Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Ekonom asing sebut Danantara kirimkan sinyal positif ke investor

    Ekonom asing sebut Danantara kirimkan sinyal positif ke investor

    Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka (tiga kiri), Presiden ketujuh Joko Widodo (lima kanan), Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (rmpat kiri), Wapres ke-13 Ma\’ruf Amin (tiga kanan), Wapres ke-12 Jusuf Kalla (empat kanan), Wapres ke-11 Boediono (dua kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), serta Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani (kanan) secara simbolis meluncurkan badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/aa. (Handout Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Ekonom asing sebut Danantara kirimkan sinyal positif ke investor
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Februari 2025 – 22:42 WIB

    Elshinta.com – Pemerintah Indonesia melalui Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi mengumumkan pembentukan BP Investasi Danantara.

    Dengan pembentukan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

    Kepala Ekonom Juwai IQI Shan Saeed yang berbasis pusat di Malaysia memberikan pandangannya terkait pembentukan Danantara. Menurutnya, kehadiran Danantara mengirimkan sinyal positif kepada investor di dalam dan luar negeri

    “Segala sesuatu yang didukung oleh pemerintah akan memberikan suntikan likuiditas dan mengirimkan sinyal positif kepada investor bahwa pemerintah berkomitmen pada reformasi ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan negara,” ujar Saeed dalam wawancara dengan media, Senin (24/2), seperti dalam rilis yang diterima Redaksi Elshinta.com.

    “Indonesia berada di jalur untuk menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia dalam 3–5 tahun ke depan,” lanjutnya.

    Selain itu, Saeed menilai Danantara akan dapat menambah penciptaan lapangan kerja serta meningkatkan produktivitas dan efisiensi tenaga kerja pada tingkat makro Indonesia.

    “Pemerintah tampak sangat berkomitmen untuk mengubah prospek ekonomi negara guna meningkatkan standar hidup masyarakat,” kata dia.

    Prabowo dalam peluncuran Danantara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, menegaskan prinsip transparansi dan kehati-hatian dalam pengelolaan Danantara.

    Ia menjelaskan bahwa pembentukan Danantara menandai era baru bagi BUMN, yang kini bukan lagi hanya entitas bisnis melainkan sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan fundamental bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

    “Oleh karena itu BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, governance yang terbaik, BUMN harus mengdepankan inovasi, gagasan besar, transparansi, kemajuan teknologi, sekaligus menjaga disiplin, kehati-hatian serta komitmen terhadap tata kelola yang baik dan pengelolaan yang bertanggung jawab,” ujar Prabowo.

    Prabowo menjelaskan bahwa dana yang sebelumnya tidak tepat sasaran dan tidak efisien  akan dikelola oleh Danantara Indonesia dan dapat diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi yang dapat menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.

    “Proyek-proyek yang berdampak tinggi, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita, menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu. dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.

    “Kita tidak mau lagi menjual sumber daya alam kita murah, kita tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain,” lanjutnya.

    Prabowo pun mengatakan dengan demikian Danantara harus dikelola dengan sebaik-baiknya dan dengan sangat hati-hati, serta transparan. Sebab, Danantara didirikan untuk generasi penerus Indonesia.

    “Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola sebaik-baiknya dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi,” kata Prabowo.

    “Harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia,” tegasnya.

    Sumber : Sumber Lain

  • Anggota DPR minta Polri tindak tegas pelaku yang intimidasi Sukatani

    Anggota DPR minta Polri tindak tegas pelaku yang intimidasi Sukatani

    Anggota Komisi III DPR Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/HO-DPR

    Anggota DPR minta Polri tindak tegas pelaku yang intimidasi Sukatani
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Februari 2025 – 17:54 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi III DPR Abdullah meminta Polri untuk menindak tegas pelaku yang diduga mengintimidasi band Sukatani, hingga personel band tersebut meminta maaf karena lagu `Bayar Bayar Bayar` yang berisi kritikan terhadap polisi.

