthfi tiba lebih dulu. Lalu disusul  Gus Yasin. Menunggu persis di dekat tugu Munas, Ahmad Luthfi langsung menyambut koleganya itu. Keduanya bertemu lalu bersalaman. Berpelukan hangat. Penuh tawa kegembiraan. 

    “Selamat Gus, kabar baik ya Gus,” sapa Mantan Kapolda Jateng itu, sambil berpelukan. Gus Yasin menyambutnya dengan suka cita. 

    Keduanya tampak ganteng dan gagah. Mengenakan pakaian resmi gubernur-wakil gubernur khas warna putih. Dengan topi ciri khas kepala daerah di kepala. 

    “Ayo sini foto-foto dulu. Aku kok mesake lek ndelok wajah-wajah wong Jawa Tengah nang kene (Saya kasihan kalau lihat wajah-wajah orang Jawa Tengah di sini. Red),” gurau Ahmad Luthfi, di depan tim dari Semarang seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Jumat (21/2). Ada Ketua Tim Transisi Zulkifli Gayo, Muhammad Isnaeni, Beny Tan dan Berty. 

    Menemani Ahmad Luthfi adalah putri tersayangnya Sarah Aulia (27th) Sementara Gus Yasin menggandeng isteri tercintanya Ny. Hj, Nawal Arafah Yasin M.S.I. Baik Putri Ahmad Luthfi maupun Nawal Yasin tampak anggun. Mengenakan pakaian kebaya adat Jawa. 

    Setelah bercengkerama beberapa saat, keduanya berjalan kaki 100 meter menuju gate (pintu masuk) lokasi kumpul seluruh kepala daerah. Gate dijaga super ketat oleh petugas. Hanya pasangan Kepala Daerah dan Suami-Isterinya saja yang boleh masuk. Itupun harus membawa undangan resmi. Handphone dan barang lainya tidak boleh dibawa. 

    Di dalam gate Monas itulah, para Kepala Daerah mempersiapkan diri untuk melakukan kirab menuju istana kepresidenan. Berjarak sekitar 700 meter mereka akan berjalan kaki. Kecuali isterinya akan diantar naik armada. Pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto tepat pukul 10.00 WIB

    Panitia mengumumkan, selama duduk di dalam gate Monas dan prosesi pelantikan, setiap pasangan Kepala Daerah akan diambil fotonya. Sehingga seluruh media dan tim masing-masing kepala daerah tidak di perkenankan masuk. 

    Hingga pukul 08.30 Wib, rombongan kepala daerah masih terus berdatangan ke Monas. Setelah menurunkan rombongan, mobil pengantar langsung diputar balik keluar Monas. Masih ada waktu dua jam untuk dimulai pelantikan pukul 10.00 WIB. Komplek Tugu Monas pun penuh lautan manusia. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pro Kontra Danantara, Said Didu Sebut Kementerian BUMN Mestinya Dibubarkan Sejak Dulu, Bandingkan China-Singapura

    Pro Kontra Danantara, Said Didu Sebut Kementerian BUMN Mestinya Dibubarkan Sejak Dulu, Bandingkan China-Singapura

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menuai pro kontra. Memengaruhi kebijakan terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Eks Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu mengapresiasi pembentukan lembaga itu. Menurutnya, apa yang dilakukan Presiden Prabowo itu bagus.

    “Idenya menurut saya bagus,” kata Didu dikutip dari YouTube Akbar Faizal Uncensored, Sabtu (22/2/2025).

    Didu menuturkan pengalamannya. Beberapa saat setelah dilantik Sektetaris BUMN, ia didatangi Direktur Utama Bank Mandiri Agus Marto Wardoyo.

    Saat itu ia heran, kenapa bankir seperti Agus ingin menemuinya. Saat itu pula, ia menyadari ada yang salah di Kementerian BUMN.

    “Kementerian ini tidak benar, maka harus dibubarkan,” ujar Didu.

    Didu kemudian menjelaskan, lembaga seperti BUMN memang tidak mestinya menjadi lembaga pemerintah. Tapi lembaga negara.

    “Kalau ini jadi lembaga pemerintah, maka ini jadi tong sampah,” ucapnya.

    Dengan dijadikannya Danantara sebagai super holding, ia mengatakan BUMN menjadi lembaga negara. Hal tersebut, kata dia juga dilakukan negara lain.

