Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Luhut : Temasek Kagum dengan Danantara, Abu Dhabi Bakal Investasi US Miliar

    Luhut : Temasek Kagum dengan Danantara, Abu Dhabi Bakal Investasi US$10 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara mendapatkan pujian dari Temasek—perusahaan investasi global yang berpusat di Singapura.

    Menurut Luhut, Temasek kagum karena Indonesia mampu mengkonsolidasikan aset negara bernilai miliaran dolar AS. Adapun, Danantara memiliki dana kelolaan mencapai US$900 miliar atau sekitar Rp14.715 triliun (asumsi kurs Rp16.350 per dolar AS).

    “Mereka [Temasek] juga terkagum-kagum kita bisa mengkonsolidasikan aset negara yang nilainya bisa beberapa ratus miliar dolar, saya kira itu dividen saja. Kalau Kita buat untuk investasi kita bisa generate sampai US$25 miliar,” ujarnya dalam Kumparan The Economic Insights 2025, Rabu (19/2/2025).

    Luhut pun menuturkan saat ini pemerintah menyiapkan proyek-proyek yang akan menjadi sasaran investasi Danantara. Proyek tersebut mulai dari potensi 2,2 juta hektare rumput laut atau seaweed yang mampu menyerap jutaan lapangan kerja, potensi energi hijau atau green energy sebesar 60—70 gigawatt, genome sequencing, dan artificial intelligence (AI).  

    Selain itu, potensi proyek yang akan diinvestasikan dari Danantara mengenai penghiliran mineral kritis, serta di sektor perikanan hingga lobster.

    “Kita tidak perlu bercapek-capek cari uang karena Danantara juga menjadi sumber finance di situ. Tentu kita bikin hitung yang cermat. Itu makanya saya lihat pengurus-pengurus Danantara itu harus betul-betul orang yang profesional dan mereka punya kewenangan joint venture,” lanjutnya.  

    Luhut menekankan bahwa Danantara yang memiliki kewenangan joint venture tersebut membuat manajemennya menjadi transparan. Dirinya juga menuturkan bahwa Abu Dhabi berkeinginan untuk bekerja sama dengan BPI Danantara terkait dengan peluang investasi energi baru terbarukan (EBT).

    “Saya bilang 10 gigawatt tadi Abu Dhabi bawa masuk untuk renewable energy. Itu kan US$10 miliar, belum lagi yang lain,” jelasnya.

    Dalam kesempatan terpisah, Luhut pun menyampaikan terkait keinginan pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) tersebut. Dirinya pun telah berbicara dengan Menteri Industri dan Energi UAE Suhail dari Abu Dhabi, mereka sangat menyadari tentang keberadaan Danantara dan ingin segera joint venture dengan Danantara.

    Danantara bakal diluncurkan pada Senin (23/2/2025) besok. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan Danantara akan mengoptimalkan berbagai aset dan kekuatan ekonomi BUMN.

    “Optimalisasi pengolahan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional yang akan kita launching pada 24 Februari yang akan datang. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara,” kata Prabowo di Istana Negara, Senin (17/2/2025).

  • Kolaborasi dengan AZEC, Komitmen Pemerintah Indonesia Memperkuat Transisi Energi dan Ekonomi Hijau – Halaman all

    Kolaborasi dengan AZEC, Komitmen Pemerintah Indonesia Memperkuat Transisi Energi dan Ekonomi Hijau – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menerima kunjungan Chairman Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Tadashi Maeda dan Ambassador for the promotion of the Asia Zero Emission Community (AZEC) Takio Yamada di Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Airlangga, Ambassador Yamada, dan Chairman Maeda membahas perkembangan AZEC dan rencana kedepan terkait kolaborasi transisi energi.

    Airlangga selaku Ketua Steering Committee Joint Task Force menyampaikan bahwa inisiatif AZEC menjadi salah satu highlight dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Ishiba Shigeru Januari lalu.

    “Kita perlu segera merealisasikan komitmen kedua kepala negara terkait pengembangan dan implementasi proyek unggulan dalam kerangka AZEC, khususnya PLTP Muara Laboh,” ujar Airlangga.

    Sementara itu, Chairman JBIC Tadashi Maeda menyampaikan progres perkembangan kerja sama JBIC di Indonesia, salah satunya kerja sama transisi energi dengan PLN dalam pengembangan transmisi Jawa Sumatera.