    Jika tidak, menurut dia, isu tersebut bisa berpeluang menambah sentimen negatif dari publik kepada Korps Bhayangkara tersebut, karena dituding melindungi anggotanya yang telah diduga mengintimidasi band beraliran punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, itu.

    “Dugaan intimidasi yang dilakukan anggota polisi dari Polda Jawa Tengah ini terhadap anggota band Sukatani hingga mereka membuka topeng sebagai personalnya di atas panggung dan meminta maaf kepada polisi, adalah tanda tanya besar,” kata Abdullah di Jakarta, Senin (24/2).

    Di Tengah indeks demokrasi yang menurun, dia mengingatkan agar anggota polisi tidak reaktif dan represif terkait kritik yang ditujukan kepada kinerja mereka.

    Dalam konteks lagu yang mengkritik oknum polisi yang melakukan pelanggaran, menurut dia, hal itu tidak hanya dilakukan oleh Sukatani. Jauh sebelumnya, kata dia, kritikan itu juga pernah dilakukan oleh pemusik hingga pesohor, seperti Iwan Fals, Pandji Pragiwaksono, The Brandals, dan lainnya.

    “Anggota polisi mesti paham, bahwa kebebasan berekspresi yang disampaikan melalui bermusik adalah hak warga negara yang mesti dilindungi sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, bukan malah sebaliknya,” ucap dia.

    Selain itu, menurut dia, kontroversi itu justru akan merugikan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, yang sebelumnya sudah menegaskan bahwa pengkritik keras Polri adalah sahabat bagi Polri.

    Menurut dia, Listyo telah menyatakan pihaknya tidak anti-kritik dan siap melakukan perbaikan pada tubuh Polri, dengan memberikan hukuman bagi mereka yang melanggar dan hadiah untuk mereka yang berprestasi.

    Dia mengatakan pernyataan Kapolri itu sudah disampaikan berulang-ulang. Di sisi lain, Kapolri pun sudah membuktikannya, dengan menyelenggarakan lomba stand up comedy dan mural untuk mengkritisi kinerja kepolisian.

    “Dari situ, saya mengusulkan agar Polri juga dapat membuat festival musik yang isinya mengkritisi kinerja kepolisian,” ujar dia.

    Sumber : Antara

  • Bupati Langkat ikuti retreat di Magelang

    Bupati Langkat ikuti retreat di Magelang

    Foto: M Salim/Radio Elshinta

    Bupati Langkat ikuti retreat di Magelang
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Februari 2025 – 21:13 WIB

    Elshinta.com – Setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari Kamis 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta, Bupati Langkat, Sumatera Utara Syah Afandin, atau yang akrab di sapa Bang Ondim ini, langsung berangkat ke Akademi Militer (AKMIL) Magelang, Jawa Tengah untuk mengikuti retreat kepemimpinan bagi kepala daerah se-Indonesia, Jumat (21/2). 

    Kegiatan yang berlangsung dari 21 hingga 28 Februari 2025 ini bertujuan mempererat hubungan antar kepala daerah serta memperkenalkan visi, misi, dan program prioritas pemerintah pusat. 

    Bupati Langkat Syah Afandin menyampaikan rasa syukur atas amanah yang diberikan masyarakat Langkat dan menegaskan komitmennya untuk bekerja keras serta bersinergi dengan seluruh elemen demi kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Langkat.

    “Ini adalah kesempatan yang sangat berharga untuk belajar, berkolaborasi, dan menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional. Saya berkomitmen untuk membawa Langkat menjadi daerah yang maju, sejahtera, berkelanjutan dan berdaya saing dengan memanfaatkan ilmu serta pengalaman yang didapat dari kegiatan ini,” ungkap Ondim sebelum memasuki Asrama AKMIL, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim.

    Sebelumnya, para kepala daerah berkumpul di Lapangan Rindam IV Diponegoro dan diangkut dengan bis Akademi Militer menuju Akmil di Magelang Jawa Tengah. Dengan diiringi drum band Canka Lokananta, mereka memasuki kawasan tersebut, mengikuti upacara pembukaan, dan melakukan sesi foto bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Wakil Menteri dan para Pejabat Utama Kodam IV Diponegoro. 

