Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Gerindra Jakarta Singgung Komitmen Prabowo Perjuangkan Program Prorakyat – Halaman all

    Gerindra Jakarta Singgung Komitmen Prabowo Perjuangkan Program Prorakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta memperingati HUT yang ke-17 bersama dengan masyarakat. Rangkaian kegiatan tersebut digelar di Padepokan Ciliwung, Jakarta Timur. 

    Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menjelaskan bahwa kegiatan ini sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bahwa Gerindra harus dekat dengan rakyat.

    Dalam kesempatan ini, Gerindra DKI Jakarta memberikan santunan Yatim dan Duafa, Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan membagikan sembako kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial.

    “Alhamdulillah hari ini kami Gerindra DKI Jakarta dapat kembali hadir di tengah-tengah masyarakat sesuai arahan ketua umum kami yaitu Bapak Prabowo Subianto, dalam rangka memperingati hari jadi Partai Gerindra yang ke-17,” ujar Ariza Patria dalam keterangannya, Minggu (23/2/2025)

    Selain santunan, pemeriksaan kesehatan gratis dan pembagian sembako, perayaan HUT Gerindra DKI Jakarta juga menyertakan kegiatan Bersih-bersih Sungai Ciliwung, Penanaman Pohon, Senam Gemoy dan Lomba Mewarnai Anak-anak.

    Ariza menegaskan bahwa pencapaian terbesar Gerindra di usia ke-17 adalah berhasil mengantarkan Ketua Umum Partai, Prabowo Subianto, sebagai Presiden Republik Indonesia.

    “Pada ulang tahun ke-17 ini, partai kita bersyukur bisa menempatkan kader terbaiknya sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau adalah Ketua Umum dan Ketua Pembina kami, H. Prabowo Subianto,” kata Ariza.

    Sementara itu, Sekretaris Gerindra DKI Jakarta, Rany Mauliani menyebutkan, dengan semangat ulang tahun ke-17, Gerindra DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam menjaga lingkungan serta memperjuangkan program-program pro-rakyat yang mendukung kemajuan Jakarta dan Indonesia.

    “HUT kami kali ini, tidak hanya kami isi dengan sejumlah kegiatan sosial, tetapi juga dengan kegiatan yang bermanfaat untuk melestarikan lingkungan seperti bersih-bersih sungai ciliwung dan menanam pohon” kata Rany.

    Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahunnya sebagai wujud nyata komitmen Partai Gerindra dalam mendukung pembangunan bangsa, terutama dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan rakyat, sejalan dengan visi dan misi partai dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

     

     

  • Industri Tekstil RI Pecah Jadi Dua, Saling Sikut Agar Tak Mati

    Industri Tekstil RI Pecah Jadi Dua, Saling Sikut Agar Tak Mati

    Jakarta –

    Pengusaha hulu tekstil nasional menghadapi masalah baru. Para pengusaha pecah jadi dua kubu akibat perbedaan kepentingan terkait kebijakan impor bahan baku untuk produksi benang poliester dan serat sintetis.

    Kepala Center of Industry, Trade, and Investment, Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio mengungkapkan ada dua kelompok di tengah hulu tekstil.

    Di satu sisi, ada kelompok yang mendukung kebijakan anti-dumping untuk membatasi impor dan mendorong industri lokal berkembang.

    Namun, di sisi lain, ada yang merasa bahwa proteksi berlebihan akan menyebabkan kelangkaan bahan baku yang berujung pada lesunya sektor hilir.

    Di lapangan, saat ini beberapa produsen besar mulai menghentikan produksi poliester mereka dan beralih ke impor bahan baku. Beberapa perusahaan besar yang sebelumnya beroperasi penuh dalam rantai produksi dari bahan mentah hingga produk jadi, kini memilih menghentikan lini produksi mereka dan membeli chip impor.

    “Industri tidak hanya sulit untuk menjual produknya di pasar domestik, tetapi yang terjadi juga pada akhirnya perang di antara sesama para pelaku domestik. Ini terjadi karena kebijakan importasi kita, kebijakan importasi yang dibiarkan begitu saja,” ujar Andry dalam keterangannya, Minggu (23/2/2025).

