Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Agar retret tak jadi simalakama

    Agar retret tak jadi simalakama

    Kepala Daerah mengikuti retret bertujuan membangun solidaritas serta kesiapan kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan daerah masing-masing (ANTARA/HO)

    Agar retret tak jadi simalakama
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 24 Februari 2025 – 08:05 WIB

    Elshinta.com – Di era 60an ketika menjadi Presiden Amerika Serikat (AS), John F Kennedy pernah berkata “Loyalty to my party ends when loyalty to my country begins”- “Loyalitasku kepada partai berakhir ketika loyalitasku kepada negara mulai”. Kalimat itu seyogyanya mengakhiri kebimbangan mereka, para kepala daerah yang pekan lalu sempat dihadapkan pada simalakama antara loyalitas pada partai atau memenuhi panggilan negara.

    Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memang sempat menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, Kamis (20/2).

    Adapun instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari yang sama, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun apapun itu, dalam kancah politik, setiap keputusan strategis sering kali menyimpan pesan ganda yang kerap melampaui apa yang terlihat.

    Di satu sisi keputusan sejumlah kepala daerah yang pada akhirnya tidak hadir dalam retret di Akmil itu bukan sekadar bentuk ketidakhadiran, banyak yang menyebut keputusan itu sebagai sebuah pernyataan pembangkangan terhadap hierarki kepemimpinan yang telah ditetapkan.

    Jika ditelisik lebih dalam, ketidakhadiran maupun perintah ketidakhadiran menyiratkan protes atau manuver politis terhadap otoritas tertinggi yaitu presiden yang seharusnya menjadi simbol persatuan dan pengayom kepentingan bangsa sekaligus panglima tertinggi. Tindakan tersebut pada akhirnya mendatangkan dilema yang mendalam bagi para kepala daerah untuk memilih antara loyalitas kepada partai dan penghormatan terhadap prinsip kenegaraan yang sesungguhnya.

    Analis komunikasi politik Hendri Satrio sebelumnya telah menggarisbawahi pentingnya membedakan peran kepala daerah sebagai pejabat publik dengan status mereka sebagai kader partai.

    “Mereka diundang sebagai kepala daerah yang dipilih rakyat, bukan sebagai kader partai,” katanya.

    Memang dalam tatanan politik yang ideal, setiap elemen pemerintahan dan partai seharusnya menempatkan kepentingan nasional di atas ambisi partai. Presiden, sebagai figur yang memikul amanah tertinggi, bukan hanya representasi kekuatan politik, tetapi juga lambang integritas dan identitas bangsa.

    Oleh karena itu, ketidakhadiran sejumlah kepala daerah dalam konteks ini, seolah mengisyaratkan ketidakmampuan untuk menyelaraskan kepentingan partai dengan semangat kebangsaan. Mereka, dengan tidak hadir, seolah menyuarakan ketidaksetujuan terhadap suatu narasi kepemimpinan, sebuah narasi yang mengedepankan pertimbangan politis di atas prinsip kenegaraan.

    Kata Hendri, surat larangan untuk hadir dari Ketua Umum PDI Perjuangan itu berpotensi membuat kepala daerah usungan PDI Perjuangan itu tidak tegak lurus pada Presiden RI. Lebih jauh, perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan itu berpotensi menimbulkan dilema etika dan politis yang mendalam.

    Dengan adanya tindakan ini, maka gambaran politik Indonesia semakin dipenuhi oleh pertentangan antara kepentingan kelompok dan identitas bangsa.

    Ujian berat

    Di sinilah terselip ironi yang patut direnungkan bahwa sebuah partai yang seharusnya menjadi perwujudan semangat nasional, ternyata jiwa besar mereka bisa saja teruji. Ada yang ketika menghadapi ujian besar justru menunjukkan kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan internal sehingga mengorbankan prinsip-prinsip kenegaraan yang lebih luas.

    Sebagai contoh, sebuah studi kasus yang dapat dijadikan refleksi adalah dinamika internal dalam Partai Konservatif Inggris pasca-Brexit. Pada masa itu, perbedaan pandangan antara faksi-faksi di dalam partai menimbulkan ketegangan yang cukup signifikan.

    Beberapa anggota memilih untuk menentang keputusan pimpinan yang telah disepakati, tidak semata-mata karena perbedaan ideologi, melainkan juga sebagai upaya menjaga kekuatan internal partai. Konflik tersebut tidak hanya menggoyahkan fondasi partai, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendalam tentang komitmen mereka terhadap visi nasional yang lebih inklusif.