    Chairman Maeda juga memaparkan rencana strategis energi baru terbarukan Jepang untuk memenuhi kebutuhan energi baru terbarukan hingga 2040.

    “Jepang mengharapkan dukungan Indonesia untuk implementasi rencana strategis tersebut dan lebih luas untuk pemenuhan kebutuhan energi baru terbarukan bagi kedua negara,” kata Chairman Maeda.
    Selanjutnya, Ambassador Yamada menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia atas dukungan kerja sama AZEC dalam mencapai tujuan bersama net-zero emission.

    Ambassador Yamada juga menekankan rencana pertemuan Ministerial Meeting selanjutnya untuk mendorong realisasi proyek kerja sama AZEC.

    Terkait hal itu, Airlangga menyambut baik inisiatif tersebut dan mendorong implementasi proyek yang sudah dilaksanakan agar dapat segera diimplementasi dan memulai tahapan produksi.

    Selain itu, Airlangga juga menawarkan kerja sama PLTS yang sedang dikembangkan di Riau, transmisi ASEAN Powergrid serta pengembangan energi asal kelapa sawit sebagai bahan bakar penerbangan.

    Adapun terkait sejumlah tantangan yang muncul dalam pengembangan proyek, Menko Airlangga menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk terus memfasilitasi proses debottlenecking guna mempercepat pelaksanaan proyek.

    “Indonesia berharap untuk terus ada peningkatan dan pengembangan dalam proyek-proyek AZEC, salah satunya proyek PLTSa Legok Nangka yang dapat dijadikan sebagai proyek percontohan,” kata Airlangga.

    Dalam pertemuan tersebut juga membahas laporan Expert Group Meeting terkait kategorisasi proyek pengembangan AZEC di Indonesia.

    Proyek kategori I (proyek komersial yang siap dilaksanakan) meliputi PLTP Muara Laboh Sumatera Barat, PLTSa Legok Nangka dan Pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF).

    Proyek kategori II (proyek potensial yang sudah siap dikomersialkan namun masih dalam tahap studi kelayakan) mencakup PLTA Kayan, pengelolaan lahan gambut, dan jaringan transmisi Jawa-Sumatera. Pada kategori III (masih dalam pilot project dan inisiatif) terdapat reknologi baru untuk tenaga panas bumi, produksi amonia hijau, pengembangan hidrogen untuk transportasi serta pengembangan produksi Biofuel/Bio-Avtur.

    “Kami akan upayakan agar proyek-proyek pada kategori III dan II untuk ditingkatkan menjadi kategori I sehingga dapat segera terlihat manfaatnya bagi perekonomian,” ujar Menko Airlangga.

    Dalam pertemuan ini, Menko Airlangga didampingi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi dan Staf Khusus Menko Perekonomian Raden Pardede dan Reza Yamora Siregar.

     

  • Membayangkan Bentuk Partai ‘Super Tbk’ versi Jokowi dan PSI

    Membayangkan Bentuk Partai ‘Super Tbk’ versi Jokowi dan PSI

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan untuk masuk ke partai lain pasca dipecat oleh Megawati Soekarnoputri dari PDI Perjuangan alias PDIP.

    Kendati demikian, Jokowi santer terdengar tengah merancang pembentukan partai ‘Super Tbk’ bersama dengan relawan, termasuk Partai Solidaritas Indonesia alias PSI.

    Wacana pembentukan Partai Super Tbk diungkapkan oleh Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi. Dia mengaku telah bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) membahas rencana tersebut.

    Budi meminta awak media bersabar dalam menunggu informasi soal pertemuan keduanya. Dia tak memerinci lebih lanjut isi pertemuan itu, kecuali berkaitan dengan dukungan untuk pemerintahan Prabowo Subianto. 

    “Ya nanti tunggu, yang pasti kita harus dukung pemerintahan pak Prabowo supaya bisa sukses di tengah berbagai kondisi dunia yang dinamis. Gitu ya,” katanya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). 

    Meski irit bicara, pria yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi itu mengungkap bahwa pertemuan dengan Jokowi sempat membahas soal pembentukan partai baru. 

