Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Presiden Prabowo Luncurkan Danantara Pagi Ini di Istana

    Presiden Prabowo Luncurkan Danantara Pagi Ini di Istana

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin (24/2/2025) pukul 10.00 WIB di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan peluncuran ini menjadi awal dari transformasi pengelolaan investasi strategis nasional.

    “Ini juga merupakan wujud komitmen pemerintah untuk merealisasikan Astacita, visi besar dalam mengangkat perekonomian Indonesia ke tingkat yang lebih maju melalui investasi yang berkelanjutan dan inklusif,” ujar Yusuf Permana dikutip dari Antara.

    Yusuf menjelaskan peluncuran Danantara akan terbuka untuk publik.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo pertama kali mengumumkan rencana peluncuran Danantara saat berbicara di World Governments Summit pada 14 Februari 2025. Saat itu, ia mengungkapkan Danantara akan diresmikan pada 24 Februari 2025.

    Danantara akan berfungsi sebagai sovereign wealth fund Indonesia dengan target mengelola aset senilai lebih dari US$900 miliar. Untuk tahap awal, dana yang dikelola diperkirakan mencapai US$20 miliar.

    Presiden menyatakan dana tersebut akan digunakan untuk mendanai proyek-proyek berkelanjutan yang memiliki dampak besar di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

    “Danantara merupakan sumber energi masa depan yang harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, saya meminta seluruh mantan presiden untuk turut mengawasi pengelolaan dana ini. Saya juga mempertimbangkan agar pimpinan NU, Muhammadiyah, KWI, dan organisasi lainnya turut berperan dalam pengawasan,” ujar Prabowo pada pekan lalu.

  • Hubungan Megawati dengan Prabowo Disebut Bisa Lebih Buruk dari SBY

    Hubungan Megawati dengan Prabowo Disebut Bisa Lebih Buruk dari SBY

    JAKARTA – Guru besar ilmu politik Unpad, Muradi menilai, instruksi kepada kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk tidak mengikuti retret merupakan ekspresi kekecewaan Megawati Soekarnoputri terhadap Prabowo Subianto yang dianggap membiarkan Hasto Kristiyanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    “Megawati menganggap kader-kadernya sebagai anaknya. Saya lihat instruksi agar kepala daerah dari PDIP menunda kedatangan ke retret karena terluka dengan penangkapan Hasto Kristiyanto. Apalagi, Prabowo sempat menunjukkan sikap menghargai Mega saat peringatan HUT ke-17 Gerindra,” ungkapnya, Minggu 23 Februari 2025.

    Menurut dia, penahanan Hasto bisa memperburuk hubungan Megawati dengan Prabowo. Apalagi jika muncul kesan Prabowo terus membiarkan PDIP diobrak-abrik oleh kekuatan eksternal. “Bahkan bisa jauh lebih buruk dari hubungan Megawati dengan SBY,” sambung Muradi.

    Padahal saat itu, kata dia, kesalahan SBY di mata Megawati hanya karena dianggap tidak jujur saat ditanyakan soal pencalonan menjelang Pilpres 2004. Sementara Prabowo, setelah sempat melontarkan pernyataan yang menghargai Mega, justru terkesan membiarkan Hasto ditahan yang mengonfirmasi dugaan PDIP adanya pihak luar yang ingin mengintervensi internal partai.

    Meski demikian, Muradi menyebut elite-elite PDIP tidak akan bertindak gegabah menjelang kongres pada April 2025 mendatang, dan masih menunggu itikad baik dari Prabowo. “Kalau Prabowo terus acuh tak acuh, maka PDIP akan semakin sengit beroposisi,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kader-kader PDIP yang baru saja dilantik jadi kepala daerah untuk tidak ikut serta dalam kegiatan retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Instruksi itu tertuang dalam surat nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis, 20 Februari 2025, atau tak lama setelah KPK memutuskan menahan Hasto Kristiyanto.

    Setidaknya ada 112 kepala daerah dan 80 wakil kepala daerah dari PDIP yang memenangi Pilkada Serentak 2024, termasuk di antaranya Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung-Rano Karno serta Gubernur Bali dan Wakil Gubernur Bali I Wayan Koster-I Nyoman Giri.

