Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Profil Tony Blair yang Jadi Dewan Pengawas Danantara: Eks PM Inggris Pernah Jadi Dewan Penasihat IKN – Halaman all

    Profil Tony Blair yang Jadi Dewan Pengawas Danantara: Eks PM Inggris Pernah Jadi Dewan Penasihat IKN – Halaman all

    ​TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Presiden Prabowo Subianto meresmikan lembaga pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Lapangan Tengah, Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (24/2/2025). Lembaga tersebut terdiri dari Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi salah satu dari Dewan Pengawas Danantara tersebut. “Ibu Menteri (Jadi Dewan Pengawas),” kata Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono di Istana Kepresidenan, Jakarta.

    Tidak hanya Menteri Keuangan, Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair juga menjadi Dewan Pengawas Danantara. Hal itu disampaikan oleh Kepala atau CEO Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Rosan Roeslani.

    “Iya salah satunya,” katanya.

    Dikutip dari Encyclopaedia Britannica Tony Blair sebelumnya dikenal sebagai Perdana Menteri (PM) Inggris (UK) tahun 1997-2007. Saat itu, ia tercatat sebagai Perdana Menteri termuda di sejarah Britania Raya sejak 1812 dengan menjabat mulai usia 44 tahun.

    Masa jabatan Tony Blair sebagai PM Inggris selama 10 tahun juga tercatat yang kedua terlama setelah Margaret Thatcher.

    Pria kelahiran 6 Mei 1953 ini semula menempuh pendidikan di Fettes College di Edinburgh dan St. John College of the University of Oxford.

    Tony Blair di masa kuliah mempelajari hukum dengan peminatan ide religius dan musik populer. Lulus dari University of Oxford pada 1975, Tony Blair berfokus pada hukum ketenagakerjaan dan komersial.

    Ia lalu terlibat dalam Partai Buruh dan terpilih di House of Commons pada kursi parlemen Buruh di Sedgefield, bekas distrik pertambangan di Inggris. Perjalanan politiknya mengantarkan Tony Blair menjadi Perdana Menteri Inggris pada 1997. Ia terpilih kembali sebagai PM Inggris pada Mei 2001.

    Tony Blair pernah diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempromosikan Ibukota Nusantara (IKN) ke dunia internasional. Kemudian pada 2020, Tony Blair menjadi anggota Dewan Penasihat IKN bersama pendiri dan CEO SoftBank Masayoshi Son dan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed al Nahyan yang saat itu masih menjadi putra mahkota UEA.

    Ketika menjadi Anggota Dewan Penasihat IKN, Tony Blair menyebut bahwa pemerintah dapat melakukan promosi ke beberapa negara lain seperti pemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA) dan China serta sejumlah perusahaan asing di kawasan Asia untuk berinvestasi di IKN.

    Perusahaan dari Indonesia kata Tony juga dapat menanamkan modal untuk berkontribusi dalam pembangunan IKN.

  • Andre Rosiade Optimistis Danantara Pintu Gerbang Indonesia ke Negara Industri

    Andre Rosiade Optimistis Danantara Pintu Gerbang Indonesia ke Negara Industri

    Bisnis.com, JAKARTA – Gerak Cepat (Gercep) optimistis peluncuran Daya Anagata Nusantara (Danantara) menjadi pintu gerbang Indonesia untuk menuju negara Industri.

    Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengatakan bahwa peluncuran badan Super Holding BUMN ini merupakan lompatan ekonomi nasional yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto.

    “Yang dilantik itu adalah top profesional semua, Dewan Pengawas (Dewas), Ketua Pak Erick Thohir, Pak Muliaman dan Ibu Sri Mulyani jadi anggota Dewas BP Danantara,”katanya lewat rilisnya, Senin (24/2/2025) 

    Di sisi lain, Andre meyakini bahwa komposisi saham yang matang dari Danantara memberikan statement positif bagi pemerintah terhadap masyarakat nantinya.

    Mengingat, kata Andrem Danantara memiliki komposisi saham 1% Saham Seri A dipegang Kementrian BUMN lalu 99% Saham Seri B dipegang Danantara.

    “Danantara menjadi pintu gerbang Indonesia segera Menjadi Negara Industri  Negara akan Investasi besar-besaran di Mega Proyek Hilirisasi dalam Asta Cita Prabowo. Dengan begitu jaminan membuka Jutaaan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi 8% menjadi mungkin,” tandas Andre Rosiade

  • Wamentan: Industri Wajib Serap Susu dari Peternak Lokal

    Wamentan: Industri Wajib Serap Susu dari Peternak Lokal

    Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh industri pengolahan susu wajib menyerap susu dari peternak dalam negeri.