    Budi menyebut keduanya membahas soal wacana pembentukan partai ‘Super Tbk.’ Sebagaimana diketahui, istilah ‘Tbk.’ mengacu pada perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sahamnya dimiliki publik. 

    “[Bahas, red] Partai Super Tbk., yaudah terjemahin aja. Partai dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat,” ujarnya. 

    Sebelumnya, istilah Partai Super Tbk. sempat diungkap oleh Jokowi dalam wawancaranya dengan jurnalis senior, Najwa Shihab pada program ‘Mata Najwa’. 

    Jokowi menyatakan bahwa berwacana untuk membentuk partai yang tidak dimiliki oleh segelintir elite saja. 

    PSI Perorangan 

    Di tengah wacana tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memasang pemasangan bendera bertuliskan “PSI Partai Perorangan”. Pemasangan itu merupakan inisiatif sejumlah kadernya.

    Dalam pantauan Bisnis, bendera merah bertuliskan ‘PSI Perorangan’ dipasang di fly over dari arah Kuningan menuju Karet Tengsin, Jakarta Pusat. Sebagian bendera itu dibiarkan tidak beraturan.

    Tidak jelas maksud pemasangan bendera tersebut apakah merujuk ke PDI Perjuangan (PDIP) yang sempat dituding partai perorangan oleh Presiden ke 8 Joko Widodo alias Jokowi.

    PSI adalah partai dipimpin oleh putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep. Penunjukan Kaesang sebagai Ketua Umum berlangsung relatif singkat. Selain itu, PSI selama Pilpres 2024 lalu mengusung Jokowisme untuk menarik minat pemilihnya. Sayangnya, kendati telah mengusung nama Jokowi, PSI gagal melaju ke Senayan.

    Adapun terkait bendera PSI Perseorangan, Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, mengatakan bahwa konsep ini telah disampaikan kepada DPP. Pihaknya kemudian mengakui bahwa gagasan tersebut menarik. 

    “Ide dasarnya adalah  partai dimiliki oleh semua anggota secara perorangan, bukan milik keluarga, atau segelintir elite partai. Partai dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Wujud konkretnya adalah seluruh anggota punya hak memilih ketua umum,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Jumat (21/2/2025). 

    Dia mengatakan bahwa Partai berpotensi melakukan ide konsep tersebut pada Mei 2025 mendatang. Nantinya, mereka akan menjalankan sistem pemilihan langsung secara online. 

    “Melalui sistem ini PSI akan menjadi partai yang benar-benar terbuka, milik anggota partai. Kalau dalam dunia bisnis ada konsep TBK atau terbuka, maka PSI dalam hal ini akan menjadi sebuah partai yang “super TBK”,” jelasnya. 

    Dia menambahkan, bahwa sistem pemilihan langsung akan memperkuat legitimasi ketua umum terpilih karena mendapatkan mandat langsung dari anggota.

    “Kami menganggap sistem ini akan mendorong akuntabilitas karena ketua umum akan lebih merasa bertanggung jawab atas aspirasi anggota partai,” jelasnya. 

    Terlebih, Andy berpendapat bahwa sistem ini akan meningkatkan loyalitas dan kepercayaan anggota terhadap kepemimpinan partai. 

  • 6 48 Hektar Pesisir Pantai di Deli Serdang Dipagari Pengusaha, DPRD Beri Reaksi Medan

    6 48 Hektar Pesisir Pantai di Deli Serdang Dipagari Pengusaha, DPRD Beri Reaksi Medan

