Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Pak Prabowo, Program Makan Bergizi Gratis Harus Rasional, Salah Langkah Bisa Jadi Bencana Fiskal

    Pak Prabowo, Program Makan Bergizi Gratis Harus Rasional, Salah Langkah Bisa Jadi Bencana Fiskal

    PIKIRAN RAKYAT – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan bahwa dibutuhkan anggaran sebesar Rp25 triliun per bulan untuk melakukan percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025.

    “Berapa tambahan biaya yang diperlukan jika makanan bergizi dipercepat mencapai 82,9 juta untuk tahun 2025? Karena kita sudah memiliki anggaran Rp71 triliun, maka kita membutuhkan tambahan Rp25 triliun per bulan jika ingin dilakukan percepatan menyangkut 82,9 juta (penerima),” tuturnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 24 Februari 2025.

    Dadan Hindayana menjelaskan bahwa saat ini BGN sudah memiliki anggaran sebesar Rp71 triliun untuk melayani 17,5 juta penerima manfaat hingga Desember 2025. Namun, Presiden Prabowo Subianto meminta BGN untuk melakukan percepatan distribusi MBG hingga menjangkau 82,9 juta penerima tahun ini, mengingat banyaknya laporan siswa yang ingin mendapatkan program tersebut.

    Jika percepatan MBG dilakukan pada September, dibutuhkan anggaran Rp100 triliun hingga akhir Desember 2025. Kemudian, anggaran akan bertambah pada 2026 sebesar Rp28 triliun per bulan, seiring dengan jumlah penerima manfaat yang juga bertambah.

    Dadan Hindayana pun menjelaskan bahwa percepatan idealnya dilakukan pada September mendatang karena terkait kesiapan SDM yang baru selesai menjalani pendidikan dan orientasi lapangan.

    Akan tetapi, sejumlah pakar ekonomi hingga kebijakan publik mengkritik langkah Prabowo Subianto yang ingin memberikan program Makan Bergizi Gratis kepada seluruh anak di Indonesia. Sebab, hal itu bisa berpotensi menimbulkan bencana fiskal.

    MBG Harus Rasional

    Presiden Prabowo Subianto mengunjungi SDN Kedung Jaya 1 Bogor, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Senin 10 Februari 2025, untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).

    Pakar Kebijakan Publik, Kristian Widya Wicaksono mengingatkan pemerintah bahwa program makan bergizi gratis harus dijalankan secara rasional. Apalagi, dananya diambil dari hasil efisiensi Kementerian dan Lembaga yang sempat menimbulkan polemik.

    Menurut Dosen FISIP Unpar itu pun menyinggung pernyataan Prabowo Subianto yang telah menekankan ‘tidak mau program Makan Bergizi Gratis gagal karena malu sama rakyat’. Hal itu pun ditekankannya berulang kali.

    “Kenapa Pak Prabowo tidak mau melakukan pendekatan yang sifatnya merasionalisasi? berbasis pada data. Misalnya melihat, okelah kalau kita ingin memberikan makan bergizi gratis, sekarang dirasionalisasi ini anggarannya,” kata Kristian Widya Wicaksono dalam Diskusi Ekonomi IWEB Bandung pada Kamis 20 Februari 2025 lalu.

    Dia pun menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak perlu dilakukan di seluruh wilayah. Sebab, belum tentu semua wilayah membutuhkan program tersebut.

    “Sebenarnya wilayah mana sih yang memang bermasalah? Kan enggak harus semua se-Indonesia makan bergizi gratis kan? Lihat kawasan-kawasan terpencil, kita bisa prioritaskan di sana dulu,” tutur Kristian Widya Wicaksono.

    “Apakah pak Prabowo melanggar janji kampanye? ya enggak. Kan yang begitu bisa (diterapkan),” ucapnya menambahkan.

    Oleh karena itu, Kristian Widya Wicaksono menyarankan pemerintah untuk melaksanakan program makan bergizi gratis lewat evindece based policy atau kebijakan yang dibuat berdasarkan bukti, data, dan fakta yang relevan dan kredibel.

    “sebenarnya ini yang harus dilakukan, merasionalisasi kebijakan-kebijakan tertentu kalau mau dialokasikan untuk keperluan yang lain. Merasionalisasi ini (program makan bergizi gratis),” ujarnya.

    MBG Bisa Jadi Bencana Fiskal

    Celios merilis laporan terbaru yang menyoroti strategi pemangkasan anggaran dengan efisiensi Rp306,7 triliun. Jika dilakukan dengan tepat, kebijakan ini dapat memperluas perlindungan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Akan tetapi, apa yang terjadi jika anggaran hanya difokuskan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG)?