    “Industri pengolahan susu wajib mengambil susu lokal. Kalau tidak dia laksanakan, maka izin impornya dan kuota impornya bisa kita bekukan atau kami tahan,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/2/2025).

    Sudaryono menyebut bahwa saat ini Indonesia masih mengimpor sekitar 80% kebutuhan susu nasional, sementara produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi 20%. 

    Pemerintah pun menargetkan untuk menekan angka impor ini dengan meningkatkan produksi susu dalam negeri.

    “Kami ingin instruksi dari Presiden Prabowo adalah bagaimana industri susunya kita naikkan, impornya kita tekan. Jadi orangnya bukan dibatasi untuk minum susu, orang boleh minum susu tapi dari 100% yang kita minum bagaimana kuotanya ini lama-lama harus kita balik,” jelasnya.

    Guna mendukung hal tersebut, Sudaryono mengatakan, pemerintah mencanangkan investasi dalam pengadaan induk sapi. Pemerintah memiliki target untuk mendatangkan 2 juta sapi indukan ke Indonesia.

    “Sudah ada 167 perusahaan yang commit untuk berinvestasi mendatangkan sapi. Jadi negara tidak mengeluarkan APBN tapi mereka berinvestasi, sumber sapinya dari mereka, mereka yang pelihara, mereka yang bermitra dengan peternak-peternak lokal dan seterusnya,” tuturnya.

    Di sisi lain, Sudaryono menekankan bahwa pemerintah juga memastikan Program Makan Bergizi Gratis akan didukung dengan sumber protein lokal. Saat ini, susu belum masuk dalam program tersebut karena keterbatasan produksi dalam negeri.

    “Kita tidak ingin memberikan susu impor kepada anak-anak kita. Kita ingin substitusi dulu dengan sumber protein yang lain, dengan telur, daging ayam dan seterusnya,” pungkas Sudaryono.

  • Kapolres Labuhanbatu Hingga Kasat Diperiksa Propam Buntut Bandar Narkoba Mengaku Setor Rp 160 Juta – Halaman all

    Kapolres Labuhanbatu Hingga Kasat Diperiksa Propam Buntut Bandar Narkoba Mengaku Setor Rp 160 Juta – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Propam Polda Sumatera Utara (Sumut) memeriksa Kapolres Labuhanbatu AKBP Bernhard L Malau terkait dugaan setoran uang dari bandar narkoba.

    Diketahui, seorang bandar Narkoba bernama Endar Muda Siregar mengaku telah memberikan uang sebesar Rp 160 juta setiap bulannya kepada Polres Labuhanbatu.

    Merespons hal tersebut, Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto mengungkap dalam mendalami pengakuan tersebut, Propam Polda Sumut sudah bergerak.

    Selain Kapolres AKBP Bernhard L Malau, Kasat Narkoba Labuhanbatu AKP Sopar Budiman dan kepala unit lainnya di Satres Narkoba Labuhanbatu sudah diperiksa Propam Polda Sumut.

    Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Februanto mengatakan untuk hasil pemeriksaannya saat ini belum keluar dan proses pemeriksaan masih berlangsung.

    Pemeriksaan, lanjut Whisnu berdasarkan fakta-fakta yang ada.

    “Sudah diperiksa semuanya mulai dari Kasat Narkoba, Kapolres sudah kita periksa benar atau tidak,” kata Irjen Whisnu Hermawan Februanto, Senin (24/2/2025).

    Irjen Whisnu menegaskan, dirinya tak menutup-nutupi anggotanya yang bersalah, apalagi menyangkut narkoba.

    Apabila terbukti, dirinya tak akan segan-segan memberikan sanksi.

    Namun, apabila tidak terbukti, ia akan menjelaskan kalau tuduhan bandar narkoba tidak benar.

    “Semua berdasarkan fakta-fakta penyidikan. Tidak ditutupi. Pokoknya kalau anggota salah, ditindak tegas. Kalau benar, jangan dong,” katanya.

    Sosok Endar Muda Siregar Si Bandar Narkoba

    Endar Muda Siregar merupakan seorang seorang bandar Narkoba yang ditangkap pihak kepolisian di Jalan Balai Desa, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau Utara, Labuhanbatu, pada 7 Mei 2024 lalu.

    Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita dua bungkus plastik berisi sabu seberat 14,1 gram, uang tunai Rp 41,5 juta, serta beberapa ponsel dan barang bukti lainnya yang menguatkan keterlibatannya dalam jaringan peredaran narkoba.

    Saat ini, Endar telah divonis tujuh tahun penjara berdasarkan putusan Nomor 759/Pid.Sus/2024, yang dikeluarkan pada 15 Januari 2025.

    Kasubbid Penmas Polda Sumut, Kompol Siti Rohani Tampubolon sebelumnya mengungkap penangkapan Endar saat itu merupakan hasil pengembangan dari kasus sebelumnya, yang melibatkan tiga tersangka lain, Muhammad Ridwan, Khoiruddin Dalimunthe, dan Rahasia.

    “Berdasarkan keterangan mereka, narkotika jenis sabu yang mereka miliki diperoleh dari Endar,” ungkap Siti dalam keterangan tertulis, Senin (3/2/2025) dikutip dari Kompas.com.

    Dia juga mengeklaim pernyataan Endar tersebut tidak berdasar.

    “Tersangka Endar telah diproses secara hukum dan dinyatakan bersalah dalam kasus narkotika. Pernyataan yang dibuatnya dalam video yang beredar perlu dikritisi, karena bisa saja ada motif lain di balik pengakuan tersebut,” ujar Siti.

    Namun Siti mengatakan, pihaknya akan tetap menyelidiki pernyataan Endar.

    Apabila ada oknum polisi yang terlibat dalam persoalan ini, pihaknya akan menindak tegas.

    “Jika terbukti, maka sanksi tegas akan dijatuhkan, termasuk pemecatan dan proses pidana.”

    “Namun, hingga saat ini belum ada bukti konkret yang menguatkan tuduhan tersebut,” kata Siti.

    Pengakuan Endar Si Bandar Narkoba

    Sebelumnya berdasarkan video yang diterima Tribun Medan pada Jumat (31/1/2025), diduga video diambil setelah Endar selesai menjalani sidang di Pengadilan Negeri Rantauprapat.

    Dalam narasinya, Endar meminta agar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, melakukan tindakan.

    Ia meminta Presiden membasmi oknum-oknum nakal agar tidak ada lagi polisi yang nekat bermain dengan narkotika.

    Endar bahkan mengaku menyetor uang sebesar Rp 160 juta tiap bulannya ke polisi di Polres Labuhanbatu.

    “Saya itu membayar di Mapolres Labuhanbatu, berjumlah sekitar Rp1 60 juta setiap bulannya,” kata Endar Muda Siregar dari balik jeruji sel.

    Ia membeberkan, pembagian uang tersebut dengan rincian dibagi-bagi di Satuan Narkoba Polres Labuhanbatu.

    “Yang Rp80 juta, untuk Kasat. Kategorinya ‘ketua kelas’, kemudian untuk Kanit Rp20 juta, dan untuk tim Rp8 juta per bulan,” ungkap Endar.

    Endar mengaku uang tersebut disetorkannya melalui seorang pria berinisial RS, tanggal 10 setiap bulannya.

    Dia juga mengaku siap memberikan keterangan ke Propam atas pernyataannya.

    Untuk itu, Endar sangat berharap agar para oknum yang terlibat untuk diperiksa.

    “Segera diperiksa lah semua petugas yang terlibat dengan saya,” ungkapnya.

    (Tribunmedan.com/ Fredy Santoso/ kompas.com/ rahmat utomo)

    Sebagian dari artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Imbas Pengakuan Bandar Narkoba Setor 160 Juta ke Polisi, Kapolres Labuhanbatu Diperiksa

  • Bhayangkari Cabang Mojokerto Kota Sulap Area Satpas Jadi Pekarangan Pangan Lestari

    Bhayangkari Cabang Mojokerto Kota Sulap Area Satpas Jadi Pekarangan Pangan Lestari

    Mojokerto (beritajatim.com) – Bhayangkari Polres Mojokerto Kota melaunching penguatan Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) melalui pendekatan terintegrasi dan berkelanjutan. P2L di area Satpras ini dalam upaya mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

    Kegiatan ini juga sejalan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Kegiatan ini dihadiri Kapolres Mojokerto Kota AKBP Daniel S. Marunduri bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKP).

    Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Perum Bulog Kantor Cabang Surabaya Selatan, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Prajurit Kulon serta tokoh masyarakat Kelurahan Blooto, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Senin (24/2/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, dilakukan simbolisasi penanaman tanaman pangan, panen hasil pertanian seperti, sawi pak coy, cabai, terong, tomat dan panen hasil ternak ayam petelur serta memberikan pakan untuk bibit ikan, yang dilakukan oleh Kapolres dan Ibu Ketua Bhayangkari.

    Ketua Bhayangkari cabang Mojokerto Kota Ny. Andani Daniel mengatakan program tersebyut merupakan bentuk sinergi antara Bhayangkari, Polri, Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Mojokerto dalam menciptakan ketahanan pangan berbasis pekarangan.

    “Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat agar dapat memanfaatkan lahan pekarangan secara optimal guna memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, sekaligus mendukung program makan bergizi gratis bagi masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.

    Dengan pelaksanaan program tersebut pihaknya berharap kedepannya dapat berkembang dengan baik. Ny. Andani berharap program tersebut bisa menjadi sebuah inspirasi dalam pengelolaan lahan da dapat mendukung program MBG.

    “Melalui program ini, Bhayangkari cabang Mojokerto Kota berharap program ini dapat terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi wilayah lain dalam menciptakan ketahanan pangan yang lebih kuat demi mewujudkan masyarakat yang sehat, mandiri dan sejahtera,” harapnya. [tin/kun]

  • Danantara Bakal Percepat Transformasi Ekonomi RI

    Danantara Bakal Percepat Transformasi Ekonomi RI

    Jakarta –

    Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang baru saja diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dinilai memiliki potensi besar untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BUMN di Indonesia.

    Pengamat BUMN, Herry Gunawan, menjelaskan bahwa Danantara dapat mengatasi masalah klasik dalam ekonomi Indonesia, yakni saving-investment gap, yaitu kesenjangan antara tabungan domestik dengan investasi. Menurutnya, masalah ini sudah lama membelenggu ekonomi Indonesia, di mana kapasitas pemerintah untuk mendanai investasi terbatas, sehingga pertumbuhan ekonomi hanya mampu berada di kisaran 5% dan rasio investasi terhadap PDB Indonesia stagnan di angka sekitar 30%.

    “Danantara berpeluang untuk memperkecil kesenjangan ini dengan mengonsolidasikan kekuatan BUMN, yang akan memperbesar kontribusi investasi, baik yang dilakukan sendiri maupun melalui kerja sama dengan pihak lain, baik domestik maupun internasional,” kata Herry dalam pesan singkatnya, Senin (24/2/2025).

    Lebih dari itu, Herry menambahkan bahwa Danantara juga diharapkan dapat mengakselerasi transformasi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045-sebuah era kejayaan yang menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global yang mandiri, berdaulat, dan disegani.

    “Dengan mengonsolidasikan sumber daya strategis nasional dan mengoptimalkan pengelolaan aset BUMN, Danantara akan menjadi katalis bagi industrialisasi berbasis nilai tambah. Kekayaan alam Indonesia tidak lagi akan diekspor mentah, tetapi akan diolah dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ujarnya.

    Selain berpotensi untuk memperkuat perekonomian, Danantara juga dipandang dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap investasi asing, terutama dalam bentuk utang. Herry mengatakan, jika Danantara dikelola dengan baik dan asetnya berkembang pesat, ketergantungan pemerintah terhadap dana asing dapat berkurang secara signifikan.

    “Jika aset Danantara berkembang, ketergantungan pemerintah terhadap dana asing, seperti utang, bisa menurun,” tambahnya.

    Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudistira, menilai bahwa Danantara dapat membantu mempercepat hilirisasi industri dan transisi energi di Indonesia, dua hal yang selama ini berjalan lambat karena terbatasnya pembiayaan.

    “Danantara bisa menjadi harapan untuk mempercepat realisasi proyek-proyek transisi energi, yang sudah lama tertunda. Dengan permodalan yang lebih kuat, Danantara bisa mempercepat hilirisasi yang selama ini sulit dilakukan,” tegas Bhima.

    Bhima juga menambahkan bahwa Danantara berpotensi menjadi solusi untuk mengurangi tekanan keuangan negara. Sebagai badan pengelola investasi, Danantara dapat menarik modal asing dan domestik untuk proyek-proyek strategis nasional tanpa terlalu bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

    “Danantara bisa menjadi platform yang menarik bagi investasi, terutama untuk sektor energi baru terbarukan,” ujar Bhima.