  • Menkum tepis ada intervensi Presiden saat kumpulkan hakim di Istana

    Menkum tepis ada intervensi Presiden saat kumpulkan hakim di Istana

    Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kanan) bersama Wamen Hykum Edward Omar Sharif Hiariej (kedua kanan) dan Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim (ketiga kanan) melepas peserta lomba lari Pengayoman Run 2025 di Pasar Festival Kuningan, Jakarta, Minggu (23/2/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/agr

    Menkum tepis ada intervensi Presiden saat kumpulkan hakim di Istana
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 23 Februari 2025 – 20:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas menepis adanya intervensi kekuasaan kehakiman yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto saat mengumpulkan 150 lebih hakim-hakim se-Indonesia dan sejumlah menteri bidang hukum di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2).

    “Enggak ada sama sekali singgung menyangkut soal intervensi, enggak ada,” kata Supratman saat acara Pengayoman Run 2025 yang digelar Kementerian Hukum (Kemenkum) di Jakarta, Minggu.

    Supratman yang mengaku hadir langsung dalam pertemuan itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo justru memberikan penegasan kepada para hakim untuk senantiasa menegakkan keadilan dalam memutus perkara.

    “Beliau (Presiden Prabowo) cuma menitipkan pesan kepada seluruh hakim, baik itu Hakim Agung, juga Hakim Banding, maupun tingkat pertama, beliau meminta supaya menegakkan keadilan, membela kaum lemah. Enggak ada yang lain, karena kan beda kamar,” tuturnya.

    Dia menyebut Presiden Prabowo menekankan kepada para hakim agar menjaga integritas dan independensi demi tegaknya hukum dan keadilan.

    “Beliau (Presiden Prabowo) ingin agar institusi Mahkamah Agung sebagai satu cabang kekuasaan dalam trias politika kita, itu bisa mandiri dengan cara bagaimana mewujudkan keadilan yang memang merupakan harapan masyarakat,” ujarnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo mengumpulkan 150 lebih hakim se-Indonesia dan sejumlah menteri bidang hukum dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/2) sore.

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa di hadapan para hakim, Presiden meminta mereka menjaga integritasnya dan menegakkan hukum dengan benar.

    “Presiden minta back up untuk menegakkan hukum dengan benar,“ kata Yusril Ihza Mahendra yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.

    Pertemuan tersebut dihadiri tidak hanya oleh Hakim Agung, tetapi juga hakim-hakim Mahkamah Agung (MA) yang sebelumnya mengikuti Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024 di Jakarta.

    Selain Yusril, pertemuan itu dihadiri pula oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan.

    Sumber : Antara

  • Buntut Klarifikasi Band Sukatani, Polda Jateng Masih Periksa 6 Anggotanya

    Buntut Klarifikasi Band Sukatani, Polda Jateng Masih Periksa 6 Anggotanya

    JAKARTA – Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto menegaskan, pemeriksaan terhadap anggota terkait dugaan intimidasi di balik permintaan maaf band Sukatani masih berlangsung hingga Minggu, 23 Februari.

    “Total 6 anggota saat ini masih berproses pemeriksaan semua,” ujar Kombes Artanto saat dikonfirmasi VOI, Minggu, 23 Februari, sore.

    Proses pemeriksaan terhadap 6 anggota Polri tersebut masih berlangsung di Propam Polri.

    “Masih berproses pemeriksaan semua,” ujarnya.

    Kombes Artanto menegaskan, terkait pemeriksaan terhadap personel Ditressiber Polda Jawa Tengah oleh Propam belum disimpulkan hasil pemeriksaannya karena proses masih berjalan.

    “Divpropam Polri berkomitmen untuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menegakkan disiplin dan kode etik kepolisian, serta akan menyampaikan hasil pemeriksaan ini secara objektif kepada publik,” tegasnya.

    Sebelumnya, Propam Polri memeriksa anggota Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah terkait dugaan intimidasi di balik permintaan maaf band Sukatani kepada Polri soal lirik lagu berjudul ‘Bayar Bayar Bayar’ yang membahas mengenai oknum polisi.

    “Hasilnya pemeriksaan clear anggota profesional dalam tugasnya dan sesuai tupoksinya,” ujar Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Artanto kepada VOI, Sabtu, 22 Februari.

    Pemeriksaan terhadap anggota siber tersebut tak langsung dilakukan oleh Divisi Propam Polri, melainkan diwakili oleh Propam Polda Jawa Tengah.

