Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Danantara adalah terobosan kreatif guna jaga perekonomian negara

    Danantara adalah terobosan kreatif guna jaga perekonomian negara

    Sejumlah karyawan mengobrol di depan Gedung Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Jakarta, Jumat (7/2/2025). ANTARA FOTO/Reno Esnir

    PSI: Danantara adalah terobosan kreatif guna jaga perekonomian negara
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Minggu, 23 Februari 2025 – 16:02 WIB

    Elshinta.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Badan Pengelola Investasi “Daya Anagata Nusantara” (Danantara) adalah terobosan kreatif guna menjaga perekonomian negara dan menyiasati situasi perekonomian global.

    “Di tengah kebutuhan internal dan situasi global yang menantang, terobosan baru yang kreatif dibutuhkan supaya perekonomian kita tetap sehat dan bahkan berkembang pesat. Pembentukan Danantara adalah salah satunya,” kata Juru Bicara DPP PSI Kokok Dirgantoro dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    Menurutnya, terobosan strategis seperti pembentukan Danantara ini diperlukan guna menunjang peningkatan ekonomi nasional jangka panjang.

    “Danantara adalah salah satu langkah strategis yang memperlihatkan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto punya daya adaptasi dan kreativitas untuk melaju menuju kemajuan,” katanya.

    Sebagai badan pengelola investasi, ujar Kokok, Danantara akan mengelola aset negara untuk diinvestasikan pada proyek-proyek strategis. Dengan begitu, aset negara akan lebih efisien, menghasilkan keuntungan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Dengan pengelolaan yang profesional, kita layak mendukung ide ini. Kami di PSI yakin Danantara dapat berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional hingga delapan persen per tahun,” ucapnya.

    Adapun terkait pertanggungjawaban, Kokok mengingatkan bahwa Danantara bukan lembaga kebal hukum.

    “Pengawasan tetap dilakukan oleh dewan pengawas Danantara dan juga oleh DPR. Jika terjadi keputusan bisnis yang melanggar aturan, ada konflik kepentingan hingga melanggar tata kelola perusahaan yang baik, tetap akan ada proses hukum,” ujarnya.

    Diketahui, Presiden RI Prabowo Subianto rencananya akan meluncurkan Danantara secara resmi pada Senin (24/2).

    “Menurut evaluasi awal, Danantara akan mengelola lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat (AS) aset dalam pengelolaan (AUM),” kata Prabowo dalam pidatonya pada World Governments Summit 2025 (14/2).

    Kepala Negara juga mengungkapkan bahwa initial funding atau pendanaan awal Danantara diproyeksikan mencapai 20 miliar dolar AS pada tahun ini.

    Sumber : Antara

  • Apakah Akan Seperti Skandal Keuangan Terbesar di Dunia 1MDB Malaysia?

    Apakah Akan Seperti Skandal Keuangan Terbesar di Dunia 1MDB Malaysia?

    PIKIRAN RAKYAT – Danantara (Daya Anagata Nusantara) adalah langkah konkret Indonesia mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8 persen dan nol persen kemiskinan menurut Presiden Prabowo Subianto.

    Menurut Kajian Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), dengan Danantara program hilirisasi tak akan lagi bergantung realisasi investasi asing.

    Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dilansir CEIC, saat ini sektor hilirisasi adalah kontributor utama peningkatan investasi asing.

    Danantara diharapkan mengelola investasi dan aset negara lebih efektif sebagai kunci utama transformasi ekonomi, mengurangi ketergantungan utang dan kekayaan nasional bekerja cerdas.

    Konsep

    Indonesia mengandalkan ekspor bahan mentah, akibatnya neraca transaksi terpuruk jika harga komoditas global turun. Konsepnya jangan sekadar mengekspor bijih nikel, olah dulu jadi baterai litium dan kendaraan listrik.

    Jangan jual mentah bauksit, kembangkan jadi panel surya dan komponen otomotif. Langkah ini mulai menunjukkan hasil, ekspor produk nikel Indonesia meningkat dari 2 persen jadi 12 persen dari total ekspor nasional bukti nilai tambah memberi dampak konkret 2001-2022.

    Danantara dibentuk guna mengelola aset dan investasi negara agar proses hilirisasi tak lagi bergantung pada modal asing.