    Masalah ini telah menimbulkan dilema bagi industri tekstil. Bila impor dibiarkan tanpa proteksi, maka produsen lokal akan semakin terpinggirkan. Akan tetapi jika impor dibatasi, akan terjadi kekurangan bahan baku di dalam negeri akibat banyaknya pabrik yang berhenti produksi.

    Menurutnya, kebijakan impor yang tidak berpihak pada industri tekstil dalam negeri ini merupakan konsekuensi dari regulasi yang tidak mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu menghilangkan mindset yang hanya mendukung salah satu sektor dalam industri tekstil, baik itu hulu maupun hilir.

    “Untuk mencapai hilirisasi diperlukan sektor hulu yang kuat. Kalau misalnya sektor hulunya tidak kuat, hilirisasinya malah ditopang oleh produk-produk impor. Dan itu menurut saya bukan mencerminkan ketahanan industri yang diharapkan oleh Presiden Prabowo,” tutur Andry.

    Lebih lanjut, Andry juga menyoroti ketidaksepahaman antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam merumuskan kebijakan yang mendukung industri tekstil nasional.

    Perbedaan fokus di antara kedua kementerian tersebut selama ini justru menciptakan persaingan internal yang menghambat pertumbuhan industri.

    Hal ini tercermin dari ketidakjelasan Revisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Padahal regulasi terkait larangan terbatas ini dinantikan oleh pelaku industri agar mendapatkan perlindungan dan kepastian keberlangsungan usaha.

    “Berkali-kali rapat dilakukan antara Kemendag dan Kemenperin, tapi sampai sekarang belum ada aturan baru yang jelas. Padahal para pelaku industri sudah lama menunggu kepastian,” kata Andry.

    Menurutnya para pengusaha meminta kebijakan yang diambil dapat lebih berpihak pada industri domestik secara menyeluruh. Pemerintah diharapkan tidak hanya memberikan wacana terkait hilirisasi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mendukung ketahanan industri nasional.

    “Tentu harapannya adalah industri ini tetap solid. Perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya, para pelaku usaha di dalamnya harus tetap solid,” tegas Andry.

    (hal/kil)

  • Prabowo Luncurkan Danantara di Istana, Senin 24 Februari 2025 Besok – Page 3

    Prabowo Luncurkan Danantara di Istana, Senin 24 Februari 2025 Besok – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan peluncuran atau launching Daya Anagata Nusantara atau Danantara pada Senin, 24 Februari 2025. Hal itu dikonfirmasi oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.

    “Bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia akan meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025 pukul 10.00 WIB di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta,” tutur Yusuf dalam keterangan resminya, Minggu (23/2/2025).

    Menurut Yusuf, peluncuran Danantara akan diresmikan secara langsung oleh Prabowo Subianto, yang menjadi langkah negara dalam upaya pengelolaan investasi.

    “Peluncuran Danantara menandai era baru dalam transformasi pengelolaan investasi strategis negara,” jelas dia.

    Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, pihak Istana Negara pun mengundang awak media dalam rangka mengawal peluncuran Danantara.

    “Ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif,” Yusuf menandaskan.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, Danantara akan mengelola lebih dari 900 miliar dolar AS aset dalam pengelolaan (AUM).

    “Danantara, yang akan diluncurkan pada tanggal 24 Februari bulan ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kita ke dalam proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain,” ucap Prabowo saat menjadi keynote speaker di forum internasional World Government Summit secara daring di Dubai, Kamis (13/2/2025).

  • Kapolri Mohon Sukatani Jadi Duta Polri, Ngaku Niat Berbenah dan Berubah Jadi Lebih Baik

    Kapolri Mohon Sukatani Jadi Duta Polri, Ngaku Niat Berbenah dan Berubah Jadi Lebih Baik

    PIKIRAN RAKYAT – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menindaklanjuti usulan DPR RI, untuk menjadikan Band Sukatani duta Polri, buntut kisruh lagu viral Bayar Bayar Bayar yang mengkritik keras institusi tersebut.

    Mulanya, usulan tersebut datang dari Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil. Ia mendukung penuh Sukatani menjadi bagian dari Polri untuk menaikkan citra lembaga.

    Menyikapi hal itu, dalam rangka semangat perbaikan Korps Bhayangkara ke depan, Kapolri mengaminkan usulan menjadi langkah konkret.