  • Retreat Kepala Daerah Tanpa Pramono Anung dan Masinton

    Retreat Kepala Daerah Tanpa Pramono Anung dan Masinton

    Retreat Kepala Daerah Tanpa Pramono Anung dan Masinton
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebagian kader PDI-P yang sudah terpilih dan dilantik menjadi gubernur, bupati, hingga wali kota tidak mengikuti
    retreat
    di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang terselenggara pada 21-28 Februari 2025.
    Keputusan ini mengikuti arahan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang meminta kadernya, yang telah terpilih dan dilantik, untuk menunda keberangkatan ke Akmil Magelang, Jawa Tengah.
    Instruksi itu tertuang dalam surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    Sebagian kepala daerah dari PDI-P akhirnya berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menunggu instruksi lebih lanjut.
    Larangan Megawati merupakan respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis malam, tepat sehari sebelum
    retreat.
    Hasto merupakan tersangka dalam kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan.
    Penahanan ini dilakukan setelah Hasto menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Sekjen PDI-P itu tampak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangannya diborgol.
    Penahanan ini jelas menimbulkan protes dari pihak PDI-P.
    Melalui Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, PDI-P mempertanyakan langkah KPK yang menetapkan status tersangka kepada Sekjen PDI-P hanya berselang lima hari setelah lembaga antirasuah itu melantik pimpinan lembaga.
    Maqdir mengaku heran dengan begitu cepatnya penetapan tersangka dalam dua perkara sekaligus. Jarak pelantikan dan penerbitan surat hanya berselang dua hari.
    Maqdir juga mengatakan bahwa Hasto tidak memiliki kepentingan melakukan suap agar Harun Masiku dapat menjadi anggota DPR lewat jalur PAW.
    Kuasa hukum Hasto itu mengutip Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang menyatakan bahwa suap harus disertai dengan kesengajaan dan kepentingan tertentu.
    Menurut dia, unsur tersebut tidak ditemukan dalam kasus yang menjerat kliennya.
    “Dalam membaca dasar dari surat perintah ini adalah adanya laporan pengembangan penyidikan tanggal 18 Desember 2024. Dan ini berarti dua hari sesudah pimpinan KPK dilantik. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2024 dikeluarkanlah surat perintah penyidikan,” tutur dia.
    Terlepas dari adanya instruksi, tetap ada kepala daerah yang tidak menaati instruksi Megawati. Hal ini terindikasi dari pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat mengabsen jumlah kepala daerah yang hadir.
    Menurut Bima, jumlah kepala daerah yang tidak hadir dalam
    retreat
    per Jumat siang mencapai 53 orang.
    Sedangkan, total kader PDI-P yang terpilih sebagai kepala daerah ada 177 orang. Beberapa kepala daerah dari PDI-P yang tetap ikut
    retreat
    di Magelang, salah satunya Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.
    Awalnya, Bima Arya menyebutkan bahwa terdapat 55 kepala daerah yang absen. Namun, di tengah konferensi, dua kepala daerah dari Papua muncul di lokasi, sehingga jumlah kepala daerah yang tidak hadir menjadi 53.
    Dari total kepala daerah yang tidak hadir, enam orang telah mengirimkan surat izin karena alasan kesehatan atau kegiatan keluarga. Sementara itu, 47 kepala daerah absen dari
    retreat
    Magelang, tanpa alasan yang jelas.
    Sedangkan kader lain, salah satunya Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, menunda keikutsertaan di
    retreat
    Magelang.
    Gubernur Jakarta Pramono Anung juga masih berkegiatan di Jakarta pada hari pertama reteta di Magelang kemarin.
    Begitu pula dengan Ketua DPD PDI-P Riau, Zukri Misran.
    “Kami tegak lurus perintah ketua umum,” ucap Zukri saat dihubungi
    Kompas.com
    melalui sambungan telepon, Jumat (21/2/2025).
    Menurut Bima, kepala daerah yang tidak ikut
    retreat
    gelombang pertama harus mengikuti kegiatan di gelombang selanjutnya.
    Gelombang selanjutnya masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.
    “Kami masih menunggu keputusan dari MK,” imbuh Bima.
    Ia menegaskan,
    retreat
    penting untuk sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah.
    Dalam
    retreat
    ini, berbagai materi penting akan disampaikan, mulai dari pemahaman mengenai program prioritas pemerintah, geopolitik, pencegahan korupsi, hak asasi manusia, hingga pengelolaan keuangan daerah.
    Menurut Pengamat politik Agung Baskoro, keputusan Mega meminta kepala daerah menunda mengikuti
    retreat
    bakal mempertaruhkan hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto.
    Sebab, instruksi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap perintah Prabowo yang ingin mengumpulkan ratusan kepala daerah dalam retreat di Akademi Militer, Magelang.
    “Relasi Mega – Prabowo dipertaruhkan karena politik nasi goreng yang sempat muncul bisa layu sebelum berkembang,” kata Agung.
    Agung menilai, arahan Megawati tersebut boleh jadi dilancarkan dalam rangka menjaga posisi tawar PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo.
    Namun, di sisi lain, Agung menyayangkan apabila kepala daerah dari PDI-P memutuskan untuk tidak ikut retreat.
    Ia mengingatkan, kepala daerah yang sudah menjabat tidak hanya dimiliki oleh partai politik, tetapi harus mengutamakan kepentingan publik.
    “Karena para kepala daerah yang telah dipilih ini sesungguhnya tak lagi seutuhnya milik PDIP. Menimbang setelah mereka mendaftar dan berkampanye, saat itu pula kepentingan publik mengemuka sebagai pemegang saham politik terbesar,” jelas Agung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menilik Skema Pembiayaan Jumbo Program 3 Juta Rumah Prabowo 4 jam yang lalu