    48 Hektar Pesisir Pantai di Deli Serdang Dipagari Pengusaha, DPRD Beri Reaksi
    Tim Redaksi
    MEDAN, KOMPAS.com
    – Sebuah kawasan
    hutan lindung
    seluas 48 hektar di pesisir pantai Desa Rugemuk, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten
    Deli Serdang
    , Sumatera Utara, dipagari seng oleh pengusaha tambak.
    Tindakan ini memicu protes dari masyarakat dan kelompok tani setempat.
    Menanggapi situasi tersebut, Ketua DPRD Deli Serdang, Zakky Shahri, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan peninjauan lokasi pada Senin (24/2/2025).
    “Kami lintas Komisi DPRD Deli Serdang I, II, III akan turun ke lokasi untuk mengecek siapa pihak yang bertanggung jawab dan segera menggelar RDP (Rapat Dengar Pendapat),” ujar Zakky dalam keterangan tertulisnya, Minggu (23/2/2025).
    Zakky juga menegaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Perangkat Daerah (Forkopimda) Deli Serdang.
    “Bila benar lokasi tersebut lahan hutan, maka akan langsung dilakukan pembongkaran. Kawasan hutan bukanlah milik perorangan maupun perusahaan sehingga tidak boleh ada yang memagarinya.” 
    “Ini melanggar hukum dan sesuai arahan Presiden Bapak Prabowo Subianto, lahan milik negara tidak boleh dikuasai siapa pun,” tegasnya.
    Dia meminta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemprov Sumut berperan aktif dalam menjaga wilayah hutan lindung, khususnya di Kabupaten Deli Serdang, agar tidak diserobot individu atau perusahaan.
    “Karena kewenangan kawasan hutan bukan di Pemerintah Kabupaten, tapi di Provinsi Sumut. Kami meminta Dinas Kehutanan memperketat pengawasan hutan,” ungkapnya.
    Sebelumnya, dilaporkan bahwa
    pemagaran
    yang dilakukan oleh pengusaha tambak mencakup area seluas 48 hektar dengan panjang sekitar 800 meter.
    Pantauan Kompas.com pada Kamis (21/2/2025) menunjukkan bahwa pagar tersebut berjarak sekitar 30 meter dari tepi pantai dengan tinggi lebih dari 3 meter.
    Di dekat pagar terdapat plang yang menyatakan bahwa tanah di sekitar lokasi merupakan kawasan hutan negara.
    Pemagaran
    ini mendapatkan protes dari warga dan kelompok tani setempat yang meminta agar pagar tersebut dibongkar.
    Ketua Kelompok Tani Hutan Forest Tree Desa Rugemuk, Tuah (36), mengungkapkan bahwa pemagaran telah berlangsung hampir sebulan.
    “Kami sempat melarang hal itu dilakukan, namun para pekerja suruhan pemasang tambak itu tidak mempedulikannya,” ujarnya.
    Tuah menambahkan bahwa mereka tidak mengenal para pekerja yang melakukan pemagaran.
    “Sempat terjadi cekcok saat itu di sini, disaksikan juga aparat desa, tapi sampai saat ini tak ada titik temu. Penanggung jawab pemagaran pun kami tidak tahu siapa,” katanya.
    Dia menjelaskan bahwa berdasarkan tapal batas yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut, lokasi tersebut masih termasuk dalam wilayah hutan lindung.
    “Namun saya merasa heran mengapa pengusaha tambak itu sesuka hati memagarinya,” kata Tuah.
    Dari informasi yang diperoleh, Tuah menyatakan bahwa pihaknya telah melaporkan masalah ini kepada pihak Desa Rugemuk, yang kemudian menyurati pengusaha tambak untuk mempertanyakan alasan pemagaran.
    Namun, pengusaha tersebut tidak menghiraukannya.
    “Sampai kepala desa datang dan mencegah pemagaran, tapi tidak dihiraukan mereka,” tambahnya.
    Sementara itu, Ilham, Kepala Dusun III Rugemuk, mengaku tidak mengetahui siapa yang melakukan pemagaran dan siapa pemilik tambak di lokasi tersebut.
    “Masalah pagar ini, kita tidak tahu, pemiliknya itu juga saya tidak tahu,” katanya.
    Camat Pantai Labu, M Faisal Nasution, mengatakan bahwa ia belum menerima laporan dari desa maupun warga mengenai pemagaran tersebut.
    Ia menjelaskan bahwa pagar tersebut dibuat oleh seorang pengusaha yang mengeklaim bahwa tanah yang dipagar adalah miliknya, meskipun tanah tersebut masuk dalam kategori hutan lindung.
    “Sebenarnya orang itu (mengaku) memagari tanah mereka, cuma masalahnya kan tanah mereka itu kan masuk hutan lindung,” ujar Faisal.
    Faisal menambahkan bahwa jika sudah ada laporan dari warga atau pihak Desa Rugemuk, pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemprov Sumut untuk menyelesaikan persoalan ini, termasuk kemungkinan pembongkaran pagar.
    “Ini merupakan bagian dari wewenang Dinas Kehutanan Provinsi Sumut,” tutupnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pesan Tegas Kakorlantas Minta Jajaran Dekat dan Layani Masyarakat

    Pesan Tegas Kakorlantas Minta Jajaran Dekat dan Layani Masyarakat

    Jakarta –

    Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho berpesan ke jajarannya untuk dekat dan melayani masyarakat. Agus mengatakan polisi lalu lintas harus menjadi pengayom, pelindung serta pelayan masyarakat.