    “Pendekatan universal coverage pada MBG dapat menjadi bencana fiskal. Sebagai solusi, CELIOS merekomendasikan skema targeted approach yang lebih efisien dan tepat sasaran,” kata CELIOS.

    Universal coverage merupakan sistem yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap program pemerintah. Sedangkan targeted approach adalah pendekatan yang terarah atau tepat sasaran untuk mengatasi masalah tertentu

    Dengan pendekatan ini, anggaran yang diperlukan hanya Rp117,93 triliun dibandingkan skema pemerintah yang mencapai Rp400 triliun.

    Kemana dana efisiensi ini bisa dialokasikan? Surplus anggaran sebesar Rp259,76 triliun dapat memperkuat berbagai program sosial dan layanan publik:

    PKH: Tambahan Rp30,37 triliun untuk 10,16 juta KPM PIP & Beasiswa Kuliah: Tambahan Rp28,2 triliun untuk siswa & mahasiswa BPJS Kesehatan (PBI JKN): Tambahan Rp47,21 triliun untuk 98,35 juta peserta Subsidi Pupuk: Rp54,86 triliun untuk 9,98 juta petani Tunggakan Tunjangan Kinerja Dosen ASN: Rp5,7 triliun (2020-2024)

    CELIOS juga menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan pajak alternatif seperti pajak karbon, pajak kekayaan, dan pajak produksi batubara guna menjaga keberlanjutan kebijakan pro-rakyat tanpa membebani keuangan negara.

    Orang Kaya Tak Perlu Dapat

    Meski begitu, pakar ekonomi Prof. Bayu Kharisma menilai program Makan Bergizi Gratis tidak akan sampai menjadi bencana fiskal. Namun, diakuinya memang akan terjadi defisit anggaran. Dosen FEB Unpad itu pun menyebut, risiko bencana fiskal terlalu ‘kejauhan’.

    “Artinya, dalam hal ini tadi sudah diinformasikan bahwa meskipun kita defisit atau kita itu katakanlah memang harus efisiensi, tapi belum tentu dalam hal ini kita akan menuju yang disebut dengan musibah fiskal tadi,” tuturnya kepada Pikiran-Rakyat.com saat ditemui setelah Diskusi Ekonomi IWEB Bandung.

    Bayu Kharisma pun optimistis dengan program Makan Bergizi Gratis yang sebenarnya memiliki tujuan yang baik. Namun, dia tetap mengingatkan pemerintah untuk lebih bijak melaksanakan program tersebut.

    “Katakanlah dalam hal ini, pada saat memberlakukan itu (Program Makan Bergizi Gratis) sudah tepat atau belum nih?” ucapnya.

    “Juga terkait dengan masalah sasarannya, jangan sampai orang kaya mendapatkan. Harusnya kan ke 3T dulu yang tertinggal, terdepan, dan terluar,” kata Bayu Kharisma menambahkan.

    Menurutnya, pemerintah seharusnya mengutamakan pemberian program makan bergizi gratis ke wilayah-wilayah terpencil. Bukan malah memulainya di kawasan perkotaan.

    “Nanti yang di perkotaan kan justru jadi masalah seperti itu, karena orang kaya kan masa sih dikasih?” ujar Bayu Kharisma.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Ingat 1998, Soeharto Tumbang Meski Didukung Penuh Militer dan Konglomerat Besar – FAJAR

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto memberi pernyataan menarik terkait rezim saat ini.

    Melalui cuitan di akun media sosial X pribadinya, Gigin menyebut Rezim di era Presiden Prabowo Subianto percaya dengan pembungkaman.

    Baik pembungkaman media massa resmi dan pengarahan yang dilakukan dengan skala yang besar.

    Kemudian lewat metode inilah kaum yang tertindas kemudian dibuat tunduk ke rezim yang berkuasa.

    “Rezim ini percaya pembungkaman media massa resmi dan pengerahan buzzer secara besar-besaran bisa menundukkan kaum tertindas,” tulisnya dikutip Selasa (25/2/2025).

    Namun, Rezim yang berkuasa tentunya harus menaruh waspada. Sebab menurut Gigin ada kemarahan akn terus bertumbuh.

    Kemarahan yang terus bertumbuh ini yang suatu saat nanti akan meledak dan tentunya mengancam penguasa.

    “Kemarahan akan terus tumbuh di hati mereka dan akan meledak pada waktunya,” sebut.

    Gigin pun memberikan peringatan keras dan menyinggung terkait insiden yan terjadi ke Presiden Soeharto di tahun 1998.

