Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Video: Prabowo Berhemat, Efek “Negatif” Ini Ancam Program K/L & Pemda

    Video: Prabowo Berhemat, Efek “Negatif” Ini Ancam Program K/L & Pemda

    Jakarta, CNBC Indonesia- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran belanja Kementerian /lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan dana transfer daerah sebesar Rp50,5 Triliun dalam APBN 2025.

    Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi menyebutkan pemerintah melalui Kemenkeu mengatakan pemangkasan anggaran pemerintah yang ditujukan untuk efisiensi dan menyasar 16 pos anggaran yang tidak produktif.

    Meski demikian DPD RI mencermati dampak efisiensi ini terhadap program K/L dan pemerintahan daerah utamanya pada program penting dan sudah dianggarkan seperti Sensus Ekonomi Nasional yang berpotensi pelaksanaannya terhambat.

    Seperti apa DPD RI mencermati penghematan anggaran pemerintah? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Ketua Komite IV DPD RI, Ahmad Nawardi dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Rabu, 19/02/2025)

  • Wali Kota Blitar Ikut Retret, Roda Pemerintahan di Bumi Bung Karno Tetap Berjalan

    Wali Kota Blitar Ikut Retret, Roda Pemerintahan di Bumi Bung Karno Tetap Berjalan

    Blitar (beritajatim.com) – Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin ikut retret di akademi militer Magelang. Mas Ibin akan mengikuti retret militer hingga tanggal 28 Februari 2025 mendatang.

    Meski ikut retret, Mas Ibin tetap berkoordinasi dengan pejabat Pemerintah Kota Blitar. Hal itu dilakukan Mas Ibin agar roda pemerintahan di Bumi Bung Karno tetap berjalan sebagaimana mestinya, meski ditinggal oleh wali kotanya.

    “Tetap dipimpin oleh Wali Kota Mas Ibin,” ucap Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Blitar Toto Robandiyo menjawab pertanyaan soal jalannya pemerintahan selama ditinggal Mas Ibin retret, Sabtu (22/02/205).

    Mas Ibin sendiri sejatinya diusung oleh Partai Kebangkitang Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN) serta Demokrat, sehingga pasangan dari Elim Tyu Samba tersebut diperbolehkan untuk mengikuti retret sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

    Selama sepekan ke depan, Mas Ibin pun akan fokus untuk menjalani retret dan penggemblengan sebagai kepala daerah di Magelang. Sementara Mas Ibin di Magelang, pasanganya yakni Elim Tyu Samba bakal mulai bekerja sebagai Wakil Wali Kota Blitar.

    “Kepala daerah baik gubernur, wali kota, bupati yang dilantik semua ikut retret di Magelang mulai hari ini sampai dengan 28 Februari 2025 mendatang,” tegasnya.

    Usai retret besok, Mas Ibin akan langsung bergerak cepat menjalankan sejumlah program unggulannya. Salah satunya adalah mendukung program asta cita Prabowo.

    “Alhamdulillah, hari ini dilaksanakan pelantikan kepala daerah seluruh Indonesia, termasuk Kota Blitar oleh Pak Presiden,” ujar Mas Ibin sapaan akrabnya usai pelantikan di Istana Negara, Kamis (20/2/2025).

    Mas Ibin menegaskan kalau pihaknya akan langsung bekerja menjalankan berbagai agenda penting. Di antaranya adalah mengikuti retreat kepala daerah di Magelang dan mempercepat program-program Pemerintah Kota yang mendukung visi Asta Cita Prabowo.

    “Langsung kita sesuai dengan arahan Pak Presiden tadi, lakukan pelayanan yang terbaik karena kita abdi masyarakat, siap mengabdi bagi masyarakat, melakukan program-program, kegiatan, terutama yang menjadi kebutuhan yang sangat mendasar,” katanya.

    Dalam kepemimpinannya, Mas Ibin menekankan pentingnya kemudahan pelayanan bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, pangan, dan ketenagakerjaan. Selain itu ia memastikan bahwa pemerintahannya berkomitmen untuk menghadirkan layanan publik yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Blitar.

