Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Sikap Presiden Prabowo Usai Megawati Larang Kader Ikut Retreat di Magelang Dinantikan

    Sikap Presiden Prabowo Usai Megawati Larang Kader Ikut Retreat di Magelang Dinantikan

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pegiat media sosial Denny Siregar menyoroti reaksi Presiden Prabowo Subianto setelah Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, melarang kadernya mengikuti retreat kepala daerah di Magelang.

    Keputusan itu diduga sebagai buntut dari penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Denny menilai langkah Megawati menarik kader PDIP dari agenda pembekalan tersebut sebagai bentuk manuver politik yang menarik untuk diamati.

    Namun, yang lebih dinantikannya adalah bagaimana sikap Presiden Prabowo dalam menghadapi situasi ini.

    Bagaimana tidak, Prabowo pernah mengasingkan diri ke Yordan namun diminta kembali oleh Megawati yang saat itu sebagai Presiden.

    Setelah sampai di Indonesia, Prabowo diberikan backup penuh dan tidak ada pihak yang bisa mengintervensi dirinya.

    Bahkan, saat itu Prabowo disebut diberikan keleluasaan jika ingin pengusaha hingga mendirikan Partai.

    “Yang menarik adalah reaksi Presiden sesudah bu Mega menarik mundur pasukannya dari retreat,” ujar Denny di X @Dennysiregar7 (21/2/2025).

    Kata Denny, keputusan Megawati telah melemparkan bola panas ke tangan Prabowo.

    “Bola panas udah dilempar,” sebutnya.

    Kini, publik menunggu apakah presiden akan bersikap tegas atau memilih untuk tidak merespons manuver politik tersebut.

    “Ini menjadi ujian buat Presiden. Apakah ia akan bersikap tegas, atau tidak bersikap apapun,” kuncinya.

    Apalagi, Prabowo bisa menjadi Presiden ke-8 tidak lepas dari bantuan Jokowi yang merupakan pendahulunya.

    Dan, ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming itu sedang berpolemik dengan PDIP, Partai orang yang juga pernah membantu Prabowo.

  • Video: Ramai Dibahas, DPR Buka-bukaan Soal Peran & Tujuan Danantara

    Video: Ramai Dibahas, DPR Buka-bukaan Soal Peran & Tujuan Danantara

    Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersiap meresmikan pembentukan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025

    Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron memastikan dukungan DPR RI terhadap ide Presiden Prabowo yang ingin membentuk lembaga investasi milik negara yang memiliki modal kuat untuk membiayai proyek produktif untuk meningkatkan perekonomian nasional.

    Herman juga menyebutkan kian masifnya hilirisasi di 26 sektor sumber daya alam termasuk sektor pangan sebagai target pembiayaan Danantara. Meski demikian dibutuhkan upaya meningkatkan kemampuan Danantara harus ditopang oleh BUMN yang menghasilkan laba melalui dividen, selain itu

    Danantara juga akan mendapatkan pendanaan dari Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun pembiayaan lainnya

    Seperti apa arahan DPR terkait Danantara? Selengkapnya simak dialog Anneke Wijaya dengan Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron dalam Power Lunch,CNBCIndonesia (Rabu, 19/02/2025)

  • Amnesty International Indonesia Desak Polri Ungkap Pengintimidasi Band Sukatani

    Amnesty International Indonesia Desak Polri Ungkap Pengintimidasi Band Sukatani

    loading…

    Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid merespons penarikan lagu berjudul Bayar Bayar Bayar karya band Post-Punk atau New Wave asal Purbalingga Sukatani. Foto/Instagram Sukatani

    JAKARTA – Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid merespons penarikan lagu berjudul Bayar Bayar Bayar karya band Post-Punk atau New Wave asal Purbalingga Sukatani . Dia mendesak Polri mengungkap siapa saja pihak-pihak yang mengintimidasi band Sukatani.

    Usman mengatakan, Amnesty menyesalkan kembali adanya peristiwa baru penarikan karya seni dari ruang publik. “Tanpa adanya tekanan, tidak mungkin kelompok musik Sukatani membuat video permohonan maaf yang ditujukan kepada Kapolri dan jajarannya,” kata Usman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/2/2025).

    Dia menambahkan, Amnesty mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera mengambil tindakan koreksi atas dugaan adanya tekanan dalam bentuk apa pun kepada kelompok musik Sukatani. “Polri harus mengungkap siapa pihak-pihak yang diduga menekan Sukatani untuk membuat video permohonan maaf dan menarik lagu Bayar Bayar Bayar dari ruang publik,” jelasnya.

