Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Pembangunan Tol Probolinggo-Besuki Capai 73,53%

    Pembangunan Tol Probolinggo-Besuki Capai 73,53%

    Jakarta –

    PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (PT JPB) mencatat progres pembangunan tahap I Tol Probolinggo-Banyuwangi mencapai 73,53% hingga 16 Februari 2025.

    Pembangunan Tahap I merupakan pembangunan dari Probolinggo sampai dengan Besuki yang terbagi atas 3 Paket Pekerjaan Konstruksi yaitu Paket 1 (Gending-Kraksaan), Paket 2 (Kraksaan-Paiton) hingga Paket 3 (Paiton-Besuki).

    Direktur Utama PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi Adi Prasetyanto mengatakan, untuk pembebasan lahan hingga 16 Februari 2025, PT JPB mencatat progresnya telah mencapai 99,55%. Ia menyebutkan, sesuai dengan Permenko Perekonomian No. 9 Tahun 2022, pembebasan lahan dan pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi difokuskan pada ruas Probolinggo-Besuki.

    “Pembangunan tol ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan konektivitas merata di seluruh Indonesia, yang menjadi salah satu prioritas dalam agenda Asta Cita. Dengan selesainya Tahap I, kami optimis dapat mendukung penguatan ekonomi wilayah Jawa Timur sekaligus mengurangi kesenjangan infrastruktur antar wilayah. Secara keseluruhan, Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi sepanjang 175,4 km terbagi menjadi dua Tahap Pembangunan. Sesuai dengan kebijakan pemerintah, saat ini baru dilaksanakan tahap Gending-Besuki sepanjang 50 km,” ujar Adi dalam keterangannya, Sabtu (22/2/2025).

    Adi menambahkan, Tol Probolinggo-Banyuwangi tidak hanya memperlancar arus logistik dan mobilitas masyarakat, tetapi juga menjadi katalisator pengembangan sektor pariwisata, pertanian, dan industri di kawasan Tapal Kuda (Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Lumajang, Pasuruan, Situbondo, Probolinggo). Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk mempercepat transformasi ekonomi berbasis infrastruktur berkelanjutan.

    “Jika pembebasan lahan sesuai dengan target, maka pengerjaan kontruksi untuk Segmen Gending-Kraksaan ditargetkan dapat selesai pada Maret 2025 dan dapat digunakan untuk fungsional selama periode libur Hari Lebaran Tahun 2025, sedangkan untuk Segmen Kraksaan-Besuki ditargetkan selesai di tahun 2025.

    “Dalam membangun jalan tol ini, kami bersama kontraktor pelaksana, konsultan pengawas dan konsultan pengendali mutu akan memastikan keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik hingga keselamatan lingkungan. Kami juga menjaga TKDN dalam proyek ini, sebanyak mungkin menggunakan sumber daya setempat dalam pekerjaan, termasuk penyediaan tenaga kerja, peralatan serta bahan dalam negeri,” ungkap Adi.

    Pembangunan Tahap I Probolinggo-Besuki akan memiliki tiga Gerbang Tol (GT), yaitu GT Kraksaan, GT Paiton, dan GT Besuki. Selain itu juga akan memiliki 3 buah simpang susun yaitu SS Kraksaan, SS Paiton dan SS Besuki.

    Secara keseluruhan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi terbagi atas tujuh seksi, yaitu Seksi 1 Gending-Kraksaan (12,88 km), Seksi 2 Kraksaan-Paiton (11,20 km), Seksi 3 Paiton-Besuki (25,60 km), Seksi 4 Besuki-Situbondo (42,30 km), Seksi 5 Situbondo-Asembagus (16,76 km), Seksi 6 Asembagus-Bajulmati (37,45 km), dan Seksi 7 Bajulmati-Ketapang (29,21 km).

    Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikelola oleh PT JPB yang nantinya dapat memangkas waktu tempuh Probolinggo s.d Besuki yang semula sekitar 1 jam 15 menit menjadi 30 menit dengan kecepatan rata-rata 80-100 km/jam. Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi merupakan ruas pamungkas dari jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan ujung barat hingga ujung timur pulau Jawa untuk meningkatkan konektivitas serta mempermudah mobilitas orang, barang dan jasa.

