Xcloud.id

Tag: Prabowo

  • Megawati Larang Kader Ikut Retret, Ahmad Muzani Pastikan Hubungan PDIP dengan Gerindra Tetap Terjalin Baik

    Megawati Larang Kader Ikut Retret, Ahmad Muzani Pastikan Hubungan PDIP dengan Gerindra Tetap Terjalin Baik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Hubungan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Partai Gerindra dipastikan tetap terjalin baik, meski PDIP tidak sepnuhnya sejalan dengan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

    Penegasan itu disampaikan Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Dia memastikan hubungan partainya dengan PDIP tetap baik meskipun Megawati Soekarnoputri melarang kadernya yang menjadi kepala daerah mengikuti retret di Akademi Militer, Magelang.

    Menurut Muzani, pelarangan yang dikeluarkan Megawati tidak berpengaruh terhadap hubungan Gerindra dan PDIP. “Saya kira enggak (berpengaruh, red). Saya kira hubungannya baik,” kata Ahmad Muzani, Senin (24/2).

    Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati mengeluarkan surat berisi larangan bagi kadernya yang menjadi kepala daerah untuk mengikuti retret di Akmil.

    Megawati mengeluarkan instruksi itu setelah KPK menetapkan Sekjen PDIP sebagai tersangka. Para kepala daerah dari PDIP pun tidak bisa mengikuti retret sejak hari pertama di Akmil, Magelang.

    Meskipun demikian, beberapa kader PDIP akhirnya mengikuti retret yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya ialah Gubernur Jakarta Pramono Anung yang datang pada hari keempat retret.

    Politikus PDIP itu menyebut ada beberapa pertimbangan sehingga dirinya tidak mengikuti retret sejak hari pertama.

    “Saya mungkin masuk yang terakhir. Kami semua mengikuti retret secara baik-baik dan tentunya kami bertanggung jawab apa yang kami ambil langkah ini,” kata Pramono Anung. (fajar)

  • Momen Warga Binaan di Lapas Cipinang Pertanyakan Kebijakan Amnesti ke Menteri Megapolitan 25 Februari 2025

    Momen Warga Binaan di Lapas Cipinang Pertanyakan Kebijakan Amnesti ke Menteri Megapolitan 25 Februari 2025

    Momen Warga Binaan di Lapas Cipinang Pertanyakan Kebijakan Amnesti ke Menteri
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Cipinang mempertanyakan kebijakan amnesti yang baru-baru ini diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
    Salah satu warga binaan, Farhan, menyampaikan pertanyaannya itu pada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Impas) Agus Andrianto.
    “Saya mendengar beberapa waktu lalu, dari Bapak Presiden melakukan suatu yang namanya amnesti. Apakah memang amnesti itu hanya untuk dikategorikan beberapa tindak pidana saja?” kata Farhan pada Selasa (25/2/2025).
    Farhan juga menanyakan apakah warga binaan yang terlibat dalam tindak pidana lain dapat memperoleh amnesti dari Presiden.
    “Dan bagaimana dengan tindak pidana lainnya? Yang memang akan bisa menimbulkan tindak kecemburuan di antara satu sama lain, seperti itu saja mungkin, Pak Menteri,” tambahnya.
    Menanggapi pertanyaan tersebut, Agus Andrianto menegaskan, tidak semua narapidana berhak mendapatkan amnesti.
    “Enggak mungkin tidak pidana korupsi diberikan amnesti, nanti marah masyarakat. Tindak pidana bandar narkoba diberikan amnesti, marah nanti masyarakat,” ujar Agus.
    Agus juga menjelaskan, untuk penyalahgunaan narkoba, narapidana diwajibkan menjalani rehabilitasi agar bisa memperoleh amnesti.
    “Pencandu dan penyalahguna narkoba itu wajib direhab, itu yang mendapatkan amnesti. Kemudian, yang ibu hamil,” ungkap Agus.
    Ia melanjutkan penjelasannya mengenai kriteria lain yang berhak mendapatkan amnesti.
    “Menjalani hukuman karena sebelumnya tidak ditahan, kemudian masuk ke Rutan atau Lapas, dan ternyata dia hamil, itu yang hamil itu yang diberikan amnesti,” kata Agus.
    Selain itu, Agus menjelaskan, narapidana yang sedang merawat anak di bawah usia tiga tahun juga akan diberikan amnesti.
    “Kemudian ada lansia di atas 70 tahun dan sakit juga yang akan mendapatkan amnesti,” ujarnya.
    Agus menutup penjelasannya dengan mengingatkan bahwa amnesti tidak bisa diberikan secara sembarangan.
    “Artinya mohon maaf memang, tidak bisa semua diberikan atau diajukan amnesti dari Bapak Presiden. Sampai sekarang pun belum tuntas, karena masih harus dilakukan
    assessment
    ,” ucap Agus.
    Seperti diketahui, pemerintah bakal memberi pengampunan kepada narapidana atau warga binaan atas dasar kemanusiaan.
    Hal ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo saat menerima Menteri Hukum (Menkum) usai rapat bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra serta Menteri HAM Natalius Pigai pada 13 Desember 2024.
    Selain atas pertimbangan kemanusiaan, amnesti diberikan untuk mengurangi overload atau kelebihan kapasitas lapas.
     
