Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Larang Kadernya Ikut Retreat di Magelang, Tommy Shelby: Akankah PDIP Tetap Oposisi atau Ada Kejutan Lain?

    Larang Kadernya Ikut Retreat di Magelang, Tommy Shelby: Akankah PDIP Tetap Oposisi atau Ada Kejutan Lain?

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik terkait retreat kepala daerah PDIP di Magelang semakin memanas setelah partai berlambang banteng itu melarang kadernya untuk ikut serta.

    Langkah ini memunculkan spekulasi tentang hubungan politik yang semakin tegang antara Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

    Pegiat media sosial Tommy Shelby turut menyoroti dinamika ini melalui unggahannya di platform X.

    Ia mempertanyakan arah politik PDIP ke depan dan menyebut bahwa langkah partai tersebut bisa menjadi penentu dalam konstelasi politik nasional.

    “Manuver politik ke depan bakal menarik, akankah PDIP tetap di oposisi atau ada kejutan lain?,” ujar Tommy di X @TOM5helby (23/2/2025).

    Lebih lanjut, ia juga menegaskan dukungannya kepada PDIP jika partai tersebut memilih untuk menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

    “Gue jelas ambil posisi di belakang PDIP kalau mereka berani oposisi. Inget, kalo mereka berani oposisi,” tukasnya.

    Sejauh ini, ramai spekulasi tentang langkah politik PDIP selanjutnya. Apakah partai ini benar-benar akan mengambil sikap sebagai oposisi murni? Atau akan ada kompromi politik di menit-menit terakhir?

    Tommy Shelby sendiri menegaskan bahwa drama politik ini belum selesai.

    “Drama politik belum selesai. Stay tuned,” tandasnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.

  • AHY Kenang Masa-masa Demokrat Jadi Oposisi, Nyaris Dikudeta dari Kursi Ketum

    AHY Kenang Masa-masa Demokrat Jadi Oposisi, Nyaris Dikudeta dari Kursi Ketum

    AHY Kenang Masa-masa Demokrat Jadi Oposisi, Nyaris Dikudeta dari Kursi Ketum
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Ketua Umum
    Partai Demokrat

    Agus Harimurti Yudhoyono
    (AHY) mengingat kembali mengenai apa saja yang terjadi selama dirinya memimpin Demokrat.
    Salah satunya adalah ketika Moeldoko hendak mengambil alih kepemimpinan Demokrat dari AHY.
    Hal tersebut AHY sampaikan usai bertemu dengan DPD Demokrat se-Indonesia di kediamannya, Jalan Prapanca, Jakarta Selatan, Minggu (23/2/2025).
    “Tadi kami berdialog mengingat-ingat kembali apa saja yang telah kita lalui, suka duka, jatuh bangun, tantangan, dinamika lima tahun terakhir. Dimulai dari Kongres tahun 2020. Ketika itu pertama kali dinyatakan
    lockdown
    pandemi Covid-19 sehingga tidak mudah, mobilitas sangat terbatas dan kita harus fokus pada bantuan kemanusiaan yang bisa kita lakukan untuk masyarakat,” ujar AHY.
    “Dan setelah itu kita menghadapi tantangan lain. Ada upaya pengambilalihan Partai Demokrat secara inkonstitusional,” sambungnya.
    AHY mengatakan, pada saat upaya kudeta tersebut, kader Demokrat bersatu dan melawan.
    Dia menyebut mereka berjuang menjaga kedaulatan partai sekaligus menjaga demokrasi Indonesia.
    Kemudian, AHY menyinggung Demokrat yang pernah menjadi oposisi pemerintahan selama 9 tahun lamanya.
    “Setelah itu ada fase-fase politik lain yang juga tidak mudah, penuh dengan tantangan. Kami dulu sebagai oposisi, tidak selalu mudah untuk mendapatkan peluang-peluang atau peran-peran yang baik di pemerintahan,” kata AHY.
    Meski demikian, kata dia, kini Demokrat ditakdirkan untuk ikut memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden.
    AHY mengeklaim Demokrat menjadi bagian penting dari pemenangan Prabowo.
    “Dan mudah-mudahan ini menambah semangat kita semuanya, untuk Demokrat yang semakin kokoh ke depan, dan punya peranan lebih baik untuk masyarakat,” imbuhnya.
    Diketahui, mulai Senin (24/2/2025) besok, Demokrat akan menggelar Kongres ke-6.
    Nantinya, mereka akan memilih Ketum Demokrat baru.
    AHY disebut diminta kembali maju sebagai ketum.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Strategi kepemimpinan Prabowo yang kuat wujudkan kesejahteraan rakyat

    Strategi kepemimpinan Prabowo yang kuat wujudkan kesejahteraan rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto telah memilih strategi kepemimpinan yang kuat, bukan hanya bagi rakyat Indonesia, namun juga selaras dengan persepsi warga dunia.

    Persepsi Indonesia juga dicitrakan kuat dalam diplomasi internasional, sehingga semakin mengukuhkan posisi Indonesia dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai negara yang diperhitungkan di kancah global.