    Dengan berbagai potensi yang dimiliki, Danantara diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia, menciptakan lapangan kerja baru, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

    (rrd/rir)

  • Panja Haji: Lion Air Bakal Angkut 10 Persen Jemaah Haji 2025

    Panja Haji: Lion Air Bakal Angkut 10 Persen Jemaah Haji 2025

    Panja Haji: Lion Air Bakal Angkut 10 Persen Jemaah Haji 2025
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji, Singgih Januratmoko mengatakan, maskapai
    Lion Air
    akan mengangkut sekitar 10 persen jemaah haji 1446 Hijriah atau 2025.
    Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu mengatakan, Indonesia telah bekerja sama dengan dua maskapai pesawat sebelumnya, yakni
    Garuda Indonesia
    dan Saudi Airlines.
    “Garuda sama Saudi ya, tapi kemarin kita memang ingin ada tambahan satu lagi, Pak Prabowo juga mungkin ada satu lagi, jadi untuk perbandingan,” ujar Singgih di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).
    “Sementara sih masih Lion enggak terlalu banyak ya, baru 10 persen (untuk angkut jemaah haji),” tambah dia.
    Singgih mengatakan, penambahan satu maskapai Lion Air sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji.
    “Jadi kita nanti ada kompetisi lah antara mereka dengan tiga perusahaan, dan otomatis akan berikan pelayanan yang terbaik,” tuturnya.
    Singgih menuturkan, Presiden RI
    Prabowo Subianto
    memberikan arahan bahwa penambahan maskapai pesawat untuk jemaah haji mulai dilakukan untuk tahun ini.
    “Permintaan Pak Prabowo itu buat tahun ini, kalau harapan kita dengan adanya beberapa maskapai kan saling berkompetisi, memberikan pelayanan terbaik,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief, mengungkapkan ada tiga maskapai penerbangan yang akan melayani
    jemaah haji 2025
    .
    Ketiga maskapai tersebut adalah Garuda Indonesia, Lion Air Group, dan Saudi Airlines.
    “Untuk yang hadir bersama kita, dari empat maskapai, ada dua maskapai, yaitu Garuda Airlines, kemudian juga ada Lion Group, Saudi Airlines untuk vendor di luar negerinya. Jadi di dalam negeri ada 2, di luar negeri ada 1,” ujar Hilman dalam rapat antara Kemenag dan Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (6/1/2025).
    Pemerintah juga mempertimbangkan Citilink Indonesia untuk menjadi salah satu maskapai penerbangan haji.
    Hilman menjelaskan, dari maskapai dalam negeri, hanya Garuda dan Lion Air yang secara administratif memenuhi syarat.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Danantara diluncurkan, menteri hingga duta besar mulai tiba di Istana

    Danantara diluncurkan, menteri hingga duta besar mulai tiba di Istana

    Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025) (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

    Danantara diluncurkan, menteri hingga duta besar mulai tiba di Istana
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 24 Februari 2025 – 10:09 WIB

    Elshinta.com – Para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, kepala lembaga, direktur utama BUMN, hingga duta besar negara sahabat mulai tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, seiring dengan peluncuran Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

    Sejumlah pejabat yang tampak sudah hadir di Istana, yakni Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri Kebudayaan Fadli Zon dan masih banyak lagi pejabat yang terus berdatangan.

    Saat ditanya soal kemungkinan menjabat Kepala Danantara, Rosan enggan menanggapi pertanyaan awak media. Ia lantas menunjukkan pin yang menandakan jabatannya sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi.

    “(Sebagai) Menteri Investasi,” kata Rosan.

    Sebagai informasi, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana memastikan Presiden Prabowo yang akan mengumumkan dan meresmikan berdirinya BPI Danantara.

    “Bapak Presiden Republik Indonesia akan meluncurkan Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada Senin, 24 Februari 2025, pukul 10.00 WIB di halaman tengah Istana Kepresidenan, Jakarta. Peluncuran Danantara akan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto,” kata Yusuf Permana.

    Ia melanjutkan peluncuran Danantara menandai era baru transformasi pengelolaan investasi strategis negara.

    “Ini juga merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan Astacita, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif,” sambung Yusuf.

    Sumber : Antara

  • Indef: Investor Asing Bakal Kabur dari Pasar Modal, Jika Danantara Diisi Sosok yang Terlibat Politik – Page 3

    Indef: Investor Asing Bakal Kabur dari Pasar Modal, Jika Danantara Diisi Sosok yang Terlibat Politik – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.