    Hal itu disampaikan Irjen Agus saat apel pagi di Lapangan Ditlantas Polda Metro Jaya, pada Sabtu (22/2) lalu. Dalam amanatnya, Irjen Agus menegaskan aparat negara sebagai aparat penegak hukum harus melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat sesuai dengan program Presiden Prabowo Subianto.

    “Program Presiden Republik Indonesia Asta Cita menyimpulkan bahwa kita sebagai aparat negara, sebagai aparat penegak hukum harus melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat. Kata kuncinya rekan-rekan harus dekat dengan masyarakat, bisa berinteraksi di tengah-tengah masyarakat dan bisa melayani masyarakat,” ujar Irjen Agus.

    Foto: Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho saat apel pagi di Lapangan Ditlantas Polda Metro Jaya, pada Sabtu (22/2) (dok istimewa).

    Irjen Agus menekankan jajarannya tidak boleh melakukan pelanggaran saat melayani masyarakat. Dia menegaskan tidak akan segan-segan mencopot jajarannya yang melakukan pelanggaran.

    “Jangan ada lagi oknum begitu ada informasi itu panggil, buktikan, copot evaluasi, kita harus mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh terjadi,” ujarnya.

    Irjen Agus mengatakan transparansi dan akuntabilitas dalam berbagai layanan kepolisian penting dilakukan saat ini. Transformasi pelayanan publik itu, katanya, mulai pelayanan SIM hingga Samsat.

    “Transformasi pelayanan publik baik itu di SIM, Samsat, dan semua jangan susah untuk ditemui masyarakat layani masyarakat kita harus transparan mempertanggungjawabkan, proses pelayanan publik menjadi nafas kita,” ujar Irjen Agus.

    Lebih lanjut, Irjen Agus meminta kepada seluruh jajarannya untuk bertugas dengan baik. Dia berharap jajarannya bertanggung jawab dalam setiap tugas-tugas yang diberikan.

    “Mari kita bawa Polantas ini yang lebih baik Polantas yang berani, Polantas yang dekat dengan masyarakat dan mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang diberikan kepada kita, semuanya itu kaitannya dengan kebijakan Bapak Kapolri,” ujarnya.

    (whn/hri)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Prabowo Diskusi Bareng Pimpinan Media di Hambalang, Bahas Sejumlah Isu Terkini – Page 3

    Prabowo Diskusi Bareng Pimpinan Media di Hambalang, Bahas Sejumlah Isu Terkini – Page 3

    Pemred SCTV dan Indosiar sekaligus Ketua Forum Pemred Indonesiam, Retno Pinasti menyatakan, dalam pertemuan tersebut berlangsung komunikasi dua arah untuk meluruskan isu yang berkembang.

    “Inilah perlunya komunikasi dua arah yang lancar gitu ya, kita sih berharap ini lebih bisa clear untuk menghilangkan kesalahpahaman gitu, mungkin tidak hanya dengan media tetapi kalau kita lihat akhir-akhir ini, banyak sekali kesimpangsiuran, kesalahpahaman,” tutur Retno.

    Sementara Direktur Pemberitaan LKBN Antara, Irfan Junaedi menuturkan, dari pertemuan dengan Prabowo ini diperoleh gambaran besar dari berbagai kebijakan yang dicanangkan Prabowo.

    “Kita mendapatkan penjelasan apa sih yang menjadi dasar cerita di balik itu semua sehingga kita bisa tahu, oh kenapa program efisiensi atau rekonstruksi anggaran dijalankan. Ternyata memang ada rencana besar yang disiapkan untuk menyelamatkan anggaran negara ini,” kata Irfan.