    (ada/ara)

  • Fakta Vokalis Sukatani Novi Citra Indriyati Diberhentikan Jadi Guru SD, Disebut Langgar Kode Etik – Halaman all

    Fakta Vokalis Sukatani Novi Citra Indriyati Diberhentikan Jadi Guru SD, Disebut Langgar Kode Etik – Halaman all

    TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA – Vokalis Sukatani Novi Citra Indriyati diberhentikan sebagai guru di SDIT Mutiara Hati, Desa Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

    Diketahui Novi Citra Indriyati alias Twister Angel melamar menjadi guru di SDIT Mutiara Hati kisaran pada tahun 2020/2021. 

    Ia resmi bergabung menjadi bagian dari SDIT Mutiara Hati pada 2022. 

    Sebelum diberhentikan, Novi ternyata seorang guru Wali kelas.

    Ia resmi diberhentikan menjadi guru di SDIT Mutiara Hati pada 6 Februari 2025, jauh sebelum band Sukatani menjadi sorotan karena lagu berjudul Bayar Bayar Bayar yang mengkritik polisi.

    Berikut fakta soal pemberhentian Vokalis Sukatani Novi Citra Indriyati sebagai guru SD yang dihimpun Tribunnews.com:

    Nama Novi Citra Indriyati Sudah Tidak Aktif di Dapodik

    Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Banjarnegara, Teguh Handoko mengatakan status  Novi Citra Indriyati apabila dilihat dari  Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sudah nonaktif. 

    “Sudah tidak aktif per tanggal 6 Februari 2025. Akan tetapi alasannya apakah karena dipecat atau mengundurkan diri kita belum tahu karena itu adalah wewenang pihak yayasan,” ucap Teguh Handoko saat dihubungi tribunjateng.com, Sabtu (22/2/2025). 

    Menurut dia terkait pemberhentian dan sebagainya merupakan kewenangan pihak sekolah karena Novi mengajar di sekolah swasta.

    “Sehingga kewenangan ada di yayasannya,” ujar dia.

    Pemberhentian Novi Vokalis Sukatani Jadi Guru Karena Langgar Kode Etik

    Kepala Sekolah SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati mengatakan pemberhentian Novi Citra Indriyati, vokalis band Sukatani sebagai guru jauh sebelum lagu Bayar Bayar Bayar yang kritik polisi viral.

    “Betul diberhentikan, tetapi yang jadi masalah adalah bukan lagu dan terkait peristiwa viralnya,” kata Eti Endarwati saat dihubungi Tribunbanyumas.com, Sabtu (22/2/2025). 

    Eti Endarwati menegaskan pemberhentian Novi Citra Indriyati sebagai guru karena dianggap melakukan pelanggaran kode etik.

    “Yang dilanggar adalah kode etiknya terutama yang berkaitan dengan syariat Islam,” ucapnya. 

    Pihaknya mengatakan sebagai institusi swasta yang punya kode etik dan aturan hal itu wajib berlaku dan dipatuhi semua termasuk guru-guru. 

    “Jadi ada aturan yang berlaku untuk semua dan ada kode etik kepada guru-guru kami. Adapun pelanggaran kode etik yang paling mendasar adalah terbukanya aurat guru,” jelasnya. 

    Karena alasan itulah yang menjadi dasar atau alasan pemberhentian yang bersangkutan menjadi guru. 

    “Kode etik sudah disosialisasikan di awal mendaftar dan dari awal beliau sudah tahu konsekuensinya. Jadi kita menemukan di Sosmed beliau ada bagian aurat yang terbuka,” ucapnya.

    Novi Vokalis Sukatani Mengajar Baik Selama Jadi Guru

    Pihak sekolah menegaskan pada intinya bukan melarang pada aspek musik yang ditekuni akan tetapi ada persoalan kode etik yang sudah dilanggar. 

    “Beliau mengajar baik, cuman namanya guru tidak hanya punya kompetensi saja tapi ada nilai-nilai yang kalau melanggar aturan harus dipatuhi dengan segala konsekuensinya dan beliau sudah menyadari itu,” katanya. 