    Retreat ini nantinya juga akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto pada hari terakhir, 28 Februari 2025, sebagai bentuk dukungan dan arahan langsung kepada para kepala daerah. 

    Dengan mengikuti orientasi kepemimpinan ini, Bupati Syah Afandin diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu dan arahan yang diperoleh untuk memajukana Kabupaten Langkat menuju arah yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Pengamat Nilai Kepala Daerah yang Tak Datang Retret Bisa Dikategorikan Melanggar Sumpah Jabatan – Halaman all

    Pengamat Nilai Kepala Daerah yang Tak Datang Retret Bisa Dikategorikan Melanggar Sumpah Jabatan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JATENG – Sejumlah Kepala Daerah yang tidak hadir dalam kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah tanpa halangan bisa dikategorikan melanggar sumpah jabatan.

    Hal itu dikatakan Pengamat Politik dan Administrasi Negara, John Palinggi setelah melihat beberapa Kepala Daerah yang tidak hadir khususnya dari PDI Perjuangan.

    “Presiden ataupun Kepala Daerah bisa diimpeach bila misalkan tidak menjalankan Undang-undang Dasar, Pancasila dan undang-undang selurus-lurusnya maka bisa diberhentikan,” kata John Palinggi kepada wartawan di Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Dia menyebut dalam undang-undang no 32 tahun 2004 pasal 26 tentang Pemerintahan Daerah yakni Kepala Daerah dapat diberhentikan apabila melanggar Sumpah Jabatan.

    Padahal, John menyebut kegiatan retret itu merupakan bentuk penyegaran serta menyatukan pola pikir para Kepala Daerah dari berbagai daerah khususnya cakrawala mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

    “Dalam pasal 4 Undang-undang Dasar disebutkan Presiden adalah kepala pemerintahan dan memegang kekuasaan Pemerintahan. Di daerah, Kepala Daerah adalah kepala Pemerintahan daerah, jadi jelas ada hierarkinya antara pemerintah pusat dan daerah, jangan cerai beraikan hierarki hubungan pemerintah pusat dan daerah,” ungkapnya.

    Untuk itu, John menambahkan, sejatinya semua kegiatan Prabowo Subianto harus didukung dan tidak bisa dilawan.

    “Pak Presiden Prabowo sendiri sudah mengatakan ia adalah pemimpin seluruh rakyat Indonesia, jadi mari kita dukung bersama, bukan melawan apapun bentuknya karena itu bisa memecah belah bangsa, dan kalau itu terjadi terus menerus maka bisa terjadi disintegrasi bangsa,” tuturnya.

    Untuk informasi, Puluhan Kepala Daerah dari PDIP dipastikan tidak lulus retret kepala daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah Prabowo Subianto. 

    Hal itu lantaran 46 kepala daerah dari PDIP tidak mengikuti acara retret minimal 90 persen kegiatan. 

    Hal itu diungkapkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian seperti dimuat Tribunnews.com pada Minggu (23/2/2025).

    Tito mengatakan kepala daerah kader PDIP dipastikan tidak akan lulus, meski menyusul menghadiri retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah.

    Lulus yang dimaksud Tito adalah catatan di dalam sertifikat yang akan diberikan setelah retret kepala daerah selesai.

    Tito menjelaskan, syarat kelulusan bagi kepala daerah dalam retret adalah menghadiri paling sedikit 90 persen kegiatan.

    “Kita akan bedakan sertifikatnya. Yang 90 persen (ikut kegiatan) sertifikatnya (tertulis) lulus.”

    “Yang datang di tengah-tengah, kita berikan sertifikatnya, telah mengikuti saja, enggak ada kata-kata lulusanya,” jelas Tito di Magelang, Minggu (23/2/2025), dikutip dari Kompas.com.

    Lebih lanjut, Tito mengungkapkan jumlah kepala daerah PDIP yang sudah berada di Akmil Magelang.