    “Kemudian, kenapa ada (program) Makan Bergizi Gratis. Nah, menurut saya ini informasi yang sangat ‘fruitful’ sangat penuh gizi untuk kami-kami insan yang memang hari ke hari bekerja untuk menyebarkan informasi,” lanjutnya.

    Pertemuan itu ditutup dengan makan malam bersama serta diakhiri dengan bercengkrama di meja makan dan foto bersama.

  • Mentan Amran: 8 dari 10 Konglomerat Indonesia Sumber Ekonominya dari Sektor Pertanian – Halaman all

    Mentan Amran: 8 dari 10 Konglomerat Indonesia Sumber Ekonominya dari Sektor Pertanian – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mendorong lebih banyak anak muda yang menjadi konglomerat dengan menggeluti sektor pertanian.

    “Kalau mau jadi konglomerat masuk pertanian karena peluang ekonomi di sektor pertanian sangatlah besar dan terbuka lebar,” ujar Amran di Jakarta Convention Center, dikutip Minggu (23/2/2025).

    Amran mengatakan, keberhasilan seorang pemimpin di belahan dunia manapun selalu ditentukan oleh sikap dan kebijakannya yang pro terhadap petani dan sektor pangan. 

    Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto juga memiliki perhatian besar pada sektor pertanian.

    “Karena itu, kalau mau jadi pemimpin negara kita harus peduli kepada petani. Suara petani suara rakyat suara tuhan. Ingat konglomerat Indonesia ada 10. Dan 8 di antaranya dari pertanian. Tidak ada alasan anda tidak eksis ke depan. Semua yang ada hari ini berada di jalan yang benar,” terang Amran.

    Menurut Amran, optimisme kebangkitan pertanian Indonesia harus terus dijaga terutama melalui generasi muda. 

    Dia yakin jika semua anak muda bergerak bukan tidak mungkin Indonesia dalam waktu 10 tahun mampu menjadi negara super power.

    “Harus ada optimisme terhadap capaian kita menjadikan Indonesia emas, bahkan kita bisa rebut dalam waktu cepat. Kalau bapak sepakat kita bisa guncang dunia 5 sampai 10 tahun ke depan. Mau sukses? mulailah dari mimpi besar, kemudian konsisten dan jangan lupa untuk menekuni,” katanya

    Amran berujar saat ini pemerintah tengah bekerja keras mewujudkan swasembada dengan membangun program strategis nasional seperti cetak sawah dan juga optimasi lahan atau Oplah.

    “Dan kita bersyukur karena stok kita tahun ini sebelum Ramadan merupakan yang terbanyak. Ke depan kami akan merancang indonesia lumbung pangan dunia,” tutur Amran.

     

  • Dewan Ekonomi Klarifikasi Pernyataan Luhut: Tidak Ada Penghapusan Subsidi BBM

    Dewan Ekonomi Klarifikasi Pernyataan Luhut: Tidak Ada Penghapusan Subsidi BBM

    Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) memberikan klarifikasi terkait pernyataan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan yang akan mengusulkan penghapusan subsidi BBM dalam 2 tahun ke depan.

    Juru Bicara DEN Jodi Mahardi mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan yang  diambil terkait perubahan subsidi BBM. Oleh karena itu, dia menegaskan bahwa tidak ada wacana penghapusan subsidi BBM pada 2027.

    Jodi juga menegaskan bahwa statement yang disampaikan sebelumnya Luhut, adalah wacana usulan untuk menyalurkan subsidi BBM lebih tepat sasaran.

    “Ini melalui subsidi langsung kepada masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi tersebut, bukan penghapusan subsidi,” ucap Jodi melalui keterangan resmi dikutip pada Sabtu (23/2/2025).

    Menurut Jodi, penyaluran subsidi tepat sasaran ini penting. Pasalnya, mekanisme subsidi BBM saat ini banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu.

    Adapun pernyataan Luhut usulan wacana subsidi tepat sasaran dari Luhut pun disebut masih wacana. Oleh karena itu masih perlu pengkajian mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan masukan dari masyarakat serta akademisi.

    Jodi menyebut, saat ini pemerintah terus melakukan perbaikan database kelompok masyarakat yang berhak memperoleh subsidi. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa subsidi bisa disalurkan lebih tepat sasaran.

    “Di mana salah satu inisiatif yang dilakukan adalah melalui digitalisasi database tersebut sehingga pembaharuan data kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi bisa dilakukan lebih cepat,” imbuhnya.

