Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Danantara Meluncur, ID Food: Peluang Baru untuk Investasi Sektor Pangan

    Danantara Meluncur, ID Food: Peluang Baru untuk Investasi Sektor Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA — Holding BUMN Pangan ID Food memandang keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan membuka peluang baru untuk investasi di sektor pangan nasional.

    Menurut VP Sekretaris Perusahaan ID Food Yosdian Adi Pramono, dana investasi yang dikelola Danantara sangat potensial untuk menggerakkan sektor-sektor strategis, termasuk sektor pangan yang saat ini menjadi prioritas pemerintah melalui program percepatan swasembada pangan.

    “Masuknya investasi di sektor pangan diharapkan dapat mendorong pengembangan skala bisnis, daya saing, serta nilai tambah produksi pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan nasional,” kata Yosdian dalam keterangan tertulis yang diterima Bisnis, Senin (24/2/2025).

    Yosdian memandang, keberadaan Danantara memberikan peluang baru bagi investasi di sektor pangan.

    “ID Food siap dan terbuka untuk melakukan kolaborasi investasi dalam rangka mendukung swasembada pangan,” ujarnya.

    Dalam hal peluang pengembangan dan investasi di sektor pangan, misalnya, Yosdian mengungkap bahwa saat ini fokus yang dijalankan ID Food adalah pengembangan perbenihan, peningkatan produksi gula melalui perluasan lahan, peningkatan produktivitas peternakan, perikanan, dan garam, serta penyediaan fasilitas logistik pangan melalui optimalisasi aset.

    Untuk pengembangan industri benih, lanjut Yosdian, ID Food melakukan refocusing bisnis PT Sang Hyang Seri sebagai produsen benih nasional bersertifikat.

    Dia menjelaskan, PT Sang Hyang Seri memiliki fasilitas yang end-to-end dalam industri perbenihan, di antaranya aset lahan pertanian Sukamandi di Kabupaten Subang seluas hampir 3.200 hektare dan memiliki 42 unit pabrik benih padi yang tersebar di berbagai wilayah strategis dengan kapasitas lebih dari 136.000 ton per tahun.

    Di sektor industri gula, ID Food juga tengah gencar mendorong perluasan lahan tebu pada 2025 yang mencapai 65.000 hektare. Perluasan lahan tebu ini untuk mencapai target produksi gula sebanyak 350.000 ton pada 2025, atau lebih tinggi dibanding produksi gula di tahun sebelumnya yang hanya mencapai 306.000 ton.

    Adapun, di sektor peternakan, ID Food melalui PT Berdikari mendorong pengembangan perluasan kandang serta peningkatan kapasitas Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU).

    Yosdian menambahkan, untuk di sektor perikanan, akan dilakukan pengembangan bisnis penangkapan ikan terukur melalui skema KSO dan pengembangan lini bisnis pengelolaan pelabuhan ikan.

    “Untuk sektor industri garam, ID Food melalui PT Garam tengah melakukan peningkatan produksi dengan menyusun skema pembangunan pabrik baru,” ungkapnya.

    Untuk diketahui, saat ini ID Food memiliki 1.085 aset gudang dengan total kapasitas 2,5 juta ton yang tersebar dari Aceh hingga Papua yang terdiri dari 525 unit dry non-food warehouses dengan kapasitas 1,4 juta ton, 535 unit dry food warehouses dengan kapasitas 1 juta ton, dan 25 unit cold storage dengan kapasitas 19.000 ton.

    Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto menuturkan bahwa keberadaan BPI Danantara bukan hanya sekadar pengelola investasi, melainkan juga sebagai instrumen pembangunan nasional.

    “Danantara Indonesia bukan sekadar badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia,” kata Prabowo, Senin (24/2/2025).

    Adapun, Danantara akan memiliki aset kelolaan lebih dari US$900 miliar atau sekitar Rp14.715 triliun (asumsi kurs Rp16.350 per dolar AS).

    Nantinya, dana jumbo itu akan digunakan untuk mengembangkan proyek berkelanjutan di sektor energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, hingga produksi pangan.

    Adapun, BPI Danantara akan mengelola tujuh BUMN dengan aset jumbo. Ketujuh BUMN yang dimaksud di antaranya PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., dan MIND ID. 