     
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • F-PKS tegaskan komitmen dukung kebijakan prorakyat Presiden Prabowo

    F-PKS tegaskan komitmen dukung kebijakan prorakyat Presiden Prabowo

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini menegaskan komitmen fraksinya dalam mendukung penuh kebijakan prorakyat yang dilakukan Presiden RI Prabowo Subianto.

    “Fraksi PKS mendukung penuh kebijakan prorakyat Presiden Prabowo dan memastikan seluruh anggota legislatif PKS dari pusat hingga provinsi dan kabupaten/kota untuk menyukseskannya,” kata Jazuli dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

    Menurut dia, sudah banyak kebijakan berpihak pada rakyat kecil yang digelontorkan dalam 100 hari kerja pertama pemerintahan Presiden Prabowo.

    Selain itu, kata dia, pemerintah fokus untuk membiayai program-program prorakyat yang riil dan konkrit melalui transformasi dalam tata kelola pemerintahan, program, dan anggaran,

    Termasuk, lanjut dia, efisiensi besar-besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

    Dia menyebut Presiden Prabowo juga mentransformasi pengelolaan sumber daya nasional, badan usaha milik negara (BUMN), dan industri strategis nasional agar menjadi sumber pendapatan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

    “Presiden sangat kuat keberpihakan dan komitmennya pada kemandirian dan kedaulatan nasional, terutama sektor pangan menuju swasembada, termasuk bagaimana menyejahterakan para petani, peternak, dan nelayan,” ujarnya.

    Dia lantas mengurai berbagai kebijakan Presiden Prabowo yang berpihak pada rakyat kecil dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, di antaranya Program Makan Bergizi Gratis (MBG); kenaikan upah minimum nasional; hingga penghapusan kredit macet usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    “Kenaikan gaji guru dan guru honorer, program tiga juta rumah dan pembangunan rumah untuk rakyat kecil; diskon 50 persen tarif listrik; cek kesehatan gratis di hari ulang tahun; penurunan biaya haji (BPIH); pembatalan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan hanya berlaku untuk barang mewah; pengendalian inflasi dan stabilitas ekonomi nasional,” tuturnya.

    Selain itu, tambah dia, kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah, singkong, dan jagung; subsidi pupuk petani; investasi besar pada sektor pertanian; pencairan tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta di bulan Maret; diskon tarif tol selama libur lebaran; hingga pengendalian stabilitas harga pangan; dan lainnya.

    Untuk itu, ujarnya lagi, Fraksi PKS mengajak seluruh elemen masyarakat untuk optimistis pada pemerintah dan kompak dalam mendukung program-program prorakyat Presiden Prabowo.

    “Semakin kompak rakyat mendukung program pro rakyat pemerintah maka semakin efektif kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat,” kata dia.

    Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Juru Bicara Kemhan Tanggapi Pernyataan SBY Soal Perwira TNI Aktif Harus Mundur Bila Masuk Politik – Halaman all

    Juru Bicara Kemhan Tanggapi Pernyataan SBY Soal Perwira TNI Aktif Harus Mundur Bila Masuk Politik – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pertahanan turut merespons pernyataan Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengingatkan agar perwira TNI aktif harus mundur dari dinas keprajuritan saat masuk ke politik atau pemerintahan.