    Menurut Jodi, dengan mekanisme penyaluran yang lebih tepat sasaran, manfaatnya akan lebih adil dan merata. Oleh karena itu, kebijakan ini akan terus dikaji dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.

    “Dengan pendekatan yang lebih transparan dan berbasis data, diharapkan subsidi BBM dapat benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus  mengurangi potensi pemborosan anggaran negara,” tutupnya.

    Sebelumnya, Luhut memberi sinyal bahwa penyaluran subsidi diharapkan tidak lagi berbasis komoditas, seperti mekanisme subsidi BBM saat ini, dalam 2 tahun ke depan.  

    “Saya berpikir dan saya sampaikan kepada Presiden [Prabowo Subianto], dalam 2 tahun ke depan kita mungkin bisa mencapai satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM, Solar,” kata Luhut dalam acara Economic Outlook 2025, Kamis (20/2/2025).

    Menurut Luhut, bantuan sosial berupa subsidi dari pemerintah mestinya langsung diberikan ke individu masyarakat yang berhak menerima. Artinya, dia menyarankan untuk subsidi langsung yang berbasis penerima manfaat, bukan komoditas seperti BBM. 

  • Bagaimana Hubungan Megawati dan Prabowo Setelah Hasto Ditahan KPK?

    Bagaimana Hubungan Megawati dan Prabowo Setelah Hasto Ditahan KPK?

    Bagaimana Hubungan Megawati dan Prabowo Setelah Hasto Ditahan KPK?
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Hubungan antara Ketua Umum
    PDI-P

    Megawati Soekarnoputri
    dan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    semakin menjadi sorotan, setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (
    KPK
    ).
    Apalagi, Megawati langsung mengeluarkan instruksi kepada kader PDI-P yang menjadi kepala daerah untuk menunda partisipasi dalam retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang pada 21-28 Februari 2025.
    Perintah tersebut pun dinilai sejumlah pihak sebagai langkah politik yang dapat berdampak pada relasi kedua tokoh tersebut.
    Padahal, kedua tokoh tersebut sebelumnya sudah berkali-kali diisukan bakal bertemu.
    Wacana pertemuan antara Megawati dan Prabowo sudah beberapa kali mencuat, namun pada akhirnya selalu tak terwujud.
    Terakhir, pertemuan keduanya kembali menjadi isu menjelang ulang tahun Megawati pada Kamis (23/2/2025).
    Tetapi, Prabowo saat itu sedang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, sehingga tidak menghadiri perayaan tersebut.
    Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pertemuan keduanya masih dalam tahap pengaturan jadwal.
    Meski demikian, Prasetyo menyebut Prabowo telah mengirimkan karangan bunga sebagai ucapan selamat ulang tahun kepada Megawati.
    Terlepas dari belum terlaksananya pertemuan tersebut, PDI-P menyatakan akan mendukung pemerintahan Prabowo selama berorientasi pada kepentingan rakyat.
    Pengamat politik Agung Baskoro menilai instruksi Megawati yang meminta kepala daerah dari PDI-P menunda retreat di Magelang, akan mempertaruhkan hubungan antara Megawati dan Presiden Prabowo Subianto.
    Pasalnya, retreat tersebut merupakan inisiatif Prabowo untuk mengumpulkan ratusan kepala daerah di Akademi Militer, Magelang.
    “Relasi Mega-Prabowo dipertaruhkan karena politik nasi goreng yang sempat muncul bisa layu sebelum berkembang,” kata Agung, Jumat (21/2/2025).
    “Karena dari sisi Prabowo, tak berangkatnya kader-kader PDI-P dianggap ‘melawan’ perintah Presiden,” sambungnya.
    Sikap PDI-P ini, kata Agung, juga menunjukkan adanya ketegangan dalam hubungan antara Megawati dan Prabowo, terutama setelah KPK resmi menahan Hasto.
    Sementara itu, dosen komunikasi politik Universitas Brawijaya, Verdy Firmantoro menilai langkah Megawati sebagai strategi simbolis untuk menegaskan bahwa otoritas utama kepala daerah bukanlah presiden, melainkan partai pengusung.
    “Ini mengandung pesan simbolis bahwa kesetiaan politik dimaknai tegak lurus partai, sekaligus memperkuat dominasi partai atas kader-kadernya di pemerintahan daerah,” ujar Verdy.
    Lebih lanjut, Verdy menyebut instruksi tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk perlawanan politik, terutama dalam konteks penahanan Hasto oleh KPK.
    “Hal itu menunjukkan diferensiasi politik dan menjaga loyalitas kader terhadap partai,” ucapnya.
    Hal ini bisa menjadi strategi untuk menekan pemerintah terkait kebijakan yang mungkin dianggap tidak sejalan dengan kepentingan partai.
    Senada dengan Verdy, pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai langkah Megawati ini bisa menjadi sinyal PDI-P untuk bergerak menuju oposisi.
    “Jika dalam 100 hari masa kerja Prabowo, geliat oposisi masih moderat, maka kebijakan menarik kader mereka dari retret adalah pernyataan terbuka untuk oposisi keras PDI-P,” ujar Ray.
    Dia juga menilai hubungan Prabowo dan PDI-P sudah semakin renggang setelah Prabowo dalam Rakernas Partai Gerindra secara terbuka menyanjung Presiden Joko Widodo, dan menyatakan bahwa tidak semua partai harus berada dalam satu barisan pemerintahan.
    Menurut Ray, sikap Prabowo tersebut merupakan sinyal bahwa pemerintahan Prabowo lebih memilih berkoalisi dengan Jokowi dibanding dengan PDI-P.
    “Pidato dan teriakan hidup Jokowi ini seperti isyarat keras Prabowo bahwa pemerintahan Prabowo lebih memilih berkoalisi dengan Jokowi dibanding dengan PDI-P,” kata Ray.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Indef Jabarkan Beragam Tantangan yang Bakal Dialami Danantara