    “Banyak program-program prioritas salah satunya pendidikan gratis serta sinergi dengan perusahaan dengan harapan dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas,” ujarnya. (owi/ian)

  • Propam Polri Periksa 4 Anggota Polda Jateng Buntut Polemik Band Punk Sukatani

    Propam Polri Periksa 4 Anggota Polda Jateng Buntut Polemik Band Punk Sukatani

    Bisnis.com, JAKARTA — Biro Pengamanan Internal Divpropam Polri telah memeriksa empat personel Subdit I Ditressiber Polda Jawa Tengah, buntut dari persoalan lagu band punk Sukatani bertajuk ‘Bayar Bayar Bayar’.

    Melalui akun media sosial X @Divpropam, menegaskan Polri selalu terbuka terhadap kritik yang membangun. Tak hanya itu, pihaknya mengakui paham akan pentingnya kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis.

    Pihaknya menegaskan, dalam memastikan profesionalisme dalam penanganan kasus tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditressiber Polda Jateng terkait, guna mengklarifikasi permasalahan itu.

    “Langkah ini diambil untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam tubuh Polri. Kami berkomitmen untuk terus mendengarkan masukan dari masyarakat dan memperbaiki diri demi pelayanan yang lebih baik,” tulis unggahan tersebut, dikutip Sabtu (22/2/2025).

    Lebih lanjut, dalam unggahan itu pun ditekankan bahwa Polri menjamin perlindungan dan keamanan bagi dua personel band Sukatani itu.

    “Polri terus memastikan ruang kebebasan berekspresi tetap terjaga,” pungkasnya.

    Halo #SahabatPropam, kami ingin memberikan informasi terbaru mengenai band Sukatani dan lagu “Bayar Bayar Bayar” sebagai wujud bahwa Polri tidak anti kritik dan menerima masukan untuk evaluasi.

    Kami sampaikan, sejumlah 4 (Empat) personel Subdit I Ditressiber Polda Jateng telah… https://t.co/A1jbV2Co46

    — DIVPROPAM POLRI (@Divpropam) February 21, 2025

    Diberitakan sebelumnya, band punk asal Purbalingga Sukatani menyampaikan permintaan maaf kepada kepolisian melalui video di akun media sosial mereka terkait lagu mereka yang berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’. 

    Dalam unggahan media sosial band tersebut, dua personel band Sukatani, Muhammad Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, menyampaikan permintaan maaf kepada Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Polri atas lirik lagu Bayar Bayar Bayar.

  • Profil Muzakir Manaf: Mantan Panglima GAM dan Pengawal Khadafi, Kini Ikut Retret di Akmil – Halaman all

    Profil Muzakir Manaf: Mantan Panglima GAM dan Pengawal Khadafi, Kini Ikut Retret di Akmil – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, MAGELANG – Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengikuti retret atau pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) di Magelang.

    Retret sudah berlangsung sejak Jumat (21/2/2025) dan dijadwalkan bergulir hingga Jumat (28/2/2025).

    Kegiatan ini merupakan agenda wajib bagi kepala daerah yang baru saja dilantik pada Kamis lalu.

    Muzakir Manaf memposting foto dirinya mengikuti kegiatan retret.  

    Dia memposting di akun media sosial @muzakirmanaf1964.

    Muzakir Manaf tampak mengenakan pakaian loreng-loreng dan berdiri di barisan terdepan bersama Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution.

    Di tangannya, terlihat gelang hijau yang menjadi ciri khasnya.

    Dalam unggahan di akun Instagram resminya yang dikelola timnya, Mualem menyebut kegiatan retret ini seperti latihan kembali.

    “Latihan lom (latihan lagi)”.

    “Berada di Magelang, Jawa Tengah, untuk mengikuti retret bersama kepala daerah lainnya se-Indonesia”.

    “Retret ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto guna membangun ikatan emosional dan kerja sama yang lebih erat antara kepala daerah dengan pemerintah pusat,” tulisnya.

    Profil Muzakir Manaf

    Siapa Muzakir Manaf?

    Muzakir Manaf lahir pada 3 April 1964, di Seunuddon, Aceh Utara. 

