Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Danantara Resmi Diluncurkan, Prabowo Subianto Berterima Kasih kepada Puan Maharani

    Danantara Resmi Diluncurkan, Prabowo Subianto Berterima Kasih kepada Puan Maharani

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akhirnya diluncurkan Presiden Prabowo Subianto, Senin (24/2).

    Atas peluncuran Danantara itu, Prabowo Subianto secara khusus mengucapkan rasa terima kasih kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani atas berdirinya Badan Pengelola Investasi Danantara.

    Momen itu terjadi saat acara peluncuran badan pengelola investasi Danantara di halaman Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (24/2).

    Mulanya Prabowo menyapa para tamu undangan yang hadir, yaitu Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Budiono, Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Prabowo lalu menyapa beberapa menteri Kabinet Merah Putih, Ketua MPR, dan secara khusus kepada ketua DPR Puan Maharani.

    “Yang saya hormati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani,” ucap Prabowo sambil memberi gestur mengatupkan kedua telapak tangannya.

    Menurut Prabowo dukungan DPR tersebut sangat berarti untuk berdirinya Danantara. “Tanpa mereka hari ini tidak akan terjadi. Terima kasih Ketua DPR dan semuanya” tutur Prabowo.

    Ketua Umum Partai Gerindra itu bilang bahwa Danantara akan menjadi sovereign wealth fund Indonesia dengan Asset Under Management (AUM) lebih dari 900 miliar dolar AS.

    Proyeksi dana awal yang dapat diinvestasikan mencapai 20 miliar dolar AS.

    Dana-dana yang dikelola Danantara akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan. (fajar)

  • Apa Itu Danantara yang Diluncurkan Prabowo Hari Ini 24 Februari 2025? – Page 3

    Apa Itu Danantara yang Diluncurkan Prabowo Hari Ini 24 Februari 2025? – Page 3

    Dengan investasikan aset negara ke dalam proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

    Kehadiran Danantara diharapkan mampu mengatasi keterbatasan investasi asing di Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan negara lain.

    Ekonom Nailul Huda dari Celios menekankan perlu wadah investasi yang responsif dan cepat dalam menyalurkan investasi di tengah ketidakpastian ekonomi global. Danantara diharapkan menjadi solusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan pemerintah.

    “Indonesia tidak bisa hanya bertumpu pada konsumsi rumah tangga, kita perlu sumber baru, salah satunya investasi,” kata Nailul Huda seperti dikutip dari berbagai sumber.

    Misi Danantara: Investasi Berkelanjutan dan Pertumbuhan Ekonomi

    Danantara akan fokus pada investasi di proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi. Investasi ini akan tersebar di berbagai sektor strategis, termasuk energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, dan produksi pangan.

    Dengan mengelola aset senilai USD 900 miliar, Danantara memiliki potensi besar untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur, energi terbarukan, dan industri strategis lainnya. Ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

     

  • Wabup Lamongan Dirham Akbar Aksara Mulai Kerja, Tekankan Sinergi

    Wabup Lamongan Dirham Akbar Aksara Mulai Kerja, Tekankan Sinergi

    Lamongan (beritajatim.com) – Wakil Bupati (Wabup) Lamongan, Dirham Akbar Aksara, memanfaatkan hari pertama kerjanya untuk bersilaturahmi dan berkenalan dengan staf di lingkungan pemerintahan Kabupaten Lamongan, Senin (24/2/2025).

    Dirham mengunjungi setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam pembangunan Kabupaten Lamongan.

    Dalam beberapa kesempatan, Dirham juga berinteraksi dengan ASN untuk mendengar langsung masukan dan inovasi mereka terkait dengan pelayanan publik.

    Orang nomor dua di Lamongan itu juga berpesan kepada masing-masing OPD agar dapat menjalankan keberlanjutan program sekaligus bersinergi dengan program pemerintah pusat.

    “Pemda harus bersinergi dengan Pemerintah Pusat. Saya harapkan bapak ibu dapat memahami program pusat Asta Cita Presiden Prabowo dan Nawa Bakti Satya Bu Gubernur,” kata Dirham.

    Untuk menjalankan salah satu kewajibannya sebagai kepala Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), Dirham mengajak kepala OPD memahami program prioritas untuk dituangkan dalam dokumen penyusunan RPJMD. [fak/beq]

  • Jadi Pimpinan Danantara, Rosan Roeslani dan Dony Oskaria Harus Mundur dari Jabatan Menteri-Wamen – Halaman all

    Jadi Pimpinan Danantara, Rosan Roeslani dan Dony Oskaria Harus Mundur dari Jabatan Menteri-Wamen – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Rosan Roeslani dan Dony Oskaria dinilai harus mundur dari jabatannya sebagai menteri dan wakil menteri usai ditunjuk menjadi petinggi Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).