    Pihak sekolah juga merasa kaget dengan peristiwa viral tersebut.

    Pihak sekolah sudah memberikan keterangan dan surat pengalaman mengajar kepada yang bersangkutan. 

    “Kita sudah buatkan keterangan pernah mengajar cuma belum diambil. Apabila diperlukan di dunia pendidikan nantinya, ungkapnya.

    Band Sukatani Minta Maaf

    Band punk asal Purbalingga, Sukatani, menjadi sorotan setelah merilis lagu berjudul “Bayar-Bayar-Bayar” yang liriknya dianggap menyinggung institusi Polri.

    Setelah lagu tersebut viral di media sosial, Sukatani menyampaikan permintaan maaf dan menarik lagu tersebut dari peredaran.

    Permintaan maaf tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi mereka. 

    “Mohon maaf kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu berjudul ‘Bayar-Bayar-Bayar’ yang liriknya menyinggung polisi dan viral di sosial media,” kata vokalis Sukatani.

    Dia juga meminta agar siapa pun yang telah mengunggah atau memiliki lagu tersebut untuk tidak mem-posting ulang atau menyebarluaskannya lagi.

    Merespons hal tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pihaknya tidak anti terhadap kritik.

    “Polri tidak antikritik. Kritik sebagai masukan untuk evaluasi. Dalam menerima kritik, tentunya kita harus legawa dan yang penting ada perbaikan,” ujar Listyo, Jumat (21/2/2025).

    Terpisah, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto, memastikan band Sukatani diperbolehkan apabila ingin menyanyikan lagu Bayar Bayar Bayar di setiap festival musik.

    “Iya monggo aja,” kata Artanto dalam video yang diterima awak media.

    Sukatani kemudian dipersilakan untuk kembali membawakan lagu Bayar Bayar Bayar dalam aksi panggung mereka.

    Begitu pun untuk mengedarkan karya tersebut dalam semua platform.

    “Enggak ada, bebas mereka, silahkan (dibawakan dalam aksi panggung),” ujarnya.

    “Monggo aja (kembali diedarkan), bebas tidak ada masalah saat kita,” lanjut Kombes Artanto.

    Kemudian dalam hal ini Polri sangat menghargai ekspresi dalam bentuk seni yang memberikan kritik membangun.

    “Kita menghargai ekspresi dan yang memberikan kritik membangun kepada Polri itu menjadi teman Bapaknya Kapolri, kita hargai,” tandasnya.

    (Tribunnews.com/ Fauzi Alamsyah/ tribunjateng.com/ tribunbanyumas.com/ Permata Putra Sejati/ Tribunjakarta.com)

    Sebagaian dari artikel ini telah tayang di TribunBanyumas.com dengan judul Dindikpora Banjarnegara Angkat Suara Soal Vokalis Sukatani Dipecat, Status Dapodik Sudah Tidak Aktif

  • Gubernur Lemhannas Minta Kepala Daerah Pahami Dinamika Geopolitik Global – Halaman all

    Gubernur Lemhannas Minta Kepala Daerah Pahami Dinamika Geopolitik Global – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Ace Hasan Syadzily memberi arahan kepada para kepala daerah peserta retret di Akademi Militer Magelang, Sabtu (22/2/2025).

    Dalam sambutannya, Ace mengutip pidato dari Presiden RI pertama, Soekarno bahwa bangsa yang besar harus berpikir besar.

    “Berpikirlah besar karena kita adalah bangsa besar,” kata Ace di hadapan ratusan kepala daerah peserta retret.

    Ia kemudian menyoroti pengaruh dinamika geopolitik global yang kompleks, seperti rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok, ketegangan Rusia – Ukraina, konflik Israel – Palestina, serta ketidakstabilan di kawasan Indo Pasifik, perubahan iklim dan ancaman transnasional. 

    Menurutnya pemahaman geopolitik global ini penting untuk menguatkan ketahanan nasional.

    “Pentingnya pemahaman geopolitik global dan sinergi antar daerah untuk memperkuat ketahanan nasional,” ungkapnya.