    Ia merupakan mantan wakil gubernur Aceh periode 2015-2017. 

    Masyarakat Aceh lebih mengenal Muzakir Manaf dengan nama Mualem.

    Mualem sendiri diketahui merupakan sebutan kepada individu yang memiliki pengetahuan yang tinggi dalam dunia militer.

    Pria berusia 60 tahun ini merupakan mantan pejuang gerilya Gerakan Aceh Merdeka (GAM). 

    Muzakir diketahui telah terlibat dalam perjuangan Aceh untuk merdeka bersama GAM sejak muda. 

    Ia sering mendapat pendidikan militer hingga ke Libya bersama anggota GAM lainnya. 

    Muzakir Manaf ditunjuk menjadi Panglima GAM pada periode 2002-2005.

    Kemudian, ia menjadi salah satu pendiri Partai Gerakan Aceh Mandiri (Partai GAM), yang kemudian berganti nama menjadi Partai Aceh.

    Pengawal Muammar Khadafi

    Pada tahun 1986, Mualem berangkat ke Libya untuk menerima latihan tempur bersama anggota GAM lainnya. 

    Di Libya, ia sempat menjadi pengawal pribadi Muammar Khadafi.

    Karir

     Panglima Gerakan Aceh Merdeka (2002 – 2005)

     Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) (2005 – 2016)

    Ketua Umum Partai Aceh (PA) (2007 – 2016)

    Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Aceh (2013 – 2016)

     Anggota Pasukan Gerakan Aceh Merdeka (1986 – 2005)

    Panglima Gerakan Aceh Merdeka wilayah Pase (1998 – 2002)

    Wakil Panglima Gerakan Aceh Merdeka (1998 – 2002)

    Wakil Gubernur Aceh Wakil Gubernur Aceh (2012 – 2016)

    Pendidikan

     SDN Seunuddon Kabupaten Aceh Utara

    SMP Negeri Idi Kabupaten Aceh Timur

    SMA Negeri Panton Labu Kabupaten Aceh Utara 

     

     

  • PSI Nilai Target Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun Jadi Rencana Pemerintah untuk Indonesia Maju – Halaman all

    PSI Nilai Target Efisiensi Anggaran Rp750 Triliun Jadi Rencana Pemerintah untuk Indonesia Maju – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan total Rp 750 triliun dari efisiensi anggaran merupakan rencana yang diperlukan. 

    “Target Rp 750 triliun itu sangat besar. Sejumlah pihak meragukan. Tapi pemerintah pasti sudah menghitung dengan sangat cermat. Ini rencana yang diperlukan untuk kemajuan bangsa. PSI mendukung, “ kata Juru Bicara DPP PSI, Furqan AMC, kepada wartawan, Sabtu (22/2/2025).

    Furqan mengingatkan, sebagian dana itu akan dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Kita paham MBG merupakan program penting untuk memastikan anak-anak kita mendapat kecukupan gizi sehingga bisa tumbuh menjadi manusia yang cerdas,” kata Furqan.

    Selebihnya diserahkan ke Danantara untuk diinvestasikan pada proyek-proyek strategis berkelanjutan. 

    “Investasi tersebut, seperti disampaikan Presiden Prabowo, dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen selama lima tahun mendatang,” kata Furqan.

    Satu hal, kata Aktivis 98 ini, pemerintah sudah memastikan bahwa efisiensi hanya akan dilakukan pada belanja barang dan belanja modal. Misalnya, perjalanan dinas, kajian-kajian, kegiatan seremonial, dan alat tulis kantor.

    “Sementara, belanja pegawai, pelayanan publik, dan bantuan sosial tidak terdampak. Bidang pendidikan juga tidak terdampak. Jadi, misalnya isu beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah akan dipotong, tidak benar,” lanjut Furqan.

    PSI berkeyakinan langkah terobosan memang diperlukan untuk semakin memastikan Indonesia menjadi negara maju.

    Salah satunya melakukan realokasi anggaran dan menyetop pemborosan.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya untuk melakukan efisiensi anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. 

