Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Prabowo Mau Gedung DPR di IKN Dilengkapi Galeri Museum

    Prabowo Mau Gedung DPR di IKN Dilengkapi Galeri Museum

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto meminta agar desain gedung legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) dilengkapi dengan galeri atau museum di area lobi. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti sekaligus Ketua Tim Penguatan Basic Design IKN.

    Diana mengatakan Prabowo telah meminta beberapa hal mengenai desain gedung legislatif dan yudikatif di IKN. Diana menyebut Prabowo ingin Ruang Sidang Paripurna menggunakan desain modern dengan ciri khas Indonesia.

    “Ada beberapa arahan seperti misalnya Ruang Sidang Paripurna yang akan disesuaikan supaya modern namun tetap mencerminkan ciri khas Indonesia. Beberapa alternatif desain disiapkan terutama penyesuaian bentuk atap,” kata Diana dalam keterangannya, dikutip Minggu (23/2/2025).

    Lebih lanjut, Prabowo juga ingin melengkapi dengan galeri atau museum di kawasan lobi. Prabowo meminta kepada Diana agar melihat referensi dari Gedung Parlemen India untuk interiornya.

    “Presiden juga menyampaikan untuk melengkapi kawasan entrance atau lobby dengan galeri atau museum. Mengenai interior, beliau juga menyampaikan untuk melihat referensi dari Gedung Parlemen India, karena banyak kesamaan terkait penggunaan ornamen dan ukiran. Tentunya akan kami tindaklanjuti dan siapkan beberapa referensi penyesuaian desainnya,” jelas Diana.

    Selain itu, pihaknya juga akan meningkatkan pemanfaatan solar panel pada gedung-gedung perkantoran legislatif dan yudikatif di IKN dari semula 4% menjadi sekitar 11%. Sementara, untuk desain gedung yudikatif, Diana menyebut akan menyesuaikan desainnya dengan gedung legislatif.

    Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. Basuki menyebut desain gedung legislatif itu sudah disetujui Prabowo dan tinggal difinalisasikan.

    “Tadi memang setelah selesai yang di-review desain itu yang di-review adalah desainnya. Desain pembangunan legislatif yang terutama untuk sidang paripurnanya dan sudah disetujui oleh Bapak Presiden bentuknya. Sekarang sedang mau difinalkan dan kami akan asistensi lagi pada beliau melalui Pak Menko,” ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/2/2025), dikutip dari detikNews.

    (kil/kil)

  • Prabowo Fiks Sahkan Danantara Senin 24 Februari 2025, Pengawas Jokowi Cs hingga Ormas Agama

    Prabowo Fiks Sahkan Danantara Senin 24 Februari 2025, Pengawas Jokowi Cs hingga Ormas Agama

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.

    Pengesahan lembaga tersebut sudah dijadwalkan berlangsung pukul 10.00 WIB esok hari. Hal ini dikonfirmasi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.

    Yusuf memastikan bahwa Presiden Prabowo sendiri yang akan mengumumkan dan meresmikan berdirinya BPI Danantara.

    “Bapak Presiden Republik Indonesia akan meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025, pukul 10.00 WIB di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta. Peluncuran Danantara akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” kata Yusuf Permana, Minggu, 23 Februari 2025.

    “Ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Astacita, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif,” ujarnya menambahkan.

    Yusuf menyampaikan bahwa acara peluncuran Danantara akan terbuka untuk umum, dan wartawan dari Istana Kepresidenan dipersilakan untuk meliput peresmian tersebut.

    Prabowo: Pengawas Eks Presiden sampai Ormas Agama

    Presiden Prabowo pertama kali mengumumkan rencana peluncuran Danantara saat berbicara di World Governments Summit pada 14 Februari 2025, dan menyebutkan bahwa Danantara akan diresmikan pada 24 Februari 2025.

    Danantara, yang akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia, diperkirakan akan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS. Sementara itu, dana awal untuk Danantara diproyeksikan mencapai 20 miliar dolar AS.