    Rosan ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Danantara, sedangkan Dony sebagai Chief Operating Officer.

    “Mereka harus mundur dari jabatan politik, termasuk Menteri dan Wamen,” kata Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda kepada wartawan, Senin (24/2/2025).

    Menurut Nailul, keberadaan Danantara bisa menjadi game changer investasi dari BUMN.

    Selama ini, kata dia, investasi yang dilakukan oleh BUMN belum optimal, di mana porsi investasi BUMN masih rendah. 

    Padahal, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6 persen, diperlukan puluhan ribu triliun investasi.

    Sehingga, dengan adanya Danantara, investasi dari BUMN dinilai dapat lebih banyak dan berkualitas serta berdampak kepada pertumbuhan ekonomi.

    Tujuan pembentukan Danantara juga disebut adalah membuat BUMN menjadi lebih mandiri dan terbebas dari kepentingan birokrasi.

    “Selama ini ruang BUMN terbatas dengan birokrasi karena bentuk operasional BUMN adalah birokrasi di bawah Kementerian BUMN,” ujar Nailul.

    Namun demikian, ia menyebut wewenang Kementerian BUMN masih besar di UU BUMN yang baru dengan masih memegang saham seri A.

    Artinya pengangkatan direksi dan komisaris masih di tangan Kementerian BUMN.

    “Ditakutkan ada dua matahari kembar dalam operasional BUMN,” ucap Nailul.

    Lalu, Nailul juga mengkhawatirkan individu yang mengisi pucuk pimpinan Danantara.

    Sebelumnya, ada pernyataan dari Prabowo bahwa ada peluang bagi mantan presiden menduduki posisi Dewan Pengawas Danantara.

    Usai diluncurkan Prabowo pada Senin ini, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyebut mantan presiden akan dilibatkan sebagai penasihat Danantara.

    “Itu dikhawatirkan akan menimbulkan penempatan orang yang tidak tepat dan investasi yang dilakukan bukan dinilai dari kelayakan investasi, melainkan untuk kepentingan pribadi,” tutur Nailul.

    Berikutnya adalah dengan adanya APBN yang disuntik kepada Danantara, menimbulkan kekhawatiran penggunaan uang pajak masyarakat untuk investasi Danantara.

    Di saat yang sama, kata Nailul, Danantara tidak bisa diperiksa secara langsung oleh BPK maupun KPK.

    “Padahal setiap uang negara yang disuntik kepada K/L harus diperiksa oleh BPK dan KPK,” jelas Nailul.

    Kekhawatiran lainnya adalah investasi gagal yang dapat merugikan nasabah Bank Himbara yang masuk ke Danantara.

    Ia mengatakan, tidak ada penjelasan secara resmi dari pemerintah apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) nasabah di perbankan plat merah merupakan aset yang dikelola oleh Danantara atau tidak.

    “Terjadi gerakan akan rush money dari bank himbara,” pungkas Nailul.

    Rangkap Jabatan

    Menurut Rosan Roeslani, penunjukan sebagai Kepala Danantara sekaligus merangkap Menteri Investasi dan Hilirisasi, justru menjadikan sinergi yang baik untuk investasi di tanah air.

    “Ya saya kan menteri investasi dan hilirisasi sedangkan bidang danantara justru berada dalam sebagian besar dalam bidang investasi jadi justru ini akan melakukan suatu sinergi yang sangat-sangat baik,” kata Rosan dikutip melalui siaran langsung Kompas TV.

    “Karena dengan ini kita tidak hanya mengurus dari segi roadmap investasi, tidak hanya mengurus mengenai perizinan saja tetapi kita bisa mengkombinasikan dan juga mengakselerasi dengan adanya dana yang ada di kami,” sambungnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah resmi meneken Undang-undang yang menjadi payung hukum lembaga tersebut.

    “Pada hari ini hari Senin tanggal 24 Februari 2025 saya Presiden Republik Indonesia menandatangani undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara,” ujar Prabowo.

  • Jangan Sampai Bernasib Seperti 1MDB, Legislator PDIP Minta BPI Danantara Tak Diintervensi Politik – Halaman all

    Jangan Sampai Bernasib Seperti 1MDB, Legislator PDIP Minta BPI Danantara Tak Diintervensi Politik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, menekankan pentingnya agar Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dikelola dengan penuh independensi, jauh dari pengaruh politik. 