    Langkah pemeriksaan itupun guna mengawasi kinerja anggota Polri agar tetap profesional dan akuntabel sesuai arahan dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

  • 15 Aktivis HMI Jabat Menteri dan Wamen di Era Prabowo, Ini Kata Heikal Safar – Halaman all

    15 Aktivis HMI Jabat Menteri dan Wamen di Era Prabowo, Ini Kata Heikal Safar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bendahara Umum Yayasan Forum Alumni Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (YFAAHMI) Heikal Safar bersyukur, banyak aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dipercaya untuk menduduki jabatan yang strategis pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mencatat, ada 15 orang yang menjadi menteri dan wakil menteri (wamen) di Kabinet Merah Putih.

    “Begitu juga sebanyak 57 orang total jumlahnya para kader HMI baik itu yang menjadi gubernur, bupati, hingga wali kota. Sehingga hal tersebut menandakan betapa pentingnya para kader-kader dan keberadaan organisasi HMI di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam mendukung suksesnya program kerja Presiden Prabowo,” kata Heikal kepada wartawan, Minggu (23/2/2025).

    Dia mengaku bangga banyak kader HMI memiliki kemampuan profesional bisa menjadi kepala dan wakil kepala daerah. 

    Mereka pun menjadi bagian dari 961 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang dilantik Presiden Prabowo di halaman Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2024).

    Heikal memiliki data bahwa ada 57 guburnur, bupati, dan wali kota, maupun wakilnya yang berlatar belakang aktivis HMI.

    Mereka terbukti memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kredibilitas yang berjiwa nasionalis hingga bisa mendapat kepercayaan mengendalikan pemerintah daerah.

    “Mereka semuanya aktivis HMI. Alhamdulillah telah berhasil mengungguli lawan-lawan politiknya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang digelar pada 27 November 2024 lalu,” ucap Heikal

    Dia mencontohkan, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Riau Abdul Wahid, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, dulunya merupakan kader HMI.

    Adapula Bupati Lahat (Sumsel) Bursah Zarnubi, Bupati Situbondo (Jatim) Yusuf Rio Prayogi, Wali Kota Probolinggo (Jatim) dr Aminuddin, Bupati Aceh Barat (Aceh) Tarmizi, hingga Bupati Bolaang Mongondow Utara (Sulut) Sirajuddin Lasena.

    “Selanjutnya ada Setyo Wahono sebagai Bupati Bojonegoro (Jatim), Oskar Pontoh sebagai Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (Sulut), dan Amir Hamzah selaku Wakil Bupati Lebak (Banten) juga dari HMI,” kata Heikal.

  • Danantara Diyakini sebagai Terobosan Ekonomi Baru – Halaman all

    Danantara Diyakini sebagai Terobosan Ekonomi Baru – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut positif pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, yang dianggap sebagai langkah kreatif dalam menghadapi tantangan perekonomian global dan kebutuhan internal Indonesia.

    Juru Bicara DPP PSI, Kokok Dirgantoro, menilai bahwa di tengah situasi perekonomian yang penuh tantangan, diperlukan terobosan inovatif untuk memastikan ekonomi Indonesia tetap berjalan sehat dan berkembang. 

    “Di tengah situasi global yang menantang dan kebutuhan internal, inovasi seperti Danantara sangat diperlukan untuk mendorong perekonomian kita agar tetap maju,” kata Kokok dalam keterangan tertulis pada Minggu.(23/2/2025).

    Kokok menambahkan bahwa Danantara sebagai badan pengelola investasi memiliki tugas penting untuk mengelola aset negara dan berinvestasi pada proyek-proyek strategis. 

    Dengan pengelolaan yang tepat dan efisien, aset negara dapat memberikan keuntungan yang optimal dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

    “Dengan pengelolaan yang profesional, kami yakin Danantara bisa membantu mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional yang ambisius, yaitu hingga 8 persen per tahun,” ujarnya.

    Dalam hal pertanggungjawaban, Kokok menegaskan bahwa meskipun Danantara memiliki peran besar dalam pengelolaan aset negara, badan ini tetap berada dalam pengawasan yang ketat. 

    Pengawasan dilakukan oleh dewan pengawas Danantara dan DPR, memastikan bahwa setiap keputusan bisnis yang diambil tetap mematuhi aturan yang berlaku dan tidak melanggar tata kelola perusahaan yang baik.

    “Danantara bukan lembaga kebal hukum. Jika ada keputusan yang melanggar hukum atau terjadi konflik kepentingan, maka akan ada proses hukum yang diambil,” tegas Kokok.

    Menurutnya, pembentukan Danantara merupakan langkah strategis yang dapat mendukung Indonesia dalam meningkatkan ekonomi nasional dalam jangka panjang. 