    Perintah berhemat itu dituangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Tak cukup efisiensi anggaran Rp 306,69 triliun, Prabowo mengatakan bakal melanjutkan pemangkasan anggaran besar-besaran itu hingga putaran ketiga. 

    Dalam rencana ini, dananya naik menjadi Rp 750 triliun. Nantinya dari hasil penghematan tersebut, Prabowo mengatakan, sejumlah US$ 24 miliar (setara Rp 390 triliun dengan kurs Rp 16.260) akan dialokasikan untuk makan bergizi gratis, sisanya US$ 20 miliar (sekitar Rp 325 triliun dengan kurs Rp 16.260 per dolar AS) akan diinvestasikan di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara. 

    Namun hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari pemerintah apakah penghematan tiga putaran ini akan dilakukan sekaligus sepanjang tahun 2025, atau justru dilakukan secara bertahap per tahun anggaran. Soal mekanisme penghematan ini pun belum dijelaskan secara rinci.

  • Melati di Karet Bivak, Bunga Kesetiaan yang Selalu Dinanti Peziarah Megapolitan 22 Februari 2025

    Melati di Karet Bivak, Bunga Kesetiaan yang Selalu Dinanti Peziarah Megapolitan 22 Februari 2025

    Melati di Karet Bivak, Bunga Kesetiaan yang Selalu Dinanti Peziarah
    Editor
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Aroma melati yang khas berhembus di antara pedagang-pedagang bunga di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak, Jakarta Pusat.
    Bunga putih mungil itu tak pernah absen dari tangan para peziarah yang datang dengan rindu dan doa di makam orangtua, keluarga dan kerabat mereka.
    Rani (47), penjual bunga, menjadi saksi betapa
    bunga melati
    selalu menjadi pilihan utama para peziarah, terutama dari kalangan artis dan pejabat.
    “Melati laris manis dibeli artis sama pejabat yang berziarah,” ujarkata Rani kepada
    Kompas.com
    , Jumat (21/2/2025).
    Dibanding bunga lain, melati memiliki aroma yang lebih lembut dan menenangkan.
    “Selain itu, melati juga lebih awet, enggak mudah layu, beda sama bunga lain,” tambahnya.
    Di
    TPU Karet Bivak
    , peziarah mulai berdatangan satu minggu menjelang bulan Ramadhan.
    Momen ini menjadi waktu tersibuk bagi Rani dan para pedagang bunga lainnya.
    Mereka tahu, saat itu bukan hanya peziarah biasa yang datang, tetapi juga mereka yang dikenal banyak orang.
    “Sabtu dan Minggu saat satu minggu menjelang Ramadhan, biasanya ramai. Banyak artis dan pejabat juga datang,” katanya.
    Namun, para tokoh itu jarang membeli bunga secara langsung.
    “Mereka enggak langsung beli, nanti pengawalnya yang beli ke kami,” jelas Rani.
    Melati juga menjadi primadona karena maknanya yang mendalam.
    Shafna (25), penjual bunga lainnya, mengatakan bahwa melati banyak dicari menjelang puasa dan Hari Raya Idul Fitri.
    ”
    Bunga melati
    banyak dicari menjelang puasa dan saat Hari Idul Fitri,” katanya.
    Di TPU Karet Bivak,
    harga bunga melati
    bervariasi. Satu kantong kecil dijual seharga Rp 35.000, sedangkan yang sudah dibentuk dalam bouquet dihargai Rp 50.000.
    Meski harganya tidak murah, namun setangkai melati yang ditaburkan bukan sekadar bunga, tetapi doa yang tak terucap, keharuman yang membawa kenangan, serta kesetiaan yang terus hidup di antara pusara sunyi.
    (Reporter: Rachel Farahdiba Regar | Editor: Dani Prabowo)
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Faizal Assegaf: Bila PDIP Lambat Bergerak, Jokowi Akan Bertindak Lebih Brutal

    Faizal Assegaf: Bila PDIP Lambat Bergerak, Jokowi Akan Bertindak Lebih Brutal

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Kritikus Faizal Assegaf menyatakan jika Partai PDI Perjuangan lambat bergerak itu akan memberi ruang bagi Presiden Joko Widodo dan keluarganya semakin bertindak.