    Dalam konteks ini, para anggota yang memilih untuk menolak arahan pimpinan tampak terjebak dalam dinamika kekuasaan yang sempit, sehingga mengesampingkan kepentingan yang lebih besar yakni kesejahteraan dan persatuan negara. Walaupun konteks sejarah dan dinamika politiknya tentu berbeda, benang merahnya tetap sama, tak lain adalah ketika kepentingan politik pribadi atau kelompok mulai mendominasi, nilai-nilai kebangsaan dan persatuan berisiko terkikis.

    Kisah tersebut seolah menjadi cermin bagi situasi saat ini, di mana adanya kecenderungan untuk mencampuradukkan urusan partai dengan kepentingan nasional telah mengundang keprihatinan dari berbagai kalangan. Dalam tatanan kenegaraan, seorang negarawan seharusnya mampu mengambil jarak dari pertarungan internal dan menitikberatkan kepentingan rakyat secara menyeluruh.

    Namun, ketika keputusan partai diambil tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap persatuan nasional, secara tidak langsung terjadi pergeseran nilai di mana loyalitas terhadap pimpinan partai mulai mendahului loyalitas kepada negara. Dengan demikian, tindakan hal yang dilakukan oleh sejumlah pejabat bukan semata-mata merupakan respons terhadap perintah internal, melainkan juga merupakan penolakan simbolis terhadap apa yang dianggap telah menyimpang dari idealisme kenegaraan.

    Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Kupang Dr. Ahmad Atang secara tegas bahkan menilai sikap Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputeri terkait pembekalan/retret kepala daerah sebagai bentuk penggembosan dan pembangkangan terhadap program Presiden Prabowo Subianto.

    Dalam kondisi ideal, pimpinan seharusnya membuka ruang dialog dan musyawarah yang dapat mengakomodasi aspirasi berbagai elemen, tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip dasar kenegaraan. Suatu kepemimpinan yang berwibawa akan menyelaraskan kepentingan internal partai dengan dinamika negara, sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki legitimasi tidak hanya di mata partai, tetapi juga di mata rakyat.

    Jika tidak, maka politik praktis yang menyatu dengan tujuan kelompok akan terus menimbulkan perpecahan, mengikis kepercayaan publik, dan pada akhirnya melemahkan fondasi demokrasi itu sendiri. Realitas ini menuntut suatu refleksi mendalam, di mana setiap pemimpin, baik di tingkat partai maupun negara, harus mampu mengedepankan integritas sebagai modal utama.

    Keterbukaan, dialog konstruktif, dan komitmen terhadap kepentingan umum harus dijadikan pedoman utama agar politik tidak semata-mata menjadi arena pertarungan ego dan kekuasaan.

    Lebih bijaksana

    Mengapa retret menjadi penting? Ini tentu agar kepala daerah yang baru terpilih dapat benar-benar memahami tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan dengan lebih baik. Retret sendiri juga bertujuan untuk membekali para pemimpin dengan pemahaman mendalam tentang tugas dan tanggung jawab mereka, serta membangun sinergi dalam menjalankan roda pemerintahan.

    Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendgari) Bima Arya Sugiarto menegaskan, retret pembekalan kepala daerah untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan. Tak hanya meningkatkan pemahaman, retret diarahkan untuk membangun kedekatan antarkepala daerah, sehingga mendukung pelaksanaan berbagai program kerja.

    Maka langkah strategis yang seharusnya diambil adalah mengembalikan semangat kenegaraan yang sesungguhnya yakni menempatkan retret ini pada posisi seharusnya. Sekaligus menempatkan presiden sebagai simbol persatuan yang diharapkan agar mampu mengikat perbedaan dan menuntun bangsa menuju arah yang lebih baik.

    Apabila sikap para kepala daerah yang tidak hadir ini dibiarkan terjadi, maka ini ibarat percikan api di tengah hutan kering, konflik yang lebih besar pun mudah berkobar dan mengancam stabilitas negara. Dalam situasi seperti ini, analisis kritis harus terus dilakukan agar setiap tindakan politik tidak melunturkan semangat kebangsaan yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa.

    Ke depan, harus ada upaya bersama untuk menegakkan nilai-nilai integritas dan keberanian moral, yang menjunjung tinggi kepentingan negara di atas segala perhitungan politik sempit. Hanya dengan demikian, bangsa ini dapat terus tumbuh dalam kerangka demokrasi yang sehat, di mana setiap keputusan tidak lagi dipenuhi oleh manuver politis, melainkan oleh tekad untuk membangun Indonesia yang lebih bersatu dan berkeadaban.

    Sumber : Antara

  • Danantara Diresmikan Hari Ini, Menteri Perumahan Maruarar Sirait Mengaku Sudah Tahu Nama Pimpinannya

    Danantara Diresmikan Hari Ini, Menteri Perumahan Maruarar Sirait Mengaku Sudah Tahu Nama Pimpinannya

    PIKIRAN RAKYAT – Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan diresmikan Presiden RI Prabowo Subianto pagi hari ini Senin, 24 Februari 2025 pukul 10.00 WIB.