    Saat itu, mantan Presiden kedua RI itu juga berhasil dilengserkan oleh rakyat meski mendapatkan dukungan dari militer dan konglomerat

    “Ingat 1998, Suharto tumbang meski didukung penuh militer dan konglomerat besar,” terangnya.

    (Erfyansyah/fajar)

  • Legislator Firnando Berharap Danantara Beri Dampak Positif ke Rakyat

    Legislator Firnando Berharap Danantara Beri Dampak Positif ke Rakyat

    loading…

    Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto berharap kehadiran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memberikan dampak positif kepada rakyat Indonesia dan dapat membuka lapangan kerja yang besar ke depan. Danantara telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin (24/2/2025).

    Kehadiran Danantara dinilai menjadi era baru dalam transformasi pengelolaan investasi strategis oleh negara. Danantara bertujuan menginvestasikan sumber daya alam dan aset negara ke proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur, dan produksi pangan.

    Lembaga tersebut bakal mengelola aset lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar Rp14,615 triliun. Karenanya, pemerintah harus memastikan pengelolaan aset negara berjalan transparan dan akuntabel. “Harapan saya, Danantara ini harus memberikan dampak positif kepada rakyat Indonesia dan dapat membuka lapangan kerja yang besar ke depan,” ujar Firnando kepada wartawan, Senin (24/2/2025).

    Selain itu, menurut dia, masyarakat luas juga perlu memahami lembaga Danantara lantaran menyangkut pengelolaan kekayaan negara yang akan berdampak pada kesejahteraan rakyat. “Ya, penggunaan dana dari deviden BUMN ini kan yang akan menjadi krusial akan digunakan ke mana,” ujar anggota DPR Dapil Jawa Tengah 1 itu.

    Firnando optimistis peluncuran Danantara dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Paling penting pengelolaan dana investasi melalui lembaga tersebut dilakukan dengan baik. “Tentunya pengelolaan Danantara yang baik, dan juga investasi harus naik signifikan,” kata Firnando.

    Dia mengatakan, pembentukan Danantara juga merupakan proses transformasi investasi dalam mega proyek yang akan mendorong perekonomian Indonesia untuk bergerak lebih cepat. Dia optimistis pembentukan Danantara akan membantu untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi RI 8 persen.

    “Danantara ini merupakan proses transformasi investasi dalam megaproyek yang akan mendorong perekonomian Indonesia lebih cepat sehingga ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen,” imbuhnya.

    Dia juga meyakini, Danantara juga akan menjadi penopang stabilitas ekonomi RI. Selaras itu, kata Firnando, menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam merealisasikan program pembangunan strategis.

    Dia pun menilai penunjukan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menjadi nakhoda BPI Danantara tepat. Sebab, menurut dia, kerjanya bertalian dengan tugasnya di Kabinet Merah Putih.

    Rosan ditunjuk Presiden Prabowo menjadi kepala Danantara. “Menurut saya tepat. Selain pribadi beliau yang mumpuni, beliau juga menteri investasi. Jadi sesuai tupoksi (tugas pokok dan fungsi),” pungkasnya.

    (rca)

  • AHY Ungkit Lagi Masa Ditinggal Poros Perubahan, Jubir Anies: Harus Visioner

    AHY Ungkit Lagi Masa Ditinggal Poros Perubahan, Jubir Anies: Harus Visioner

    Jakarta –

    Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenang partainya yang ditinggalkan poros perubahan pada Pilpres 2024. Jubir Anies Baswedan, Sahrin Hamid menilai lebih baik AHY fokus melaksanakan tugas, sebab pemimpin harus visioner.

    Koalisi Perubahan adalah koalisi parpol-parpol pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Isi koalisi saat itu adalah Partai NasDem, PKS, dan Partai Demokrat. Seiring perkembangan dinamika politik saat itu, Anies menentukan cawapresnya yang bukan AHY dari Demokrat, melainkan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dari PKB. Akhirnya Demokrat cabut dari koalisi pro-Anies itu.

    “Lebih baik fokus melaksanakan tugas. Beban rakyat sedang berat. Pemimpin harus visioner. Melihatnya harus jauh ke depan,” kata Sahrin kepada wartawan, Senin (24/2/2025).

    Dia mengibaratkan kaca spion yang lebih kecil daripada kaca depan agar lebih fokus melihat ke depan. Menurutnya masa lalu cukup ditengok sesekali.

    “Itulah kenapa kaca spion sangat kecil dibanding kaca depan. Fokus pandangan tetap melihat ke depan, kaca spion ditengok cukup sekali-kali saja,” ujarnya.