    Menilik Skema Pembiayaan Jumbo Program 3 Juta Rumah Prabowo 4 jam yang lalu

    Menilik Skema Pembiayaan Jumbo Program 3 Juta Rumah Prabowo

    4 jam yang lalu

  • Cita-cita Danantara Dinilai Bagus Jika BUMN Bisa Lepas dari Intervensi Pemerintah

    Cita-cita Danantara Dinilai Bagus Jika BUMN Bisa Lepas dari Intervensi Pemerintah

     

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) masih terus menjadi perbincangan publik jelang peluncurannya pada 24 Februari 2025 mendatang. 

    Danantara rencananya menggabungkan seluruh BUMN menjadi super holding. 

    Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyebut Danantara sebagai salah satu ide yang bagus. Jika itu dijadikan sebagai lembaga Negara.

    “Kalau ini menjadi lembaga pemerintah, maka BUMN menjadi tong sampah. Sekarang kembali Negara. Dengan dijadikan super holding,” kata Said Didu dikutip channel YouTube Akbar Faizal Uncensored, Sabtu, (22/2/2025).

    “Cita-citanya bagus,” tambah Said Didu.

    Dia mencontohkan negara lain seperti China, Singapura dan Malaysia yang BUMN-nya bukan lembaga pemerintah tapi lembaga negara. 

    “Cina saja negara komunis, BUMN nya itu bukan lembaga pemerintah, lembaga Negara,” tuturnya.

    “Temasek, yang 90 persen ekonominya Singapura ditentukan oleh Temasek itu bukan lembaga pemerintah. Khazanah, Malaysia yang sebagian besar juga ekonominya ditentukan oleh Khazanah bukan lembaga pemerintah,” lanjutnya.

    Tiga negara yang menjadikan BUMN sebagai pilar ekonominya itu tidak ada namanya Menteri BUMN seperti Indonesia. 

    Intinya dia BUMN ini memang harus diisolasi menjadi badan profesional yang bebas dari intervensi apapun termasuk kekuasaan, politik dan lain-lain. 

    “Mereka menjadikan BUMN ini sebagai wilayah terisolasi dari intervensi. Inilah apakah Prabowo menuju kesana? Saya berharap menuju kesana,” pungkas pria kelahiran Pinrang Sulawesi Selatan ini. (*) 

  • Bupati Grobogan Setyo Hadi Tetap Berangkat Retret meski Megawati Instruksikan Penundaan – Halaman all

    Bupati Grobogan Setyo Hadi Tetap Berangkat Retret meski Megawati Instruksikan Penundaan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Bupati Grobogan, Jawa Tengah, Setyo Hadi tetap berangkat ke retret kepala daerah di Akmil Magelang meskipun Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meminta kepala daerah dari PDIP agar menundanya.

    Setyo Hadi merupakan kader PDIP.

    Setyo Hadi menjabat Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Grobogan.

    Ia merupakan anggota DPRD Grobogan periode 2019-2024.

    Setyo Hadi memastikan dirinya tetap berangkat setelah menghadiri rapat paripurna DPRD Grobogan, Jumat (21/2/2025).