    Menteri Perumahan, Maruarar Sirait mengaku sudah mengetahui nama Pimpinan BPI Danantara yang ditunjuk Presiden Prabowo Subianto.

    Maruarar Sirait mengaku tak boleh mengumumkannya ke publik, karena ada waktu yang sudah ditetapkan untuk pengumuman nama Ketua Danantara.

    “Ada pada waktunya akan diumumkan. Saya tahu, tetapi saya tidak boleh umumkan,” ucap Menteri Perumahan menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta pada Jumat, 21 Februari 2025 seperti dikutip dari Antara.

    Para Pejabat yang Dipanggil Prabowo

    Presiden Prabowo memanggil beberapa menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah pejabat negara untuk santap siang bersama di Istana pada Jumat, 21 Februari 2025.

    Mereka di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Selain itu Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria.

    Hadir juga Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto, Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, dan keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Pandu Sjahrir.

    Pandu menjadi salah satu nama yang cukup santer masuk bursa pimpinan Danantara. Namun, Ia membantah kemungkinan ini saat ditemui selepas acara santap siang itu.

    “Enggak jadi apa-apa,” ucap Pandu menjawab pertanyaan wartawan soal kemungkinannya menjadi Pimpinan BPI Danantara.

    Ketika menjawab pertanyaan apa saja pembahasan dalam acara santap siang tersebut, keponakan Luhut Binsar Pandjaitan itu menjawab hanya makan.

    Rencana Awal Danantara

    Sovereign wealth fund Indonesia ini disebut-sebut mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS, dengan proyeksi dana awal 20 miliar dolar AS.

    Menurut Prabowo, dana yang dikelola Danantara akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir serta produksi pangan.

    Prabowo Subianto juga meminta mantan-mantan presiden serta pimpinan organisasi keagamaan guna ikut mengawasi pengelolaannya.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, saya minta semua presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI, dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi,” ucap Prabowo.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Kronologi Megakorupsi 1MDB yang Disebut Bakal Mirip Danantara yang Diresmikan Prabowo Hari Ini

    Kronologi Megakorupsi 1MDB yang Disebut Bakal Mirip Danantara yang Diresmikan Prabowo Hari Ini

    PIKIRAN RAKYAT – Para pengamat mengkhawatirkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat mengalami nasib serupa dengan skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) di Malaysia, jika tidak dikelola dengan transparansi dan pengawasan yang ketat.

    Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini mengumumkan bahwa sisa anggaran sebesar US$20 miliar atau sekitar Rp325 triliun dari penghematan anggaran akan dialokasikan ke Danantara.

    “(Hasil efisiensi sebesar US$20 miliar) ini akan kita serahkan ke Danantara untuk diinvestasikan,” ujar Prabowo.

    Pernyataan ini disampaikan dua minggu setelah pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang memunculkan kekhawatiran terkait independensi Danantara.

    Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah, menyoroti adanya potensi korupsi dalam pengelolaan Danantara. Menurutnya, klausul dalam UU BUMN yang mengatur bahwa lembaga auditor hanya dapat memeriksa Danantara setelah mendapat persetujuan dari DPR berpotensi menghambat transparansi dan pengawasan independen.

    “Patut diduga ada upaya memproteksi Danantara agar tidak disentuh oleh lembaga penegak hukum dan lembaga auditor,” ujar Wana saat dihubungi BBC News Indonesia pada Selasa 18 Februari 2025.

    Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut dapat menjadikan Danantara sebagai objek yang rawan dikorupsi untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

    Hasil pemantauan ICW dari tahun 2016 hingga 2021 menunjukkan bahwa korupsi di lingkungan BUMN masih marak terjadi. Dalam periode tersebut, tercatat sekitar 119 kasus korupsi dengan total kerugian negara mencapai lebih dari Rp40 triliun.

    Menurut Wana, temuan ini menandakan bahwa tata kelola di BUMN masih belum optimal, sehingga pengawasan terhadap Danantara menjadi sangat penting agar tidak bernasib serupa dengan skandal 1MDB yang terjadi di Malaysia.

    Bagaimana kronologi kasus korupsi 1MDB yang menyeret mantan perdana Menteri Malaysia Najib Razak? Simak selengkapnya.

    Kronologi Megakorupsi 1MDB di Malayia

    Skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB) menjadi salah satu kasus korupsi terbesar dalam sejarah Malaysia. Dengan dugaan penyalahgunaan dana mencapai US$4,5 miliar, kasus ini telah menyeret sejumlah nama besar, termasuk mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak. Berikut adalah kronologi lengkap dari kasus ini.