    Hingga saat ini, kata Tito, ada 51 kepala daerah PDIP yang sudah mengikuti retret. Sementara 46 kepala daerah tidak mengikuti retret hingga saat ini.

    “(Sebanyak) 51 (kepala daerah PDIP) sudah masuk dari hari pertama. Hari yang pertama ya,” ucapnya.

    Ia lantas menegaskan, kehadiran kepala daerah dalam program retret ini sangat penting karena merupakan bagian dari program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan sinergi antar pemimpin daerah. 

    Tito menekankan, kepala daerah dipilih oleh rakyat, sehingga tanggung jawab utama mereka adalah kepada masyarakat, bukan sekadar kepada partai politik.

    “Partai itu hanya kendaraan. Partai memberikan blessing untuk maju, tapi ketika menjadi kepala daerah, mereka dipilih oleh rakyat.”

    “Oleh karena itu, kehadiran dalam program ini adalah untuk kepentingan rakyat,” pungkas Tito

  • Ekonom UGM nilai Danantara akan perkuat transparansi pengelolaan BUMN

    Ekonom UGM nilai Danantara akan perkuat transparansi pengelolaan BUMN

    Sumber foto: Antara/elshinta.com

    Ekonom UGM nilai Danantara akan perkuat transparansi pengelolaan BUMN
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Februari 2025 – 23:05 WIB

    Elshinta.com – Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Eddy Junarsin menilai Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto akan dapat memperkuat tata kelola aset negara dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara lebih transparan dan akuntabel.

    “Dengan adanya Danantara, ‘monitoring’ dari ‘parent company’ (perusahaan induk) akan lebih transparan dan efektif,” ujar Eddy dalam keterangannya, Senin (24/2).

    Eddy mengatakan Danantara yang menggunakan konsep holding company dapat memperbaiki mekanisme koordinasi dan pengawasan terhadap BUMN-BUMN yang selama ini dikelola secara terpisah.

    Dalam merealisasikan Danantara ini, ia menegaskan sebaiknya harus ada langkah lanjutan. Diperlukan untuk merancang merjer dan akuisisi berbagai perusahaan pemerintah agar semakin efektif dan efisien.

    “Serta manajemen yang tidak berlapis-lapis sehingga lincah dalam berinovasi,” ujar dia.

    Soal dampak kehadiran Danantara bagi perekonomian nasional, Eddy menilai memang bakal memainkan peranan pada kestabilan keuangan negara dalam jangka panjang.

    Sebelumnya, Prabowo mengumumkan bahwa Danantara akan diluncurkan pada 24 Februari. Tujuan utama dibentuknya Danantara adalah untuk memudahkan pemerintah dalam realokasi modal BUMN untuk menjalankan usaha yang memberikan keuntungan tinggi dan dampak sosial tinggi. 

    Sehingga dengan Danantara, diharapkan keuntungan dari investasi program hilirisasi bisa 100% dinikmati oleh bangsa Indonesia sendiri.

    Dalam melaksanakan pengelolaan modal dan realokasi modal, Danantara akan diawasi langsung oleh Presiden RI dibantu Dewan Pengawas (yang diketuai Menteri BUMN) dan Dewan Penasehat.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Retret kepala daerah, Menko Yusril jelaskan penguatan ideologi Pancasila hingga penegakan hukum

    Retret kepala daerah, Menko Yusril jelaskan penguatan ideologi Pancasila hingga penegakan hukum

    Foto: Kurniawati/Radio Elshinta

    Retret kepala daerah, Menko Yusril jelaskan penguatan ideologi Pancasila hingga penegakan hukum
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Februari 2025 – 22:58 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menjadi salah satu pembicara pada Retret Pembekalan Kepala Daerah yang berlangsung di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Dalam forum tersebut, Menko Yusril menyampaikan misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Adapun Asta Cita tersebut, yaitu pada poin pertama yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM. Selain itu poin ketujuh Asta Cita, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

    “Yang empat terakhir ini memang merupakan prioritas yang ditegaskan oleh Presiden sejak awal terbentuknya pemerintahan ini,” ujarnya dalam kegiatan yang diikuti gubernur dan bupati/wali kota tersebut, Senin (24/2), seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati.

