Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Pelaksanaan MBG di Cilincing batal karena dapur tidak siap

    Pelaksanaan MBG di Cilincing batal karena dapur tidak siap

    Jakarta (ANTARA) – Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) di delapan sekolah Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara batal karena dapur tidak siap sehingga eksekusi program Pemerintahan Prabowo-Gibran itu kembali diundur.

    “Pelaksanaan batal karena Yasayan Darul Esti Sumidah sebagai penyedia terkendala persoalan administrasi dan kesiapan dapur,” Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kalibaru Agung Siregar di Jakarta, Selasa.

    Ia mengatakan yayasan itu adalah penyedia MBG di delapan sekolah wilayah Kalibaru Timur, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

    Ia mengaku, sudah dua kali sudah program MBG ini gagal didapatkan anak-anak di sekolah yakni pada Senin (17/2) dan Senin (24/2).

    Menurut dia, hal ini sebenarnya masalah teknis antara yayasan dengan Badan Gizi Nasional (BGN)

    “Beberapa ada yang belum secara administratif. Jadi, dari yayasan dan BGN masih ada yang belum lengkap makanya masih menunggu untuk pelaksanaannya, ” katanya.

    Menurut Agung, yayasan menunggu dari BGN untuk masalah teknis administratif sehingga pelaksanaan harus mundur.

    Ia mengakui BGN sudah berkomunikasi langsung dengan yayasan sehingga pelaksanaannya harus dimundurkan.

    “Menunggu dari BGN melengkapi administrasi sehingga pelaksanaannya tidak bisa dilangsungkan pada 24 Februari itu,” katanya.

    Ia mengatakan hal ini sebelumnya telah disampaikan kepada penyelenggaraan memang ada pengunduran dan juga sudah komunikasi langsung dengan para penerima manfaat untuk klarifikasi pelaksanaannya mundur karena ada alasan administrasi.

    Jadi, menurut Agung, penerima manfaat juga sudah menerima dengan baik dan menyampaikan kepada orang tua siswa.

    “Karena banyak pekerjaan BGN sehingga harus menunggu untuk pekerjaannya selesai semua sehingga untuk di SPPG, saya belum bisa jalankan,” kata dia.

    Selain itu, untuk pengunduran pada Senin (17/2) lebih ke masalah persiapan dari dapurnya karena harus memenuhi sejumlah persyaratan.

    “Yayasan Darul Esti Sumidah, jadi mitra BGN tergolong singkat, jadi dari yayasan itu meminta waktu juga buat persiapan lebih matang lagi, ” kata dia.

    Ia mengatakan untuk kesiapan MBG, yayasan meminta waktu buat perbaikan seperti melengkapi yang belum ada di dapur, sehingga diminta mundur daru jadwal yang telah ditetapkan.

    Pewarta: Mario Sofia Nasution
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Inbreng Saham BUMN ke Danantara Dilakukan Bertahap – Page 3

    Inbreng Saham BUMN ke Danantara Dilakukan Bertahap – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Juru Bicara Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Putri Violla menyampaikan proses pengalihan saham kepemilikan BUMN ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dilakukan bertahap.

    Dia menjelaskan, pada tahap awal akan ada 7 BUMN yang sahamnya di-inbreng ke Danantara. Secara bertahap, seluruh BUMN akan dikelola oleh badan baru bentukan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    “Sejauh ini, seperti itu rencananya, jadi kalau sekarang mungkin yang 7 dulu,” kata Putri ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa (25/2/2025).

    Adapun, 7 BUMN yang sebelumnya disebut segera masuk adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero).

    Kemudian, ada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID.

    Putri mengatakan, sesuai rencana, semua BUMN akan pindah ke Danantara. Namun, dia belum berbicara banyak mengenai tahapannya tersebut.

    “Tapi nanti kemudian semuanya. Kita kalau sudah ada informasi lebih lanjut nanti kita kasih informasinya,” tandasnya.