    “Nanti kalau Band Sukatani berkenan, akan kami jadikan juri atau duta untuk Polri untuk terus membangun kritik demi koreksi dan perbaikan terhadap institusi serta konsep evaluasi secara berkelanjutan terhadap perilaku oknum Polri yang masih menyimpang,” kata Kapolri Sigit, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 23 Februari 2025.

    Jenderal bintang empat itu mengatakan bahwa usulan ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk berbenah menjadi lebih baik.

    “Ini bagian dari komitmen kami untuk terus berbenah menjadi organisasi yang bisa betul-betul adaptif menerima koreksi untuk bisa menjadi organisasi modern yang terus melakukan perubahan dan perbaikan menjadi lebih baik,” ucapnya.

    Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa kepolisian tidak antikritik dan menerima berbagai masukan yang diberikan oleh masyarakat.

    “Bagi kami, kritik terhadap Polri menjadi bentuk kecintaan masyarakat terhadap institusi Polri,” ujarnya.

    Gonjang-ganjing Lagu Sukatani untuk Polisi

    Sebagai informasi, band punk dari Purbalingga, Sukatani, melalui video yang diunggah di media sosial, menyampaikan permintaan maaf mereka kepada Polri terkait lagu Bayar Bayar Bayar.

    Dalam video tersebut, dua personel band, Muhammad Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, mengungkapkan permohonan maaf mereka kepada Kapolri dan institusi Polri atas lirik lagu yang sempat menjadi viral itu.

    Salah satu bagian dari lirik lagu tersebut berbunyi, “mau bikin SIM, bayar polisi, ketilang di jalan, bayar polisi.”

    “Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul Bayar Bayar Bayar yang liriknya bayar polisi, yang telah kami nyanyikan hingga menjadi viral. Lagu ini sebenarnya saya ciptakan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan,” kata Alectroguy.

    Alectroguy juga menyampaikan bahwa lagu tersebut sudah dihapus dari platform Spotify dan mengimbau agar pengguna media sosial yang telah mengunggah video dengan lagu tersebut untuk segera menghapusnya.

    “Dengan ini, saya mengimbau kepada semua pengguna platform media sosial yang telah memiliki lagu kami dengan judul Bayar Bayar Bayar, lirik lagu bayar polisi, agar menghapus dan menarik semua video yang menggunakan lagu kami karena apabila ada risiko di kemudian hari, sudah bukan tanggung jawab kami,” tuturnya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Buruh Sebut Aturan Kemasan Rokok Tanpa Identitas Bisa Picu PHK

    Buruh Sebut Aturan Kemasan Rokok Tanpa Identitas Bisa Picu PHK

    Jakarta –

    Pemerintah berencana mengetatkan aturan tembakau. Salah satunya adalah wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

    Aturan ini dinilai mengancam nasib pekerja industri tembakau nasional. Dampak kebijakan ini bertentangan dengan prinsip peningkatan lapangan pekerjaan yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI), Sudarto AS, menegaskan bahwa ekosistem industri tembakau menjadi tumpuan penyerapan kerja dalam jumlah besar dari hulu hingga hilir. Kebijakan yang tidak tepat terhadap industri tembakau dapat berdampak pada banyak pihak, dengan jutaan nyawa bergantung pada industri ini.

    “Industri tembakau dari hulu sampai hilir melibatkan pekerja yang sangat besar. Setiap kebijakan yang menekan industri tembakau dipastikan dapat berdampak besar terhadap keberlangsungan pekerja di dalamnya,” ujar dia dalam keterangannya ditulis Minggu (23/2/2025).

    Sudarto menambahkan bahwa dampak pandemi masih terasa hingga kini, dengan PHK besar-besaran di berbagai industri dan daya beli masyarakat yang menurun, menunjukkan bahwa kondisi industri secara umum belum pulih sepenuhnya. Oleh karena itu, kebijakan yang menekan industri, termasuk industri tembakau, tidak hanya tidak sejalan tetapi juga bertentangan dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    “Jika kebijakan penyeragaman kemasan rokok (tanpa identitas merek) ini dipaksakan, maka kondisi (industri) akan semakin parah dan berdampak pada PHK,” ujarnya.