    Karo Infohan sekaligus Juru Bicara Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Frega Wenas mengatakan sementara ini belum ada pernyataan khusus dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin atas pernyataan SBY tersebut.

    “Iya, sementara memang beliau (Sjafrie) belum ada statement khusus ya. Tapi kalau kita melihat kan, tentunya ini kan terkait dengan apa yang disampaikan Pak SBY kemarin, pandangan beliau sebagai mantan Presiden, dan juga sebagai mantan militer,” ungkap Frega di kantor Kementerian Pertahanan RI Jakarta Pusat pada Selasa (25/2/2025).

    “Kalau kita menyerahkan sepenuhnya, saat ini kan mungkin rekan-rekan kan tahu ada rencana proses untuk revisi undang-undang (TNI),” lanjut dia.

    Namun, ia mengingatkan Kementerian Pertahanan dan TNI tidak ada niat sama sekali untuk kembali ke era Dwi Fungsi ABRI atau TNI yang saat itu berlaku di zaman Orde Baru.

    Pada prinsipnya, ujar dia, Kemhan dan TNI fokus pada kedaulatan.

    Bentuk kedaulatan sendiri, lanjut dia, sudah mulai berevolusi mulai dari kedaulatan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, digital, bahkan informasi.

    Ketika berbicara kedaulatan, lanjut dia, bukan hanya pertahanan secara militer saja yang dibutuhkan, melainkan juga banyak aspek nirmiliter yang memang harus dipadukan.

    Untuk itu, ungkap dia, juga memperlukan sinergi dan kolaborasi.

    “Tentunya tidak ada motif dari Kemhan ataupun TNI yang memang ingin kembali lagi (ke Dwi Fungsi ABRI). Kita bekerja semuanya secara prosedural, dan tentunya melalui pengkajian, apabila ada permintaan dari kementerian ataupun dari pemerintah, kita berdiri atas politik negara,” ungkap Frega.

    “Kemhan dan TNI menjalannya politik negara untuk kepentingan bangsa Indonesia. Intinya untuk kedaulatan, keutuhan wilayah,” sambung dia.

    Frega pun menjelaskan spektrum ancaman yang dihadapi negara saat ini sudah beragam.

    Ketika Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dibuat, lanjut dia, dimensi ancamannya masih sangat minim dan berbeda dengan saat ini yang multidimensional.

    Satu di antara indikasinya, ujar Frega, adalah tidak ada lagi Declaration of War atau deklarasi perang sebelum terjadi konflik antarnegara.

    Bahkan, ancaman multidimensional itu kini melingkupi banyak aspek nirmiliter contohnya ekonomi dan budaya sekalipun. 

    “Sehingga kita melihatnya dari konstruksi yang lebih positif. Sekali lagi, Kemhan dan TNI tidak ada niatan untuk mengembalikan dulu fungsi ABRI. Karena dwi fungsi ABRI sendiri, dulu kan eranya ada fraksi ABRI yang memang secara politik ada,” kata Frega.

    “Kita berdiri di atas politik negara dan kita ikut kebijakan dari pemerintah pusat dalam hal ini Bapak Presiden, di mana saat ini dipimpin oleh Presiden ke-8, Presiden Bapak Prabowo Subianto,” sambung dia.

    Respons Wamenko Polkam

    Sebelumnya, Wakil Menko Polkam Lodewijk F Paulus juga turut merespons pertanyaan wartawan terkait pernyataan SBY tersebut.

    Respons tersebut disampaikan Lodewijk usai rapat koordinasi tingkat menteri di kantor Kemenko Polkam Jakarta Pusat pada Senin (24/2/2025).

    “Tadi sempat kita bahas dalam itu juga bagaimana sih masalah-masalah ini. Yang jelas kita tunggu aturan-aturan yang berlaku ya. Kita sesuaikan dengan aturan yang berlaku. Dan tentunya tidak keluar dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah,” ujarnya.

    “Artinya ada kebijakan, ada aturan, coba kita sinkronisasikan. Sehingga sampai disampaikan SBY tadi bisa kita lihat. Tadi kita bahas tentang perubahan undang-undang TNI. Itu kan belum ya. Nanti kita akan lihat,” lanjut dia.