    Sebelumnya, Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenang tantangan yang harus dihadapi oleh partainya dalam beberapa tahun belakangan ini. AHY mengulas saat Demokrat ditinggalkan oleh Poros Perubahan di Pilpres 2024.

    “Sebagai partai oposisi, Demokrat memiliki keterbatasan ruang dan pilihan politik, terutama ketika dihadapkan pada konstelasi menuju pemilihan presiden 2024 yang lalu,” kata AHY dalam sambutan Kongres VI Partai Demokrat, di Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Senin (24/2/2025).

    AHY menyebut saat itu mendapat kesempatan dengan Koalisi Perubahan. Namun, dia curhat pada akhirnya ditinggalkan oleh partai yang lain, yakni PKS dan NasDem, yang saat itu mendukung mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan.

    “Bisa dikatakan ketika itu kita hanya terbuka jalan, ketika itu hanya terbuka jalan bersama Poros Perubahan. Namun, politik adalah politik, ketika Demokrat tengah serius untuk menata langkah, menyusun strategi, dan berikhtiar di lapangan, kita kembali menghadapi ujian,” kata AHY.

    “Kita ditinggalkan begitu saja. Masih ingat?” tanya AHY kepada para kader. Semua serentak menjawab, “Masih.”

    Dia menyebut hal itu menjadi kejutan bagi Demokrat, bahkan sempat menggoyahkan partai. Namun, ia mendapat hikmah dari sana dan justru kini mendapat kesempatan yang lebih baik di pemerintahan.

    “Tentu kejutan itu sempat menggoyahkan kita dan yang lebih berat adalah dinamika politik tersebut telah membingungkan masyarakat luas. Di mana Partai Demokrat berada. Tentu kita punya harga diri dan kehormatan,” kata AHY.

    “Dan kita bersyukur bahwa peristiwa tersebut justru telah membawa kita pada sesuatu yang lebih baik, di mana akhirnya terbuka ruang dan jalan kebersamaan dengan Bapak Prabowo Subianto,” tambahnya.

    (dek/eva)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • SBY Ajak Kader Demokrat Dukung dan Kawal Program Danantara

    SBY Ajak Kader Demokrat Dukung dan Kawal Program Danantara

    Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta seluruh kadernya mendukung program pemerintah, salah satunya BPI Danantara.

    “Kami juga perlu memastikan dalam konteks pengawalan tadi agar semua agenda pemerintah, termasuk keberadaan Danantara yang hari ini telah diluncurkan oleh Presiden, kami kawal,” kata SBY kala memberikan sambutan dalam Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Senin (25/2/2025) dikutip dari Antara.

    Menurut SBY, dukungan itu harus diberikan karena sudah menjadi tanggung jawab Demokrat selaku partai yang ada di dalam koalisi pemerintah.

    SBY mengatakan Demokrat akan selalu siap bahu-membahu dengan partai lain yang ada di Koalisi Indonesia Maju (KIM) dalam menyukseskan program kerja Prabowo.

    Tidak hanya itu, SBY juga memastikan Partai Demokrat akan memberikan dukungan politik yang maksimal demi memperkuat langkah pemerintahan Prabowo.

    “Tekad koalisi untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Kesediaan koalisi untuk terus menjaring harapan dan aspirasi rakyat,” jelas SBY.

  • Danantara Batu Loncatan Menyongsong Indonesia Emas 2045

    Danantara Batu Loncatan Menyongsong Indonesia Emas 2045

    loading…

    Wakil Ketua DPR Adies Kadir menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bisa menjadi batu loncatan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Foto/Istimewa

    JAKARTA – Wakil Ketua DPR Adies Kadir menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bisa menjadi batu loncatan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar itu optimistis kehadiran BPI Danantara bakal mendongkrak perekonomian bangsa dan negara ke depannya.

    “Saya kira ini merupakan tonggak bersejarah bagi bangsa dan negara ini. Dengan adanya Danantara, kesejahteraan ketahanan dan kemandirian ekonomi bangsa bisa terwujudkan. Danantara juga bisa kita katakan sebagai milestone (batu loncatan) dalam menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujarnya usai menghadiri acara peresmian BPI Danantara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Adies kembali menegaskan, melalui Danantara sistem tata kelola BUMN nantinya juga akan jauh lebih terukur dan terarah. “Tata kelola BUMN kita ke depan akan jauh lebih terkonsolidasi dengan baik. Saya juga meyakini Danantara akan mampu mengorkestrasi BUMN untuk lebih kompetitif atau memiliki daya saing yang kuat,” tuturnya.