    Idealnya akan menjadi katalis untuk industri bernilai tambah tinggi, membuka lapangan kerja baru dan mendorong inovasi teknologi dalam negeri. Jika berhasil, Indonesia keluar dari ekonomi berbasis komoditas, jadi pemain global dalam sektor manufaktur.

    Pengawasan

    Kekhawatiran terbesar, publik skeptis memastikannya tak korupsi seperti 1Malaysia Development Berhad (1MDB), motor pembangunan justru jadi skandal keuangan terbesar di dunia.

    Sejumlah nama yang dikaitkan struktur kepengurusan Danantara menimbulkan pertanyaan besar tentang kredibilitas lembaga ini.

    Menurut Presiden Prabowo, para mantan presiden dan pemimpin ormas keagamaan akan dilibatkan dalam pengawasannya. Jika benar, bisa menjadi preseden mengkhawatirkan soal netralitas dan independensinya.

    Kepemimpinan Danantara harus dipegang orang rekam jejak bersih dan profesionalisme tinggi, tak memiliki konflik kepentingan dan berdedikasi guna kepentingan nasional.

    Pemerintah dikabarkan akan mengalokasikan ratusan triliun rupiah dana hasil efisiensi anggaran 2025 sebagai sumber pendanaan, yang bisa saja digunakan memperbaiki layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

    Sejumlah ekonom berpendapat, sebelum menggelontorkan dana sebesar itu pemerintah seharusnya lebih dulu menutup defisit APBN atau setidaknya memastikan skema investasi Danantara tak mengorbankan kepentingan publik.

    Peluang Berhasil

    Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus diberi akses penuh mengaudit seluruh transaksi dan melaporkan temuan pada publik.
    Audit lembaga independen internasional bisa menjadi langkah tambahan, memastikan standar pengelolaan dana tetap transparan. Penempatan orang profesional berintegritas dari sektor swasta dengan pengalaman mengelola dana investasi skala besar di dalam dan luar negeri.

    Setiap investasi harus diumumkan secara terbuka dan berbasis kajian ekonomi yang kuat. Investasi harus difokuskan pada sektor strategis yang berkontribusi pada perekonomian nasional.

    Keterlibatan masyarakat dan media mengawasi kebijakannya harus diperkuat dari potensi penyimpangan agar menguntungkan negara.

    Jika bisa dilakukan, Danantara bukan hanya menjadi lembaga investasi negara tapi juga simbol transparansi dan keberlanjutan ekonomi Indonesia.

    Proyeksi ke depan menunjukkan bisa jadi salah satu instrumen keuangan paling berpengaruh di Indonesia tergantung eksekusi. Jika benar dikelolanya benar, kemandirian finansial dan daya saing global lebih tinggi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Band Sukatani Diangkat Jadi Duta Polri? DPR RI Beri Dukungan

    Band Sukatani Diangkat Jadi Duta Polri? DPR RI Beri Dukungan

    PIKIRAN RAKYAT – Grup musik Sukatani diusulkan untuk diangkat sebagai Duta Polri. Usulan ini datang dari Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil.

    Dalam keterangannya, Nasir mengaku mendukung langkah tersebut sebab dinilai paling efektif untuk menaikkan kembali citra polisi.

    “Saya usulkan kepada Kapolri agar kelompok band Sukatani dijadikan Duta Polri untuk mengembalikan citra Polri Presisi,” kata Nasir, di Jakarta, Sabtu, 22 Februari 2025.

    Anggota komisi DPR yang membidangi hukum tersebut memberikan pernyataan sebagai tanggapan terhadap komentar Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo terkait lirik lagu Bayar Bayar Bayar.

    Di sisi lain, dia juga menyoroti masalah pemecatan vokalis Sukatani dari pekerjaan sebagai guru.

    Menurutnya, sekolah seharusnya tidak memecat vokalis Sukatani karena Kapolri sendiri tidak mempermasalahkan lagu tersebut.

    Dia menambahkan bahwa Kepolisian melalui berbagai upaya selalu berusaha menjaga keseimbangan dalam berdemokrasi dan tidak anti terhadap kritik.

    “Kapolri Sigit pernah mengadakan perlombaan mural dan stand up comedy (komedi tunggal, red.) yang isinya mengkritik institusi Kepolisian,” ucap dia.

    Gonjang-ganjing Lagu Sukatani untuk Polisi

    Sebagai informasi, band punk dari Purbalingga, Sukatani, melalui video yang diunggah di media sosial, menyampaikan permintaan maaf mereka kepada Polri terkait lagu Bayar Bayar Bayar.