    Dia menjelaskan, hingga saat ini proses penegakan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi dan peredaran gelap narkotika maupun obat-obatan terlarang lainnya masih berlangsung. Bahkan, penanganan kasus judi online juga masih dilakukan di tengah masyarakat.

    Di lain sisi, terkait dengan penguatan ideologi Pancasila, dia menjelaskan, Pancasila merupakan dasar negara yang telah disepakati bersama oleh para pendiri bangsa. “Dan sampai hari ini, tidak ada satu kelompok pun yang mempersoalkan itu,” jelasnya.

    Dia menjelaskan, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi panduan dalam mengatasi setiap permasalahan di masyarakat. Misalnya sila pertama, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa” yang menjadi sumber spiritual dan etik dalam kehidupan masyarakat. Dalam implementasinya, meski hidup di tengah keberagaman beragama, masyarakat Indonesia dapat saling menghormati.

    “Kita melihat adanya kemajemukan dan keragaman agama-agama di Tanah Air kita, yang paling penting adalah bagaimana kita menjamin persaudaraan, persatuan,” jelasnya.

    Berbagai nilai yang terkandung dalam Pancasila juga harus dituangkan pada setiap kebijakan pemerintah. Hal ini misalnya sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Nilai keadilan tersebut harus menjadi landasan pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

    “Baik itu kebijakan-kebijakan praktis pemerintahan maupun juga kebijakan-kebijakan dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum di dalam masyarakat kita ini,” tandasnya. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Resmi Diluncurkan, Danantara Dinilai Bisa jadi Kunci Indonesia Hadapi Tantangan Ekonomi Global – Halaman all

    Resmi Diluncurkan, Danantara Dinilai Bisa jadi Kunci Indonesia Hadapi Tantangan Ekonomi Global – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), yang akan mengelola modal dan aset BUMN senilai 900 miliar dolar AS atau setara Rp 14.674,5 triliun (Rp16.310/USD). 

    Kehadiran BPI Danantara disambut baik oleh Ketua Umum DPP GibranKu, Ananta Agung Junaedy, yang menyebutnya sebagai langkah strategis dan visioner pemerintah dalam mengelola aset dan investasi BUMN.

    “Tentu kami sangat mengapresiasi gerak cepat pemerintah dengan diluncurkannya Danantara sebagai Badan Pengelola Investasi. Tidak menutup kemungkinan Danantara akan menaungi semua BUMN secara bertahap,” ujar Ananta Agung Junaedy dalam keterangan pers pada Senin (24/2/2025).

    Tokoh yang akrab disapa Edy itu meyakini, BPI Danantara akan menjadi badan pengelola yang efektif untuk hasil investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. 

    “Kami yakin Danantara dapat menjadi jembatan bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, khususnya dalam mewujudkan Asta Cita serta menghadapi kondisi ekonomi global yang output-nya adalah kesejahteraan rakyat,” jelasnya. 

    Edy menambahkan, pihaknya akan terus mendukung penuh operasional Danantara, dengan komitmen untuk ikut serta dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

    “Kami siap mengawal dan membantu program- program strategis pemerintah dan ikut serta berpartisipasi aktif dalam merealisasikan Indonesia Emas 2045,” tandasnya.

    Prabowo Resmikan Pembentukan Danantara

    Presiden Prabowo Subianto meresmikan lembaga Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, (24/2/2025).

    Presiden telah resmi meneken Undang-undang yang menjadi payung hukum lembaga tersebut.

    “Pada hari ini hari Senin tanggal 24 Februari 2025 saya Presiden Republik Indonesia menandatangani undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara dan peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara,” ujar Prabowo.

    Selain meneken undang-undang, Prabowo Juga telah meneken, Keputusan Presiden (Keppres) mengenai kepala lembaga pengelola investasi tersebut .

    “Selanjutnya saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 2025 tentang pengangkatan dewan pengawas dan badan pelaksana badan pengelola investasi dan daya anagata nusantara,” pungkasnya.