    2009: Pembentukan 1MDB

    Pada tahun 2009, Perdana Menteri Najib Razak membentuk 1MDB sebagai dana investasi pemerintah yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Malaysia. Dana ini dikembangkan dengan bantuan pakar keuangan Malaysia, Low Taek Jho atau Jho Low, yang kemudian memiliki peran besar dalam pengelolaan keuangan 1MDB.

    2013-2014: Penggalangan Dana dan Penyalahgunaan

    Antara 2009 hingga 2013, 1MDB berhasil mengumpulkan miliaran dolar melalui surat utang dan kemitraan investasi. Namun, Departemen Kehakiman AS mencatat bahwa dana tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk proyek pembangunan. Sebaliknya, sebagian besar dialihkan ke rekening bank di berbagai negara dengan skema perusahaan cangkang.

    2015: Terungkapnya Skandal

    Pada Agustus 2015, harian Wall Street Journal menerbitkan laporan yang menyebutkan bahwa dana sebesar US$700 juta dari 1MDB ditemukan dalam rekening pribadi Najib Razak. Hal ini memicu penyelidikan dari berbagai lembaga internasional, termasuk Departemen Kehakiman AS, Swiss, dan Singapura.

    2016: Penyitaan Aset dan Langkah Hukum

    Sejak Juli 2016, otoritas AS mulai mengajukan tuntutan hukum untuk menyita aset yang terkait dengan dana 1MDB, termasuk properti mewah di New York, Los Angeles, dan London. Beberapa aset lain yang diduga dibeli dengan dana ilegal ini adalah pesawat pribadi, lukisan Picasso yang diberikan kepada Leonardo DiCaprio, serta perhiasan yang diberikan kepada model Miranda Kerr.

    2017-2018: Dampak Politik dan Pemilu Malaysia

    Skandal 1MDB menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kekalahan Najib Razak dalam pemilu Malaysia pada Mei 2018. Mahathir Mohamad, yang sebelumnya keluar dari koalisi pemerintah, kembali mencalonkan diri sebagai perdana menteri dan berjanji untuk menyelidiki kasus ini.

    2018-2020: Penangkapan dan Persidangan

    Setelah kalah dalam pemilu, Najib Razak dan beberapa rekannya, termasuk Jho Low, menghadapi tuntutan hukum atas keterlibatan mereka dalam skandal ini. Pengadilan Malaysia kemudian menjatuhkan hukuman penjara terhadap Najib atas berbagai kasus korupsi yang berkaitan dengan 1MDB.

    Kasus ini menjadi pengingat penting bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk memastikan bahwa badan investasi seperti Danantara dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas yang ketat. Dengan sistem pengawasan yang kuat, skandal seperti 1MDB dapat dicegah agar tidak terulang di masa depan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Danantara Diluncurkan Presiden Prabowo Hari Ini, Ekonom Sampaikan Ini

    Danantara Diluncurkan Presiden Prabowo Hari Ini, Ekonom Sampaikan Ini

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara akan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto hari ini, Senin, (24/2/2025). 

    Peluncuran Danantara dijadwalkan pukul 10.00 WIB di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta.

    “Peluncuran Danantara akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.

    Ekonom Bright Institute, Dr. Yanuar Rizky menyatakan, harusnya Indonesia konsisten, jika Danantara terbentuk, Kementerian BUMN hilang. 

    “Fungsi-fungsi yang disebut tadi opraktik, regulator negara, di atur AD/ART, siapa orangnya ya menteri keuangan,” kata Yanuar Rizky.

    Sebaiknya kata dia, lembaga dibuat sederhana saja, Kementerian BUMN nantinya pindah ke Danantara. Nanti chairman nya bisa Presiden atau Menteri Keuangan. Kemudian wakilnya dari menteri lain yang ditunjuk presiden. 

    “Sisanya ada yang anggota merangkap Eksekutif BPI Danantara. Di bawahnya nanti mewakili pihak-pihak lain,” tambahnya.

    Namun kesannya kata dia, ada yang belum ikhlas kalau misalnya tidak punya wewenang. Ada juga beban psikologis dari awal didirikan BUMN dan Danantara.

    Hal senada juga disampaikan oleh Ekonom Awalil Rizky. 

    Menurutnya, ide adanya super holding itu baik secara teknokratis maupun secara historis di Indonesia itu. Tergantung bagaimananya, rinciannya.