    Presiden menyatakan bahwa dana yang dikelola Danantara akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak besar di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

    Selain itu, pada acara partainya yang dihadiri pada 15 Februari 2025, Presiden juga mengajak mantan presiden dan pemimpin organisasi keagamaan untuk turut mengawasi pengelolaan dana Danantara.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua Presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi,” kata Prabowo. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Menkum: Keputusan Pemberian Amnesti 7 KKB di Tangan Presiden – Page 3

    Menkum: Keputusan Pemberian Amnesti 7 KKB di Tangan Presiden – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya telah menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait adanya usulan narapidana (napi) anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB) untuk diberi amnesti.

    Hal tersebut, kata dia, disampaikan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

    “Saya sudah laporkan ke Bapak Presiden lewat Mensesneg dan juga kepada Pak Seskab bahwa ada usulan untuk menambah, memberi amnesti kepada KKB sebanyak tujuh orang yang ada di Makassar,” kata Supratman saat acara Pengayoman Run 2025 di Jakarta, Minggu (23/2/2025), seperti dilansir dari Antara.

    Adapun narapidana anggota KKB yang diusulkan untuk diberikan amnesti merupakan tujuh narapidana yang ditahan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) di Makassar, sebagaimana usulan yang disampaikan oleh anggota Komisi XIII DPR RI saat rapat bersama Menkum RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta 17 Februari 2025.

    Dia mengatakan bahwa tujuh narapidana yang diusulkan untuk diberikan amnesti itu tidak termasuk dalam daftar 19.337 narapidana yang lolos verifikasi dan asesmen pemberian amnesti tahap awal.

    Di mana, pemberian amnesti tahap awal sedianya diberikan kepada narapidana dengan salah satu kategorinya ialah narapidana makar tanpa senjata. “Karena itu nanti pengusulannya secara terpisah,” ucapnya.

    Untuk itu, dia menekankan keputusan pemberian amnesti kepada tujuh narapidana anggota KBB yang diusulkan tersebut pada akhirnya berada di tangan presiden.

    “Keputusannya ada di tangan Presiden,” kata dia.

    Sebelumnya, anggota Komisi XIII DPR RI Tonny Tesar mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pula pemberian amnesti kepada narapidana yang merupakan anggota KKB.

    Dia mengaku sempat berkunjung ke salah satu lapas di Makassar dan menemukan tujuh orang tahanan anggota KKB yang telah menyatakan diri akan kembali kepada NKRI.

    “Tujuh orang yang bersenjata di lapas Makassar itu telah membuat surat pernyataan, dan akan mendeklarasikan untuk kembali ke pangkuan NKRI,” kata legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Papua itu.

  • SBY Minta Demokrat Tetap Kritik Kebijakan Pemerintahan Prabowo yang Kurang Tepat

    SBY Minta Demokrat Tetap Kritik Kebijakan Pemerintahan Prabowo yang Kurang Tepat

    SBY Minta Demokrat Tetap Kritik Kebijakan Pemerintahan Prabowo yang Kurang Tepat
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Majelis Tinggi
    Partai Demokrat