  • Enggan ke IKN, DPR Diusulkan Tetap Ngantor di Jakarta demi Efisiensi Anggaran – Halaman all

    Enggan ke IKN, DPR Diusulkan Tetap Ngantor di Jakarta demi Efisiensi Anggaran – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR Sudjatmiko mengusulkan agar DPR tetap berkantor di Jakarta. Usulan ini mengacu pada instruksi Presiden Prabowo Subianto agar semua lembaga dan kementerian melakukan efisiensi anggaran demi memprioritaskan kebutuhan publik.

    Dia menilai pembangunan gedung DPR di Ibu Kota Negara (IKN) akan memakan biaya besar dan tidak efisien. 

    Sudjatmiko pun mengusulkan agar gedung DPR di IKN hanya difungsikan sebagai kantor kesekretariatan, mirip dengan kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di daerah.

    “Dengan demikian, anggaran yang ada dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak,” ujarnya kepada wartawan, Senin (24/2/2025)

    Legislator PKB itu menekankan bahwa masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jalan, rumah layak huni, sanitasi, dan toilet bersih.

    “Kami meminta Menteri PU untuk fokus menyelesaikan rencana kerja tahun 2025 yang belum rampung, dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran,” katanya. 

    Meskipun kompleks DPR/MPR RI di Jakarta sudah padat, dia menilai anggaran pembangunan gedung baru di IKN lebih baik dialihkan untuk pembangunan infrastruktur yang langsung bermanfaat bagi masyarakat.

    Menurutnya, pembangunan gedung DPR di IKN saat ini belum mendesak, mengingat masih banyak kebutuhan infrastruktur lain yang lebih penting. 

    “Kalau dalam situasi normal di mana tidak ada efisiensi besar-besaran dari pemerintah silakan saja pembangunan gedung parlemen dan gedung lainnya di IKN digenjot. Tetapi kalau ada keterbatasan anggaran baiknya dibuat skala prioritas,” kata dia. 

    Sudjatmiko juga mengkritik wacana Menteri PU yang berencana mengubah desain gedung DPR di IKN dengan merujuk pada layanan pencarian digital seperti Google. Menurutnya, hal ini terkesan mengada-ada dan tidak efisien. 

    “Kalau mau mengubah desain ya baiknya konsultasi ke Setjen DPR atau anggota DPR sebagai user. Ini kok malah merujuk pada Google,” tandasnya.

    Efisiensi ini diketahui atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

    Inpres ini menginstruksikan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga (K/L) untuk meningkatkan efisiensi belanja negara.

     

     

  • Respons Politisi PDIP usai Prabowo Luncurkan Danantara, Singgung Kesejahteraan Rakyat

    Respons Politisi PDIP usai Prabowo Luncurkan Danantara, Singgung Kesejahteraan Rakyat

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia (BPI Danantara Indonesia) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2024. Peluncuran tersebut dihadiri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

    Ketua DPR Puan Maharani yang juga menghadiri peluncuran BPI Danantara Indonesia mengucapkan selamat atas peluncuran badan pengelola modal yang ada di BUMN ke dalam proyek-proyek berkelanjutan itu.

    Politisi PDI Perjuangan (PDIP) itu berharap agar BPI Danantara Indonesia bisa menggerakkan perekonomian nasional.

    “Melalui Danantara, kita berharap dapat berdampak positif pada pertumbuhan perekonomian di Tanah Air yang akhirnya membawa kesejahteraan untuk rakyat,” kata Puan.

    Danantara, Komitmen Negara Kelola Kekayaan

    Presiden RI Prabowo Subianto bersama Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (kanan) dan Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) menekan tombol bersama seraya meluncurkan secara resmi Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta.

    Prabowo bilang, pemerintah sudah membuktikan komitmennya dalam mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan tata kelola yang bertanggung jawab.

    “Danantara Indonesia bukan sekadar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia,” kata Presiden ke-8 RI itu menegaskan.

    Dalam 100 hari pertama pemerintahan, seperti dikatakan Prabowo, berhasil mengamankan lebih dari Rp300 triliun dalam bentuk tabungan negara. Padahal, sebelumnya dana itu terhambat inefisiensi, korupsi, dan belanja yang kurang tepat sasaran.

    Pria 73 tahun itu mengungkapkan, dana tersebut kini bakal dialokasikan untuk dikelola BPI Danantara Indonesia, diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek nasional. Hal itu sebagai bagian dari industrialisasi dan hilirisasi.

