Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • JP Morgan Sebut Danantara Bisa Jadi Katalis Positif Bagi Ekonomi Indonesia – Halaman all

    JP Morgan Sebut Danantara Bisa Jadi Katalis Positif Bagi Ekonomi Indonesia – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Head of Research & Strategy JP Morgan, Henry Wibowo, menilai keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara bisa menjadi katalis positif untuk pasar modal dalam negeri dalam waktu dekat. 

    “Jika eksekusinya baik, bisa dilaksanakan dengan baik, dan tim yang baik juga, Danantara bisa menjadi nilai tambah bagi Indonesia,” ujarnya, dalam forum Bloomberg Technoz Outlook 2025, dikutip Jumat (21/2/2025).

    Menurut dia, jika Danantara bisa leverage up, misalnya, US$1 miliar-US$3 miliar dipakai untuk support pasar modal, baik itu ekuitas, obligasi.

    “Saya bisa katakan hal itu membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita, jadi katalis positif dalam waktu dekat harapannya,” lanjutnya.

    Sebelumnya, Prabowo mengumumkan bahwa Danantara akan diluncurkan pada 24 Februari.

    Tujuan utama dibentuknya Danantara adalah untuk memudahkan pemerintah dalam realokasi modal BUMN untuk menjalankan usaha yang memberikan keuntungan tinggi dan dampak sosial tinggi.

    Adapun dengan Danantara, keuntungan dari investasi program hilirisasi bisa 100 persen dinikmati oleh bangsa Indonesia sendiri.

    Dalam melaksanakan pengelolaan modal dan realokasi modal, Danantara akan diawasi langsung oleh Presiden RI dibantu Dewan Pengawas (yang diketuai Menteri BUMN) dan Dewan Penasehat.

     

  • Maruarar Sirait: Pagar Pemisah PIK 1 dan Kapuk Muara Harus Dibuka

    Maruarar Sirait: Pagar Pemisah PIK 1 dan Kapuk Muara Harus Dibuka

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait segera melakukan pembongkaran pagar yang memisahkan perumahan Pantai Indah Kapuk (PIK) 1 dan permukiman warga Kapuk Muara, agar tidak ada kompleks perumahan eksklusif.

    Ara, sapaan akrabnya, mengatakan bahwa dirinya telah meninjau lokasi jalan tembus Row 47 yang seharusnya menjadi akses bagi warga setempat menuju kawasan perumahan elit tersebut pada Kamis (20/2).

    “Sebagian warga menuntut (pagar) ini dibuka, supaya ada akses dari warga kepada PIK 1. Saya katakan tidak boleh ada yang eksklusif di negara ini,” kata Ara saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.

    Ara mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI sudah membuat rencana detail tata ruang, yang nantinya akan membuat jalan dengan melakukan pembebasan lahan.

    Saat pagar pada jalan tembus Row 47 dibuka, akses hanya diberikan pada kendaraan kecil, seperti mobil, motor, sepeda, serta pejalan kaki. Namun, truk dan kendaraan besar industri tidak akan diperkenankan melintas.

    Selain pagar yang menutup akses, Ara dalam tinjauannya juga menemukan adanya tumpukan batu setinggi dua meter yang menghambat laju air saat hujan, sehingga kerap terjadi banjir.

    “Saya sudah minta usut kepada Kapolres Jakarta Utara, untuk dicek siapa yang taruh batu ini. Tujuannya apa? Karena akibatnya jelas membuat banjir. Jadi, semuanya harus dipelajari di negara hukum. Dan saya minta dituntaskan secara hukum,” kata Ara.

    Ara menambahkan bahwa pembongkaran pagar penutup akses bagi warga tersebut merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan bahwa tidak ada perumahan yang eksklusif.

  • Lalu lintas sekitar Patung Kuda Jakarta lancar usai unjuk rasa bubar

    Lalu lintas sekitar Patung Kuda Jakarta lancar usai unjuk rasa bubar

    Kondisi lalu lintas usai adanya aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (21/2/2025) malam. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

    Lalu lintas sekitar Patung Kuda Jakarta lancar usai unjuk rasa bubar
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 22 Februari 2025 – 07:49 WIB

    Elshinta.com – Kondisi lalu lintas di jalan raya sekitar kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, sudah lancar usai massa dari berbagai elemen mahasiswa yang melakukan aksi unjuk rasa membubarkan diri pada Jumat (21/2) malam.