    Energi kepemimpinan figur Prabowo Subianto terasa kuat. Sosoknya yang tegas, berkarisma, dan berpengalaman, menjadikannya figur pemimpin yang dihormati, baik di dalam negeri maupun di kancah global.

    Kebijakan populis Presiden Prabowo semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Seperti saat berpidato pada HUT Partai Gerindra, pertengahan Februari 2025, Presiden Prabowo, antara lain menyampaikan soal rencana menggunakan sebagian hasil efisiensi anggaran untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Beberapa waktu sebelumnya, Presiden Prabowo memerintahkan efisiensi penggunaan anggaran kementerian serta lembaga negara.

    Sejumlah Rp306 triliun dana APBN akan dialokasi ke program atau sektor lain. Salah satu program yang mendapat tambahan anggaran adalah MBG, yang dikelola Badan Gizi Nasional sebesar Rp100 triliun, sehingga alokasi untuk MBG akan menjadi Rp171 triliun untuk tahun 2025. Hasil perhitungan pemerintah, anggaran itu akan menyumbang pertumbuhan 1,95 – 2 persen.

    Dalam asumsi pemerintah, realokasi anggaran untuk makan bergizi, produksi pangan, perbaikan sekolah, kemandirian energi dan bioenergi, serta perbaikan kesehatan melalui pencegahan sakit, diperkirakan akan menciptakan pertumbuhan merata, terutama di perdesaan. Dengan demikian, ujung dari efisiensi anggaran adalah untuk kesejahteraan rakyat.

    Penting dipastikan, agar pemerintah benar-benar memanfaatkan hasil efisiensi anggaran itu untuk kepentingan rakyat.

    Semua itu ditujukan dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menjadi negara sejahtera, ditandai dengan sejumlah indikator, seperti pembangunan inklusif, kesetaraan atas akses dan pemanfaatan sumber daya, dan ramah lingkungan.

    Katalis pertumbuhan

    Realokasi anggaran idealnya tetap dapat mencapai tujuan untuk melayani masyarakat dan menumbuhkan ekonomi.

    Para perencana pembangunan diharapkan dapat refokus pada percepatan pembangunan infrastruktur sosial, ekonomi, dan fisik.

    Penguatan infrastruktur ekonomi dapat dilakukan pada penguatan dan pembangunan koperasi tingkat desa dan koperasi primer perkotaan.

    Terkait anggaran infrastruktur fisik di kementerian, dapat dimanfaatkan untuk membangun jalan desa dan irigasi tersier yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi desa.

    Realokasi anggaran juga menjadi kesempatan mempercepat transisi energi ke bioenergi. Dengan pemanfaatan teknologi transisi ini, selaras dengan penghijauan lahan hutan yang rusak, hulu sungai, serta daerah aliran sungai.

    Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dan 2026 adalah 5,3 persen. Pertumbuhan ini tidak berbeda jauh dengan pertumbuhan 2023 dan 2024, bahkan lebih rendah dari pertumbuhan 2022 yang sebesar 5,3 persen.

    Sejatinya pertumbuhan ini tidak memadai untuk membuat Indonesia menjadi negara kaya. Untuk menjadi bangsa sejahtera pada 2045, dalam proyeksi pemerintah, perekonomian Indonesia perlu tumbuh 8 persen, setidaknya terealisasi pada 2029.

    Untuk mencapai pertumbuhan 8 persen, transformasi ekonomi menjadi skenario yang harus dijalankan.

    Transformasi ekonomi berarti perencanaan dan kebijakan pembangunan tidak lagi sekadar memberi anggaran.

    Negara bakal membuat kebijakan yang jelas, tegas, serta konsisten dalam jangka menengah dan jangka panjang, menyusun sebuah kebijakan yang tidak mudah diubah, bahkan termasuk revisi.

    Pemerintah sudah melakukan langkah transformasi ekonomi melalui tindakan afirmasi, salah satunya adalah MBG. Program MBG adalah bentuk langkah afirmasi dengan beberapa tujuan sekaligus, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.

    Dalam konteks kualitas SDM, Presiden Prabowo sendiri sangat menaruh perhatian pada pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri melalui percepatan peningkatan produksi pangan, khususnya beras.

    Kemudian program kesehatan dengan fokus menjaga kesehatan, melalui implementasi pelayanan pemeriksaan gratis bagi semua lapisan masyarakat.

    Realokasi anggaran kementerian dan lembaga negara juga direncanakan untuk memperbaiki sejumlah besar gedung sekolah di Tanah Air.

    Banyak bangunan sekolah, terutama SD, termasuk fasilitas pendidikan pendukungnya, terlihat sudah tidak layak pakai. Presiden Prabowo ingin meningkatkan kualitas SDM dengan memulai dari fasilitas pendidikan.

    Operasi pasar

    Kemudian pada 17 Februari 2025, Presiden Prabowo memberi perintah pelaksanaan operasi pasar, sebagai cara meringankan beban masyarakat dalam membeli bahan pangan dengan harga terjangkau selama Ramadhan dan Lebaran 2025.

    Operasi pasar bertajuk Gerakan Pangan Murah akan berlangsung setiap hari, mulai 24 Februari hingga akhir Maret 2025.