    Seluruh BUMN Masuk Danantara

    Diberitakan sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) resmi meluncur. Nantinya, seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan dikelola badan baru bentukan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

    Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengatakan seluruh BUMN akan dikelola di Danantara. Sebelumnya, santer terdengar ada 7 BUMN raksasa yang akan lebih dulu masuk.

    “Oh seluruh BUMN masuk ke Danantara, jadi bukan hanya 7,” kata Dony di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (24/2/2025).

    Adapun, 7 BUMN yang sebelumnya disebut segera masuk adalah:

    PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
    PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
    PT PLN (Persero)
    PT Pertamina (Persero)
    PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
    PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID.

    Maksimal Akhir Maret 2025

    Wakil Menteri BUMN ini memastikan tidak hanya 7 BUMN dengan aset terbesar itu yang akan dikelola. Tapi seluruh BUMN kepemilikan sahamnya harus diimbreng ke Danantara maksimal akhir Maret 2025 mendatang. Waktu tersebut sejalan dengan jadwal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

    “Sebelum RUPS sudah harus pindah ke (Danantara), diimbrengkan ke Danantara,” ungkapnya.

    “Bulan, bulan Maret ini, akhir Maret ini sudah (harus imbreng saham),” imbuhnya.

    Dia memastikan BUMN lain yang bergerak di sektor pangan hingga aviasi pun masuk kedalam hitungannya.

  • Menilik upaya penataan pegawai non-ASN

    Menilik upaya penataan pegawai non-ASN

    Menteri PANRB Rini Widyantini. (ANTARA/HO-Humas Kementerian PANRB)

    Menilik upaya penataan pegawai non-ASN
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Senin, 24 Februari 2025 – 15:15 WIB

    Elshinta.com – Ada sebanyak 1,7 juta pegawai non-ASN yang menjadi target untuk seoptimal mungkin dapat diselesaikan penataannya sebagaimana amanat UU ASN terbaru, yakni UU Nomor 20 Tahun 2023.

    “Jadi seluruh instansi pemerintah wajib punya pemahaman yang sama terkait ini,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini.

    Penataan pegawai non-aparatur sipil negara (ASN) telah dimulai sejak tahun 2005. Pemerintah secara periodik mendata tenaga non-ASN dan mengangkat mereka. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menegaskan bahwa pegawai ASN hanya terdiri atas  Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Untuk memulai proses penataan sesuai UU tersebut, Kementerian PANRB bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) kembali melakukan pendataan Non-ASN pada 2022. Hasilnya, total tenaga non-ASN ada sebanyak 2.355.092. Dari 2,3 juta non-ASN yang terdata itu, jumlahnya terus berkurang karena beberapa dari mereka diterima menjadi ASN pada pengadaan ASN selama  2021-2023. Hingga pada akhir 2024 tersisa 1,7 juta non-ASN yang terdata dalam Database BKN yang harus ditata. 

    Pengadaan seleksi CASN

    Rini Widyantini mengatakan, pemerintah bersama DPR berkomitmen dan telah melakukan langkah optimal dalam menyelesaikan penataan pegawai non-ASN yang sudah terdata dalam database BKN. Pengadaan CASN Tahun 2024 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menyelesaikan penataan itu.

    Dalam percepatan penataan pegawai non-ASN, pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lain Keputusan Menteri PANRB Nomor 634 Tahun 2024,  Surat Menteri PANRB Nomor B/5993/M.SM.01.00/2024, hingga Surat Menteri Dalam Negeri No. 900.1.1/227/SJ. 

    Pemerintah pun telah melakukan berbagai penyesuaian kebijakan untuk menyelesaikan penataan pegawai non-ASN. Penyesuaian tersebut terkait pelamaran 1 kali dalam 1 tahun pengadaan.

    Penyesuaian yang dilakukan adalah non-ASN yang terdaftar dalam database BKN diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu apabila telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus; atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahap I atau tahap II namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan/formasi.

    Sebelumnya non-ASN hanya dapat melamar pada formasi karena terbatasnya jabatan yang diusulkan oleh instansi Pemerintah. Karena itu pemerintah melakukan penyesuaian data pelamar dalam database BKN sehingga pelamar tinggal memasukan lamaran dengan formasi tampungan sementara yang menyesuaikan dengan kualifikasi dan unit kerja pelamar.

    Untuk sementara pelamar akan diseleksi menggunakan jabatan Pengelola Umum Operasional untuk kualifikasi SD/SLTP, Operator Layanan Operasional untuk kualifikasi SLTA, Pengelola Layanan Operasional untuk kualifikasi D-3, dan Penata Layanan Operasional untuk kualifikasi minimal S-1/D-IV.

    Pemerintah pun telah mempersiapkan formasi Guru dan Tenaga Kependidikan, Tenaga Kesehatan, Tenaga Teknis, Pengelola Umum Operasional, Operator Layanan Operasional, Pengelola Layanan Operasional, dan Penata Layanan Operasional untuk PPPK Paruh Waktu.

    Penyesuaian yang tidak kalah penting adalah instansi pemerintah dapat mengusulkan penyesuaian penetapan kebutuhan jabatan pada saat pengusulan Nomor induk PPPK Paruh Waktu, sepanjang sesuai persyaratan jabatan.

    Ihwal tersebut merupakan satu dari sekian banyak penyesuaian yang sudah kita lakukan untuk mengakomodasi pegawai non-ASN yang terdata dalam database BKN agar dapat ditata dan berkesempatan untuk menjadi ASN. Ini juga adalah upaya terakhir yg dilakukan setelah pendaftaran berakhir pada 20 Januari 2024, karena kesempatan telah dibuka seluas-luasnya.

    Tak ada pengangkatan

    Rini menuturkan penataan pegawai non-ASN tidak akan bisa terselesaikan jika tidak ada keterlibatan aktif dari pemerintah daerah. Sejak UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya untuk mengisi jabatan ASN.

    Oleh karena itu, instansi pemerintah diharapkan konsisten melaksanakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2023 termasuk kepala daerah yang telah dilantik agar berkomitmen untuk tidak lagi mengangkat pegawai non-ASN. Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Felia Primaresti menilai pemerintah harus memperhatikan keberlanjutan skema pengangkatan.

    Seleksi PPPK perlu dilakukan secara lebih sistematis dan tidak hanya bersandar pada ketersediaan anggaran tahunan, tetapi juga pada perencanaan kebutuhan SDM jangka panjang dan sektor prioritas yang membutuhkannya di sektor publik.

    Selain itu, yang juga perlu diperhatikan adalah kejelasan mekanisme transisi bagi pegawai non-ASN yang belum bisa diangkat menjadi ASN. Semua juga harus sesuai UU Ketenagakerjaan. Saat ini, fokus kebijakan lebih banyak pada seleksi PPPK, tetapi ada kelompok pegawai non-ASN yang mungkin tidak memenuhi syarat atau kalah bersaing dalam seleksi.

    Lantas, apa solusi untuk mereka? Apakah ada mekanisme peningkatan kapasitas untuk pegawai non-ASN agar berdaya saing dalam kompetisi terbuka dan adil, serta berdasarkan sistem merit yang diterapkan selama ini?

    Pemerintah perlu memastikan bahwa tidak ada PHK massal tanpa solusi alternatif yang dapat memitigasi risiko pun jika hal ini terjadi. Misalnya, apakah ada skema pelatihan atau alih profesi bagi pegawai non-ASN yang tidak bisa diangkat? Atau, apakah ada kebijakan afirmatif bagi mereka yang sudah bekerja bertahun-tahun, tetapi terkendala usia atau kualifikasi pendidikan?

    Di sisi lain, transparansi dan akuntabilitas dalam pendataan juga harus terus diperkuat. Ditambah, penilaian berdasarkan kinerja juga harus jadi rujukan sebagai landasan prinsip profesional dan akuntabilitas ASN juga.

    Selama ini, ada keluhan dari daerah tentang data pegawai non-ASN yang tidak selalu akurat, yang berpotensi menimbulkan masalah dalam seleksi PPPK. Jika data pegawai non-ASN tidak diverifikasi dengan baik, ada risiko ketidakadilan dan polemik dalam proses seleksi, yang malah menjadi bumerang dalam kebijakan publik.

    Optimisme 

    Terkait optimisme di era pemerintahan Prabowo-Gibran, Felia menilai sangat bergantung pada komitmen politik dan keberanian melakukan reformasi birokrasi yang menyeluruh dan tidak didikte kepentingan politik dan elite. Dengan adanya efisiensi anggaran, kata dia, ada risiko bahwa penyelesaian pegawai non-ASN ini malah berjalan lebih lambat.

    Menurut dia, yang harus dihindari justru adalah menciptakan tenaga kerja kontrak baru yang nantinya menghadapi ketidakpastian yang sama seperti pegawai non-ASN saat ini. Maka, jika hanya fokus pada efisiensi anggaran tanpa strategi yang komprehensif,  persoalan pegawai non-ASN bisa tetap berlarut-larut atau bahkan muncul dalam bentuk baru.

    Penting untuk memastikan pula agar urusan pegawai non-ASN didudukkan dalam konteks profesionalisme dan integritas ASN sebagai pelayan publik, yang wajib akuntabel dan transparan kepada publik karena menggunakan dana publik. Jangan lagi, pegawai non-ASN dikorbankan untuk memenuhi komoditas dan kepentingan politik, serta dikorbankan karena permasalahan manajemen sumber daya dan kebijakan publik.

    Sumber : Antara

  • Mayor Teddy Dibandingkan dengan AHY yang Tak Mundur TNI Aktif, Kader PKB: Malu Dong

    Mayor Teddy Dibandingkan dengan AHY yang Tak Mundur TNI Aktif, Kader PKB: Malu Dong

    FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut TNI aktif mestinya mundur jika masuk pemerintahan. Hal itu dikaitkan dengan Mayor Teddy.

    Mayor Teddy diketahui TNI aktif yang kini di pemerintahan. Menjabat sebagai Sekretaris Kabinet di pemerintahan Prabowo.

    Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Umar Hasibuan turut menyentil Teddy. Ia meminta Teddy mundur.

    “Mayor teddy ayo mundur kan you sudah masuk pemerintahan,” kata Umar dikutip dari unggahannya di X, Selasa (25/2/2025).

    Umar meminta Teddy meniru Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mundur sebagai anggota TNI aktif lalu terjun ke politik, hingga kini menjabat Menteri Koordinator.

    “Tirulah AHY yang berani mundur dari TNI,” ucapnya.

    Teddy diketahui mantan ajudan pribadi Prabowo. Umar meminta Teddy tak berlindung di balik nama Prabowo.

    “Teddy you jangan berlindung di bawah ketiak pak Prabowo. Malu donk Teddy sama pak SBY,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Pernyataan itu disampaikan SBY saat memberi arahan kepada 38 Ketua DPD Partai Demokrat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2).
     
    “Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karirnya dulu cemerlang, tapi ketika pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik syaratnya harus mundur, itulah salah satu yang kita gagas dulu,” kata SBY.
     
    Awalnya, SBY bercerita bahwa dirinya pernah berada di luar pemerintahan pada 2001. Saat itu, SBY diberhentikan dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan (Menko Polsoskam).
     