    Dilansir dari ANTARA, di sejumlah jalan raya, baik Jalan Merdeka Barat, Jalan Merdeka Selatan, hingga Jalan MH Thamrin, sudah dalam kondisi normal untuk kedua arah. Kepolisian pun menyatakan bahwa massa telah berangsur membubarkan diri sejak pukul 19.00 WIB.

    Selain lalu lintas normal pada Jumat sekitar pukul 23.00 WIB, kondisi jalan raya pun sudah bersih dari pecahan batu dan beton, atau bekas pembakaran. Sebelumnya di kawasan itu, massa melakukan pembakaran pembatas jalan hingga melempar batu-batu.

    Petugas di lokasi pun tampak membersihkan area serta mengangkat beton pembatas jalan ke dalam truk pikap. Setelah lancar, bus Transjakarta pun sudah bisa melewati kawasan tersebut selain kendaraan pribadi.

    Polres Metro Jakarta Pusat menyatakan bahwa tidak ada satu orang pun yang diamankan dari massa aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh beberapa aliansi masyarakat di Kawasan Patung Kuda Arjuna, Monas.

    Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo mengatakan aksi yang digelar itu berjalan kondusif, meski beberapa kali petugas diprovokasi oleh para pendemo. Pasalnya, pihaknya telah menyiapkan petugas untuk berjaga dan mengawal jalannya aksi unjuk rasa.

    Aksi tersebut sudah digelar sejak beberapa hari lalu. Massa aksi pun menyuarakan berbagai tuntutan terhadap Presiden Prabowo yang dinilai telah mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat.

    Para mahasiswa yang hadir juga terlihat membawa berbagai macam spanduk untuk menyuarakan aspirasinya. Mereka menyoroti berbagai persoalan sosial yang dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat, seperti permasalahan pagar laut, kelangkaan gas 3 kg, dan berbagai kebijakan lain.

    Sumber : Antara

  • Bupati Blitar Ikut Retret di Magelang, Tak Patuh Instruksi Ketum PDIP?

    Bupati Blitar Ikut Retret di Magelang, Tak Patuh Instruksi Ketum PDIP?

    Blitar (beritajatim.com) – Bupati Blitar, Rijanto memilih untuk ikut retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Usai dilantik oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto, pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar itu langsung menuju Magelang untuk menjalani retret.

    Rijanto pun nampaknya memilih untuk tak mematuhi instruksi Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya, Megawati menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menunda ikut retret.

    Namun Rijanto yang berposisi sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar memilih untuk tidak patuh pada instruksi itu. Pria berusia 72 tahun itu pun pergi ke Magelang untuk retret bersama sejumlah kepala daerah lainnya.

    “Usai pelantikan itu (Kamis, 20/2/2025), sore harinya perjalanan ke Magelang,” ucap Kepala Bagian (Kabag) Administrasi Umum Setda Blitar, Wahyudiono, Sabtu (22/2/2025).

    Rijanto sejatinya adalah kader PDIP. Selama 3 kali maju di Pilkada, Rijanto selalu diusung oleh PDIP. Pada Pilkada 2024 kemarin Rijanto pun diberikan mandat oleh PDIP untuk maju sebagai Calon Bupati Blitar.

    Kepercayaan dari PDIP itu pun tidak sia-sia, Rijanto yang dipasangkan dengan Beky Herdihansah akhirnya menang dan bisa menumbangkan petahana. Kini Rijanto telah resmi menjadi Bupati Blitar, namun dengan prosesnya Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi berupa penundaan keikutsertaan retret.

    Namun sayangnya, instruksi itu nampaknya tidak didengarkan oleh Rijanto. Meski berstatus Ketua DPC PDIP Kabupaten Blitar, Rijanto memilih untuk pergi ke Magelang untuk mengikuti retret.