    Presiden juga meminta para pelaku usaha pangan pokok menjual komoditasnya sesuai harga eceran tertinggi (HET) dan harga acuan penjualan (HAP) di tingkat konsumen yang ditetapkan pemerintah.

    Para pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga akan ditindak oleh Satuan Tugas Pangan Kepolisian RI.

    Sanksinya bisa berupa penyegelan, bahkan pencabutan izin usaha. Sekali lagi, Prabowo menunjukkan diri sebagai figur pemimpin yang kuat dan tegas.

    Operasi pasar yang digelar secara masif ini diharapkan mampu meredam inflasi pangan saat Ramadhan-Lebaran 2025, dan upaya menjaga daya beli masyarakat.

    Daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi, dalam hal ini konsumsi rumah tangga. Sepanjang 2024, konsumsi rumah tangga berturut-turut tumbuh di bawah 5 persen.

    Padahal konsumsi rumah tangga merupakan penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB), yakni 54,04 persen.

    Kendati demikian, secara tahunan, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada 2004 sedikit lebih baik dari 2023. Pada 2024 konsumsi rumah tangga tumbuh 4,94 persen, sedangkan pada 2023 tumbuh 4,82 persen.

    Oleh karena itu operasi pasar ini secara khusus untuk menurunkan harga komoditas yang acapkali memicu inflasi, karena dibutuhkan masyarakat dan harga yang fluktuatif, yaitu bawang putih dan Minyakkita, minyak goreng kemasan sederhana untuk rakyat.

    Dalam memecahkan masalah, Presiden Prabowo tampaknya terinspirasi mantan Presiden Habibie (1998-1999), yang memilih pendekatan Begin at the End and End at the Beginning; Reverse engineering.

    Bangun hilirnya, kemudian secara bertahap bangun hulunya. Pendekatan praktis ini bisa membuahkan hasil lebih cepat dari pada pendekatan sebaliknya, yaitu bangun hulunya dulu, kemudian bergerak ke hilir.

    Presiden telah memberikan instruksi langsung untuk operasi pasar, sebagai wujud perhatian presiden pada kesejahteraan rakyat.

    Segala perintah Presiden Prabowo harus diterjemahkan dalam semangat mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi, sejalan dengan upaya pengentasan kemiskinan.

    Salah satu strategi pemerintahan Prabowo adalah kebijakan populis, menarik investasi sektor publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan menekan biaya kebutuhan pokok. Presiden Prabowo, tidak berlebihan kiranya bila dikatakan tengah mengukir legacy.

    *) Dr Taufan Hunneman adalah dosen di UCIC, Cirebon

    Copyright © ANTARA 2025

  • Harta Kekayaan Fahmi Muhammad, Bupati Purbalingga Ajak Novi jadi Guru usai Viral Dipecat

    Harta Kekayaan Fahmi Muhammad, Bupati Purbalingga Ajak Novi jadi Guru usai Viral Dipecat

    PIKIRAN RAKYAT – Fahmi Muhammad menjadi pembicaraan terkait Novi dari band Sukatani yang viral dipecat. Vokalis band itu dipecat SD IT Mutiara Hati, Banjarnegara, pada 6 Februari 2025 karena dianggap melanggar aturan usai terbuka auratnya.

    Diduga ada intimidasi polisi pada sekolah tempat mengajar Novi sebelumnya tersebut. Tuduhan mengintimidasi ini dibantah Polda Jawa Tengah dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Padahal sebelumnya, viral sang vokalis menyanyikan lagu ‘Bayar Bayar Bayar’ untuk menyindir oknum anggota kepolisian.

    Menyikapi hal itu, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad mengaku siap mengajak sang guru untuk mengajar di tempatnya memimpin. Hal ini diketahui lewat video viral 52 detik yang diunggah akun X (Twitter) @gat***.

    “Saya saat ini sedang retreat di Magelang bersama seluruh kepala daerah di Indonesia. Berkaitan dengan isu yang sedang viral terkait band Sukatani dari Kabupaten Purbalingga, dan juga berkaitan denga isu yang beredar keluarnya Mbak Novi, salah satu guru di sekolah dasar, saya Fahmi Muhammad dengan tangan terbuka siap menerima Mbak Novi jika Mbak Novi berkenan untuk mengabdi di sekolah di Kabupaten Purbalingga. Saya selaku pemerintah daerah siap memfasilitasi,” ucapnya.