    Sudarto mendesak pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap industri tembakau yang telah menyerap tenaga kerja secara signifkan dan meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat Indonesia. Industri tembakau juga berkontribusi besar dalam penerimaan negara.

    Menurut Sudarto, pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang dapat mempertahankan serta mengembangkan industri hingga menciptakan lapangan kerja baru. Kebijakan yang menekan industri dapat menghambat target pertumbuhan ekonomi yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga 2029.

    Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional, Tino Rahardian, menjelaskan bahwa penerapan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek di beberapa negara terbukti gagal menurunkan angka perokok dan malah merugikan negara. “Ini tidak ada dampak signifikan terhadap literasi masyarakat. Kebijakan ini sudah dilakukan negara lain dan tidak berhasil,” ujarnya.

    Tino merujuk hasil studi Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) pada 2024 yang menilai kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek akan membuat pemerintah mengalami kerugian ekonomi hingga Rp182,2 triliun. Kebijakan Kemenkes dinilai menimbulkan masalah baru, seperti PHK.

    Tino mengatakan, kebijakan Kemenkes tidak dilakukan secara hati-hati dan terkesan berjalan sendiri. Kebijakan seharusnya ditetapkan dengan semangat kolaboratif dan merangkul kementerian lain yang terkait.
    Kemenkes juga diminta untuk mengevaluasi kebijakannya, terutama karena penyusunan kebijakan ini dapat melawan keinginan Presiden Prabowo Subianto. Arah kebijakan pemerintahan saat ini mengharuskan industri memiliki manfaat dan dampak besar terhadap masyarakat.

    (kil/kil)

  • Prabowo-Gibran dan Semua Ketum Parpol Diundang Hadiri Penutupan Kongres Demokrat

    Prabowo-Gibran dan Semua Ketum Parpol Diundang Hadiri Penutupan Kongres Demokrat

    Prabowo-Gibran dan Semua Ketum Parpol Diundang Hadiri Penutupan Kongres Demokrat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Partai Demokrat mengundang Presiden
    Prabowo Subianto
    , Wakil Presiden
    Gibran Rakabuming Raka
    , Menteri Kabinet Merah Putih, dan seluruh Ketua Umum Partai Politik pada penutupan kongres partai, Selasa (25/2/2025).
    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Demokrat Teuku Riefky Harsya menjelaskan bahwa kongres partai akan berlangsung selama dua hari, yakni pada 24 dan 25 Februari 2025.
    Untuk hari pertama, seluruh agenda akan dimulai pada malam hari dan dikhususkan bagi internal partai.
    Salah satu agenda utamanya adalah pemilihan Ketua Umum Demokrat untuk periode 2025-2030.
    “Di sana akan ada sambutan dari Mas AHY sebagai Ketua Umum dan Pak SBY juga sebagai Ketua Majelis Tinggi. Kemudian rangkaian kongres akan dilakukan malam hari,” ujar Riefky di Cikeas, Bogor, Minggu (23/2/2025).
    Sementara untuk hari kedua, kata Riefky, akan menjadi agenda penutupan yang akan dihadiri oleh tamu undangan atau eksternal partai.
    Meski begitu, Riefky belum menjelaskan siapa saja tamu undangan yang sudah menyatakan akan hadir dalam kongres tersebut.
    “Dimulai pukul 19.00 WIB yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Pak Gibran, kemudian juga Kabinet Merah Putih, serta mengundang para Ketua Umum Parpol Parlemen maupun Non-Parlemen,” kata Riefky.
    Diberitakan sebelumnya, sejumlah ketua DPD dan DPC Demokrat mendatangi kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat
    Susilo Bambang Yudhoyono
    di Cikeas, Bogor, pada Minggu (23/2/2025).
    Sebelum menemui SBY, puluhan pengurus partai itu juga berkunjung ke kediaman Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Minggu pagi.
    Adapun kunjungan ini dalam rangka silaturahmi sekaligus pernyataan dukungan terhadap SBY dan AHY menjelang Kongres Demokrat yang akan berlangsung pada 24-25 Februari 2025.
    Diketahui, AHY didukung untuk kembali menjadi Ketua Umum Demokrat 2025-2030.
    Sedangkan SBY mendapatkan dukungan agar kembali menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PSI Nilai Kehadiran Danantara Jadi Terobosan Kreatif Jaga Perekonomian Negara – Page 3

    PSI Nilai Kehadiran Danantara Jadi Terobosan Kreatif Jaga Perekonomian Negara – Page 3

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025 mendatang. Ini disebut sebagai pengelolaan BUMN menjadi lebih kuat.