    Ia juga membuka peluang pemerintah akan melakukan evaluasi terkait hal tersebut.

    Lodewijk mencontohkannya dengan jabatan Dirut Bulog yang kini dijabat oleh Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya.

    “Tentunya akan ada evaluasi. Contoh mungkin seperti Kabulog (Dirut Bulog), oh apakah dia harus sipil? Kalau memang di situ ketentuannya sipil, maka yang bersangkutan harus mengajukan pensiun dini. Seperti itu kan, gampang. Oke, katakan Pak Jenderal mau pilih berbakti di pemerintah sipil dalam hal ini Bulog atau tetap di TNI? Kalau tetap di TNI monggo,” kata dia.

    “Kalau mau pilih di Bulog karena ada katakan di sisi itu, maka yang bersangkutan harus pensiun dingin. Kembali lagi, sementara demikian. Kita tunggu aja nanti perkembangan perihal ini,” pungkasnya.

    Pernyataan SBY

    Diberitakan Kompas.id sebelumnya, SBY mengingatkan agar prajurit TNI aktif harus mundur dari dinas keprajuritan ketika masuk dalam dunia politik ataupun pemerintahan. 

    Hal itu dirasa penting untuk ditegaskan kembali karena merupakan salah satu doktrin utama yang diterapkan saat reformasi ABRI.

    Mulanya ia menceritakan pengalamannya ketika menjabat Ketua Reformasi ABRI. 

    Kala itu, semasa reformasi ABRI, adalah hal yang tabu jika ada prajurit aktif memasuki dunia politik praktis.

    SBY menyampaikan hal itu di sela-sela pengarahannya kepada seluruh kader Partai Demokrat di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (23/2/2025).

    “Itu salah satu doktrin yang kami keluarkan dulu, pada saat reformasi ABRI, yang saya menjadi tim reformasinya, ketua tim reformasinya, kami jalankan. Benar, saya tergugah, terinspirasi, kalau masih jadi jenderal aktif, misalnya, jangan berpolitik. Kalau mau berpolitik, pensiun,” tegas SBY.

    SBY lalu mengenang momentum ketika putra sulungnya yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sampai harus mundur dari jabatan militer untuk berkarier di dunia politik. 

    Hal yang sama dahulu juga dilakukan oleh mantan perwira militer aktif ketika harus berubah haluan masuk ke pemerintahan.

    “Oleh karena itu, Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang kariernya dulu cemerlang, cerah, tetapi ketika pindah dari dunia militer ke dunia pemerintahan atau politik, syaratnya harus mundur. Itulah salah satu yang kita gagas dulu,” ucap SBY.

     

     

  • Ini instruksi Wagub DKI terkait RKPD 2026

    Ini instruksi Wagub DKI terkait RKPD 2026

    mengacu pada delapan prioritas nasional atau Asta Cita

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menginstruksikan agar penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta 2026 untuk memperhatikan sinergi dan sinkronisasi dengan pembangunan nasional.

    “Oleh karenanya, penyusunannya mengacu pada delapan prioritas nasional atau Asta Cita yang diseleraskan dengan prioritas pembangunan, fokus pembangunan hingga program prioritas pembangunan Provinsi DKI Jakarta agar tercapai kesinambungan perencanaan pembangunan pusat dan daerah,” kata Rano dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 di Balai Kota Jakarta, Selasa.

    Untuk mendukung percepatan pencapaian Indonesia Emas 2045, kata Rano, maka penyusunan arah kebijakan Jakarta 2026 tak hanya mengacu pada delapan prioritas nasional, namun juga 17 program prioritas nasional, serta mengimplementasikan delapan program hasil terbaik cepat Prabowo-Gibran untuk menjaga keselarasan program pemerintah pusat dan daerah.

    Rano pun meminta kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar menguatkan sinergi dan kinerja dalam mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan kota Jakarta.

    Untuk itu, Rano mengatakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 digelar sebagai wadah untuk saling bersinergi sekaligus bertukar pikiran demi meningkatkan kualitas penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan Jakarta.

    “Sebagaimana arahan Presiden RI, seluruh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah perlu menguatkan komitmen dan sinerginya dalam mendukung percepatan pencapaian Indonesia Emas 2045. Selain itu, menguatkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan melayani, serta terus berinovasi dalam upaya pengendalian inflasi,” kata Rano.