    Harta kekayaan Fahmi Muhammad

    Fahmi terakhir kali melaporkan harta kekayaan ke KPK pada 26 Agustus 2024 saat mencalonkan diri sebagai bupati pada Pilkada 2024. Total LHKPN miliknya adalah Rp11,5 miliar. Berikut rinciannya:

    Tanah Seluas 2215 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI, Rp160.000.000 Tanah Seluas 1420 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI, Rp404.000.000 Tanah Seluas 1638 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI, Rp120.000.000 Tanah Seluas 1278 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI, Rp100.000.000 Tanah Seluas 776 m2 di KAB / KOTA BANJARNEGARA, HASIL SENDIRI, Rp300.000.000 Tanah Seluas 142 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI, Rp75.000.000 Tanah Seluas 160 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI, Rp85.000.000 Tanah Seluas 4350 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI, Rp775.000.000

    Total tanah dan bangunan: Rp2.019.000.000

    Daftar kendaraan milik Fahmi Muhammad MOBIL, HYUNDAI IONIQ5 SIGNATURE EXTEND BLUE/GRAVITY GOLD MATE OBSIDIAN BLACK Tahun 2023, HASIL SENDIRI, Rp779.500.000 MOBIL, DATHASU MINI BUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI, Rp50.000.000 MOTOR, VESPA SCOOTER Tahun 2022, HASIL SENDIRI, Rp55.120.500 MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI, Rp14.247.700

    Total kendaraan: Rp898.868.200

    Heboh Lagu Bayar Bayar Bayar hingga Band Sukatani Minta Maaf ke Polisi, Apa Alasannya?

    Katanya Tak Antikritik tapi Band Sukatani ‘Diintimidasi’, Kapolri Akui Ada Miskomunikasi

    Daftar harta lainnya milik Fahmi Muhammad SURAT BERHARGA: Rp1.600.000.000 KAS DAN SETARA KAS: Rp7.021.543.136

    Total harta kekayaan: Rp11.539.411.336

    Gercep juga Bupati Purbalingga.. pic.twitter.com/7swUWgxNZR— Bang Gatse (@gatse8) February 22, 2025 Profil Fahmi Muhammad Nama lengkap: Fahmi Muhammad Hanif TTL: Tangerang, 2 September 1996 Partai politik: PKS Pekerjaan: Pengusaha, Politikus Almamater: Universitas Brawijaya, Bursa Technical University Turkey

    Demikian harta kekayaan dan profil Fahmi Muhammad, Bupati Purbalingga yang mengajak Novi menjadi guru di wilayahnya. Tawaran ini diungkap setelah viral sang guru dipecat dari tempatnya mengajar di Banjarnegara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • BREAKING NEWS: AHY Terima Mandat Kembali Jadi Ketua Umum Demokrat, Dikukuhkan di Kongres VI Besok – Halaman all

    BREAKING NEWS: AHY Terima Mandat Kembali Jadi Ketua Umum Demokrat, Dikukuhkan di Kongres VI Besok – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, menerima mandat dari 38 Ketua DPD Partai Demokrat dan 514 DPC Partai Demokrat untuk menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat periode 2025-2030.

    Keputusan itu diambil AHY usai 38 Ketua DPD Partai Demokrat dan perwakilan Ketua DPC Partai Demokrat menyambangi kediamannya, Minggu (23/2/2025).

    “Para ketua DPD dan DPC tadi menyampaikan harapannya agar saya bisa atau berkenan maju kembali sebagai ketua umum periode 2025-2030,” kata AHY kepada awak media di kediamannya.

    “Dan tentunya dengan niat yang baik, dengan itikad yang baik saya menerima dan harapannya bisa menjalankan tugas dan amanah yang diberikan oleh seluruh kader untuk melanjutkan kepemimpinan yang telah dijalankan selama lima tahun berakhir ini,” sambung dia.

    Adapun pengukuhan terhadap AHY sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat akan dilakukan dalam Kongres VI Partai yang akan digelar Senin (24/2/2025) hingga Selasa (25/2/2025) di Jakarta.

    Kata AHY, dalam kongres tersebut akan turut dikukuhkan juga formatur struktur DPP Partai Demokrat yang baru.

    “Insya Allah besok akan digelar selama dua hari dan ini merupakan ajang lima tahunan, sebuah ajang demokrasi untuk menghasilkan berbagai keputusan strategis khususnya menentukan kepemimpinan Partai Demokrat lima tahun ke depan dan tentu dengan dukungan, kebersamaan, dan semangat juang dari seluruh pimpinan dan seluruh kader Demokrat dimanapun berada,” kata dia.

    Dengan terpilihnya kembali sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, AHY menyampaikan rasa optimisnya.

    Dirinya meyakini partai berlogo mercy tersebut akan bangkit dan memiliki peran yang besar untuk rakyat.

    “Kami memiliki optimisme Insya Allah Demokrat bisa bangkit dan semakin memiliki peran yang baik untuk negeri ini, untuk rakyat kita baik di pemerintahan nasional, di pemerintahan daerah, juga di jalur legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten Kota,” tandas dia.

    Sebelumnya, sebanyak 38 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat dan belasan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat mendatangi kediaman Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Jalan Prapanca Nomor 10, Jakarta Selatan, Minggu (23/2/2025).

    PEMERINTAHAN PRABOWO GIBRAN – Ketua Umum Partai Demokrat.Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengajak kader Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI), mendukung dan mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran agar Indonesia bisa mencapai visi “Indonesia Emas.” Hal itu disamapaikannya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) IMDI, di Jakarta, pada Jumat (21/2/2025). (HandOut/IST)

    Kedatangan para Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat ini terjadi tepat sehari jelang diselenggarakannya Kongres VI DPP Partai Demokrat yang akan digelar, Senin-Selasa (24-25/2/2025).