    Pernyataan ini disampaikan Darmadi untuk memastikan bahwa Danantara tidak mengalami nasib buruk seperti yang menimpa 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

    “Makanya, nanti intervensi politik ini enggak boleh ada lagi dalam Danantara ini,” kata dia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Sebagai informasi, 1MDB yang dibentuk di Malaysia saat era kepemimpinan Najib Razak awalnya bertujuan untuk meningkatkan ekonomi negara. 

    Namun, penyalahgunaan dana oleh oknum-oknum terkait menyebabkan skandal besar dan menjerat Najib dalam kasus korupsi. 

    Darmadi mengingatkan, bahwa masalah tersebut timbul akibat intervensi politik yang merusak integritas pengelolaan dana.

    “Jangan sampai banyak politikus, banyak pejabat-pejabat yang ikut mengintervensi Danantara ini,” ujar legislator PDIP ini, yang dengan tegas berharap agar lembaga investasi baru ini terlindungi dari campur tangan politik praktis.

    Darmadi bahkan membandingkan Danantara dengan Temasek, badan investasi negara Singapura, yang berhasil mengelola asetnya dengan jauh dari intervensi politik. 

    “Kalau seperti di Singapura, kan, semuanya serba bagus, ya, betul enggak? Jadi bersih, tidak parasit, dan tidak koruptif,” tandasnya.

    Sementara itu, dalam peluncuran BPI Danantara di Istana Negara pada Senin (24/2/2025), Presiden RI Prabowo Subianto telah menunjuk Menteri Investasi, Rosan Roeslani, untuk memimpin Danantara.

    Rosan akan didampingi oleh Pandu Sjahrir dan Dony Oskaria, yang masing-masing akan bertanggung jawab pada bidang investasi dan operasional.

    “Danantara akan dipimpin oleh Bapak Rosan Roeslani, dengan bantuan Bapak Pandu Sjahrir dan Bapak Dony Oskaria,” jelas Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi, dalam konferensi pers tersebut.

    Selain itu, Menteri BUMN Erick Thohir akan menjadi Ketua Dewan Pengawas Danantara, didampingi oleh Muliaman Hadad.

    Sejumlah mantan presiden juga akan diajak untuk bergabung sebagai Dewan Penasihat guna memastikan lembaga ini berjalan dengan integritas dan amanah.

    Dengan jajaran yang penuh pengalaman dan komitmen terhadap Indonesia, Darmadi berharap Danantara dapat berkembang dengan maksimal tanpa gangguan dari kepentingan politik.

  • Nasib Transportasi Publik Mengkhawatirkan, Sikap Menhub Dinilai Tidak Jelas

    Nasib Transportasi Publik Mengkhawatirkan, Sikap Menhub Dinilai Tidak Jelas

    JABAR EKSPRES – Kinerja 100 hari Presiden RI, Prabowo Subianto menjadi sorotan pasalnya, mulai dari arahan hingga program yang digaungkan cukup menimbulkan pro-kontra, termasuk di bidang transportasi publik.

    Pengamat Transportasi sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan, saat ini nasib kendaraan umum kian mengkhawatirkan.

    “Hal ini bisa dilihat dari kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diwarnai dengan berhentinya operasional angkutan umum,” katanya kepada Jabar Ekspres, Senin (24/2).

    BACA JUGA: Efisiensi Anggaran jadi Perhatian, Pengamat Transportasi Sebut KNKT Perlu Dipisahkan sebagai Institusi Mandiri

    Djoko menerangkan, sejumlah kendaraan umum berhenti beroperasi seperti seperti Trans Metro Dewata, Trans Pakuan Bogor dan Teman Bus Yogya.

    Selain itu, terancamnya operasional angkutan perintis juga dinilai mengkhawatirkan lantaran terkena dampak efisiensi anggaran.

    Padahal, lanjut Djoko, keberadaan angkutan perintis yang selama ini dioperasikan oleh DAMRI itu amat diperlukan oleh saudara-saudara yang ada di NTT, Maluku, Maluku Utara, dan masyarakat di seluruh Pulau Papua.

    Bagaimana tidak, layanan transportasi alias angkutan perintis tersebut menjadi satu-satunya armada angkutan umum yang tersedia.

    BACA JUGA: Dukung Asta Cita Presiden, Kereta Ekonomi PSO KAI Daop 2 Terus Diminati, Moda Transportasi Hemat yang Merakyat

    “Apabila layanan angkutan perintis tidak beroperasi, lalu dengan apa masyarakat di luar Jawa itu akan melakukan mobilitas?,” terangnya.

    Djoko menjelaskan, merosotnya layanan angkutan umum itu sebagai dampak dari sikap Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi yang dinilai tidak jelas.

    “Tidak jelas keberpihakannya terhadap layanan publik di daerah-daerah, sehingga ketika ada efisiensi hanya main potong saja tidak memperhatikan keberlangsungan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia,” jelasnya.

    BACA JUGA: Pengamat Sebut Layanan Perintis dan Subsidi Transportasi Dapat Pengaruhi Perekonomian

    Disampaikan Djoko, sedangkan Menko Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dinilai lebih sibuk dengan urusan seremonial daripada mencari terobosan agar layanan publik di seluruh wilayah Indonesia dapat terjamin keberlangsungannya.

    Kondisi itu menjadi sinyal lemahnya semangat memperbaiki tata kelola transportasi publik dan dampaknya pada keselamatan transportasi itu sendiri.

  • Jenal Mutaqin Tekankan Kesatuan dan Persahabatan dalam Membangun Kota Bogor

    Jenal Mutaqin Tekankan Kesatuan dan Persahabatan dalam Membangun Kota Bogor

    JABAR EKSPRES – Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, memimpin apel perdananya bersama jajaran Pemerintahan Kota (Pemkot) Bogor di Plaza Balai Kota Bogor pada Senin (24/2).

    Dalam narasi pidatonya, Jenal Mutaqin menyampaikan kepada seluruh jajaran untuk tidak ragu dan segan menganggap Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, dan dirinya sebagai seorang sahabat.

    Pernyataan itu memiliki makna khusus yakni, menjadi sahabat artinya siap mendorong, membantu, dan menjaga satu sama lain dalam hal yang lebih positif.

    Tak ayal, Jenal Mutaqin meminta kepada jajarannya untuk saling mengingatkan jika di masa kepemimpinannya selama lima tahun ke depan ia salah langkah.

    Selain itu, Politisi Gerindra ini juga meminta kepada jajarannya untuk tidak sungkan menyampaikan kendala, kesan, pesan, hingga kritik kepada dirinya.

    BACA JUGA: Buntut Cemooh Nasi Kotak, Wabup Bogor Perintahkan Sekda Tangkap Kades Gunung Menyan

    “Secara ‘chemistry’, secara personal, hubungan antara kepala daerah dan wakilnya, saya harap mulai detik ini kita adalah sahabat. Dengan kategori sahabat, maka kita harus sama-sama mendorong, membantu, dan menjaga satu sama lain,” ungkapnya dalam Apel perdana.

    “Yang menjadi kendala apa pun, yang ingin disampaikan, pesan, kesan, atau kritik, bagi kami seorang sahabat, sampaikan, jangan sungkan,” imbuh Jenal.

    Di samping itu, Jenal juga menegaskan kepada jajarannya untuk tidak menyepelekan permasalahan yang ringan.

    Sebab, menurutnya, justru hal yang dianggap sepele akan berbuah positif bila direspons dengan baik.

    “Seorang ASN itu digaji oleh rakyat. Kadang masalah terkesan sepele, tapi justru itulah yang menjadi nilai positif bagi kita ketika kita mampu merespons, mampu menjelaskan, dan mampu mencari solusinya,” tegasnya.

    Tak hanya itu, Jenal juga menyinggung ihwal pesan Presiden Prabowo Subianto usai dirinya dilantik di Istana Merdeka.

    BACA JUGA: Meski Sukses Digelar, Bogor Street Festival CGM Perlu Dievaluasi

    Presiden berpesan agar Kota Bogor menjaga kebersihan. Hal tersebut bukan tanpa alasan, sebab ke depan, berbagai macam acara kenegaraan akan diselenggarakan di Kota Bogor.

    “Terngiang di kepala saya, Pesan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan Kota Bogor, Kota Bogor diminta untuk menjaga kebersihan,” ucap Jenal. (YUD)

  • Apa Itu Danantara yang Diluncurkan Prabowo Hari Ini 24 Februari 2025? – Page 3

    Prabowo Tunjuk Erick Thohir Jadi Ketua Dewan Pengawas Danantara, Muliaman Hadad Wakilnya – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir jadi Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia). Penunjukan ini bersamaan dengan meluncurkan Danantara Indonesia.

