Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Nanti Malam Bakal Seru, Kepala Daerah Tunggu Petuah Sri Mulyani Soal Efisiensi Anggaran

    Nanti Malam Bakal Seru, Kepala Daerah Tunggu Petuah Sri Mulyani Soal Efisiensi Anggaran

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menjadi pemateri dalam retret kepala daerah hari ketiga di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Minggu (23/2/2025).

    Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan Sri Mulyani akan memberi pembekalan terkait pengelolaan keuangan negara dan pertumbuhan ekonomi kepada para kepala daerah pada malam nanti.

    “Jam 19.00 WIB insyaallah Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani akan hadir memberikan materi yang sangat ditunggu oleh teman-teman kepala daerah,” kata Bima Arya kepada wartawan di kompleks Akmil.

    Menurut Bima, materi pembekalan oleh Menkeu Sri Mulyani akan berlangsung seru, karena kemungkinan bakal banyak pertanyaan muncul dari para kepala daerah terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto.

    Kebijakan efisiensi anggaran bukan hanya terjadi di pemerintah pusat, tetapi ada sejumlah pos anggaran di pemerintah daerah ikut terkena pemangkasan.

    Kepala daerah yang baru dilantik tentu harus menyesuaikan kinerjanya dengan kebijakan tersebut. Bahkan ada kemungkinan mereka tidak akan bisa leluasa merealisasikan janji kampanyenya karena terbatasnya anggaran.

    Kepala daerah juga harus menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    Kepala daerah bisa memanfaatkan pertemuan dengan Sri Mulyani dalam retret di Akmil untuk bertanya terkait hal-hal tersebut.

    “Banyak bertanya pasti soal efisiensi, mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa menjadi panduan bagi kepala daerah untuk melaksanakan efisiensi, menyusun RPJMD, dan lain-lain,” ujar Bima Arya.

    Retret kepala daerah hari ketiga ini diawali dengan peribadatan bersama di rumah ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan pembekalan oleh Lemhanas.

    Retret kepala daerah gelombang satu ini dihadiri 450 kepala daerah. Masih ada 47 kepala daerah yang belum hadir terutama dari PDI Perjuangan.

  • AHY Ungkap Kongres VI Demokrat akan Tentukan Bendahara Umum Baru Sepeninggal Renville Antonio  – Halaman all

    AHY Ungkap Kongres VI Demokrat akan Tentukan Bendahara Umum Baru Sepeninggal Renville Antonio  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, pihaknya akan turut menyampaikan struktur kepengurusan DPP Partai baru untuk periode 2025-2030.

    Kata dia, posisi itu termasuk salah satunya yakni untuk jabatan Bendahara Umum (Bendum) partai sepeninggal almarhum Renville Antonio.

    “Tentu selain pemilihan Ketua Umum nanti akan ada formatur, yang mempersiapkan kepemimpinan sekaligus kepengurusan, saya ulangi, kepengurusan Dewan Pemimpinan Pusat lima tahun ke depan,” kata AHY saat ditemui awak media di kediamannya di Jalan Prapanca Raya Nomor 10, Jakarta Selatan, Minggu (23/2/2025).

    “Benar, diantaranya tentu ada posisi-posisi strategis, termasuk bendahara umum Yang baru saja berpulang ke Rahmatullah. Dan tentunya posisi-posisi lain yang juga kita persiapkan dengan baik,” sambung dia.

    Kendati begitu, AHY belum dapat mengungkap siapa sosok pengganti dari almarhum Renville yang wafat pada 14 Februari 2025 lalu.

    Dirinya hanya mengingatkan kalau, segala keputusan yang diambil dalam Kongres partai harus dijalankan.

    “Apapun yang menjadi amanah Kongres harus dijalankan yang jelas kami melihat masa depan Demokrat lima tahun ke depan,” kata dia.

    Terlebih, Partai Demokrat kata AHY, memiliki harapan untuk bisa berperan lebih baik dalam pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto.

    Kata dia, dengan posisi Partai Demokrat di pemerintahan saat ini, partai berlogo mercy tersebut, ingin berperan lebih khususnya di bidang pembangunan infrastruktur hingga ekonominya.

    “Demokrat tentu ingin menyukseskan Ingin menjadi bagian utama dari kesuksesan pembangunan bangsa ke depan Termasuk di bidang infrastruktur, sumber daya manusia, ekonomi dan semua aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara,” ucap Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI tersebut.

    “Tapi tentu tidak saya jelaskan sekarang, karena besok baru kongresnya nanti akan ada rekomendasi dan juga keputusan-keputusan strategis yang akan disampaikan besok,” tandas dia.

    Diketahui, Bendum DPP Partai Demokrat Renville Antonio meninggal dunia dalam insiden kecelakaan di ruas jalan di daerah Situbondo, Jawa Timur.

    Kejadian nahas itu terjadi saat Renville sedang mengendarai sepeda motor gede (moge) miliknya dan terlibat kecelakaan dengan mobil pikap.

    Berdasarkan informasi yang diterima, Renville meninggal dunia di lokasi kejadian pada Jumat 14 Februari 2025 pagi hari.

  • PDIP Pastikan Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo, tetapi Tak Mau Disebut Oposisi

    PDIP Pastikan Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo, tetapi Tak Mau Disebut Oposisi

    PDIP Pastikan Tetap di Luar Pemerintahan Prabowo, tetapi Tak Mau Disebut Oposisi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    PDI-P menegaskan, partainya akan tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
    Hal ini dianggap perlu dalam rangka menjalankan fungsi
    check and balance
    .
    Hal itu disampaikan Juru Bicara PDI-P Guntur Romli saat ditanya mengenai sikap partai, setelah Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P
    Hasto Kristiyanto
    ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    “Sejak rakernas V 2024 hingga detik ini, PDI Perjuangan tetap konsisten menjaga sikap politik ini. Kalau pun ada perubahan sikap politik, akan dibahas di Kongres nanti,” ujar Guntur kepada Kompas.com, Minggu (23/2/2025).
    Meski begitu, Guntur menekankan pihaknya tak mau menggunakan istilah oposisi, melainkan sebagai kekuatan penyeimbang dari kekuasaan pemerintahan.
    Menurut Guntur, posisi ini penting diambil PDI-P agar pemerintah tidak menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang.
    “Kami tidak mau menggunakan istilah oposisi tetapi sebagai kekuatan penyeimbang, menjaga
    checks and balances,
    pengawasan dan kontrol. Karena akan bahaya sekali kekuasaan tanpa pengawasan,” kata Guntur.
    “Ada adagium klasik dari Lord Acton:
    Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely.
    Kekuasaan tanpa
    checks and balances
    akan melahirkan absolutisme,” pungkasnya.
    Sebagai informasi, PDI-P sedang menjadi sorotan usai Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025).
    Diketahui, Hasto berstatus tersangka dalam dugaan kasus suap bersama eks kader PDI-P, Harun Masiku, dan juga perkara perintangan penyidikan.
    Setelah itu, Ketua Umum PDI-P,
    Megawati Soekarnoputri
    , menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retreat kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, selama sepekan pada 21-28 Februari 2025.
    Instruksi itu disampaikan Megawati melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK.
    “Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut, Kamis (20/2/2025).
    Megawati pun meminta kepada seluruh kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat menuju lokasi agar berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
    “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tegas Megawati.
    “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan
    stand by commander call
    ,” sambungnya.
    Dalam surat tersebut, Megawati juga menegaskan bahwa saat ini seluruh komando partai diambil alih oleh dirinya.
    Saat konferensi pers pernyataan sikap PDI-P soal penahanan Hasto pada Kamis malam, Ketua DPP PDI-P Komarudin Watubun menyatakan bahwa Megawati tidak menunjuk pengganti sementara Hasto sebagai Sekjen partai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PHK Massal Mengintai, Buruh Minta Prabowo Evaluasi Kinerja Menteri

    PHK Massal Mengintai, Buruh Minta Prabowo Evaluasi Kinerja Menteri

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Perindustrian, dan Menteri Ketenagakerjaan, seiring adanya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di industri elektronik.

    Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan, ketiga menteri tersebut harus bekerja secara maksimal untuk menggenjot daya saing industri nasional dan menghindari PHK puluhan hingga ratusan ribu buruh.

    “Bapak Presiden Prabowo Subianto harus segera mengevaluasi kinerja para menteri tersebut, bila tidak sanggup selayaknya diganti. Industri nasional harus diselamatkan agar terhindar dari PHK besar-besaran,” kata Said dalam keterangannya, dikutip Minggu (23/2/2025).

    Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian saat ini dijabat oleh Airlangga Hartarto dan Menteri Perindustrian dijabat oleh Agus Gumiwang Kartasasmita. Keduanya telah menempati posisi yang sama sejak 2019 atau pada saat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin.

    Sementara itu, posisi Menteri Ketenagakerjaan saat ini diemban oleh Yassierli sejak Oktober 2024 atau pada saat dimulainya pemerintahan Prabowo.

    Desakan itu disampaikan kalangan buruh usai PT Sanken Indonesia memastikan sekitar 400-an buruh akan di PHK pada Juni 2025. Penyebabnya, perusahaan tak lagi beroperasi di Indonesia dan kembali beroperasi di Jepang.

    Iqbal menyebut, perusahaan elektronik itu sudah lebih dulu mem-PHK 500 pekerja. Dengan demikian, kata dia, tutupnya pabrik Sanken di Indonesia telah mengakibatkan sekitar 900 orang buruh kehilangan pekerjaan. 

    Kondisi ini lanjut dia, tentu akan menambah angka pengangguran di Tanah Air. Mengingat, sebelumnya industri tekstil, garmen, dan sepatu juga telah mengalami PHK massal di 2024.

    Said juga mengingatkan, di akhir Desember 2024 atau awal Januari 2025, perusahaan elektronik asal Jepang lainnya yaitu PT Yamaha Music Indonesia telah merumahkan 400 orang buruh di Cibitung, Bekasi dan 700 orang buruh di Jakarta. Dengan demikian, total buruh PT Yamaha Music Indonesia yang telah dirumahkan mencapai 1.100 orang pada awal 2025.

    Dia mengungkap, PHK massal di 2 perusahaan Jepang ini, dengan alasan relokasi produksi ke negara asalnya yaitu Jepang, dan ada sebagian di relokasi ke China.

    “Ini menjadi alarm ancaman PHK besar-besaran di Indonesia khususnya sektor elektronik elektrik,” ujarnya. 

    Untuk itu, pihaknya menuntut pemerintah agar segera mengambil langkah antisipasi terhadap ancaman PHK puluhan ribu buruh di sektor elektronik elektrik dan ratusan ribu buruh yang sudah ter-PHK di sektor tekstil, garmen, dan sepatu sepanjang 2024. 

    “Bila tidak ada solusi dan langkah-langkah yang jelas dari pemerintah, maka bisa dipastikan angka pengangguran akan meningkat, PHK terjadi di mana-mana, dan industri nasional terancam bangkrut,” pungkasnya. 

  • PSI Sebut Danantara Tak Kebal Hukum, Yakin Bisa Pacu Ekonomi Tumbuh 8%

    PSI Sebut Danantara Tak Kebal Hukum, Yakin Bisa Pacu Ekonomi Tumbuh 8%

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memastikan bahwa peluncuran Danantara tak akan menjadi Super Holding BUMN yang memiliki kemampuan kebal hukum.

    Juru Bicara DPP PSI Kokok Dirgantoro optimistis dan mengklaim soal pertanggung jawaban, Danantara bukan lembaga yang kebal terhadap hukum seperti yang berkembang di lapangan.

    “Pengawasan tetap dilakukan oleh dewan pengawas Danantara juga oleh DPR. Jika terjadi keputusan bisnis yang melanggar aturan, ada konflik kepentingan hingga melanggar tata kelola perusahaan yang baik, tetap akan  ada proses hukum,” katanya kepada Bisnis, Minggu (23/2/2025).

    Oleh sebab itu, Kokok mengaku bahwa partainya menyambut baik ide pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.

    Menurutnya, badan tersebut merupakan wujud kreativitas untuk menyiasati kebutuhan internal dan situasi perekonomian global.

    “Di tengah kebutuhan internal dan situasi global yang menantang, terobosan baru yang kreatif dibutuhkan supaya perekonomian kita tetap sehat dan bahkan berkembang pesat. Pembentukan Danantara adalah salah satunya,” ucapnya.

    Sebagai badan pengelola investasi, Kokok menilai, Danantara akan melakukan pengelolaan aset negara untuk berinvestasi di proyek-proyek strategis. Aset tersebut akan lebih efisien, menghasilkan keuntungan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia

    “Dengan  pengelolaan yang profesional, kita layak mendukung ide ini. Kami di PSI yakin Danantara dapat berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen per tahun,” lanjutnya.

    Dia melihat bahwa terobosan strategis seperti pembentukan Danantara ini diperlukan untuk menunjang peningkatan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

    “Danantara adalah salah satu langkah strategis yang memperlihatkan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto punya daya adaptasi dan kreativitas untuk melaju menuju kemajuan,” pungkas Kokok.

    Sekadar informasi, menurut rencana, Danantara akan resmi diluncurkan pada Senin 24 Februari 2025.

  • Bersih-Bersih Bareng Prabowo, Mahasiswa Ikut Bergerak Lawan Korupsi

    Bersih-Bersih Bareng Prabowo, Mahasiswa Ikut Bergerak Lawan Korupsi

    Jakarta: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap tata kelola yang bersih lewat kebijakan efisiensi anggaran. Selain menghemat, langkah ini juga menutup celah korupsi tanpa memangkas belanja pegawai, layanan publik, atau bantuan sosial.
     

    “Semua pelayanan masyarakat tetap berjalan seperti biasa, tanpa ada gangguan yang merugikan rakyat,” kata Akademisi Unismuh Makassar, Ridwan Fawallang. Ia menegaskan efisiensi ini justru mengontrol anggaran agar tak disalahgunakan.
     

    Senada, Akademisi UMI Dr. Mohammad Arief menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. “Mahasiswa perlu dibekali pemahaman mendalam tentang kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan,” ujarnya.
     

    Mahasiswa pun mulai aktif mengawal kebijakan publik. Koordinator KMAK Sulselbar, Djusman AR, menilai mereka berperan strategis dalam pencegahan korupsi. “Dengan pendekatan kreatif dan moral, mereka bisa memengaruhi kebijakan publik serta membentuk budaya antikorupsi,” tuturnya.
     

    Ketatnya pengawasan anggaran dan meningkatnya peran mahasiswa diharapkan membawa Indonesia menuju era pemerintahan yang lebih transparan dan berintegritas.
     

    Jakarta: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap tata kelola yang bersih lewat kebijakan efisiensi anggaran. Selain menghemat, langkah ini juga menutup celah korupsi tanpa memangkas belanja pegawai, layanan publik, atau bantuan sosial.
     

    “Semua pelayanan masyarakat tetap berjalan seperti biasa, tanpa ada gangguan yang merugikan rakyat,” kata Akademisi Unismuh Makassar, Ridwan Fawallang. Ia menegaskan efisiensi ini justru mengontrol anggaran agar tak disalahgunakan.
     

    Senada, Akademisi UMI Dr. Mohammad Arief menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi. “Mahasiswa perlu dibekali pemahaman mendalam tentang kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan,” ujarnya.
     

    Mahasiswa pun mulai aktif mengawal kebijakan publik. Koordinator KMAK Sulselbar, Djusman AR, menilai mereka berperan strategis dalam pencegahan korupsi. “Dengan pendekatan kreatif dan moral, mereka bisa memengaruhi kebijakan publik serta membentuk budaya antikorupsi,” tuturnya.
     

    Ketatnya pengawasan anggaran dan meningkatnya peran mahasiswa diharapkan membawa Indonesia menuju era pemerintahan yang lebih transparan dan berintegritas.
     

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (WAN)

  • Prabowo & Pemimpin Redaksi Diskusi 6 Jam, Ini yang Dibahas

    Prabowo & Pemimpin Redaksi Diskusi 6 Jam, Ini yang Dibahas

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto bertemu dan berdiskusi dengan Pemimpin Redaksi (Pimred) serta tokoh-tokoh senior media di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (22/2/2025) selama kurang lebih 6 jam.

    Prabowo pun mengaku berdiskusi dengan Pimred selama enam jam. Adapun diskusi itu membahas berbagai isu serta kebijakan strategis.

    “Setelah hampir 20 bulan sejak pertemuan terakhir kita pada 18 Juni 2023, akhirnya hari ini kami kembali bertemu dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan selama enam jam,” tulis Prabowo melalui akun Instagram resminya, @prabowo.

    Presiden ke-8 RI itu berpendapat bahwa media memegang peran penting sebagai ujung tombak penyampaian informasi yang utuh dan tepercaya kepada masyarakat.