    Pada rancangan awal RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026, telah dirumuskan beberapa isu strategis pembangunan dengan mempertimbangkan tantangan lingkup global, nasional, maupun daerah, serta mengacu pada isu strategis Jakarta tahun 2025-2029.

    Adapun isu-isu strategis pembangunan Jakarta untuk 2026 yaitu kualitas modal manusia, perekonomian produktif dan kompetitif, kecukupan infrastruktur kota, ekosistem yang berketahanan iklim, pemerintahan dinamis dan responsif dan pemerataan pembangunan.

    Rano juga menambahkan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menjawab enam isu strategis tersebut dengan merumuskan enam Prioritas Pembangunan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026, melalui peningkatan modal manusia yang berdaya saing, peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi berbasis pengalaman dan nilai tambah dan peningkatan infrastruktur kota yang layak dan memadai.

    Selain itu, optimalisasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis, responsif dan terakhir peningkatan pembangunan di kawasan pesisir dan kepulauan.

    Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
    Editor: Edy Sujatmiko
    Copyright © ANTARA 2025

  • Ekonom Tekankan Pentingnya Investasi Keamanan bagi Bank Emas – Page 3

    Ekonom Tekankan Pentingnya Investasi Keamanan bagi Bank Emas – Page 3

    Bullion bank di Indonesia memiliki prospek yang menjanjikan sebagai alternatif investasi yang stabil dan inovatif. Namun, Rizal juga mengingatkan keberhasilan bullion bank sangat bergantung pada kesiapan sistem teknologi, kekuatan regulasi, serta sinergi lintas lembaga.

    “Adanya pengawasan yang ketat dan penerapan standar keamanan yang mutakhir, model ini berpotensi mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pionir inovasi keuangan berbasis aset fisik di era digital. Namun, tanpa komitmen menyeluruh dari semua pihak terkait, risiko terhadap integritas pasar dan kepercayaan investor tetap menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi,” ujar Rizal.

    Dari sisi prospek, menurut Rizal, bullion bank menawarkan peluang baik untuk memperkaya portofolio investasi melalui aset safe haven yang terbukti stabil di tengah gejolak ekonomi global.

    Selain memberikan jaminan nilai, model perbankan berbasis emas ini membuka ruang inovasi, seperti pengembangan produk derivatif dan integrasi teknologi blockchain untuk pencatatan transaksi yang lebih transparan.

    “Keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada sinergi antara regulator, pelaku industri, dan penyedia teknologi, agar likuiditas pasar dan kestabilan sistem keuangan tetap terjaga,” tutur Rizal.

    Presiden RI Prabowo Subianto telah mengumumkan pembentukan bank emas yang rencananya akan diresmikan pada 26 Februari 2025.

    Saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, Senin, 17 Februari 2025, Prabowo mencatat bank emas ini menjadi yang pertama kalinya di Indonesia.

     

  • Dugaan Korupsi di Pertamina Terkuak: Pemerintah Prabowo Tegakkan Hukum, Bangun Tata Kelola Bersih – Halaman all

    Dugaan Korupsi di Pertamina Terkuak: Pemerintah Prabowo Tegakkan Hukum, Bangun Tata Kelola Bersih – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang merugikan negara hingga Rp193,7 triliun menunjukkan masalah mendalam dalam pengelolaan sektor migas di Indonesia, termasuk di perusahaan BUMN seperti Pertamina.

    Kasus ini tidak hanya berdampak pada BUMN, tetapi juga pada sektor migas yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian negara.

    Tindak pidana korupsi yang terjadi di sektor ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat kesejahteraan rakyat.

    Komitmen Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

    Praktik korupsi yang terjadi dalam sektor migas mencerminkan lemahnya pengawasan dan transparansi yang sudah lama menjadi tantangan besar.

    Sektor migas adalah sumber utama pendapatan negara dan energi vital bagi perekonomian nasional. 

    Karena itu, penegakan hukum yang tegas dalam menangani kasus-kasus seperti ini sangat penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan kekayaan alam Indonesia.

    Langkah cepat Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus ini dan menetapkan tersangka, menunjukkan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menegakkan hukum tanpa kompromi.