    Diketahui, Danantara adalah Badan Pengelola Investasi. Badan ini merupakan hasil perpaduan antara Otoritas Investasi Indonesia dan unsur Badan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

    Berdasarkan revisi UU BUMN yang diterima Tribunnews, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara adalah lembaga yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN. Badan tersebut bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

    Dalam, Pasal 3E Undang-undang tersebut Danantara berwenang mengelola Dividen Holding Investasi, Holding Operasional dan BUMN.

    Selain itu Danantara berwenang untuk menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Kemudian menyetujui Restrukturisasi BUMN termasuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan.

    Danantara juga berwenang membentuk Holding Investasi, Holding Operasional, dan BUMN; lalu, menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh Holding Investasi, atau Holding Operasional; dan mengesahkan dan mengkonsultasikan kepada DPR RI atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Holding Investasi dan Holding Operasional.

    Danantara nantinya terdiri dari Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.

    Dewan Pengawas terdiri dari: Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota; lalu perwakilan dari Kementerian keuangan sebagai anggota; dan Pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota.

    Sementara Badan Pelaksana berjumlah 6 (enam) orang dari unsur profesional.

    Salah satu anggota Badan Pelaksana diangkat menjadi Kepala Badan. Seluruh anggota Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Masa jabatan anggota Badan Pelaksana adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

    Presiden Prabowo pada 17 Februari lalu mengatakan bahwa bahwa Danantara bertujuan untuk optimalisasi pengolahan BUMN melalui konsolidasi dana Investasi. 

    “Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi kita yang ada di pengelolaan bumn itu nanti akan dikelola dan kita beri nama Danantara,” katanya.

    Presiden juga sempat menyinggung soal, penanaman Danantara. Nama tersebut berasal dari nama Daya Anagata Nusantara. Daya kata Prabowo  artinya energi kekuatan. Sementara Anagata berarti masa depan. Kemudian Nusantara adalah tanah air. 

    “Jadi artinya Danantara ini kekuatan ekonomi, dan investasi yang merupakan energi kekuatan masa depan indonesia, kekayaan negara dikelola dihemat untuk anak dan cucu kita,” pungkasnya.

    Untuk informasi, Danantara bakal menjadi sovereign wealth fund Indonesia karena mengelola modal dan aset seluruh BUMN senilai lebih dari 900 miliar dolar AS atau setara Rp 14.674,5 triliun (Rp16.310/USD). 

    Presiden Prabowo juga sempat mengatakan, proyeksi investasi awal untuk BPI Danantara sebesar Rp20 miliar AS atau atau Rp 326,1 triliun.

  • Kelola Rp14.000 Triliun, Prabowo Tegaskan Danantara Harus Bisa Diaudit Setiap Saat oleh Siapapun – Halaman all

    Kelola Rp14.000 Triliun, Prabowo Tegaskan Danantara Harus Bisa Diaudit Setiap Saat oleh Siapapun – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan prinsip transparansi dan kehati-hatian dalam pengelolaan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Hal ini ditekankannya dalam peluncuran Danantara di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Prabowo menjelaskan bahwa pembentukan Danantara menandai era baru bagi BUMN, yang kini bukan lagi hanya entitas bisnis, melainkan sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan fundamental bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

    “Oleh karena itu BUMN harus beroperasi dengan standar yang tinggi, governance yang terbaik, BUMN harus mengedepankan inovasi, gagasan besar, transparansi, kemajuan teknologi, sekaligus menjaga disiplin, kehati-hatian serta komitmen terhadap tata kelola yang baik dan pengelolaan yang bertanggung jawab,” ujar Prabowo.

    Prabowo menegaskan bahwa Danantara harus biasa diaudit setiap saat dan oleh siapapun. Pasalnya, Danantara adalah milik rakyat Indonesia.

    “Harus bisa diaudit setiap saat oleh siapa pun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia,” katanya.