    Susilo Bambang Yudhoyono
    (
    SBY
    ) meminta seluruh kader partainya tak ragu mengkritik kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto jika tak berorientasi pada kepentingan rakyat.
    Presiden ke-6 RI itu memahami, Demokrat sebagai bagian dari pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan mengawal kebijakan pemerintah.
    “Demokrat harus konsisten. Apakah kita berada di oposisi, dulu pernah, atau setelah kita berada di pemerintahan ya kita dukung Pak Prabowo agar sukses, etikanya begitu,” ujar SBY saat menemui Ketua DPD Demokrat se-Indonesia di Cikeas, Bogor, Minggu (23/2/2025).
    Namun, dia menekankan bahwa Demokrat tetap harus mencari dan memanfaatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi rakyat jika ada kebijakan yang dianggap kurang tepat.
    “Manakala tanpa disadari ada kebijakan pemerintah yang mungkin sedikit kurang pas dan barangkali bertentangan dengan aspirasi rakyat. Kawan yang setia, pengawal sejati, mendukung penuh, loyal penuh, tetap-tetap punya ruang untuk menyampaikan itu. Itulah menurut pendapat saya politik yang konstruktif,” tutur SBY.
    SBY berpandangan, stabilitas nasional dan kesejahteraan rakyat akan bisa terwujud apabila Demokrat tetap menjalankan peran-peran tersebut.
    “Saya kira negeri ini akan aman dan damai. Rakyatnya makin mendapatkan kesejahteraan. Pemerintahnya pusat dan daerah adil, kalau itu semua kita junjung tinggi dan kita laksanakan,” pungkasnya.
    Diberitakan sebelumnya, sejumlah ketua DPD dan DPC Demokrat mendatangi kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, pada Minggu (23/2/2025).
    Sebelum menemui SBY, puluhan pengurus partai itu juga berkunjung ke kediaman Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Minggu pagi.
    Adapun kunjungan ini dalam rangka silaturahmi sekaligus pernyataan dukungan terhadap SBY dan AHY menjelang Kongres Demokrat yang akan berlangsung pada 24-25 Februari 2025.
    Diketahui, AHY didukung untuk kembali menjadi Ketua Umum Demokrat 2025-2023. Sedangkan SBY mendapatkan dukungan agar kembali menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • PT PP Gelar Program Bekal PPintar: Makan Bergizi di Cilincing dan Tarakan – Page 3

    PT PP Gelar Program Bekal PPintar: Makan Bergizi di Cilincing dan Tarakan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Selaras dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, PT PP (Persero) Tbk. (PTPP) menggelar program Bekal PPintar: Makan Bergizi di SDN 06 Pagi Cilincing, Jakarta Utara, dan Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyat, Tarakan, Kalimantan Utara.

    Di dua lokasi tersebut, PT PP membagikan 328 paket makanan bergizi. Sebanyak 156 paket diberikan kepada anak yatim piatu di SD 06 Pagi Cilincing dan 172 lainnya dibagikan kepada murid dan pengurus Pondok Pesantren Darud Da’wah Wal Irsyat, Tarakan, Kalimantan Utara.

    Program ini tidak hanya sebatas pemberian makanan, tetapi menjadi bagian dari komitmen PTPP dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam aspek Quality Education, No Poverty, dan Partnership for the Goals.

    Tak hanya itu, program tersebut juga menjadi kontribusi PT PP dalam memastikan kecukupan gizi anak-anak sekolah sebagai fondasi untuk meningkatkan konsentrasi dan prestasi belajar.

    Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo mengungkapkan, melalui Rebuild Tomorrow Project PP berupaya menghadirkan inisiatif yang memberikan dampak berkelanjutan bagi masyarakat, termasuk dalam bidang pendidikan dan kesejahteraan anak-anak.

    “Program Bekal PPintar bukan hanya tentang membagikan makanan, tetapi tentang memastikan anak-anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat dan meraih prestasi,” ungkapnya.

    “Kami akan terus memperluas program-program serupa untuk menciptakan generasi penerus yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing,” imbuhnya.

  • Apa Saja Manfaat Danantara? Ini Penjelasannya – Page 3

    Apa Saja Manfaat Danantara? Ini Penjelasannya – Page 3

    Sebelumnya, FTSE Russell, yang merupakan penyedia berbagai jenis indeks pasar yang membantu memberikan gambaran yang akurat tentang keadaan pasar saat ini, menilai bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagat Nusantara atau BPI Danantara yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto, dapat memancing aliran modal ke Indonesia.

    Danantara diketahui akan mengelola aset senilai US$900 miliar atau sekitar Rp14.724 triliun. Hal ini dinilai dapat memancing aliran modal asing, salah satunya melalui foreign direct investment (FDI).