    Dalam video tersebut, dua personel band, Muhammad Syifa Al Lufti alias Alectroguy dan Novi Citra Indriyati alias Twister Angel, mengungkapkan permohonan maaf mereka kepada Kapolri dan institusi Polri atas lirik lagu yang sempat menjadi viral itu.

    Salah satu bagian dari lirik lagu tersebut berbunyi, “mau bikin SIM, bayar polisi, ketilang di jalan, bayar polisi.”

    “Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul Bayar Bayar Bayar yang liriknya bayar polisi, yang telah kami nyanyikan hingga menjadi viral. Lagu ini sebenarnya saya ciptakan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan,” kata Alectroguy.

    Alectroguy juga menyampaikan bahwa lagu tersebut sudah dihapus dari platform Spotify dan mengimbau agar pengguna media sosial yang telah mengunggah video dengan lagu tersebut untuk segera menghapusnya.

    “Dengan ini, saya mengimbau kepada semua pengguna platform media sosial yang telah memiliki lagu kami dengan judul Bayar Bayar Bayar, lirik lagu bayar polisi, agar menghapus dan menarik semua video yang menggunakan lagu kami karena apabila ada risiko di kemudian hari, sudah bukan tanggung jawab kami,” tuturnya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Zulhas Klaim Seluruh Kepala Daerah Ikut Retreat di Magelang

    Zulhas Klaim Seluruh Kepala Daerah Ikut Retreat di Magelang

    PIKIRAN RAKYAT – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan alias Zulhas mengklaim seluruh Kepala Daerah yang dilantik mengikuti retreat yang digelar pada 21-28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah.

    Hal itu dia katakan untuk menanggapi adanya instuksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri guna menunda keberangkatan tersebut.

    “Saya dengar ikut semua sekarang,” ucap Zulhas di DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu 23 Februari 2025.

    Menurut Zulhas seluruh Kepala Daerah harus solid dan kompak agar searah dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Ia mencontohkan jika pemerintah ingin swasembada pangan maka perlu koordinasi yang baik antara pusat dan daerah untuk menggarap lahan sawah yang akan dijadikan tempat untuk swasembada pangan

    “Jadi ini kan satu tim, satu kesatuan, mulai dari komandannya bapak presiden tentu, yang berdaulat kan rakyat sudah memberikan kedaulatan kepada presiden langsung sampe ke lurah tuh, sampai ke desa,” tuturnya.

    “Jadi ini satu tim, nah kalau ada satu tim di bawah yang tidak searah, nah itu nggak bisa, ngak bisa swasembada pangan,” katanya.

    Megawati mengeluarkan instruksi kepada para kader partai berlambang banteng untuk menunda keberangkatan. Instruksi itu keluar tidak lama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

    Berikut daftar kepala daerah yang belum hadir dalam retret di Akmil Magelang:

    1. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung

    2. Gubernur Bali I Wayan Koster

    3. Wali Kota Tomohon Caroll Joram Azarias Senduk

    4. Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie

    5. Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah

    6. Wali Kota Magelang Damar Prasetyono

    7. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo

    8. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara

    9. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti

    10. Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen

    11. Bupati Minahasa Robby Dondokambey

    12. Bupati Minahasa Tenggara Ronald Kandoli

    13. Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar

    14. Bupati Manokwari Selatan Bernard Mandacan

    15. Bupati Pegunungan Bintang Spei Yan Birdana

    16. Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono

    17. Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat

    18. Bupati Wonogiri Setyo Sukarno

    19. Bupati Karanganyar H. Rober Christanto

    20. Bupati Sukoharjo Etik Suryani

    21. Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari

    22. Bupati Temanggung Agus Setyawan

    23. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten

    24. Bupati Pangandaran Citra Pitriyami

    25. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo

    26. Bupati Semarang H. Ngesti Nugraha

    27. Bupati Magelang Grengseng Pamuji

    28. Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra

    29. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu

    30. Bupati Tabanan I Komang Gede Sanjaya

    31. Bupati Klungkung I Made Satria

    32. Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan

    33. Bupati Gianyar I Made Mahayastra

    34. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa

    35. Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta

    36. Bupati Musi Rawas Utara Devi Suhartoni

    37. Bupati Lampung Barat H. Parosil Mabsus

    38. Bupati Waropen Fransiscus Xaverius Mote

    39. Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit

    40. Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntari Ningsih

    41. Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana

    42. Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin

    43. Bupati Bangka Selatan H. Riza Herdavid

    44. Bupati Asmat Thomas Eppe Safanpo

    45. Bupati Sanggau Yohanes Ontot

    46. Bupati Banyuasin H. Askolani.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Laksda Edwin: Potensi Maritim Harus Dimanfaatkan untuk Mewujudkan Swasembada Pangan – Halaman all