    Dia menuturkan, Polri harus menjamin kebebasan setiap warga negara dalam berkesenian dan memastikan bahwa Sukatani terbebas dari segala bentuk ancaman maupun intimidasi dalam menyuarakan kritik sosial lewat karya-karya mereka.

    Dia menjelaskan, musik dalam perspektif HAM adalah salah satu pilar penting bagi masyarakat dalam menyalurkan aspirasi mereka terhadap realita yang mereka alami. “Oleh karena hak untuk berkesenian adalah bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia,” katanya.

    Dia melanjutkan, hak atas kebebasan berekspresi lewat karya seni dijamin dalam Pasal 19 Konvesi Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 dan dalam pasal 27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dikatakan Usman, seni menjadi salah satu ruang publik yang akhir-akhir ini menjadi target represi dan pemberedelan oleh negara.

    “Desember lalu penarikan karya seni juga terjadi atas karya seni Lukis Yos Seprapto. Beberapa hari yang lalu, pertunjukan drama Wawancara Dengan Mulyono juga dilarang untuk dipentaskan,” jelasnya.

  • Mardiono Minta Para Kader yang Umrah Doakan PPP dan Indonesia

    Mardiono Minta Para Kader yang Umrah Doakan PPP dan Indonesia

    loading…

    Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono melepas puluhan pengurus DPP PPP untuk berangkat umrah. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono melepas puluhan pengurus DPP PPP untuk berangkat umrah. Acara tersebut berlangsung di Kantor DPP PPP , Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

    Pada kesempatan kali ini, Mardiono juga meminta para kader yang berangkat umrah untuk bersedia mendoakan PPP dan Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mardiono menjelaskan, kegiatan berangkat umrah bersama ini selain untuk beribadah, namun juga untuk membangun kebersamaan para kader.

    “Di samping memenuhi panggilan Allah, tapi juga untuk membangun kebersamaan kader PPP dari lapisan atas hingga ke bawah. Sehingga dalam menjalankan tugas perjuangannya akan lebih mudah jika dimulai dari beribadah, berjuang, dan membangun kekompakkan,” ujar Mardiono.

    Mardiono mengatakan, program berangkat umrah untuk para kader juga bukan baru kali ini. Namun telah dilakukan di beberapa kesempatan dan berbagai daerah.

    “InsyaAllah mudah-mudahan Allah membuka jalan untuk kader kita semua agar dapat umrah bersama kembali yang akan menjadi tradisi partai,” sambungnya.

    Sementara itu, Sekretaris Majelis Pakar DPP PPP Fernita Jubahar Amirsyah berharap dengan berangkatnya jamaah umrah kali ini bisa mendapatkan magfirahnya bagi PPP.

    “Berbarengan dengan Ramadan kami akan di sana. InsyaAllah dengan hati yang tulus, penuh keikhlasan, dan kesadaran kami memohon agar PPP mendapatkan berkahnya dan mendapatkan magfirahnya di Baitullah. Kami juga akan berdoa untuk bangsa dan negara,” ujar Fernita.

    Fernita menambahkan, keberangkatan jamaah umroh kali ini pun meliputi dari seluruh lapisan mulai dari majelis, pengurus harian, hingga staf di Kantor DPP PPP.

    “Ini membuat saya terharu. Baru kali ini secara berjamaah dan difasilitasi oleh DPP PPP. Kami yang berangkat ada perwakilan majelis, pengurus harian, hingga staf kantor. InsyaAllah berkah, tentu ini semua tidak terlepas dari keputusan Pak Plt Ketum Mardiono,” pungkasnya.

    (rca)

  • Wabup Purbalingga mendukung grup band Sukatani untuk berkesenian

    Wabup Purbalingga mendukung grup band Sukatani untuk berkesenian

    “Kalau kami pribadi untuk bersenimannya, untuk di bidang seninya tentunya kami mendukung. Tapi kalau terkait kritik dan lain-lainnya, kami tidak bisa sedalam itu ya karena itu hak masing-masing orang untuk mengkritisi instansi pemerintah,”

    Purwokerto (ANTARA) – Wakil Bupati (Wabup) Purbalingga Dimas Prasetyahani mendukung grup band bergenre punk asal Purbalingga, Sukatani, untuk berkesenian di bidang seni musik dan menyampaikan kritik asalkan kritikannya membangun.