    Ace juga menekankan soal bonus demografi yang dimiliki Indonesia, harus dimanfaatkan melalui reformasi struktural, hilirisasi sumber daya alam dan investasi teknologi untuk tujuan mencapai pendapatan per kapita 12.233 dolar AS dan menjadikan Indonesia masuk 5 besar negara ekonomi dunia. 

    “Bonus demografi harus dimanfaatkan melalui reformasi struktural, hilirisasi sumber daya alam dan investasi teknologi,” ujarnya 

    Politikus Partai Golkar ini kemudian menyampaikan Asta Cita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sebagai strategi mewujudkan ketahanan nasional yang dinamis. 

    Pemimpin daerah kata dia, harus bisa memanfaatkan peluang ini seraya mengantisipasi ancaman lewat kebijakan inovatif.

    “Kepala daerah harus mampu memanfaatkan peluang sekaligus mengantisipasi berbagai ancaman melalui kebijakan yang inovatif,” kata Ace.

    Mengakhiri paparannya, Gubernur Lemhannas ini mengutip pernyataan Presiden Prabowo bahwa kebijakan yang buruk bersumber dari kepemimpinan yang tidak baik.

    “Kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala,” kata Ace mengutip pidato Presiden Prabowo. 

    Ace menyerukan solidaritas seluruh pemimpin daerah untuk bersinergi mewujudkan pemerintahan yang efektif dan berintegritas. 

    “Dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, mari songsong Indonesia Emas 2045 yang adil, makmur, dan berdaulat,” pungkasnya. 

    Sebagai informasi, selama pelaksanaan retret 2 hari ke depan, Lemhannas RI membagi materi untuk para kepala daerah dalam 4 kelas.  

    Setiap kelas dibagi ke dalam kelompok kecil yang diakhiri dengan diskusi, dan diharapkan para peserta dapat memberikan ide-ide konstruktif dalam menjaga dan membangun serta mewujudkan ketahanan daerah di wilayah masing – masing.

  • Ini Harga BBM Jika Subsidi Dihapus, Pemerintah Pertimbangkan Skema Baru

    Ini Harga BBM Jika Subsidi Dihapus, Pemerintah Pertimbangkan Skema Baru

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa subsidi Bahan Bakar Minyak atau BBM seringnya tidak tepat sasaran.

    Oleh karena itu, pada dua tahun ke depan atau 2027, ia berharap kebijakan BBM Satu Harga bisa diwujudkan, tanpa subsidi untuk bahan bakar.

    “Saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar, seperti bensin maupun solar,” kata pada Kamis, 20 Februari 2025.

    Dalam kebijakan itu, ia merencakan pemberian subsidi BBM untuk perorangan secara langsung.

    Ucapannya kemudian menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, membuat muncul isu bahwa subsidi BBM akan dihapus.

    Perubahan Skema

    Menurut Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi, tidak ada penghapusan BBM subsidi. Pasalnya, penghapusan subsidi harus mendapat persetujuan dari DPR.

    “Tidak ada wacana penghapusan subsidi, dan mekanisme terkait subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI. Karena subsidi itu melekat di APBN. Presiden Prabowo malah menekankan untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil,” katanya.

    Ia juga menilai bahwa pernyataan Luhut menyiratkan tentang adanya perbaikan skema agar subsidi BBM bisa sampai secara tepat sasaran.

    “Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi, tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran. Bahkan dalam raker tahun 2023, Komisi VII dan Menteri ESDM Arifin tasrif menyepakati penggunaan BBM subsidi terkait pertalite hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Dan solar hanya diperuntukkan kepada angkutan umum dan angkutan sembako, nelayan dan petani,” ia menambahkan.

    Harga BBM Tanpa Subsidi

    Lantas, jika benar akan ada perbaikan skema dan subsidi diberikan secara perorangan, berapa harga BBM bagi individu yang tidak mendapatkan subsidi?

    Solar Disubsidi Hingga 43%

    Harga normal: Rp11.950 per liter.

    Subsidi sebesar Rp5.150 per liter.

    Harga subsidi: Rp6.800 per liter.