    Langkah tegas terhadap dugaan korupsi ini menjadi pesan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi praktik merugikan negara, meskipun melibatkan pemain besar atau perusahaan BUMN yang memiliki pengaruh kuat.

    Presiden Prabowo telah menegaskan bahwa hukum harus berlaku adil bagi siapa saja, tanpa pandang bulu.

    Dengan penegakan hukum yang serius di sektor migas, pemerintah tidak hanya menyoroti masalah yang ada di BUMN, tetapi juga memperhatikan sektor-sektor strategis yang mempengaruhi kestabilan ekonomi dan energi negara.

    Pemerintah bertekad untuk memastikan agar potensi kerugian negara, terutama dalam sektor migas, diminimalisir dan ditindaklanjuti secara tegas.

    Penegakan hukum di sektor migas diharapkan tidak hanya memperbaiki aspek hukum, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sektor ini.

    Danantara: Meningkatkan Efisiensi dan Pengawasan

    Reformasi BUMN dan sektor migas sangat penting untuk menciptakan kestabilan energi dan mengoptimalkan pendapatan negara.

    Pemerintahan Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya tata kelola yang baik di BUMN sebagai bagian dari strategi besar membangun ekonomi nasional yang kuat.

    Reformasi ini bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme, tetapi juga memastikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat dalam pengelolaan aset negara, terutama sektor migas yang rawan penyimpangan.

    BUMN seperti Pertamina memiliki peran strategis dalam pengelolaan cadangan energi terbesar negara.

    Namun, tantangan dalam mengelola sektor ini sangat besar, mulai dari pengelolaan anggaran yang tidak transparan hingga praktik korupsi yang merugikan negara. 

    Karena itu, reformasi sektor migas sangat penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam Indonesia memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

    Pembentukan Danantara sebagai superholding BUMN bertujuan untuk memperkuat dan memastikan pengelolaan sumber daya nasional yang lebih efisien dan bebas dari penyimpangan.

    Danantara mengonsolidasikan sejumlah perusahaan BUMN, termasuk yang bergerak di sektor migas, untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengawasan. 

    Dengan adanya sejumlah holding perusahaan di bawah Danantara, diharapkan koordinasi dan pengelolaan BUMN terutama yang strategis dan vital, dapat dilakukan secara lebih efektif dan bertanggung jawab.

    Melalui Danantara, pemerintah dapat memperbaiki pengawasan di sektor migas, yang sangat rentan terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang, terutama dalam alokasi sumber daya alam dan pengelolaan pendapatan negara.

    Dengan menggabungkan kekuatan berbagai BUMN, Danantara bisa memastikan pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel. 

    Danantara juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di pasar migas global, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pemain asing.

    Pemerintah telah menegaskan bahwa reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sektor migas yang lebih profesional dan efisien, bebas dari korupsi, dan berorientasi pada kepentingan nasional serta kesejahteraan rakyat.

    Danantara memiliki peran penting dalam mengonsolidasikan BUMN termasuk di sektor migas untuk menghadapi tantangan global, sambil memastikan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi.

    Pesan Keras bagi Pemain di Area Abu-Abu

    Kasus dugaan korupsi minyak mentah ini menjadi sinyal tegas bagi siapa pun yang masih mencoba bermain di area abu-abu.

    Pemerintah Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu, dan melalui reformasi berbagai sektor BUMN, tidak ada tempat bagi mereka yang terlibat dalam praktik korupsi.

    Pesannya sangat jelas: tidak ada tempat bagi korupsi di era pemerintahan Prabowo. Langkah tegas dalam memberantas korupsi ini harus terus dilakukan.

    Pemerintah harus terus memperkuat pengawasan dan menindak tegas siapa pun yang terbukti menyalahgunakan wewenang.

    Keberhasilan reformasi ini tidak hanya akan memperbaiki kinerja BUMN, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.

    Dengan komitmen ini, diharapkan BUMN benar-benar menjadi lokomotif ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing tinggi.

    Pengelolaan BUMN harus semakin transparan dan akuntabel, dan dapat menjadi instrumen pembangunan yang lebih kuat bagi bangsa dan negara.

    Jika upaya ini berjalan dengan konsisten, Indonesia akan memiliki perusahaan-perusahaan negara yang tidak hanya kuat secara finansial, tetapi juga bebas dari korupsi dan penyalahgunaan kewenangan.

    Kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo dalam pemberantasan korupsi akan semakin meningkat jika langkah-langkah ini terus berlanjut dengan tegas dan transparan.

    Pemerintah harus memastikan hukum ditegakkan secara adil dan menyeluruh, sehingga tidak ada lagi oknum yang merasa kebal hukum, termasuk di lingkungan BUMN, yang strategis dan vital sekalipun.

    *) Artikel opini oleh Khairul Fahmi, Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS)

  • Resmi Diluncurkan, Ini Visi dan Misi BPI Danantara – Page 3

    Resmi Diluncurkan, Ini Visi dan Misi BPI Danantara – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Danantara, yang resmi diluncurkan pada 24 Februari 2025, adalah Badan Pengelola Investasi (BPI) Negara yang diharapkan dapat mengoptimalkan kekayaan negara melalui pengelolaan aset yang lebih efektif. Dengan modal kelolaan yang mencapai USD 900 miliar atau sekitar Rp 14.715 triliun, Danantara berambisi untuk menjadi salah satu badan pengelola investasi terbesar di dunia.

    Saat peluncuran, Presiden Prabowo Subianto mengakui banyak pihak yang meragukan konsep Danantara Indonesia. “Saya memahami bahwa banyak pertanyaan tentang Danantara Indonesia,” ungkap Prabowo dalam Peluncuran Danantara Indonesia di Istana Negara, Jakarta, dikutip Selasa (25/2/2025).

    Namun, Prabowo memandang keraguan dan pertanyaan masyarakat itu sebagai satu hal yang wajar. Pasalnya, inisiatif bentuk Danantara Indonesia belum pernah ada sebelumnya.

    “Hal ini adalah wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya,” kata dia.

    Tugas pertama Danantara adalah pengelolaan dividen BUMN. Badan ini bertanggung jawab untuk mengelola dividen dari berbagai BUMN, termasuk yang berada di bawah Holding Investasi dan Holding Operasional.

    Dividen yang dikelola ini akan digunakan untuk mendukung kebijakan strategis dalam pengelolaan aset negara. Dengan cara ini, Danantara berperan penting dalam memastikan bahwa kekayaan negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat.

    Selanjutnya, Danantara juga memiliki tugas penting dalam pengelolaan aset negara. Sebagai perusahaan induk, Danantara mengelola sejumlah BUMN besar seperti Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID. Dengan pengelolaan yang lebih produktif, Danantara diharapkan dapat menarik lebih banyak investasi, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.

  • Didakwa 6 Tahun Penjara, Isa Zega Ajukan Eksepsi dalam Sidang Perdana

    Didakwa 6 Tahun Penjara, Isa Zega Ajukan Eksepsi dalam Sidang Perdana

    Malang (beritajatim.com) – Selebgram Isa Zega menghadapi dakwaan enam tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik. Pada Selasa (25/2/2025), ia menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Kepanjen, Kabupaten Malang, dan langsung mengajukan eksepsi atas dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    Sidang digelar pukul 12.30 WIB di ruang Garuda, dipimpin Ketua Majelis Hakim Ayun Kristiyanto, SH, MH. Isa hadir dengan mengenakan kemeja putih dan celana hitam, didampingi kuasa hukumnya, Septio Jatmiko Prabowo Putra, SH. Sebelum sidang, Isa ditahan di Lapas Wanita Kelas II A Malang sejak 11 Februari 2025.

    Agenda sidang perdana ini adalah pembacaan dakwaan oleh empat JPU: Darmawati, SH dan Novita, SH dari Kejaksaan Tinggi Surabaya, serta Ari Kuswadi, SH dan David Lumban Gaoul, SH dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang. Dakwaan yang dibacakan Ari Kuswadi, SH menyebutkan bahwa Isa Zega dijerat pasal 45 ayat 4 juncto 27 a, atau 45 ayat 10 huruf A juncto 27 b huruf a tentang pencemaran nama baik dengan ancaman hukuman enam tahun penjara.

    Atas dakwaan tersebut, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan bagi terdakwa dan kuasa hukumnya untuk memberikan tanggapan. Isa Zega dan kuasa hukumnya mengajukan keberatan atau eksepsi.