    “Ke paripurna dulu, selesai paripurna langsung ke Magelang, maksimal jam 3 sore jadwalnya di sana,” ujar Setyo Hadi, Jumat, dilansir Tribun Jateng.

    Retret kepala daerah dijadwalkan berlangsung sepekan, 21-28 Februari 2025 yang diikuti gubernur maupun bupati/wali kota yang baru dilantik.

    Diketahui, Megawati melarang para kepala daerah dari PDIP ikut retret setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

    Instruksi tersebut disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 pada Kamis (20/2/2025).

    Berikut isi instruksi Megawati untuk kepala daerah dari PDIP terkait retret:

    Mencermati dinamika politik nasional pada hari ini, Kamis, 20 Februari 2025, khususnya setelah terjadi kriminalisasi hukum terhadap Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto, di Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD-ART Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama Partai dan untuk eksistensi Partai, program, dan kinerja Partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi Partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan.

    Selanjutnya diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut:

    1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum.

    2. Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.

    Demikian instruksi harian ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

    Sejumlah Kepala Daerah Tunggu Komando di Yogyakarta

    Sementara itu sejumlah kepala daerah dari PDIP yang hendak mengikuti retret bersama Presiden Prabowo Subianto, di Akmil Magelang bertahan di Yogyakarta sembari menunggu arahan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.

    Mereka menunggu instruksi dari DPP PDIP dan memilih bertahan di Kantor DPD PDIP DIY.

    “Kami diminta untuk stay, yang sudah di Jogja ya stay di DPD, yang di Magelang bisa di DPD Magelang. Kalau ada instruksi setiap saat kami bisa bergerak bersama,” jelas Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, Jumat.

    Hasto membenarkan surat edaran yang dikeluarkan oleh DPP ditujukan kepada para kepala daerah yang merupakan kader PDIP. Rencana untuk mengikuti retret di Magelang pun tertunda karena masih belum mendapat kepastian dari DPP PDIP.

    “Teman-teman kepala daerah yang dari PDIP hari ini kan sudah banyak yang sampai di Yogyakarta, sehingga tentu mereka kemudian menghentikan langkahnya, dan stay dulu di Yogyakarta,” ungkapnya.

    Hasto mengatakan ada beberapa kepala daerah yang sudah sampai di Yogyakarta.  Selain stay di DPD, beberapa kepala daerah yang tiba di Yogyakarta juga ada yang menginap di hotel.

    “Saya di sini menemui teman-teman, ada yang dari Maluku Utara, dari Babel yang sudah stay di sini, ada juga yang sudah ada di hotel seperti Pak Gubernur Bali. Saya sebagai tuan rumah di Jogja ya nyambangi, yang di sini ada empat, yang di hotel baru mau saya cek,” ungkapnya.

    Hasto menegaskan ia dan kepala daerah kader PDIP saat ini masih menunggu instruksi lebih lanjut dari DPP PDIP.

    “Kami stay di Yogyakarta sambil nunggu berita lebih lanjut dari DPP, tentu sekarang banyak berdiskusi,” jelas dia.

    Tanggapan Gerindra

    Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono berharap, seluruh kepala daerah yang baru dilantik Kamis (20/2/2025) mengikuti kegiatan retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah.

    Sebab, Budisatrio menegaskan bahwa kepala daerah terpilih bukan hanya mewakili satu atau dua partai politik, melainkan juga mewakili rakyat yang ada di daerahnya. 

    Sebab itu,ia berharap para kepala daerah dapat mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan kepentingan partai.

    “Kita kembalikan kepada kepala daerah tersebut bahwa kepala daerah yang terpilih ini kan bukan cuma mewakili satu partai atau partai yang lain, tapi mewakili seluruh rakyat yang ada di daerahnya masing-masing,” ujarnya.

    “Jadi kita kembalikan, semoga teman-teman kepala daerah ini (PDIP) terpanggil untuk datang, tidak mementingkan mungkin mereka berasal dari kader partai mana,” lanjutnya.

    Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJateng.com dengan judul Bupati Grobogan Setyo Hadi Tetap Berangkat Retret Meski Ada Instruksi PDIP.