    Hal tersebut disampaikan Prabowo usai menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih (KMP). Pengelolaan BUMN diketahui menjadi salah satu perhatiannya.

    “Optimalisasi pengelolaan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu (badan) dana investasi nasional yang akan kita launching tanggal 24 Februari yang akan datang yaitu Danantara,” ungkap Prabowo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin 17 Februari 2025.

    Dia melihat perusahaan pelat merah sebagai salah satu pilar kekuatan ekonomi nasional. Maka dari itu, diperlukan pengelolaan yang lebih kuat.

    “Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN itu nanti akan dikelola,” ucapnya.

    Dia membeberkan filosofi nama Daya Anagata Nusantara (Danantara). Daya melambangkan kekuatan, Anagata melambangkan masa depan, dan Nusantara sebagai cerminan Tanah Air Indonesia.

    Dia berharap, pengelolaan investasi BUMN lewat Danantara bisa bermanfaat bagi generasi penerus bangsa.

    “Jadi artinya Danantara ini kekuatan ekonomi, dana investasi yang merupakan energi, kekuatan masa depan Indonesia kekayaan negara, dikelola, dihemat untuk anak dan cucu kita,” tandasnya.

     

  • Wakil Ketua DPD KAI DKI Jakarta Dukung Tjokorda Ngurah Agung Jabat Jaksa Agung

    Wakil Ketua DPD KAI DKI Jakarta Dukung Tjokorda Ngurah Agung Jabat Jaksa Agung

    JAKARTA – Bursa calon Jaksa Agung kembali ramai dibicarakan khalayak umum. Dukungan kepada Tjokorda Ngurah Agung Kusumayudha pun mengalir deras. Salah satunya dari Wakil Ketua Kongres Advokad Indonesia (KAI) DKI Jakarta, Adv Umar Abdul Aziz.

    Adv Umar Abdul Aziz menyebut bahwa Tjokorda merupakan sosok berintegritas tinggi, keahlian hukum yang mumpuni, dan tegas. Karakter inilah yang dibutuhkan Presiden Prabowo Subianto untuk dijadikan ‘imam’ penegakan hukum.

    “Tantangan ke depan untuk penegakan hukum sangat kuat. Saya menilai bahwa Pak Tjokorda mampu mengawal penegakan hukum bila Presiden memberikan amanah untuk menjabat Jaksa Agung. Pengalamannya sudah sangat teruji,” ujar Adv Umar Abdul Aziz.

    Tjokorda Ngurah Agung Kusumayudha. (Ist)

    Umar yang juga tokoh masyarakat Jakarta Barat mengungkapkan, bahwa Tjokorda juga mengantongi latar belakang pendidikan sesuai bidangnya. Tjokorda mengantongi gelar Sarjana Hukum (S.H.), Magister Hukum (M.H.), serta Magister Sains (M.S.).

    Keahliannya dalam bidang hukum tercermin dalam berbagai posisi penting yang telah dijalani sepanjang kariernya. Pengalaman beliau di dunia hukum Indonesia, baik di pemerintahan maupun sektor hukum, mengukuhkan kemampuan analisisnya terhadap permasalahan hukum yang kompleks.

    Lebih dari itu, Tjokorda dikenal sebagai sosok yang sangat dihormati, baik oleh rekan sejawat maupun masyarakat umum. Kepribadiannya yang teguh, penuh komitmen terhadap keadilan, serta dedikasi yang tinggi terhadap tugas menjadikannya seorang yang sangat layak untuk menduduki jabatan strategis, seperti Jaksa Agung.

    Dalam kehidupan pribadi, Tjokorda menikah dengan Dr. Hj. Anna Mariana SH, MBA, seorang profesional sukses di bidang hukum dan bisnis. Dukungan istrinya yang berpendidikan tinggi memperkuat langkah Tjokorda dalam karier hukum dan pemerintahan.