    Policy Director FTSE Russell, Wanming Du mengatakan investor asing akan tertarik dengan negara yang menginvestasikan kekayaan negaranya ke proyek infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan nasional.

    “Jika melihat contoh-contoh di masa lalu, di mana dana kekayaan negara berinvestasi pada, potensi infrastruktur dasar, yang membantu mendukung pertumbuhan ekonomi, mendukung pertumbuhan tersebut. Dan hal ini akan mendatangkan banyak hal [investor asing], investasi asing, FDI, misalnya,” ucap Wanming Du, dikutip Sabtu (22/2/2025).

    Ia menyampaikan bahwa investasi yang dilakukan tersebut akan dapat meningkatkan perkembangan bisnis dan menaikkan kontribusi terhadap indeks saham negara.

    Dia bahkan menyebut, dengan Asset Under Management (AUM) sebesar USD 900 miliar itu , Danantara akan menjadi sovereign wealth fund (SWF) terbesar ketujuh di dunia.

    Wanming Du pun menjelaskan bahwa saat ini banyak negara menggunakan sebagian kekayaan negara untuk meningkatkan sektor infrastruktur demi mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Terlebih, Danantara juga akan melakukan investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT).

    “Jadi menurut saya ini bagus, pastinya untuk pasar domestik,” ucapnya.

     

  • Profil Danantara yang Diresmikan Prabowo Besok: Ditolak di Indonesia, Diterima di Negeri Jiran – Halaman all

    Profil Danantara yang Diresmikan Prabowo Besok: Ditolak di Indonesia, Diterima di Negeri Jiran – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan lembaga baru yakni Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara). Peresmian akan digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Peresmian tersebut akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. “Peluncuran Danantara akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana, Minggu(23/2/2025).

    Menurut Yusuf peluncuran Danantara menandai era baru dalam transformasi pengelolaan investasi strategis negara. Peluncuran Danantara juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Asta Cita.

    “Yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif,” katanya.

    BPI Danantara baru saja dibentuk setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR.

    Nantinya, terdapat tujuh BUMN yang akan dikelola oleh Danantara pada tahap awal operasional. Ketujuh BUMN tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan Mining Industry Indonesia (MIND ID).

    Ketujuh BUMN ini dipilih karena merupakan yang memiliki kepemilikan aset terbesar dari total 47 BUMN yang ada saat ini. Selain itu, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), yang merupakan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia hasil bentukan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), juga akan bergabung dengan Danantara. 

    Dengan demikian, BPI Danantara akan menjadi badan yang mengelola aset-aset badan usaha milik negara (BUMN) jumbo yang nilainya mencapai 900 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14.670 triliun (kurs Rp 16.300).

    Sementara itu, investasi awal yang disiapkan mencapai 20 miliar dollar AS atau sekitar Rp 326 triliun. Dana ini bersumber dari efisiensi anggaran APBN.

    Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya alam serta aset-aset negara sehingga diharapkan badan ini dapat mendorong berbagai proyek yang memiliki dampak besar dan berkelanjutan bagi Indonesia. 

    Beberapa sektor yang menjadi fokus BPI Danantara mencakup energi terbarukan, pengembangan industri manufaktur, hilirisasi, dan pangan.

    Dikutip dari Indonesia.go.id, model pengelolaan Danantara adalah mengacu pada konsep Temasek Holdings Limited milik Singapura dan berperan serupa dengan Indonesia Investment Authority (INA).

    Namun, cakupan​ Danantara lebih luas karena tidak hanya mengelola aset tertentu, tetapi juga mengonsolidasikan aset-aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian agar lebih terintegrasi dan efisien.

    Danantara juga merupakan bagian dari warisan pemikiran ekonom visioner sekaligus ayah dari Prabowo Subianto yakni Sumitro Djojohadikusumo pada akhir 1980-an. Sumitro mengusulkan pengelolaan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk kepentingan investasi nasional.

    Menurut Sumitro, Danantara adalah investment trust yang juga berperan sebagai dana penjamin investasi atau guarantee fund. Dia bahkan membayangkan lembaga tersebut dapat membeli saham perusahaan swasta yang menguntungkan.