    (Tribunnews.com/Gilang Putranto) (TribunJateng.com/Fsn) (TribunJogja.com)

  • Proses Aksesi, Airlangga Sebut K/L Masih Sesuaikan Standar dengan OECD

    Proses Aksesi, Airlangga Sebut K/L Masih Sesuaikan Standar dengan OECD

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah masih melakukan self-assessment alias penyesuaian standar sebagai proses aksesi Indonesia gabung OECD.

    Untuk diketahui, Airlangga melakukan pertemuan dengan OECD Expert yang dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) terkait Perkembangan Aksesi Indonesia menjadi Anggota OECD pada Jumat (21/2/2025).

    Airlangga menyampaikan penyesuaian tersebut masih berjalan, terlebih dengan adanya penambahan jumlah kementerian dan lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih yang Prabowo Subianto pimpin.

    “Jadi tadi kita sudah sampaikan beberapa sudah sesuai dengan standar OECD, beberapa sudah berada dalam track yang benar, dan ada juga yang masih belum,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

    Terdapat empat K/L yang dinilai sudah sangat sesuai standar, yakni Kementerian Perdagangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

    Airlangga menargetkan proses self-assessment ini akan berlangsung hingga Maret 2025 dan diserahkan kepada OECD pada Juni 2025.

    Sesuai lini masa, OECD akan kembali meninjau kesesuaian standar terhitung enam bulan sejak penyerahan self-assessment tersebut alias pada awal 2026 mendatang.

    Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas menyampaikan sejauh ini tidak ada masalah maupun hambatan dalam proses aksesi, sekalipun Indonesia telah menjadi anggota BRICS.

    Dirinya menyebutkan bahwa proses aksesi ini ditargetkan akan selesai dalam tiga tahun. Dengan demikian, harapannya Indonesia akan menjadi anggota penuh OECD pada 2028.

    “So far so good enggak ada [masalah]. Dengan bergabung dengan BRICS juga enggak ada [masalah dalam proses aksesi OECD],” tuturnya usai menghadiri Rakortas tersebut.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengemukakan alasan Indonesia ingin bergabung di banyak organisasi internasional, mulai dari Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) hingga BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).

    Prabowo mengatakan Indonesia sejak dulu menganut gerakan non-blok dan prinsip-prinsip kesetaraan. Dalam hal ini, menurut dia, diplomasi yang seimbang menjadi penting. 

    Hal ini diungkapkannya saat berbicara sebagai keynote speaker di forum internasional World Government Summit yang digelar pada Kamis (13/2/2025) di Dubai, secara virtual.

    “Kami berusaha untuk mendengarkan sebanyak yang kami katakan, menjalin kemitraan berdasarkan kepercayaan dan saling menghormati,” katanya dalam forum itu.

  • Neng Eem Sebut MBG Solusi Turunkan Stunting Hingga Gizi Buruk

    Neng Eem Sebut MBG Solusi Turunkan Stunting Hingga Gizi Buruk

    Diketahui Komisi IX DPR RI terus gencar melakukan sosialisasi MBG di sejumlah daerah di Indonesia salah satunya Cianjur Jawa Barat. 

    Menurutnya, sosialisasi MBG merupakan langkah pemerintah dalam meningkatkan asupan gizi dan mengatasi kasus stunting di masyarakat.

    Neng Eem mengungkapkan bahwa program MBG merupakan program andalan pemerintah saat ini dalam mewujudkan generasi sehat dan unggul di masa mendatang.

    Ia menjelaskan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan nutrisi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan, tetapi juga memiliki korelasi erat dengan peningkatan kualitas SDM dan juga pemberdayaan ekonomi di daerah.

    “Program Makan Bergizi Gratis yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan memastikan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat dengan baik dan berkualitas,” tambahnya.

    Program MBG menyediakan makanan yang sudah mengikuti standar gizi yang ditetapkan, termasuk kebutuhan akan protein, vitamin, mineral, dan energi yang mencukupi. 

    Kualitas pangan dan gizi merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul. 

    “Program Makan Bergizi Gratis juga sejalan dengan visi Indonesia 2045 yang menargetkan terciptanya generasi emas atau generasi yang mampu membawa Indonesia menjadi negara maju,” jelas Neng Eem.

  • Instruksi Megawati Boikot Retret Jangan Dipandang Remeh, Pengamat Sampai Minta Prabowo Waspada

    Instruksi Megawati Boikot Retret Jangan Dipandang Remeh, Pengamat Sampai Minta Prabowo Waspada

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai PDIP sudah mulai berani bahkan terang-terangan melawan pemerintah.