  • Heikal Safar Bersyukur Banyak Aktivis HMI Masuk Pemerintahan Prabowo – Page 3

    Heikal Safar Bersyukur Banyak Aktivis HMI Masuk Pemerintahan Prabowo – Page 3

    Sekadar diketahui berikut ini jumlah rinciannya para kepala daerah yang telah dilantik Presiden Prabowo meliputi 33 orang gubernur dan 33 orang wakil gubernur. Sedangkan yang paling banyak jumlahnya adalah bupati sebanyak 363 orang dan 362 wakil bupati.

    Sementara, sebanyak 85 wali kota dan 85 wakil wali kota dari 481 daerah di 37 provinsi.

    “Alhamdulillh para kepala daerah yang sudah dilantik Presiden Prabowo, hingga saat ini mereka masih berada di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Dalam rangka mengikuti program pemerintah Retret kepala daerah selama satu pekan ke depan,” tutur Heikal.

    Lebih lanjut, Heikal mengatakan, para kepala daerah dilantik berasal dari berbagai latar belakang, antara lain, politisi, birokrat, pengusaha, tokoh agama, akademisi hingga aktivis termasuk aktivis HMI ada 15 menteri serta wamen dan 57 gubernur, bupati hingga wali kota.

    “Mereka semuanya aktivis HMI. Alhamdulillah telah berhasil mengungguli lawan-lawan politiknya dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak yang digelar pada 27 November 2024 lalu,” ungkap Heikal.

    Bendum Yayasan FAAHMI Heikal menambahkan, para peserta Pilkada 2024 yang telah dilantik Presiden Probowo kini sudah sah mengemban amanah sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah di Indonesia tersebut ada 15 menteri serta wamen dan 57 gubernur, bupati hingga wali kota dari aktivis HMI.

    HMI merupakan organisasi mahasiswa Islam yang didirikan pada tanggal 5 Februari 1947 di Yogyakarta oleh Lafran Pane dan beberapa mahasiswa Sekolah Tinggi Islam (STI) di Yogyakarta.

  • Diresmikan Besok, Danantara Jadi Investasi Nasional untuk Masa Depan Indonesia

    Diresmikan Besok, Danantara Jadi Investasi Nasional untuk Masa Depan Indonesia

    Jakarta, BeritaSatu.com – Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara, yang lebih dikenal dengan nama Danantara, akan resmi diluncurkan pada Senin (24/2/2025) oleh Presiden Prabowo Subianto. Danantara akan mengelola seluruh aset perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam satu dana investasi nasional.

    “Danantara, yang akan diluncurkan pada tanggal 24 Februari ini, akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara kami ke dalam proyek-proyek berdampak tinggi dan berkelanjutan di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lainnya,” ujar Presiden Prabowo di YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (23/2/2025).

    Sebelumnya, badan investasi tersebut direncanakan diresmikan pada akhir 2024. Namun, Prabowo menekankan pentingnya payung hukum terlebih dahulu untuk mendukung kelancaran operasionalnya.

    Danantara akhirnya disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 4 Februari 2025. Pembentukan Danantara mengacu pada perubahan ketiga atas Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

    Sebagai langkah awal, sudah ada tujuh BUMN yang bergabung dalam Danantara, yaitu PT Pertamina, PT PLN, BRI, BNI, Bank Mandiri, PT Telkom, dan MIND ID.

    “Menurut evaluasi awal kami, dana ini akan memiliki aset yang dikelola lebih dari US$900 miliar,” tambah Prabowo.

    Pemerintah menargetkan aset yang dikelola oleh Danantara nantinya dapat mencapai lebih dari US$900 miliar dengan nilai investasi awal yang disiapkan sebesar US$20 miliar atau setara Rp 325,8 triliun. Diharapkan seluruh proyek yang dikelola oleh Danantara dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8% per tahun.

    Sebagai perbandingan, negara Singapura memiliki badan investasi serupa, yaitu Temasek Holdings Limited, yang berperan mirip dengan Indonesia Investment Authority (INA). Namun, Danantara akan berperan lebih luas karena tidak hanya mengelola aset tertentu, tetapi juga mengonsolidasikan seluruh aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian.