Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Danantara Harus Bisa Diaudit oleh Siapa pun Setiap Saat

    Danantara Harus Bisa Diaudit oleh Siapa pun Setiap Saat

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan, Badan Pengelola Investasi Danantara harus dapat diaudit oleh siapa pun setiap saat. Hal ini ditekankannya saat peluncuran Danantara, Senin (24/2/2025) di Istana Merdeka, Jakarta.

    Prabowo mengatakan, Danantara harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan sangat hati-hati, serta transparan. Hal itu karena Danantara didirikan untuk generasi penerus Indonesia.

    “Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola sebaik-baiknya dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi,” kata Prabowo.

    Menurut Prabowo, Danantara harus harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun. Hal itu karena Daanaarini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita. “Milik generasi penerus bangsa Indonesia,” tegasnya.

    Prabowo bangga atas diluncurkannya produk Danantara. Danantara, menurut Prabowo, adalah tonggak sejarah Indonesia menuju kemandirian ekonomi, ketahanan, dan kesejahteraan.

    Prabowo mengatakan, ke depan Indonesia tidak mau lagi menjual sumber daya alam murah untuk bangsa lain.

    Menurut Prabowo, pembentukan Danantara ini menandai era baru bagi BUMN, yang bukan saja entitas bisnis, tetapi sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

    Lebih jauh Prabowo menegaskan, BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, governance terbaik dan mengedepankan inovasi, gagasan besar, kemajuan teknologi, sekaligus menjaga disiplin, kehati-hatian serta komitmen tata kelola yang baik dan bertanggung jawab.

    Prabowo yakin dan percaya Indonesia akan terus melangkah maju lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya.

    “Dengan keyakinan ini mari kita bergerak bersama, bersatu dalam tujuan teguh dalam tekad, dan yakin bahwa pencapaian terbesar Indonesia masih ada di depan mata. Percayalah Indonesia akan capai cita-citanya. Kita akan menjadi negara maju, makmur, terhormat,” lanjutnya dalam peluncuran Danantara.

  • Ombudsman RI siap bekerja mengawasi BPI Danantara

    Ombudsman RI siap bekerja mengawasi BPI Danantara

    Ombudsman sebagai lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik tentu fokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pelayanan publiknya.

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan bahwa institusinya siap bekerja mengawasi Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang diluncurkan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin ini.

    “Kami sebagai pengawas eksternal tentu akan terus bekerja untuk mengawasi bagaimana agar penggunaan, pengelolaan dananya, itu tidak menimbulkan penyimpangan. Ya, itu fokus kami,” kata Najih di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Senin.

    Najih menyampaikan pernyataan tersebut usai menyatakan bahwa pembentukan BPI Danantara merupakan gagasan yang brilian dan patut didukung.

    Lebih lanjut dia mengatakan bahwa pengawasan oleh Ombudsman agar BPI Danantara dapat bekerja sesuai dengan tujuan pembentukannya.

    “Jangan sampai tujuan yang mulia ini kemudian ada penyimpangan oleh oknum tertentu sehingga tujuannya tidak bisa diwujudkan,” ujarnya.

    Ia menilai lembaga ini sangat luar biasa karena menghimpun dana triliunan rupiah yang salah satunya hasil efisiensi.

    Akan tetapi, lanjut dia, kalau tidak dikelola dengan baik, akan mubazir atau sia-sia.

    Oleh sebab itu, dia berharap agar penanggung jawab BPI Danantara dapat bertanggung jawab secara akuntabel dengan memublikasikan atau menginformasikan secara transparan pengelolaan dana tersebut.

    “Ombudsman sebagai lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik tentu fokus pada aspek-aspek yang berkaitan dengan pelayanan publiknya. Kami siap untuk ikut mengawasi jalannya pengelolaan BPI Danantara ini apakah nanti sesuai dengan tujuan pembentukannya atau tidak,” katanya menekankan.

    Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto bersama presiden ke-7 RI Joko Widodo dan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menekan tombol bersama seraya meluncurkan secara resmi BPI Danantara di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Sebelum menekan tombol tersebut, Presiden Prabowo memberikan sambutan dan meluncurkan secara resmi BPI Danantara.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Senin, 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia,” kata Presiden Prabowo yang kemudian dilanjutkan menekan tombol peresmian.

    Pewarta: Rio Feisal
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025

  • Jadi Kepala Danantara, Intip Isi Garasi Rosan Roeslani

    Jadi Kepala Danantara, Intip Isi Garasi Rosan Roeslani

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Rosan Roeslani menjadi Kepala Badan Pelaksana (Chief Executive Officer/CEO) Danantara. Intip isi garasinya.

    Prabowo mengatakan peluncuran Danantara hari ini memiliki arti yang sangat penting. Karena Danantara bukan sekadar badan pengelola investasi, melainkan harus jadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara untuk mengelola kekayaan Indonesia.

    “Jangan salah, apa yang diluncurkan bukan sekedar dana investasi melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa ubah cara kita kelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Prabowo saat peresmian yang dilakukan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

    Rosan Roeslani ditunjuk Prabowo menjadi Kepala Badan Pelaksana (Chief Executive Officer/CEO) Danantara. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan posisi Rosan Roeslani di Danantara. “Iya Pak Rosan,” sebut Airlangga ketika dikonfirmasi soal posisi Rosan di Kompleks Istana Kepresiden, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).

    Bicara sisi lain, isi garasi Rosan yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi menarik untuk disimak. Di garasinya, Rosan memiliki beberapa mobil mewah. Hal itu bisa diketahui dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disetor Rosan saat menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

    Rosan terakhir kali menyampaikan LHKPN pada 28 November 2024 sebagai LHKPN Awal Menjabat Menteri Investasi. Roslan melaporkan harta kekayaan total senilai Rp 864.649.182.834 (Rp 864 miliar).

    Dilihat detikOto, dalam LHKPN yang disetor atas nama Rosan Perkasa, khusus aset berupa alat transportasi dan mesin nilainya Rp 1.847.500.000. Terdapat tiga kendaraan dalam aset transportasi dan mesin tersebut, berikut rinciannya:

    Isi Garasi Rosan Roeslani

    1. Mobil Lexus LM350 Tahun 2020 hasil sendiri senilai Rp 1.588.000.000
    2. Motor Piaggio VSET 4 -150 tahun 2001, hasil sendiri senilai Rp 9,5 juta
    3. Mobil VW tahun 1962, hasil sendiri senilai Rp 250 juta.

    Tercatat isi garasi Rosan berkurang satu dari LHKPN sebelumnya. Pada LHKPN sebelumnya, Rosan melaporkan punya Toyota Alphard 2.5 G AT tahun 2015 senilai Rp 680 juta.

    Dibandingkan aset lain, alat transportasi dan mesin itu nilainya paling kecil. Adapun aset terbesar berupa tanah dan bangunan dengan nilai Rp 511.194.939.189. Total ada 26 aset tanah dan bangunan yang tersebar di Sumbawa, Manggarai, Lombok Barat, Klungkung, Manggarai Barat, Denpasar, dan Jakarta.

    Aset terbesar kedua berupa harta lainnya dengan nilai Rp 253.743.499.451, diikuti kas dan setara kas senilai Rp 61.736.380.565, harta bergerak lainnya senilai Rp 20.397.850.000, dan surat berharga Rp 15.729.013.629. Secara total, Rosan melapor memiliki harta sebesar Rp 864.649.182.834.

    (rgr/din)

  • Prabowo Tandatangani Keppres Dewas dan Badan Pelaksana Danantara

    Prabowo Tandatangani Keppres Dewas dan Badan Pelaksana Danantara

    Jakarta (beritajatim.com) – Presiden RI Prabowo Subianto menandatangani Keppres Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana dari Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara. Penandatanganan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    “Saya Presiden RI menandatangani UU No. 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara,” kata Prabowo.

    Prabowo juga menandatangani Keppres No. 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Danantara.

    “Saya juga menandatangani Keppres No. 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia,” kata Prabowo.

    Prabowo kemudian mengambil pena yang berada sisi kanannya untuk menandatangani dokumen yang ada di hadapannya. Ia kemudian mengucapkan “bismillah” sebelum menandatangani ketiga dokumen tersebut.

    “Bismillah,” ucap Prabowo sambil mengangkat penanya untuk menandatangani dokumen pertama.

    “Bismillah,” ucap Prabowo lagi saat beralih ke dokumen selanjutnya.

    Menurut Prabowo, pembentukan Danantara ini menandai era baru bagi BUMN, yang bukan saja entitas bisnis, tapi sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Ia menegaskan BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, governance terbaik dan mengedepankan inovasi, gagasan besar, kemajuan teknologi, sekaligus menjaga disiplin, kehati-hatian serta komitmen tata kelola yang baik dan bertanggung jawab.

    “Percayalah Indonesia akan capai cita-citanya. Kita akan menjadi negara maju, makmur, terhormat,” katanya.

    Dalam melaksanakan pengelolaan modal dan realokasi modal, Danantara akan diawasi langsung oleh Presiden RI dibantu Dewan Pengawas (yang diketuai Menteri BUMN) dan Dewan Penasehat.

    Danantara akan berinvestasi ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, dan industri hilir, yang diharapkan akan berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen. [hen/beq]

  • Siapa yang Memilih dan Melantik Dewan Pengawas KPK?

    Siapa yang Memilih dan Melantik Dewan Pengawas KPK?

    Jakarta, Beritasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga independen yang memiliki peran strategis dalam memberantas korupsi di Indonesia. Sejak revisi Undang-Undang (UU) KPK pada 2019, struktur lembaga ini mengalami perubahan signifikan, salah satunya dengan dibentuknya Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

    Keberadaan dewas bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kerja KPK, terutama dalam aspek penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Namun, mekanisme pemilihan dan pelantikan Dewas KPK masih menjadi perdebatan di masyarakat.

    Berbeda dengan pimpinan KPK yang harus melalui uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota dewas dipilih dan ditetapkan langsung oleh presiden. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai independensi dewas dalam menjalankan tugasnya.

    Proses Pemilihan dan Pelantikan Dewan Pengawas KPK

    Proses pemilihan calon pimpinan dan Dewan Pengawas KPK diatur dalam Pasal 30 UU KPK dan Pasal 37E UU Perubahan Kedua UU KPK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, anggota Dewan Pengawas KPK dipilih dan ditunjuk langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

    Pemilihan Dewas melibatkan panitia seleksi (pansel) yang dibentuk oleh presiden. Wewenang presiden untuk membentuk pansel ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 4 Tahun 2020. Pansel terdiri dari lima orang dari pemerintahan pusat dan empat orang dari perwakilan masyarakat.

    Tahapan Seleksi oleh Panitia Seleksi

    Pansel bertugas menyeleksi calon-calon dewan pengawas yang memenuhi kriteria tertentu, seperti pengalaman di bidang hukum, pemerintahan, atau pemberantasan korupsi. Dalam seleksi wawancara, pansel menunjuk beberapa ahli, seperti Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Ningrum Natasya Sirait, serta Wakil Ketua KPK 2015–2019 Laode M Syarif. Masing-masing peserta menjalani wawancara selama 40 menit.

    Setelah wawancara, pansel mengadakan rapat untuk menilai hasilnya. Selanjutnya, pansel menetapkan 10 calon pimpinan KPK dan 10 calon anggota dewas yang akan diajukan kepada presiden.

    Pemilihan dan Pelantikan oleh Presiden

    Setelah menerima nama-nama calon dari pansel, presiden menyerahkannya kepada DPR untuk dikonsultasikan. DPR kemudian membahas dan memilih lima orang hasil seleksi untuk menjadi Pimpinan KPK serta lima orang untuk menjadi anggota dewas. Konsultasi ini harus dilakukan dalam waktu paling lambat 14 hari sebelum presiden memilih anggota dewas secara resmi.

    Pada 16 Desember 2024, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik lima pimpinan dan lima anggota Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Pimpinan yang dilantik adalah Ketua KPK Komisaris Jenderal Setyo Budiyanto, serta Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak, dan Agus Joko Pramono. Sementara itu, Dewan Pengawas KPK terdiri dari Gusrizal sebagai ketua, serta anggota Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, Sumpeno, dan Wisnu Baroto.

    Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas KPK

    Dewan Pengawas KPK memiliki berbagai tugas dan kewenangan, antara lain:

    – Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK.
    – Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai KPK.
    – Menerima serta menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik atau ketentuan dalam undang-undang.
    – Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK.
    – Melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK secara berkala, setidaknya satu kali dalam setahun.
    – Selain itu, dewan pengawas juga berperan dalam penegakan kode etik dengan menyusun dan menetapkan aturan bagi pimpinan dan pegawai KPK agar integritas dan transparansi lembaga tetap terjaga.

  • Indonesia Tak Akan Jual Murah Sumber Daya Alam

    Indonesia Tak Akan Jual Murah Sumber Daya Alam

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak akan lagi menjual sumber daya alam (SDA) dengan harga murah. Pernyataan ini disampaikan saat peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).

    “Kita tidak mau lagi menjual sumber daya alam murah. Kita tidak ingin hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi negara lain. Kita bertekad ingin menjadi negara maju,” tegas Prabowo.

    Peluncuran Danantara merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Prabowo menargetkan aset yang dikelola Danantara mencapai US$ 900 miliar, menjadikannya salah satu sovereign wealth fund terbesar di dunia.

    Menurut Prabowo, visi ini bukanlah hal baru, melainkan kelanjutan dari perjuangan para pemimpin Indonesia sebelumnya dalam mengelola sumber daya nasional secara bijaksana.

    “Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa telah mendirikan Bank Industri Negara untuk membiayai perkebunan dan industri pertambangan. Presiden Soekarno juga mendirikan Institut Pertanian Bogor (IPB) dan membesarkan Institut Teknologi Bandung (ITB) karena memandang pertanian dan teknologi sebagai sektor strategis,” jelas Prabowo terkait pembentukan BPI Danantara.

    Prabowo menekankan, setiap presiden, mulai dari Soeharto, BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo, telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

    Dengan adanya Danantara, Prabowo yakin Indonesia dapat memaksimalkan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam, mengoptimalkan peran BUMN, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    “Setelah hampir 80 tahun kemerdekaan, kini saatnya kita mewujudkan visi para pendiri bangsa. Kita harus memastikan kekayaan Indonesia benar-benar bermanfaat bagi rakyat dan meningkatkan penghasilan mereka,” tegasnya.

    Prabowo juga optimistis langkah pembentukan BPI Danantara akan membawa Indonesia menuju kemandirian ekonomi, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan mendorong industri hilir dalam negeri.

  • Sukatani Jadi Duta Polri? Pengamat: Hanya Gimmick Pencitraan

    Sukatani Jadi Duta Polri? Pengamat: Hanya Gimmick Pencitraan

    Malang (beritajatim.com) – Band punk rock asal Purbalingga, Sukatani, kembali menjadi sorotan setelah lagu mereka yang berjudul “Bayar Bayar Bayar” menuai polemik. Video permintaan maaf dari dua personel band ini kepada institusi Polri yang diunggah di media sosial pada Kamis (20/2/2025) lalu menambah panas isu ini.

    Menariknya, dalam video tersebut, personel yang selama ini menutupi identitas mereka akhirnya menunjukkan wajah aslinya. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo secara mengejutkan mengajak band Sukatani menjadi duta Polri. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari upaya perbaikan institusi dan pencegahan perilaku menyimpang di tubuh Polri. Bahkan, Kapolri menyatakan bahwa Sukatani bisa menjadi duta atau juri dalam program yang berkaitan dengan reformasi kepolisian.

    Namun, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, menilai bahwa upaya menjadikan Sukatani sebagai duta Polri lebih mengarah ke pencitraan ketimbang perbaikan substansial. Menurutnya, tanpa diiringi perbaikan kinerja, kontrol yang ketat, serta penegakan aturan terhadap personel yang melanggar, langkah ini hanya sekadar strategi untuk meredam kritik.

    “Kalau hanya menjadikan Sukatani sebagai duta Polri tanpa ada transparansi dan reformasi nyata, itu hanya gimik semata,” ujar Bambang kepada beritajatim.com, Senin (24/2/2025).

    Selain itu, Bambang juga menyoroti cara Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jawa Tengah dalam menangani kasus ini. Ia menilai proses penyelidikan jauh dari profesionalitas karena tidak didasarkan pada prosedur yang jelas.