    Kepala Center of Industry, Trade, and Investment dari Investment Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menuturkan, jika Danantara harus diisi dari kalangan profesional, bukan politik.

    “Kepala Badan serta Jajaran Direksi Danantara harus diisi oleh profesional yang tidak terlibat pada kepentingan politik praktis,” ujarnya saat dikonfirmasi Merdeka.com di Jakarta, Senin (24/2/2025)

    Andry menuturkan, sejumlah risiko yang terjadi jika pemerintah salah memilih Kepala Badan serta Jajaran Direksi Danantara. Risiko pertama ialah potensi kaburnya investasi asing dari pasar modal Indonesia.

    “Akan terjadi capital outflow terjadi di IHSG. Aliran keluar dana asing juga akan pasar Surat Berharga Negara (SBN) sehingga semakin memperkecil kepemilikan asing pada instrumen investasi ini,” kata.

    Apalagi, tujuh perusahaan BUMN anggota Danantara memiliki pasar saham yang besar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Menurut Andry, saham milik perusahaan bank BUMN paling rentan terdampak kebijakan Danantara.

    “7 perusahaan BUMN di bawah Danantara yang melantai di bursa akan mengalami koreksi nilai sahamnya besar-besaran di hari pertama pengumuman. Saham Himbara menjadi yang paling terdampak besar,” kata dia.

    Andry berharap pemegang kendali Danantara adalah sosok profesional yang sudah teruji dalam pengelolaan dana investasi. Dia mengingatkan pengalaman  dalam mengelola bisnis korporasi akan diuji untuk menghindari dampak kerugian Dananya dalam jangka pendek dan jangka panjang yang akan terjadi. 

    “Saya melihat bahwa jika mereka yang mengelola ini justru punya afiliasi politik, merupakan keluarga dari pejabat publik, pimpinan kementerian saat ini, maka sudah dipastikan bahwa moral hazard terjadi dan akuntabilitas badan ini akan semakin dipertanyakan,” tutur dia.

     

    Reporter: Sulaeman

    Sumber: Merdeka.com

  • Politisi PKB ini Usul DPR Tetap Berkantor di Jakarta

    Politisi PKB ini Usul DPR Tetap Berkantor di Jakarta

    Jakarta (beritajatim.com) – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sudjatmiko, mengusulkan agar DPR tetap berkantor di Jakarta. Dia beralasan, usulan ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran guna memprioritaskan kebutuhan masyarakat.

    Menurutnya, pembangunan gedung DPR di Ibu Kota Negara (IKN) akan memakan biaya besar dan dinilai tidak efisien. Ia juga mengusulkan agar gedung DPR di IKN hanya difungsikan sebagai kantor kesekretariatan, mirip dengan kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di daerah. “Dengan demikian, anggaran yang ada dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” usulnya, Senin (24/2/2025).

    Dia berpendapat, pembangunan gedung DPR di IKN saat ini belum mendesak, mengingat masih banyak kebutuhan infrastruktur lain yang lebih penting. Sudjatmiko juga mengkritik wacana Menteri PU yang berencana mengubah desain gedung DPR di IKN dengan merujuk pada layanan pencarian digital seperti Google. Menurutnya, hal ini terkesan mengada-ada dan tidak efisien.

    “Kalau mau mengubah desain ya baiknya konsultasi ke Setjen DPR atau anggota DPR sebagai user. Ini kok malah merujuk pada Google,” tukasnya.

    Sudjatmiko menekankan bahwa masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jalan, rumah layak huni, sanitasi, dan toilet bersih. Dia meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mengalokasikan anggaran guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

    “Kami meminta Menteri PU untuk fokus menyelesaikan rencana kerja tahun 2025 yang belum rampung, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran,” katanya.

    Meskipun kompleks DPR/MPR RI di Jakarta sudah padat, dia menegaskan, anggaran pembangunan gedung baru di IKN lebih baik dialihkan untuk pembangunan infrastruktur yang langsung bermanfaat bagi masyarakat.

    “Kalau dalam situasi normal di mana tidak ada efisiensi besar-besaran dari pemerintah silakan saja pembangunan gedung parlemen dan gedung lainnya di IKN digenjot. Tetapi kalau ada keterbatasan anggaran baiknya dibuat skala prioritas,” ujarnya. [kun]