    “Eksepsi atau keberatan kami beri waktu satu minggu. Agenda sidang dilanjutkan pada 4 Maret dengan pembacaan eksepsi,” ujar Ayun Kristiyanto. Sidang akan berlanjut dengan tanggapan JPU pada 11 Maret dan putusan sela pada 18 Maret.

    Dalam sidang, Isa Zega membantah bahwa dirinya mencemarkan nama baik Shandy Purnamasari. “Itu halusinasi saya. Kalian tahu saya kan, ada dongeng online. Jadi yang diangkat dongeng online, makanya agak shock juga kalau dibilang Shandy Purnamasari itu adalah Sound The Sheep,” tegasnya.

    Ia juga membantah tuduhan pemerasan dan pemaksaan dalam kasus ini. “Di situ tidak terbukti, jadi itu harus diajukan eksepsi yang menjadi hak terdakwa,” tambahnya.

    Sebagai informasi, Isa Zega dilaporkan oleh Shandy Purnamasari, istri pengusaha Gilang Widya Pramana atau Juragan99. Sebelum dilimpahkan ke Kejari Kabupaten Malang, Isa sempat menjalani penahanan di Rutan Polda Jawa Timur. [yog/beq]

  • Jadi Trending Topic, Danandara Tuai Kritik Tajam dari Warganet – Page 3

    Jadi Trending Topic, Danandara Tuai Kritik Tajam dari Warganet – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Danantara atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, pada Senin (24/2/2025). 

    Lembaga ini ditugaskan untuk mengelola aset negara yang nilainya mencapai lebih dari US$ 900 miliar atau sekitar Rp 14,7 triliun (dengan kurs Rp 16.238 per dolar AS).

    Danantara akan berfokus pada investasi di proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, mulai dari energi terbarukan hingga manufaktur dan produksi pangan.

    Peluncuran Danantara menandai langkah signifikan pemerintah dalam mengelola kekayaan negara untuk pembangunan ekonomi jangka panjang.

    Dengan mengelola aset sebesar US$ 900 miliar, Danantara diklaim memiliki potensi besar untuk menjadi katalis pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Pun demikian, tak sedikit masyarakat yang pesimis terhadap Danandara. Pantauan Tekno Liputan6.com di media sosial X, Selasa (25/2/2025), sejumlah warganet menyampaikan kritik yang cukup tajam. Keyword Danantara pun menjadi trending topic di X, dengan lebih dari 7 ribu cuitan.

    “Sebenernya Danantara itu inisiasi yang bagus. High risk, high return. Cuma ya pemerintah itu selalu amburadul dalam eksekusi program. Jadi ya ga heran kalo warga jadi trust issue. Sumber dana yang dari efisiensi anggaran jg aneh. Umumnya SWF tu karena surplus anggaran,” tulis @thed***

    “Sbnrnya, RI sdh punya investment company, sblm adanya Danantara. Namanya INA. Berdiri 2021. So far kinerjanya sangat baik. Rahasianya? CEO, CIO dan Chief Risk 100% swasta murni, jebolan global investment company dan lulusan top univ di amrik. Sama sekali gak ada bau politisnya,” akun @iwa*** memberikan masukan.

    “Biarin aja deh mrk mau bikin apa negara ini. Tp yg jelas publik terlanjur tdk percaya dng kredibiltas orang2 yg ditunjuk menjadi pengurus Danantara. Negara mrk bikin suka2 sendiri,” akun @rea*** memberikan kritik.

    “Hampir semua lini selalu ada pelaku korupsi, semoga DANANTARA aman dari bahaya laten korupsi,” cuit @ard*** mengharapkan yang terbaik.

    Di luar kritik dari warganet, tagar #DanantaraBangunNegeri juga membanjiri linimassa X dengan tone positif dan sepertinya menggunakan template cuitan seragam.

    Misalnya, seperti yang ducuitkan akun @yur***, “Dengan inovasi, Danantara membuktikan bahwa pembangunan yang berkelanjutan itu mungkin dicapai.”

    “Melalui inovasi yang luar biasa, Danantara membawa Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dalam pembangunan,” klaim @sia***.

    “Melalui inovasi dan dedikasi, Danantara terus mempercepat pembangunan Indonesia,” timpal @mim***