    “Iya ikut (retret). Sesuai rundown sampai tanggal 28 Februari 2025,” imbuhnya.

    Sikap Rijanto ini nampaknya akan berbeda dengan pengurus DPC PDIP Kabupaten Blitar. Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Blitar Supriadi dengan tegas menyebut bahwa dirinya dan seluruh kader akan taat dan patuh dengan instruksi sang Ketum Megawati Soekarnoputri.

    “Apapun nanti instruksinya kami akan patuh dengan partai dan ibu ketua umum,” ucap Supriadi.

    Sejak beredarnya surat instruksi tersebut, Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Blitar pun belum berkomunikasi lebih lanjut dengan Rijanto. Sehingga DPC PDIP Kabupaten Blitar tidak tahu tentang sikap yang diambil oleh Rijanto.

    “Saya belum tahu soal itu (sikap Rijanto) soalnya saya belum komunikasi lagi,” tandasnya.

    Meski ada instruksi dari sang Ketum, namun hingga kini belum ada kejelasan sanksi yang akan diberikan ke kader PDIP yang ikut retret. Pihak DPC PDIP Kabupaten Blitar pun masih menunggu informasi lebih lanjut mengenai instruksi dari Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri. [owi/beq]

  • Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Bisa Tercapai Saat Efisiensi Anggaran

    Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen Bisa Tercapai Saat Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Namun, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) optimistis pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa tercapai di tengah efisiensi anggaran.

    Hal itu diungkap oleh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Kamrussamad pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2024 Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI (BPP Hipka) pada Rabu (19/2/2025).

    Kamrussamad menyebut, kepala daerah dari seluruh Indonesia sudah mendapatkan paparan terkait efisiensi anggaran sesuai dengan instruksi presiden.

    “Teman-teman dari seluruh Indonesia telah mendapatkan paparan dari menteri investasi serta kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengenai sektor-sektor prioritas investasi, baik di dalam kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus (KEK) maupun di luar kawasan tersebut,” ucapnya.

    Selain itu menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 8 persen di tengah efisiensi anggaran, ia juga menekankan bahwa sektor hilirisasi turut menjadi fokus utama dalam paparan tersebut, termasuk di bidang perkebunan dengan berbagai macam komoditas unggulan.

    Sementara, Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengaku siap menjalankan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat.

    Ia menegaskan, langkah efisiensi ini akan dilakukan dengan memastikan semua pengeluaran tetap termonitor dengan baik dan tidak mengganggu kinerja pemerintahan maupun pembangunan daerah.

    “Efisiensi ini harus berjalan tanpa menghambat pelayanan dan pembangunan. Semua akan dipastikan tetap berjalan optimal,” ujar Khofifah.

    Dengan berbagai kebijakan yang diterapkan, diharapkan efisiensi anggaran tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8 persen serta meningkatkan investasi di berbagai sektor prioritas di Indonesia.

  • Sebelum dilantik, Ahmad Luthfi-Gus Yasin sempat bergurau dengan tim

    Sebelum dilantik, Ahmad Luthfi-Gus Yasin sempat bergurau dengan tim

    Sumber foto: Joko Hendrianto/elshinta.com.

    Sebelum dilantik, Ahmad Luthfi-Gus Yasin sempat bergurau dengan tim
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Februari 2025 – 18:12 WIB

    Elshinta.com – Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Gus Yasin, pagi ini Kamis 20 Februari 2025, menjadi bagian dari 481 pasangan Kepala Daerah yang menuju Monas Jakarta untuk melakukan persiapan pelantikan. 

    Keduanya sudah tiba di Monas pukul 07.00 Wib, bersama pasangan kepala daerah lainya. Termasuk rombongan yang pertama tiba. 

    Ahmad Luthfi tiba lebih dulu. Lalu disusul  Gus Yasin. Menunggu persis di dekat tugu Munas, Ahmad Luthfi langsung menyambut koleganya itu. Keduanya bertemu lalu bersalaman. Berpelukan hangat. Penuh tawa kegembiraan. 