    Pertalite Dapat Subsidi 15%

    Harga normal: Rp11.700 per liter.

    Subsidi sebesar Rp1.700 per liter.

    Harga subsidi: Rp10.000 per liter.

    Minyak Tanah Disubsidi Hampir 80%

    Harga normal: Rp11.150 per liter.

    Subsidi sekitar Rp8.650 per liter.

    Harga subsidi: Rp2.500 per liter.

    LPG 3 Kg Mendapat Subsidi 70%

    Harga normal: Rp42.750.

    Subsidi sebesar Rp30.000 per tabung.

    Harga subsidi: Rp12.750 per tabung.

    ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Makan Bergizi Gratis Ditolak Pelajar Papua, Begini Respons Kepala Badan Gizi

    Makan Bergizi Gratis Ditolak Pelajar Papua, Begini Respons Kepala Badan Gizi

    Jakarta –

    Adanya demonstrasi dan penolakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pelajar di Papua direspons Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Penolakan program MBG sebelumnya dilakukan siswa SMP dan SMA di beberapa daerah di Papua.

    Dadan menjelaskan, pihaknya fokus menjalankan program MBG yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Kalau ada yang menolak, kata dia, itu hak masing-masing orang dan BGN akan menghormatinya.

    “Kalau yang menerima hak itu tidak mau nerima ya kami hormati,” katanya ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/2/2025).

    Pemerintah menetapkan penerima manfaat MBG mencapai 82,9 juta orang. Kelompok penerima mencakup anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita.

    “Badan Gizi menetapkan penerima manfaat 82,9 juta. Kaya, miskin, ibu hamil, menyusui, anak balita, kaya miskin, negeri, swasta. Itu adalah hak yang akan kami berikan dari pemerintah kepada penerima hak. Karena setiap anak berhak mendapatkan gizi yang seimbang,” tuturnya.

    Sebelumnya, dikutip dari detikSulsel, siswa SMP dan SMA menggelar demo di sejumlah titik di Nabire pada Senin (17/2). Mereka kemudian digiring ke Mapolres Nabire untuk diberi pemahaman dan edukasi.

    “Pelajar yang menggelar aksi demo ini karena ada informasi beberapa pelajar di Pulau Jawa keracunan sehingga mereka menolak program tersebut,” kata Kapolres Nabire AKBP Samuel Dominggus Tatiratu kepada wartawan, Senin (17/2).

    Namun, Samuel menegaskan isu siswa yang keracunan akibat program tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Samuel mengklaim belum ada bukti terkait kabar tersebut.

    “Mereka juga tidak menginginkan makan gratis melainkan sekolah gratis. Menurut para pelajar tersebut, untuk makanan, orangtua mereka sudah menyiapkannya,” imbuhnya.

    Di hari yang sama, demo pelajar menolak makan bergizi gratis juga terjadi di di Jalan Hom-Hom, Wamena, Jayawijaya, Senin (17/2) pukul 09.00 WIT. Demonstrasi tersebut melibatkan sekitar 2.500-3.000 pelajar SMA di Jayawijaya.

    (ily/ara)

  • Gubernur Lemhannas Soroti “Kabur Aja Dulu”: Nasionalisme Harus Dijaga

    Gubernur Lemhannas Soroti “Kabur Aja Dulu”: Nasionalisme Harus Dijaga

    Magelang, Beritasatu.com – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily menyoroti tagar Kabur Aja Dulu yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial karena dianggap menjadi solusi untuk kehidupan lebih baik dengan bekerja di luar negeri.

    Ace menegaskan, pentingnya bagi semua pihak untuk menjaga nasionalisme di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia.

    Hal itu ia sampaikan seusai menjadi pemateri mengenai geopolitik dan ketahanan nasional, dalam retret kepala daerah yang digelar di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, (22/2/25).

    “Kami menilai bahwa kepentingan bangsa dan negara itu harus kita utamakan. Sehingga upaya untuk memperkuat nasionalisme kita dengan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjaga persatuan dan menjaga kondusivitas,” kata Ace menaggapi adanya tagar Kabur Aja Dulu.