    Laksda Edwin: Potensi Maritim Harus Dimanfaatkan untuk Mewujudkan Swasembada Pangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Asisten Perencanaan Umum (Asrenum) Panglima TNI, Laksamana Muda Edwin mengatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kekayaan maritim harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, untuk mendukung swasembada pangan.

    Hal itu disampaikannya saat meluncurkan buku berjudul ‘Potensi Maritim untuk Swasembada Pangan’ yang digelar di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Sabtu kemarin.

    “Laut kita sangat kaya akan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati. Di dasar laut kita kaya akan minyak, gas, dan mineral, serta sangat kaya akan ikan. Semua ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” kata Edwin, dalam keterangannya Minggu (23/2/2025).

    Acara ini dihadiri turut dihadiri oleh berbagai kalangan, termasuk TNI, Rektor Universitas Pertahanan (Unhan), Pemerhati Kelautan, Mahasiswa Unhan, IPB, dan Seskoal, serta masyarakat umum. 

    Turut hadir Ahli Kelautan IPB Bogor Dietriech Bengen dan mantan KSAL, Laksamana TNI (Purn) Dr Ade Supandi, sebagai pakar bedah buku.

    Hadir memberi sambutan pengantar yakni Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto dan KSAL Laksamana Muhammad Ali.

    Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menyampaikan pentingnya buku tersebut, sebagai pemahaman tentang pemanfaatan potensi maritim untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dan mencapai swasembada pangan.

    “Buku ini memberikan pemahaman tentang besarnya potensi maritim yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa dan mewujudkan swasembada pangan, sesuai dengan program pemerintahan Presiden Prabowo,” kata dia.

    Hal senada juga disampaikan oleh KSAL Laksamana Muhammad Ali, yang menekankan bahwa buku ini memberikan perspektif elegan untuk memanfaatkan potensi maritim dalam mendukung swasembada pangan sebagai bagian dari visi Presiden Prabowo-Gibran.

    Prof. Dietriech Bengen menambahkan, bahwa swasembada pangan tidak hanya mencakup produksi karbohidrat seperti beras, jagung, dan singkong, tetapi juga protein. 

    “Protein terbaik berasal dari laut, seperti ikan dan kepiting. Bahkan, saat ini kita sudah berhasil membuat beras dari rumput laut dan berbagai olahan hasil laut lainnya,” ujar Bengen.

    Adapun peluncuran buku ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya pemanfaatan potensi maritim Indonesia semakin berkembang, dan dapat memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

  • Partai Gelora dukung Wacana Koalisi Permanen KIM Plus

    Partai Gelora dukung Wacana Koalisi Permanen KIM Plus

    Ketua Umum Partai Gelora, Anies Matta dukung koalisi permanen KIM Plus Jakarta 22 Februari 2025 (Foto : Radio Elshinta Rizki Rian Saputra)

    Partai Gelora dukung Wacana Koalisi Permanen KIM Plus
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Minggu, 23 Februari 2025 – 14:43 WIB

    Elshinta.com – Ketua Umum Partai Gelora, Anies Matta, menyambut positif usulan Presiden RI  Prabowo Subianto untuk membentuk koalisi permanen dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Menurut Anies gagasan tersebut akan memberikan dampak positif terhadap stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan ke depan.

    “Partai Gelora mendukung ide Pak Prabowo untuk membentuk koalisi permanen karena, pertama, ini akan memperkuat konsolidasi elite politik di Indonesia. Kedua, ini akan memperkuat organisasi pemerintahan. Ketiga, ini sangat memungkinkan, terutama karena Bapak Presiden memiliki banyak agenda strategis besar,” ujar Anies setelah acara pelantikan DPP dan DPW Partai Gelora, di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan Sabtu (22/2/2025).