    Penunjukkan susunan Dewan Pengawas Danantara Indonesia telah dikonfirmasi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

    “Ketua Dewan Pengawas yang sudah ditunjuk oleh Presiden adalah Bapak Erick Thohir,” kata Hasan di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Hasan bilang, Muliaman Darmansyah Hadad juga telah ditunjuk jadi Wakil Ketua Dewan Pengawas Danantara Indonesia. Sebelumnya, Muliaman adalah Kepala Danantara sejak Oktober 2024 lalu.

    “Wakil Ketua Dewan Pengawas Bapak Muliaman Hadad,” ungkap Hasan.

    Sebagai informasi, susunan Dewan Pengawasn Danantara Indonesia juga telah diteken oleh Presiden Prabowo. Itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara.

    Rosan Roeslani Jadi Kepala Danantara Indonesia

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia. Sejumlah pejabat juga resmi ditunjuk mengepalai badan baru tersebut.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menjadi Kepala Danantara Indonesia. Jabatannya dituliskan sebagai Chief Executive Officer (CEO).

    Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi membenarkan struktur organisasi Danantara Indonesia. Termasuk penunjukkan Rosan Roeslani sebagai CEO Danantara.

    “Danantara akan dipimpin oleh Bapak Rosan Roeslani,” kata Hasan di Istana Negara, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Pandu Sjahrir Urus Investasi

    Dia mengatakan, Rosan akan dibantu dua orang lainnya. Yakni, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer (COO) dan Pandu Sjahrir menjadi Chief Investment Officer (CIO) yang mengurus soal investasi.

    “Nanti akan dibantu Bapak Dony Oskaria sebagai Holding Operasional dan Bapak Pandu Syahrir yang akan memegang Holding Investasi,” ujarnya.

    Asal tahu saja, peresmian Danantara Indonesia dimulai saat Prabowo meneken Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Kepala Negara juga menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Danantara.

  • Menteri PANRB ajak kepala daerah lakukan transformasi birokrasi

    Menteri PANRB ajak kepala daerah lakukan transformasi birokrasi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengajak para kepala daerah untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam menjalankan program-program reformasi birokrasi.

    Menurutnya, kepala daerah memainkan peranan penting sebagai pengemudi dalam penerapan reformasi birokrasi di level provinsi hingga kabupaten dan kota untuk dapat mencapai tujuan.

    “Tujuan akhir kinerja birokrasi tersebut adalah kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai pengemudi, kepala daerah harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam menjalankan perannya sebagai ujung tombak mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Dia mengatakan bahwa reformasi birokrasi bukanlah sekadar proses administratif belaka, melainkan transformasi berbagai aspek pemerintahan secara menyeluruh. Presiden Prabowo Subianto pun telah memberikan arahan agar birokrasi dapat responsif terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat.

    Saat pelantikan kepala daerah beberapa waktu lalu, Presiden menyampaikan bahwa kepala daerah sebagai abdi rakyat harus membela dan menjaga kepentingan rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    “Sebagai pengemudi birokrasi, Bapak/Ibu kepala daerah perlu mengarahkan agar implementasi birokrasi dapat berjalan sesuai arahan Presiden,” ujarnya.

    Saat ini, Kementerian PANRB tengah menyusun Grand Desain Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi hingga tahun 2045, yang terbagi menjadi empat tahapan roadmap. Dalam roadmap pertama di tahun 2025-2029, berfokus pada perwujudan pemerintahan digital untuk mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan tren teknologi digital.

    Seluruh upaya reformasi birokrasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah harus selaras dengan Astacita, RPJPN, GDRBN, dan RPJMN. Agar target-target reformasi birokrasi ini tercapai, Rini meminta kepala daerah menuangkan langkah reformasi birokrasi ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

    “Kami meminta kepada seluruh kepala daerah untuk menyusun RPJPD yang disesuaikan dengan RPJPN, GDRBN dan RPJMN. Sesuaikan program-program di daerah sejalan dengan program yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat,” ajak Rini di hadapan para pimpinan daerah tersebut.

    Disampaikan bahwa dalam RPJPN 2025-2045 terdapat tiga pilar utama transformasi, yakni transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Transformasi tata kelola bertujuan untuk mewujudkan regulasi dan tata kelola yang berintegritas serta adaptif, dimana transformasi ini akan menjadi fondasi utama dalam menopang agenda transformasi yang lain.