    Dia juga yakin bahwa kehadiran Danantara juga bisa memacu pertumbuhan ekonomi sebagaimana ditargetkan pemerintah. “Jika melihat dana modal kelolaannya yang mencapai Rp14.715 triliun, saya kira target pertumbuhan ekonomi yang dipatok pemerintah sebesar 8% bukan hal mustahil bisa tercapai dengan hadirnya Danantara ini,” imbuhnya.

    Dia berpendapat bahwa kehadiran Danantara juga merupakan wujud transformasi pengelolaan sektor investasi strategis yang lebih visioner. Dia optimistis sektor investasi akan tumbuh positif dengan kehadiran Danantara ini.

    “Sektor investasi sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi memang perlu daya dukung yang memadai agar ada efek positif berupa peningkatan kesejahteraan yang dapat dirasakan masyarakat ke depannya. Sekali lagi, kami DPR RI mengapresiasi dan mendukung penuh kehadiran Danantara ini,” pungkasnya.

    Diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan BPI Danantara sebagai lembaga pengelola aset dan dividen BUMN. Danantara dibentuk setelah adanya revisi ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025.

    (rca)

  • Damar-Sri Harso resmi pimpin Kota Magelang 2025-2030

    Damar-Sri Harso resmi pimpin Kota Magelang 2025-2030

    Foto: Kurniawati/Radio Elshinta

    Damar-Sri Harso resmi pimpin Kota Magelang 2025-2030
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 24 Februari 2025 – 18:48 WIB

    Elshinta.com – Wali Kota Magelang Damar Prasetyono dan Wakil Wali Kota Magelang Sri Harso resmi memimpin Kota Magelang untuk masa jabatan 2025-2030. Damar – Sri Harso menggantikan Muchamad Nur Aziz – M Mansyur, Wali Kota Magelang dan Wakil Wali Kota Magelang periode 2021-2025. 

    Keduanya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto bersama ratusan kepala daerah lain di Istana Merdeka, Kamis (20/2).

    Penandatangan berita acara serah terima jabatan dari Dokter Aziz kepada Damar dilaksanakan di Aula Adipura Kencana kompleks Pemkot Magelang, Jumat (21/2). 

    Dalam sambutannya, Damar menegaskan amanah yang diembannya bukan sekadar jabatan tapi tanggung jawab yang harus sungguh-sungguh dipikul. Dia pun menyampaikan apresiasi tinggi kepada pemimpin sebelumnya karena telah menjadikan Kota Magelang berkembang lebih baik. 

    “Momentum ini bukan sekadar ganti pemimpin, tapi melanjutkan perjalanan panjang. Kami datang bukan menebar janji perubahan secara instan, tapi kami mengabdi dan belajar dari semua pihak,” katanya, seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Kurniawati.

    Damar menyatakan ingin meneruskan dan menyempurnakan program yang sudah berjalan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat penuh dengan integritas. Ia pun memiliki tagline dalam pemerintahannya ini, yaitu Membangun Bersama dan Melayani Sepenuh Hati.

    “Kota Magelang rumah bersama, maka dengan kebersamaan dan kolaborasi yang harmonis dan humanis kita optimis mampu membawa kota lebih baik lagi,” lanjut Damar.

    Damar berjanji akan menjadi pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Ia akan bergerak cepat dan membuat kebijakan yang berpihak pada semua lapisan masyarakat.

    Sementara itu, Wali Kota Magelang Periode 2021-2025, dr Muchammad Nur Aziz mengungkapkan, selama empat tahun menjabat banyak capaian yang telah diraih bersama. 

    Dengan semangat gotong royong, dan handarbeni, dan guyub rukun, pihaknya telah mewujudkan berbagai program yang membawa perubahan bagi Kota Magelang.

    “Tentu banyak harapan yang belum sepenuhnya terwujud, namun saya percaya dengan kepemimpinan Wali Kota Magelang yang baru, Kota Magelang akan semakin berkembang dan maju. Saya yakin, dengan semangat Sabdo Pandito Ratu, setiap kebijakan yang diambil akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat,” pungkas Dokter Aziz.

    Sumber : Radio Elshinta

  • Fakta-fakta Mayjen TNI Ujang Darwis, Jenderal Kopassus Jago Tembak

    Fakta-fakta Mayjen TNI Ujang Darwis, Jenderal Kopassus Jago Tembak

    loading…

    Fakta-fakta mengenai Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Ujang Darwis diulas dalam artikel ini. Foto/Instagram Penerangan Kodam Sriwijaya

    JAKARTA – Fakta-fakta mengenai Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Ujang Darwis diulas dalam artikel ini. Jenderal Bintang 2 ini menjabat Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) II/Sriwijaya.