    “Selamat Gus, kabar baik ya Gus,” sapa Mantan Kapolda Jateng itu, sambil berpelukan. Gus Yasin menyambutnya dengan suka cita. 

    Keduanya tampak ganteng dan gagah. Mengenakan pakaian resmi gubernur-wakil gubernur khas warna putih. Dengan topi ciri khas kepala daerah di kepala. 

    “Ayo sini foto-foto dulu. Aku kok mesake lek ndelok wajah-wajah wong Jawa Tengah nang kene (Saya kasihan kalau lihat wajah-wajah orang Jawa Tengah di sini. Red),” gurau Ahmad Luthfi, di depan tim dari Semarang seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Joko Hendrianto, Jumat (21/2). Ada Ketua Tim Transisi Zulkifli Gayo, Muhammad Isnaeni, Beny Tan dan Berty. 

    Menemani Ahmad Luthfi adalah putri tersayangnya Sarah Aulia (27th) Sementara Gus Yasin menggandeng isteri tercintanya Ny. Hj, Nawal Arafah Yasin M.S.I. Baik Putri Ahmad Luthfi maupun Nawal Yasin tampak anggun. Mengenakan pakaian kebaya adat Jawa. 

    Setelah bercengkerama beberapa saat, keduanya berjalan kaki 100 meter menuju gate (pintu masuk) lokasi kumpul seluruh kepala daerah. Gate dijaga super ketat oleh petugas. Hanya pasangan Kepala Daerah dan Suami-Isterinya saja yang boleh masuk. Itupun harus membawa undangan resmi. Handphone dan barang lainya tidak boleh dibawa. 

    Di dalam gate Monas itulah, para Kepala Daerah mempersiapkan diri untuk melakukan kirab menuju istana kepresidenan. Berjarak sekitar 700 meter mereka akan berjalan kaki. Kecuali isterinya akan diantar naik armada. Pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto tepat pukul 10.00 WIB

    Panitia mengumumkan, selama duduk di dalam gate Monas dan prosesi pelantikan, setiap pasangan Kepala Daerah akan diambil fotonya. Sehingga seluruh media dan tim masing-masing kepala daerah tidak di perkenankan masuk. 

    Hingga pukul 08.30 Wib, rombongan kepala daerah masih terus berdatangan ke Monas. Setelah menurunkan rombongan, mobil pengantar langsung diputar balik keluar Monas. Masih ada waktu dua jam untuk dimulai pelantikan pukul 10.00 WIB. Komplek Tugu Monas pun penuh lautan manusia. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pro Kontra Danantara, Said Didu Sebut Kementerian BUMN Mestinya Dibubarkan Sejak Dulu, Bandingkan China-Singapura

    Pro Kontra Danantara, Said Didu Sebut Kementerian BUMN Mestinya Dibubarkan Sejak Dulu, Bandingkan China-Singapura

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menuai pro kontra. Memengaruhi kebijakan terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Eks Sekretaris BUMN, Muhammad Said Didu mengapresiasi pembentukan lembaga itu. Menurutnya, apa yang dilakukan Presiden Prabowo itu bagus.

    “Idenya menurut saya bagus,” kata Didu dikutip dari YouTube Akbar Faizal Uncensored, Sabtu (22/2/2025).

    Didu menuturkan pengalamannya. Beberapa saat setelah dilantik Sektetaris BUMN, ia didatangi Direktur Utama Bank Mandiri Agus Marto Wardoyo.

    Saat itu ia heran, kenapa bankir seperti Agus ingin menemuinya. Saat itu pula, ia menyadari ada yang salah di Kementerian BUMN.

    “Kementerian ini tidak benar, maka harus dibubarkan,” ujar Didu.

    Didu kemudian menjelaskan, lembaga seperti BUMN memang tidak mestinya menjadi lembaga pemerintah. Tapi lembaga negara.

    “Kalau ini jadi lembaga pemerintah, maka ini jadi tong sampah,” ucapnya.

    Dengan dijadikannya Danantara sebagai super holding, ia mengatakan BUMN menjadi lembaga negara. Hal tersebut, kata dia juga dilakukan negara lain.