    Ia juga mendorong kepala daerah untuk menjadikan transformasi tata kelola sebagai fokus diawal kepemimpinan sebagai fondasi dari pembangunan yang akan dilaksanakan. Hal ini akan menjadi bagian dari ekosistem birokrasi yang lebih luas, sehingga visi, misi, tujuan, dan sasaran dari reformasi birokrasi perlu dipedomani dalam proses perencanaan di level pemerintah daerah.

    “Kami mengajak kepala daerah untuk melakukan tata kelola pemerintah yang lebih baik karena ujung daripada transformasi ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Transformasi ini akan menghasilkan birokrasi yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik sehingga pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang memberikan manfaat kepada masyarakat,” ungkap Rini.

    Kepala daerah sebagai pengemudi birokrasi harus dapat mencermati capaian dan tantangan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah masing-masing serta mengambil langkah strategis untuk terus mendorong peningkatan kualitas reformasi birokrasi. Kepala daerah harus menciptakan visi, merancang kebijakan, membangun sinergi, serta memastikan implementasi.

    Reformasi birokrasi tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga komitmen, keteladanan dan arah yang jelas dari pimpinan. Kepemimpinan kepala daerah dalam membawa birokrasi di daerah akan berpengaruh signifikan.

    “Kesuksesan kepala daerah dalam memimpin reformasi birokrasi akan membangun stabilitas politik dan sosial, regulasi yang efektif dan jelas, serta sinergi pusat dan daerah, yang pada akhirnya akan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” pungkasnya.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Tasrief Tarmizi
    Copyright © ANTARA 2025

  • Rosan pastikan Danantara tak kebal hukum, bisa diperiksa KPK dan BPK

    Rosan pastikan Danantara tak kebal hukum, bisa diperiksa KPK dan BPK

    Jadi, berita Danantara kebal hukum ini harus diluruskan karena semua itu ikut awasi kami.

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan P. Roeslani memastikan Danantara tak kebal hukum sehingga Danantara dapat diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

    “Tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Jadi, KPK bisa periksa Danantara, apalagi kalau ada tindakan yang yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa,” kata Rosan menjawab pertanyaan wartawan saat jumpa pers selepas acara peresmian BPI Danantara di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Sementara itu, Rosan menyebut Danantara juga dapat diaudit BPK, terutama untuk penggunaan APBN terkait dengan program kewajiban layanan publik (PSO).

    “Itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi, berita Danantara kebal hukum ini harus diluruskan karena semua itu ikut awasi kami,” kata Rosan.

    Dalam sesi jumpa pers yang sama, Rosan menilai Danantara merupakan badan yang paling banyak diawasi karena semua terlibat, dan dirinya sebagai Kepala BPI Danantara melapor langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Kami lapor langsung kepada Bapak Presiden. Itu tidak ada yang paling, lebih tinggi lagi laporan pertanggungjawabannya kepada Bapak Presiden. Bapak Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kami bisa berjalan dengan baik, dan ini saya meyakini juga akan melibatkan semua pihak dan seluruh perangkatnya,” sambung Rosan Perkasa Roeslani.

    Rosan lantas menjelaskan bahwa Danantara punya sistem pengawasan berlapis.

    Ia menegaskan komitmennya menjaga Danantara tetap terbuka dan transparan.

    “Kami mempunyai struktur organisasi yang berlapis. Selain ada Dewan Pengawas, ada Dewan Penasihat, ada Oversight Committee juga, pemantau, ada Komite Audit, Komite Investasi, Komite Etik, dan masih ada lagi yang lainnya untuk memastikan bahwa kami menjalankan perusahaan ini dengan baik dan benar,” kata Rosan.

    Presiden Prabowo meresmikan pembentukan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

    Dalam acara peresmian itu, Presiden Prabowo bersama presiden ke-7 RI Joko Widodo dan presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono bersama-sama menekan tombol yang menandai peresmian Danantara.

    Dalam struktur organisasi BPI Danantara, Presiden Prabowo menunjuk Rosan P. Roeslani sebagai pimpinan BPI Danantara atau CEO Danantara (chief executif officer). Rosan saat ini masih menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

    Rosan dibantu oleh Pandu Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO) yang bertugas mengelola holding investasi dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai chief operating officer (COO) yang bertugas mengelola holding operasional.

    Presiden Prabowo juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Dewan Pengawas.

    Dalam struktur Dewan Penasihat BPI Danantara, ada presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Selain itu, Komite Pengawas BPI Danantara terdiri atas BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KPK, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan lembaga lainnya.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi/Mentari Dwi Gayati
    Editor: D.Dj. Kliwantoro
    Copyright © ANTARA 2025