    Ace Hasan mengungkapkan, untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam Asta Cita Prabowo Subianto, perlu adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Langkah ini agar memastikan stabilitas nasional tetap terjaga.

    “Dalam memastikan Asta cita itu bisa terwujudkan satunya dengan adanya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah,” ungkapnya menanggapi adanya tagar Kabur Aja Dulu.
     

  • Hari Pertama Kerja, Wagub Emil Tancap Gas Tuntaskan Arahan Gubernur Khofifah

    Hari Pertama Kerja, Wagub Emil Tancap Gas Tuntaskan Arahan Gubernur Khofifah

    Surabaya (beritatajatim.com) – Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) Emil Elestianto Dardak langsung menindaklanjuti arahan Gubernur Khofifah, menemui Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi dalam menangani persoalan aduan dugaan pungutan-pungutan yang ada di sekolah negeri dan penyaluran beasiswa PIP serta menindaklanjuti aduan penahanan ijazah/partisipasi ujian.

    Hal ini dilakukan Emil di hari pertama masa jabatan setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto. “Saya tadi sudah bertemu dengan Dinas Pendidikan dan langsung berkoordinasi untuk menangani aduan pungutan di sekolah negeri termasuk juga membahas beasiswa PIP serta penahanan ijazah,” ujar Emil

    Emil menegaskan Pemprov terus menindaklanjuti aduan yang terjadi di sekolah-sekolah negeri tersebut. Mulai persoalan penahanan ijazah, penyaluran beasiswa PIP hingga adanya pungutan-pungutan di sekolah yang diluar ketentuan.

    Emil juga menyampaikan adanya keperluan reformulasi program Tis-Tas untuk memastikan adanya solusi ditengah pengurangan pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Jatim akibat penerapan UU Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dimana sebagian porsi yang diterima pemprov beralih ke pemkab dan pemkot.

    Emil juga bertemu dengan Balai Besar Jalan Nasional Kementerian PU untuk menindaklanjuti adanya aduan kerusakan di jalan nasional Situbondo, Jombang, Pasuruan. Turut mengikuti pertemuan adalah Kadis PU Bina Marga Provinsi Jatim, sekaligus membahas kerusakan ruas jalan provinsi di Puger, Jember.

    “Jadi atas arahan Bu Gubernur Khofifah, di hari pertama ini kami memang bergerak untuk menangani hal-hal yang krusial, seperti tadi di Dinas Pendidikan, dan sekarang juga adanya kerusakan pada ruas jalan nasional di Situbondo, Jombang, Pasuruan, termasuk jalan provinsi di Puger, Jember,” terang Suami Arumi Bachsin ini.

    Emil menerangkan bahwa Balai Besar Jalan Nasional telah memulai penanganan lubang di ruas pantura Situbondo, ruas Mojosari-Peterongan Jombang, dan ruas Kraton Pasuruan, meskipun cakupannya masih terkendala proses anggaran di pusat yang belum rampung. Untuk jalan provinsi di Jember, Emil menyampaikan bahwa lubang telah dimulai penanganannya namun karena skala kerusakan akan membutuhkan waktu cukup panjang. Emil turut menyampaikan adanya kesepakatan pemerintah daerah dengan warga mengenai segmen yang akan ditangani PT Imasco selaku pabrik semen pengguna jalan, dan ruas yang akan dibeton oleh Dinas PU Bina Marga Provinsi.

    Selain itu, Emil juga menyempatkan untuk menerima audiensi dan menyerap aspirasi dari media komunitas. Mereka menyampaikan isu keresahan seputar dampak jembatan suramadu kepada kriminalitas di Surabaya dan isu premanisme ormas yang meresahkan pelaku usaha.

    “Mereka menyampaikan kepada kami bahwa banyak sekali isu miring mengenai dampak jembatan suramadu, ya nanti kita akan coba bahas lebih dalam, tapi saya memahami maksud dari teman-teman media komunitas, dan juga disampaikan adanya premanisme ormas tertentu terhadap pelaku usaha,” ungkap Emil.[asg/kun]

  • Subsidi BBM Akan Dihapuskan Tahun 2027? Begini Skema Rencana Luhut Binsar Pandjaitan

    Subsidi BBM Akan Dihapuskan Tahun 2027? Begini Skema Rencana Luhut Binsar Pandjaitan

    PIKIRAN RAKYAT – Subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan dihapus pada 2027 untuk diganti dengan skema bantuan yang lainnya. Demikian penuturan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, yang kemudian menjadi bola liar di kalangan publik.