    “Kalau kami pribadi untuk bersenimannya, untuk di bidang seninya tentunya kami mendukung. Tapi kalau terkait kritik dan lain-lainnya, kami tidak bisa sedalam itu ya karena itu hak masing-masing orang untuk mengkritisi instansi ataupun lembaga pemerintahan yang ada,” katanya usai menghadiri Upacara Peringatan Hari Jadi Ke-454 Kabupaten Banyumas di Alun-Alun Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu.

    Terkait dengan persoalan yang dihadapi grup band Sukatani atas lagu berjudul Bayar Bayar Bayar yang bernuansa kritik sosial, dia mengatakan sebenarnya kritik itu boleh saja diberikan namun sebagai anak muda harus tetap teguh dengan tata krama.

    Menurut dia, hal itu disebabkan budaya bangsa Indonesia merupakan budaya ketimuran yang perlu mengutamakan sopan santun, sehingga kritik tersebut betul-betul berefek positif dan membangun.

    Kendati demikian, dia mengakui dari sisi bahasa dan sebagainya, perspektif setiap orang pasti dalam menanggapi kritik tersebut berbeda-beda karena tidak menutup kemungkinan ada yang mengatakannya kasar atau tidak kasar dan sebagainya.

    “Tetapi menurut kami ya selama kritik itu membangun, ya sah-sah saja, sehingga jangan sampai membungkam masyarakat yang kritis terhadap kelembagaan maupun instansi yang ada di negara ini,” kata pria kelahiran 1995 itu menegaskan.

    Disinggung mengenai kemungkinan Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberikan perlindungan kepada personel Sukatani yang merupakan warga setempat, dia mengatakan jika sekiranya ada yang mengancam atau mengintimidasi warga Purbalingga, pihaknya akan menyikapi dengan baik dan melindungi masyarakat Purbalingga.

    Terkait dengan vokalis Sukatani yang dikabarkan dipecat dari tempatnya mengajar di salah satu sekolah dasar Purbalingga, dia mengaku belum mendalami kabar tersebut.

    “Saya belum mendalami itu. Mungkin nanti saya dalami dulu ya, saya belum bisa berkomentar lebih banyak,” kata Wabup.

    Grup band punk asal Purbalingga, Sukatani, menyampaikan permintaan maaf kepada kepolisian melalui video di akun media sosial mereka terkait lagu mereka yang berjudul Bayar Bayar Bayar.

    Dalam unggahan media sosial band tersebut, dua personel band Sukatani, Muhammad Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, menyampaikan permintaan maaf kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Polri atas lirik lagu Bayar Bayar Bayar.

    Sebagai informasi, salah satu bagian lirik pada lagu tersebut adalah “mau bikin SIM, bayar polisi, ketilang di jalan, bayar polisi”.

    “Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul Bayar Bayar Bayar yang liriknya bayar polisi, yang telah kami nyanyikan hingga menjadi viral. Lagu ini sebenarnya saya ciptakan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan,” ucap Alectroguy.

    Alectroguy selaku gitaris band itu mengatakan bahwa saat ini lagu tersebut telah dicabut dari platform streaming lagu Spotify. Ia juga mengimbau kepada para pengguna platform media sosial untuk menghapus konten yang menggunakan lagu tersebut.

    “Dengan ini, saya mengimbau kepada semua pengguna platform media sosial yang telah memiliki lagu kami dengan judul Bayar Bayar Bayar, lirik lagu bayar polisi, agar menghapus dan menarik semua video yang menggunakan lagu kami karena apabila ada risiko di kemudian hari, sudah bukan tanggung jawab kami,” ujarnya.

    Pascapersoalan tersebut mencuat, di berbagai media tersiar kabar bahwa vokalis Sukatani, Novi Citra Indriyati alias Twister Angel yang berprofesi sebagai guru telah dipecat dari tempatnya mengajar.

    Pewarta: Sumarwoto
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menteri PU Bantah PHK 18 Ribu Pegawai, Ingatkan Soal UU ITE – Page 3

    Menteri PU Bantah PHK 18 Ribu Pegawai, Ingatkan Soal UU ITE – Page 3

    Komisi V DPR RI menyepakati pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tahun anggaran 2025 sebesar Rp 50,48 triliun. Jumlah itu bertambah sekitar Rp 20,8 triliun, dari pagu indikatif Kementerian PU setelah terkena efisiensi anggaran sebesar Rp 29,6 triliun. 