    Dia pun berharap, proyek nasional itu bisa menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi bangsa, memberikan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran berjangka panjang.

    “Kita tidak mau lagi menjual sumber alam kita murah. Kita tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain. Kita bertekad ingin menjadi negara maju,” ujar dia.

    Danantara Jadi Katalisator Peningkatan Investasi Indonesia

    Ilustrasi investasi.

    Direktur NEXT Indonesia Herry Gunawan menyebutkan, BPI Danantara Indonesia bisa menjadi katalisator peningkatan investasi di Tanah Air. Hal itu penting lantaran banyaknya pengalaman seperti di India dan Cina, rasio investasi terhadap ekonomi nasional yang tinggi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

    Dia berujar kalau saat ini, rasio investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia sekira 29 persen, berpeluang ditingkatkan. Danantara dinilai bisa berperan besar.

    Danantara juga, menurutnya, bisa menjadi kantong cadangan pemerintah menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus menopang program strategis. Juga bisa menjadi proxy pemerintah dalam mewujudkan program pembangunan strategis, dan bahkan dapat menjadi penopang stabilitas ekonomi.

    Herry memberi contoh Temasek Malaysia yang sudah terbukti saat pagebluk Covid-19, yang ikut membantu mengatasi pandemi.

    “Sehingga, anggaran yang dimiliki pemerintah relatif aman dan tak perlu berutang saat mengatasi krisis akibat Covid-19,” tuturnya, Senin, seperti dilaporkan Antara.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • DPR Ingatkan Danantara Harus Diawasi Dengan Baik – Page 3

    DPR Ingatkan Danantara Harus Diawasi Dengan Baik – Page 3

    Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Putu Rusta Adijaya mengatakan, pengelolaan Danantara harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip keterbukaan, bertanggung jawab, dan kehati-kehatian (prudent).

    Putu mengingatkan, kepada Pemerintah bahwa masyarakat Indonesia itu sekarang sudah pintar, bisa mengakses informasi dengan sahih dari beragam kanal dan medsos. Informasi-informasi yang ada, termasuk kejadian di masa lalu, akan membentuk ekspektasi ekonomi.

    “Sayangnya, ekspektasi ekonomi masyarakat saat ini dapat dikatakan tidak baik-baik saja yang terlihat dari tagar #kaburajadulu dan #IndonesiaGelap. Maka dari itu, pengelolaan Danantara nanti harus berdasarkan prinsip transparan, bertanggung jawab, prudent, dan dikelola oleh orang-orang berintegritas,” kata Putu, di Jakara (24/2/2025).

    Putu menilai bahwa dana masif yang dikelola oleh Danantara akan berpotensi menimbulkan praktik tindak pidana korupsi jika tidak dikelola oleh orang yang berintegritas dan profesional.

    Menurut dia, hal tersebut akan kontraintuitif dengan visi Asta Cita ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

    ”Presiden Prabowo sendiri mengatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah mengkhawatrikan dan bertekad untuk memberantasnya. Oleh karena itu, Presiden harus menunjuk orang-orang yang punya integritas tinggi, jujur, profesional untuk memimpin Danantara. Berdasarkan berbagai laporan, potensi hasil positif oleh Danantara memberikan multiplier effect yang akan mengantarkan kita menuju Indonesia Maju 2045,” jelas Putu.

  • Budi Arie Kasih Bocoran Prabowo Bakal Kasih Pengumuman Penting Akhir Pekan Ini

    Budi Arie Kasih Bocoran Prabowo Bakal Kasih Pengumuman Penting Akhir Pekan Ini

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memberikan pengumuman penting pada akhir pekan ini.

    Kendati demikian, dia tak mau menyampaikan secara lugas terkait dengan pengumuman yang bakal disampaikan oleh orang nomor satu di Indonesia itu. 

    “Saya ini spill aja ya. Nanti pada 27—28 Februari akan ada pengumuman besar dari Presiden, kalau tidak 27 Februari ya 28 Februari ya tunggu saja,” ucapnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (24/2/2025).

    Di sisi lain, Budi mengamini bahwa pemerintah terus melakukan percepatan dalam program pangan dan penguatan koperasi, terutama terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mengatakan bahwa akan ada berbagai langkah strategis soal pangan dan juga mengenai program Makan Bergizi Gratis. Termasuk peran kooperasi, Kementerian Pertanian, dan sebagainya, termasuk juga percepatan-percepatan yang ingin dilakukan untuk pembangunan-pembangunan di desa, terutama untuk pangan.