    Anies Matta juga meyakini bahwa dengan adanya koalisi permanen program-program strategis pemerintahan Prabowo dapat dijalankan dengan lebih efektif. “Insya Allah, dengan koalisi permanen ini, agenda-agenda strategis Presiden bisa kita eksekusi dengan baik,” ujarnya

    Terkait dengan kemungkinan Prabowo Subianto kembali maju sebagai calon presiden pada Pemilu 2029, Anies Matta menyatakan dukungan dari Partai Gelora. Namun, ia menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan keberhasilan pemerintahan pada periode pertama.

    “Kami akan mendukung beliau kembali sebagai calon presiden 2029 nanti, tetapi beliau sendiri mengatakan bahwa meskipun sudah didukung oleh Gerindra, yang paling penting adalah sukses dulu dalam periode ini. Jadi, kita fokus untuk sukses dulu. Kita anggap pencalonan beliau nanti sebagai hasil dari kesuksesan kita mengelola pemerintahan di periode pertama,” tegasnya.

    Penulis : Rizki Rian Saputra

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pengamat: PDIP Uji Loyalitas Kader Lewat Boikot Retret, Fix Jadi Oposisi?

    Pengamat: PDIP Uji Loyalitas Kader Lewat Boikot Retret, Fix Jadi Oposisi?

    Bisnis.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hampir dipastikan akan menjadi oposisi pemerintah ke depan.

    Hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, yang menilai bahwa keputusan PDIP sudah mendekati 100% untuk mengambil peran di luar pemerintahan.

    Menurut Pangi, PDIP memiliki pengalaman panjang sebagai oposisi, seperti yang terjadi selama 10 tahun sebelum akhirnya memenangkan Pemilu. Oleh karena itu, langkah ini dinilai bukanlah hal baru bagi partai berlambang banteng tersebut.

    “Mereka akan lebih keras dan serius dalam menjalankan peran oposisi,” ujar Pangi kepada Bisnis, Minggu (23/2/2025)

    Penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menjadi faktor yang semakin menguatkan potensi PDIP untuk berada di luar pemerintahan.

    Menurut Pangi, kasus ini bisa menjadi bola panas yang berpotensi membuka berbagai kejutan politik ke depan.

    “Menarik untuk dilihat apakah Hasto akan membuka kartu-kartu tertentu yang selama ini belum terungkap,” tambahnya.

    Selain itu, penundaan retreat PDIP menjadi sinyal kuat bahwa partai ini sedang menguji loyalitas kadernya. PDIP ingin memastikan siapa saja yang benar-benar loyal terhadap partai, meskipun banyak dari mereka saat ini menjabat sebagai kepala daerah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat.

    Langkah ini juga dinilai sebagai upaya PDIP untuk meningkatkan daya tawarnya terhadap pemerintah.

    “PDIP ingin menaikkan bargain dengan pemerintah. Ini langkah serius, terutama karena tak ada sanksi bagi kader yang tidak menghadiri retreat ini,” ujar Pangi.

    Ketidakhadiran PDIP dalam berbagai agenda penting pemerintahan juga bisa berpengaruh terhadap wibawa Presiden serta menjadi ujian bagi ketegasan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

    Dengan posisi yang lebih terbuka dalam memberikan kritik, PDIP diprediksi akan menjadi oposisi yang vokal dalam lima tahun ke depan.

    Lebih lanjut, jika pemerintahan yang baru tidak dapat memenuhi ekspektasi publik dan kebijakan yang diambil menimbulkan sentimen negatif, maka peluang PDIP untuk memenangkan Pemilu 2029 makin terbuka lebar.

    Dengan perkembangan politik yang semakin dinamis, publik akan menunggu bagaimana langkah PDIP ke depan dalam mengawal jalannya pemerintahan dan menyusun strategi menuju pemilu mendatang.

    “Langkah ini juga mengganggu wibawa Presiden sehingga juga menguji ketegasan dari Prabowo ke depan. Ini adalah bargain yang serius dari PDIP secara terbuka,” pungkas Pangi.

  • Ini Bagian dari Komitmen untuk Terus Berbenah

    Ini Bagian dari Komitmen untuk Terus Berbenah

    PIKIRAN RAKYAT – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak Band Sukatani menjadi Duta Polri dalam rangka perbaikan institusi dan mencegah terjadinya perilaku menyimpang seluruh personel. Menurutnya, hal itu akan terealisasi apabila band punk rock asal Purbalingga Jawa Tenga ini bersedia dijadikan Duta ataupun Juri untuk institusi Polri.