    Selain itu Prabowo mengatakan pemerintahannya telah membuktikan komitmen dalam mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat dan tata kelola yang bertanggung jawab dalam 100 hari pertama bekerja.

    “Kami berhasil mengamankan lebih dari Rp 300 triliun, hampir 20 miliar dolar AS dalam bentuk tabungan negara. Dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran,” kata Prabowo.

    Prabowo juga menekankan dirinya bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih yang bebas dari korupsi. “Saya akan melawan korupsi dengan sekeras kerasnya dan dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu.”

    “Prinsip yang sama akan menjadi pondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia,” jelasnya.

    Prabowo menjelaskan bahwa dana yang sebelumnya tidak tepat sasaran dan tidak efisien tersebut kini dapat dikelola oleh Danantara Indonesia dan dapat diinvestasikan dalam 20 atau lebih proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi yang dapat menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.

    “Proyek-proyek yang berdampak tinggi, yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita, menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu. dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya,

    “Kita tidak mau lagi menjual sumber daya alam kita murah, kita tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain,” pungkasnya.

    Untuk informasi, Danantara bakal menjadi sovereign wealth fund Indonesia karena mengelola modal dan aset seluruh BUMN senilai lebih dari 900 miliar dolar AS atau setara Rp 14.674,5 triliun (Rp16.310/USD). 

    Presiden Prabowo juga sempat mengatakan, proyeksi investasi awal untuk BPI Danantara sebesar Rp20 miliar AS atau atau Rp 326,1 triliun.

  • Kelola Rp14.000 Triliun, Prabowo Tegaskan Danantara Harus Bisa Diaudit Setiap Saat oleh Siapapun – Halaman all

    Danantara Resmi Terbentuk, Pakar Soroti Perlunya Badan Hukum dan Potensi Tumpang Tindih Kewenangan – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Senin, 24 Februari 2025, menjadi salah satu tonggak sejarah ekonomi Indonesia usai Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang siap mengelola aset BUMN senilai US$ 900 miliar atau lebih dari Rp 14.000 triliun. 

    Dengan aset sebesar itu, Danantara kini masuk dalam jajaran 10 besar sovereign wealth fund (SWF) dunia dan diprediksi akan menjadi game changer bagi perekonomian Indonesia.

    Giovanni Mofsol Muhammad, Senior Partner di Dentons Hanafiah Ponggawa & Partners mengatakan, pemerintah Indonesia dapat melakukan banyak hal agar Danantara dapat sah secara hukum menjadi pemegang saham holding investasi dan holding operasional, serta melaksanakan kewenangan sebagai pengelola dividen, aset, dan operasional dari holding investasi, operasional, dan BUMN.

    “Juga melaksanakan kewenangan sebagai pengelola dividen, aset, dan operasional dari holding investasi, operasional, dan BUMN,” kata Giovanni dalam keterangannya, Senin (24/2/2025).

    Ia menjelaskan beberapa langkah hukum yang perlu dilakukan agar Danantara sah sebagai pemegang saham holding investasi dan operasional. 

    Salah satunya adalah pembentukan badan hukum yang sepenuhnya dimiliki pemerintah, dengan modal berasal dari penyertaan modal negara atau sumber lain seperti saham negara di BUMN.

    Modal ini bisa berbentuk dana tunai, barang milik negara, dan/atau saham negara pada BUMN.

    Alternatif lain, pembentukan badan hukum holding investasi dan holding operasional yang sahamnya milik negara sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna (dalam hal ini diwakili Menteri BUMN) dan Danantara sebagai pemegang saham Seri B.

    Setelah pembentukan kedua holding tersebut, harus terjadi pengalihan sebagian saham negara pada BUMN-BUMN yang menjadi anak perusahaan holding investasi.

    “Agar tetap memenuhi kriteria sebagai BUMN berdasarkan RUU BUMN 2025, seluruh atau sebagian besar saham harus tetap milik negara, atau negara memiliki hak istimewa atas BUMN-BUMN tersebut,” imbuh Giovanni.

    Setelah pembentukan Danantara, terjadi perubahan signifikan dari sisi kewenangan Menteri BUMN.