    Luhut mengungkapkan, dua tahun dari sekarang, subsidi tidak akan lagi berbasis pada komoditas, tetapi disandarkan pada data penerima sebagaimana skema pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Ia menjelaskan mengenai rencana tersebut dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan, Kamis, 20 Februari 2025.

    “Mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa menuju ke satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM Solar atau apapun. Subsidi akan diberikan untuk orang-orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi,” kata dia, dikutip Sabtu, 22 Februari 2025.

    Bahkan, imbuhnya, ia sudah membicarakan hal ini Bersama Presiden Prabowo Subianto. Menurut dia, dengan perubahan skema pemberian subsidi, pemerintah bakal mampu menghemat anggaran makin signifikan, besar kemungkinan capai triliunan rupiah.

    “Jadi menurut saya itu lah yang terbaik sehingga kita bisa menghemat miliaran dolar lagi,” ucap dia.

    Luhut lantas menambahkan, distribusi subsidi energi ini baiknya nanti diawasi oleh teknologi Artificial Intelegence alias Akal Imitasi (AI).

    “Kami punya teknologi sekarang. Al itu sangat bagus sehingga Pertamina bisa mengidentifikasi apakah mobil dengan nomor ini memenuhi syarat untuk menerima jenis bensin ini, kendaraan ini memenuhi syarat, yang ini tidak memenuhi syarat, atau semacamnya. Saya rasa ini akan berhasil,” tuturnya.

    Respons Menteri ESDM Bahlil

    Skema pemberian subsidi bahan bakar minyak atau BBM hingga hari ini masih dalam tahap pembahasan.

    Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, skema blending atau pencampuran menjadi salah satu alternatif yang paling memungkinkan untuk diterapkan dalam pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM).

    Menurut Bahlil, skema ini hampir mendekati keputusan akhir yang akan diambil pemerintah terkait subsidi BBM. Ia menyampaikan hal ini saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, sebagai respons terhadap pernyataan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.

    Apa Itu Skema Blending?

    Ilustrasi petugas POM bensin mengisi BBM Pertamax ke pelanggan.

    Skema blending yang dimaksud oleh Bahlil adalah kombinasi antara subsidi dalam bentuk barang atau komoditas dan sebagian lainnya diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    Meski menjadi opsi yang paling mungkin diterapkan, Bahlil menegaskan bahwa keputusan mengenai skema subsidi BBM ini belum final.

    “Saya masih menghitung itu (skema BBM). Masih tetap ada (subsidi), dan nanti kami laporkan secara internal,” jelas Bahlil, seraya menambahkan bahwa pemerintah masih melakukan kalkulasi terkait skema yang akan diterapkan. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pengamat Sebut Arahan Megawati agar Kader PDIP Tak Ikut Retret Mengkhawatirkan

    Pengamat Sebut Arahan Megawati agar Kader PDIP Tak Ikut Retret Mengkhawatirkan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Politik Dedi Kurnia Syah menilai instruksi Megawati Soekarnoputri pada seluruh kepala daerah PDI Perjuangan (PDIP) untuk menunda keikutsertaan retret di Magelang, Jawa Tengah, cukup mengkhawatirkan.

    Ada tiga hal yang membuat dirinya berpikir demikian. Pertama, bila instruksi ini diikuti dan memang tak ada pelanggaran hukum untuk menolak ikut retret, maka dia memandang wibawa pemerintah, terutama Presiden Prabowo Subianto sebagai inisiator retret dipertanyakan.

    “Selain menghamburkan anggaran, faktanya program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri [Kemendagri],” tuturnya kepada Bisnis, dikutip Sabtu (22/2/2025).