    “Nanti kalau Band Sukatani berkenan akan kami jadikan Juri atau Band Duta untuk Polri terus membangun kritik demi koreksi dan perbaikan terhadap institusi dan juga konsep evaluasi secara berkelanjutan terhadap perilaku oknum Polri yang masih menyimpang,” kata Sigit dalam keterangannya, Minggu, 23 Februari 2025.

    Sigit kembali menegaskan bahwa Polri tidak antikritik. Menurutnya, Korps Bhayangkara siap menerima dan terbuka dengan seluruh bentuk saran dan masukan.

    “Ini bagian dari komitmen kami untuk terus berbenah menjadi organisasi yang bisa betul-betul adapatif menerima koreksi untuk bisa menjadi organisasi modern yang terus melakukan perubahan dan perbaikan menjadi lebih baik,” ujar Sigit.

    Lebih lanjut, Sigit memastikan pihaknya tidak pernah melarang ataupun membungkam siapa pun yang menyalurkan hak kebebasan berekspresi. Dia menyebut di bawah kepemimpinannya, Polri pernah menggelar beberapa kegiatan bersama masyarakat dalam menyalurkan pendapat serta ekspresinya.

    Dikatakan Sigit, dirinya dan institusi Polri sangat terbuka terhadap kritik. Mengingat, hal itu dijadikan bahkan serta refleksi untuk membangun Korps Bhayangkara menjadi lebih baik serta semakin dicintai oleh masyarakat.

    “Dan bagi kami kritik terhadap Polri menjadi bentuk kecintaan masyarakat terhadap institusi Polri,” ujar Sigit.

    Belakangan ini band Sukatani menjadi perhatian publik setelah merilis video permintaan maaf kepada Polri terkait lagu berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’ pada Kamis, 20 Februari 2025. Masyarakat menduga ada intimidasi yang dialami band Sukatani. Pasalnya, lirik lagu Sukatani berisi kritik mengenai segala urusan kalau mau lancar masyarakat harus membayar oknum polisi.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Punya Pengaruh dan Dekat dengan Oligarki, Wacana Parpol Baru Jokowi Bisa Terwujud

    Punya Pengaruh dan Dekat dengan Oligarki, Wacana Parpol Baru Jokowi Bisa Terwujud

    JAKARTA – Pengamat politik Zaki Mubarak menilai, wacana pembentukan partai politik terbuka oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) bukan hanya isapan jempol semata.

    Sebab, Jokowi masih punya modal politik dan pengaruh kuat di wilayah Jawa.

    “Pilkada Jateng lalu menjadi bukti kedigdayaan Jokowi yang memenangkan Ahmad Lutfi. Di Jateng, tampaknya personal power Jokowi melebihi Megawati. Ini modal politik untuk membuat parpol dengan basis konstituen yang signifikan,” ujarnya, Minggu 23 Februari 2025.

    Zaki menyebut, Jokowi juga tidak akan kesulitan mengumpulkan modal finansial untuk membiayai parpol yang akan didirikan. Pasalnya, selama sepuluh tahun berkuasa, Jokowi dianggap sudah membangun jaringan dan kedekatan dengan pengusaha-pengusaha besar.

    “Estimasi dana yang diperlukan sekitar Rp3-4 triliun. Itu pintu masuk bagi oligarki yang juga membutuhkan kendaraan politik. Jokowi sudah banyak membina oligarki selama sepuluh tahun berkuasa. Mereka bisa diandalkan untuk menopang pendanaan,” imbuhnya.

    Selain Jokowi, sosok Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga bisa menjadi magnet politik untuk parpol baru tersebut, mengingat Gibran juga tidak menjadi anggota parpol setelah dipecat dari PDI Perjuangan.

    “Jika terbentuk, yang penting juga adalah adanya restu Presiden Prabowo. Tentu Prabowo berkepentingan bahwa jika parpol baru Jokowi lahir, tidak akan menjadi ancaman, tetapi menjadi supporting bagi koalisi permanen sampai 2029,” terang Zaki.

    Sebelumnya, Jokowi mewacanakan membentuk partai baru sebagai kendaraan politiknya setelah tidak berkuasa.

    Di bayangan Jokowi, parpol itu akan berkonsep layaknya perusahaan terbuka dengan menyebut partai itu sebagai Partai Super Tbk.