    “Pada saat saya berada di luar pemerintahan pertengahan tahun 2001, saya dibebaskan dari posisi saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan, pembebasan itu saya terima dengan ikhlas, pasti Presiden Gus Dur memiliki pertimbangan yang baik untuk membebaskan saya dari Menko Polsoskam atau kemudian menjadi Menko Polkam,” ucap SBY.
    (Arya/Fajar)

  • Istana Sebut Presiden Prabowo Bakal Hadiri Penutupan Kongres VI Partai Demokrat

    Istana Sebut Presiden Prabowo Bakal Hadiri Penutupan Kongres VI Partai Demokrat

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri penutupan Kongres ke-VI Partai Demokrat pada malam hari ini. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri penutupan Kongres VI Partai Demokrat pada malam hari ini. Prabowo rencananya memberikan sambutan di hadapan para kader dan pengurus Demokrat.

    Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengungkapkan dalam acara tersebut, Presiden Prabowo akan memberikan sambutan.

    “Malam ini, Bapak Presiden Prabowo direncanakan hadir dan memberikan sambutan pada acara Penutupan Kongres ke VI Partai Demokrat di Jakarta,” kata Yusuf, Selasa (25/2/2025).

    Diberitakan sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030.

    Selain AHY, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga terpilih menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat periode 2025-2030.

    Penetapan itu dilakukan dalam forum Sidang Pleno II di Kongres ke-VI Partai Demokrat yang digelar di Hotel Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta Pusat, Senin, 24 Februari 2025 malam.

    Dalam sidang pleno itu, para seluruh pemilik hak suara yang terdiri dari 514 Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan 38 Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat bulat memilih AHY menjadi pimpinan partai berlambang logo Mercy itu.

    (cip)

  • Kepala Daerah didorong gali potensi dan iklim usaha kondusif

    Kepala Daerah didorong gali potensi dan iklim usaha kondusif

    Menko Perekonomian memberikan sambutan di Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025) Foto: Puspen Kemendagri RI

    Kepala Daerah didorong gali potensi dan iklim usaha kondusif
    Dalam Negeri   
    Editor: Nandang Karyadi   
    Selasa, 25 Februari 2025 – 13:43 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan semangat kepada pemerintah daerah agar menggali berbagai potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan di acara  Retret Kepala Daerah di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Senin kemarin dan dirilis resmi Puspen Kemedagri, Selasa (25/2/2025).

    Airlangga menegaskan, pemeritahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Pertumbuhan ekonomi secara nasional merupakan agregat dari hasil capaian seluruh daerah. Ia juga membeberkan sejumlah daerah yang pertumbuhannya di atas rerata nasional. Daerah itu di antaranya Provinsi Papua Barat, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Selatan.

    “Saya katakan pertumbuhan ekonomi itu agregat pertumbuhan daerah. Pertumbuhan yang di atas nasional biasanya ada industrinya, ada hilirisasinya,” ujarnya

    Diungkapkan sejumlah daerah yang ekonominya di bawah rerata nasional. Kondisi tersebut akibat sejumlah aspek, seperti akses transportasi yang sulit sehingga tak mudah dijangkau. Karena itu, pemerintah terus berupaya mencari jalan keluar agar daerah yang ekonominya masih terbilang rendah dapat meningkat.

    Iapun menyebutkan berbagai potensi yang dapat terus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah (Pemda) seperti pariwisata dan industri kreatif. Kepala daerah berperan penting dalam mendukung pengembangan berbagai potensi seperti sektor pariwisata agar menjadi prioritas pembangunan.

    “Kami mohon Bapak dan Ibu gubernur, bupati, wali kota untuk mendorong ini (pariwisata). Karena ini adalah penghasil dolar, nah dengan dolar yang masuk kita berharap memperkuat stabilitas,” jelasnya.

    Di lain sisi, kepala daerah juga perlu terus mendorong terciptanya lapangan kerja yang berkualitas. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang sejalan dengan potensi daerah.

    Selain itu, kepala daerah dapat mendorong kemudahan berinvestasi dan iklim usaha yang kondusif. Kepala daerah juga dapat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan ketenagakerjaan.