    “Danantara adalah terobosan strategis yang menunjukkan bahwa Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memiliki kreativitas untuk bergerak maju,” ujarnya.

    Rencananya, Presiden Prabowo Sunianto akan meluncurkan Danantara pada Senin, (24/2/2025).

  • Tingkat Kepercayaan dan Elektabilitas Prabowo Subianto Tinggi Jadi Dasar KIM Plus Setujui Koalisi Permanen

    Tingkat Kepercayaan dan Elektabilitas Prabowo Subianto Tinggi Jadi Dasar KIM Plus Setujui Koalisi Permanen

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mewacanakan pembentukan koalisi permanen untuk mendukung pemerintahan hingga 2029 di hadapan para ketua umum parpol anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dalam silaturahmi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, beberapa hari yang lalu.

    Menurut Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro pembentukan koalisi permanen sangat memungkinkan disepakati parpol-parpol KIM Plus. Sebab, tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo sedang tinggi-tingginya.

    “Hasil survei Indikator Politik Indonesia terkait kepuasan publik atas 100 hari kinerja Presiden Prabowo menunjukkan 79,3 persen responden puas dengan kinerja Prabowo selama lebih dari 3 bulan menjadi Presiden,” ujarnya, Minggu 23 Februari 2025.

    Dia menyatakan, selama Prabowo mampu mempertahankan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahannya, maka parpol anggota KIM juga akan adem ayem. Pasalnya, koalisi bisa semakin kuat bila tingkat kepercayaan publik yang tinggi ternyata kenaikan elektabilitas Prabowo sebagai kandidat di Pilpres 2029.

    “Apakah angka yang tinggi ini akan terus bertahan? Selain itu, apakah elektabilitas Prabowo dibanding calon-calon lain menjelang Pilpres 2029 mendatang akan tetap tinggi? Itu juga akan menjadi penentu seberapa kuat partai-partai di Kabinet Merah Putih,” tambah Bawono.

    Pernyataan Bawono Kumoro seperti terkonfirmasi setelah setidaknya tiga parpol menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan pihaknya akan terus bersama pemerintahan Prabowo untuk membangun Indonesia.

    Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan menegaskan, pembentukan koalisi permanen adalah langkah strategis dalam memperkuat stabilitas pemerintahan.

    “PAN selalu solid mendukung Presiden Prabowo. Kami meyakini bahwa kesinambungan kepemimpinan dan stabilitas politik adalah kunci keberhasilan dalam mewujudkan visi besar pembangunan nasional. PAN siap berada di garis terdepan dalam mengawal kebijakan pemerintah di parlemen,” sambungnya.

    Teranyar, Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta juga menyatakan dukungan Partai Gelora terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Bahkan, Partai Gelora akan mendukung pencalonan Prabowo di Pilpres 2029 mendatang.

    “Kita akan mendukung beliau kembali sebagai calon Presiden 2029 nanti. Namun, beliau sendiri mengatakan bahwa kita harus sukses dulu dalam periode ini. Kita anggap pencalonan beliau nanti merupakan hasil dari sukses kita dalam mengelola pemerintahan saat ini,” kata Anis Matta, Sabtu, 22 Februari 2025.

  • Kongres VI Demokrat Undang Prabowo-Gibran, hingga Ketum Parpol Parlemen dan Non-Parlemen

    Kongres VI Demokrat Undang Prabowo-Gibran, hingga Ketum Parpol Parlemen dan Non-Parlemen

    Bisnis.com, JAKARTA — Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya mengatakan Kongres ke-VI Partai Demokrat akan bergulir pada 24 hingga 25 Februari 2025, di Hotel Ritz Carlton, Kawasan SCBD, Jakarta Selatan.

    Pada hari pertama, ujarnya, kongres akan dibuka pada pukul 16:00 WIB hingga menjelang waktu Maghrib. Kemudian, rangkaian kongres akan dilakukan malam hari.

    Nantinya, akan ada sambutan dari Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai.

    “Selasa kita akan menuju penutupan yang dimulai pukul 19:00 WIB, yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo, Wakil Presiden Pak Gibran, kemudian juga Kabinet Merah Putih, serta mengundang para Ketua Umum Parpol Parlemen maupun Non-Parlemen,” ujarnya kepada wartawan, di Kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2/2025).

    Senada, Ketua DPP Herman Khaeron menekankan persidangan-persidangan untuk pemilihan ketua akan dilaksanakan pada hari pertama kongres.