    “Sejarah panjang untuk menuju entah holding atau disebut apapun, semacam badan yang bukan kementerian tapi yang lebih bersifat bisnis, lebih korporasi dibandingkan ke birokrasi. Kementerian BUMN inikan kesannya masih birokrasi, yang diurusi korporasi sehingga,” ungkapnya. (*)

  • Apa Itu Danantara? Ini Penjelasan dan Dasar Hukumnya

    Apa Itu Danantara? Ini Penjelasan dan Dasar Hukumnya

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin (24/2/2025). Lantas, apa sebenarnya Danantara ini?

    Menurut Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan bahwa Danantara merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mengangkat perekonomian Indonesia melalui investasi berkelanjutan.

    “Ini juga merupakan wujud komitmen pemerintah untuk merealisasikan Astacita, visi besar dalam mengangkat perekonomian Indonesia ke tingkat yang lebih maju melalui investasi yang berkelanjutan dan inklusif,” kata Yusuf Permana, dikutip dari Antara, Senin (24/2/2025).

    Apa Itu Danantara?

    Danantara adalah Badan Pengelola Investasi Negara (BPI) yang dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan tambahan guna membiayai pembangunan nasional serta mengurangi ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    Lembaga ini berperan dalam mengelola investasi di Indonesia secara lebih luas dibandingkan dengan anggaran pemerintah, sehingga memungkinkan optimalisasi pengelolaan aset negara dalam skala besar dengan koordinasi yang lebih baik.

    Dasar Hukum Pembentukan Danantara

    Pembentukan Danantara memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu mengacu pada perubahan ketiga atas Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). 

    Revisi UU ini telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 4 Februari 2025 dan secara resmi mengatur tugas serta fungsi Danantara sebagai badan pengelola investasi.

    Sebagai badan yang bertugas mengelola investasi negara, Danantara akan mengoptimalkan pemanfaatan aset negara untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor strategis. Beberapa sektor yang menjadi fokus utama Danantara meliputi:

    Energi terbarukan: Investasi dalam pengembangan sumber energi yang ramah lingkungan guna mendukung transisi energi nasional.Industri manufaktur: Penguatan industri dalam negeri untuk meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global.Hilirisasi sumber daya alam: Meningkatkan nilai tambah produk sumber daya alam melalui proses hilirisasi.Ketahanan Pangan: Mendukung sektor pertanian dan pangan guna memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.Danantara BUMN Apa Saja?

    Danantara akan mengonsolidasikan Indonesia Investment Authority (INA) serta tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam tahap awal pembentukannya. BUMN yang tergabung dalam Danantara meliputi Bank Mandiri, Bank BRI, PT PLN, PT Pertamina, Bank BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.

    Sebagai badan pengelola investasi, Danantara bertanggung jawab dalam mengelola aset strategis BUMN serta meningkatkan pendanaan investasi negara. Konsolidasi ini ditargetkan menghasilkan dana awal minimal Rp 1.000 triliun, yang berasal dari penggabungan aset tujuh BUMN besar bersama INA.

    Berikut daftar entitas yang tergabung dalam Danantara:

    PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI).PT PLN (Persero).PT Pertamina (Persero).PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI).PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk.PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.Indonesia Investment Authority (INA).

    Diharapkan dengan adanya Danantara, pengelolaan investasi negara dapat lebih optimal sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional hingga mencapai 8 persen per tahun. Selain itu, keberadaan Danantara juga diharapkan dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik serta memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.

  • Tidak Ada Penghapusan BBM Subsidi

    Tidak Ada Penghapusan BBM Subsidi

    Jakarta, Beritasatu.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi menegaskan tidak ada rencana penghapusan BBM subsidi. Menurutnya, setiap kebijakan terkait subsidi energi harus mendapat persetujuan DPR karena anggaran subsidi melekat dalam APBN. Hingga saat ini, isu tersebut tidak pernah dibahas di DPR.

    “Tidak ada wacana penghapusan subsidi. Mekanisme subsidi harus mendapat persetujuan DPR RI karena dananya berasal dari APBN. Presiden Prabowo Subianto justru menekankan pentingnya perlindungan bagi masyarakat kecil,” ujar Bambang kepada wartawan, Senin (24/2/2025).

    Bambang menjelaskan Presiden Prabowo menginginkan subsidi BBM yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan pembenahan sistem distribusi agar BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

    “Kita akui, masih ada subsidi yang tidak tepat sasaran, tetapi ke depan kita akan perbaiki. Presiden ingin ‘wong cilik podo gemuyu’, artinya rakyat kecil harus tetap sejahtera. Kami yakin presiden akan selalu melindungi rakyat kecil,” tegas Bambang yang juga merupakan legislator dari Partai Gerindra.