    Diketahui, Kodam Sriwijaya merupakan komando kewilayahan pertahanan militer yang meliputi Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung. Markas Kodam Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan.

    Adapun Ujang menggantikan Mayjen TNI Mohamad Naudi Nurdika yang melanjutkan dinasnya dengan menjabat sebagai Aster Panglima TNI. Sebelumnya, Ujang menjabat Direktur Jenderal Strategi Pertahanan (Dirjen Strahan) Kementerian Pertahanan (Kemhan).

    Serah Terima Jabatan (Sertijab) dari Mayjen TNI Mohamad Naudi Nurdika kepada Mayjen TNI Ujang Darwis dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).

    Berikut fakta-fakta mengenai Mayjen TNI Ujang Darwis:

    1. Jebolan Akmil 1993

    Ujang merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1993 berasal dari kecabangan Infanteri (Kopassus). Setelah Akmil, dia menyelesaikan sejumlah pendidikan militer lainnya, seperti Sesarcabif, Dik PARA, Komando, Diklapa I, Selapa II, Seskoad, Sesko TNI (2018), dan Lemhannas (2021).

    Sedangkan pendidikan umum yang telah diselesaikannya, antara lain SD Negeri 145 Palembang (1978—1984), SMP Negeri 19 Palembang (1984—1987), SMA Negeri 3 Palembang (1987—1990), Graduate Diploma of Development Administration, NCDS in Australian National University, dan M.D.A.(Master of Development Administration), NCDS in Australian National University.

    2. Jago Tembak

    Pria kelahiran Palembang, Sumatera Selatan, 21 Mei 1971 ini dikenal jago tembak. Hal itu terungkap saat Presiden Prabowo Subianto bertemu Ujang yang ketika itu masih menjabat Kasdam IV/Diponegoro.

    “Ini jago tembak ini, ya Jang, masih jago tembak kau?” ujar Prabowo sambil menepuk bahu Ujang ketika itu dan menyalaminya.

  • Pengusaha Satelit Minta Prabowo Terapkan Persaingan yang Adil Lokal vs Starlink

    Pengusaha Satelit Minta Prabowo Terapkan Persaingan yang Adil Lokal vs Starlink

    Bisnis.com, JAKARTA —Asosiasi Satelit Indonesia (Assi) meminta pemerintah turun tangan untuk menerapkan peta persaingan yang adil antara pemain lokal dan Starlink.

    Adapun saat ini Starlink telah hadir di Indonesia lebih dari 9 bulan. Sejauh ini kualitas layanan satelit tersebut mengalami sedikit penurunan.

    Kepala Bidang Media Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) Firdaus Adinugroho mengatakan penurunan kecepatan internet Starlink merupakan hal yang wajar imbas jumlah pengguna yang makin padat dan cuaca. 

    “Mengingat makin banyaknya pelanggan starlink di Indonesia, dan juga cuaca beberapa bulan terakhir di Indonesia yang kurang kondusif untuk teknologi yang digunakan oleh starlink,” kata Firdaus kepada Bisnis, Selasa (25/2/2025). 

    Starlink, layanan internet satelit dari SpaceX milik Elon Musk, memulai operasinya di Indonesia pada Mei 2024 setelah mendapatkan izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebagai penyedia layanan internet untuk konsumen ritel. 

    Peluncuran ini dilakukan oleh Elon Musk bersama Presiden Joko Widodo di Bali, bertepatan dengan World Water Forum ke-10 pada 19 Mei 2024. 

    Pada awal kehadirannya, Starlink hanya menggelontorkan investasi sebesar Rp30 miliar  di Indonesia, yang belum terungkap secara jelas pemanfaatannya. Hal ini kemudian dinilai sebagai ‘karpet merah’ oleh sejumlah pihak, karena Starlink mengeruk untung di Indonesia hanya dengan menggelontorkan sedikit dana.

    Berbeda dengan investasi yang telah dilakukan oleh pemain lokal, yang telah membangun kantor, menyerap pekerja, hingga memberi masukan kepada negara, setelah 9 bulan beroperasi di Indonesia tidak nampak tambahan investasi yang digelontorkan Elon Musk.

    Peluncuran StarlinkPerbesar

    Asosiasi berharap pemerintah menerapkan perlakuan yang setara antara Starlink dengan penyelenggara satelit. Pemerintah juga seharusnya berpihak pada penyelenggara existing yang sudah memberikan komitmen pembangunannya.

    Sebagaimana diketahui, penyelenggara telekomunikasi memiliki komitmen pembangunan terhadap pemerintah, yang memiliki dampak ekonomi langsung terhadap masyarakat. 