    Dalam meningkatkan perekonomian, kepala daerah juga diimbau untuk mengoptimalkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurutnya, tak sedikit masyarakat yang berhasil menjalankan usahanya berkat dukungan KUR. “Mohon para gubernur, bupati, wali kota bisa dorong UMKM,” pungkasnya.

    Penulis: Sri Lestari/Ter

    Sumber : Radio Elshinta

  • Prabowo Terima Sergei Shoigu: Bagaimana Kabar Sahabat Saya Putin?

    Prabowo Terima Sergei Shoigu: Bagaimana Kabar Sahabat Saya Putin?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, menerima kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei Shoigu, di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari ini, Selasa (25/2/2025).

    Dalam sambutannya, Presiden Ke-8 RI itu menyampaikan rasa terima kasih atas kedatangan Shoigu yang dianggapnya sebagai sahabat lama.

    “Terima kasih atas kedatangan yang mulia. Kami sahabat lama, saya sangat gembira yang mulia kesini, meskipun waktunya terbatas. Saya ingin membuat jamuan yang lebih baik, tetapi waktu yang mulia tidak lama,” ujarnya dengan hangat menyambut di ruang Kredensial, Selasa (25/2/2025).

    Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga menanyakan kabar Presiden Rusia, Vladimir Putin. “Bagaimana sahabat saya Presiden Putin? Sehat?” tanya Prabowo.

    Sergei Shoigu kemudian memberikan sebuah map berisi dokumen penting yang diserahkan kepada Presiden Prabowo. 

    Perbincangan tersebut dilanjutkan menuju ruang Jepara setelah sebelumnya dilakukan proses penerimaan di ruang Kredensial Istana.

    Kunjungan Sergei Shoigu ke Indonesia kali ini menjadi bagian dari upaya mempererat hubungan bilateral antara kedua negara, khususnya di bidang pertahanan dan kerjasama strategis.

  • Struktur Organisasi Danantara yang Diluncurkan Presiden Prabowo

    Struktur Organisasi Danantara yang Diluncurkan Presiden Prabowo

    Presiden RI Prabowo Subianto telah resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara pada Senin, 24 Februari 2025. Dalam peluncurannya, Prabowo menyebut bahwa Danantara harus menjadi instrument pembangunan nasional.

    “Danantara Indonesia bukan sekadar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia,” katanya di Istana Kepresidenan.

    Pada kesempatan yang sama, pengurus dan struktur organisasi Danantara juga diungkapkan. Rosan Roeslani ditetapkan CEO, yang dibantu oleh Pandu Sjahrir dan Dony Oskaria.

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Jadi Anggota Legislatif, Verrell Bramasta Beberkan Kinerjanya selama di DPR

    Jadi Anggota Legislatif, Verrell Bramasta Beberkan Kinerjanya selama di DPR

    loading…

    Anggota Komisi X DPR Verrell Bramasta memberikan laporan kinerjanya selama 140 hari menjadi anggota legislastif. Foto/istimewa

    JAKARTA – Anggota Komisi X DPR Verrell Bramasta memberikan laporan kinerjanya selama 140 hari menjadi anggota legislastif. Tak seperti kebanyakan artis masuk politik, Verrell Bramasta berhasil membuat standar baru untuk para politisi di Gedung Senayan.

    “Dari awal saya dilantik, saya sempat bilang kalau ada yang skeptis terhadap saya, ya enggak apa-apa. Tapi saya akan membuktikan bahwa saya bekerja menjadi pelayan masyarakat, dan prioritas saya adalah membantu masyarakat,” ujar Verrell, Selasa (25/2/2025).