    Bambang juga meluruskan pernyataan Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, yang disebut-sebut sebagai sinyal penghapusan subsidi BBM. Menurutnya, Luhut tidak berbicara soal penghapusan subsidi, melainkan perbaikan skema distribusi.

    “Mungkin maksud Pak Luhut bukan menghapus subsidi, tetapi memperbaiki skema agar lebih tepat sasaran. Bahkan dalam Raker 2023, Komisi VII DPR dan Menteri ESDM telah menyepakati BBM bersubsidi, seperti Pertalite, hanya diperuntukkan bagi sepeda motor dan angkutan umum. Sementara solar subsidi akan diberikan kepada angkutan umum, nelayan, petani, dan pengangkut sembako,” jelasnya.

    Sebelumnya, dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook di Soehanna Hall, Jakarta Selatan (20/2/2025), Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan dalam dua tahun ke depan, subsidi energi tidak akan lagi berbasis komoditas, melainkan berbasis penerima dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).

    “Mungkin dalam dua tahun kita bisa menuju satu harga. Tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM Solar. Subsidi akan diberikan langsung kepada masyarakat yang memenuhi syarat,” kata Luhut.

  • Makan Bergizi Gratis Jadi Berkah untuk Mak-mak, Gajian Per 10 Hari

    Makan Bergizi Gratis Jadi Berkah untuk Mak-mak, Gajian Per 10 Hari

    Banyuasin, Beritasatu.com – Program  makan bergizi gratis (MBG) tidak hanya menghadirkan kebahagiaan buat para anak-anak sekolah, tetapi juga para ibu rumah tangga (IRT). Pasalnya, para ibu rumah tangga senang bisa mendapatkan penghasilan secara mandiri dengan bekerja di dapur makan bergizi gratis. 

    Kegembiraan itu terlihat ketika para mak-mak mendapatkan gaji yang dibayarkan per 10 hari karena bekerja di dapur MBG.

    “Terima kasih Pak Prabowo, Gibran, dan masyarakat yang bayar pajak. Semenjak ada MBG, satu dapur MBG bisa membuka lowongan pekerja,” kata akun TikTok @IndahDil, dikutip Minggu (23/2/2025).

    Menurutnya, keberadaan dapur MBG dapat membuka kesempatan atau lowongan bagi para IRT yang sulit untuk mendaftar pekerjaan karena faktor batas usia dan kemampuan.

    “Ibu-ibu IRT ini mungkin mereka sudah susah cari pekerjaan lain, karena terbatas usia, skill, atau karena tidak punya kesempatan untuk kerja. Sekarang mereka sudah tidak nganggur lagi. Karena ada MBG, mereka bisa punya penghasilan bulanan dan tersenyum,” ucapnya.

    Beragam komentar positif disampaikan netizen yang menyebut program MBG membuka lapangan pekerjaan bagi para ibu rumah tangga. Salah satunya  mengungkapkan usaha katering seorang netizen yang dapat menyerap 40 tenaga kerja untuk kegiatan makan bergizi gratis.

    “Katering gue juga lagi proses ikut pengadaan MBG yang minimal menggunakan 40 karyawan, dari situ aja udah ada 40 orang pengangguran yang terserap, jadi semua berkesinambungan,” ujar akun TikTok @Kuro.

    Kemudian, ada juga seorang netizen yang menceritakan para IRT di dapur MBG wilayah Lamongan, Jawa Timur, termasuk ibunya sendiri yang saat ini bekerja sebagai data entry.

    “Emakku lulusan SD, kini juga dapat job bagian data. Lumayan katanya gajinya, daerah Lamongan, Jawa Timur,” ujar akun TikTok @Wahyu niey.

    Salah satu netizen di kolom komentar juga menyebutkan dampak MBG untuk lapangan pekerjaan IRT merupakan salah satu bentuk efisiensi yang diharapkan. Ia meminta para mahasiswa dapat melihat realita di akar rumput.

    “Mahasiswa tidak mengerti, justru karena efisiensi ini banyak banget dampak positifnya bisa buka loker bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah berumur,” kata akun @CantikSip.

    “Masih ada yang bilang Indonesia Gelap? Baru ini para lansia bisa produktif,” timpal komentar netizen lainnya.

  • Raffi Ahmad Dukung Danantara sebagai Strategi Optimalkan Aset Negara

    Raffi Ahmad Dukung Danantara sebagai Strategi Optimalkan Aset Negara

    Jakarta, Beritasatu.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad menyatakan dukungannya terhadap Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai strategi baru untuk mengoptimalkan aset negara. Dengan mengelola dividen dan investasi BUMN secara lebih terintegrasi, lembaga ini diharapkan dapat memperkuat perekonomian nasional.