    Kepada awak media, AHY menyatakan, kedatangan para ketua DPD Partai Demokrat tersebut merupakan bentuk silaturahmi jelang Kongres pemilihan Ketua Umum periode baru.

    “Saya menerima silaturahmi dari para ketua DPD ya, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat dari 38 Provinsi se-Indonesia dan juga perwakilan dari ketua ketua DPC berarti di tingkat kabupaten dan kota termasuk perwakilan dari sejumlah organisasi sayap yang saya ingin mendengar juga apa yang ingin disampaikan oleh para pimpinan,” kata AHY kepada awak media di kediamannya, Minggu (23/2/2025).

    Kata dia, pertemuan antara dirinya dengan pimpinan Partai Demokrat di provinsi dan kota tersebut tidak lain adalah untuk membahas agenda Kongres VI besok.

    Terlebih, kata AHY, gelaran Kongres Partai merupakan agenda wajib lima tahunan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai.

    “Ini sebuah ajang demokrasi setiap lima tahun sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga kami yang tentunya kita harapkan bisa menghadirkan semangat kebersamaan dan juga membangun visi misi perjuangan lima tahun kedepan,” kata dia.

    Saat ditanyakan lebih jauh perihal apa saja yang akan dibahas dengan para Ketua DPD dan DPC Demokrat, AHY tidak memberikan penjelasan lebih detail.

    Dirinya menyebut, akan mendengarkan terlebih dahulu aspirasi dari para Ketua DPD/DPC yang hadir.

    “Nanti saya dengar dulu ya, saya dengar demikian, tapi saya ingin mendengar dulu apa yang ingin disampaiakn oleh ketua DPD dan DPC,” tandas AHY.

    Pantauan Tribunnews.com di lokasi, para Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat seluruh Indonesia tiba sekitar pukul 10.33 WIB dengan menggunakan tiga bus.

    Terlihat, kedatangan para ketua DPD dan DPC itu langsung diterima oleh Ketua Umum DPP Partai Demokrat AHY dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Teuku Rifqi Harsya dan Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron.

     

  • Polri Hingga Mahfud MD Bicara Soal Dugaan Intimidasi Sukatani

    Polri Hingga Mahfud MD Bicara Soal Dugaan Intimidasi Sukatani

    Bisnis.com, JAKARTA — Aksi dugaan intimidasi terhadap duo punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, Sukatani,  berbuntut panjang. Selain memicu protes di media sosial, Polri juga telah memeriksa 4 personelnya.

    Sukatani menjadi buah bibir publik setelah mereka merilis video klarifikasi permintaan maaf. Mereka meminta maaf kepada Kapolri karena membuat dan mempopulerkan lagu Bayar Bayar Bayar yang dianggap menyinggung insitusi kepolisian. Tidak sampai di situ, mereka juga meminta masyarakat untuk menghapus lagu tersebut.

    Melalui akun media sosial X @Divpropam, menegaskan Polri selalu terbuka terhadap kritik yang membangun. Tak hanya itu, pihaknya mengakui paham akan pentingnya kebebasan berekspresi dalam masyarakat demokratis.

    Pihaknya menegaskan, dalam memastikan profesionalisme dalam penanganan kasus tersebut, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anggota Ditressiber Polda Jateng terkait, guna mengklarifikasi permasalahan itu.

    “Langkah ini diambil untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam tubuh Polri. Kami berkomitmen untuk terus mendengarkan masukan dari masyarakat dan memperbaiki diri demi pelayanan yang lebih baik,” tulis unggahan tersebut, dikutip Sabtu (22/2/2025).

    Lebih lanjut, dalam unggahan itu pun ditekankan bahwa Polri menjamin perlindungan dan keamanan bagi dua personel band Sukatani itu. “Polri terus memastikan ruang kebebasan berekspresi tetap terjaga,” jelasnya.

    Tak Perlu Minta Maaf 

    Sementara itu, Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md ikut merespons video permintaan maaf dari band punk, Sukatani, terkait lirik lagu mereka berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’ yang membahas kelakuan oknum polisi.

    Melalui akun media sosial X miliknya @mohmahfudmd, eks Menteri Kehakiman & HAM itu menilai seharusnya band punk Sukatani tak perlu meminta maaf hingga menarik lagu berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’ dari peredaran.

    “Mestinya grup band SUKATANI tak perlu minta maaf dan menarik lagu “Bayar Bayar Bayar” dari peredaran karena alasan pengunjuk rasa menyanyikannya saat demo [2025],” jelas Mahfud dalam unggahannya, Sabtu (22/2/2025).

    Bahkan, eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) RI periode 2008–2013 ini menekankan bahwa lagu tersebut sudah diunggah di Spotify, jauh sebelum aksi unjuk rasa terjadi. Mahfud turut menyoroti kebebasan dalam berekspresi di dunia seni.

    “Lagu tersebut sudah diunggah di Spotify sebelum ada unjuk rasa. Menciptakan lagu untuk kritik adalah HAM [Hak Asasi Manusia],” pungkasnya.