    Ide Sumitro tersebut ditolak oleh Menteri Keuangan J.B Sumarlin pada 16 Desember 1996. Menurut J.B Sumarlin, Indonesia belum membutuhkan lembaga pengelola laba BUMN.

    Meski ditolak di negeri sendiri, ide program Danantara justru mendapatkan tempat di Malaysia. Meski tidak menyebutnya secara langsung, pernyataan Sumitro merujuk pada Khazanah Nasional Berhad yang didirikan oleh pemerintah Malaysia pada 1993.

    Khazanah berfungsi sebagai induk perusahaan negara yang berperan sebagai lembaga investasi sekaligus dana penjamin, sesuai dengan gagasan Sumitro.

  • Alasan Listyo Sigit Ingin Jadikan Band Sukatani Duta Polri, Imbas Lagu ‘Bayar Bayar Bayar’ Viral

    Alasan Listyo Sigit Ingin Jadikan Band Sukatani Duta Polri, Imbas Lagu ‘Bayar Bayar Bayar’ Viral

    TRIBUNJATIM.COM – Lagu Bayar Bayar Bayar belakangan ini viral di media sosial.

    Imbas viralnya video tersebut, Listyo Sigit berencana jadikan Band Sukatani sebagai Duta Polri.

    Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyatakan, pihaknya mengajak Band Sukatani untuk menjadi duta Polri seusai lagu karya Sukatani berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’ viral di media sosial.

    Sigit menyatakan, ajakan untuk Band Sukatani menjadi Duta Polri itu dalam rangka semangat melakukan perbaikan institusi serta mencegah terjadinya perilaku menyimpang seluruh personel.

    “Nanti kalau Band Sukatani berkenan akan kami jadikan Juri atau Band Duta untuk Polri terus membangun kritik demi koreksi dan perbaikan terhadap institusi dan juga konsep evaluasi secara berkelanjutan terhadap perilaku oknum Polri yang masih menyimpang,” kata Sigit dalam keterangannya kepada awak media, Minggu (23/2/2025).

    Terkait dengan ajakan tersebut, maka Sigit beranggapan kalau Polri menunjukkan sikap tidak anti-kritik. 

    Korps Bhayangkara saat ini menerima dan terbuka dengan seluruh bentuk saran dan masukan. 

    “Ini bagian dari komitmen kami untuk terus berbenah menjadi organisasi yang bisa betul-betul adaptif menerima koreksi untuk bisa menjadi organisasi modern yang terus melakukan perubahan dan perbaikan menjadi lebih baik,” tegas Sigit. 

    Lebih jauh, Kapolri memastikan, tidak pernah melarang ataupun membungkam siapapun yang menyalurkan hak kebebasan berekspresi.

    Mengingat kata dia, hal itu dijadikan refleksi diri bagi institusi yang dirinya pimpin tersebut

    “Dan bagi kami kritik terhadap Polri menjadi bentuk kecintaan masyarakat terhadap institusi Polri,” tandas Sigit.

    Sebelumnya, Band Sukatani tengah menjadi sorotan, seusai mengunggah video berisi permintaan maaf di akun sosial media Instagram miliknya, @sukatani.band.

    Grup musik asal Purbalingga ini mengatakan permintaan maaf mereka untuk Kapolri dan Lembaga Kepolisian Republik Indonesia.

    LAGU KRITIK POLISI – Kolase foto Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan band punk Sukatani yang menciptakan lagu kritikan terhadap Polri berjudul “Bayar Bayar Bayar”. Listyo Sigit Prabowo menyatakan, pihaknya mengajak Band Sukatani untuk menjadi Duta Polri seusai lagu karya Sukatani berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’ viral di media sosial. (Intisari/YouTube Kompas TV)

    Lewat unggahan instagram mereka, personel Sukatani mengatakan bahwa telah mencabut dan menarik lagu tersebut dari peredaran.