    Raffi menjelaskan, Danantara dirancang untuk mengelola aset negara yang potensinya mencapai hingga Rp 14.000 triliun. Lembaga ini bertujuan untuk memastikan agar aset negara lebih produktif dan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

    Lebih lanjut, Raffi menyatakan Danantara merupakan contoh baik yang telah terbukti berhasil di negara lain, seperti Temasek Holdings (Singapura), China Investment Corporation (China), dan Khazanah Nasional (Malaysia), yang sukses meningkatkan daya saing ekonomi mereka melalui investasi global.

    “Pemerintah menegaskan, Danantara akan dikelola secara profesional dan transparan. Hal ini bertujuan untuk memastikan setiap investasi memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan kemandirian finansial Indonesia,” ujar Raffi Ahmad melalui akun Instagram pribadinya @raffinagita1717 pada Senin (24/2/2025).

    Suami Nagita Slavina ini juga menegaskan, Danantara bukan sekadar lembaga investasi, melainkan langkah besar untuk menjadikan Indonesia lebih mandiri dan kompetitif di tingkat global.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin (24/2/2025) pukul 10.00 WIB di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, mengatakan bahwa peluncuran ini menandai awal transformasi dalam pengelolaan investasi strategis nasional.

    “Ini juga merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan Astacita, visi besar untuk mengangkat perekonomian Indonesia ke tingkat yang lebih maju melalui investasi yang berkelanjutan dan inklusif,” ujar Yusuf Permana, seperti dikutip dari Antara.

    Danantara akan berfungsi sebagai sovereign wealth fund Indonesia dengan target pengelolaan aset senilai lebih dari US$ 900 miliar. Untuk tahap awal, dana yang akan dikelola diperkirakan mencapai US$ 20 miliar.

    Presiden menyatakan, Danantara akan digunakan untuk mendanai proyek-proyek berkelanjutan yang memiliki dampak besar di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan. Begitu juga dengan Raffi Ahmad yang mendukung penuh program tersebut yang nantinya akan dikelola secara profesional dan transparan.

  • Pembentukan Danantara Dorong Pertumbuhan Ekonomi hingga 8 Persen

    Pembentukan Danantara Dorong Pertumbuhan Ekonomi hingga 8 Persen

    Jakarta, Beritasatu.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyambut baik pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang resmi diluncurkan hari ini, Senin (24/2/2025). Menurut PSI, Danantara merupakan langkah strategis untuk menyiasati tantangan ekonomi global sekaligus mengoptimalkan aset negara.

    “Di tengah kebutuhan internal dan situasi global yang menantang, terobosan baru yang kreatif sangat dibutuhkan agar ekonomi tetap sehat dan berkembang. Pembentukan Danantara adalah salah satunya,” ujar Juru Bicara DPP PSI, Kokok Dirgantoro, Senin (24/2/2025).

    Sebagai badan pengelola investasi, Danantara bertugas mengelola aset negara agar dapat digunakan untuk investasi di proyek-proyek strategis. Kokok menyatakan dengan pengelolaan yang profesional, aset-aset ini akan menjadi lebih efisien, menghasilkan keuntungan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    “Kami di PSI yakin, dengan pengelolaan yang tepat, Danantara dapat berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen per tahun,” tegas Kokok.

    Terkait pengawasan, PSI menegaskan Danantara bukan lembaga yang kebal hukum. Kokok memastikan dewan pengawas Danantara dan DPR akan mengawasi setiap keputusan bisnis yang diambil badan ini.

    “Jika terjadi pelanggaran aturan, konflik kepentingan, atau penyimpangan tata kelola perusahaan, maka tetap akan ada proses hukum,” tegasnya.

    PSI menilai pembentukan Danantara merupakan salah satu langkah strategis yang membuktikan Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mampu beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi tantangan ekonomi.

    “Danantara menunjukkan Indonesia memiliki daya adaptasi dan kreativitas untuk terus melaju menuju kemajuan,” pungkas Kokok.

  • Ragam Sorotan Media Asing soal Peluncuran Danantara

    Ragam Sorotan Media Asing soal Peluncuran Danantara

    Bisnis.com, JAKARTA – Sejumlah media asing turut menyoroti lembaga superholding BUMN bernama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang rencananya akan diresmikan Prabowo Subianto pada hari Ini, Senin (24/2/2025).

    Prabowo mengatakan Danantara merupakan bagian dari konsolidasi aset perusahaan pelat merah yang bertujuan meningkatkan dan mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis. Dia menyebut Danantara akan mengoptimalkan berbagi aset dan kekuatan ekonomi BUMN. 