    Program pemangkasan anggaran Presiden Prabowo Subianto sebelumnya membuat Kementerian PU harus berhemat Rp 81,3 triliun, dari alokasi semula Rp 110,9 triliun menjadi Rp 29,6 triliun.   

    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengatakan, sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 mengenai Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2025, disampaikan bahwa efisiensi anggaran Kementerian Pekerjaan Umum TA 2025 menjadi Rp 60,4 Triliun. 

    “Sehingga setelah efisiensi kedua ini pagu tahun anggaran 2025 menjadi Rp 50,48 triliun,” ujar Dody dalam keterangan tertulis, Jumat (14/2/2025).

    Ia lantas bersyukur, lantaran tambahan anggaran ini membuat Kementerian PU bisa menganggarkan 8.000 titik Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) senilai Rp 1,8 triliun. Juga 1.025 titik untuk Cipta Karya senilai Rp 700 miliar.

    “Ini program padat karya tunai (PKT) sementara hasil sisiran kami dalam waktu singkat setelah mendapat surat dari Kementerian Keuangan,” imbuh Dody.

    Di samping itu, Dody juga mengatakan, dengan rekonstruksi anggaran ini Kementerian PU dapat mengalokasikan anggaran untuk preservasi jalan dan jembatan. 

    “Seperti arahan Ketua Komisi V kemarin dengan tambahan anggaran ini kami dapat melakukan preservasi, sementara waktu kami anggarkan untuk 6 bulan. Nanti akan kami susun lagi sehingga bisa melakukan preservasi untuk 12 bulan,” ungkapnya. 

  • Nggak Perlu Khawatir Gas Langka, Pertamina Resmikan Terminal LPG Bima

    Nggak Perlu Khawatir Gas Langka, Pertamina Resmikan Terminal LPG Bima

    Bima: Kabar baik buat warga Indonesia Timur! Pertamina resmi mengoperasikan Terminal LPG Bima, untuk memastikan pasokan gas lebih lancar dan merata.
     
    Proyek ini termasuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mendukung ketahanan energi, terutama di wilayah Indonesia Timur yang selama ini masih terbatas aksesnya.
    Apa manfaat terminal LPG Bima?
    Menurut Direktur Rekayasa dan Infrastruktur Darat Pertamina Patra Niaga, Eduward Adolof Kawi, proyek ini bukan cuma soal infrastruktur, tapi juga bagian dari strategi besar dalam memastikan ketahanan energi nasional.
     
    “Dengan hadirnya terminal LPG ini, kami dapat memastikan distribusi LPG yang lebih efisien, merata, dan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama di daerah yang selama ini sulit mendapatkan akses energi,” kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu, 22 Februari 2025.
     

     
    Pembangunan Terminal LPG Bima dimulai sejak Maret 2019 dan rampung akhir 2023. Sebelum terminal ini ada, distribusi LPG ke wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) harus melalui jalur laut yang cukup rumit, yaitu menggunakan kapal landing craft tank (LCT) dari Terminal LPG Lombok ke Pulau Sumbawa.
     
    Dengan adanya Terminal LPG Bima, pasokan gas bakal lebih efisien, cepat, dan merata ke masyarakat.
     
    “Kami memahami bahwa ketersediaan energi yang andal adalah faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Diharapkan, kehadiran Terminal LPG Bima akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, industri, serta sektor UMKM di NTB dan sekitarnya,” jelas dia.
     
    Koordinator Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Migas, Kementerian ESDM, Sugiarto, mengungkapkan, pembangunan Terminal LPG ini merupakan bagian dari penugasan pemerintah.
     

     
    “Pembangunan Terminal LPG, khususnya di Indonesia Timur, merupakan bagian dari penugasan pemerintah melalui Kementerian ESDM. Dari empat lokasi yang ditugaskan, tiga di antaranya ayapura, Wayame, dan Bima, telah selesai dan siap beroperasi, sementara satu lokasi lainnya di Kupang, Nusa Tenggara Timur, masih dalam proses penyelesaian,” ujar Sugiarto.
     