    Indef Jabarkan Beragam Tantangan yang Bakal Dialami Danantara

    JAKARTA – Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurahman menekankan pentingnya menjaga transparansi untuk meningkatkan daya saing Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Ia mengatakan bahwa peluncuran lembaga tersebut dapat memperkuat ekosistem Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan mekanisme holding yang lebih terstruktur.

    “Dengan kepemilikan 99 persen pada holding operasional dan investasi, Danantara bisa mengkonsolidasikan aset BUMN secara lebih efektif, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi beban fiskal negara dalam pengelolaan perusahaan pelat merah,” kata M. Rizal Taufikurahman, dikutip Antara, Sabtu 22 Februari.

    Ia menuturkan bahwa Danantara berpotensi untuk berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional jika benar-benar mampu mempercepat investasi di berbagai sektor strategis, seperti infrastruktur, energi, dan manufaktur.

    Namun, ia menyatakan bahwa potensi tersebut hanya dapat terwujud jika Danantara memiliki tata kelola yang transparan dan independen dari kepentingan politik.

    “Tantangan utama yang harus dihadapi adalah potensi benturan kepentingan, intervensi politik, dan moral hazard dalam pengelolaan BUMN. Tanpa transparansi, Danantara bisa berubah menjadi beban negara, bukan solusi,” ujar Rizal.

    Selain itu, ia menyampaikan bahwa kompleksitas birokrasi yang berlebihan berisiko meredam daya saing Danantara dibandingkan dengan model investasi di negara lain.

    Ia pun menekankan bahwa keberhasilan Danantara bergantung pada eksekusi kebijakan yang tegas, tata kelola profesionalitas, serta komitmen untuk menjadikan lembaga tersebut sebagai instrumen ekonomi, bukan alat politik.

    “Tanpa transparansi, Danantara bisa justru menjadi alat monopoli atau rent-seeking yang akan merugikan BUMN baik jangka pendek maupun dalam jangka panjang,” imbuh Rizal.

    Presiden Prabowo Subianto rencananya akan meluncurkan Danantara secara resmi pada Senin, 24 Februari.

    Presiden Prabowo menuturkan bahwa “Daya” berarti energi atau kekuatan, sementara “Anagata” berarti masa depan, sehingga “Daya Anagata Nusantara” berarti energi atau kekuatan untuk tanah air atau Nusantara.

    “Jadi, artinya Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi, kekuatan masa depan Indonesia. Kekayaan negara dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita,” kata Presiden Prabowo.