    “Komitmen ini akan sulit diwujudkan jika ekosistem satelit tidak kita jaga bersama,” kata Firdaus.

    Alat AS

    Sementara itu,  Amerika Serikat (AS) mengancam menutup akses sistem internet satelit milik Elon Musk, Starlink, di Ukraina jika kesepakatan mengenai mineral penting tidak tercapai.

    Reuters melaporkan, tiga sumber yang mengetahui masalah tersebut menyampaikan bahwa negosiator AS yang mendesak Kyiv untuk mengakses mineral penting Ukraina telah mengumumkan kemungkinan pemotongan akses Ukraina ke Starlink.

    “Akses berkelanjutan Ukraina ke Starlink milik SpaceX diangkat dalam diskusi antara pejabat AS dan Ukraina setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy menolak proposal awal dari Menteri Keuangan AS Scott Bessent,” kata sumber tersebut, melansir Reuters, Minggu (23/2/2025).

    Sebagai informasi, Starlink menyediakan konektivitas internet bagi Ukraina di tengah perang yang sedang berlangsung. 

    Masalah tersebut kembali muncul selama pertemuan antara utusan khusus AS untuk Ukraina Keith Kellogg dan Zelenskiy pada Kamis (20/2/2025) waktu setempat.

    Selama pertemuan tersebut, AS menyebut bahwa pihaknya akan menghentikan layanan Starlink dalam waktu dekat jika tidak mencapai kesepakatan mineral penting jika tidak mencapai kesepakatan mengenai mineral penting. 

    Menurut sumber yang enggan disebutkan namanya itu, kehilangan Starlink akan menjadi pukulan telak bagi Starlink, mengingat sistem internet satelit milik Elon Musk.

    “Ukraina menggunakan Starlink. Kehilangan Starlink akan menjadi pukulan telak,” ujar sumber tersebut.

    Usai Reuters mengunggah beritanya, Musk melalui unggahannya pada platform media sosial X menyebut bahwa artikel tersebut salah dan menyebut Reuters berbohong. Namun saat dihubungi oleh Reuters, Musk tidak segera menanggapi.

    Sementara itu, Zelensky telah menolak tuntutan pemerintahan Presiden Donald Trump sebesar $500 miliar dalam bentuk kekayaan mineral dari Ukraina untuk membayar kembali Washington atas bantuan selama perang, dengan mengatakan AS tidak menawarkan jaminan keamanan khusus.

    Pada Jumat (21/2/2025), Zelensky mengatakan bahwa tim AS dan Ukraina sedang menggodok kesepakatan dan Trump mengatakan bahwa pihaknya mengharapkan kesepakatan akan segera ditandatangani.

    Adapun, Musk segera mengirimkan ribuan terminal Starlink ke Ukraina untuk menggantikan layanan komunikasi yang dihancurkan Rusia setelah invasinya pada Februari 2022. 

    Musk yang saat itu dipuji sebagai pahlawan di Ukraina, kemudian membatasi akses setidaknya satu kali pada musim gugur 2022 karena dia menjadi lebih kritis terhadap penanganan perang oleh Kyiv.