    “Harus ada dasar hukum yang kuat. Pelanggaran apa yang dilakukan band Sukatani? Jika dikaitkan dengan UU ITE, pasal mana yang dilanggar? Penyelidikan tidak boleh asal dilakukan tanpa adanya surat resmi atau dasar hukum yang sah,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia mengkritik langkah aparat yang diduga melakukan intimidasi terhadap personel band tersebut. “Jika penyidik sampai mengejar mereka ke Banyuwangi, ini sudah berlebihan. Itu adalah bentuk penyalahgunaan wewenang atau abuse of power. Band ini hanya menyampaikan kritik terhadap realitas sosial,” tambahnya.

    Bambang mengingatkan bahwa tanpa adanya konsistensi dan transparansi dalam reformasi kepolisian, pengangkatan duta Polri hanya menjadi formalitas belaka. Ia menegaskan kritik dari band seperti Sukatani tetap harus diteruskan, sementara kepolisian juga harus melakukan introspeksi agar bisa mendapatkan reputasi yang lebih baik di mata masyarakat.

    “Polri harus memperbaiki kinerjanya secara nyata, bukan hanya sekadar strategi komunikasi untuk meredam kritik. Jika reformasi benar-benar dilakukan, kepercayaan masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya,” pungkasnya. [dan/beq]

  • Profil Rosan Roeslani, Sosok yang Resmi Ditunjuk Jadi CEO Danantara

    Profil Rosan Roeslani, Sosok yang Resmi Ditunjuk Jadi CEO Danantara

    Jakarta, Beritasatu.com – Rosan Roeslani resmi memimpin Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai chief executive officer (CEO) seusai resmi diluncurkan Presiden Prabowo Subianto, Senin (24/2/2025).

    Penunjukan Rosan sebagai CEO BPI Danantara ini menegaskan peran strategisnya dalam mengelola investasi negara yang sosoknya sudah dikenal sebagai pengusaha dan profesional berpengalaman di berbagai sektor.

    Lantas, siapakah sebenarnya sosok Rosan Roeslani ini? Dihimpun dari berbagai sumber, berikut profil, perjalanan karier, hingga kiprahnya di pemerintahan Indonesia.

    Profil dan Perjalanan Karier

    Rosan Roeslani resmi menjabat sebagai chief executive officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Pria kelahiran Jakarta, 31 Desember 1968 ini memiliki rekam jejak panjang di dunia bisnis dan pemerintahan, dengan pengalaman luas di berbagai sektor strategis.

    Rosan mengawali kariernya di bidang keuangan dan bisnis dengan mendirikan Recapital Advisors pada tahun 1997. Perusahaan investasi ini berkembang pesat dan merambah ke berbagai sektor, termasuk pertambangan, infrastruktur, properti, serta media massa.

    Pada tahun 2021, Rosan tercatat dalam daftar 100 orang terkaya di Indonesia versi Forbes, menempati peringkat ke-87 dengan nilai kekayaan mencapai US$ 450 juta.

    Selain itu, Rosan juga pernah menjabat sebagai penasihat keuangan asosiasi koperasi batik Indonesia (1997-2002) serta wakil bendahara umum himpunan pengusaha muda Indonesia (2005-2008).

    Kontribusinya di dunia bisnis semakin kuat ketika ia terpilih sebagai ketua umum kamar dagang dan industri (Kadin) Indonesia periode 2015-2021. Dalam perannya ini, ia turut berkontribusi dalam penyusunan kebijakan ekonomi nasional, termasuk menjadi ketua satuan tugas omnibus law.

    Kiprah di Pemerintahan

    Setelah menyelesaikan masa jabatannya di Kadin, Rosan dipercaya menjadi duta besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat pada tahun 2021. Selama menjabat, ia berperan aktif dalam mempererat hubungan ekonomi antara Indonesia dan AS. Atas kontribusinya, ia menerima penghargaan dari Belgia, Commander in the Order of Leopold II, pada tahun 2017.

    Pada Juli 2023, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai wakil menteri badan usaha milik negara (BUMN), menggantikan Pahala N Mansury yang berpindah tugas sebagai wakil menteri luar negeri.