    Yang paling nyata adalah saat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan pada seluruh kepala daerah kader PDIP untuk menunda keikutsertaan retret kepala daerah di Magelang.

    “PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah, dan bisa saja ke depan instruksi serupa bisa diarahkan ke DPR, di mana kader PDIP juga dominan, jika ini dilakukan Prabowo terancam kehilangan kepercayaan dan legitimasi PDIP. Tentu, resiko terbesarnya bisa membuat Prabowo jatuh secara dini,” jelas Dedi Kurnia, Sabtu (22/2/2025).

    Ya, Presiden Prabowo Subianto, ditegaskan Dedi, bisa saja jatuh secara dini karena partai terbesar di DPR itu berpaling muka.

    Tak sampai disitu, wibawa Presiden Prabowo bersama jajarannya pun ambruk seketika karena pembangkangan PDIP. Apalagi Presiden Prabowo Subianto yang menjadi inisiator program retret tersebut.

    “Jika instruksi ini diikuti dan memang tidak ada pelanggaran hukum untuk menolak ikut retreat, maka wibawa pemerintah utamanya Prabowo sebagai inisiator retreat dipertanyakan, selain menghamburkan anggaran, faktanya program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kemendagri,” kata dia melanjutkan.

    Kekhawatiran tersebut semakin diperparah dengan banyaknya gelombang aksi demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat di seantero negeri menyuarakan Indonesia Gelap.

    “PDIP bisa saja ikut menggerakkan massa mendorong adanya perubahan. Jika itu terjadi posisi Prabowo benar-benar tersudut,” ungkapnya. (Pram/fajar)

  • Jabat Bupati Mojokerto, Gus Barra Instruksikan Koordinasi Pemerintahan

    Jabat Bupati Mojokerto, Gus Barra Instruksikan Koordinasi Pemerintahan

    Jakarta (beritajatim.com) – Usai dilantik sebagai Bupati Mojokerto di Istana Kepresidenan Jakarta, Muhamad Al Barra atau Gus Barra langsung mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025 bersama ratusan kepala daerah se-Indonesia. Melalui akun resmi pribadinya, ia menyampaikan pesan penting terkait jalannya pemerintahan di Kabupaten Mojokerto selama masa retreat.

    Mantan Wakil Bupati Mojokerto ini mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto yang telah memberikan amanah kepadanya dan Muhammad Rizal Oktavian untuk memimpin daerah tersebut. Keduanya berkomitmen menjalankan tugas dengan baik dan membawa Kabupaten Mojokerto lebih maju, adil, dan makmur.

    “Alhamdulilah, kemarin kami dilantik secara langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Dan kami mohon doa restu kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto, Insya Allah pada tanggal 21-28 Februari kami akan melaksanakan retreat yang akan diselenggarakan di Akmil Magelang,” ungkapnya.

    Sebagaimana dilaporkan oleh Beritajatim.com, selama kurun waktu retreat tersebut, Gus Barra tidak bisa berada langsung di Kabupaten Mojokerto. Oleh karena itu, ia menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekdakab) dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tetap berkoordinasi dengan Wakil Bupati Mojokerto dalam menjalankan roda pemerintahan.

    “Kepada Sekda (Sekretaris Daerah) dan seluruh para Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah) untuk berkoordinasi dengan Bapak Wakil Bupati Mojokerto dalam menjalankan pemerintahan agar terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pesannya.

    Gus Barra juga memberikan apresiasi kepada rivalnya di Pilkada Serentak 2024, Ikfina Fahmawati dan Gus Dulloh. Ia secara khusus berterima kasih kepada Ikfina Fahmawati yang sebelumnya telah bekerja bersamanya sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto periode 2020-2024.

    “Kami akan melanjutkan program-program pemerintah yang memiliki dampak kemaslahatan secara langsung kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto. Dan kami juga ingin melaksanakan visi-misi dan program kerja kami yang telah kami kampanyekan dalam setiap moment-moment ketika Pilkada Serentak kemarin,” tegasnya.

    Dengan semangat baru dan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, Gus Barra dan dr. Rizal optimis dapat membawa Kabupaten Mojokerto ke arah yang lebih maju, adil, dan makmur. Sekadar diketahui, saat kepala daerah menjalankan retreat, wakil kepala daerah kembali ke daerah masing-masing dan baru bergabung pada penutupan retreat pada 28 Februari 2025. [tin/beq]