    Diusulkan Jadi Duta Polri 

    Di sisi lain, legislator Komisi III DPR mengusulkan agar grup musik Sukatani dapat dijadikan sebagai Duta Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

    Usulan tersebut datang dari Anggota Komisi III DPR Muhammad Nasir Djamil sekaligus menanggapi polemik grup musik yang tengah mencuat di media sosial.

    “Saya usulkan kepada Kapolri agar kelompok band Sukatani dijadikan Duta Polri untuk mengembalikan citra Polri Presisi,” kata Nasir dilansir dari Antara, Sabtu (22/2/2025).

    Anggota komisi DPR yang berfokus pada bidang hukum itu menyampaikan pernyataan tersebut, sebagai respons terhadap tanggapan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengenai lirik lagu Bayar Bayar Bayar.

    Sementara itu, dia menyoroti isu mengenai vokalis Sukatani yang dipecat dari pekerjaannya sebagai guru. Menurut dia, pihak sekolah seharusnya tidak memecat vokalis Sukatani, karena Kapolri pun tidak mempermasalahkan lagu berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’.

    Terlebih, kata dia, Kepolisian melalui sejumlah upaya selalu berusaha mengimbangi demokrasi, dan tidak alergi dengan kritik.

    “Kapolri Sigit pernah mengadakan perlombaan mural dan stand up comedy yang isinya mengkritik institusi Kepolisian,” ujarnya. 

  • Ade Armando Soroti Tuntutan Demo Indonesia Gelap: Apa Urusannya Minta Adili Jokowi?

    Ade Armando Soroti Tuntutan Demo Indonesia Gelap: Apa Urusannya Minta Adili Jokowi?

    “Bahkan sebagian orang menduga anda turun ke lapangan kemarin kalau gak salah sehari sesudah Prabowo bikin pidato di HUTnya,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, ratusan massa aksi terus menyuarakan bentuk protesnya hingga Jumat (21/2/2025).

    Kali ini, ratusan mahasiswa itu tergabung dari sejumlah kampus, seperti UNM, Unismuh, UMI, UNIBOS, STIEM Bongaya, UINAM, hingga Universitas Sawerigading.

    Mereka bersatu menyeruduk kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, pada Jumat (21/2/2025). Meminta agar para wakil rakyat bisa menjadi penyambung lidah mereka ke pusat.

    Aksi ini masih dalam rangka protes terhadap efisiensi yang ditetapkan Presiden Prabowo hingga melahirkan tagar #IndonesiaGelap.

    Pantauan di lokasi, massa aksi tidak hanya bakar ban dan memblokir Jalan, mereka juga membawa beberapa spanduk bertuliskan kalimat-kalimat sindiran kepada pemerintah.

    “Indonesia darurat keadilan.”

    “Adili oligarki, salah guna kuasa.”

    “Aliansi mahasiswa Makassar menolak dominuslitis.”

    “Singkat saja, Indonesia gelap. Paham!”

    “Adili Jokowi.”

    “Perjuangan kita tidak boleh berhenti sampai di sini saja, kami minta pihak Kepolisian jangan mengintervensi gerakan kami,” teriak salah satu orator.

    Ketegangan sempat terjadi ketika massa aksi dari sejumlah kampus itu mencoba memaksakan diri masuk ke halaman gedung DPRD Sulsel.

    Bukan hanya menggedor-gedor, mereka juga melempar botol, bambu, hingga batu, ke arah gerbang gedung DPRD Sulsel.

    “Buka, buka, buka, buka pintunya, buka pintunya,” teriak massa aksi.

  • Luhut : Temasek Kagum dengan Danantara, Abu Dhabi Bakal Investasi US Miliar

    Luhut : Temasek Kagum dengan Danantara, Abu Dhabi Bakal Investasi US$10 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara mendapatkan pujian dari Temasek—perusahaan investasi global yang berpusat di Singapura.

    Menurut Luhut, Temasek kagum karena Indonesia mampu mengkonsolidasikan aset negara bernilai miliaran dolar AS. Adapun, Danantara memiliki dana kelolaan mencapai US$900 miliar atau sekitar Rp14.715 triliun (asumsi kurs Rp16.350 per dolar AS).

    “Mereka [Temasek] juga terkagum-kagum kita bisa mengkonsolidasikan aset negara yang nilainya bisa beberapa ratus miliar dolar, saya kira itu dividen saja. Kalau Kita buat untuk investasi kita bisa generate sampai US$25 miliar,” ujarnya dalam Kumparan The Economic Insights 2025, Rabu (19/2/2025).

    Luhut pun menuturkan saat ini pemerintah menyiapkan proyek-proyek yang akan menjadi sasaran investasi Danantara. Proyek tersebut mulai dari potensi 2,2 juta hektare rumput laut atau seaweed yang mampu menyerap jutaan lapangan kerja, potensi energi hijau atau green energy sebesar 60—70 gigawatt, genome sequencing, dan artificial intelligence (AI).  

    Selain itu, potensi proyek yang akan diinvestasikan dari Danantara mengenai penghiliran mineral kritis, serta di sektor perikanan hingga lobster.