    “Karena hari kedua fokus terhadap penutupan karena kita juga mengundang eksternal, termasuk Presiden dan Wakil Presiden,” tegasnya.

    Sebagai informasi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diminta untuk menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk lima tahun ke depan atau periode 2025-2030 mendatang.

    Sekjen Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya menyampaikan berdasarkan aspirasi dari sekitar 616 pemilik suara, mereka meminta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk kembali memimpin Partai Demokrat lima tahun ke depan.

    “Demokrat juga meminta Bapak SBY untuk menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat untuk 5 tahun ke depan,” katanya kepada awak media dalam kesempatan yang sama.

  • Danantara akan ‘Biayai’ Program Prabowo, APBN Bisa Surplus?

    Danantara akan ‘Biayai’ Program Prabowo, APBN Bisa Surplus?

    Bisnis.com, JAKARTA — Investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara dicanangkan akan diarahkan untuk mendukung berbagai program kerja unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Belanja pemerintah dalam APBN pun diyakini bisa berkurang.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mencontohkan jika Danantara menginvestasikan dananya ke sektor pangan maka APBN bisa mengurangi alokasi untuk program tersebut.

    “Sehingga belanja APBN berpotensi berkurang yang pada muara akan berdampak pada berkurangnya defisit,” ujar Yusuf kepada Bisnis, Minggu (23/2/2025).

    Bahkan, sambungnya, jika Danantara dapat mendukung program-program dengan dana yang lebih besar dari yang biasanya dialokasikan APBN maka pemerintah dapat mengelola pengeluaran lainnya dengan efisien.

    Oleh sebab itu, ada kemungkinan APBN mencapai surplus. Hanya saja, Yusuf menekankan defisit/surplus APBN juga tetap bergantung kepada kinerja ekonomi secara keseluruhan dan efektivitas pengelolaan Danantara.

    “Di sisi lain ada risiko yang perlu diperhatikan, yaitu jika Danantara tidak dapat mengelola dana dengan baik atau proyek-proyek yang didukung tidak memberikan hasil yang diharapkan maka pemerintah mungkin harus menanggung contigency risk pada APBN,” jelasnya.

    Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkap ada sejumlah sektor yang akan menjadi fokus investasi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara.

    Tiko, sapaan Kartika, menjelaskan investasi BPI Danantara akan diarahkan untuk mendukung berbagai program kerja unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Dari mulai pangan, perumahan, energi, dan sebagainya. Jadi, pasti align [sejalan] dengan program Asta Cita dan juga program transformasi BUMN ke depan,” jelas Tiko di sela Mandiri Investment Forum 2025, Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).

    Sementara itu, defisit anggaran ditargetkan sebesar 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp616,2 triliun dalam APBN 2025. Sebagai perbandingan, defisit APBN 2024 (unaudited) tercatat mencapai Rp507,8 triliun atau setara 2,29% terhadap PDB.

  • AHY soal Posisi Bendum Demokrat: Disampaikan di Kongres – Page 3

    AHY soal Posisi Bendum Demokrat: Disampaikan di Kongres – Page 3

    Kongres ke-6 Partai Demokrat akan diselenggarakan pada 24-25 Februari 2025 di Jakarta. Acara ini akan menentukan arah partai dalam lima tahun mendatang, termasuk membahas dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Pertemuan antara Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dengan Ketua DPD se-Indonesia pada Minggu (23/2/2025) menjadi langkah awal untuk memastikan kongres berjalan lancar dan demokratis. Pertemuan juga untuk menyerap aspirasi sebelum kongres.

     AHY ingin memastikan suara seluruh kader terakomodasi dalam pengambilan keputusan.

    “Saya menerima silaturahmi dari para ketua DPD ya, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat dari 38 Provinsi se-Indonesia dan juga perwakilan dari ketua-ketua DPC, berarti di tingkat kabupaten dan kota, termasuk perwakilan dari sejumlah organisasi sayap yang saya ingin mendengar juga apa yang ingin disampaikan oleh para pimpinan,” tutur AHY di kediaman Jalan Prapanca Raya, Jakarta Selatan, Minggu (23/2/2025).

    AHY menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi dari seluruh kader di daerah. Sebab, hasil kongres akan membentuk kebijakan Partai Demokrat dalam menghadapi tantangan politik dan sosial ke depan.

    Selain itu, kongres diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang representatif dan diterima oleh seluruh kader.

    Agenda utama kongres meliputi membahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), program kerja, strategi politik, dan visi misi Partai Demokrat.