    “Bila PDIP lambat bergerak, jelas memberi ruang bagi Jokowi & keluarganya akan bertindak lebih kurang ajar dan brutal,” kata Faizal Assegaf dalam akun X pribadinya, Sabtu, (22/2/2025). 

    Dia berharap agar Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri berani turun memimpin kader PDIP untuk mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

    “Ibu Mega mesti berani turun ke jalan, mimpin jutaan kader PDIP datangi KPK. Tuntut kesetaraan dan keadilan: Seret Jokowi & keluarganya ke jalur hukum,” tandasnya. 

    Seperti diketahui, Hasto telah ditahan dalam kasus Marun Masiku. Usai penetapan itu, Megawati melarang kadernya ikut retreat di Akmil Magelang. 

    Sikap Megawati itu menuai kontroversi. Pihak pemerintah justru tidak senang dengan langkah Megawati itu dengan alasan kepala daerah meskipun kader partai tapi memiliki hak mengambil langkah sebagai pilihan rakyat.

    Sedangkan dari pihak PDIP, menganggap retreat kepala daerah itu tidak jelas karena tak terdapat dalam UU dan menganggap hanya buang-buang anggaran.

    Meski Megawati melarang, sebagian kader PDIP memilih tetap ikut dalam program Presiden Prabowo Subianto itu. (*) 

  • Efisiensi Anggaran hingga Rp750 Triliun, PSI: Perlu untuk Indonesia Maju

    Efisiensi Anggaran hingga Rp750 Triliun, PSI: Perlu untuk Indonesia Maju

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran mencapai Rp750 triliun. Foto/Dok Setpres

    JAKARTA – Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Furqan AMC merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan efisiensi anggaran mencapai Rp750 triliun. Menurut Furqan, hal itu merupakan rencana yang diperlukan.

    PSI yakin bahwa langkah terobosan diperlukan untuk semakin memastikan Indonesia menjadi negara maju. Salah satunya melakukan realokasi anggaran dan menyetop keborosan.

    “Target Rp750 triliun itu sangat besar. Sejumlah pihak meragukan. Tapi pemerintah pasti sudah menghitung dengan sangat cermat. Ini rencana yang diperlukan untuk kemajuan bangsa. PSI mendukung,“ ujar Furqan AMC, Sabtu (22/2/2025).

    Furqan mengingatkan, sebagian dana itu akan dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). “Kita paham MBG merupakan program penting untuk memastikan anak-anak kita mendapat kecukupan gizi, sehingga bisa tumbuh menjadi manusia yang cerdas,” tuturnya.

    Selebihnya diserahkan ke Danantara untuk diinvestasikan pada proyek-proyek strategis berkelanjutan. “Investasi tersebut, seperti disampaikan Presiden Prabowo, dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen selama lima tahun mendatang,” kata Aktivis 98 ini.

    Dia juga menilai pemerintah sudah memastikan bahwa efisiensi hanya akan dilakukan pada belanja barang dan belanja modal. Misalnya, perjalanan dinas, kajian-kajian, kegiatan seremonial, dan alat tulis kantor.

    “Sementara, belanja pegawai, pelayanan publik, dan bantuan sosial tidak terdampak. Bidang pendidikan juga tidak terdampak. Jadi, misalnya isu beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah akan dipotong, tidak benar,” pungkasnya.

    (rca)

  • Cita-cita Presiden Wong Cilik Podo Gemuyu

    Cita-cita Presiden Wong Cilik Podo Gemuyu

    PIKIRAN RAKYAT – Narasi pemerintah akan hapus subsidi bahan bakar minyak (BBM) menimbulkan kecemasan dan respons negatif dari kalangan publik. Untuk itu Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi gegas membantah isu tersebut.

    Ia menegaskan kalaupun ada penghapusan subsidi BBM, kebijakan itu tidak akan pernah lolos tanpa persetujuan dari DPR.

    “Tidak ada wacana penghapusan subsidi. Mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN,” kata Bambang Haryadi, Jumat, 21 Februari 2025.