    “Kita tidak perlu bercapek-capek cari uang karena Danantara juga menjadi sumber finance di situ. Tentu kita bikin hitung yang cermat. Itu makanya saya lihat pengurus-pengurus Danantara itu harus betul-betul orang yang profesional dan mereka punya kewenangan joint venture,” lanjutnya.  

    Luhut menekankan bahwa Danantara yang memiliki kewenangan joint venture tersebut membuat manajemennya menjadi transparan. Dirinya juga menuturkan bahwa Abu Dhabi berkeinginan untuk bekerja sama dengan BPI Danantara terkait dengan peluang investasi energi baru terbarukan (EBT).

    “Saya bilang 10 gigawatt tadi Abu Dhabi bawa masuk untuk renewable energy. Itu kan US$10 miliar, belum lagi yang lain,” jelasnya.

    Dalam kesempatan terpisah, Luhut pun menyampaikan terkait keinginan pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) tersebut. Dirinya pun telah berbicara dengan Menteri Industri dan Energi UAE Suhail dari Abu Dhabi, mereka sangat menyadari tentang keberadaan Danantara dan ingin segera joint venture dengan Danantara.

    Danantara bakal diluncurkan pada Senin (23/2/2025) besok. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan Danantara akan mengoptimalkan berbagai aset dan kekuatan ekonomi BUMN.

    “Optimalisasi pengolahan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional yang akan kita launching pada 24 Februari yang akan datang. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara,” kata Prabowo di Istana Negara, Senin (17/2/2025).

  • Kolaborasi dengan AZEC, Komitmen Pemerintah Indonesia Memperkuat Transisi Energi dan Ekonomi Hijau – Halaman all

    Kolaborasi dengan AZEC, Komitmen Pemerintah Indonesia Memperkuat Transisi Energi dan Ekonomi Hijau – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menerima kunjungan Chairman Japan Bank for International Cooperation (JBIC) Tadashi Maeda dan Ambassador for the promotion of the Asia Zero Emission Community (AZEC) Takio Yamada di Jakarta, Jumat (21/2/2025).

    Dalam pertemuan tersebut, Airlangga, Ambassador Yamada, dan Chairman Maeda membahas perkembangan AZEC dan rencana kedepan terkait kolaborasi transisi energi.

    Airlangga selaku Ketua Steering Committee Joint Task Force menyampaikan bahwa inisiatif AZEC menjadi salah satu highlight dalam pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Ishiba Shigeru Januari lalu.

    “Kita perlu segera merealisasikan komitmen kedua kepala negara terkait pengembangan dan implementasi proyek unggulan dalam kerangka AZEC, khususnya PLTP Muara Laboh,” ujar Airlangga.

    Sementara itu, Chairman JBIC Tadashi Maeda menyampaikan progres perkembangan kerja sama JBIC di Indonesia, salah satunya kerja sama transisi energi dengan PLN dalam pengembangan transmisi Jawa Sumatera.

    Chairman Maeda juga memaparkan rencana strategis energi baru terbarukan Jepang untuk memenuhi kebutuhan energi baru terbarukan hingga 2040.

    “Jepang mengharapkan dukungan Indonesia untuk implementasi rencana strategis tersebut dan lebih luas untuk pemenuhan kebutuhan energi baru terbarukan bagi kedua negara,” kata Chairman Maeda.
    Selanjutnya, Ambassador Yamada menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia atas dukungan kerja sama AZEC dalam mencapai tujuan bersama net-zero emission.

    Ambassador Yamada juga menekankan rencana pertemuan Ministerial Meeting selanjutnya untuk mendorong realisasi proyek kerja sama AZEC.

    Terkait hal itu, Airlangga menyambut baik inisiatif tersebut dan mendorong implementasi proyek yang sudah dilaksanakan agar dapat segera diimplementasi dan memulai tahapan produksi.

    Selain itu, Airlangga juga menawarkan kerja sama PLTS yang sedang dikembangkan di Riau, transmisi ASEAN Powergrid serta pengembangan energi asal kelapa sawit sebagai bahan bakar penerbangan.

    Adapun terkait sejumlah tantangan yang muncul dalam pengembangan proyek, Menko Airlangga menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk terus memfasilitasi proses debottlenecking guna mempercepat pelaksanaan proyek.

    “Indonesia berharap untuk terus ada peningkatan dan pengembangan dalam proyek-proyek AZEC, salah satunya proyek PLTSa Legok Nangka yang dapat dijadikan sebagai proyek percontohan,” kata Airlangga.

    Dalam pertemuan tersebut juga membahas laporan Expert Group Meeting terkait kategorisasi proyek pengembangan AZEC di Indonesia.

    Proyek kategori I (proyek komersial yang siap dilaksanakan) meliputi PLTP Muara Laboh Sumatera Barat, PLTSa Legok Nangka dan Pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF).

    Proyek kategori II (proyek potensial yang sudah siap dikomersialkan namun masih dalam tahap studi kelayakan) mencakup PLTA Kayan, pengelolaan lahan gambut, dan jaringan transmisi Jawa-Sumatera. Pada kategori III (masih dalam pilot project dan inisiatif) terdapat reknologi baru untuk tenaga panas bumi, produksi amonia hijau, pengembangan hidrogen untuk transportasi serta pengembangan produksi Biofuel/Bio-Avtur.