    Verrell juga mengatakan salah satu perjuangannya terkait tunjangan guru honorer yang akhirnya direalisasikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Selama Oktober-Februari, sudah ada puluhan rapat yang dilaksanakan bersama para mitra. Beberapa perjuangan saya bisa dilihat juga di sosial media. Mulai dari kenaikan tunjangan guru honorer yang disuarakan pada 24 Oktober lalu. Alhamdulillah, direalisasikan oleh Pak Prabowo,” ucap Verrell.

    Isu pendidikan dan olahraga memang menjadi prioritas Verrell. Saat ini tunjangan kinerja (tukin) dosen dan pembinaan atlet menjadi salah satu isu yang sedang diperjuangkan.

    “Saat ini saya juga sedang memperjuangkan aspirasi tukin dosen yang belum cair sejak 2020. Terkait penerima beasiswa Indonesia Maju batch 4 yang terancam terlantar juga terkait atlet kita yang kurang pembinaan,” tutup Verrell.

    Berikut rapor kerja Verrell Bramasta:

    1. Memperjuangkan kinerja guru honorer Mendikdasmen dan selalu vokal.
    2. Memperjuangkan tunjangan kinerja dosen bersama dengan Mendiktisaintek yang nunggak sudah bertahun-tahun
    3. Audiensi terkait pembinaan atlet di berbagai Cabor
    4.⁠Melakukan kunjungan spesifik ke 5 daerah 3T termasuk NTB.
    5. 50 kali mengunjungi Daerah Pemilihan, dalam kurun waktu 2 bulan
    6. Memperjuangkan aspirasi beasiswa Indonesia Maju Batch 4 untuk 2025
    7. ⁠Mendorong dan Menyutujui naturalisasi pemain bola agar Timnas Indonesia masuk World Cup
    8. ⁠Merubah citra DPR dan parlemen jadi positif terhadap Gen Z dan Milenial
    9. ⁠Aktif diberbagai rapat dan vokal di berbagai isu
    10. ⁠Membangun PAUD dan Sarana Pra Sarana di Dapil nya Jabar VII
    11. ⁠Menjadi Juru Bicara FPAN dalam diplomasi luar negeri.
    12. Kunjungan Kerja mewakili Indonesia di Bangkok, Mesir, dan Malaysia memperjuangkan hak dan kesehatan siswa-siswi WNI di luar negeri.

    (cip)

  • Terima Kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Prabowo Tanyakan Kabar Putin

    Terima Kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Prabowo Tanyakan Kabar Putin

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei ?. Shoigu di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (25/2/2025). Foto/Raka Dwi Novianto

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Sergei К. Shoigu di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (25/2/2025). Saat bertemu Sergei, Prabowo pun menyempatkan untuk bertanya kabar Presiden Rusia Vladimir Putin.

    “Bagaimana (kabar) sahabat saya Presiden Putin? Sehat,” tanya Prabowo ke Sergei.

    Prabowo juga menyampaikan terima kasihnya atas kunjungan Sergei ke Indonesia. “Terima kasih kedatangan yang mulia kita sahabat lama dan saya sangat gembira yang mulia ke sini, tapi kurang lama di sini, saya ingin bikin jamuan Yang Mulia tapi waktu Yang Mulia tidak lama,” kata Prabowo.

    Sergei tiba sekitar pukul 12.39 WIB. Sergei langsung disambut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat turun dari mobilnya.

    Kemudian mereka langsung memasuki Istana Merdeka dengan melewati barisan pasukan pengamanan. Di depan pintu istana, Prabowo telah menunggu Sergei.

    Keduanya pun bersalaman dan berpelukan. Prabowo juga menyalami delegasi dari Rusia dan juga Panglima TNI serta Mensesneg.

    Setelah bercengkerama, Prabowo mengajak Sergei masuk ke ruang kredensial Istana Merdeka. Di sana, Prabowo mengajak Sergei berfoto bersama sambil berjabat tangan.

    Setelahnya, Prabowo bersama Sergei melakukan pertemuan bilateral di dalam Istana Merdeka.

    (rca)