    Oleh karena itu, dia berharap diskusi dengan para pimpinan media itu dapat memperkuat sinergi dalam membangun bangsa.

    “Semoga pertemuan ini semakin memperkuat sinergi dan kontribusi media dalam membangun bangsa,” tutur Prabowo.

    Selain itu, dalam diskusi tersebut Prabowo menyampaikan sejumlah hal, salah satunya, perkembangan terkini Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara yang akan diluncurkan Senin (24/2/2025) besok. 

    Pada pemberitaan Senin (17/2/2025), Prabowo mengatakan  konsolidasi aset perusahaan pelat merah dilakukan dengan tujuan meningkatkan dan mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis.

    Presiden Prabowo SubiantoPerbesar

    “Optimalisasi pengolahan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional yang akan kita launching pada 24 Februari yang akan datang. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara,” kata Prabowo di Istana Negara, Senin (17/2/2025).

    Menurutnya, saat ini Danantara memiliki dana modal kelolaan mencapai US$900 miliar atau sekitar Rp14.715 triliun (asumsi kurs Rp16.350 per dolar AS). Dia pun mengungkapkan bahwa initial funding atau pendanaan awal Danantara diproyeksi mencapai US$20 miliar.

    “Kami berencana untuk memulai sekitar 15 hingga 20 proyek bernilai miliaran dolar, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi negara kami. Saya sangat yakin, saya sangat optimistis. Indonesia akan maju dengan kecepatan penuh,” kata Prabowo.

    Presiden ke-8 RI itu mengatakan bahwa semua proyek tersebut diharapkan akan berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%.

  • AHY: Prabowo akan hadiri penutupan Kongres Ke-6 Partai Demokrat

    AHY: Prabowo akan hadiri penutupan Kongres Ke-6 Partai Demokrat

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto, akan menghadiri penutupan Kongres Ke-6 Partai Demokrat pada 25 Februari 2025.

    “Insyaallah, Bapak Presiden, Prabowo Subianto, kami sudah haturkan undangan. Saya mendapat kabar beliau akan hadir pada saat penutupan,” kata AHY di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu.

    Selain Prabowo, kata dia, pihaknya juga mengundang ketua umum partai politik lainnya dan anggota Kabinet Merah Putih.

    “Harapannya ini menjadi kebersamaan Koalisi Indonesia Maju yang selalu dibangun atas rasa saling menghormati, saling menghargai, dan saling memberikan dukungan satu sama lain,” ucapnya.

    AHY yang saat ini menjabat Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu mengatakan bahwa dalam Kongres Ke-6 Partai Demokrat yang digelar pada 24–25 Februari 2025 nanti dibahas mengenai visi, misi, dan program-program yang akan dijalankan dalam lima tahun ke depan.

    Selain itu, kata dia, akan dibahas pula mengenai pemilihan ketua umum dan pengurus dewan pimpinan pusat (DPP) Partai Demokrat untuk periode 2025–2030, salah satunya posisi bendahara umum. Sebagai informasi, Bendahara Umum Partai Demokrat, Renville Antonio, meninggal dunia akibat kecelakaan pada 14 Februari 2025.

    “Tentu ada posisi-posisi strategis, termasuk bendahara umum yang baru saja berpulang ke Rahmatullah. Dan tentunya posisi-posisi lain yang juga kami persiapkan dengan baik,” ucapnya.

    Dirinya mengatakan bahwa Partai Demokrat lima tahun ke depan nantinya akan mengikuti arah pembangunan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Demokrat tentu ingin menyukseskan ingin menjadi bagian utama dari kesuksesan pembangunan bangsa ke depan, termasuk di bidang infrastruktur, sumber daya manusia, ekonomi, dan semua aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

    Diketahui, Partai Demokrat akan menggelar kongres ke-6 pada 24–25 Februari 2025 di Jakarta.

    Salah satu agenda utama dalam kongres tersebut adalah pembahasan mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • DPD Partai Demokrat dukung AHY kembali jadi ketua umum

    DPD Partai Demokrat dukung AHY kembali jadi ketua umum

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat mendukung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk kembali menduduki jabatan ketua umum periode 2025–2030.

    Hal tersebut disampaikan AHY usai menerima kunjungan silaturahmi dari Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia serta beberapa perwakilan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu.