  • Dengarkan Sukatani: Mulai Benahi Kebijakan SDM Kepolisian

    Dengarkan Sukatani: Mulai Benahi Kebijakan SDM Kepolisian

    Dengarkan Sukatani: Mulai Benahi Kebijakan SDM Kepolisian
    PNS di Kementerian Keuangan dan Mahasiswa Doktor Administrasi Publik Universitas Diponegoro
    SAAT
    ini cukup mudah bagi pemerintah jika ingin mendengarkan suara rakyat, cukup mendengarkan lagu band
    Sukatani
    salah satunya.
    Jika Pemerintah malas mendengar kritikus karena tak punya waktu dan terlalu rumit untuk memahami argumentasi rasionalnya, maka cukup dengarkan Sukatani.
    Suara mereka begitu nyaring, jelas, jernih, dan murni suara hati rakyat Indonesia. Jadikan aspirasi mereka sebagai cambuk bagi Pemerintah Prabowo Subianto untuk bersih-bersih dan berbenah.
    Saya pernah mengalami sendiri, diminta membiayai semua proses pascapelaporan
    kepolisian
    , apabila ingin ditindaklanjuti. Tentunya saya harus menolaknya. Lebih baik saya tidak mendapatkan keadilan daripada harus menggadaikan keadilan itu sendiri.
    Persoalan utama “Bayar, Bayar, Bayar” di
    Kepolisian
    berawal dari praktik serba bayar, mulai dari rekruitmen SDM, sekolah atau pengembangan SDM, mutasi, dan promosi.
    Mau naik pangkat, harus bayar. Mutasi agar dapat tempat “enak” harus bayar. Hingga promosi juga harus bayar.
    Hanya sedikit yang beruntung tidak “Bayar, Bayar, Bayar”, tapi harus orang dekat pejabat berbintang. Kalau tidak, maka ia bakal menjadi polisi biasa-biasa saja, jabatan biasa, posisi tidak “basah”.
    Sebagian hal itu juga telah diakui oleh mantan jenderal bintang dua, Taufiequrachman Ruki, dalam suatu acara media.
    Seorang ayah dari anggota kepolisian bercerita pada saya, dua puluh tahun lalu, “Mas, saya sudah habis Rp 100 juta, sampai jual angkot, Alhamdulillah anak saya masuk jadi polisi”.
    Seorang polisi, 15 tahun lalu, bahkan bercerita, “Udah habis uang Rp 50 juta aku, bang. Makanya aku pinjam bank buat kembalikan ke orangtua”. Beberapa hari yang lalu, seorang polisi muda juga bercerita hal yang sama.
    Kasus terakhir yang mencuat, seorang polisi melaporkan rekannya sesama polisi karena ditipu hingga Rp 850 juta.
    Korban diiming-iming lulus dalam Sekolah Inspektur Polisi (SIP).
    Saya rasa pimpinan kepolisan mudah saja bersih-bersih anggotanya agar tidak memeras masyarakat. Namun, harus terlebih dahulu membenahi layanan internalnya, khususnya layanan SDM.
    Tidak hanya terhenti di layanan SDM. Layanan keuangan dan seluruh layanan kesekretariatan juga harus bersih dari “Bayar, Bayar, Bayar”.
    Jika anggota kepolisan meminta haknya atas honorarium, gaji, tunjangan, dan uang operasi janganlah disunat.
    Oleh karena itu, Kementerian Keuangan telah membuat ketentuan pembayaran langsung kepada rekening yang berhak menerima.
    Namun, pada beberapa hal seperti uang operasi, uang lembur, dan uang persediaan masih dipegang oleh bendahara pengeluaran kepolisian, sehingga rawan penyimpangan.
    Sangat nyaman lah menjadi anggota kepolisan. Seragam tidak usah membeli dengan merogoh kocek pribadi, negara sudah siapkan seragam dengan suluruh atribut dan peralatannya.
    Tiap hari mendapat uang lauk-pauk (ULP) yang tidak didapatkan ASN. Tunjangan kinerja (tukin) sudah diberikan negara lebih tinggi daripada tukin di beberapa kementerian/lembaga.
    Apalagi jika dibandingkan dengan ASN Pemda yang sebagian besar Pemda tidak mampu memberi tukin karena keterbatasan keuangan daerah. Menjadi polisi jauh lebih sejahtera.
    Polisi mendapat THR dan Gaji ke-13 sebagaimana ASN, TNI, dan pejabat negara. Polisi juga mendapat pensiun bulanan dari APBN setelah purnawirawan sebagaimana pensiunan PNS, purnawirawan TNI, dan pensiunan pejabat negara tertentu.
    Polisi saat memasuki pensiun mendapatkan tabungan hari tua dari PT ASABRI dari hasil investasi potongan gajinya setiap bulan seperti halnya purnawirawan TNI, dan PNS mendapatkannya dari PT TASPEN.
    Apalagi menjadi pejabat kepolisian juga sangat nyaman. Fasilitas yang tidak diterima pejabat sipil, mereka menerimanya, seperti rumah jabatan lengkap isinya, kendaraan dinas jabatan, pengamanan, protokol lengkap, ajudan, sekretaris, hingga pembantu (anggota yang melaksanakan perintah di luar tusi).
    Kurang apa lagi negara membayar anggota kepolisian dari uang pajak rakyat yang dipungut Kementerian Keuangan?
    Mungkin bisa belajar dari kementerian/lembaga yang terlebih dahulu menerapkan reformasi birokrasi sebenar-benarnya.
    Kementerian Keuangan bisa menjadi acuan. Secara umum reformasi birokrasi di Kemenkeu berjalan baik, meskipun terdapat beberapa nila, apalagi kasus terakhir yang menimpa IR, Dirjen Anggaran.
    Konon, dahulu praktik suap jamak terjadi di Kemenkeu. Lalu, dilakukan pembenahan kebijakan SDM (tidak ada “bayar, bayar, bayar” untuk rekruitmen, naik pangkat, mutasi, dan promosi).
    Selain itu, adanya komitmen pimpinan di semua level, serta memperbaiki tata kelola, sistem, dan pengawasan/pengendalian.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.