    Budi Arie menekankan pentingnya koperasi sebagai instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di desa-desa yang bergerak di sektor pertanian. 

    “Pak Presiden ingin koperasi ini menjadi gaya hidup baru, koperasi ini menjadi strategik, dan kooperasi ini diharapkan bisa membantu masyarakat atau rakyat meningkat kesejahteraannya,” pungkas Budi.

  • Bantu MBG di Papua, Jepang dan UNICEF Kucurkan Hibah Rp54,44 Miliar

    Bantu MBG di Papua, Jepang dan UNICEF Kucurkan Hibah Rp54,44 Miliar

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Jepang dan Dana Darurat Anak Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations International Children’s Emergency Fund/UNICEF) menyepakati program bantuan hibah untuk meningkatkan pembelajaran, gizi, dan kualitas hidup bagi 2.500 anak-anak di Kabupaten Biak Numfor, Papua.

    Program hibah tersebut akan berlangsung selama dua tahun mulai April 2025, dengan dana sebesar US$3,34 juta atau setara Rp54,44 miliar.

    Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasushi Masaki memaparkan penyediaan makanan bergizi dan hemat biaya rencananya dimulai Juli 2025 mendatang. Hal ini dilakukan melalui dapur pusat yang akan dibangun Badan Gizi Nasional (BGN) RI dan melalui para juru masak dan ahli gizi yang dikerahkan oleh pemerintah Indonesia.

    Dia menuturkan, kemitraan iniakan mendukung penyediaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta peningkatan literasi dan kesadaran gizi bagi anak-anak dan tenaga pendidik. Bantuan ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil Pertemuan Tingkat Tinggi Jepang-Indonesia pada Januari 2025 lalu.

    “Program ini akan memberikan dukungan pemberian makanan dan pembelajaran dasar untuk 2.500 anak,” jelas Masaki pada Senin (24/2/2025).

    Program ini juga akan memberikan pelatihan kepada 150 guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan pengajaran di bidang literasi dan numerasi, serta kesadaran gizi. Sementara itu, 2.500 orang tua akan mendapatkan manfaat dari pengetahuan tentang gizi.

    Selain itu, Pemerintah Jepang dan UNICEF akan menyediakan perlengkapan dan buku untuk mendukung pembelajaran anak termasuk kesadaran gizi.

    Pakar nutrisi UNICEF juga akan memberikan nasihat kepada ahli gizi dan juru masak. Sebanyak 270 pejabat pemerintah, tim memasak, guru dan kepala sekolah akan mendapatkan manfaat dari inisiatif peningkatan kapasitas seputar makanan di sekolah.

    Lebih lanjut, bantuan tersebut juga akan menyediakan program peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan penganggaran bagi 50 pembuat kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk penyediaan makanan sekolah yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan.

    Dubes Masaki menambahkan, program ini merupakan bentuk dukungan terhadap visi Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan gizi anak Indonesia.

    “Implementasi proyek ini diharapkan dapat meningkatkan gizi dan kualitas hidup anak-anak, dan memperbaiki situasi stunting dan gizi buruk pada anak-anak Indonesia,” kata Masaki.

    Sementara itu, Perwakilan UNICEF Indonesia Maniza Zaman menambahkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk berkembang sepenuhnya, termasuk akses terhadap layanan sosial berkualitas. Zaman menuturkan, makanan bergizi dan lingkungan belajar yang mendukung adalah bahan utama untuk bertumbuh sehat dan keberhasilan masa depan setiap anak. 

    “UNICEF bangga bermitra dengan Pemerintah Jepang untuk mendukung upaya Indonesia dalam meningkatkan layanan pendidikan dan gizi bagi anak-anak di Papua,” jelasnya.

    Zaman menuturkan, UNICEF juga mengapresiasi Pemerintah Indonesia atas kemajuan dalam hak dan kesejahteraan anak selama bertahun-tahun. 

    Dia menuturkan, Pemerintah Indonesia terus memberikan prioritas terkait pertumbuhan, perkembangan, pembelajaran, dan peluang masa depan anak-anak. Dia juga melihat bahwa anak-anak ditempatkan pada prioritas utama pembangunan nasional.