    “Para ketua DPD dan DPC tadi menyampaikan harapannya agar saya bisa atau berkenan maju kembali sebagai ketua umum periode 2025–2030,” ucapnya.

    Atas aspirasi tersebut, AHY yang saat ini menjabat sebagai Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu menyatakan menerima dan siap untuk kembali memimpin Partai Demokrat.

    “Dengan itikad yang baik, saya menerima dan harapannya bisa menjalankan tugas dan amanah yang diberikan oleh seluruh kader untuk melanjutkan kepemimpinan yang telah dijalankan selama lima tahun berakhir ini,” ucapnya.

    Dirinya meyakini bahwa dengan dukungan, kebersamaan, dan semangat juang dari seluruh pimpinan dan kader, Partai Demokrat bisa bangkit dan semakin memiliki peran yang baik untuk Indonesia.

    Lebih lanjut, AHY mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas pula mengenai dinamika Partai Demokrat selama lima tahun terakhir.

    “Dimulai dari kongres tahun 2020. Ketika itu pertama kali dinyatakan lockdown pandemi COVID-19 sehingga tidak mudah, mobilitas sangat terbatas, dan kami harus fokus pada bantuan kemanusiaan yang bisa kami lakukan untuk masyarakat,” ujarnya.

    Selain itu, ada pula tantangan upaya pengambilalihan Partai Demokrat secara inkonstitusional. Dengan bersatu, kata dia, pihaknya mampu melawan karena ingin menjaga demokrasi di Indonesia.

    “Setelah itu ada fase-fase politik lain yang juga tidak mudah, penuh dengan tantangan. Kami dulu sebagai oposisi, tidak selalu mudah untuk mendapatkan peluang-peluang atau peran-peran yang baik di pemerintahan,” ucapnya.

    Meski melalui sejumlah hambatan, dirinya bersyukur bahwa takdir Tuhan telah membawa Partai Demokrat menjadi bagian penting pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    “Mudah-mudahan ini menambah semangat kita semuanya untuk Demokrat yang semakin kokoh ke depan dan punya peranan lebih baik untuk masyarakat,” ucapnya.

    Diketahui, Partai Demokrat akan menggelar kongres ke-6 pada 24–25 Februari 2025 di Jakarta. Salah satu agenda utama dalam kongres tersebut adalah penentuan ketua umum untuk periode 2025–2030.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Faizal Assegaf: Megawati Harus Gerak Cepat, Datangi KPK Seret Jokowi dan Keluarganya

    Faizal Assegaf: Megawati Harus Gerak Cepat, Datangi KPK Seret Jokowi dan Keluarganya

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat politik Faizal Assegaf kembali melontarkan kritik tajam terhadap situasi politik yang sedang memanas pasca pelantikan Kepala Daerah.

    Ia secara terbuka mendesak Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk segera mengambil langkah tegas dalam menghadapi manuver politik Jokowi dan keluarganya.

    Faizal memperingatkan bahwa jika PDIP terlalu lambat dalam merespons situasi politik, maka Jokowi dan keluarganya akan semakin bertindak semena-mena.

    “Bila PDIP lambat bergerak, jelas memberi ruang bagi Jokowi dan keluarganya akan bertindak lebih kurang ajar dan brutal,” ujar Faizal di X @faizalassegaf (22/2/2025).

    Lebih jauh, ia bahkan mendorong Megawati untuk memimpin langsung aksi massa dan menuntut keadilan terhadap apa yang ia sebut sebagai ketimpangan politik yang sedang terjadi.

    “Ibu Mega mesti berani turun ke jalan, mimpin jutaan kader PDIP datangi KPK,” cetusnya.

    Faizal bilang, langkah ini diperlukan untuk menuntut kesetaraan dan keadilan, termasuk menyeret Presiden Jokowi beserta keluarganya ke jalur hukum.

    Ia menuding bahwa dalang dari kekacauan yang berimbas ke pemerintahan Presiden Prabowo adalah adanya campur tangan Jokowi.

    “Tuntut kesetaraan dan keadilan, seret Jokowi dan keluarganya ke jalur hukum,” kuncinya.

    Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada seluruh kadernya melalui surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025).

    Instruksi ini berisi arahan strategis dalam menyikapi dinamika politik nasional yang semakin memanas.