  • Retreat Kepala Daerah Tanpa Pramono Anung dan Masinton

    Retreat Kepala Daerah Tanpa Pramono Anung dan Masinton

    Retreat Kepala Daerah Tanpa Pramono Anung dan Masinton
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sebagian kader PDI-P yang sudah terpilih dan dilantik menjadi gubernur, bupati, hingga wali kota tidak mengikuti
    retreat
    di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, yang terselenggara pada 21-28 Februari 2025.
    Keputusan ini mengikuti arahan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang meminta kadernya, yang telah terpilih dan dilantik, untuk menunda keberangkatan ke Akmil Magelang, Jawa Tengah.
    Instruksi itu tertuang dalam surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju ke lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    Sebagian kepala daerah dari PDI-P akhirnya berada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menunggu instruksi lebih lanjut.
    Larangan Megawati merupakan respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis malam, tepat sehari sebelum
    retreat.
    Hasto merupakan tersangka dalam kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan.
    Penahanan ini dilakukan setelah Hasto menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Sekjen PDI-P itu tampak mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan tangannya diborgol.
    Penahanan ini jelas menimbulkan protes dari pihak PDI-P.
    Melalui Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, PDI-P mempertanyakan langkah KPK yang menetapkan status tersangka kepada Sekjen PDI-P hanya berselang lima hari setelah lembaga antirasuah itu melantik pimpinan lembaga.
    Maqdir mengaku heran dengan begitu cepatnya penetapan tersangka dalam dua perkara sekaligus. Jarak pelantikan dan penerbitan surat hanya berselang dua hari.
    Maqdir juga mengatakan bahwa Hasto tidak memiliki kepentingan melakukan suap agar Harun Masiku dapat menjadi anggota DPR lewat jalur PAW.
    Kuasa hukum Hasto itu mengutip Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) yang menyatakan bahwa suap harus disertai dengan kesengajaan dan kepentingan tertentu.
    Menurut dia, unsur tersebut tidak ditemukan dalam kasus yang menjerat kliennya.
    “Dalam membaca dasar dari surat perintah ini adalah adanya laporan pengembangan penyidikan tanggal 18 Desember 2024. Dan ini berarti dua hari sesudah pimpinan KPK dilantik. Kemudian pada tanggal 23 Desember 2024 dikeluarkanlah surat perintah penyidikan,” tutur dia.
    Terlepas dari adanya instruksi, tetap ada kepala daerah yang tidak menaati instruksi Megawati. Hal ini terindikasi dari pernyataan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat mengabsen jumlah kepala daerah yang hadir.
    Menurut Bima, jumlah kepala daerah yang tidak hadir dalam
    retreat
    per Jumat siang mencapai 53 orang.
    Sedangkan, total kader PDI-P yang terpilih sebagai kepala daerah ada 177 orang. Beberapa kepala daerah dari PDI-P yang tetap ikut
    retreat
    di Magelang, salah satunya Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.
    Awalnya, Bima Arya menyebutkan bahwa terdapat 55 kepala daerah yang absen. Namun, di tengah konferensi, dua kepala daerah dari Papua muncul di lokasi, sehingga jumlah kepala daerah yang tidak hadir menjadi 53.
    Dari total kepala daerah yang tidak hadir, enam orang telah mengirimkan surat izin karena alasan kesehatan atau kegiatan keluarga. Sementara itu, 47 kepala daerah absen dari
    retreat
    Magelang, tanpa alasan yang jelas.
    Sedangkan kader lain, salah satunya Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, menunda keikutsertaan di
    retreat
    Magelang.
    Gubernur Jakarta Pramono Anung juga masih berkegiatan di Jakarta pada hari pertama reteta di Magelang kemarin.
    Begitu pula dengan Ketua DPD PDI-P Riau, Zukri Misran.
    “Kami tegak lurus perintah ketua umum,” ucap Zukri saat dihubungi
    Kompas.com
    melalui sambungan telepon, Jumat (21/2/2025).
    Menurut Bima, kepala daerah yang tidak ikut
    retreat
    gelombang pertama harus mengikuti kegiatan di gelombang selanjutnya.
    Gelombang selanjutnya masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024.
    “Kami masih menunggu keputusan dari MK,” imbuh Bima.
    Ia menegaskan,
    retreat
    penting untuk sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah.
    Dalam
    retreat
    ini, berbagai materi penting akan disampaikan, mulai dari pemahaman mengenai program prioritas pemerintah, geopolitik, pencegahan korupsi, hak asasi manusia, hingga pengelolaan keuangan daerah.
    Menurut Pengamat politik Agung Baskoro, keputusan Mega meminta kepala daerah menunda mengikuti
    retreat
    bakal mempertaruhkan hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto.
    Sebab, instruksi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk perlawanan terhadap perintah Prabowo yang ingin mengumpulkan ratusan kepala daerah dalam retreat di Akademi Militer, Magelang.
    “Relasi Mega – Prabowo dipertaruhkan karena politik nasi goreng yang sempat muncul bisa layu sebelum berkembang,” kata Agung.
    Agung menilai, arahan Megawati tersebut boleh jadi dilancarkan dalam rangka menjaga posisi tawar PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo.
    Namun, di sisi lain, Agung menyayangkan apabila kepala daerah dari PDI-P memutuskan untuk tidak ikut retreat.
    Ia mengingatkan, kepala daerah yang sudah menjabat tidak hanya dimiliki oleh partai politik, tetapi harus mengutamakan kepentingan publik.
    “Karena para kepala daerah yang telah dipilih ini sesungguhnya tak lagi seutuhnya milik PDIP. Menimbang setelah mereka mendaftar dan berkampanye, saat itu pula kepentingan publik mengemuka sebagai pemegang saham politik terbesar,” jelas Agung.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Menilik Skema Pembiayaan Jumbo Program 3 Juta Rumah Prabowo 4 jam yang lalu