    Namun, jabatan ini tidak lama diembannya karena pada Oktober 2023, Rosan memilih mundur untuk berfokus pada perannya sebagai ketua tim kampanye nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden 2024.

    Pasca pemilihan, Rosan kembali dipercaya untuk menduduki posisi strategis di pemerintahan. Pada 19 Agustus 2024, ia dilantik sebagai menteri investasi dan hilirisasi/kepala badan koordinasi penanaman modal (BKPM), menggantikan Bahlil Lahadalia yang dipindahkan menjadi menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM). Posisi ini kembali ia pertahankan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Pendidikan dan Kehidupan Pribadi

    Rosan menyelesaikan pendidikan sarjananya di bidang administrasi bisnis dari Oklahoma State University, Amerika Serikat, pada tahun 1993. Kemudian, ia melanjutkan studi magisternya di Antwerpen European University, Belgia, dan meraih gelar MBA pada tahun 1996.

    Di awal kariernya, ia sempat bekerja sama dengan Sandiaga Uno, yang kini menjabat sebagai menteri pariwisata dan ekonomi kreatif, dalam mendirikan PT Republik Indonesia Funding atau Finance Indonesia, yang kemudian berkembang menjadi Recapital.

    Dengan pengalaman panjang di dunia bisnis dan pemerintahan, serta kepemimpinannya yang visioner, Rosan Roeslani diyakini akan membawa Danantara ke level yang lebih tinggi dalam industri investasi dan keuangan.

  • Saya akan Lawan Korupsi Sekeras-kerasnya Tanpa Pandang Bulu!

    Saya akan Lawan Korupsi Sekeras-kerasnya Tanpa Pandang Bulu!

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto bersumpah akan memberantas pencurian uang rakyat sekeras mungkin. Dia juga menyatakan, pemberantasan tikus-tikus berdasi itu akan dilakukan tanpa pandang bulu.

    Hal itu disampaikan Kepala Negara kedelapan tersebut ketika berpidato dalam acara peluncuran Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Negara Jakarta, Senin 24 Februari 2025.

    “Saya bersama pemerintah yang saya pimpin, didukung oleh koalisi yang solid, bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan segala tenaga dan upaya yang bisa saya gerakkan tanpa pandang bulu!” kata Prabowo Subianto dengan suara lantang.

    Prinsip yang sama itu pun diklaim akan menjadi pondasi dalam pengelolaan Danantara ke depannya.

    Menurut Prabowo Subianto, mengatasi berbagai tantangan saat ini memerlukan respons yang berani dan strategis. Oleh karena itu, Danantara diluncurkan pada Senin 24 Februari 2025.

    “Peluncuran Danantara hari ini memiliki arti yang sangat penting. Karena Danantara Indonesia bukan sekadar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia,” tuturnya.

    Danantara, Bukan Cuma Investasi

    Prabowo Subianto pun menegaskan bahwa Danantara yang diluncurkan hari ini bukan sekadar sebuah dana investasi. Melainkan, komponen pembangunan nasional yang harus bisa mengubah nasib bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

    “Kita telah membuktikan komitmen dalam mengelola kekayaan negara, dengan disiplin keuangan yang ketat dan tata kelola yang bertanggung jawab,” ucapnya.

    Prabowo Subianto juga ‘memamerkan’ pencapaian pemerintahannya yang dalam 100 hari pertama sudah berhasil mengumpulkan Rp300 triliun dalam bentuk tabungan negara.

    “Dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran, dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia,” katanya.

    “Diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi kita dan realisasi kita yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa, menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia,” tutur Prabowo Subianto menambahkan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Danantara Resmi Diluncurkan, Ormas Keagamaan hingga Mantan Presiden Jadi Penasihat

    Danantara Resmi Diluncurkan, Ormas Keagamaan hingga Mantan Presiden Jadi Penasihat

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto menandatangani Undang-Undang Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam acara peluncuran di Istana Negara, Jakarta, Senin 24 Februari 2025.

    “Pada hari ini hari Senin tanggal 24 Februari 2025, saya Presiden Republik Indonesia menandatangani Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025. Dan organisasi dan tata kelola badan pengelola investasi daya anagata nusantara,” tuturnya.

    Peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

    Selanjutnya Kepala Negara menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 tentang Peengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Pengelola Investasi dan Daya Anagata Nusantara. Peluncuran dihadiri oleh Menteri Kabinet Merah Putih.

    Tekan Tombol Bersama Tanda Peresmian

    Prabowo Subianto bersama Presiden Ke-7 Jokowi dan Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menekan tombol bersama seraya meluncurkan secara resmi Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Sebelum menekan tombol tersebut, Prabowo Subianto memberikan sambutan dan meluncurkan secara resmi BPI Danantara.

    “Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, hari Senin 24 Februari 2025, saya Presdien Republik Indonesia meluncurkan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara Indonesia,” katanya.

    Pada saat menekan tombol peresmian, Prabowo Subianto diapit olehJokowi di sisi kiri, dan SBY di sisi kanan. Setelah resmi diluncurkan, Jokowi pun langsung memberi selamat kepada Prabowo yang tengah bertepuk tangan atas peluncuran Danantara.

    “Selamat Pak, selamat,” ucapnya.

    Di atas panggung, ketiganya didampingi oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani.

    Ormas Keagamaan hingga Mantan Presiden Jadi Penasihat

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa organisasi masyarakat (ormas) keagamaan hingga mantan Presiden Republik Indonesia dilibatkan menjadi penasihat dan pengawas BPI Danantara.

    Saat ditanya soal ormas keagamaan akan dilibatkan menjadi pengawas, dia menjawab dengan singkat, ketika tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 24 Februari 2025.

    “Mungkin di penasihat ya,” ujar Hasan Nasbi.

    Dia juga menanggapi soal mantan Presiden yang juga kemungkinan menjadi dewan penasihat.

    “Ide Presiden kan seperti itu. Mungkin untuk di penasihat,” kata Hasan Nasbi.

    Meski tidak ingin merinci soal mantan Presiden mana yang akan menjabat sebagai dewan penasihat, dia memaparkan soal tujuan pelibatan mantan Presiden dalam Danantara sebagai sovereign wealth funds (SWD) milik Indonesia itu.

    Menurut Hasan Nasbi, Danantara dibentuk sebagai lembaga yang harus memiliki akuntabilitas dan transparansi. Pelibatan ormas keagamaan hingga mantan Presiden RI ini juga sesuai dengan Prinsip Santiago (Santiago Principle), sebagai pedoman tata kelola SWF yang baik.

    “Untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi yang luar biasa itu, agar bisa juga comply dengan Santiago Principle maka dibutuhkan orang-orang yang berintegritas tinggi, tokoh-tokoh bangsa, sebagai bagian dari penasihat lembaga ini,” tuturnya.

    Tugas dan Kewenangan BPI Danantara

    Danantara akan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan. Contohnya yaitu energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, hingga produksi pangan.

    Pemerintah menargetkan, investasi ini akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen. Danantara memiliki sejumlah tugas penting untuk menunjang perekonomian nasional.

    Danantara memiliki tugas utama dalam pengelolaan BUMN, dengan beberapa kewenangan, di antaranya:

    Mengelola dividen dari Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN. Menyetujui penambahan/pengurangan modal BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Menyetujui restrukturisasi BUMN, termasuk merger, akuisisi, dan pemisahan usaha. Membentuk holding investasi, holding operasional, dan BUMN baru. Menyetujui penghapusan tagihan aset BUMN. Mengkonsultasikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) holding investasi dan operasional kepada DPR RI.

    Sebagai langkah awal, tujuh perusahaan BUMN strategis akan berada di bawah naungan Danantara, yaitu:

    PT Pertamina (Persero) PT PLN (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk MIND ID (Mining Industry Indonesia).

    Prabowo Subianto sebelumnya meminta mantan Presiden Indonesia hingga pimpinan organisasi agama untuk ikut mengawasi pengelolaan dana kekayaan negara, yakni BPI Danantara.

    “Danantara adalah kekuatan energi masa depan dan ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya minta semua Presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini. Saya juga berpikir kalau perlu pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah, pimpinan mungkin dari KWI dan sebagian lain-lain ikut juga membantu mengawasi,” ujarnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News