    Kementerian BUMN juga mendukung penuh proyek ini dan memastikan semuanya berjalan sesuai target. Keberadaan Terminal LPG Bima diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, membantu industri lokal, serta mendukung sektor UMKM. Selain itu, proyek ini juga sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo,
     
    “Sebagai Proyek Strategis Nasional, kami ingin memastikan manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat,” ujar Sub Koordinator Asisten Deputi Bidang Industri, Energi, Minyak, dan Gas Kementerian BUMN, Ni Kadek Yuliartani.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (ANN)

  • Komisi XII DPR Bantah Luhut soal Wacana Penghapusan BBM Subsidi Mulai 2027

    Komisi XII DPR Bantah Luhut soal Wacana Penghapusan BBM Subsidi Mulai 2027

    JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi membantah adanya wacana penghapusan bahan bakar minyak atau BBM subsidi pada 2027 seperti yang diungkap oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

    Bambang menegaskan penghapusan subsidi harus mendapat persetujuan dari DPR.

    “Tidak ada wacana penghapusan subsidi. Dan mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN,” ujar Bambang dalam keterangannya, Jumat, 21 Februari.

    Sebaliknya, kata Bambang, Presiden Prabowo Subianto justru menginstruksikan agar menekan kenaikan harga untuk kepentingan rakyat kecil. 

    “Presiden Prabowo malah menekan untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil,” sambung legislator Gerindra itu. 

    Bambang justru menilai, pernyataan Luhut bukan soal penghapusan subsidi, namun perbaikan skema.

    “Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran. Bahkan dalam Raker Komisi VII tahun 2023 Menteri ESDM Arifin tasrif menyepakati penggunaan BBM subsidi terkait pertalite hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Dan untuk solar hanya diperuntukkan kepada angkutan umum dan angkutan sembako,” terangnya. 

    Bambang mengatakan Presiden Prabowo ingin subsidi BBM tepat sasaran. Karena itu, kata dia, distribusi BBM subsidi harus dibenahi.

    “Presiden ingin subsidi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak. Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan akan benahi agar tepat sasaran,” katanya.

    “Bapak presiden bercita-cita ingin ‘wong cilik podo gemuyu’, jadi kami yakin Presiden akan selalu berdiri terdepan untuk melindungi rakyat kecil,” imbuh Bambang. 

    Sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan sinyal dihapusnya bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Mulai 2027, pemerintah akan menerapkan BBM Satu Harga. 

    “Saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar,” ujar Luhut dalam acara “Economic Outlook 2025” di The Energy Building, Jakarta, Kamis, 20 Februari. 

    “Tidak ada lagi subsidi kepada material, seperti bahan bakar (BBM) dan solar,” imbuhnya.

    Sebagai ganti tak ada BBM subsidi itu, Luhut mengatakan penyaluran subsidi bahan bakar nantinya bakal diberikan langsung kepada para penerima. Tak ada lagi subsidi untuk bahan bakar yang selama ini melekat saat masyarakat membeli pertalite dan biosolar.

    Luhut mengklaim progres menghapus BBM subsidi itu tengah berlangsung. Ia percaya kehadiran teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI) bisa mempermudah PT Pertamina (Persero) untuk mendata penerima subsidi.

    “Subsidi (ke depan) diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat. Saya pikir itu yang terbaik sehingga kita bisa menghemat miliaran dolar,” klaim Luhut.

    “AI itu sangat indah. Jadi, Pertamina nanti bisa mengidentifikasi apakah mobil ini, (pelat) nomor ini, memenuhi syarat untuk menerima BBM jenis ini. (Kendaraan) ini memenuhi syarat, yang ini tidak, semacam itu. Menurut saya, itu akan berhasil,” lanjutnya.

     

     

     

  • Pramono Anung Tiba-tiba ‘Membisu’ Tak Ingin Komentari Retret di Magelang – Halaman all

    Pramono Anung Tiba-tiba ‘Membisu’ Tak Ingin Komentari Retret di Magelang – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memilih untuk tidak berkomentar saat ditanya mengenai kegiatan retret kepala daerah.

    Diketahui, retret ini tengah berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, dari tanggal 21-28 Februari 2025.

    Sikap Pramono Anung ini tentu membuat publik semakin menyadari ada peran Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, di balik bungkamnya Gubernur DKI itu.

    Megawati melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP/II/2025 yang terbit pada Kamis (20/2/2025), menghimbau penundaan kegiatan retret bagi para kader PDIP yang terpilih menjadi kepala daerah.