    Menilik Skema Pembiayaan Jumbo Program 3 Juta Rumah Prabowo 4 jam yang lalu

    Menilik Skema Pembiayaan Jumbo Program 3 Juta Rumah Prabowo

    4 jam yang lalu

  • Cita-cita Danantara Dinilai Bagus Jika BUMN Bisa Lepas dari Intervensi Pemerintah

    Cita-cita Danantara Dinilai Bagus Jika BUMN Bisa Lepas dari Intervensi Pemerintah

     

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) masih terus menjadi perbincangan publik jelang peluncurannya pada 24 Februari 2025 mendatang. 

    Danantara rencananya menggabungkan seluruh BUMN menjadi super holding. 

    Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyebut Danantara sebagai salah satu ide yang bagus. Jika itu dijadikan sebagai lembaga Negara.

    “Kalau ini menjadi lembaga pemerintah, maka BUMN menjadi tong sampah. Sekarang kembali Negara. Dengan dijadikan super holding,” kata Said Didu dikutip channel YouTube Akbar Faizal Uncensored, Sabtu, (22/2/2025).

    “Cita-citanya bagus,” tambah Said Didu.

    Dia mencontohkan negara lain seperti China, Singapura dan Malaysia yang BUMN-nya bukan lembaga pemerintah tapi lembaga negara. 

    “Cina saja negara komunis, BUMN nya itu bukan lembaga pemerintah, lembaga Negara,” tuturnya.

    “Temasek, yang 90 persen ekonominya Singapura ditentukan oleh Temasek itu bukan lembaga pemerintah. Khazanah, Malaysia yang sebagian besar juga ekonominya ditentukan oleh Khazanah bukan lembaga pemerintah,” lanjutnya.

    Tiga negara yang menjadikan BUMN sebagai pilar ekonominya itu tidak ada namanya Menteri BUMN seperti Indonesia. 

    Intinya dia BUMN ini memang harus diisolasi menjadi badan profesional yang bebas dari intervensi apapun termasuk kekuasaan, politik dan lain-lain. 

    “Mereka menjadikan BUMN ini sebagai wilayah terisolasi dari intervensi. Inilah apakah Prabowo menuju kesana? Saya berharap menuju kesana,” pungkas pria kelahiran Pinrang Sulawesi Selatan ini. (*)