  • 7 Pernyataan Presiden Prabowo Saat Luncurkan Danantara, Tegaskan Optimalkan Kekayaan Negara – Page 3

    7 Pernyataan Presiden Prabowo Saat Luncurkan Danantara, Tegaskan Optimalkan Kekayaan Negara – Page 3

    Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya membentuk pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi. Dia menekankan akan berupaya sekeras-kerasnya melawan korupsi di Indonesia tanpa pandang bulu.

    Hal ini disampaikan Prabowo saat meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025). Acara ini dihadiri Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Presiden ketujuh RI, Joko Widodo atau Jokowi.

    “Saya bersama pemerintah yang saya pimpin didukung oleh koalisi yang solid, bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih, yang bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu,” kata Prabowo saat memberikan sambutan.

    Dia memastikan prinsip tersebut akan menjadi pondasi dalam mengelola Danantara. Terlebih, aset yang akan dikelola Danantara mencapai 900 miliar dollar Amerika (sekitar 14.000 triliun).

    “Prinsip yang sama akan menjadi pondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia,” ujarnya.

    Prabowo menjelaskan Danantara bukan sekadar sebuah badan pengelola investasi. Menurut dia, Danantara harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) indonesia.

    “Jangan salah, apa yang kita luncurkan hari ini bukan sekadar sebuah dana investasi, melainkan instrumen, alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia,” tutur Prabowo.

    Dia menyampaikan tahap awal investasi Danantara senilai 20 miliar dolar Amerika akan difokuskan untuk sejumlah proyek-proyek nasional. Mulai dari, hilirisasi nikel, bauksit, tembaga, pembangunan pusat data, kecerdasan buatan, kilang minyak, pabrik petrokimia, produksi pangan dan protein, akuakultur, hingga energi terbarukan.

    “Inilah sektor-sektor yang akan menetukan masa depan kita, ketahan kita dan kemandirian bangsa kita,” ujar dia.

    Prabowo mengingatkan pengelolaan aset Danantara harus mengutamakan prinsip kehati-hatian. Dia menegasman bahwa Danantara harus bisa di audit setiap saat oleh siapapun.

    “Danantara Indonesia, adalah untuk anak dan cucu kita. Danantara Indonesia harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi. Harus bisa di audit setiap saat oleh siapapun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia,” pungkas Prabowo.

  • Momen SBY Bilang Sukseskan Pemerintahan Presiden Jokowi di Kongres Partai Demokrat

    Momen SBY Bilang Sukseskan Pemerintahan Presiden Jokowi di Kongres Partai Demokrat

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ketua Majelis Tinggi (MTP) Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan seluruh kader Partai Demokrat untuk ikut menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Tekad koalisi untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Kesediaan koalisi untuk terus menjaring harapan dan aspirasi rakyat,” pungkasnya.

    Presiden ke-6 RI pada kesempatan mengungkapkan bahwa Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak lagi menjabat sebagai presiden seperti dirinya. Pernyataan itu disampaikan SBY saat kepleset lidah menyebut Jokowi sebegai Presiden RI.

    “Sukseskan pemerintahan Presiden Jokowi. Dengar? ulangi. Saya ngomong apa tadi?,” kata SBY saat menghadiri Kongres Partai Demokrat ke-VI di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Senin (24/2).

    SBY menyatakan bahwa dirinya hanya keplest lidah. Karena itu dirinya meralat pernyataan itu. Ia menegaskan, saat ini yang menjabat Presiden RI yakni, Prabowo Subianto.

    “Ini namanya slip of the tongue. Saya ralat. Ini ada pers di sini, saya ralat. Presiden Prabowo Subianto,” tegas SBY.

    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu pun menegaskan bahwa Jokowi sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Negara. Menurutnya, kini sudah ada Presiden Prabowo Subianto.

    “Pak Jokowi sudah pensiun. Seperti saya. Sudah ada presiden baru, namanya Prabowo Subianto,” ucap SBY. (fajar)

  • SBY Minta Kader Demokrat Kawal Danantara untuk Kepentingan Rakyat

    SBY Minta Kader Demokrat Kawal Danantara untuk Kepentingan Rakyat

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat meminta proyek Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dikawal dan diawasi agar benar benar untuk kepentingan rakyat. Hal itu disampaikan SBY dalam pidatonya pada Pembukaan Kongres VI Partai Demokrat, Senin, 24 Februari 2025.