    Alih-alih begitu, Bambang menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto justru ingin semua pejabat pemangku kebijakan ikut melindungi kebutuhan masyarakat luas.

    Untuk itu ia mengungkap, Presiden Prabowo sejatinya menginginkan penerima subsidi lebih tepat sasaran dengan merubah tata kelola BBM ke arah lebih baik.

    Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi.

    “Presiden ingin subsidi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat kecil yang berhak. Kita akui masih ada yang tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan akan benahi agar tepat sasaran,” kata Politikus Partai Gerindra.

    “Bapak presiden bercita-cita ingin ‘wong cilik podo gemuyu’, jadi kami yakin Presiden akan selalu berdiri terdepan untuk melindungi rakyat kecil,” kata Bambang lagi.

    Pernyataan Luhut Dipelintir

    Bambang dalam kesempatan serupa menilai bahwa pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan seperti dipelintir dan dibelokan ke konteks yang berlainan dengan maksud awal.

    Ia mengatakan, klaim Luhut tidak mengarah sama sekali ke penghapusan subsidi BBM tok, tetapi lebih kepada berbenah skema tata kelolanya di masa depan.

    “Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran,” tutur dia menandaskan.

    Begini Skema Rencana Luhut Binsar

    Subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan dihapus pada 2027 untuk digantikan skema pemberian bantuan lainnya. Demikian penuturan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang kemudian menjadi bola liar di kalangan publik.

    Luhut mengungkapkan, dua tahun dari sekarang, subsidi tidak akan lagi berbasis pada komoditas, tetapi disandarkan pada data penerima sebagaimana skema pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Ia menjelaskan mengenai rencana tersebut dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2025.

    “Mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa menuju ke satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM Solar atau apapun. Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi,” kata dia, dikutip Sabtu, 22 Februari 2025.

    Bahkan, imbuhnya, ia sudah membicarakan hal ini Bersama Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, dengan perubahan skema pemberian subsidi, pemerintah bakal mampu menghemat anggaran makin signifikan, besar kemungkinan capai triliunan rupiah.

    “Jadi menurut saya itu lah yang terbaik sehingga kita bisa menghemat miliaran dolar lagi,” ucap dia. ****

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Tak Ikut Retreat, Pengamat: PDIP Kirim Sinyal Kuat Soal Kasus Hasto

    Tak Ikut Retreat, Pengamat: PDIP Kirim Sinyal Kuat Soal Kasus Hasto

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pengamat Psikologi Politik Universitas Negeri Makassar (UNM), Muhammad Rhesa, menyoroti dinamika hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang diduga memanas.

    Hal ini menyusul keputusan Megawati melarang kader PDIP mengikuti retret kepala daerah di Magelang, di tengah penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus Harun Masiku.

    Dikatakan Rhesa, belum ada alasan jelas yang disampaikan Megawati terkait larangan tersebut, sehingga wajar jika publik mengaitkan sikapnya dengan kasus hukum yang menjerat Hasto.

    “Belum adanya alasan yang terang disampaikan oleh Megawati atas larangan ikut retreat bagi kader PDIP membuat kita semua berasumsi,” ujar Rhesa kepada fajar.co.id, Sabtu (22/2/2025).

    Secara psikologis, Rhesa menilai langkah Megawati bisa dibaca sebagai bentuk support system terhadap kadernya yang tengah menghadapi persoalan hukum.

    “Sikap larangan oleh Mega ini secara psikologi bisa dibaca sebagai bentuk support system Megawati terhadap kadernya,” sebutnya.

    Rhesa bilang, itu merupakan tanda bahwa PDIP memberikan dikungan emosional dan dukungan instrumental.

    “Dukungan instrumental bahwa partai tidak meninggalkan kadernya yang sedang menghadapi masalah,” tandasnya.

    Lebih jauh, Rhesa menilai larangan ini bukan sekadar bentuk solidaritas internal, tetapi juga sinyal politik kepada seluruh kader PDIP untuk melakukan perlawanan terhadap keputusan KPK.

    “Sikap Mega tersebut sekaligus menjadi sinyal resmi ke kader PDIP untuk melakukan perlawanan terhadap keputusan KPK,” kuncinya.