    Para kepala daerah dari PDIP pun berbondong-bondong menarik diri dari kegiatan tersebut.

    Saat ditanya oleh wartawan mengenai keikutsertaannya dalam retret, Pramono Anung tak mau mengucapkan satu patah kata pun.

    Ia hanya melambaikan tangan dan mengucapkan terima kasih sebelum akhirnya pergi meninggalkan lokasi saat melayat di rumah duka eks Wakil Kepala Polri (Wakapolri) Syafruddin Kambo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025).

    “Pak ikut retret enggak?” tanya seorang wartawan, namun Pramono tidak memberikan jawaban.

    Antusias sebelum Instruksi Terbit

    Sebelum instruksi Megawati, Pramono Anung dan wakilnya, Rano Karno, menunjukkan antusiasme tinggi terhadap retret yang digelar atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

    Keduanya bahkan sempat berdiskusi dengan riang tentang rencana retret yang berlangsung selama delapan hari ke depan.

    Mereka telah mendapatkan kesepakatan bersama.

    Pramono Anung mengikuti seluruh rangkaian acara retret di Magelang, sedangkan Rano Karno akan menahkodai pemerintahan DKI Jakarta sementara.

    Sesuai dengan mandat Prabowo, Rano Karno juga akan menyusul Pramono Anung untuk mengikuti retret di hari terakhir.

    “Jadi begitu besok harus retret delapan hari, saya akan ikut retret.”

    “Saya iri sama Bang Doel yang hanya datang tanggal 28,” ungkap Pramono Anung dengan nada bercanda saat dilantik pada Kamis (20/2/2025).

    Di sisi lain, Rano Karno juga sempat bercanda mengenai rencana retret Pramono Anung.

    Rano Karno menanggapinya dengan santai dan penuh tanggung jawab.

    “Alhamdulillah si Doel selama seminggu jadi gubernur.

    “Lumayan bisa jadi gubernur seminggu,” ujar Rano Karno sambil tersenyum, menunjukkan dukungan terhadap rekannya.

    Keputusan untuk tidak mengikuti retret ini menandai sebuah pergeseran dalam dinamika politik di tubuh PDIP, yang mungkin akan mempengaruhi langkah-langkah kedepan para kadernya.

    (Tribunnews.com/Galuh Widya Wardani)

    Konten ini disempurnakan menggunakan Kecerdasan Buatan (AI).

  • Pemerintah Bakal Tertibkan 3,7 Juta Hektare Kebun Sawit Bermasalah Tahun Ini

    Pemerintah Bakal Tertibkan 3,7 Juta Hektare Kebun Sawit Bermasalah Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap Satuan Tugas (Satgas) Kelapa Sawit bakal melakukan penertiban 3,7 hektare juta lahan sawit bermasalah tahun ini.

    Nusron menjelaskan penertiban itu bakal dilakukan usai Satgas Kelapa Sawit yang diketuai oleh Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, baru-baru ini bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

    “Yang jelas Satgas Kelapa Sawit sudah mengumumkan [kepada Presiden] ada potensi kebun kelapa sawit yang tabrakan dengan hutan. Itu jumlahnya 3,7 juta hektare,” jelasnya saat ditemui di kantornya, Jumat (21/2/2025).

    Selain adanya temuan tumpang tindih area kebun sawit dengan hutan, Satgas Kelapa Sawit juga menemukan adanya perkebunan sawit yang tidak memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP).

    Selain itu, adapula praktik perkebunan sawit bodong yang tak memiliki dokumen Hak Guna Usaha (HGU). Nantinya, tambah Nusron, 3,7 juta hektare kebun sawit yang bermasalah itu bakal diambil alih statusnya menjadi milik negara. 

    “Pemetaan di lapangan [sedang berlangsung] di mana ada sawit yang masuk ke hutan, yang tidak punya IUP dan tidak punya HGU itu kemudian diambil alih oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Nusron.

    Adapun, saat ini Satgas Kelapa Sawit disebut telah menertibkan sebanyak 1,1 juta hektare perkebunan sawit bermasalah. Ditargetkan, seluruh kebun sawit bermasalah sebesar 3,7 juta hektare dapat dirampungkan tahun ini.

    “Ada di pulau Kalimantan dan di Pulau Sumatera, Riau, Jambi, Sumsel, Sumut, Kalbar, Kalteng, Kaltim. Insyaallah [rampung tahun ini 3,7 juta hektare],” pungkasnya.