    SBY mengatakan bahwa pengelolaan Danantara agar dikawal secara baik demi kepentingan rakyat merupakan bentuk etika yang harus dijunjung tinggi oleh partai dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita juga perlu memastikan dalam konteks pengawalan tadi agar semua agenda pemerintah termasuk keberadaan Danantara yang hari ini telah diluncurkan oleh presiden kita. Kita kawal, kita pastikan semua benar-benar untuk kepentingan rakyat, for the people, kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan sebagian rakyat,” kata SBY kepada kader peserta Kongres di Ballroom Ritz and Carlton the Pacific Place, Jakarta Selatan.

    “Ini etika yang harus kita junjung tinggi, bagi partai demokrat sebagai bagian dalam pemerintahan Presiden Prabowo,” katanya.

    Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara di Halaman Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 24 Februari 2025. Dalam acara peluncuran, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, presiden ke-7 Joko Widodo turut hadir. Selain itu, hadir pula Wakil Presiden ke-10 & 12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, dan Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin.

    Dikutip dari Antara, posisi pimpinan pengelola Danantara telah ditentukan oleh Presiden. Prabowo menunjuk Rosan P. Roeslani sebagai pimpinan BPI Danantara atau Chief Executive Officer (CEO) Danantara. Rosan saat ini masih menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

    Rosan dibantu oleh Pandu Sjahrir sebagai chief investment officer (CIO) yang bertugas mengelola holding investasi dan Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria sebagai chief operating officer (COO) yang bertugas mengelola holding operasional.

    Presiden Prabowo juga menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua Dewan Pengawas, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai anggota Dewan Pengawas.

    Dalam struktur Dewan Penasihat BPI Danantara, ada presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tidak hanya itu, ada juga Komite Pengawas dalam struktur organisasi BPI Danantara, yang terdiri atas BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KPK, Kejaksaan Agung, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan lembaga lainnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Soal Usulan BPH Jadi Kementerian Haji, DPR: Pilihannya Ada di Presiden

    Soal Usulan BPH Jadi Kementerian Haji, DPR: Pilihannya Ada di Presiden

    Soal Usulan BPH Jadi Kementerian Haji, DPR: Pilihannya Ada di Presiden
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menanggapi soal usulan Ketum PKB sekaligus Menko Pemberdayaan Masyarakat
    Muhaimin Iskandar
    (Cak Imin) ihwal pembentukan
    Kementerian Haji
    dan Umrah.
    Singgih mengatakan, terdapat dua usulan
    Badan Penyelenggara Haji
    (BPH) diubah menjadi kementerian atau lembaga. Namun, keputusannya tetap ada di tangan Presiden RI
    Prabowo Subianto
    .
    “Nanti ada dua usulan ya. Antara dari kementerian atau lembaga. Jadi kalau ya memang nanti pilihannya ada di Pak Presiden antara kementerian atau lembaga,” ujar Singgih di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).
    Singgih menuturkan, pihaknya mengaku siap mengikuti keputusan Prabowo.
    “Kalau memang lembaga arahnya. Pak Presiden maunya lembaga, ya lembaga maunya kementerian. Kita siap saja,” kata Singgih.
    Namun, menurut Singgih, akan lebih tepat apabila BPH dijadikan sebagai kementerian tersendiri yang terpisah dari Kementerian Agama (Kemenag).
    “Kalau lembaga ya minimal harus perluas sampai ke kecamatan, sampai ke kabupaten. Kalau lembaga kan, (BPH) enggak punya di daerah. Itu yang membuat (saran) kita lebih baiknya sebenarnya (jadi) kementerian,” imbuh dia.
    Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, mengusulkan agar Badan Penyelenggara Haji (BPH) dapat diubah menjadi kementerian tersendiri.
    Usulan ini disampaikan Muhaimin dalam sambutannya pada acara diskusi di Kantor DPP PKB, Jakarta, Rabu (19/2/2025).
    “Kita berharap UU Haji yang akan kita bentuk nanti Badan Penyelenggaraan Haji, kita usulkan diubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Muhaimin, yang akrab dipanggil Cak Imin, Rabu.
    Cak Imin mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang telah memisahkan Badan Penyelenggara Haji dari Kementerian Agama.
    Dia berharap badan itu akan dinaikkan menjadi Kementerian Haji dan Umrah. “Karena itu kementerian ini salah satu revolusi penyelenggara,” ujarnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.