    Kedua, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) ini melihat bahwa PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan pada pemerintah. Tak menutup kemungkinan, bisa saja instruksi serupa diarahkan ke DPR, yang mana kader PDIP dominan di Parlemen.

    “Jika ini dilakukan, Prabowo terancam kehilangan kepercayaan dan legitimasi PDIP. Tentu, risiko terbesarnya bisa membuat Prabowo jatuh secara dini,” ungkap dia.

    Ketiga, Dedi menyoroti soal maraknya gerakan massa yang saat ini muncul, mengindikasikan pemerintah alami krisis kepercayaan publik. PDIP, imbuhnya, bisa saja ikut menggerakan massa untuk mendorong adanya perubahan. Jika terjadi, posisi Prabowo benar-benar akan tersudut.

    “Pemerintah perlu merespons gerakan PDIP ini dengan mengurangi tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, dan tidak sewenang mengambil program populis. Mendahulukan kepentingan bangsa dibanding kepentingan janji politik,” pungkasnya.

    Adapun, surat arahan dari Megawati kepada kadernya dan kepala daerah yang diusung partai banteng itu beredar usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kamis (20/2/2025).  

    Dalam arahannya itu, Megawati memerintahkan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.  

    Bahkan, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.  

    “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertera pada surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

    Selain itu, Presiden ke-5 itu juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.  

    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tulis surat itu.

  • Ada Kader PDI-P Sudah Ikut Retreat, Masinton: Mayoritas Setia dengan Keputusan Ibu Ketum

    Ada Kader PDI-P Sudah Ikut Retreat, Masinton: Mayoritas Setia dengan Keputusan Ibu Ketum

    Ada Kader PDI-P Sudah Ikut Retreat, Masinton: Mayoritas Setia dengan Keputusan Ibu Ketum
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Bupati Tapanuli Tengah
    Masinton Pasaribu
    mengungkapkan, sebagian besar kepala daerah
    PDI Perjuangan
    setia dengan instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk menunda ikut
    retreat kepala daerah
    .
    Hal ini disampaikan Masinton merespons pertanyaan mengenai sejumlah
    kepala daerah PDI-P
    yang sudah mengikuti retreat di Akademi Militer, Magelang, sejak Jumat (22/2/2025) kemarin.
    “Sebagian besar, semuanya mayoritas kader PDI Perjuangan sampai saat ini setia dengan garis keputusan Ibu Ketua Umum,” kata Masinton, Sabtu (22/2/2025), dikutip dari
    YouTube Kompas TV
    .
    Ia tidak memungkiri bahwa ada sebagian kader PDI-P yang sudah mengikuti retreat, misalnya Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma.
    Menurut Masinton, boleh jadi mereka memilih bergabung dengan pertimbangan bahwa PDI-P bukanlah satu-satunya partai politik yang mengusung mereka pada Pilkada 2024.
    “Ada beberapa juga yang saya dengar, ada tiga apa empat orang yang mungkin karena pertimbangan dengan karena yang mengusung tidak hanya PDI Perjuangan mungkin ya, mungkin dengan alasan itu mungkin mengikuti,” kata Masinton.
    Masinton pun menegaskan bahwa para kepala daerah dari PDI-P tetap akan taat dan tunduk kepada Presiden Prabowo Subianto dalam hal pemerintahan.
    Namun, ia mengingatkan, bahwa mereka juga harus mematuhi keputusan partai politik sebagai kader partai politik.
    “Jadi ini dua hal yang berbeda, kebetulan waktunya memang bersamaan maka kami dihiarapkan dan diinstruksikan untuk tetap
    standby
    , bukan dilarang, tetap
    standby
    ,” kata Masinton.
    Untuk diketahui, ada 55 orang kepala daerah PDI-P yang sudah berkumpul di Magelang dan menunggu kepastian untuk dapat mengikuti retreat kepala daerah di Akmil.
    Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, mereka bersiaga di Magelang agar siap jika sewaktu-waktu diminta untuk masuk ke Akmil.
    “Bisa saja (masuk ke Akmil) hari ini, atau besok, atau lusa. Makanya ini teman-teman semua
    standby
    di sini,” kata Hasto di Magelang, Sabtu (22/2/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.