    “Kami akan upayakan agar proyek-proyek pada kategori III dan II untuk ditingkatkan menjadi kategori I sehingga dapat segera terlihat manfaatnya bagi perekonomian,” ujar Menko Airlangga.

    Dalam pertemuan ini, Menko Airlangga didampingi Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi Edi Prio Pambudi dan Staf Khusus Menko Perekonomian Raden Pardede dan Reza Yamora Siregar.

     

  • Membayangkan Bentuk Partai ‘Super Tbk’ versi Jokowi dan PSI

    Membayangkan Bentuk Partai ‘Super Tbk’ versi Jokowi dan PSI

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden ke 7 Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan untuk masuk ke partai lain pasca dipecat oleh Megawati Soekarnoputri dari PDI Perjuangan alias PDIP.

    Kendati demikian, Jokowi santer terdengar tengah merancang pembentukan partai ‘Super Tbk’ bersama dengan relawan, termasuk Partai Solidaritas Indonesia alias PSI.

    Wacana pembentukan Partai Super Tbk diungkapkan oleh Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi. Dia mengaku telah bertemu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) membahas rencana tersebut.

    Budi meminta awak media bersabar dalam menunggu informasi soal pertemuan keduanya. Dia tak memerinci lebih lanjut isi pertemuan itu, kecuali berkaitan dengan dukungan untuk pemerintahan Prabowo Subianto. 

    “Ya nanti tunggu, yang pasti kita harus dukung pemerintahan pak Prabowo supaya bisa sukses di tengah berbagai kondisi dunia yang dinamis. Gitu ya,” katanya saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025). 

    Meski irit bicara, pria yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi itu mengungkap bahwa pertemuan dengan Jokowi sempat membahas soal pembentukan partai baru. 

    Budi menyebut keduanya membahas soal wacana pembentukan partai ‘Super Tbk.’ Sebagaimana diketahui, istilah ‘Tbk.’ mengacu pada perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sahamnya dimiliki publik. 

    “[Bahas, red] Partai Super Tbk., yaudah terjemahin aja. Partai dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat,” ujarnya. 

    Sebelumnya, istilah Partai Super Tbk. sempat diungkap oleh Jokowi dalam wawancaranya dengan jurnalis senior, Najwa Shihab pada program ‘Mata Najwa’. 

    Jokowi menyatakan bahwa berwacana untuk membentuk partai yang tidak dimiliki oleh segelintir elite saja. 

    PSI Perorangan 

    Di tengah wacana tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memasang pemasangan bendera bertuliskan “PSI Partai Perorangan”. Pemasangan itu merupakan inisiatif sejumlah kadernya.

    Dalam pantauan Bisnis, bendera merah bertuliskan ‘PSI Perorangan’ dipasang di fly over dari arah Kuningan menuju Karet Tengsin, Jakarta Pusat. Sebagian bendera itu dibiarkan tidak beraturan.

    Tidak jelas maksud pemasangan bendera tersebut apakah merujuk ke PDI Perjuangan (PDIP) yang sempat dituding partai perorangan oleh Presiden ke 8 Joko Widodo alias Jokowi.

    PSI adalah partai dipimpin oleh putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep. Penunjukan Kaesang sebagai Ketua Umum berlangsung relatif singkat. Selain itu, PSI selama Pilpres 2024 lalu mengusung Jokowisme untuk menarik minat pemilihnya. Sayangnya, kendati telah mengusung nama Jokowi, PSI gagal melaju ke Senayan.

    Adapun terkait bendera PSI Perseorangan, Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, mengatakan bahwa konsep ini telah disampaikan kepada DPP. Pihaknya kemudian mengakui bahwa gagasan tersebut menarik. 

    “Ide dasarnya adalah  partai dimiliki oleh semua anggota secara perorangan, bukan milik keluarga, atau segelintir elite partai. Partai dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Wujud konkretnya adalah seluruh anggota punya hak memilih ketua umum,” jelasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Jumat (21/2/2025). 

    Dia mengatakan bahwa Partai berpotensi melakukan ide konsep tersebut pada Mei 2025 mendatang. Nantinya, mereka akan menjalankan sistem pemilihan langsung secara online. 

    “Melalui sistem ini PSI akan menjadi partai yang benar-benar terbuka, milik anggota partai. Kalau dalam dunia bisnis ada konsep TBK atau terbuka, maka PSI dalam hal ini akan menjadi sebuah partai yang “super TBK”,” jelasnya. 

    Dia menambahkan, bahwa sistem pemilihan langsung akan memperkuat legitimasi ketua umum terpilih karena mendapatkan mandat langsung dari anggota.

    “Kami menganggap sistem ini akan mendorong akuntabilitas karena ketua umum akan lebih merasa bertanggung jawab atas aspirasi anggota partai,” jelasnya. 

    Terlebih, Andy berpendapat bahwa sistem ini akan meningkatkan loyalitas dan kepercayaan anggota terhadap kepemimpinan partai.