    “Optimalisasi pengolahan BUMN kita melalui konsolidasi ke dalam suatu dana investasi nasional yang akan kita launching pada 24 Februari yang akan datang. Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan BUMN itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara,” kata Prabowo di Istana Negara, Senin (17/2/2025) pekan lalu.

    Peluncuran Danantara pun mendapat perhatian dari sejumlah media asing. Bloomberg dalam laporannya yang dikutip Senin (24/2/2025) mengatakan Danantara akan menjadi sarana investasi dan perusahaan induk bagi BUMN yang mendominasi sebagian besar perekonomian mulai dari perbankan hingga energi. 

    Undang-undang BUMN yang baru direvisi menunjukkan bahwa Danantara akan melapor kepada presiden, sehingga memberinya kendali lebih besar atas entitas-entitas tersebut dan dividen tahunannya yang berjumlah miliaran dolar.

    Namun, langkah tersebut menimbulkan kekhawatiran mengenai tata kelola dan bagaimana struktur baru ini akan memperbaiki sistem yang sudah ada di negara yang telah lama terkepung oleh birokrasi dan korupsi. 

    Selain itu, meskipun pemerintah mempunyai batasan hukum terkait defisit fiskal dan utang, Danantara dapat memberikan cara untuk membantu mendanai proyek-proyek di luar batasan tersebut.

    “Danantara yang memiliki kendali penuh atas BUMN akan melapor langsung kepada presiden. Pertanyaan utamanya adalah apakah hal ini akan memungkinkan pemerintah untuk secara lebih langsung mempengaruhi bagaimana modal BUMN dikerahkan, dan apakah hal ini akan mengarah pada belanja off-balance-sheet yang lebih aktif,” kata Brian Tan, ekonom Barclays dikutip dari Bloomberg.

    Adapun, Prabowo disebut tengah berupaya mengembalikan Indonesia ke pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang belum pernah terjadi sejak pertengahan tahun 1990an pada era pemerintahan otoriter Soeharto. Prabowo juga tengah berupaya memperluas program-program sosial yang telah memberinya tingkat kepuasan publik yang tinggi. 

    Rencana Prabowo untuk mengalokasikan kembali miliaran dolar dari anggaran negara untuk mendanai program-programnya pekan lalu menimbulkan protes besar pertama dalam masa jabatannya.

    Perbesar

    Sementara itu, dalam pemberitaan Reuters, Danantara disebut akan memiliki dana kelolaan sebesar lebih dari US$900 miliar. Dana tersebut akan diinvestasikan pada proyek-proyek berkelanjutan yang berdampak besar di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur maju, industri hilir, dan produksi pangan. 

    “Semua proyek ini akan berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8%,” kata Prabowo dikutip dari Reuters. 

    Adapun, pembentukan Danantara disebut mengikuti model dari sovereign wealth fund (SWF) Singapura, yaitu Temasek. Danantara Indonesia akan mengambil alih seluruh kepemilikan pemerintah di perusahaan negara, termasuk bank pelat merah seperti Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI).

    Melalui Danantara, Pemerintah Indonesia disebut telah menghemat lebih dari US$20 miliar dalam anggarannya melalui langkah-langkah efisiensi, setara dengan sekitar 10% dari pengeluaran tahunan Indonesia. 

    “Penghematan tersebut akan digunakan untuk membiayai lebih dari 20 proyek bernilai miliaran dollar AS, seperti investasi di bidang nikel, bauksit, tembaga, dan mineral-mineral penting lainnya,” ujar Prabowo.

    Sementara itu, laman berita Vietnam Plus turut menyoroti Undang-Undang BUMN yang baru saha direvisi. Amandemen tersebut membuka jalan bagi Danantara untuk mengelola aset bernilai miliaran dolar AS di BUMN mulai dari bank pelat merah, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, perusahaan minyak dan gas PT Pertamina (Persero), raksasa pertambangan MIND ID, dan perusahaan telekomunikasi Telkom.

    “Prabowo menaruh harapan besar kepada Danantara untuk membawa Indonesia pada jalur yang benar menuju target pertumbuhan 8% yang telah dia tetapkan sejak menjabat,” demikian kutipan pemberitaan tersebut.

    Berdasarkan penilaian awal, aset yang dikelola Danantara akan melebihi US$900 miliar. Dana tersebut akan diinvestasikan pada sumber daya alam dan aset negara melalui proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak besar, tegas Prabowo.

    Proyek-proyek tersebut akan mencakup proyek-proyek di bidang energi terbarukan, manufaktur maju, industri hilir, dan produksi pangan.

    Adapun, Danantara menjadi sovereign wealth fund kedua yang ada di Indonesia. Sebelumnya, Indonesia telah membentuk Indonesian Investment Authority atau INA yang didirikan pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo pada 2021 lalu.