    Rancangan Undang-undang (RUU) BUMN 2025 bakal mengubah kewenangan Menteri BUMN yang sebelumnya mengelola BUMN, kini sebagian besar kewenangannya berpindah ke Danantara, yang lebih berfungsi sebagai pengelola aktif. 

    Untuk menghindari tumpang tindih, RUU BUMN 2025 dapat menetapkan 12 kewenangan Menteri BUMN yang bersifat kebijakan.

    Giovanni juga menegaskan bahwa BUMN yang sahamnya dialihkan ke Danantara tetap dapat mempertahankan statusnya sebagai BUMN jika negara memiliki hak istimewa.

    Namun, tantangan hukum terkait pengelolaan aset dan keuangan BUMN dengan UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara tetap perlu diatasi.

    Meski begitu, dengan penguatan perlindungan hukum, Danantara dapat beroperasi lebih leluasa tanpa melanggar aturan yang ada. 

    Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap memiliki peran dalam melakukan pemeriksaan terhadap Danantara, dengan ketentuan perlindungan bagi pihak yang bertanggung jawab asalkan mengikuti prinsip business judgment rule.

    “Penguatan itu dengan ketentuan bahwa Menteri BUMN, organ, dan pegawai Danantara tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas kerugian jika dapat membuktikan bahwa mereka telah mengikuti prinsip-prinsip business judgment rule,” terang Giovanni.

  • Usai Dilantik, Wabup Lumajang Yudha Adji Kusuma Gelar Langsung Kunjungi OPD

    Usai Dilantik, Wabup Lumajang Yudha Adji Kusuma Gelar Langsung Kunjungi OPD

    Lumajang (beritajatim.com) – Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, memulai hari kerja pertamanya dengan melakukan kunjungan ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang pada Senin (24/2/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kelancaran kinerja aparatur serta menyelaraskan visi dan misi pemerintahan daerah.

    Yudha Adji Kusuma, yang baru saja dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (20/2/2025), langsung tancap gas dengan mengunjungi delapan kantor bagian, dua badan, dan satu dinas di lingkungan pemerintah daerah. Kedatangannya disambut hangat oleh para pegawai, yang juga mengabadikan momen tersebut dengan berfoto bersama.

    Dalam keterangannya, Yudha Adji menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan amanat dari Bupati Lumajang, Indah Amperawati, yang saat ini sedang menjalani retret di Magelang. Ia menekankan pentingnya kesatuan visi dan misi antar-OPD untuk memastikan jalannya program pemerintahan secara optimal.

    “Kami ingin memastikan bahwa kinerja OPD berjalan dengan baik serta menyelaraskan visi-misi yang telah dirancang. Bupati Lumajang berpesan agar seluruh OPD dapat memaksimalkan pelayanan publik dan selalu mengutamakan kepentingan masyarakat,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Yudha Adji mengungkapkan bahwa pada tahun pertama kepemimpinannya bersama Indah Amperawati, Pemkab Lumajang akan fokus pada peningkatan layanan kesehatan gratis dan perbaikan infrastruktur, khususnya jalan yang masih banyak mengalami kerusakan.

    Meskipun menghadapi tantangan efisiensi anggaran, ia optimistis bahwa program-program tersebut dapat direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat.

    “Kita semua harus berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, bukan hanya kepada pimpinan daerah, tetapi yang paling utama adalah kepada masyarakat Lumajang,” tegasnya.

    Menutup rangkaian kunjungannya, Yudha Adji berpesan kepada seluruh pegawai agar terus meningkatkan kinerja dan bekerja sama dalam menghadapi setiap tantangan.

    “Tidak ada masalah yang terlalu sulit jika kita memiliki tekad kuat. Saya berharap ke depan, Pemerintah Kabupaten Lumajang dapat terus maju dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.

    Kunjungan perdana Yudha Adji Kusuma ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar-OPD dan mempercepat realisasi program-program pemerintah daerah demi kemajuan Kabupaten Lumajang. [vid/ian]