    “Masih dihitung, masih dikalkulasi. Belum tentu juga direalisasikan. Inginnya sih partai politik itu nanti bisa dimiliki oleh seluruh anggotanya. Tapi semua masih dalam pematangan,” ungkap Jokowi dalam wawancara dengan Najwa Shihab di kanal YouTube Najwa Shihab.

  • Kami Mendukung, Pemerintah Sudah Hitung dengan Cermat

    Kami Mendukung, Pemerintah Sudah Hitung dengan Cermat

    PIKIRAN RAKYAT – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung efisiensi anggaran oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, hingga senilai Rp750 triliun. Bagi PSI, Langkah ini dirasa perlu dilakukan.

    Juru Bicara DPP PSI Furqan AMC menilai, hal ini akan signifikan menopang banyak program kerakyatan yang sudah direncanakan Presiden Prabowo dan Kabinet Merah Putih.

    “Target Rp750 triliun itu sangat besar. Sejumlah pihak meragukan. Tapi pemerintah pasti sudah menghitung dengan sangat cermat. Ini rencana yang diperlukan untuk kemajuan bangsa. PSI mendukung,“ kata Furqan, dalam siaran persnya, di Jakarta, dikutip 23 Februari 2025.

    Furqan mengatakan, banyak program kerakyatan dicanangkan Prabowo yang memerlukan anggaran besar, salah satunya yakni makan bergizi gratis (MBG).

    Furqan menilai bahwa Program MBG pantas dilaksanakan karena dapat meningkatkan kualitas diri generasi muda yang diharapkan menjadi penerus masa depan bangsa.

    Selain itu, menurutnya, dana negara sebaiknya dialokasikan untuk Danantara, yang akan berperan sebagai penggerak utama untuk menginvestasikan uang negara dalam berbagai program strategis.

    “Investasi tersebut, seperti disampaikan Presiden Prabowo, dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen selama lima tahun mendatang,” kata Furqan.

    Meski demikian, Furqan percaya bahwa tidak semua bagian anggaran akan disesuaikan oleh Prabowo.

    Kebijakan efisiensi anggaran hanya diterapkan pada kebutuhan teknis kantor, seperti perjalanan dinas, kajian-kajian, acara seremonial, dan alat tulis kantor.

    “Sementara, belanja pegawai, pelayanan publik, dan bantuan sosial tidak terdampak. Bidang pendidikan juga tidak terdampak. Jadi, misalnya isu beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah akan dipotong, itu tidak benar,” ujar Furqan.

    Efisiensi Angaran demi Rakyat 

    Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memberikan pengarahan kepada Kepala Dinas Sosial se-Jawa Timur dan anggota DPRD Sulawesi Tenggara terkait spirit efisiensi anggaran di seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

    Dalam pemaparannya, Gus Ipul menyebutkan adanya efisiensi anggaran justru akan membuat birokrasi Indonesia menjadi lebih sehat.

    “Bapak-ibu pernah dengar manfaat puasa yang bisa membunuh sel kanker? Bahwa puasa itu menyehatkan badan kita. Begitu juga terkait efisiensi anggaran ini yang bisa menghapus lemak-lemak birokrasi,” kata Gus Ipul saat berdialog bersama stakeholder se-Jawa Timur di Kantor Kementerian Sosial di Jakarta, Rabu 19 Februari 2025.

    Hal itu disampaikan lantaran selama ini, anggaran yang dimiliki oleh K/L dan pemerintah daerah, khususnya anggaran pada belanja barang dan belanja modal dapat dioptimalkan dengan mengalihkannya untuk program-program yang lebih berdampak bagi masyarakat.

    “Jadi memang puasa itu punya efek luar biasa, dihilangkan lemak-lemak itu, menyehatkan birokrasi kita lewat efisiensi,” ucapnya.

    Gus Ipul menjelaskan, pada prinsipnya, efisiensi yang dilakukan justru mengedepankan kepentingan masyarakat luas melalui program-program yang pro rakyat.

    Selain itu, dia menegaskan kembali bahwa efisiensi yang dilakukan sama sekali tidak mengurangi anggaran program-program untuk kepentingan rakyat.

    “Yang untuk belanja rakyat, untuk pendidikan, itu sama sekali tidak terkena efisiensi. Bahkan Presiden mengatakan kalau diperlukan, maka akan ditambah (anggaran Bansos),” katanya. ***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News