    Mereka para personel, Muhammad Syifa Al Lufti dengan nama panggung Alectroguy selaku gitaris, dan Novi Citra Indriyati nama panggung Twister Angel selaku vokalis mengatakan bahwa lagu Bayar Bayar Bayar mereka ciptakan untuk oknum polisi yang melanggar aturan.

    “Memohon maaf sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan Institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar Bayar Bayar yang liriknya ‘Bayar Polisi’ yang telah kami nyanyikan sehingga viral di beberapa platform media sosial.”

    Diketahui lagu tersebut telah diupload di platform Spotify, namun lagu tersebut kini tidak bisa diputar.

    “Melalui pernyataan ini saya telah mencabut dan menarik lagu ciptaan kami yang berjudul bayar bayar bayar lirik lagu bayar polisi.”

    “Dengan ini saya mengimbau kepada pengguna akun media sosial yang telah memiliki lagu kami dengan judul bayar bayar bayar agar menghapus dan menarik semua video menggunakan lagu kami dengan judul ‘Bayar Bayar Bayar’, karena apabila ada risiko di kemudian hari sudah bukan tanggung jawab kami dari Band Sukatani.”

    “Tolong segera dihapus video yang menggunakan lagu kami.”

    “Demikian pernyataan yang kami buat ini dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun kami buat secara sadar dan sukarela dan dapat saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa,” demikian bunyi pernyataan mereka.

    Berita Viral dan Berita Jatim lainnya

    Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com

  • Gerindra Jakarta Singgung Komitmen Prabowo Perjuangkan Program Prorakyat – Halaman all

    Gerindra Jakarta Singgung Komitmen Prabowo Perjuangkan Program Prorakyat – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta memperingati HUT yang ke-17 bersama dengan masyarakat. Rangkaian kegiatan tersebut digelar di Padepokan Ciliwung, Jakarta Timur. 

    Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menjelaskan bahwa kegiatan ini sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bahwa Gerindra harus dekat dengan rakyat.

    Dalam kesempatan ini, Gerindra DKI Jakarta memberikan santunan Yatim dan Duafa, Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan membagikan sembako kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial.

    “Alhamdulillah hari ini kami Gerindra DKI Jakarta dapat kembali hadir di tengah-tengah masyarakat sesuai arahan ketua umum kami yaitu Bapak Prabowo Subianto, dalam rangka memperingati hari jadi Partai Gerindra yang ke-17,” ujar Ariza Patria dalam keterangannya, Minggu (23/2/2025)

    Selain santunan, pemeriksaan kesehatan gratis dan pembagian sembako, perayaan HUT Gerindra DKI Jakarta juga menyertakan kegiatan Bersih-bersih Sungai Ciliwung, Penanaman Pohon, Senam Gemoy dan Lomba Mewarnai Anak-anak.

    Ariza menegaskan bahwa pencapaian terbesar Gerindra di usia ke-17 adalah berhasil mengantarkan Ketua Umum Partai, Prabowo Subianto, sebagai Presiden Republik Indonesia.

    “Pada ulang tahun ke-17 ini, partai kita bersyukur bisa menempatkan kader terbaiknya sebagai Presiden Republik Indonesia, beliau adalah Ketua Umum dan Ketua Pembina kami, H. Prabowo Subianto,” kata Ariza.

    Sementara itu, Sekretaris Gerindra DKI Jakarta, Rany Mauliani menyebutkan, dengan semangat ulang tahun ke-17, Gerindra DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam menjaga lingkungan serta memperjuangkan program-program pro-rakyat yang mendukung kemajuan Jakarta dan Indonesia.

    “HUT kami kali ini, tidak hanya kami isi dengan sejumlah kegiatan sosial, tetapi juga dengan kegiatan yang bermanfaat untuk melestarikan lingkungan seperti bersih-bersih sungai ciliwung dan menanam pohon” kata Rany.

    Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahunnya sebagai wujud nyata komitmen Partai Gerindra dalam mendukung pembangunan bangsa, terutama dalam aspek kesehatan dan kesejahteraan rakyat, sejalan dengan visi dan misi partai dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

     

     

  • Industri Tekstil RI Pecah Jadi Dua, Saling Sikut Agar Tak Mati

    Industri Tekstil RI Pecah Jadi Dua, Saling Sikut Agar Tak Mati

    Jakarta –

    Pengusaha hulu tekstil nasional menghadapi masalah baru. Para pengusaha pecah jadi dua kubu akibat perbedaan kepentingan terkait kebijakan impor bahan baku untuk produksi benang poliester dan serat sintetis.

    Kepala Center of Industry, Trade, and Investment, Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio mengungkapkan ada dua kelompok di tengah hulu tekstil.

    Di satu sisi, ada kelompok yang mendukung kebijakan anti-dumping untuk membatasi impor dan mendorong industri lokal berkembang.

    Namun, di sisi lain, ada yang merasa bahwa proteksi berlebihan akan menyebabkan kelangkaan bahan baku yang berujung pada lesunya sektor hilir.

    Di lapangan, saat ini beberapa produsen besar mulai menghentikan produksi poliester mereka dan beralih ke impor bahan baku. Beberapa perusahaan besar yang sebelumnya beroperasi penuh dalam rantai produksi dari bahan mentah hingga produk jadi, kini memilih menghentikan lini produksi mereka dan membeli chip impor.

    “Industri tidak hanya sulit untuk menjual produknya di pasar domestik, tetapi yang terjadi juga pada akhirnya perang di antara sesama para pelaku domestik. Ini terjadi karena kebijakan importasi kita, kebijakan importasi yang dibiarkan begitu saja,” ujar Andry dalam keterangannya, Minggu (23/2/2025).

    Masalah ini telah menimbulkan dilema bagi industri tekstil. Bila impor dibiarkan tanpa proteksi, maka produsen lokal akan semakin terpinggirkan. Akan tetapi jika impor dibatasi, akan terjadi kekurangan bahan baku di dalam negeri akibat banyaknya pabrik yang berhenti produksi.

    Menurutnya, kebijakan impor yang tidak berpihak pada industri tekstil dalam negeri ini merupakan konsekuensi dari regulasi yang tidak mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Oleh karena itu, pemerintah dinilai perlu menghilangkan mindset yang hanya mendukung salah satu sektor dalam industri tekstil, baik itu hulu maupun hilir.

    “Untuk mencapai hilirisasi diperlukan sektor hulu yang kuat. Kalau misalnya sektor hulunya tidak kuat, hilirisasinya malah ditopang oleh produk-produk impor. Dan itu menurut saya bukan mencerminkan ketahanan industri yang diharapkan oleh Presiden Prabowo,” tutur Andry.

    Lebih lanjut, Andry juga menyoroti ketidaksepahaman antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam merumuskan kebijakan yang mendukung industri tekstil nasional.

    Perbedaan fokus di antara kedua kementerian tersebut selama ini justru menciptakan persaingan internal yang menghambat pertumbuhan industri.

    Hal ini tercermin dari ketidakjelasan Revisi Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Padahal regulasi terkait larangan terbatas ini dinantikan oleh pelaku industri agar mendapatkan perlindungan dan kepastian keberlangsungan usaha.

    “Berkali-kali rapat dilakukan antara Kemendag dan Kemenperin, tapi sampai sekarang belum ada aturan baru yang jelas. Padahal para pelaku industri sudah lama menunggu kepastian,” kata Andry.

    Menurutnya para pengusaha meminta kebijakan yang diambil dapat lebih berpihak pada industri domestik secara menyeluruh. Pemerintah diharapkan tidak hanya memberikan wacana terkait hilirisasi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar mendukung ketahanan industri nasional.

    “Tentu harapannya adalah industri ini tetap solid. Perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya, para pelaku usaha di dalamnya harus tetap solid,” tegas Andry.

    (hal/kil)